Progres Pembangunan Kantor Bupati Lombok Utara Capai 82 Persen, diperkirakan selesai bulan Desember 2022

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Pembangunan Kantor Bupati Lombok Utara di atas lahan 2,6 hektare dengan total luas lahan untuk bangunan kantor mencapai 2.332 meter persegi, sudah mencapai sekitar 82 persen.

Gedung Kantor Bupati Lombok Utara itu direncanakan terdiri atas empat lantai, dengan anggaran mencapai senilai 43 Milyar rupiah.

Penjelasan itu disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Utara, Kahar Rizal, ST, Rabu (14/09/22) pada wartawan di ruang kerjanya. 

Terwujudnya pembangunan pusat pemerintahan di Lombok Utara, NTB itu merupakan salah satu harapan masyarakat atau warga Kabupaten Lombok Utara. 

BACA JUGA: Layanan Khusus di Hari Kunjungan Perpustakaan

Kahar Rizal mengatakan, dengan progres yang diperkirakan capai 82 persen saat ini berarti terwujudnya Pusat Pemerintahan itu akan lebih cepat dari target semula, yaitu selesai Desember tahun 2022. 

“Meski demikian, jika ada sisa waktu pihak kontraktor akan memanfaatkannya untuk perbaikan jika ada kekurangan,” kata Kahar.

Menurutnya, hal menarik dari bangunan Kantor Bupati terletak pada desain atap gedung menyerupai atap Masjid Kuno Bayan. 

Ikon itu tentu akan membuat desain arsitektur Kantor Bupati terlihat lebih menarik dan elegan, sebab menonjolkan simbol adat dan budaya Dayan Gunung, tambahnya. 

“Saya yakin, pembangunan Kantor Bupati ini selesai lebih cepat dari target, dimana kalau saya lihat proses pekerjaannya terkadang lembur dan ditunjang dengan alat alat yang memadai sehingga pengerjaannya cepat,” jelas Kahar.

Terkait progres pelebaran jalan nasional, Kahar menegaskan bahwa itu ranahnya Balai Jalan Nasional. Pihaknya hanya mendampingi. 

BACA JUGA: Wabup Danny Jelaskan Rancangan Nota Keuangan APBDP KLU

“Sepengetahuan saya, sudah pada tahap pembebasan lahan. Proses sosialisasi, pendataan dan pemasangan patok (batas) sudah selesa dan masuk pada tahap pembebasan,“ jelas Kahar Rizal.***

Dalam Rapat Paripurna DPRD KLU, Wabup Danny mencermati lebih mendalam atas masukan dan pemikiran Pimpinan dan anggota DPRD

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Wakil Bupati Lombok Utara, Danny Karter Febrianto Ridawan ST, M,Eng, menyampaikan penjelasan terkait pengantar rancangan nota keuangan APBD Perubahan Lombok Utara tahun anggaran 2022, Selasa (13/09/22).

Dalam Rapat Paripurna itu Wabup Danny menyampaikan penjelasan atau jawaban atas pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD KLU terhadap pengantar Nota Keuangan beserta rancangan APBD Perubahan Kabupaten Lombok Utara tahun 2022.

BACA JUGA: Rancangan APBD Perubahan KLU 2022 Disampaikan Bupati Djohan

Dalam jawaban itu, Wabup Danny mencermati lebih mendalam atas masukan dan pemikiran Pimpinan dan Anggota DPRD, mulai dari komponen pendapatan pengeluaran pembelanjaan maupun komponen pembiayaan daerah. 

“Kami berterima kasih, secara umum pandangan fraksi-fraksi terhadap penyampaian pengantar rancangan Nota Keuangan tentang APBD Perubahan KLU  2022. Terdapat beberapa hal yang menjadi catatan dan perhatian pemerintah dalam peningkatan pembangunan. Mulai dari setrategi dan prioritas dalam mengelola pendapatan daerah, hingga permasalahan utama yang berkaitan dengan belanja daerah,” kata Wabup. 

Wabup Danny juga memberi penjelasan terkait pertanyaan, antara lain, mengapa porsi belanja modal lebih kecil dari belanja operasi? 

