Guberbur Zul berharap, Masjid Jadi Sentra Pembangunan Umat

Dewan Masjid Indonesia (DMI) diharapkan menjadi sentra pembangunan umat

MATARAM.lombokjournal.com ~ Provinsi Nusa Tenggara Barat memborong tujuh penghargaan dalam acara nasional Dewan Masjid Indonesia (DMI) Awards 2022.

Karena itu, Gubernur NTB, Zulkieflimansyah, mendukung DMI Awards diselenggarakan juga di tingkat Provinsi. 

Hal tersebut disampaikan gubernur saat menerima audiensi DPW DMI NTB di ruang kerja Pendopo Gubernur, Senin (04/07/22).

BACA JUGA: NTB Jadi Tuan Rumah PIRN 2022 

Gubernur mendorong masjid jadi pemberdayaan umat

“Selanjutnya DMI akan terjun ke Kabupaten dan Kota untuk membimbing dan memberikan penguatan agar masjid-masjid se NTB bisa menjadi sentra pembangunan ummat yang bisa diandalkan,” tutur Bang Zul.

Sementara itu, Ketua DPW DMI NTB Dr. Mansyur menjelaskan lebih jauh terkait penghargaan yang didapatkan oleh masjid-masjid di NTB.

Penghargaan tersebut di antaranya, NTB mendapat juara 1 untuk kategori masjid raya terbaik tingkat Provinsi se- Indonesia, yakni Masjid Raya Hubbul Wathan Islamic Center Mataram. 

Dalam penempatan ini, dijelaskan Mansyur, Nusa Tenggara Barat mendapatkan 4 peringkat yaitu: Aspek kesehatan dan sumber daya lingkungan berbasis masjid. Dari kategori dakwah dan pendidikan NTB mendapatkan juara 3. Dari pemberdayaan Ekonomi dan wiraswasta berbasis masjid juara 3. Dari aspek dakwah dan hukum juara 2.

NTB juga mendapatkan juara 2 nasional untuk kategori jumlah masjid terbanyak yang melakukan registrasi untuk mendapatkan id masjid. Selain itu, masjid Agung “Masjid Al-mutaqqin” yang berada di Cakra memenangkan tingkat kabupaten kota mendapat juara 3 nasional.

BACA JUGA: Bupati Sikapi Kisruh yang terjadi di Tiga Gili

Mansyur melanjutkan, dengan diselenggarakannya DMI awards di tingkat provinsi merupakan sebuah tahahapan agar  NTB memiliki Big Data Masjid NTB. 

“DMI Awards ini adalah sebuah tahapan untuk melakukan pendataan terhadap masjid. Sehingga ke depannya dewan masjid memiliki big data,” tuturnya.***

 

 




Pesan Gubernur Zul di Rakerda DPD KNPI NTB

Jangan KNPI ini menjadi tempat berkumpulnya mantan-mantan ketua yang sudah tidak lagi produktif, Ini pesan Bang Zul

LOBAR.lombokjournal.com  ~ KNPI ini adalah kawah candradimuka dari pemimpin-pemimpin masa depan. 

Namun menurut Gubernur NTB, Zulkieflimansyah  yang akrab disapa Bang Zul itu dulu, sekarang setting dunia itu berbeda.

Biasanya dulu yang masuk pengurus DPD KNPI ini adalah orang-orang yang teruji setelah menjadi pimpinan organisasi kepemudaan sebelumnya.

Bang Zul menyampaikan pesan pada Rakerda KNPI
Gubernur Zulkieflimansyah

“Ketika mereka menjadi ketua HMI, Ketua Pemuda Muhammadiyah, dan lain sebagainya Karena itu Bang Zul berharap, jangan sampai di KNPI ini menjadi tempat berkumpulnya mantan-mantan ketua yang sudah tidak lagi produktif.

BACA JUGA: Partai Golkar Ajak Warga KLU Senam Sehat

“Jadi harus direvitalisasi karena dunia sudah berbeda,” kata Bang Zul.

