Gubernur NTB mengharapkan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (angin) dapat dibangun lebih dulu di Mandalika.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Gubernur NTB,  Zulkieflimansyah  menerima silahturahmi PT. UPC Lombok Timur Bayu Energi (UPCLTBE), perusahaan afiliasi dari PT. UPC Renewables Indonesia (UPCRI) di Ruang Kerja Pendopo Gubernur (25/08/33).

Kedatangan rombongan PT. UPC Lombok Timur Bayu Energi (UPCLTBE) itu terkait pengembangan proyek 100 MW dilengkapi dengan Sistem Penyimpanan Baterai (BSS) 65 MW/30 MWh.

Gubernur NTB menyambut dengan baik pengembangan dan pemanfaatan energi yang akan dibangun oleh PT. UPCRI melalui PT. UPCLTBE.

BACA JUGA: Industrialisasi Jadi Pilihan Hadapi Ekonomi Global

Di sisi lain Bang Zul sapaan akrab Gubernur NTB mengharapkan PLTB tersebut dapat dibangun lebih dulu di Mandalika.

“Mandalika potensinya lebih besar untuk dilihat karena sudah menjadi brand, kalau Pak Jokowi ke Lotim agak sulit ya. Ini kan kita harus memikirkan strategisnya karena event sangat banyak di Mandalika akan menjadi kesempatan yang bagus agar dilirik Pak Jokowi dan Menteri lainnya,” pungkasnya. 

Senior Developer PT. UPC Renewables Indonesia, Niko Pryambada memaparkan, NTB memiliki potensi renewables yang berlimpah dan harus dioptimalkan semaksimal mungkin.

Khususnya  PLTB Lombok Timur yang telah dilakukan studi kelayakan sejak Tahun 2015.

Lombok Timur memiliki daya tarik tersendiri dengan pemandangan langsung menghadap laut, sehingga nantinya dapat mendukung pengembangan sektor Pariwisata di NTB dan menempatkan Lombok sebagai tujuan wisata yang bersih dan hijau secara global.

“Sudah pasti sumber daya yang terbukti di Lombok Timur, kami sudah siap di sana, biasanya kami hitung satu padang anginnya, untuk Lombok Timur 100 MW target investasi sekitar 200 juta rupiah. Kalau untuk Mandalika kami harus melakukan penelitian yang lebih detail dulu,” jelasnya.

Niko Pryambada menyampaikan, MoU ini dibuat dengan tujuan meyakinkan PLN, pihaknya sudah mendapatkan dukungan yang kuat dari Pemerintah Daerah khususnya Gubernur NTB sendiri. 

PLTB membutuhkan akses dan izin dari PLN karena hal ini dibuat untuk menghasilkan energi yang akan disalurkan ke jaringan PLN. 

Selama ini ada beberapa keraguan dari PLN salah satunya karena sifat angin yang menyesuaikan dengan musim.

“Kembali lagi, apabila diizinkan oleh PLN langsung kita laksanakan. Karena kuncinya dari PLN,” tuturnya.

Dengan ditandatanganinya MoU ini, Bang Zul berharap agar MoU ini dapat dipertanggungjawabkan dengan baik serta memberikan bukti konkrit di lapangan.

“Kalau performance tidak ok nanti sama aja bohong, yang penting buktinya ada bentuknya sebelum 2024 sudah kelihatan hasilnya kan bagus, jangan hanya sebatas MoU. Saya sudah menjamin PLN itu urusan saya dan pasti bisa,” ucapnya.

BACA JUGA: Kunker ke Lombok, Puan Maharani akan Blusukan ke Pasar 

Pihak PT. UPCLTBE  meyakinkan, setelah ini akan dilanjutkan negosiasi dengan PLN sekaligus membahas Mandalika, tetapi untuk saat ini PT. UPCLTBE akan melanjutkan pengembangan PLTB di Lombok Timur.***

Dalam kunker ke Lombok,  Puan Maharani akan sowan ke Tuan Guru Bagu dan akan berdialog dengan pedagang kecil di pasar tradisional

MATARAM.lombokjournal.com ~ Ketua DPR RI Puan Maharani yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan, akan melakukan kunjungan kerja (kunker) di Pulau Lombok. 

Perempuan pertama yang memimpin DPR RI tersebut akan bersilaturahmi dengan TGH Turmudzi Badarudin, ulama kharismatik Nahdlatul Ulama. 

