Ibu Negara Hj Iriana Jokowi terpukau keindahan dan kualitas produk-produk kriya NTB

JAKARTA.lombokjournal.com ~ Ibu Negara Hj Iriana Jokowi meninjau dan mengunjungi stand Dekranasda NTB pada  Pameran KriyaNusa 2022 di  Jakarta Hall Conference Center (JHCC).

Kunjungan Ibu Negara diapresiasi Ketua Dekranasda Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Zulkieflimansyah, sekaligus menyampaikan apresiasi ucapan terimkasih. 

BACA JUGA: Keterbukaan Informasi Kini Jadi Kebutuhan

“Terimakasih pada Ibu Negara Hj Iriana Jokowi, Ibu Hj Mufidah Jusuf Kalla, ibu Wury Ma’ruf Amin, Ibu Tri Tito K, Ibu Nurasia Uno, Ibu Endang BK  dan ibu-ibu lainnya yang telah berkenan mengunjungi stand Dekranasda Provinsi NTB, KSB, Kab Bima, Kota Mataram dan lombokntbpearls,” ucap Bunda Niken, Rabu (21/09/22) di Jakarta.

Kualitas dan keindahan produk-produk kriya NTB tidak asing bagi para ibu-ibu di Jakarta. Istri pejabat negara tetap menyempatkan melihat langsung produk kriya binaan Dekranasda NTB tersebut.

“Jadi, tantangan para pengrajin di NTB kedepan adalah terus berkreasi dan berinovasi dengan model dan desain yang baru, bagus berkualitas, ramah lingkungan dan dengan harga yang terjangkau dan bersaing,” pesan Bunda Niken.

Ia menyatakan itu dalam Pameran KriyaNusa 2022 di JHCC yang berlangsung tanggal 21 sd 25 September 2022.

Kunjungan kerja Ketua Dekranasda Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Zulkieflimansyah di Jakarta juga menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) 2022 di Jakarta.

Rakernas ini diselenggarakan dengan tema “Semangat Bertahan, Perajin Berdaya Saing” pada Selasa, 20 September 2022 di Auditorium Istana Wakil Presiden Jakarta, dibuka langsung oleh Ketua Umum Dekranas, Hj. Wury Ma’ruf Amin.

BACA JUGA: Mandi Safar atau Rebo Bontong di Gili Mengundang Wisatawan

Dikatakan Bunda Niken, pesan Ketua Umum Dekranas bahwa pandemi Covid-19 memberi tantangan dan dampak bagi para perajin kriya. Sehingga kehadiran Dekranas/da sangat dibutuhkan. 

Pesan Istri Wapres tersebut, lanjut Bunda Niken bahwa Rakernas tersebut menjadi titik balik industri kerajinan nusantara yang berbasis warisan budaya bangsa.***

Tantangan keterbukaan informasi saat ini, akhirnya semua orang bisa berbagi informasi dengan bebas melalui media online

BEKASI.lombokjournal.com ~ Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendapat peringkat terbaik III Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) tahun 2022. 

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah.M.Sc menerima langsung penghargaan tersebut pada kegiatan Launching Buku I II III IKIP 2022 di Hotel Horison Ultima Bekasi, Kamis (22/9).

Diakuinya, keterbukaan informasi merupakan kebutuhan sebagai pemimpin daerah untuk terbuka kepada masyarakat.  

BACA JUGA: Penghargaan Provinsi Terbaik KIP 2022 untuk NTB

Namun tantangan pada saat ini adalah karena semua orang bisa berbagi informasi dengan bebas melalui media online. Dan ketika ada isu yang tidak benar maka hal itu harus segera di respon. Jika tidak di counter dalam waktu yang tidak lama bisa menjadi distorsi pikiran dan persepsi masyarakat.

“Terima kasih kepada komisi informasi pusat dan teman-teman di daerah yang membuat akhirnya keterbukaan informasi jadi kebutuhan, sehingga NTB menjadi bisa seperti hari ini,” ungkap Bang Zul.

IKIP merupakan salah satu mekanisme untuk mengukur sejauh mana implementasi undang-undang no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di seluruh provinsi di Indonesia. IKIP disusun untuk mendapatkan gambaran indeks tingkat provinsi dan nasional di Indonesia.