Pesan itu disampaikannya saat menghadiri Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) NTB bertempat di Hotel Jayakarta, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Senin (03/07/22).

Rakerda yang bertajuk “NTB Gemilang, Indonesia Maju” itu Bang Zul sapaan akrab Gubernur menyebutkan, organisasi kepemudaan seperti KNPI ini memiliki sejarah yang panjang. 

Sisi lain, Bang Zul senang hadir pada Rakerda DPD KNPI mengharapkan jangan membuat program yang menghadirkan diskusi. 

Tapi buatlah program-program yang  menjadi refleksi supaya potensi besar yang dimiliki NTB ada alirannya.

“Mudah-mudahan, di masa yang akan datang sinergi dan kalaborasi saya sebagai Gubernur, dan sebagai senior teman- teman akan terus saling berkomunikasi dan bekerjasama,” katanya.

BACA JUGA: NTB Jadi Tuan Rumah PIRN 2022

Sementara itu, Ketua DPD KNPI NTB, Taufik Hidayat menyampaikan, dua event internasional di NTB telah sukses digelar oleh provinsi yang kecil yang tidak mungkin jadi representasi bagi Indonesia.

“Walaupun kecil, kita memiliki tekad dan kemauan yang kuat. Selain itu kita memiliki Gubernur yang hebat sehingga Event internasional MotoGP dan MXGP Samota Sumbawa bisa digelar,” sanjungnya.

Disebutkan Taufik, ekonomi kreatif kian meningkat mengingat era teknologi makin berkembang. 

Karenanya DPD KNPI NTB mendorong peningkatan ekonomi digital dalam rangka mengikuti standarisasi event internasional MotoGP dan MXGP.

“Mengingat MotoGP masih akan digelar 9 tahun lagi harus disiapkan dari sekarang kalau tidak anak-anak muda ini, para pelaku UMKM tidak mengikuti standarisasi maka akan sulit bersaing di kancah internasional,” pungkasnya. ***

 




Silaturahmi Bang Zul Dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Gubernur NTB silaturahmi bersama Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah

MATARAM.lombokjournal.com ~ Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah menghadiri acara silaturahmi bersama Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof. Dr. K.H. Haedar Nashir, M.Si., yang berlangsung di Hotel Santika, Mataram, Sabtu (02/07/22).

Silaturahmi bersama K.H. Haedar Nashir
K.H. Haedar Nashir

“Seorang Guru yg terus bergerak melayani masyarakat dengan pikiran – pikirannya yang teduh dan menyejukkan. Selamat Datang di NTB Kyai,” ujar Bang Zul.

BACA JUGA: Festival Balap Sampan Jerowaru Jadi Kalender Event Pariwisata

Dalam kesempatan tersebut, Ia juga mengungkapkan tentang cara pendekatan kepada generasi muda saat ini. 

Bang Zul  juga mengatakan, pendekatan kepada generasi milenial harus dilakukan secara serius, karena generasi milineal saat ini memiliki cara tersendiri.

“Salah satu pengalaman saya ketika di Bima saat itu mendampingi Menteri Sandiaga Uno dan Atta Halilintar beserta istri, anak saya bahkan menghubungi saya via WhatsApp dan menanyakan, Abi bersama Atta ya? Hal – hal seperti ini, betapa milineal punya cara tersendiri bergaul,” terangnya. 

Gubernur silaturahmi dengan pimpinan Pusat Muhammadiyah
Gubernur Zulkieflimansyah

Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof. Dr. K.H. Haedar Nashir, M.Si., mengatakan bahwa media yang saat ini berkembang harus dimanfaatkan menjadi sesuatu yang produktif untuk dakwah dan membangun ummat serta bangsa.

BACA JUGA: Wapres Puji Konsistensi Gubernur Bangun SDM NTB

“Bersama – sama kita jaga Muktamar kita ini, menjadi muktamar yang bermanfaat dan berkemajuan,” tuturnya. ***

 




Bupati Djohan Resmikan Vihara Jinapanjara di Pasiran Biloan

Bupati Djohan Sjamsu berterima kasih pada Bhante, Suhu, Bhiksu, dan Sangha berkontribusi sehingga Lombok Utara tetap aman, dan nyaman menjalankan ibadah

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Umat Budha diajak bersama-sama menjaga kerukunan antara sesama umat Budha, kerukunan umat Buddha dengan umat lain, umat Buddha dengan Pemerintah sehingga membawa iklim sejuk dalam masyarakat. 