Ia akan mengunjungi pasar untuk menyapa dari dekat para pedagang dan berdialog dengan rektor perguruan tinggi negeri dan swasta di NTB.

Puan dijadwalkan tiba di Mataram hari Sabtu (27/8/2022) pagi dengan penerbangan dari Jakarta. 

Ketua DPD PDI Perjuangan NTB H Rachmat Hidayat yang juga Anggota DPR RI mengatakan, dari bandara Puan langsung mengunjungi Pasar Mandalika untuk berdialog dengan para pedagang di sana sekaligus mengecek harga berbagai kebutuhan pokok.

BACA JUGA: Sinergitas Lintas Sektor untuk Dukung Posyandu Keluarga

“Dinamika di pasar adalah cerminan situasi ekonomi daerah. Mbak Puan akan blusukan dan menyapa dari dekat para pedagang lalu mendapatkan informasi secara langsung bagaimana sesungguhnya situasi pemulihan ekonomi di tengah pandemi,” kata Rachmat.

Selain bedialog dan menyerap informasi, selama di Pasar Mandalika, putri Presiden ke-5 Republik Indonesia Hj Megawati Soekarnoputri ini juga disebut akan berbelanja secara langsung sejumlah kebutuhan.

Dari Pasar Mandalika, Puan kemudian akan menggelar dialog bersama para rektor perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta di NTB. 

Dialog tersebut akan digelar secara santai sembari santap siang bersama dengan menu khas dari Bumi Gora.

Selepas Salat Duhur, Puan kemudian akan bertolak menuju kediaman kiai kharismatik Nahdlatul Ulama TGH Turmudzi Badruddin, di Bagu, Peringgarata, Lombok Tengah. Kunjungan ini kata Rachmat karena Puan ingin terus menjahit silaturahim dengan para masyayikh dan meniru apa yang pernah dilakukan Proklamator Kemerdekaan Indonesia, Soekarno dan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama.

“Mbak Puan dalam banyak kesempatan selalu menekankan bahwa membangun bangsa Indonesia ini tidak bisa jika tidak dilakukan dengan bergotong royong. Karena itu, Mbak Puan sowan dan bersilaturahim dengan para kiai, alim ulama, dan para masyayikh,” imbuh Anggota Komisi VII DPR RI ini.

Rachmat mengatakan, sudah menjadi tradisi, bagaimana sejak dulu Bung Karno telah menjalin hubungan kedekatan dengan Rais Akbar PBNU KH Hasyim Asy’ari. 

Kemudian, jalinan kedekatan itu dilanjutkan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang pernah menjabat ketua umum PBNU dan Presiden keempat RI.

BACA JUGA: Sekda NTB Buka Bazar Murah, untuk Stabilisasi Harga Pangan

“Mbak Puan sebagai cucu Bung Karno ingin terus melanjutkan kedekatan hubungan itu,” kata Rachmat.

TGH Turmudzi Badarudin sendiri merupakan pemimpin Pondok Pesantren Qomarul Huda, salah satu pondok pesantren ternama di NTB yang memiliki sejarah besar dalam moderasi Islam dan demokrasi Indonesia. 

Di Ponpes ini pernah digelar Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama pada 17-20 November 1997. 

Salah satu rekomendasi Munas tersebut adalah tentang kedudukan perempuan dalam Islam. Munas alim ulama ini pun mengakhiri debat panjang tentang kepemimpinan perempuan dalam Islam. 

Munas itu mengafirmasi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam dan juga mengakui kelebihan-kelebihan tertentu pada diri perempuan saat menjadi pemimpin.

Sebelum kunjungan Puan akhir pekan ini, akhir Juli lalu, terlebih dahulu, Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah telah diutus kepada TGH Turmudzi. 

Dalam pertemuan tersebut, terungkap bagaimana selama riwayat hidupnya, Tuan Guru Bagu  telah melanjutkan fase pendidikan agamanya di Masjidil Haram, Makkah, Arab Saudi, selama enam tahun dan menjadi salah satu alim ulama yang paling mendukung keputusan Munas tersebut, termasuk mengenai kepemimpinan perempuan dalam Islam.

Dalam pertemuan tesebut, Basarah yang diutus langsung Ketua Umum PDI Perjuangan Hj Megawati Soekarnoputri untuk bersilaturahmi, sekaligus juga membicarakan isu-isu kebangsaan dan Islam. 