“Karena terdapat belanja yang sifatnya wajib dan mengikat,” jealasnya. 

Selain itu dalam belanja operasi juga untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi masyarakat. 

Besaran belanja

Belanja Operasi terdiri dari belanja pegawai yaitu Rp328.837.028.288,00. 

Sedangkan Belanja Barang dan Jasa Rp276.763.046.590,00.

Belanja Subsidi Rp700.000.000,00, dan Belanja Hibah Rp6.950.091.125,00.

Sedangkan Belanja Modal tahun ini terdiri dari Belanja Modal Tanah sebesar Rp 7.050.810.000,00. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp36.270.229.546,00. 

Sementara Belanja Modal Gedung dan Bangunan  Rp72.659.626.542,00. 

Untuk Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi mencapai Rp59.048.363.476,00. Sedangkan belanja modal aset tetap lainnya Rp7.110.638.000,00. 

Dan ada beberapa belanja juga harus dilakukan penyesuaian akun belanja di antaranya, kegiatan pembangunan tangki septik, yang sebelumnya dianggarkan pada belanja modal harus disesuaikan menjadi belanja barang yang diserahkan pada masyarakat. 

BACA JUGA: Gerakan Sikat Gigi dan Mulut Bersama dari Sekolah

“Jawaban Pemerintah Daerah atas pandangan pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD KLU semoga diridhoi Allah swt, dan semua upaya dan ikhtiar kita untuk mencapai cita cita yang mulia dan memajukan masyarakat daerah yang kita cintai ini,” ucap Wabup Danny. ***

Proses percepatan transformasi digital diperlukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan ekonomi

LOTIM.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Hj Sitti Rohmi Djalillah yang hadir sebagai narasumber dalam talkshow daring bertema anti hoaks dan keamanan transaksi digital  menekankan, agar menggunakan digitalisasi untuk ilmu pengetahuan dan ekonomi. 

Ia mengatakan itu dalam gelaran spesial Hari Ulang Tahun ke 87 NWDI di GOR kampus NWDI Pancor, Sabtu (10/09/22). 

Acara talkshow itu bertema mendukung percepatan transformasi digital, peningkatan kapasitas, awareness dan diseminasi pemanfaatan teknologi digital dengan benar dan bertanggungjawab.  

BACA JUGA: Lombok Sumbawa Fair Digelar Jelang WSBK

“Sekarang banyak digelar  pelatihan digital talent untuk pengembangan marketing UKM juga banyak ilmu pengetahuan yang bisa diambil,” kata Wagub. 

Plt Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, Baiq Nelly Yuniarti mengatakan, era teknologi dan digitalisasi sudah seharusnya disikapi dengan cerdas.

Karena limpahan informasi di gawai masing masing orang membuat generasi milenial memiliki agresivitas tinggi. 

Kecenderungan ini dapat membuka peluang pembuatan konten kreatif yang juga agresif menjangkau semua orang di belahan dunia mana pun. 

“Pada generasi milenial saya berpesan, agar tetap berkomunikasi dengan orang tua agar tetap terarah menerima dan menyebarkan informasi,” ujarnya. 

Hal yang sama diungkapkan Kepala Dinas Kominfo Lombok Timur,  Dr Fauzan agar masyarakat memanfaatkan digitalisasi dengan sadar, bertanggungjawab, jujur dan berniat melakukan kebaikan. 

Sementara terkait keamanan transaksi dan gerakan anti hoaks, Kapolres Lotim AKBP Hery Indra Cahyono mengingatkan, modus operandi kejahatan berbasis digital juga makin canggih. 

Ia meminta masyarakat berhati hati dan bersedia melakukan konfirmasi ulang terhadap setiap informasi yang beredar dan diterima. 

BACA JUGA: BUMD di Indonesia Dikelola Direksi Semau-maunya

Dalam rangkaian kegiatan Hultah NWDI juga dimeriahkan oleh Wali Band yang melakukan konser musik dihadiri ribuan masyarakat Pancor. 