Dalam penjelasannya Rospita Vc Paulyn selaku Komisioner Bidang Penelitian dan Dokumentasi, Indeks ini menganalisis 3 aspek penting yang mencakup kepatuhan Badan Publik terhadap UU KIP (obligation to tell), persepsi masyarakat terhadap UU KIP maupun haknya atas informasi (right to know), dan kepatuhan Badan Publik terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi terutama kepatuhan dalam melaksanakan putusan sengketa informasi publik untuk menjamin hak masyarakat atas informasi (access to information). 

Pada 2021 yang lalu diperoleh Nilai IKIP 2021 71.37 dan pada NAC Forum IKIP 2022 lalu diperoleh nilai IKIP 74.43 yang berada pada kategori-kategori SEDANG. Nilai ini mengalami peningkatan sebesar 3.06 secara nasional. 

Penilaian tersebut diperoleh dari 3 (tiga) dimensi indikator yakni Dimensi Ekonomi dengan nilai dimensi tertinggi sebesar 74.84, dilanjutkan dengan dimensi fisik/politik dengan skor 74.53 serta dimensi hukum dengan skor 73.98 terhadap 34 provinsi di seluruh Indonesia. 

BACA JUGA: Masyarakat Harus Stop Diskriminasi Disabilitas, Ini Kata Wagub NTB

Ketiga dimensi penilaian indeks ini juga berada dalam kategori SEDANG. Adapun target RPJMN IKIP pada tahun 2022 berada pada nilai 72 setelah dilakukan penyesuaian capaian atas pertimbangan hasil IKIP 2021. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa target IKIP 2022 telah tercapai dengan segala upaya dan dukungan oleh seluruh Komisi Informasi se-Indonesia.

Hasil IKIP ini menempatkan 3 Provinsi memperoleh nilai nasional dalam kategori baik yaitu Provinsi Jawa Barat, Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat, sedangkan 30 provinsi berada pada kategori sedang dan satu provinsi kategori kurang.

Turut hadir mendampingi Gubernur NTB, Asisten I pak Madani Mukaram, anggota KI NTB pak Asrorudin, Kabid IKP Kominfotik.***

Gubernur NTB terima penghargaan dari Komisi Informasi Pusat (KIP), salah satu provinsi terbaik keterbukaan informasi publik 

JAKARTA.lombokjournal.com ~ Provinsi NTB menerima penghargaan sebagai salah satu Provinsi terbaik, dalam Indeks Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Pusat (KIP).

Gubernur NTB, Zulkieflimansyah menyampaikan rasa bangga dan apresiasi atas penghargaan yang diberikan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP), sebagai salah satu di antara 3 provinsi yang masuk dalam kategori baik.

BACA JUGA: Keterbukaan Informasi Kini Jadi Kebutuhan

“Alhamdulillah pagi ini NTB menerima penghargaan sebagai salah satu Provinsi Terbaik, dalam Indeks Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Pusat (KIP),” kata Bang Zul, Kamis (22/09/22) di Jakarta.

Ia menerima langsung penghargaan sebagai Provinsi yang memperoleh skor tertinggi dalam Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) tahun 2022 dari Komisi Informasi Pusat (KIP).

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP), Donny Yoegiantoro, pada acara Launcing Buku I, II, III Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) tahun 2022, di Jakarta.

Inovatif keterbukaan informasi

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi NTB Suaeb Qury, S.HI, menyampaikan, komitemen Gubernur  NTB atas keterbukaan informasi adalah dengan hadir dan menerima langsung penghargaan 3 Nasional IKIP.

Data IKIP 2021 Provinsi NTB berada di urutan ke 6 dalam IKIP. Namun pada tahun 2022, Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi dengan nilai IKIP tertinggi dengan skor mencapai 81,93, disusul Bali dengan skor 80,99, dan  posisi ke 3 adalah provinsi NTB dengan skor nilai 80,49.

Diakui mantan Ketua LTNU NTB ini, Gubernur Zulkieflimansyah selama memimpin telah dan selalu membuka ruang aksesibilitas bagi seluruh warga NTB mendapat informasi dan merespon informasi masyarakat.

BACA JUGA: Masyarakat Harus Stop Dikriminasi Disabilitas, Ini Kata Wagub

Menurutnya, Doktor Zul juga  merupakan  salah satu dari 3 gubernur di NTB yang inovatif dalam keterbukaan informasi.

