Gubernur NTB menyerahkan bantuan kepada RBGI yang telah bersama-sama berjuang untuk kemanusiaan

MATARAM,lombokjournal.com ~ Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah menyerahkan bantuan untuk rumah Singgah Nusantara di Mataram, Rabu (29/06/22).  

Dinas sosial dan NTB Care menyerahkan secara simbolis bantuan,  antara lain berupa Kasur, Selimut, Tikar hingga tongkat netra. 

BACA JUGA: Harganas 2022, BKKBN NTB Diingatkan Jaga Sinergitas dan Kolaborasi

Rumah Singgah Nusantara terletak di kawasan Pagutan Kota Mataram, dikelola Relawan Bumi Gora Indonesia (RBGI). 

RBGI merupakanlembaga independen yang telah banyak membantu Pemerintah menyediakan hunian nyaman bagi warga tidak mampu, khususnya yang sedang menjalani rawat jalan di Rumah sakit. 

Bagi mereka yang rumahnya jauh, rumah singgah sangat bermanfaat dan tidak dipungut biaya alias gratis.

“Terimakasih kepada bapak Gubernur dan ibu Wagub NTB, atas segala bentuannya,” kata Parmiwati, Amd, Koordinator Rumah Singgah Nusantara Relawan Bumi Gora Indonesia. 

Menurutnya, bantuan ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat dari berbagai daerah se-NTB. 

Sehingga ikhtiar untuk kembali sehat dan sembuh dari sakit yang diderita. Ia juga berharap, sinergi dan kerjasama antara pemerintah Rumah Singgah Nusantara Relawan Bumi Gora Indonesia terus terjalin. 

Sementara itu, Ketua Tim NTB Care Dr.Ir. H. Amry Rakhman, M.Si menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih Pemprov NTB kepada berbagai lembaga yang telah bersama-sama berjuang untuk kemanusiaan. 

Adapun RBGI merupakan salah satunya dan berharap lembaga-lembaga serupa juga dapat bersinergi dan berkolaborasi untuk misi kemanusiaan ini. 

BACA JUGA: NTB Segera Bentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah

“Bapak Gubernur dan Bu Wagub NTB menitipkan salam dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas ikhtiar dan kerjasama kepada Relawan Bumi Gora Indonesia yang telah bersama – sama memberikan pelayanan untuk masyarakat NTB, khususnya mereka yang tidak mampu,” ucap Dr. Amri yang juga merupakan Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Keuangan Infrastruktur dan Pembangunan tersebut. ***

Badan Anggaran DPRD NTB berpendapat, Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD NTB Tahun Anggaran 2021 dapat dilanjutkan ke tahapan selanjutnya

MATARAM.lombokjournal.com ~  Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTB tahun 2021 memenuhi ketentuan dan peraturan, dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. 

Pendapat itu disampaikan Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Provinsi NTB,  Muhammad Akri.

BACA JUGA: Pemprov NTB Usut Tenggelamnya Kapal TKI

Jubir Banggar DPRD NTB itu saat menyampaikan pendapat dan saran Badan Anggaran DPRD Provinsi NTB terhadap Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi NTB menyatakan, LKPJ tahun 2021, Jum’at (17/06/22).

Ia menyatakan, Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2021 dapat dilanjutkan pada tahapan selanjutnya.

Muhammad Akri juga menegaskan, pendapatan tahun 2021 yang dianggarkan sebesar 5.73 Triliun lebih dapat terealisasi sebesar 5,32 Triliun lebih atau 92,80 persen. 

Dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar 5,17 Triliun lebih  realisasi tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 152,64 miliar lebih atau 2,95 persen

Sementara itu, Gubernur NTB, Zulkieflimansyah mengatakan, Pemerintah Provinsi NTB meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke – 11 secara berturut-turut sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2021. 

Pencapaikan Peovinsi NTB itu berkat kerjasama seluruh stakeholder khususnya legislatif. 

“Kita meraih WTP ke – 11 dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, tentu karena adanya kerjasama yang sangat harmonis dari Pemerintah Daerah. Khususnya dengan pihak legislatif terkait dalam proses perencanaan, penganggaran maupun pelaksanaannya, serta pengawasan yang dilaksanakan oleh legislatif secara konsisten,” kata gubernur.