Mulai dari topik Pancasila sampai kepemimpinan masa depan Indonesia. Kepada Basarah yang juga dosen Universitas Islam Malang, Tuan Guru Turmudzi menyampaikan tiga ayat Alquran dalam surah Al-Naml, yakni ayat 22, ayat 23, dan ayat 24, yang mengisahkan kepemimpinan perempuan. 

Ketiga ayat tersebut pula yang kemudian menjadi rujukan penerimaan Hj Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden RI pada tahun 2001-2003.

Sebelum bertolak kembali ke Jakarta, dari kediaman Tuan Guru Bagu, Puan Maharani diagendakan berkunjung ke Kantor DPD PDI Perjuangan NTB di Jalan Lingkar Selatan, Kota Mataram. 

Di sana, sudah ada 1.300 kader, pengurus, dan simpatisan PDI Perjuangan yang hendak menyampaikan aspirasi secara langsung.

BACA JUGA: 40 Partai Politik Sudah Mendaftar ke KPU

Selain menerima aspirasi, Puan juga akan menyerahkan secara simbolis bantuan sembako kepada masyarakat kurang mampu, dan juga bantuan kursi roda untuk warga disabilitas dari NTB.

Dalam kunjungan kerja ke Pulau Seribu Masjid ini, Puan rencananya akan didampingi para fungsionaris DPP PDI Perjuangan. Termasuk sejumlah kader PDI Perjuangan yang duduk di DPR RI. ***

Wagub NTB menekankan pentingnya sinergitas Bappeda, Dikes, Dinsos dan intervensi dari PKK, BKOW mendukung Posyandu Keluarga

MATARAM.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah menyatakan, kolaborasi dan sinergitas lintas sektor sangat penting untuk mendukung dan mensukseskan Program Revitalisasi Posyandu di NTB.

Hal tersebut diungkapkan Ummi Rohmi sapaan akrabnya saat menghadiri dan membuka sekaligus sebagai Keynote Speaker pada Rapat Koordinasi Pokjanal Posyandu Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-NTB di Lombok Astoria Hotel, Kamis (25/08/22).

BACA JUGA: Road Show Gubernur NTB, Ini Harapan Bupati Djohan

“Berkolaborasi dan bersinergi lintas sektor itu sangat penting untuk mendukung program revitalisasi posyandu di Provinsi NTB ini,” kata Wagub.

Disinilah peran Bappeda, Dikes, Dinsos dan intervensi dari PKK, BKOW serta yang lain dalam berkolaborasi dan meyakinkan, posyandu keluarganya aktif, bagus perjalanannya, dan orang-orang yang ada di desa itu mengerti tugas dan tanggung jawabnya, jelas Ummi Rohmi. 

Ia juga berpesan kepada seluruh peserta rapat yang hadir agar 100 persen Posyandu Keluarga tiap Kab/Kota di NTB dapat aktif, berkualitas dan berdaya. 

“Tolong semuanya yakinkan agar posyandu keluarga kita aktif, berkualitas, dan berdaya. Semua unsur di tingkat desa berkerja dengan sebaik-baiknya. Stop bicara asal-asalan, langsung ke angka, ke target, dan ke action apa yang harus kita lakukan ke depan untuk pencegahan stunting,” kata Wagub..

Hadi pada Rakor tersebut yaitu, Asisten I Setda Provinsi NTB, Kadis Kesehatan Provinsi NTB, Kadis PMPD Dukcapil Provinsi NTB, serta seluruh unsur Bappeda, Dikes dan DPMPD Kab/Kota se-NTB.***

BACA JUGA: Paguyuban Muslimah Diminta Atasi Masalah Domestik Perempuan

Menyambut road show Gubernur NTB, Bupati Djohan berharap ke depan KLU berinovasi menciptakan mesin-mesin untuk produk lokal  

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu, SH sambut Kunjungan Road Show Gubernur Nusa Tenggara Barat  Zulkieflimansyah,  di KLU, di Halaman Kantor Bupati (25/08/22). 

Road Show keempat orang nomor satu di provinsi NTB ini dirangkaikan dengan Talkshow yang mengangkat tema “Ekosistem Industrialisasi Penggerak Ekonomi Daerah” dengan Narasumber Gubernur NTB, Bupati Lombok Utara, Pimpinan PT.Mayora yang di pandu oleh Pimpinan Lombok Post.