Ia berharap, sinergi dan kerjasama semua pihak, untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik di semua lembaga pemerintah dan atau badan publik lainnya.

“Ini bagian dari kerja KI NTB mewujudkan keterbukaan informasi di NTB, ke depan KI NTB harus diberikan anggaran yang adil untuk IKIP,” harapnya. 

BACA JUGA: Dewan Kolonel Dibentuk Para Loyalis Puan Maharani 

Ia juga menyatakan, akan mendorong keterbukaan informasi publik melalui penguatan masyarakat informasi atau masyarakat yang memiliki kesadaran terhadap keterbukaan informasi publik, serta pemerintahan yang terbuka (open government).

“Sesuai amanat undang-undang,  Komisi Informasi NTB tetap hadir untuk menjaga komitmen terhadap keterbukaan informasi publik yang sudah ada di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008,” tuturnya. ***

Wagub Sitti Rohmi minta masyarakat menghentikan diskriminasi terhadap anak yang berkebutuhan khusus

LOBAR.lombokjournal.com ~ Masyarakat harus berhenti melakukan diskriminasi terhadap disabilitas.

Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah menegaskan itu saat menghadiri peresmian Amani Eco School yang berlangsung di Dusun Ketapang, Desa Gegerung, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat, Rabu (21/09/22).

Bisa jadi anak-anak berkebutuhan khusus memiliki kemampuan yang lebih dari pada manusia yang normal, kata wagub.

“Stop untuk diskriminasi terhadap semua saudara kita yang disabilitas tapi justru kita harus bangga ,kasih tempat, berikan support supaya mereka juga berdaya,” tutur Ummi Rohmi.

BACA JUGA: Pemprov NTB Dukung Co Firing Biomass PLN Wujudkan Nol Emisi

Sebanyak 28.652 orang dengan berbagai jenis diasbiltas di NTB. Pemerintah terus berupaya memberikan kesempatan berupa pelatihan, seperti pelatihan pijat, pelatihan keterampilan menjahit, bengkel dan lain sebagainya.

Sekolah Luar Biasa (SLB) sebanyak 44 sekolah tersebar di Kabupaten/ Kota, d iantaranya Kota Mataram sebanyak 3 sekolah, Lombok Barat sebanyak 3 sekolah, Lombok Tengah sebanyak 4 sekolah, Lombok Timur sebanyak 6 sekolah, Lombok Utara sebanyak 2 sekolah,  Sumbawa sebanyak 2 sekolah, Sumbawa Barat sebanyak 1 sekolah, Dompu sebanyak 6 sekolah, Kota Bima sebanyak 5 sekolah dan Bima sebanyak 12 sekolah.

“Apabila nantinya anak-anak kita lulus SLB, dia bisa mendapatkan pekerjaan, bahkan kalau di Pemprov sudah menerima di instansi vertikal juga anak-anak di sana, saudara-saudara kita yang disabilitas kalau memang sesuai dengan skill yang mereka punya. Sehingga ini yang harus terus menerus kita saling support untuk menggerakkan ini sehingga kita berjuang bersama-sama untuk perempuan, anak-anak dan disabilitas,” ungkap Ummi Rohmi.

Amani Eco School yang diinisiasi oleh Lombok Eco Internasional Connection bersama dengan PLN Peduli, memiliki program yang terdiri dari Ecology Education dan Disable Trainning.

Ecology Education diperuntukkan untuk anak – anak agar dapat menanamkan literasi belajar sehingga anak – anak disekitar Desa Gegerung dapat terus tumbuh dengan mendapatkan pengetahuan ilmu yang baik. Sedangkan Disable Tarining disiapkan bagi anak – anak yang berkebutuhan khusus sehingga mendapatkan ruang untuk bisa mengembangkan diri.

Aisyah Odist selaku Founder Lombok Eco Internasional Connection mengatakan,  direncanakan sebanyak 10 Eco School yang akan didirikan. 

Amani Eco School merupakan lokasi ke empat dan diharapkan dapat menjadi pusat pelatihan bagi para disabilitas.

BACA JUGA: Distribusi Air Bersih ke Gili Batal Dihentikan

“Kita berharap agar Eco scool ini menjadi pusat kegiatan seperti pelatihan recycle yang bermanfaat bagi para disabilitas,” pungkasnya.