Hal itu disampaikan Pembina Budha pada Kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Aryadi Setia Wira, SH, Sabtu (02/07/22).  

BACA JUGA: Doa Lintas Agama Sambut HUT ke 76 Bhayangkara 

Bupati meresmikan Vihara Jinapanjara
Bupati H Djohan Sjamsu

Ajakan itu bersamaan dengan penyelesaian pembangunan dan diresmikannya Vihara Jinapanjara di Dusun Pasiran Biloan, Desa Bentek Kecamatan Gangga, Lombok Utara.

Aryadi Setia Wira berharap, dengan penyelesaian pembangunan Vihara harus diikuti perbaikan menagemen vihara serta memaksimalkan potensi vihara. 

“Umat Budha tidak hanya mensyukurinya vihara secara fisik, namun bagaimana mengembangkan vihara dalam diri yaitu Brahma Vihara,” ucap Aryadi. 

Sementara itu, Bupati Lombok Utara,H Djohan Syamsu,SH, menyampaikan terima kasih kepada kepada semua para undangan, donatur dan relawan atas suport dan dukungannya sehingga acara dapat berjalan lancar. 

Ia mengungkapkan, Kabupaten Lombok Utara adalah Kabupaten inklusif, kabupaten yang plural untuk seluruh masyarakat, tanpa pernah membedakan pandangan, golongan dan ras.

Bupati berpesan, Vihara mempunyai fungsi sebagai tempat pembinaan diri serta melatih diri hingga mencapai pencerahan, sebagai tempat pemberdayaan umat, sebagai sarana pendidikan, sebagai sarana pengembangan kesenian Buddhis.

“Saya ucapkan terima kasih kepada para Bhante, Suhu, Bhiksu, dan Sangha. Selama ini telah membina umat Buddha di Kabupaten Lombok Utara, memberikan kontribusi dalam tatanan masyarakat, sehingga sampai saat ini, Lombok Utara tetap aman, nyaman dalam menjalankan ibadah masing masing,” ungkapnya.

BACA JUGA: KPK Lakukan Monev Tematik Terintegrasi di KLU

Selanjutnya dijelaskan, Pemkab Lombik Utara selalu ingin agar setiap agama di daerah kita ini dapat tumbuh dan berkembang dengan baik di lingkungan umat masing-masing. 

Agar agama mampu menanamkan nilai-nilai kebaikan dan cinta kasih dalam kehidupan masyarakat. Pemerintah selalu mendukung pembangunan rumah ibadah bagi semua agama di Kabupaten Lombok Utara.

“Niat pemerintah untuk ikut memajukan semua agama, itulah yang harus kita perhatikan, semoga ke depan kondisi dan keuangan daerah lebih bagus lagi,” ungkapnya.

Pemerintah Daerah ingin membentuk tatanan masyarakat Lombok Utara yang berkeadilan, saling menghormati, saling menebarkan cinta kasih dan saling mendukung. 

Maka tercipta kemaslahatan dan kebaikan dalam hidup bermasyarakat, dan terjalin hubungan yang harmonis. 

Umat Hindhu mendengarkan pesan Bupati Djohan

“Semoga peresmian purna pugar vihara ini, semakin membuat umat Budha kusyu’ beribadah, semakin membuat umat Buddha merasa nyaman dan semoga vihara ini berkah, ikut menciptakan kesejahteraan lahir batin masyarakat,” tandas Bupati. 

Dalam acara peresmian, dimeriahkan persembahan tari dan pemberian santunan dana oleh donatur kepada puluhan lansia.