Dihadirkan pula, Maya Cado, seorang influencer sukses asal Lombok.***

Hadirkan Tokoh Masyarakat dan Akademisi, HBK sosdapil dengan mensosialisasikan Empat Pilar Kebangsaan dengan mengahadirkan akademisi sebagai nara sumber

MATARAM.lombokjournal.com ~ Sosialisasi Daerah Pemilihan (Sosdapil) di Lombok Timur dan Lombok Tengah digelar Anggota DPR RI dari Dapil NTB 2/P Lombok, H. Bambang Kristiono, SE (HBK), Sabtu (10/09/22). 

Politisi Partai Gerindra ini ingin memastikan, kehidupan berbangsa dan bernegara tetap berjalan secara harmonis dengan menggelar Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan MPR RI, yakni PANCASILA, UUD 1945, NKRI, dan BHINEKA TUNGGAL IKA.

Di masing-masing tempat pelaksanaan sosialisasi, total hadir 200 orang peserta. Terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta para pengurus Partai Gerindra di tingkat Kecamatan. 

Hadir pula akademisi-akademisi yang menjadi nara sumber pada kegiatan tersebut.

HBK menjelaskan, selain untuk memastikan kehidupan berbangsa dan bernegara dapat terus berjalan secara harmonis, sosialiasi 4 Pilar ini dimaksudkan membuka wawasan masyarakat tentang pentingnya mewaspadai terbukanya arus informasi sebagai dampak modernitas dan globalisasi.

BACA JUGA: Pencegahan Korupsi di BUMD, yang Rugi Tak Perlu Dipertahankan

Ini sangat mudah membawa ideologi dari luar yang berpotensi mengikis ideologi bangsa.

“Itu sebabnya, sangat perlu untuk terus mensosialisasikan 4 Pilar Kebangsaan di tengah-tengah masyarakat agar semangat persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara tetap terjaga,” kata HBK.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI ini menekankan, dengan terus disosialisasikannya 4 Pilar kebangsaan, Indonesia akan menjadi kuat dan tidak mudah terpecah-belah dengan isu-su yang menyesatkan. Baik yang datang dari dalam maupun dari luar Indonesia.

HBK melanjutkan, walaupun perang terbuka seperti yang terjadi di Rusia dan Ukraina diprediksi tidak akan terjadi dalam kurun waktu beberapa puluh tahun ke depan.

Tapi pada saat ini, Indonesia masih sangat rentan terhadap perang bentuk lain yang kita kenal sebagai perang proxy.

“Jadi, Indonesia harus tetap mewaspada dengan adanya Proxy War atau Perang Proksi ini,” kata tokoh yang mengawali karir sebagai peronel TNI ini.

Perang Proksi sendiri adalah suatu peperangan dimana lawan menggunakan kekuatan pihak ketiga sebagai pengganti berkelahi satu sama lain secara langsung.

HBK menjelaskan, akan menjadi masalah besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara kita ke depan, bila para elite kekuasaan, tokoh-tokoh sentral yang sangat didengar, atau lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) tidak memahami bahwa mereka telah digunakan sebagai aktor penting atau pelaku utama dari sebuah Perang Proksi. 

Seperti melakukan pengikisan, pelemahan, bahkan penghancuran terhadap nilai-nilai penting dan fundamental dari perjalanan kehidupan Indonesia sebagai bangsa.

Bahkan secara tidak disadari, kata HBK, ada segelintir elite-elite di Indonesia yang diistilahkan HBK telah sanggup berselingkuh dan bahkan menghianati warisan penting dan fundamental dari para pendiri bangsa Indonesia, yaitu 4 Pilar kebangsaan demi kepentingan pribadinya. 

Padahal, 4 Pilar kebangsaan telah terbukti mampu menjaga dan mempersatukan Indonesia sebagai sebuah bangsa.

“Menurut saya, isu dan stigmatisasi Caleg Impor adalah salah satu bentuk dari pada Perang Proxy yang telah hadir di tengah-tengah kita,” tandas HBK.