General Manager PLN UIW NTB Sudjarwo menjelaskan, ini merupakan salah satu program PLN Peduli yaitu program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) PLN Unit Induk Wilayah NTB.

Program PJSL PLN ini berusaha untuk memberikan, mengupayakan, mendorong pencapaian program-program yang sustainable yang berkelanjutan. Dalam pembangunan eco school ini, memanfaatkan faba. 

Faba adalah sisa pembakaran batu bara dari PLTU yang ada di Jeranjang.

Faba ini bisa dimanfaatkan untuk banyak hal, diantaranya bahan bangunan untuk pabrik, bahkan hasil penelitian, bisa sebagai penyubur tanah atau media tanah. 

Sudjarwo berharap kehadiran Amina Eco School memberikan kesadaran pada masyarakat mengenai kesadaran lingkungan kemudian memberikan pelatihan-pelatihan sebagai bekal dari teman-teman yang berkebutuhan khusus.

“Harapan ke depan, PLN terus berkontribusi khususnya pada NTB ini. Sehingga manfaat dari PLN bisa menjadi maksimal, selain memberikan kenyamanan pada masyarakat, dan mendorong kemakmuran, kesejahtraan masyarakat, itu juga menjadi maksimal,” tutupnya.***

Kegiatan Rakorda tahun 2022 digelar Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lombok Utara untuk sukseskan pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek)

TANJUNG.lombokjournal.com ~ BPS Kabupaten Lombok Utara menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda), untuk meningkatkan koordinasi eksternal dan internal dalam mensukseskan pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) tahun 2022.

Rakorda itu dibuka Wakil Bupati Lombok Utara Danny Karter Febriato R, ST., M.Eng di Anema Resort Singgar Penjalin, Rabu (21/09/22). 

Kegiatan Regsosek berlangsung selama satu hari dengan peserta para Camat dan Kepala Desa se KLU dengan Narasumber Bappeda dan Dinsos PPPA KLU.

BACA JUGA: Wabup Danny Menegaskan Pentingnya Kebangkitan Pariwisata KLU

Kabid Statistik Distribusi BPS NTB menyampaikan harapan, melalui Regsosek mampu mewujudkan koordinasi dan kerjasama pelaksanaan kegiatan statistik antara BPS dan instansi pemerintah serta masyarakat, untuk membangun satu pusat rujukan informasi statistik nasional.

“Regsosek ini diharapkan mampu mencakup seluruh masyarakat sehingga dapat menghapuskan duplikasi data, dan menghasilkan data yang sektoral dan bersifat makro,” tuturnya.

Kegiatan regsosek di Provinsi NTB dilaksanakan di 10 kabupaten/kota yang mencakup 1,7 juta Kepala Keluarga, pendataan dilakukan secara sensus dan berskala nasional. Tujuannya mendapatkan data kependudukan, perlindungan sosial, ketanagakerjaan, perumahan, pemberdayaan ekonomi, penyandang disabilitas, lansia. kesehatan, pendidikan dan  UMKM serta pajak.

Sementara itu Wabup Danny mengatakan, tahun 2021-2022 pembangunan dihadapkan tantangan yang cukup berat dengan munculnya pandemi Covid 19.

Pada tahun 2022, tantangan pembangunan daerah tidak hanya berhadapan pada transisi adaptasi pemulihan pandemi, tapi juga kondisi global sebagai dampak perang Ukraina-Rusia.

Perang itu membuat peningkatan harga komoditi dunia, perekonomian mengalami kontraksi, pengangguran terbuka dan angka kemiskinan meningkat.

Kondisi terjadi sebagai ikhtiar untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan yang lebih baik, maka dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021 dan 2022 mencetuskan tiga reformasi struktural, yaitu reformasi sistem kesehatan, reformasi sistem kebencanaan, dan reformasi sistem perlindungan sosial yang menyeluruh bagi seluruh penduduk.

“Reformasi sistem ini sebagai perlindungan sosial dan perbaikan mekanisme pelaksanaan program perlindungan sosial bagi seluruh warga negara, dengan prasyarat utama transformasi data menuju registrasi sosial ekonomi,” katanya.

Pendataan awal Regsosek diharapkan menghasilkan data terpadu.