Gubernur NTB Zulkieflimansyah menyampaikan pentingnya industrialisasi dalam peningkatan dan perputaran roda ekonomi di suatu daerah. Industrialisasi menjadikan satu daerah dapat mendapatkan harga jual tinggi dari produk lokal yang dihasilkan.

BACA JUGA: Produk Manufaktur Harus Memiliki Sertifikat Kandungan Lokal

“Pentingnya industrialisasi pada satu mesin yang mampu digunakan untuk memproduksi banyak hal karena hadirnya mesin mampu memaksa ekonomi untuk berputar berkali-kali lipat,” tuturnya.

Sementara itu Bupati Djohan menyampaikan, roadshow Gubernur serta jajaran Pemerintah Provinsi NTB diharapkan mampu meningkatkan semangat masyarakat Lombok Utara. Khusunya meningkatkan industrialisasi serta membantu meningkatkan pendapatan masyarakat dan kemudian dapat membantu mempercepat pembangunan daerah.

“Kami patut berbangga dengan masyarakat KLU yang sangat kreatif, dapat memproduksi beberapa produk yang sangat berbeda,  ke depannya daerah kita dapat berinovasi dan menciptakan mesin-mesin yang dapat mempermudah kita dalam memproduksi lebih banyak produk lokal,” ucapnya.

Produk lokal daerah Lombok Utara telah dikembangkan seperti kelapa yang telah diproses menjadi minyak VCO kemudian dipasarkan keluar daerah. 

Selain itu produk lokal lainnya diproses dengan kemasan yang menarik dan dipasarkan sampai ke luar daerah.

“Selain itu produk lokal ini, yang diproduksi oleh masyarakat juga dipasarkan disektor pariwisata dengan target turis lokal dan mancanegara,” katanya.

Dalam roadshow tersebut juga membuka pelayanan bagi Pendaftaran Halal oleh Dinas Perindustrian. Termasuk pendaftaran HAKI merek,  konsultasi desain produk kerajinan, Tutorial  Pendaftaran NIB dan pendaftaran PIRT oleh DPMPTSP, Sosialisasi KUR bagi IKM serta Pembukaan rekening lembaga/IKM oleh Biro Ekonomi dan Bank NTB.

BACA JUGA: Industrialisasi, Bahan Baku Jadi Produk Olahan Baru Dijual

Hadir dalam Road Show ini Wakil Bupati Danny Karter Febrianto R ST., M.Eng para Kepala PD Lingkup Pemprov NTB dan KLU, Para Ketua organisasi wanita serta undangan lainnya.***

Kepala BPK RI Perwakilan NTB minta dukungan Gubernur NTB untuk memberikan data yang dibutuhkan

MATARAM.lombokjournal.com ~ Gubernur NTB Zulkieflimansyah memberikan apresiasi tinggi kepada BPK RI Perwakilan NTB karena komunikasi yang selalu dibangun dengan sangat baik.

“Temuan yang disampaikan menjadi feedback yang sangat baik, ketika ada yang salah kami bisa memperbaiki dengan baik. Saya berharap agar tetap menjaga sinergi dan kekompakan, semoga WTP terus ada di tempat kita,” ucap Bang Zul sapaan akrab Gubernur NTB saat mengunjungi Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB pada Kamis (25/08/22).

Kepala BPK RI Perwakilan NTB sekaligus sebagai penanggungjawab pemeriksaan meminta dukungan Gubernur NTB dan diharapkan dapat memudahkan pemberian data-data yang dibutuhkan di kemudian hari.

BACA JUGA: Industrialisasi Jadi Pilihan Hadapi Ekonomi Global

“Adapun tujuan pemeriksaan, yakni pemeriksaan yang bersifat tematik yaitu sistem pencegahan korupsi dan penerapan strategi nasional pencegahan korupsi,” katanya.

Pemeriksaan itu dilaksanakan oleh pusat termasuk Kementerian PANRB, Kemendagri, KPK, dan di daerah-daerah provinsi yang memang ikut dalam program strategi nasional untuk pencegahan korupsi, kemudian yang kedua, pemeriksaan belanja daerah Tahun 2021-2022 khususnya belanja-belanja yang dibiayai dari pejabat, jelasnya.

Kepala BPK RI Perwakilan NTB menyampaikan, pemeriksaan sistem pencegahan korupsi dilakukan dengan tujuan menjaga efektivitas pelaksanaan pencegahan korupsi secara keseluruhan.

