Kades se-Kecamatan Lambu dan Woha silaturahmi bersama Gubernur NTB, menyampaikan kendala pembangunan di desanya

MATARAM.lombokjournal.com ~ Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah, menghadiri silahturahmi bersama  Kepala Desa Se-Kecamatan Lambu dan Woha Kabupaten Bima,  di Ruang Kerja Pendopo Gubernur, Selasa (06/09/22). 

Melalui pertemuan ini, Gubernur NTB menyerap seluruh aspirasi masyarakat terkait potensi daerah dan masalah yang terjadi di daerah masing-masing.

“Silahkan dijelaskan apa program dan masalah masing-masing Kades disinergikan dengan Kadis yang hadir, jadi bukan hanya sekedar silahturahmi tapi ada hasilnya,” tutur Bang Zul, sapaan akrab Gubernur NTB.

BACA JUGA: Pilah Sampah dari Rumah, Butuh Kesungguhan Pemkab/Pemkot

Pada kesempatan ini, Muhide, Kades Melayu, Kecamatan Lambu menjelaskan, desanya merupakan daerah pengembangan garam.

Ia berharap Gubernur NTB dapat membantu memberikan solusi terkait hal tersebut.

“Saya harap Bapak Gubernur serta Kadis Perikanan dan Kelautan bisa membantu bagaimana para nelayan bisa memproduksi garam yang baik dan berkualitas secara SNI nya,” ucapnya.

Di sisi lain, Muhrim, Kades Risa Kecamatan Woha berharap adanya alternatif terkait permodalan untuk masalah program irigasi yang dibuat pemerintah untuk mendukung Agrowisata Bawang Merah di desanya tapi tidak terasa manfaatnya.

“Air yang di drop tidak pernah sampai ke desa kami,” ungkapnya.

Selanjutnya, Usman, Kades Naru Kecamatan Woha menjelaskan, di daerahnya ada rumah potong hewan yang sudah puluhan tahun tidak berfungsi. 

Harapannya kepada Kadis Peternakan tempat tersebut dapat digunakan sebagai sarana olahraga bola voli.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas PUPR, Ridwan Syah mengatakan, kalau bisa para kades bisa memilah mana yang bisa melalui dana desa dan mana yang bisa mendapat dukungan dari provinsi.

“Kalo kita semua yang menampung ya ga sanggup juga”, pungkasnya.

BACA JUGA: Rumah Penuh Mistis, Bale Samar di Desa Sakra

Lebih lanjut, Bang Zul menyampaikan agar para Kepala Desa dapat memberitahu permasalahannya yang konkrit supaya dapat dialokasikan ke dinas-dinas perwakilan terkait.

“Bapak-bapak bisa kumpul, di list masalah yang mau di handle supaya nanti disampaikan ke dinas terkait,” tuturnya.***

VIBE Center Indonesia memilih NTB sebagai pilot project bagaimana mindset generasi muda mengelola sampah

MATARAM.lombokjournal.com ~ Program Zero Waste dengan target tahun 2023 Provinsi NTB bebas sampah. 

Jargon yang diusung  Pemerintah Provinsi NTB selaras dengan Program Strategis Pemerintah Pusat. 

VIBE Center bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Dinas Kebudayaan NTB didukung oleh STAPALA Jakarta bersama-sama merespon isu daerah dalam frame kerja yang lebih ringan dan fresh.

BACA JUGA: Rapat Pengendalian Inflasi, Pemerintah Salurkan Bantuan Sosial

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah M.Pd., menyambut baik kedatangan CEO Vibe Center Indonesia bersama rombongan memilih NTB sebagai pilot projek tempat kegiatan yang puncaknya pada akhir bulan Oktober, di ruang kerjanya, Selasa (06/09/22).

“Bagus-bagus ini luar biasa, perlu pendekatan yang berbeda-beda mulai dari tingkat TK, SD, SMP dan pemuda dalam dalam membangun mindset yang sederhana dengan persoalan sampah,” ungkap Umi Rohmi sapaan akrab Wagub.