Data itu tidak hanya untuk program perlindungan sosial, melainkan keseluruhan program yang dibutuhkan masyarakat untuk kebijakan pemerintah yang lebih terarah.

“Regsosek menjembatani koordinasi dan berbagi data lintas lembaga dan lintas daerah untuk memastikan penggunaan data yang konsisten,” ujarnya.

BACA JUGA: Distribusi Air Bersih ke Gili Batal Dihentikan

Melalui Regsosek diharapkan mampu memberikan pemahaman pada seluruh peserta, agar dapat menjelaskan dan berkoordinasi dengan aparat dibawahnya dalam rangka bersama-sama mendukung dan menyukseskan kegiatan pendataan.

“Semoga Rakor ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat kepada seluruh peserta dalam membangun Gumi Tioq Tata Tunaq menjadi lebih baik pada masa mendatang,” tutupnya 

Hadir dalam Rakor itu, Kabid Distribusi BPS NTB Drs. M Saphoan,  Kepala BPS KLU Drs. Syamsudin serta undangan lainnya.***

Wabup Danny Karter menjadi Irup Paripurna dalam Upacara Paripurna yang berlangsung tiap bulan, menekankan dukungan Pemda untuk kebangkitan pariwisata KLU

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Wakil Bupati Danny Karter Febrianto R ST,.M.Eng bertindak selaku Inspektur Upacara (Irup) dalam Upacara Paripurna yang digelar menjadi kegiatan rutin bulanan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, di halaman Kantor Bupati Rabu (21/09/22). 

Dalam amanatnya, Wabup Danny menyampaikan, Upacara Paripurna mengusung tema ‘dukungan Pemerintah Daerah terhadap kebangkitan pariwisata dan pengendalian inflasi’ di Kabupaten Lombok Utara. 

Indikator kebangkitan pariwisata adanya peningkatan signifikan jumlah wisatawan baik lokal maupun mancanegara. 

BACA JUGA: Distribusi Air Bersih ke Gili Batal Dihentikan

“Hal ini tentu sebagai capaian yang baik, mengingat beberapa tahun terakhir sektor pariwisata kita terpuruk akibat pandemi Covid 19,” kata Wabup Danny.

Dalam membangkitkan pariwisata, banyak kegiatan festival yang diadakan di KLU. Seperti telah dilaksanakan beberapa hari yang lalu, yaitu Senaru festival.

Kemudian sekarang dengan Gili Festival, semua itu untuk menarik para wisatawan untuk mengunjungi KLU.

“Tentu peran dan dukungan semua pihak untuk mensuport serta mensukseskan setiap kegiatan,” kata wabup.

Anggara Perubahan APBD

Dihadapan para  peserta upacara,  Wabup Danny juga menjelaskan,  anggaran Perubahan APBD tahun anggaran 2022 telah di bahas bersama oleh Banggar DPRD KLU.

“Alhamdulillah saat ini telah mencapai persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD KLU,” ungkapnya 

Pada rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2022 Pemda KLU mengalami peningkatan pendapatan daerah yang bersumber trasfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Sekarang kita juga sedang dihadapkan dengan inflasi, untuk menekan inflasi perlunya semua pihak memperkuat sinergi dan kerjasama dalam mengendalikan inflasi, agar daya beli masyarakat tidak terganggu.

Untuk menghadapi kecenderungan kenaikan harga bahan pokok, perlu dilakukan pemantauan dan pelaporan harga bahan kebutuhan pokok, dan di laporkan secara online setiap hari serta memperkuat peran UMKM dalam pemulihan ekonomi.

BACA JUGA: LFTN 2 IPI Digelar di Bukit Jokowi

“Untuk menjaga stabilitas harga ditingkat nasional atau daerah, Pemerintah Pusat dan daerah selalu berkoordinasi dengan Bank Indonesia serta otoritas terkait untuk menciptakan kebijakan yang tepat,” tutur Wabup Danny.

Hadir dalam Upacara Paripurna itu, Pj. Sekda KLU Anding Duwi Cahyadi, S.STP, MM, Staf Ahli, Asisten, para Kepala OPD dan ASN lingkup Pemda KLU. ***

Untuk mewujudkan Net Zero Emission 2050 atau nol emisi, Pemprov NTB mengharapkan Co-Firing Biomass

MATARAM.lombokjournal.com ~ Komitmen mewujudkan Net Zero Emission (NZE) atau Nol Emisi Karbon di tahun 2050, Pemerintah Provinsi NTB terus mendukung program Co-Firing Biomass yang diinisiasi PT. PLN (Persero).