Acara ini selain dihadiri Bupati, juga hadir Komisi 10, DPR RI, M Syamsul Luthfi, Sekretaris Komisi IV DPRD Prov.NTB, Sudirsah Sujanto, S.Pd,B.Sip, Kapolres Lombok Utara, AKBP Wayan Sudarmanta,S.I.K, MH, Danramil 1606-10/GBangga, Lettu INF Mohadi, Camat Gangga, Kades Bentek dan sejumlah undangan lainnya yang tidak disebutkan namanya.***

 

 




Respon Cepat NTB Care, Sultan Arya Dibantu Kursi Roda 

Respon cepat Pemprov melalui NTB Care, Sultan Arya mendapat bantuan kursi roda

SUMBAWA.lombokjournal.com ~ Penyandang disabilitas, Sultan Arya (9 tahun) dari Dusun Pelita, Desa Serading, Kec. Moyo Hilir Sumbawa, menerima bantuan kursi roda.

Tentang bantuan itu dituturkan Deden Fitriyadi, seorang penggiat sosial yang juga merupakan ASN di Kabupaten Sumbawa, merupakan respon Cepat NTB Care bersama Dinas Sosial atas pengaduan yang disampaikannya melalui kanal aplikasi Facebook. 

BACA JUGA: Doa Lintas Agama Sambut HUT KE 76 Bhayangkara

Pengaduan soal Sultan Arya mendapat respon cepat
Sultan Arya

Karena itu, ia menyampaikan terima kasih kepada Gubernur dan Wakil Gubernur NTB atas respon Cepat NTB Care bersama Dinas Sosial atas pengaduanbya. 

“Saya merasakan langsung, hanya 2 hari sejak saya melaporkan, tim NTB Care menghubungi saya hingga merealisasikan permintaan saya,” kata Deden, Kamis (30/6/2022) di Sumbawa usai menerima bantuan kursi roda untuk Sultan.

Menurutnya, respon dan tindakan Pemprov, melalui NTB Care, Dinas Sosial Provinsi NTB berkolaborasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa, luar biasa pelayanannya.  

Sangat responsif, sesuai dengan misi NTB Gemilang yaitu misi NTB Bersih dan Melayani.

” Alhamdulillah, Kursi roda bantuan Pak Gubernur Bang Zul Zulkieflimansyah dan Wagub Ummi Rohmi,  telah disampaikan dan diterima dengan baik oleh adik SA dan keluarga,” ungkap Deden. 

Dikatakannya, ini merupakan mimpi Sultan yang terwujud untuk memiliki kursi roda agar dapat beraktivitas sehari-hari.

Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa juga menyerahkan bantuan berupa sandang dan pangan serta memfasilitasi pembuatan dokumen kependudukan Sultan seperti Kartu Keluarga, kartu BPJS dan Akta Kelahiran.

Sementara itu, Ketua Tim NTB Care, Dr Amry Rakhman menjelaskan, NTB Care telah meneruskan informasi pengaduan Deden, sejak tanggal 28 Juni 2022, ke Dinas Sosial NTB  untuk dikoordinasikan dengan Kabupaten Sumbawa, melalui Dinas Sosial dan telah ditindaklanjuti.

BACA JUGA: KPK Lakukan Monev Tematik Terintegrasi di KLU 

“Kami bersinergi, berkomunikasi dan membangun kolaborasi untuk masyarakat di NTB. Ada aduan yang bisa langsung ditangani, ada aduan yang membutuhkan waktu untuk diselesaikan. Semua berdasarkan hasil asasment dinas terkait. NTB Care adalah kanal aduan yang efektif untuk merespon aduan masyarakat,” tuturnya.

Dr. Amri juga merupakan Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Keuangan Infrastruktur dan Pembangunan tersebut. ***

 




Hubungan antara NTB dan Malaysia Makin Erat

Gubernur NTB terima kunjungan kuasa usaha sementara Kedutaan Besar Malaysia, menandai eratnya hubungan NTB dan Malaysia

MATARAM.lombokjournal.com ~ Hubungan antara Malaysia dan Provinsi Nusa Tenggara Barat makin terjalin baik, kerjasama antara Pemprov NTB dan Kedutaan Besar Malaysia pun makin erat. 