Sementara itu, CEO Vibe Center Indonesia Martina Susanti menjelaskan, tahun ini memilih NTB menjadi pilot projek karena kali ini melibatkan anak-anak, remaja dan pemuda.

Maka dibuatlah sebuah program bersama untuk mereka yang diberi nama Youth Trash Agent of Change. 

“Youth Trash Agent of Change ini adalah sebuat moment kilas balik bagaimana Bangsa yang besar ini mengelola sampah. Termasuk bagaimana anak-anak dan pemuda dilibatkan ataupun terlibat langsung dalam gerakan reformasi sampah,” ungkap CEO Vibe Center Indonesia.

Menurut Susanti, sudah saatnya mindset tentang sampah dibongkar sampai ke akarnya, namun dijawab secara apik, segar, dan visioner. 

Apalagi jika kendalinya mulai diserahkan pada mereka yang muda, yang penuh gairah visioner, out of box, bertekad kuat dengan talenta tajam dan varian.  

Rasanya sampah di tangan generasi milenial seakan-akan mampu menjadi sebuah citarasa heroik yang baru. 

BACA JUGA: Rumah Penuh Mistis, Bale Samar di Sakra

Untuk diketahui, Youth Trash Agent of Change Ini dihajatkan ke depan akan digelar secara rutin tahunan di Pulau Lombok dan menjadi gelinding bola yang terus membesar keterlibatan multi pihak dan kebermanfaatannya ke daerah di luar Pulau Lombok dan NTB.***

Gubernur NTB ikuti rapat video conference terkait kebijakan pengendalian inflasi yang dipimpin Mendagri Tito Karnavian

MATARAM.lombokjournal.com ~ Rapat Video Conference terkait Kebijakan Pengendalian Inflasi, khususnya Sosialisasi Kebijakan Menteri Keuangan (Menkeu) terkait dengan Kebijakan Recofusing 2 persen Dana Alokasi Umum (DAU) dan Kebijakan Penggunaan Dana Bansos, berlangsung hari Senin (05/09/22).

Gubernur NTB,  Zulkieflimansyah hadir dalam rapat video conference yang dipimpin secara langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian  tersebut. 

BACA JUGA: Rektor Unram: Mimbar Akademik Terbuka untuk Tokoh Mana pun

Selain itu juga diikuti Menteri Sosial, Tri Rismaharini, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Dr. (H.C.) Drs. H. Abdul Halim Iskandar, M. Pd., Menteri Ketenagakerjaan RI, Dr. Dra Hj. Ida Fauziyah, M.Si, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung RI, Dr. ST. Burhanuddin, SH., MM, Wakil Menteri Keuangan, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Lembaga, Kepala Daerah Gubernur, Walikota, Bupati dan jajarannya.

Mendagri Muhammad Tito Karnavian menghimbau, agar masyarakat kurang mampu dapat terus dijaga, melalui beberapa skema bantuan sosial yang akan dilakukan pemerintah.

Skema yang dimaksud seperti pemberian Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi masyarakat kurang mampu, dukungan bagi pekerja melalui Bantuan Subsidi Upah (BSU) dan dukungan Pemda sebesar 2 persen dari Dana Transfer Umum (DTU) terdiri dari DAU atau DBH.

“Kita akan terus berupaya menjaga masyarakat kurang mampu, diantaranya melalui skema yang telah disusun pemerintah memberikan BLT sebesar 12.4 triliun yang di kelola Kemensos, dukungan untuk pekerja yang dikelola untuk kemenaker sebanyak 9,6 Triliu, Pemda 2 persen dari dana transfer umum yang berasal dari DAU dan DBH,” ucapnya. 

Wakil Menteri Keuangan, Prof. Suahasil Nazara, S.E., M.Sc., Ph.D menjabarkan, skema pemberian bansos tambahan sebesar 24,17 Triliun. BLT dan BSU akan dieksekusi pada akhir Agustus atau awal September. 

Dan dukungan dari Pemda 2 persen diperkirakan dapat dieksekusi pada Oktober.