BACA JUGA: Hibah Tanah Pemprov NTB untuk Kantor Bahasa

Ia menghadiri itu saat Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB di Ruang Sidang DPRD NTB, hari Jum’at. 

Dirambahkan, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi NTB, telah disusun berdasarkan standar akuntansi berbasis akrual. 

Dan Sesuai amanat pemerintah No. 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi berbasis akrual pada Pemerintah Daerah. .***

Pemprov NTB menelusuri tenggelamnya kapal yang mengangkut 30 TKI ilegal asal Lombok yang tenggelam di Batam

MATARAM.lombokjournal.com ~ Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB melakukan gerak cepat tangani tenggelamnya kapal pengangkut Tenaga Kerja Indonesia (TKI), hari Kamis tanggal 16 Juni 2022, di wilayah perairan Pulau Putri, Kecamatan Nongsa Kota Batam.

Kabar kecelakaan kapal dengan korban PMI ilegal asal NTB ini datang dari BP2MI NTB. Tercatat ada 30 PMI ilegal yang menumpang kapal tersebut. Rencananya mereka akan masuk ke Malaysia melalui jalur laut.

Melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  (Disnakertrans) Provinsi NTB,  melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk menangani keselamatan warga NTB.

BACA JUGA: Hibah Tanah Pemprov NTB untuk Kantor Bahasa

“Kami terus berkoordinasi, dengan berbagai pihak, baik itu TIM SAR, TNI AL Kota Batam, dan Pemerintah Kepulauan Riau,” kata Kepala Disnakertrans NTB, I Gede Putu Aryadi, Jum’at (17/06/22) di Mataram.

Disnakertrans menelusuri identitas korban, untuk mengetahui tujuan dan pihak pengirim, hingga prosedur pemberangkatannya.

Menurut Gede, dari informasi yang peroleh tim di lapangan, para TKI yang jadi korban itu berangkat tanpa diketahui oleh Kades dan Kadus asal TKI tersebut.

Kapal tanpa izin yang melalui jalur tidak resmi tersebut,.bergerak dari pantai Nongsa dengan tujuan Malaysia dengan membawa 30 penumpang. 

Sebanyak 23 orang yang selamat dalam evakuasi, merupakan warga asal Lombok NTB.

“Ada 23 orang yang dapat diselamatkan oleh pihak setempat,  kini  dilakukan pemulihan kondisi di Lanal Kota Batam,”ujar Gede.

Para korban berasal dari Kab. Lombok Timur, sebanyak 6 orang, Kab. Lombok Tengah, sebanyak 15 orang, Kab. Lombok Barat sebanyak 2 orang.

Proses penyelamatan menjadi prioritas utama, dan penumpang yang belum ditemukan, masih dalam proses pencarian oleh TNI AL, Tim SAR dan masyarakat setempat. 

Informasi yang diperoleh  dari BP2MI, pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 Wib, terjadi kecelakaan laut.

BACA JUGA: Final, Persiapan MXGP of Indonesia Samota Sumbawa 2022

 Speed boat mesin 200 pk x 2 yang digunakan mengankut TKI ITU menabrak kayu sehingga bocor dan tenggelam.

“Kami telah mendapat arahan dari Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah dan Wagub Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, untuk memprioritaskan dulu keselamatan dan pemulihan korban pasca musibah tersebut,” jelas Gede.***

Pendataan dilakukan Pemda KLU pada rumah masyarakat  di 17 desa di sepanjang jalan yang terdampak pelebaran jalan Nasional

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Pemerintah Kabupaten Lombok Utara melalui Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PUPR DKP KLU), memulai aksi pendataan rumah terdampak pelebaran jalan Nasional tahun ini 2022. 

Kepala Dinas PUPRDKP KLU, Kahar Rizal,ST,MT saat ditemui wartawan mengatakan, pihaknya sudah memulai pendataan dalam dua hari ini dan akan berjalan sekitar 17 hari ke depan, Jum’at 17/6, di ruang kerjanya,. 