Jika tidak ada aral melintang, pengunjung (wisatawan) Malaysia akan lebih banyak berkunjung ke NTB. 

BACA JUGA: Doa Lintas Agama Sambut HUT KE 76 Bhayangkara

Gubernur NTB menerima kuasa usaha Kedutaan Malaysia

Hal itu dikatakan kuasa usaha sementara Kedutaan Besar Malaysia, Bapak Adlan Mohd Shaffieq saat diterima Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E. di Pendopo Gubernur pukul 17.00 wita, Jum’at (01/07/22)

Tak hanya itu, banyaknya awardee beasiswa NTB yang dikirim Pemprov NTB belajar ke Malaysia, membuat tes Bahasa Inggrisnya kini bisa dilakukan di Lombok. 

Tak hanya para awardee beasiswa saja, para mahasiswa yang ingin berkuliah ke Malaysia pun bisa melaksanakan tesnya di Lombok. 

“Insya Allah pengunjung-pengunjung dari Malaysia akan lebih banyak datang ke NTB. Begitu juga yg akan kuliah di Malaysia tes bahasa Inggrisnya bisa di lakukan di Lombok,” tutur Bang Zul, sapaan Gubernur NTB.

BACA JUGA: Wapres Serahkan Santunan BPJS Ketenagakerjaan NTB

Pertemuan tersebut ditutup dengan pemberian cinderamata antara Pihak Kedutaan Besar Malaysia dan Gubernur NTB.***

 




Do’a Lintas Agama Sambut HUT ke-76 Bhayangkara 

Gubernur bersama Kapolda NTB dan Danrem 162/ Wira Bhakti hadiri Do’a Lintas Agama

MATARAM.lombokjournal.com  ~ Kapolda NTB bersama Gubernur NTB dan Danrem 162/ Wira Bhakti memberikan bantuan sosial atau tali asih kepada anak-anak NTB dari berbagai suku dan agama.

Bantuan sosial itu diberikan saat Polda NTB menggelar do’a bersama lintas Agama menyambut HUT ke-76 Bhayangkara, di Lapangan Bhara Daksa Polda NTB, Jumat (01/07/22).

BACA JUGA: Pesan Gubernur Saat Pelantikan DPD APERSI NTB

Gubernur sampaikan bantuan sosial saat acara doa lintas agama

Kapolda NTB, Irjen Pol Djoko Poerwanto mengajak kepada seluruh jajarannya untuk mensukseskan Visi NTB yaitu mewujudkan NTB yang Gemilang.

“Kami Polri bersama dengan TNI dan jajarannya akan selalu berkerjasama untuk menjaga Provinsi NTB agar kondusif dan nyaman, tentunya demi terwujudnya NTB Gemilang,” tegasnya.

Selain menjaga daerah yang kondusif serta nyaman demi terwujudnya NTB Gemilang, Djoko juga menyerukan untuk membangun karakter bangsa dari usia dini di Provinsi NTB.

“Mari kita membangun karakter bangsa sejak usia dini, hal ini sangat penting. Saya yakin hal ini juga sejalan dengan terwujudnya NTB Gemilang,” ucapnya.

Sebelumnya Polda NTB telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam menyambut HUT ke-76 Bhayangkara, mulai dari kegiatan sosial hingga perlombaan dalam bidang olahraga. Diharapkan dengan adanya kegiatan tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya masyarakat NTB.***

BACA JUGA: KPK Lakukan Monev Tematik Terintegrasi di KLU

 




Wapres Serahkan Santunan BPJS Ketenagakerjaan NTB 

Gubernur NTB menerima secara simbolis santunan BPJAMSOSTEK) senilai Rp443 dari Wapres Ma’ruf Amin 

MATARAM.lombokjournal.com ~ Wakil Presiden RI, Prof. Dr. K.H. Ma’ruf Amin menyerahkan santunan program BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) senilai Rp443 miliar.