Fokusnya  terkait dengan perizinan dan tata niaga, keuangan negara, serta terkait dengan penegakan hukum reformasi dan birokrasi.

“Satu dua aksi saja, terkait dengan pengadaan barang dan jasa bagaimana mekanisme sistem e-payment dan e-catalog yang sudah banyak digunakan untuk belanja barang dan kesehatan, sampai seberapa jauh sistem itu berjalan,” ucapnya. 

Diharapkan agar seluruh anggota yang ada tetap menjaga marwah pemeriksaan, integritas dan profesional terutama dalam pemeriksaan kinerja nanti. 

BACA JUGA: Forum PerPu Diajak Cegah Perkawinan Anak

Semoga dapat memberikan sebuah wawasan yang baru bagaimana sistem pencegahan korupsi bisa diterapkan dan dilaksanakan sebaik-baiknya. ***

Rencana Seoul National University Social Responsibility yang berencana membangun Summit Social Responsibility Center di NTB didukung Pemprov NTB

MATARAM.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah menyambut baik rencana Seoul National University Social Responsibility (SNUSR) yang berencana akan membangun Summit Social Responsibility Center di NTB

Hal itu dikatakan Wagub saat menerima audiensi dari salah satu universitas ternama asal Korea Selatan yaitu SNUSR beserta rombongan di ruang kerjanya, Rabu (24/08/22).

BACA JUGA: Paguyuban Muslimah Diminta Atasi Masa;ah Domestik Perempuan

“Saya pikir ini aksi yang bagus ya, terutama untuk lingkungan. Tentu saja, kami dari Pemerintah akan mendukung project ini agar sukses,” ujar Wagub.

NTB mempunyai cita-cita untuk mencapai Net Zero Emission pda tahun 2050, sehingga project dari SNUSR tersebut dinilai sangat cocok untuk membantu mewujudkan itu.

“Kami di NTB kan punya goal Net Zero Emission di tahun 2050, oleh karenanya saya harap project ini akan turut membantu kami untuk mewujudkannya,” tambah Ummi Rohmi. 

Menanggapi hal itu, Prof. Myoungsouk YEO Director of the SNUSR menyatakan, projectnya bergerak di bidang pariwisata dan pemberdayaan masyarakat, sehingga pariwisata di NTB bisa tetap tumbuh dan berdampak pada keberlangsungan hidup lingkungan.

“Project kami ini nantinya juga akan memberdayakan masyarakat sehingga environmental sustainability nya terjaga. Termasuk di dalamnya juga renewable energy yang tentunya sesuai dengan misi pemerintah disini,” jelas Prof Myoungsouk.

Sebagai informasi, selain memiliki project Summit Social Responsibility Center, SNUSR juga telah meneken MoU dengan Universitas Mataram (Unram) untuk pertukaran pelajar dan penelitian. 

Salah satunya yaitu dengan mengadakan KKN Internasional.

Pada Januari tahun 2023 mendatang, SNUSR akan meresmikan project mereka yang berpusat di Unram yang akan dihadiri oleh Duta Besar Korea Selatan, Jajaran Pemerintah Provinsi NTB dan para stakeholders lainnya.

BACA JUGA: Industrialisasi, Bahan Baku Jadi Bahan Olahan Baru Dijual

Turut hadir mendampingi Wagub pada audiensi tersebut yaitu, Kepala Dinas Dikbud Provinsi NTB, Kepala BRIDA NTB, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB, dan Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTB.***

Tim Monev Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menyampaikan pada Wagub NTB telah melakukan pemantauan kinerja BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan

MATARAM.lombokjournal.com ~ Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) yang terdiri dari Subiyanto, S.Sos., S.H., M.Kn dan Muttaqien, MPH., AAK bersama anggota tim, lainnya telah melaksanakan kegiatan monev ini selama tiga hari dan telah mengunjungi beberapa tempat di NTB.

Saat diterima Wakil Gubernur NTB,Hj. Sitti Rohmi Djalillah, Rabu (24/08/22),  tim monev itu menyampaikan telah memberikan beberapa rekomendasi baik kepada perwakilan BPJS Kesehatan NTB dan BPJS Ketenagakerjaan NTB guna meningkatkan kinerja dan pelayanannya masing-masing.

BACA JUGA: Paguyuban Muslimah Diminta Atasi Masalah Domestik Perempuan

Kepada Wagub NTB disampaikan apresiasinya karena Pemerintah Provinsi NTB telah menerbitkan Pergub nomor 51 tahun 2020.