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengatakan Co-Firing Biomass sebagai salah satu peluang yang diharapkan oleh Pemprov NTB.

BACA JUGA: LTFN 2 IPI Digelar di Bukit Jokowi Mandalika

“Ini harus segera kita laksanakan, NTB saat ini sedang merancang formula  bagaimana untuk mendukung program zero waste, NTB Hijau, Pemberdayaan Masyarakat dan Renewable Energi, sehingga ini bisa terstruktur dan step by step,” tutur Ummi Rohmi.

Ia mengatakan itu saat menghadiri Rapat Terkait Peningkatan Pemanfaatan Renewable Energi Pada Pembangkit Listrik yang berlangsung di Ruang Rapat Anggrek Kantor Gubernur NTB, Selasa (20/09/22).

Ummi Rohmi menjelaskan Co-Firing Biomass saat ini lebih fleksibel, bukan hanya dari sampah, tetapi bahan bakunya dari kayu-kayu kecil, dan bekas serutan kayu, misalnya bisa didapatkan dari tanaman cepat tumbuh seperti Lamtoro, Gamal dan Indigofera.

“Sekarang lebih fleksibel, bukan hanya dari sampah saja tapi dari ranting-ranting, kayu-kayu kecil, bekas serutan kayu semua itu bisa dipakai gitu jadi semakin meluas skup jenisnya,” jelas Ummi Rohmi.

Sementara itu, General Manager PLN UIW NTB Sudjarwo menjelaskan, PLN sudah melakukan Co-Firing melakukan penggantian batu bara dengan sampah di TPU Kebon Kongok dan dibantu dengan sekam padi, serbuk kayu, tetapi presentasinya masih kecil 3% dari kebutuhan batu bara.

Upaya peningkatan kapasitan Co-Firing Biomass, yakni membangun hutan energi dan penanaman pohon sisipan, Adanya mesin cacah atau wood chipper (kayu, sampah organic, bongol jagung), Peralatan untuk meningkatkan Kalori Bomassa dan TJSL mesin pemipil jagung.

BACA JUGA : Korsleting Listrik, 1 Rumah Terbakar di Lokok Bengkok

Pada kesempatan yang sama, Kepala DLHK NTB, Julmansyah, Mhttps://lombokjournal.com/korsleting-listrik-1-unit-rumah-terbak.A.P menjelaskan terkait hutan energi yang dapat dimanfaatkan. Seperti pemanfaatan lahan kritis atau lahan kering, lahan hasil deforestasi, hasil perambahan hutan yang banyak tersebar di pulau Sumbawa.

“Lahan kawasan hutan yang legel yang bisa menjadi tapak pembangunan hutan energi, kita punya areal perhutanan sosial sekitar 78 ribu hektar, belum dipisahkan mana hutan lindung dan produksi, ettapi areal tapak pengambangan hutan energi yang dibutuhkan PLN kita akan alokasikan dari areal perhutanan sosial di fungsi hutan produksi dan itu tersebar di Pulau Sumabawa,” jelasnya. ***

Rumah Warga di Dusun Lokok Bengkok, Desa Segarakaton, Lombok Utara, ludes dilalap api akibat korsleting listrik

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Rumah berukuran 15×7 berdinding semi permanen milik SyafI’i (54) warga Dusun Lokok Bengkok Desa Segarakaton Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara ludes dilalap api, Selasa (20/09/22).

Penyebab kebakaran itu diduga Korsleting Listrik. 

Rumah warga itu tak dapat diselamatkan dan sejumlah uang setoran dan hasil jualan serta barang berharga lainnya ludes di lalap api, kerugian warga itu diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. 

BACA JUGA: LFTN 2 Digelar di Bukit Jokowi Mandalika 

Sajudin, (38) putra Safi’i saat kejadian dirinya bersama Istrinya, Suryani yang baru kembali berbelanja di pasar Gondang.

Sementara Sajudin sedang mengatur barang dagangannya berupa buah buahan, tiba tiba salah satu tetangga berteriak ada api dibelakang rumah korman merambat dan mebesar. Sajudin kemudian dibantu warga tetangg berusaha memadamkan api, namun tidak berhasil. 