Air Bersih dan Telur Segar untuk Warga KLU

Sementara itu, di Kabupaten Lombok Utara (KLU), Sekretaris Yayasan HBK PEDULI, Rannya Agustyra Kristiono, mewakili HBK sebagai Ketua Yayasan HBK PEDULI, melakukan pendampingan kepada Tim HBK PEDULI KLU untuk menyalurkan bantuan air bersih dan bantuan telur ayam segar. 

Bantuan tersebut diserahkan kepada masyarakat di Dusun Kertaraharja dan Dusun Gitak Demung, Desa Genggelang, Kecamatan Gangga, KLU.

Rannya menjelaskan, pendampingan kegiatan ini juga dimaksudkan untuk melakukan evaluasi bagi perbaikan-perbaikan kegiatan HBK PEDULI ke depan, sehingga bisa berjalan secara efektif.

“Penyaluran bantuan telur ayam segar ini akan menjadi bagian penting dari upaya dan ikhtiar HBK Peduli dalam memerangi kasus stunting di Prov. NTB, khususnya di P. Lombok,” kata Rannya.

Dara yang banyak menginspirasi generasi millenial NTB ini mengaku, sangat miris dan prihatin manakala NTB masih berada di posisi kedua sebagai daerah dengan kasus stunting terburuk dari 34 Provinsi di Indonesia.

BACA JUGA: BUMD di Indonesia Dikelola Direksi Semau-maunya

“Kita semua harus bangun, tersadar, dan memulai kerja keras membantu Pemerintah Daerah memerangi kasus stunting di tengah-tengah masyarakat  kita,” imbuh Rannya.

Pada kegiatan penyaluran bantuan air bersih dan telur ayam segar tersebut, hadir Penasehat HBK PEDULI KLU Sudirsah Sujanto dan Ketua DPC Partai Gerindra KLU yang juga adalah Wakil Bupati KLU, Danny Carter Ridawan.

Dalam kesempatan tersebut, Wabup Danny mengemukakan, Pemda KLU sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas kegiatan dan program-program HBK PEDULI yang terus hadir dan selalu berada di tengah-tengah masyarakat. (*)

Wagub NTB menegaskan literasi terhadap anak sangat terbantu dengan adanya INOVASI

MATARAM.lombokjournal.com ~ Wagub NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah menyambut kunjungan dari Independent Strategic Review (ISR) Team bersama perwakilan dari INOVASI di Aula Pendopo Wagub NTB pada Kamis (08/09/22).

“Kami dari Pemprov sangat menyambut baik ini karena kami melihat hal krusial yang penting khususnya masalah literasi terhadap anak sangat terbantu dengan adanya INOVASI,” tutur Ummi Rohmi, sapaan akrab Wagub NTB.

BACA JUGA: Pencegahan Korupsi di BUMD. yang Rugi Tak Perlu Dipertahankan

Ummi Rohmi mengatakan, bagaimana anak-anak SD yang menyenangi bacaan, cepat bisa membaca dan bisa menjalani fase-fase pembelajaran di sekolah dengan baik, menjadi stressing yang cukup diperhatikan di NTB.

Sebagai Ketua Tim Pengarah INOVASI, Ummi Rohmi melihat dari Program INOVASI yang menonjol adalah kolaborasinya. 

Apa yang dilakukan semuanya tidak bisa sendiri, perlu berkolaborasi dengan Perguruan Tinggi, Pemprov dan pihak lainnya, sehingga apa yang dilakukan INOVASI bisa berdampak besar.

Sementara itu, Team Leader ISR, Mr. Simon menyampaikan, ISR selaku tim reviewer melakukan kegiatan ini sebagai praktik rutin dari lembaga yang menangani kerjasama luar negeri dengan Pemerintah Australia untuk program-program yang akan berakhir, contohnya Program INOVASI ini.

“Sebagai salah satu bentuk akuntabilitas terhadap Pemerintah Australia, selain untuk review hal ini juga bertujuan untuk mengetahui praktik-praktik terbaik serta tantangan apa saja yang sudah dialami oleh kegiatan ini,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Provincial Manager Program INOVASI NTB, Sri Widuri juga menjelaskan, Program INOVASI yang sudah berjalan fase kedua ini merupakan program dukungan dari Pemerintah Australia. 