“Kita berharap ini nanti program perlindungan sosial, bisa mendorong penciptaan lapangan kerja, bagi usaha mikro, usaha kecil, ojek, angkutan umum, nelayan dan lainnya sesuai karakteristik daerah,” tuturnya. 

Sementara itu, Gubernur Zulkieflimansyah menuturkan, langkah nyata yang dilakukan untuk menangani inflasi, yaitu salah satunya melalui operasi pasar.

BACA JUGA: Mengapa Orang Mau Menjadi Pembunuh Bayaran

“Langkah real pemerintah untuk menangani inflasi yaitu operasi pasar dan tadi dijelaskan, subsidinya akibat gejolak eksternal itu membengkak. Jadi pemerintah tidak punya pilihan lain, di sisi yang lain kita tidak mau memberatkan masyarakat sehingga nanti ada bantuan kepada masyarakat langsung, supaya nanti yang betul-betul terkena dampaknya tidak terlalu memberatkan,” tutur Bang Zul.***

Wanita kembar tiga dari Kaki Rinjani memuji Gubernur NTB yang menginvestasikan pendidikan untuk daerahnya, 

MATARAM.lombokjournal.com ~ Gubernur NTB Zulkiefliemansyah tanpa disengaja bertemu langsung dengan salah satu Alumni Awarde Beasiswa NTB, Sri Trisna Dewi perempuan kembar Tiga, tamatan Universitas Kebangsaan Malaysia.

Pertemuan tanpa sengaja itu terjadi saat Gubernur Zulkieflimansyah mengunjungi Desa Lantan Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah,  

“Saya angkatan Pertama Awarde Beasiswa NTB,” kata  Tiwi sapaan Sri Trisna Dewi.

Ia mengatakan itu  ketika bertemu Gubernur NTB, Minggu (04/09/22), di sirkuit 459 Lantan Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah. Saat itu Gubernur  dalam Kunker untuk melihat kesiapan sirkuit menyambut seri MXGP tahun 2023 mendatang.

BACA JUGA: MXGP Samota Indonesia Raih Best Media Opportunity 2022

Penerima beasiswa juga diperoleh oleh kedua saudara kembarnya. Saudara kembar kedua Sri Trisna Yanti memperoleh beasiswa ke Polandia, Saudara kembar yang ke tiga, Sri Trisna Wati memperoleh beasiswa ke Malaysia bersamanya.

Tidak hanya itu, dikatakannya, ia bersama dua  saudara kembarnya, merupakan wanita pertama dari desa Lantan yang berada di kaki gunung Rinjani, telah mampu menyelesaikan studi jenjang Strata dua, di luar negeri.

“Kami wanita pertama dari desa Lantang,yang mampu menyelesaikan study jenjang S-2 di desa ini, bahkan mampu kuliah hingga keluar negeri,” ujarnya.

Dikatakannya, pengalaman ke Malaysia sangat luar biasa. Apalagi bagi warga desa yang tinggal terpelosok di kaki gunung Rinjani. 

Memiliki kesempatan untuk kuliah ke luar negeri dengan gratis, merupakan hal yang sungguh luar biasa.

Setelah selesai menempuh jenjang S-2 dari luar negeri ketiga saudara kembar ini, berkiprah membangun desanya bersama pemuda dan pemerintah desa, untuk membangun potensi wisata di desa Lantan.

Untuk itu, ia berharap Program beasiswa untuk kuliah ke luar negeri dengan gratis yang di gagas Gubernur NTB terus dilanjutkan. Karena beasiswa untuk pendidikan merupakan investasi jangka panjang.

“Pendidikan ini investasi jangka panjang, yang tidak langsung dapat dilihat seperti bangunan, gedung-gedung, fasilitas, “ujarnya.

Ia mengaku, jarang sekali pemimpin yang ingin menginvestasikan pendidikan. Apalagi menurutnya, pendidikan merupakan investasi jangka panjang. 

Tidak langsung dirasakan atau dilihat manfaatnya,seperti investasi fisik atau pembangunan.