Santunan itu diterima secara simbolis oleh Gubernur NTB Zulkieflimansyah, Jumat  (01/07/22) di Halaman Depan Kantor Dinas Sosial Provinsi NTB, Jalan Langko Mataram.

BACA JUGA: Gubernur NTB BUKA MTQ KE XXIX 2022 di Lotim

Wapres MA'RUF Amin menyerahkan santuan BP Jamsostek

Penyampaian santunan itu menandai hari kedua kunjungan kerjanya ke Provinsi NTB. 

Saat itu hadir Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo dan Dirjen Rehabilitasi Sosial Kemensos RI Pepen Nazaruddin.

Santunan yang diserahkan Wapres berasal dari 35 ribu lebih klaim manfaat program BPJAMSOSTEK di Provinsi NTB selama periode Juni 2021 hingga saat ini.

Selain bantuan dari BPJS Ketenagakerjaan, bantuan sejenis juga berasal dari Kementerian Sosial RI. Diantaranya berupa Program Bantuan Keluarga Harapan (PKH); Bantuan Sembako dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng, dan Bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial berupa sepeda motor.

Wapres mengemukakan, pemberian bansos ini merupakan komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat yang tidak mampu. 

Serta memberdayakan masyarakat agar nantinya dapat mandiri.

“Diharapkan bantuan yang diberikan pemerintah ini nantinya bisa memberikan manfaat kepada ibu-ibu, adik-adik, keluarga dan anak-anaknya termasuk penerima beasiswa yang dari SD sampai Perguruan Tinggi,” kata Wapres.

Ditekankannya, bansos ini adalah kewajiban pemerintah yang diberikan sesuai dengan kemampuan pemerintah.

BACA JUGA: NTB Jadi Pusat Data Iklim Terbesar di Asia Tenggara

Menurutnya, komitmen dan semangat pemerintah ini akan terus dilaksanakan. “Mudah-mudahan pemerintah kita terus bisa memberikan santunan-santunan perlindungan sosial kepada masyarakat yang miskin di manapun berada, termasuk di Nusa Tenggara Barat ini melalui Kementerian Sosial,” kata Wapres Kyai Ma’aruf Amin.*** 

 

 




Komisi V DPR RI Akselerasi Pembangunan Bendungan Mujur

Dalam Kunjungan Kerja Spesifik di Lombok Tengah, Komisi V DPR RI mendorong percepatan penyelesaian pembangunan bendungan

MATARAM.lombokjournal.com ~ Komisi V DPR RI menggelar Kunjungan Kerja Spesifik terkait pembangunan Bendungan Mujur di Lombok Tengah, Kamis (30/06/22). 

Kunker spesifik akan berlangsung hingga 2 Juli sebagai bagian dari upaya akselerasi pembangunan bendungan yang sudah terbengkalai selama empat dekade ini.

Komisi V DPR RI mendorong bendungan mujur masuk dalam proyek strategis nasional
H. Bambang Kristiono (HBK)

“Ini bentuk komitmen kami hadir langsung di Lombok Tengah, supaya rencana pembangunan Bendungan Mujur ini bisa terlaksana,” kata Wakil Ketua Komisi V DPR RI H. Andi Iwan Darmawan Aras, yang memimpin Kunker Spesifik Komisi V.

BACA JUGA: Sirkuit Mandalika, Lokomotif Pemulihan Pariwisata

Rombongan Komisi V DPR RI diterima langsung Bupati Lombok Tengah HL Pathul Bahri. 

Andi menegaskan, kedatangan pihaknya dalam rangka mendorong percepatan penyelesaian pembangunan bendungan ini. 

Diakui jika sebelumnya, pihaknya aktif menggelar diskusi mendalam dengan Wakil Ketua Komisi I DPR RI H. Bambang Kristiono, SE (HBK), Anggota DPR RI dari Dapil NTB 2/Pulau Lombok, tokoh yang selama ini memiliki komitmen kuat mengawal penuh pembangunan Bendungan Mujur yang tak kunjung terwujud, meski sudah direncanakan semenjak tahun 1969.