BACA JUGA: Pelaksanaan Registrasi Sos-Ek, akan Validasi Data Kemiskinan

“ISR itu tim review yang berdiri secara independent jadi mereka bukan orang dari pihak INOVASI, artinya kami tidak terlibat ketika review itu berlangsung,” imbuhnya.

Sebagai penutup pada kegiatan ini, Ummi Rohmi berharap bahwa Lembaga ini dapat terus bekerjasama kedepannya dan memberikan impact yang bagus untuk NTB. ***

Wagub NTB menyambut baik pelaksanaan program nasional Registrasi Sosial Ekonomi 2022, yang akan memutakhirkan data kemiskinan

MATARAM.lombokjournal.com ~ Pendataan sosial ekonomi masyarakat melalui registrasi nasional oleh Badan Pusat Statistik, diharapkan dapat mengurai masalah angka kemiskinan NTB yang dinilai masih cukup besar. 

Hal itu dikatakan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Hj Sitti Rohmi Djalillah saat menerima audiensi BPS NTB, yang akan melakukan rapat koordinasi (Rakor) dengan kabupaten/kota.

Rakor itu terkait pelaksanaan Registrasi Sosial Ekonomi 2022 dalam waktu dekat. 

BACA JUGA: ITDC Diminta Fokus Penyelenggaraan WSBK Tahun Ini

“Saya berharap dengan kegiatan ini akan memvalidasi data kemiskinan kita dan kabupaten/ kota bersemangat memperbaiki data ini demi masyarakat yang memang berhak menerima bantuan,” harap Wagub di Pendopo, Kamis (08/09/22). 

Menurutnya, secara tidak langsung registrasi sosial ekonomi ini juga akan berdampak pada pemutakhiran data angka kemiskinan sampai kemiskinan ekstrim di NTB. 

Menurutnya, angka 13,68 persen atau 731.940 jiwa yang masuk dalam kategori miskin per Maret 2022 masih dipengaruhi oleh pendataan yang tidak valid.

 Wagub yakin, kondisi real masyarakat belum tercermin dari data kemiskinan tersebut. 

Data terpadu

Sementara itu Drs Wahyudin, Kepala BPS NTB mengatakan, percepatan Pendataan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) sangat diperlukan untuk mendorong penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. 

“Reformasi program perlindungan sosial diarahkan pada perbaikan basis data penerima melalui pembangunan data Regsosek serta percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. juga upaya dalam mewujudkan Satu Data Indonesia yang membantu pemerintah pusat dan daerah,” jelasnya.

Pendataan awal Regsosek akan menghasilkan data terpadu tidak hanya untuk program perlindungan sosial, tetapi juga data kondisi sosial ekonomi keluarga. 

Data ini dibutuhkan untuk perencanaan pembangunan.

Dengan tersedianya data sosial ekonomi yang bersifat sektoral menjadi data yang terintegrasi dan akurat.

Dan menjadi basis data seluruh penduduk yang terdiri atas profil, kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan yang terhubung dengan data induk kependudukan, serta basis data lainnya hingga tingkat desa/kelurahan. 

BACA JUGA: Masyarakat Diajak Sukseskan Gili Festival 2022

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, Baiq Nelly Yuniarti mengatakan, program unggulan NTB Satu Data yang diampu Dinas Kominfotik NTB akan terintegrasi langsung dengan hasil pendataan Regsosek 2022 ini. 

“Secara tidak langsung juga akan terjadi pemutakhiran data di NTB Satu Data secara sektoral agar dapat digunakan mengambil kebijakan strategis oleh pimpinan,” jelasnya.***

Peresmian Lembaga Pendidikan Qur’an Isyarat (LPQI) NTB merupakan yang pertama di Indonesia, menurut Gubernur NTB memberi harapan bagi yang berkebutuhan khusus untuk mempelajari Al-Qur’an

MATARAM.lombokjournal.com ~ Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc. meresmikan Lembaga Pendidikan  Qur’an Isyarat Provinsi Nusa Tenggara Barat (LPQI NTB) di Ballroom Islamic Center NTB, Kamis (08/09/22).