Namun ia yakin, apabila pemuda-pemudi dari pelosok-pelosok desa diberikan kesempatan, untuk belajar ke luar negeri, dapat membuka cara berpikir akan luasnya cakrawala dunia.

“Saya bersama pemuda-pemudi lainnya menyampaikan  ucapan terikamsih banyak, dan program beasiswa ini memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pemuda-pemudi untuk belajar keluar negeri,” katanya.

Sementara itu, Gubernur NTB. Zulkiefliemansyah, mengatakan, ia sering menyaksikan betapa awardee beasiswa NTB tidak hanya bekerja di luar negeri (LN) dan di kota besar saja, tapi banyak juga yang kembali ke desa dan ke dusun.

“Mereka menjadi penyemangat baru dan obor yang menyalakan harapan dan mencerahkan banyak anak-anak muda yang lain di lingkungannya, What a life,” ujar Gubernur NTB.

BACA JUGA: Ahmad Dani, Masuk Dalam Squad Utama Lombok FC

Gubernur NTB juga memuji, alumni beasiswa NTB, Tiwi yang telah menjadi Ketua Pokdarwis Desa Lantan. 

Kehadirannya membuat Pokdarwis Desa Lantan bergeliat luar biasa. Jadi beasiswa yang menghadirkan visi yang segar dan semangat baru bagi anak-anak muda di daerah untuk membangun negeri.

“Mereka adalah wanita pertama dari desa Lantan yang bisa mengecap pendidikan tinggi, luar biasa,” kata mantan anggota DPR RI ini. ***

Pemprov NTB menilai penting permasalahan dunia usaha, karena itu penting dibentuk Kerja Sama Antara Daerah (KAD)

MATARAM.lombokjournal.com ~ Inspektur Inspektorat mewakili Pemerinta Provinsi (Pemprov) NTB dan Wakil Ketua KPK sepakat pentingnya pembentukan Kerja Sama Antara Daerah (KAD). 

Hal ini terungkap pada Diskusi Bersama di Hotel Santika tentang Permasalahan Dunia Usaha di wilayah Provinsi NTB, Jum’at (02/09/22).

Inspektur Inspektorat NTB, Ibnu Salim menyampaikan, permasalahan dunia usaha di NTB sangat penting, khususnya masalah KAD (Kerjasama Antar Daerah) yang oleh pusat diminta dengan segera pembentukannya tapi belum bisa terpenuhi.

BACA JUGA: Aktivis HMI Diminta Mulai Fokus Membangun Ekonomi

“Saya menganggap KAD sangat penting bagi dunia usaha kita, sehingga kita sangat hati-hati memilih personil yang terlibat, saya tidak ingin ada dari kita yang berbaju oranye,” tutur mantan Kasat Pol PP NTB ini. 

Ibnu Salim juga menyampaikan, regulasi dari pusat mengenai dunia usaha hanya memperberat pengusaha di daerah. 

Dengan adanya KAD, diharapkan bisa memperjuangkan pengusaha-pengusaha di daerah yang kadang termarginalkan.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron berharap agar KAD dapat segera dibentuk untuk menjembatani antara dunia usaha dan pemerintah. 

“KPK hanya mendorong, kalau bisa pengusaha di daerah lah yang menyelesaikan bagaimana usahanya bisa fair, terbuka dengan aksesibilitas tinggi,” pungkas Nurul Ghufron. 

Wakil Ketua KPK juga menambahkan, sejak berdirinya KPK dari 2004 sampai saat ini sudah menangkap sekitar 2.400 orang dan yang paling banyak adalah pihak swasta sebagai penyuap dengan jumlah 374 orang dari pelaku usaha.

“Korupsi tidak bisa terjadi apabila tidak ada deal antara 2 pihak, disitulah sebagai pelaku usaha dimana pun pasti maunya juga untuk mendapatkan keuntungan”, ucapnya.

Memperkuat pemahaman, Wakil Ketua KPK juga mengatakan, Indikator terjadinya korupsi adalah ketidakpastian, ketidakmudahan, dan ketidakterbukaan.