“Kami apresiasi kepada Pemrov NTB yang telah menerbitkan Pergub nomor 51 tahun 2020 mengenai Kewajiban Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Hal ini membuktikan Pemrov NTB selalu ada untuk masyarakat,” kata Subiyanto.

Sementara itu, terkait diselenggarakannya kegiatan Monev ini tujuannya melakukan pemantauan langsung, sehingga dapat dibandingkan antara kebijakan dan data pengelolaan program jaminan sosial di lapangan.

Baik terkait penyelenggaraan program jaminan kesehatan yang dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan maupun penyelenggaraan program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. 

BACA JUGA: Pemprov NTB Dukung Summit Social Responsibility Center

Selain itu, monev juga bertujuan untuk menginventarisasi permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh kedua Badan penyelenggara program jaminan sosial.***

Penyelenggaraan rakor dekosentrasi jadi saluran untuk saling bertukar pengalaman, demi penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang lebih baik

MATARAM.lombokjournal.com ~ Rapat Kordinasi (Rakor) dan Asistensi Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten/Kota di Provinsi NTB, berlangsung di Lombok Raya Hotel, Selasa (23/08/22) dibuka staff ahli Bidang Pemerintahan Aparatur Politik Hukum dan Pelayanan Publik, Muhammad Riyadi mewakili Wakil Gubernur NTB.

Rakor ini memiliki makna penting terhadap pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan berdasarkan ketentuan yang berlaku, untuk meningkatkan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat 

Khususnya terkait evaluasi penyusunan LPPD yang merupakan bentuk pertangungjawaban secara periodik atas kinerja pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah, sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintahan Daerah. 

BACA JUGA: Industrialisasi, Bahan Baku Jadi Produk Olahan Baru Dijual

LPPD ini lah yang akan digunakan Pemerintah Pusat sebagai bahan evaluasi dan pembinaan Pemerintah Daerah. 

Sementara untuk asistensi penyelenggaraan perizinan dan non perizinan kabupaten/Kota, diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat. Yakni memberikan pelayanan publik yang prima, yakni cepat, mudah, sederhana, terjangkau dan transparan.

Melalui Rakor ini diharapkan tim koordinasi penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan Pemprov NTB dapat memfasilitasi pembinaan dan supervisi Pemerintah Kabupaten/Kota. Terutama dalam mewujudkan pelaksanaan program kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang lebih efektif dan efisien.

Forum ini bisa menjadi wadah evaluasi dan mencari solusi atas berbagai permasalahan dan kendala yang ada dalam program kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di masing-masing kabupaten/kota.

“Saya harap seluruh peserta yang hadir dapat secara aktif mengikuti kegiatan ini dan mari kita jadikan rapat koordinasi ini menjadi saluran untuk berdiskusi dan saling bertukar pengalaman, demi penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik,” pesan tertulis Wagub NTB yang dibacakan Staf Ahli. 

Kepala Biro Pemerintahan dan Otda NTB Subhan Hasan S.Sos juga melaporkan,  pelaksanaan tugas dan kewewenangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintahan Pusat. 

Yaitu melalui pelimpahan dan penugasannya lingkup Kementerian Dalam Negeri tahun anggaran 2022 dibiayai oleh APBN, melalui dana dekonsentrasi yang dilaksana kesatuan biro pemerintahan dan Otda, Bappeda, Inspektorat, dan DPMPTSP. 

BACA JUGA: Sekda NTB Buka Bazar Murah, untuk Stabilisasi Harga Pangan

Kegiatan Rakor akan dilaksanakan selama tiga hari, 23-25 Agustus 2022, di hotel Lombok Raya, Mataram. ***

Bazar Pangan Murah yang dibuka Sekda NTB bertujuan untuk stabilitasi pasokan dan harga pangan pokok strategis

MATARAM.lombokjournal.com ~ Pemerintah Provinsi NTB melalui  Dinas Ketahanan Pangan (Diskapang) NTB mengadakan Sekretaris Daerah Provinsi NTB, H. Lalu Gita Ariadi membuka Bazar Pangan Murah yang berlangsung di halaman Kantor Diskapang NTB, Selasa (23/08/22).

Kegiatan bazar pangan murah itu selain memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemeredekaan Republik Indonesia Ke – 77 Tahun 2022, juga bertujuan stabilitasi pasokan dan harga pangan pokok strategis.