Peresmian ini menjadikan NTB salah satu provinsi pertama yang mengeksekusi dan menangkap peluang dengan cepat.

Inisiator pembuatan LPQI NTB merupakan kerja besar dan hal yang luar biasa bagi NTB. Dengan lahirnya lembaga ini, saudara-saudara berkebutuhan khusus memiliki harapan dalam mempelajari Al-Qur’an, dengan segala keterbatasan yang mereka miliki. 

BACA JUGA: Selaturahmi Nelayan Tradisional dan Tomas KLU, Gubernur NTB Dipastikan Hadir

Harapan Bang Zul, lembaga pendidikan Al-Qur’an tersebut tidak hanya di Mataram saja. Namun juga segera ada di seluruh provinsi Nusa Tenggara Barat.

“Kalau perlu bantuan, ini ada pimpinan baznas kita juga hadir. Pimpinan baznas mudah mudahan bisa membantu lembaga pendidikan kita,” ungkapnya.

Pada momen itu, Gubernur NTB juga bercerita bagaimana orang-orang berkebutuhan khusus di Luar Negeri bisa maju tanpa di beda-bedakan. 

Ternyata yang membedakan negara maju dengan negara tidak maju adalah perlakuan pada saudara-saudara yang punya keterbatasan. 

“Kalau masih ada spontanitas kita ingin membantu teman-teman yang mengalami keterbatasan penglihatan, pendengaran, dan lain lain berarti daerah kita ini masih mengalami keterbelakangan dalam peradaban. Karena ternyata di negara maju orang tunanetra, tunarungu, tunawicara, dan lain sebagainya itu adalah fenomena biasa, yang tidak biasa adalah perlakuan mereka terhadap yang punya keterbatasan,” jelas Bang Zul.

Punya keterbatasan fisik tidak menghalangi orang-orang di negara maju untuk maju, tunanetra tidak menghalangi anak-anak pintar untuk tidak sekolah, disana mereka bisa menjadi wali kota bahkan gubernur. 

Punya keterbatasan fisik tidak menghalangi warga negara untuk menjadi menteri bahkan pimpinan kepala negara sekalipun. 

“Jadi di negara maju itu sudah biasa, orang tunanetra itu jadi gubernur, walikota, menteri. Di tempat kita ini yang belum terbiasa seakan-akan yang punya keterbatasan fisik ini harus dikasihani,” papar Bang Zul.

Menyediakan fasilitas, menyediakan instrumen merupakan tugas bersama, sehingga keterbatasan fisik tidak menjadi penghalang bagi adik-adik anak-anak tersebut untuk maju. 

Harapan Gubernur juga agar tidak ada lagi saudara-saudara yang punya keterbatasan fisik tidak bisa mencicipi pendidikan yang layak, karena semua berhak akan pendidikan terutama di NTB. 

“Dan selangkah lebih maju jangan sampai dengan keterbatasan fisik menghalangi mereka untuk menikmati indahnya ajaran Islam”, tutupnya.

BACA JUGA: Masyarakat Diajak Sukseskan Gili Festival 2022

Selain itu, dengan hadirnya LPQI di NTB bisa menjadi daerah yang lebih berkah karena do’a mereka, lembaga acara seperti ini juga menjadikan negeri, bangsa, daerah selalu dalam lindungan Allah SWT. Dengan keterbatasan tapi mampu bermunajat kepada Allah SWT mengetuk pintu langit, memohon ampun untuk semua.

Bang Zul juga menyampaikan terima kasih kepada Kepala Kanwil Kemenag NTB H Zaidi Abdad atas perhatiannya dan tentu saja inisiator. Semoga Allah memberikan pahala yang sangat besar pada orang-orang hebat yang menginisiasi pekerjaan-pekerjaan besar dan luar biasa. ***

Kebutuhan digitalisasi dan dukungan untuk transformasi digital di Lombok Utara, masih terkendala karena banyak daerah atau titik yang masih blank spot

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Jaringan internet di sejumlah pemukiman penduduk di Lombok Utara belum merata, dan banyak keluhan masyarakat mengenai masih banyaknya daerah yang belum tersentuh jaringan sinyal internet (blank spot).  