BACA JUGA: Pemprov NTB Siap Laksanakan Bimtek Fasilitator Penanganan PMK

Ketiga poin tersebut masih sering terjadi ketika pengusaha mau melakukan perizinan tapi masih dipersulit dengan regulasi yang tumpang tindih, sehingga ‘suap’ menjadi jalan terakhir untuk mempermudah segalanya.

“Mari kita hidupkan usaha sehat tanpa perlu suap,” tutup Nurul Ghufron. 

Turut hadir pada acara diskusi bersama ini Ketua Kadin NTB, Perwakilan Gapeksindo, Perwakilan APJI, serta perwakilan asosiasi perusahaan terkait lainnya. ***

Bimtek Fasilitator Penanganan Penyakit Mulut dan Kaki (PMK), siap dilaksanakan Pemprov NTB pertengahan September

MATARAM.lombokjournal.com ~ Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) siap dalam Pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Fasilitator Penanganan Penyakit Mulut dan Kaki (PMK). 

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB H. Sahdan, ST,.MT mewakili Sekda mengungkapkan itu dalam acara Rapat Koordinasi Pelaksanaan Bimtek Fasilitator Penanganan Penyakit Mulut dan Kaki (PMK) secara during pada Jum’at (02/09/22) di ruang Kerja Sekda NTB

BACA JUGA: Pemprov NTB Kejar Target Vaksinasi Booster Covid-19

Sahdan menjelaskan, rencana pelaksanaan Bimtek fasilitator dalam rangka upaya pencegahan PMK.

Bimtek akan dilaksanakan di 5 provinsi yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat, Banten, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat pada minggu kedua bulan September. 

Provinsi NTB mendapat jadwal pada minggu ke 2 Pelaksanaan Bimtek (13-15 Sept) Regional 2, yakni bersama daerah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Timur dan Banten. 

“Seperti yang kita ketahui bersama PMK saat ini telah menyebar di Indonesia banyak menyerang  hewan ternak yang penyebabnya melalui infeksi virus yang menyerang mulut dan kuku,” ujar Sahdan.

Penyakit ini dapat menyebar sangat cepat, tegasnya. 

Sebagaimana diketahui  dampak yang sangat besar dari PMK ini juga sangat mempengaruhi sektor ekonomi. 

Hampir mencapai 99 Triliun pertahun dan pengendaliannya sulit  ditangani karena membutuhkan biaya yang sangat besar. 

Bimtek fasilitator

Direktur Mitigasi Bencana BNPB Taufik Kartiko dalam arahannya menyampaikan, menghadapi hal tersebut pemerintah harus terus bergerak. 

Dalam hal ini dimulai dari pembentukan satuan tugas (Satgas) pengamanan. 

BNPB selain pengadaan vaksinasi dan pengobatan pada hewan-hewan yang terinveksi, dilakukan pula upaya penyebarluasan  pencegahan PMK di berbagai daerah.

Lanjut dia, strategi yang dilakukan yaitu menyelenggarakan Bimtek fasilitator penangangan PMK tahun 2022. Kegiatan ini akan dilakukan di 20 provinsi zona merah PMK dengan jumlah 100 peserta per provinsi. 

Selain pengadaan vaksinasi dan pengobatan, dilakukan pula pencegahan penyebaran PMK di seluruh daerah. 

Capaian yang diharapkan yaitu terbentuknya fasilitator mensosialisasikan pencegahan dan penanganan. 900 ribu keluarga peternak di Indonesia.

Dalam menyelenggarakan Bimtek dengan baik sesuai dengan yang diharapkan sehingga maka perlu komitmen dan keseriusan peserta bimtek.

“Kami mengharapkan semoga penyelenggaraan bimtek ini dapat terlaksana  dengan lancar, efektif, efisien serta tepat sasaran,” harap Taufik Kartiko.