BACA JUGA: 42 JCH Lombok Utara Berangkat Rabu Pagi

“Hari ini sosialisasi, atau starting rencana pelebaran,” ujar Kahar Rizal kepada wartawan. Pelebaran jalan yang akan dilakukan mulai dari Desa Sambikelen/perbatasan Lokok Putek Desa Sambik Elen Kecamatan Bayan, sampai dengan Desa Pemenang Kecamatan Pamenang Kabupaten Lombok Utara.

Diakuinya, deda-desa yang didata berjumlah sekitar 17 desa yang berada di sepanjang jalan Nasional. 

Saatnya nanti apabila pendataan sudah selesai akan disampaikan hasil pendataan, baik langsung kepada masyarakat yang ada di masing masing desa terdampak maupun melalui media, ujar Kahar Rizal. 

Karena itu pihaknya belum bisa merespon pertanyaan wartawan terkait jumlah terdampak bangunan pelebaran jalan maupun yang tidak terdampak. 

Rencananya, pelaksanaan pelebaran jalan akan dilakukan dalam kurun waktu tidak lama lagi dan masing-masing sisi jalan 7  meter karena berstatus Jalan Nasional.

“Saat pelaksanaan nanti data bangunan yang perlu dibebaskan akan dipiblikasikan,” ungkapnya.

Pendataan rumah yang terdampak pelebaran dimulai dari Timur yaitu Desa Sambik Elen Kecamatan Bayan ke arah barat, mengingat rumah rumah masyarakat tidak sepadat di Kecamatan lain, seperti Kecamatan Gangga, Tanjung dan Pemenang.  

Sekaligus merupakan informasi kepada warga di 17 Desa terdampak yang belum  mengetahui informasi pelebaran jalan Nasional di Kabupaten Lombok Utara. ***

BACA JUGA: Survei Dispar KLU di Tiga Gili, Ada Tumpukan Sampah di Trotoar

Sebelum berangkat 42 JCH Lombok Utara berkumpul di Masjid Baiturrahman Tanjung,  untuk Sholat Subuh bersama Bupati

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Ibu Melsip dan Putrinya, Luh Lakmi Julmi Karya  binti Nasrudin (Almarhum) Dusun Lekok Tenggara, Desa Gondang, Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara, merupakan bagian dari 42 orang Calon Jamaah Haji (JCH) asal Kabupaten Lombok Utara.

Luh Lakmi Julmi Karya binti Nasrudin (Almarhum) berangkat menggantikan orang tuanya yang meninggal sebelum ada pengumuman pemberangkatan JCH.

Setelah sekitar delapan tahun menunggu panggilan, akhirnya mereka akan diberangkatkan hari Rabu (22/06/22) sekitar jam 5.00 wita.

BACA JUGA: Survei di Tiga Gili, Ada Tumpukan Sampah di Trotoar

Ibu Melsip dan Putrinya buka Ziarahan yang pusatkan di “Masjid Al Istiqomah” Lekok Desa Gondang Kecamatan Gangga, Kamis (16/06/22) malam. 

Sebagaimana tradisi, CJH Ibu Melsip dan Putrinya, Luh Lakmi Julmi Karya, Binti Nasrudin (Almarhum) buka Ziarah dengan menghadirkan seluruh jemaah di empat dusun Lekok Desa Gondang. 

Pihak Kemenag Lombok Utara menginformasikan, Jemaah Calon Haji asal Kabupaten Lombok Utara tergabung dalam kloter 9. 

Mereka mendapat penginapan dan tempat tinggal di daerah Misfalah selama di Mekkah. Tempat tersebut tidak jauh jaraknya  dari  Masjidil Haram. 

Harapan Kemenag KLU, bila ada hal-hal yang tidak jelas, diharapkan  jemaah calon haji dalam kegiatan manasik haji untuk bertanya dan menyimak penjelasan para petugas dengan sebaik-baiknya. 

Sehingga para jamaah dapat memahami manasik haji dengan baik dan benar serta dapat menjadi haji mandiri. 

Terpisah, Kabag Kesra KLU, Alwi Agusto, MPd, yang dihubungi via telpon menjelaskan, seluruh JCH asal KLU Sholat Subuh di “Masjid Besar  Baiturrahim” Tanjung. 