Hal itu dikatakan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Lombok Utara, Khairil Anwar,S.Kom 

kepada beberapa awak media, Kamis (08/09/22).

Dikatakan, pihaknya banyak menerima  permintaan dari masyarakat termasuk Pemerintah Daerah, berkaitan dengan kebutuhan digitalisasi dan dukungan untuk transformasi digital nasional.

BACA JUGA: Bayi Kembar Empat Lahir Selamat di RSUD Provinsi NTB

“Saya mendapat permintaan permohonan dan harapan dari seluruh pelosok desa yang kesulitan akses internet. Banyak titik masih blank spot, masih belum tersedia layanan sinyal 4G,” ujar Anwar.

Kadis Komimimfo KLU menyebut pembangunan Tower di KLU mencapai 109 Tower dengan 11 Profeider. Ini pun belum bisa menjangkau keseluruhan masyarakat KLU. 

Pihaknya memaklumi permohonan dan permintaan masyarakat tersebut karena kebutuhan di era transformasi digital saat ini. Namun, hal ini terhambat karena belum meratanya jaringan internet di seluruh wilayah.

Karena itu, menurut Anwar, Pemerintah saat menerapkan strategi pembangunan infrastruktur digital dari hilir ke hulu atau berubah dari strategi pembangunan infrastruktur sebelumnya dimulai dari hulu ke hilir.

Meskipun jaringan pita lebar belum sepenuhnya menjangkau wilayah pemukiman masyarakat, pelayanan administrasi pemerintahan masyarakat dan wilayah kegiatan keseharian masyarakat.

“Sejak tahun 2020 yang lalu pemerintah merancang pola pembangunannya yang terbalik. Bukan saja dari hulu dan menyambung ke hilir, tapi justru dari hilir untuk mengukur dan melihat wilayah mana saja yang coverage sinyalnya belum tersedia,” jelas Anwar.

Ia berharap melalui pola pembangunan yang baru itu dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin didorong akibat dampak dari pandemi Covid-19. 

Karena itu, ia berharap kepada masyarakat khususnya di Lombok Utara untuk bersabar menunggu proses pembangunan infrastuktur telekomunikasi. 

BACA JUGA: Silaturahmi Nelayan Tradisional dan Tomas KLU, Gubernur NTB Dipastikan Hadir

Sebab, Pemerintah optimistis dengan rencana peletakan Satelit Multi Fungsi atau Satelit Satria 1 di orbit dan untuk commercial operation date pada kuartal ketiga tahun 2023 nanti.

Ditanya soal IndiHome yang memasang jaringan semrawut, Khairil Anwar mengatakan, itu bukan kewenangannya. IndiHome tidak ada retribusi untuk daerah, jelasnya.***

Gubernur NTB dipastikan hadir dalam silaturahmi Asosiasi Nelayan Tradisional Indonesia (ANTI) bersama tokoh masyarakat Lombok Utara

MATARAM.lombokjournal.com ~ Pertemuan Asosiasi Nelayan Tradisional Indonesia  (ANTI) dan tokoh masyarakat se-Kabupaten Lombok Utara yang diperkirakan dihadiri tidak kurang dari 7.000 orang peserta.

Gubernur NTB Zulkieflimansyah dipastikan hadir dalam kegiatan tersebut. 

BACA JUGA: Gubernur NTB Sambut Hangat Pimpinan Ponpes dari Aikmel

“Tentu saya menyambut baik diadakannya temu nelayan se Lombok Utara ini. Dan Insya Allah, kami akan usahakan hadir,” kata Bang Zul sapaan Gubernur NTB saat audiensi  panitia penyelenggara pertemuan itu, Rabu (07/09/22) di ruang tamu Gubernur NTB di Mataram. 

Penggerak kegiatan temu nelayan, keagamaan dan masyarakat KLU Usman menjelaskan, selain pertemuan nelayan akan ada juga acara pertemuan dengan pimpinan pondok pesantren se Lombok Utara. 