Sementara itu Bagus Tjahjono selaku koordinator penanganan PMK BNPB memaparkan, target kerja Satgas PMK Bidang Pencegahan yaitu sosialisasi di 20 Provinsi Terjangkit Virus PMK. Dan sasaran kerjanya adalah pembentukan 100 orang fasilitator pencegahan PMK di masing-masing Provinsi terjangkit virus PMK.

“Untuk fasilitator narasumber nya adalah penyuluh peternakan, Babhinkamtibmas, Babinsa, relawan. Untuk penerima manfaat adalah masyarakat, relawan, peternak, pedagang hewan dan stakeholder terkait lainnya,” ungkapnya.

Menurut dia, setiap fasilitator yang telah mengikuti Bimtek ini akan memberikan edukasi/sosialisasi kepada 10 keluarga per hari selama 45 hari.

Dengan asumsi jika 1 keluarga terdiri dari 4 orang yaitu bapak, ibu dan 2 orang anak, maka terdapat 3 juta enam ratus ribu orang yang tersosialisasikan pencegahan PMK. 

Perlu diketahui timeline program kerja Satgas PMK Bidang Pencegahan pada bulan Agustus, yaitu penyusunan dan hasil cetak materi sosialisasi edukasi pencegahan serta proses rekruitmen fasilitator PMK. 

BACA JUGA: ‘On Stage’ Gerakan Panggung Teater dari Teater Insomnia

Pada bulan September pelaksanaan Bimtek fasilitator di 20 Provinsi. Di bulan Oktober Pengerahan Fasilitator. 

Bulan November Monitoring & Evaluasi Sampel  di 5 lokasi. Dan terakhir Desember penyelesaian administrasi dan pelaporan,” tutupnya. *** 

Para aktivis HMI diminta mulai fokus persoalan ekonomi dengan menemukan bisnis baru

MATARAM.lombokjournal.com ~ Gubernur Nusa Tenggara Barat,  Zulkieflimansyah berpesan agar kegiatan aktivis HMI  dilakukan berbeda dari sebelumnya dan fokus pada pengembangan ekonomi. 

Pesan itu disampaikan menjelang kegiatan Pelatihan Kader kepemimpinan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badan Koordinasi Bali Nusa Tenggara yang akan digelar bulan September ini.  

BACA JUGA; Awardee NTB Diminta Menjadi Duta Investasi, Budaya dan Pariwisata

“Misalnya mengundang pembicara dari kalangan biasa namun punya pengalaman enterpreneurship sukses atau tokoh lokal,” kata Gubernur saat menerima kader HMI di  Pendopo, Jumat (02/09/22). 

Gubernur menyampaiakn pesan itu  agar kader HMI mulai fokus pada kegiatan membangun ekonomi dan tidak selalu membahas politik praktis. 

Menurut Gubernur, persoalan ekonomi seharusnya juga menjadi urusan aktivis dan berperan lebih banyak sesuai tuntutan zaman dengan menemukan bisnis baru yang bisa dikelola oleh organisasi maupun perorangan di HMI. 

Rahmat Jayadi, Ketua HMI Badko Bali Nusra mengatakan, rencananya  pelatihan akan dimulai pada 8 September mendatang. 

Dalam pertemuan dengan Gubernur, ia juga memaparkan program pelatihan dan konsep kegiatan yang akan mengundang tokoh tokoh nasional. 

BACA JUGA: Program Mawar Emas Dipastikan Dinikmati Masyarakat

“Untuk penguatan materi tentang kepemimpinan,” ujar Rahmat. ***

Sekda NTB minta kontribusi para jajaran pengurus Korpri memberikan manfaat dan berkontribusi bagi bangsa dan negara

MATARAM.lombokjournal.com ~ Sekda NTB, Lalu Gita Ariadi, meminta kontribusi dari para pengurus yang baru untuk membuktikan tanggungjawab dan dedikasi mereka sebagai Pengurus Korpri.

Hal itu ditegaskan Sekda setelah resmi dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pengurus Korpri NTB, masa bhakti 2022-2027.  