Menurut Lalu Gita, penyelenggaraan bazar pangan murah sebagai salah satu langkah pengendalian inflasi pangan. 

BACA JUGA: Pesantren tak Jauh Dari Pelajaran Eksak, Ini Kata Wagub NTB

Namun itu saja tidak cukup, tentu harus adanya edukasi kepada masyarakat terkait inflasi pangan tersebut.

“Pengendalian inflasi pangan melalui hulu ke hilir, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) bekerja bersama stakeholder terkait, bersama OPD sektor produksi, jadi pengendalian inflasi pangan tidak hanya dihilir dengan mengadakan bazar saja, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat,” jelas Miq Gite.

Ia juga menambahkan, kehadiran TPID di tengah masyarakat yang  bekerja dari hulu ke hilir, kemudian mengadakan pasar-pasar murah. 

Juga harus memberikan treatment kepada masyarakat, mengedukasi masyarakat bersama-sama untuk menstabilkan daerah masing-masing dulu.

Selain itu, Miq Gite mengajak agar para Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat menjadi garda terdepan dalam setiap peristiwa di dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan.

“Mari kita awali dari ASN tanam apapun di lahan-lahan kosong bibitnya minta di BKD dan lain sebagainya, mudah-mudahan dengan semakin banyak produksi yang mampu kita hasilkan tersedia di pasar, gejolak harga tidak terjadi lagi,” tutur Miq Gite.

Sementara itu, Kepala Dinas Kepatang Prov. NTB, H. A. Azis, SH., MH mengatakan,  Provinsi NTB terus berkontribusi dalam rangka memberikan support kepada daerah-daerah lain dalam rangka pengamanan pangan Indonesia.  

Dicontohkan, seperti beras umpamanya kita selalu surplus, kemudian jagung juga demikian kita juga surplus. Komoditas jagung ini memengaruhi juga harga daging ayam, harga telur juga memengaruhi.

BACA JUGA: Posyandu Terintegrasi dengan Bank Sampah di Desa Sesela

“Demikian juga cabai, walaupun cabai itu dalam suatu waktu harganya mahal akan tetapi sebenarnya kita di NTB komoditas cabai ini sebetulnya surplus akan tetapi karena distribusi ke Pulau Jawa yang harganya lebih mahal sehingga lebih banyak keluar, sehingga untuk kita juga terjadi defisit cabai di NTB tetapi Alhamdulillah pada hari ini harga cabai ini sudah menunjukkan stabil di Provinsi Nusa tenggara Barat,” jelasnya.

Kegiatan bazar ini melibatkan stakeholders pangan seperti Bulog, BUMD Pangan, Gapoktan, UMKM dan pelaku usaha pangan masyarakat di Nusa Tenggara Barat, yakni Zatu Rista, Difiya, CV Daya Abadi, Balai Bahari, Sasak Maiq dan lain sebagainya. ***

Ikatan Apoteker Indonesia mengundang Wagub NTB memberi pengarahan seminar ke-Farmasian

MATARAM.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menyambut baik rencana Konferensi Daerah sekaligus Seminar ke-Farmasian yang akan diadakan oleh Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Daerah NTB. 

Hal tersebut diungkapkan Wagub saat menerima audiensi dari IAI NTB di Ruang Kerja Wagub, Senin (22/08/22). 

“Ya, insya Allah saya bisa hadir. Semoga lancar ya, mudah-mudahan maju,” ujar Ummi Rohmi, sapaan akrab Wagub. 

Panitia pelaksana kegiatan, Apt. Agus Suprianto menyatakan, tujuan diadakannya Konferensi Daerah dan Seminar ke-Farmasian tersebut yaitu untuk meningkatkan kapasitas serta kapabilitas para apoteker di NTB.

“Kami ingin mengundang Wagub NTB untuk memberikan pengarahan kepada hampir 1.200 apoteker di NTB terkait dengan peningkatan kapasitas dan kapabilitas untuk bisa berpraktek secara mandiri dan bertanggung jawab demi membangun masyarakat NTB yang gemilang di masa depan,” tuturnya.

Sebagai informasi, Konferensi Daerah dan Seminar ke-Farmasian IAI NTB akan diselenggarakan di Hotel Golden Palace, Kota Mataram pada tanggal 27 Agustus 2022 mendatang.

Turut mendampingi Wagub pada audiesni tersebut, yaitu Asisten I Setda Provinsi NTB dan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTB. ***