“Kita akan dorong supaya pembangunan Bendungan Mujur ini masuk dalam proyek strategis nasional,” kata Andi, yang merupakan politisi Partai Gerindra, seperti halnya HBK.

Diakui Andi, proses pembangunan Bendungan Mujur memang memerlukan waktu, lantaran harus melalui sejumlah tahapan.

 Biasanya, kata dia, pembangunan bendungan memakan waktu 3 hingga 5 tahun. Beruntungnya, pembangunan Bendungan Mujur ini sebelumnya telah memiliki dokumen Rencana Aksi Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali warga terdampak atau Land Acquisition Resettlement Action Plan (LARAP), yang digelar tahun 2015. 

Bendungan ini juga telah memiliki Detail Engineering Design yang disusun Pemerintah Daerah. 

Sehingga, saat ini, dua dokumen tersebut hanya perlu menjalani proses review untuk penyesuaian. Dengan demikian, dokumen tersebut bisa menjadi dasar dalam penyusunan anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan bendungan.

“Kami ingin membahas pembangunan bendungan ini dengan cepat. Sehingga bisa dilaksanakan di 2023 mendatang,” kata Andi.

BACA JUGA: NTB Jadi Pusat Data Iklim Terbesar di Asia Tenggara

Pembebasan lahan Bendungan Mujur sendiri telah mulai dilakukan Pemkab Lombok Tengah semenjak tahun 2006. 

Namun begitu, setelahnya, proses pembebasan lahan berjalan lambat. Hitungan sementara, dibutuhkan sedikitnya Rp. 800 hingga Rp. 900 miliar untuk pembebasan lahan di luar kebutuhan relokasi.

Dalam pertemuan terungkap, pembebasan lahan tinggal dilakukan di satu desa. Saat ini masih dalam tahap mediasi dengan warga pemilik lahan.

 Bupati Lombok Tengah HL Pathul Bahri menjelaskan, masyarakat saat ini menunggu kepastian terkait dengan harga tanah, kemudian kapan tanah tersebut akan dibayar, dan pihak yang yang akan membayar lahan tersebut.

Karena itu, Bupati Pathul Bahri menyampaikan rasa terima kasihnya atas komitmen Komisi V yang tengah memperjuangkan Bendungan Mujur menjadi proyek strategis nasional. Dengan status proyek strategis nasional tersebut, maka akan segera ada kepastian terkait kesiapan anggaran pembebasan lahan dan dana infrastruktur untuk pembangunan bendungan ini.

“Luas lahan pertanian di Lombok Tengah mencapai 45 ribu hektare dan menjadi lumbung pangan nasional. Bendungan Mujur ini memiliki nilai yang sangat strategis untuk mengatasi kekurangan air untuk kebutuhan pertanian dan mendukung kawasan ekonomi khusus Mandalika,” kata Bupati Pathul.

Direktur Bendungan dan Danau Ditjen SDA Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Airlangga Mardjono mengemukakan, menilai dukungan dari pemerintah daerah, tokoh masyarakat dan Komisi V DPR RI sebagai hal yang luar biasa.

“Dukungan ini menginspirasi kita untuk segera merealisasi Bendungan Mujur,” katanya.

BACA JUGA: Wapres Pastikan Wabah PMK Terkendali di Musim Qurban

Kementerian PUPR saat ini memang belum menghitung total anggaran untuk pembangunan Bendungan Mujur. Namun, untuk konstruksinya diperkirakan berkisar di angka Rp 1,6 triliun.

Secara keseluruhan, nantinya, Bendungan Mujur memerlukan lahan seluas 394,92 Hektare. Dimana luas lahan yang telah diukur saat ini mencapai 177.56 Hektare. Sedangkan luas lahan yang belum diukur sebanyak 217.38 Hektare.

Direncanakan, Bendungan Mujur akan memiliki kapasitas tampung air sebesar 23,03 juta meter kubik dengan panjang tubuh bendungan utama 2,8 kilometer. Bendungan akan mampu meningkatkan intensitas tanam lahan persawahan hingga 6.181 Hektare.