BACA JUGA: Pelatihan Tematik KWT Program Pengembangan P2L

Diharapkan sebelum pelaksanaan Sholat Subuh, semua JCH sudah ada di tempat, karena pada jam itu juga Bupati Lombok Utara akan bersama sama JCH. 

Pelepasan dan keberangkatan rombongan ke Mataram setelah dilepas oleh Bupati, H Djohan Syamsu. 

Karena itu dipastikan JCH tidak ada yang ketinggalan mengingat Jam 8.00 Wita sudah diberangkatkan dari Bandara Lombok.***

Keberadaan Joki Cilik seiring waktu, secara berjenjang akan dibatasi dan menghilang

MATARAM.lombokjournal.com ~ Pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk menghilangkan keberadaan dan peran joki cilik yang belum cukup umur, untuk mengikuti pacuan kuda tradisional.  

Demikian disampaikan Ketua Badan Pariwisata Promosi Daerah (BPPD) Provinsi NTB, Ari Darmono, Rabu (15/06/22) di Mataram.

Menurut Ari, melalui peraturan PORDASI yang terus digodok, ketentuan dan syarat untuk penunggang kuda, juga akan mengatur usia, keamanan joki hingga ukuran kuda pada olahraga pacuan kuda tradisional.

BACA JUGA: Final, Persiapan MXGP of Indonesia Samota Sumbawa 2022

“Jadi, upaya konkrit yang harus dilakukan untuk mengurangi resiko joki cilik, misalnya pemakian helm, alat pengaman pada badan atau lutut, harus diterapkan pada setiap latihan atau pacuan kuda tradisional,” kata Ari, Selasa (14/6/2022) di Mataram.

Kemudian secara bertahap, dengan standard ukuran kuda yang akan berlomba juga perlu diperhatikan. Sehingga dari waktu ke waktu akan dapat mengurangi jumlah joki cilik. 

Karena bila ukuran kuda yang berlomba besar dan tinggi, maka tentu joki cilik tidak memadai dan otomatis joki menyesuaikan dengan ukuran kudanya.

“Di beberapa kesempatan, Gubernur NTB sering menyampaikan bahwa joki cilik ini seiring waktu, secara berjenjang akan dibatasi dan menghilang, sesuai dengan  ketentuan dan ketatnya peraturan Pordasi,” tambahnya.

Momentum event internasional MXGP Samota Sumbawa, disambut dengan baik dan suka cita oleh masyarakat setempat. 

Sehingga tradisi pacuan kuda tradisional ini menjadi side event, yang harus terus dilestarikan keberadaanya dit engah masyarakat.

BACA JUGA: Main Jaran dengan Joki Cilik Bukan Eksploitasi Anak

Untuk itu, pertimbangan inilah, Pemerintah daerah setempat, memberi ruang kepada masyarakatnya, untuk menampilkan  pacuan kuda tradisional.

Selain itu, dengan adanya event internasional di Sumbawa, akan mampu mendongkrak pariwisata di Sumbawa dan NTB umumnya. Memantik investasi dan menggeliatkan ekonomi masyarakat. ***

Meneladani Cara Toleransi,  Gubernur NTB Hadiri Acara Pujawali-13 di Cakranegara

MATARAM.lombokjournal.com ~ Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyahmenghadiri acara Pujawali ke – 13 di Pura Kawitan Arya Gajah Para Brata Sira Arya Getas (AGPAG), Cakranegara, Rabu (15/06/22).

Ini cara Bang Zul sapaan gubernur memberi teladan nilai toleransi beragama. 

“Saya sangat terharu melihat ikatan persaudaraan meski sudah ratusan tahun sampai sekarang, dan di Pura ini rasa tali persaudaraan sangat terasa,” tutur Bang Zul.

BACA JUGA: Main Jaran dengan Joki Cilik Bukan Eksploitasi Anak

Ia menceritakan tentang seorang filsuf yang mengatakan, perkembangan teknologi, manusia sudah bisa belajar terbang karena belajar dari burung. 

Manusia belajar menyelam karena belajar dari ikan, namun hal yang paling berat untuk manusia adalah menjadi manusia.