“Kita selaku Pengurus Korpri dituntut di bawah panji-panji Korpri harus melakukan hal-hal yang positif, memberikan manfaat dan berkontribusi bagi bangsa dan negara dalam skala makro,” tutur Miq Gite, sapaan akrab Sekda NTB saat pengukuhan yang berlangsung di Gedung Sangkareang, Kantor Gubernur NTB, Kamis (01/09/22).

BACA JUGA: Gubernur Buka Rapat Dengar Pendapat dengan KPK

Miq Gite juga menyampaikan, jajaran pengurus menjadi dinamisator, stabilisator serta akselerator gerakan pembangunan, bukan sebaliknya menjadi provokator.

“Keberadaan ASN sebagai anggota Korpri secara sadar maupun tidak sadar sering membuat kegaduhan dengan jari-jarinya, menjadi polusi informasi,” ucapnya.

Diharapkan, orang-orang yang telah dikukuhkan  merupakan orang-orang yang memiliki komitmen. Dan dapat bekerja sama dan berpikir lebih keras untuk membantu, melayani serta mensejahterakan 13 ribu Anggota Korpri di NTB.

Memuliakan ASN

Ketua Dewan Pengurus Korpri Nasional, Zudan Arid Fakrullah menyampaikan, Korpri harus terus bertransformasi. Dalam hal ini konsolidasi organisasi menjadi sangat penting.

“Tugas kita adalah memuliakan ASN dari hidup sampai meninggal dunia, bukan hanya sampai pensiun,” ungkapnya. 

Zudan menambahkan,  Korpri harus mampu masuk ke seluruh OPD dengan memberikan reward seperti guru terbaik bisa diberangkatkan umroh, atau ASN terbaik diberikan jabatan eselon 3 atau 4.

Sentuh anggota Korpri lainnya dengan hal-hal seperti itu agar mereka merasakan kehadiran Pengurus Korpri.

Lebih lanjut Ia juga mengatakan, salah satu hal kecil tetapi perlu dibenahi adalah logo pin Korpri yang masih banyak salah. Banyak pin Korpri yang digunakan warnanya bermacam-macam, ini merupakan hal yang perlu dikonsolidasikan juga.

BACA JUGA; Program Mawar Emas Dipastikan Dinikmati Masyarakat

“Ada merah, biru, hijau, putih, pokonya kalau pin Korpri yang dijual di Pasar Senen itu salah,” ucapnya.

Zudan Fakrullah berharap dengan NTB yang dikaruniai alam yang luar biasa, pariwisata dan kuliner yang indah, supaya ASN di NTB dapat melakukan branding dan marketing dengan memberitakan hal baik tentang NTB secara terus menerus.

“Dari 13 ribu orang apabila 50 persennya saja mempromosikan NTB setiap hari, pasti NTB akan jaya percayalah,” pungkasnya.***

Kata Gubernur NTB, KPK selalu hadir memberikan pendampingan kepada Provinsi NTB, salah satunya penyelesaian persoalan Gili Trawangan

MATARAM.lombokjournal.com ~ Gubernur NTB, Zulkieflimansyah mengapresiasi  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang selalu hadir memberikan pendampingan kepada Provinsi NTB dalam menangani berbagai persoalan di NTB, salah satunya persoalan di Gili Trawangan.

Bang Zul sapaan Gubernur NTB menyampaikan itu mengawali Rapat Dengar Pendapat Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Wilayah Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Gedung Graha Bakti Praja Kantor Gubernur NTB, Kamis (01/09/22).

BACA JUGA: Pemprov NTB bersama Plan Indonesia Perkawinan Anak

Hadir dalam dengar pendapat itu, antara lain Pimpinan KPK RI, Inspektur III Inspektorat Kementerian Dalam Negeri RI, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTB dan seluruh jajaran Fokopimda Provinsi NTB.

“Kita berterima kasih kepada KPK, yang telah mendampingi kami, memberikan masukan dan arahan, sehingga tersesat di jalan yang terang itu bisa dihindari. Salah satunya yaitu KPK mendampingi kami untuk menyelesaikan persoalan Gili Trawangan yang berpotensi membuat negara rugi hingga triliunan akibat tidak maskimalnya penggunaan aset,” kata Bang Zul.