Sementara itu, Anggota DPR RI dari Dapil NTB 2/Pulau Lombok H. Bambang Kristiono, SE (HBK) menyampaikan apresiasinya atas komitmen rekan-rekannya di Komisi V DPR RI untuk mempercepat proses pembangunan Bendungan Mujur.

HBK menegaskan, Bendungan Mujur ini bukan semata untuk kemaslahatan masyarakat Lombok Tengah. 

Tapi juga untuk kemaslahatan masyarakat Bumi Gora. Karena itu, bendungan ini mestilah diwujudkan, karena merupakan bagian dari upaya menopang keberadaan Pulau Lombok sebagai salah satu daerah Penyangga Pangan Nasional.

“Tentu setelah kunjungan kerja spesifik dari teman-teman Komisi V DPR RI ini, masih ada proses dan sejumlah tahapan yang harus dilalui. Atas nama wakil masyarakat Pulau Lombok di DPR RI, saya akan bekerja keras dan all out mengawal seluruh proses dan tahapan tersebut, sehingga Bendungan Mujur yang telah diimpikan masyarakat di Lombok Tengah, benar-benar terwujud,” tandas HBK.

Dalam kegiatan itu, tampak hadir Ketua DPRD Lombok Tengah M. Tauhid, Kepala Balai Wilayah Sungai NTB, Perwakilan Kementerian PUPR, Kepala Organsiasi Perangkat Daerah Lombok Tengah, dan perwakilan Kecamatan dan unsur pemerintah Desa yang akan menjadi lokasi pembangunan Bendungan Mujur. ***

 




NTB Jadi Pusat Data iklim Terbesar di Asia Tenggara

Provinsi NTB siap sebagai daerah pengambilan data iklim sebagai konsen terhadap isu lingkungan

MATARAM.lombokjournal.com ~ Provinsi Nusa Tenggara Barat siap dijadikan sebagai daerah pengambilan data iklim terbesar di Asia Tenggara.

Kesiapan tersebut merupakan bentuk nyata Provinsi NTB yang selalu konsen terhadap isu lingkungan. Sejalan dengan misi NTB Asri dan Lestari untuk mewujudkan NTB Gemilang. 

Wagub NTB  mendengar presentasi proyek Alas Strait Climate Alliance
Presentasi John Laurence Higson

Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah menyampaikan itu saat menerima presentasi John Laurence Higson selaku Direktur PT. Eco Solutions Lombok di Ruang Kerja Wagub, Kamis (30/06/22).

BACA JUGA: Sirkuit Mandalika, Lokomotif Pemulihan Pariwisata

Audiensi Higson sendiri kepada Wagub NTB  guna mempresentasikan proyek Alas Strait Climate Alliance bersama (ASCA) PT. ESL.

We are ready,” ucap Ummi Rohmi sapaan akrab Wagub.

Sementara itu, kedatangan John Higson bersama timnya untuk memaparkan berbagai program terkait lingkungan dan pembangunan berbasis rendah karbon di Provinsi NTB yang akan menjadi daerah prioritas pendanaan FCDO untuk proyek Alas Strait Climate Alliance. 

PT ESL telah mengusulkan ke lembaga donor atas nama proyek ASCA lebih dari 100 unit peralatan stasiun cuaca yang akan disebar di wilayah agroforestry dan smart farming NTB.

Dari 100 unit stasiun cuaca, 5 di antaranya sudah tiba sebagai tahap awal pengiriman. 

Hal ini akan menjadikan NTB sebagai daerah pengambil data iklim terbesar di Asia Tenggara. Sponsorship ini adalah melalui kerjasama dengan Pessl Instrument-Austria yang merupakan mitra dari PT ESL.

BACA JUGA: Wapres Pastikan Wabah Terkendali di Musim Qurban

Dijelaskan Higson, mereka akan datang ke NTB pada tanggal 11-15 Juli untuk memasang 5 stasiun cuaca pertama, dan memberikan training untuk pejabat Pemerintah NTB dan Dosen UNRAM serta UNRAM tentang cara penggunaan alat tersebut. ***