“Menjadi manusia ternyata tidak gampang, karena dalam banyak hal ternyata menemukan sahabat dan saudara sejati itu tidak sederhana,” ungkapnya.

Ia juga memberikan apresiasi kepada Pura AGPAG karena menghadirkan ruang untuk siapa saja, Gubernur, Bupati, Anggota Dewan bahkan masyarakat untuk sama-sama berkumpul untuk sama-sama mengolah batin agar menjadi tenang.

Gubernur juga menyinggung, Pura tidak membedakan siapa yang  datang.

BACA JUGA: Logistik MXGP Samota, Segera Tiba di Bandara Lombok 

“Saya kira di Pura ini tidak mengenal seseorang itu Gubernur, Bupati, Anggota Dewan, tapi ketika kita masuk di tempat ini adalah perjalanan dalam, untuk mengolah batin kita menjadi tenang yang seusia kita ini,” ungkapnya. ***

Sekda NTB serahkan secara simbolis santunan perlindungan pegawai non ASN dari Pemprov NTB

MATARAM.lombokjournal.com ~  Wahyu Ilahi Robbi, pegawai Non ASN BPSDM Provinsi NTB yang meninggal saat jam kerja beberapa waktu yang lalu, mendapat santunan dari BPJS Ketenagakerjaan/BPJamsostek kepada ahli waris almarhum.

Sekertaris Daerah (Sekda) NTB,  H. Lalu Gita Ariadi, secara simbolis menyerahkan santunan tersebut kepada ahli waris almarhum 

“Alhamdulillah, Selasa sore berkesempatan menyerahkan secara simbolis santunan kepada ahli waris, pegawai Non ASN, Almarhum Wahyu Ilahi Robbi,” kata Miq Gite sapaan akrabnya, Selasa (14/6/2022) di ruang rapatnya.

Miq Gite juga menyampaikan apresiasi kepada BPJamsostek yang menjadi mitra strategis Pemprov NTB dalam memberikan perlindungan sosial kepada non ASN lingkup Pemprov NTB.

BACA JUGA: NTB Kolaborasi Trade and Invesment dengan Uni Eropa

“Terimakasih atas kerjasamanya, semoga terus ditingkatkan kedepan,” harap Sekda.

Kepala BPJamsotek NTB, Adventus Edison Souhuwat menyampaikan, santunan yang diberikan merupakan wujud kepastian perlindungan pegawai non ASN dari Pemprov NTB.

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah daerah bersama BPJamsostek adalah nyata. 

“Kedepannya,  perlindungan dapat diperluas lagi jangkauannya, terimakasih kerjasamanya Pemprov. NTB,” kata Kepala BPJamsotek NTB.

Penerima BPJamsotek, Almarhum Wahyu Ilahi Robbi meninggal tanggal 7 Mei 2022. Almarhum diketahui tiba-tiba pingsan, dan dilarikan ke RSUP NTB. Namun pihak rumah sakit menyatakan, ia sudah meninggal dunia. 

Almarhum Wahyu terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan pada bulan September 2020 lalu dari Pemprov NTB.

BACA JUGA: Event MXGP, Investor Mulai Jajagi Investasi di Samota

Almarhum Wahyu Ilahi Robbi meninggal pada usia muda, 34 tahun. Meningalkan 2 orang putri berusia 10 tahun dan 4 tahun. 

Ahli waris mendapatkan santunan sebesar Rp310 juta. Terdiri dari, santunan meninggal Jaminan Kecelakaan Kerja Rp120 juta, biaya pemakaman Rp10 juta,  santunan berkala sekaligus Rp12 juta, beasiswa anak pertama Rp81 juta, dan beasiswa anak kedua Rp 87 juta.***

Gubernur NTB minta Krame Dise Gagak Hitam ikut membantu menjaga kamtibmas di wilayahnya

MATARAM.lombokjournal.com ~ Masyarakat Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) melalui Pengurus Krame Dise Gagak Pujut, Loteng diminta membantu TNI-Polri dalam menjaga Kamtibmas di wilayah masing-masing.

Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah menyampaikan itu saat menerima Pengurus Krame Dise Gagak Hitam Pujut, di Pendopo Gubernur NTB,Senin (13/06/22) malam.