23 Gubernur Ditangkap

Pimpinan KPK, Nurul Ghufron mengatakan, sampai tahun 2022 tidak kurang dari 1.400 orang yang telah ditangkap oleh KPK. Gubernur yang ditangkap sebanyak 23 orang, Bupati Walikota sebanyak 44 orang dan Anggota Dewan. 

“KPK bukan membuat wadah untuk Indonesia menjadi bopeng dan jelek, kami ingin wajah hukum bangsa indonesia itu tegak berwibawa di hadapan internasional karena tidak ada yang korup, KPK tidak ingin menangkap dan memperbanyak angka angka ini,” ungkapnya.

Ia juga menjelaskan, Monitoring Center for Prevention (MCP) sebagai salah satu aplikasi atau dashboard yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi, melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia.

“Monitoring Center for Prevention (MCP) itu merupakan bagian dari perbaikan sistem. Salah satunya adalah dalam penggunaan anggaran,” ujarnya.

Ghufron juga berpesan agar MCP tidak hanya dipandang sebagai angka-angka semata. Tetapi menjadi arahan bagi para pemimpin daerah untuk menjaga integritas dan dedikasinya kepada rakyat.

Kunci keberhasilan pencegahan korupsi di Pemerintah Daerah, yakni komitmen pimpinan baik Kepala Daerah dan Ketua DPRD, Integritas ASN, Sistem Tatakelola yang terintegritas, pengawasan yang memadai, reward and punisgment, kolaborasi dan sinergi dengan semua pihak dan partisipasi aktif publik dan stakeholders.

BACA JUGA: Di Danau Toba Inang-inang Doakan Puan Jadi Presiden

Sementara, Inspektur III Inspektorat Jendral Kementerian Dalam Negeri, Dr. Elfin Elyas, M.Si., CRGP, CGCAE, CFrA memberikan arahan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk sama-sama berkolaborasi dalam memperhatikan capaian MCP Pemprov NTB, terkait perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang/jasa, perizinan, pengawasan Apip, Manajemen ASN, Optimalisasi pajak daerah dan pengelolaan BMD.

“Kami berharap tim verifikasi dari kementerian dalam negeri, KPK dan seluruh pemerintah provinsi kabupaten kota harus sama-sama berkolaborasi, kita mengintevensi itu untuk memperbaiki bukan untuk menghukum, tetapi memperbaiki agar pelayanan kepada masyarakat baik. ***

Gubernur dan Wagub NTB hadiri acara lepas dua pejabat purna tugas di Pemprov NTB

MATARAM.lombokjournal.com ~ Melepas dua pejabat purna tugas, Gubernur Nusa Tenggara Barat, Zulkieflimansyah berpesan agar setiap pejabat melakukan yang terbaik dan meninggalkan kesan yang baik pula. 

BACA JUGA: Lulusan Hamzanwadi Diminta Berkontribusi untuk Masyarakat

“Menjaga nama baik itu penting,” ujar Gubernur di  acara pelepasan Muhammad Husni dan Evi Kustini di Cafe Meekoow Jalan Lingkar Selatan, kota Mataram, Rabu (31/08/22). 

Wakil Gubernur Sitti Rohmi Djalillah juga menyampaikan kesan mendalam pada kedua pejabat ini. Menurut Wagub, sikap sabar dan profesional dalam menjalankan tugas patut dicontoh. 

“Kedua sosok ini kesan saya tak banyak bicara tapi bisa menyelesaikan semua tugas dan sabar walau banyak persoalan yang dihadapi dengan senyum,” ungkap Wagub. 

Jabatan terakhir Muhammad Husni adalah Asisten II dan sebelumnya pernah menjadi Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya, sedangkan Evi Kustini terakhir menjabat sebagai Kepala Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma. 

BACA JUGA: HUT Kota Mataram ke 29, Gubernur NTB: Perkuat Kolaborasi

Hadir pula dalam acara pelepasan tersebut Sekda NTB dan beberapa kepala OPD.***