“Harapan besar kami gubernur hadir dan membangun komunikasi yang baik misalnya setiap hari Jmat keliling-keliling atau roadshow ke pelosok desa. Acara untuk nelayan kami ingin masyarakat Lombok Utara yang berprofesi sebagai nelayan agar mereka sejahtera dan mendapat sentuhan dari Pemerintah Provinsi,” Usman menuturkan. 

Usman juga mengaku antusias atas kesediaan Gubernur NTB  meluangkan waktunya untuk hadir di tengah-tengah masyarakat nelayan. 

BACA JUGA: Bayi Kembar Empat Lahir Selamat di RSUD NTB

“Kami sangat bersyukur dan bangga,” tandasnya. ***

Wagub NTB sambut baik implementasi program SIAP SIAGA cocok dengan program unggulan Pemprov NTB

MATARAM.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menyambut baik pengimplementasian Program SIAP SIAGA guna memperkuat sistem penanganan  bencana di Provinsi NTB. 

Dikatakan Wagub, Program SIAP SIAGA sejalan dengan salah satu program unggulan Pemprov NTB, yaitu Desa Tangguh Bencana (Destana).

BACA JUGA: Pilah Sampah Dari Rumah, Butuh Kesungguhan Kabupaten/Kota

“SIAP SIAGA ini sangat match (cocok) dengan apa yang kita lakukan disini. Kita ada Destana, dan juga aplikasi Siaga Bencana dari BPBD. Percuma kalau program nya bagus-bagus tapi gak nyambung dengan keadaan kita disini. Jadi, kami tentunya atas nama Pemerintah Provinsi berterima kasih atas apa yang dilakukan,” ujar Wagub saat menerima audiensi dari Tim SIAP SIAGA di ruang kerjanya, Selasa (06/09/22).

Ia berharap agar Program SIAP SIAGA di NTB dapat dijalankan secara berkelanjutan agar membantu masyarakat memahami tentang kebencanaan.

“Kita berharap SIAP SIAGA ini seperti Destana ya, sehingga kita bisa mengedukasi masyarakat supaya semakin aware, ngerti dan paham tentang kebencanaan. Semoga programnya berlanjut terus, dan kedepannya bisa bekerjasama lebih baik lagi,” lanjutnya.

Dijelaskan Anggraeni Puspitasari selaku Koordinator Area SIAP SIAGA di NTB, Program SIAP SIAGA merupakan Kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan Australia untuk memperkuat sistem penanganan bencana di Indonesia. 

“SIAP SIAGA ini merupakan kerjasama Indonesia dengan Australia untuk perkuat sistem penanganan bencana di Indonesia. Kita berada di bawah 5 kementerian, yaitu BNPB, Kemendagri, Kemenlu, Kemensos dan Bappenas,” jelas Anggra, sapaannya.

Tim SIAP SIAGA juga berkomitmen untuk membantu Pemprov NTB untuk mengembangkan pedoman pelaksanaan Destana untuk mencapai target 434 Destana di akhir tahun 2023.

“Nanti bagaimana kita juga akan mengakselerasi bersama Bappeda dan BPBD mengembangkan pedoman pelaksanaan Destana untuk mencapai target 434 Destana terbentuk di akhir 2023,” tambah Anggra.

Program SIAP SIAGA di NTB telah berjalan di tahun ketiga, sejak bulan Mei 2021. Selain NTB, SIAP SIAGA juga bekerja di Jawa Timur, NTT dan Bali. 

BACA JUGA: Rumah Penuh Mistis, Bale Samar di Desa Sakra

Terdapat 5 program yang menjadi fokus SIAP SIAGA, yaitu sistem penanganan bencana, pengarusutamaan gender dan disabilitas, kajian tentang risiko bencana, sistem informasi kebencanaan, dan forum pengurangan resiko bencana.

Turut hadir mendampingi Wagub pada audiensi tersebut yaitu, Asisten I Setda Provinsi NTB dan Kepala BPBD Provinsi NTB. ***