Bang Zul menekankan. seluruh elemen masyarakat bersama sama menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas)

BACA JUGA: Menjomblo Saja daripada Menikah Usia Dini

“Kepada Pengurus Krame Dise Gagak Hitam Pujut saya berharap bisa membantu pemerintah dan TNI-Polri menjaga Kamtibmas di wilayah masing-masing demi keberlangsungan kehidupan yang rukun, damai dan sejahtera. Terutama di wilayah Kecamatan Pujut yang saat ini sudah menjadi perhatian dunia,” pinta Bang Zul sapaan Gubernur NTB.

Seperti diketahui, wilayah Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), termasuk di dalamnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, yang selama ini menjadi perhatian dunia dengan digelarnya dua event internasional WSBK dan MotoGP. 

“Selain aset pemerintah pusat yang triliunan rupiah itu, akan banyak investasi di KEK Mandalika. Baik sekali kalau Gagak Hitam ikut terlibat,” ujarnya.

Sementara itu. Ketua Umum DPP Pasukan Krame Dise Gagak Hitam NTB, HM. Jidan Hadi berterimakasih atas bantuan dan dukungan pemerintah kepada Gagak Hitam dan terus ambil bagian bersama pemerintah, TNI-Polri dalam menjaga Kamtibmas di KEK Mandalika. 

“Tentu ini tantangan kita bersama untuk terus menjaga Kamtibmas. Seperti yang diharapkan pak Gubernur,” kata Hadi singkat. 

BACA JUGA: Event MXGP, Investor Sudah Menjajagi Investasi di Samota

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur didampingi Kepala Kesbangpoldagri NTB HL Abdul Wahid dan pengurus DPP Gagak Hitam lainnya.*** 

Asisten I Setda Provinsi NTB, Hj Baiq Eva Nurcahyaningsih, setelah 36 tahun mengabdi sebagai ASN, kini sudah mengakhiri masa pengabdiannya 

MATARAM.lombokjournal.com ~ Asisten I Setda Provinsi NTB, Hj Baiq Eva Nurcahyaningsih, telah purna tugas. 

Gubernur NTB, Zulkieflimansyah mengucapkan terima kasih yang hampir 36 tahun sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) mendedikasikan pengabdiannya dalam pembangunan di NTB.

BACA JUGA: Menjomblo Saja Daripada Menikah pada Usia Dini

“Beliau merupakan salah satu orang yang memberikan penuh warna di Pemprov NTB, sehingga orang di sekitarnya merasa tentram dan nyaman bila didekatnya,” ucap Bang Zul, panggilan akrab Gubernur, di Aula Tengah Pendopo Gubernur NTB, Senin (13/06/22).

Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah turut menyampaikan terima kasih atas dedikasi yang diberikan terhadap Pemerintah Provinsi NTB. 

Ia mengagumi kerja keras Baiq Eva, yang disebutnya tak pernah mengeluh. 

“Ibu Eva adalah orang yang selalu siap jika diberikan tugas, tidak pernah mengeluh walaupun tugas berat sekalipun dan beliau ini murah senyum. Itu membuat kagum dan nyaman jika saya berada dekat beliau,” ungkap Wagub.

Sementara itu, Hj Baiq Eva Nurcahyaningsih, mengapresiasi atas kehangatan dan keakraban untuk melepas masa baktinya. 

Ia berpesan hal ini bukan merupakan perpisahan namun ia berjanji akan selalu menjalin tali silahturahmi.

“Terimakasih Pak Gubernur, Ibu Wagub dan teman-teman semua untuk kesempatannya hadir secara langsung pada kegitan ini. Saya tidak ingin mengatakan pertemuan ini akan menjadi yang terakhir tapi saya janji akan selalu menjalin silahturahmi dengan Pak Gubernur, Ibu Wagub dan teman-teman Kepala OPD,” tuturnya.

BACA JUGA: Investasi di NTB Dipaparka ke Komite IV DPD RI

Selama mengabdi di Pemerintah Provinsi NTB, Baiq Exa pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Kepala Dinas Perindustrian hingga Asisiten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi NTB.***