Kejadian sekitar jam 9.15 wita, warga sedang sepi di kampung, keluar beraktipitas. 

Tak lama kemudian datang pemadam kebakaran (Damkar) langsung terjun memadamkan api agar tidak menjalar kerumah disampingnya. 

Damkar berhasil memadamkan api, namun seisi rumah termasuk barang barang elektronik dan barang dagangan lainnya habis dilalap api. 

Pemilik rumah selamat dari kobaran api dan rumah terdekat disampingnya berhasil diselamatkan, meski ada bekas kebakaran dibagian kanan. 

Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik, sebab semalam sebelum kejadian instalasi listrik ada percikan api disaat memasang Cok listrik. 

Kabel yang terpasang di belakan rumah dan di situ juga apa daun kacang kering untuk makanan ternak, diduga terbakar akibat percikan listrik. 

“Sebab sejak Senin (19/09) malam terpaan angin di KLU cukup kencang,” tutur Sajudin di samping Sekcam Gangga dan beberapa tokoh masyarakat sekitar. 

BACA JUGA: Sekda NTB Apresiasi NTB Care dalam Pelayanan Publik

Safi’i dan Sajudin hanya bisa pasrah dengan kejadian yang menimpa dirinya, seraya berharap bisa memulai lagi usahanya sebagai dagang buah buahan. 

Bupati Lombok Utara, H Djohan Samsu, SH, menyempatkan diri mendatangi rumah korban, dan menyarankan berhati hati dengan keadaan cuaca yang tidak bersahabat saat ini. 

Usai menjenguk korban kebakaran, Bepati Djohan Syamsu langsung terbang ke Jakarta dalam rangka tugas bersama Kepala Bappeda dan Sekban Bapeda.***

Janji Yudi Sudiyatna siap bawa PERADI Mataram jadi wadah tunggal organisasi advokat yang profesional, solid, dan bermartabat.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Advokat yang dikenal bersahaja, Yudi Sudiyatna siap mencalonkan diri sebagai Ketua DPC PERADI Mataram periode 2022-2027.

Dan sekaligus membawa DPC PERADI Mataram sebagai wadah tunggal organisasi advokat yang profesional, solid, dan bermartabat.

“Saya ingin mewujudkan keterbukaan informasi bagi setiap anggota. Termasuk menyiapkan penyelenggaraan pendidikan berkelanjutan sehingga mempertajam keahlian anggota PERADI,” kata Yudi di Mataram, Selasa (20/9/2022).

BACA JUGA: Sekda NTB Apresiasi NTB Care dalam Pelayanan Publik

Pendaftaran Calon Ketua DPC PERADI Kota Mataram telah dibuka 19 September, dan akan berlangsung hingga Rabu, 21 September. Sesuai dengan AD/ART PERADI, Yudi telah memenuhi seluruh persyaratan sebagai calon Ketua DPC.

Yudi telah memenuhi syarat minimal lima tahun berpraktik sebagai advokat. Juga telah memenuhi syarat sebagai pengurus minimal satu periode. Tidak pernah dihukum karena melanggar kode etik oleh Dewan Kehormatan PERADI. 

Juga tidak pernah dihukum akibat tindakan pidana, dan telah mengantongi dukungan dari sedikitnya 50 anggota aktif PERADI.

Yudi mengatakan, dirinya sudah menyiapkan visi dan misi. Visinya adalah untuk meneguhkan PERADI sebagai wadah tunggal organisai advokat yang profesional, solid, dan bermartabat. Sementara misinya adalah untuk mewujudkan keterbukaan informasi bagi setiap anggota. 

Juga menjalin komunikasi yang baik antar DPC dan Dewan Pimpinan Nasional. Termasuk juga penyelengaraan pendidikan berkelanjutan sehingga mempertajam keahlian anggota PERADI. 

Tak kecuali mewujudkan sinergi antar penegak hukum, pemerintah, dan institusi lainnya demi terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia.

Terkait pendidikan untuk mempertajam keahlian anggota, Yudi mengatakan, dirinya akan menyiapkan mekanisme pendidikan yang berkelanjutan, sehingga akan menambah keilmuan hukum secara maksimal. 

Pendidikan tersebut bisa melalui diskusi publik dan seminar secara berkala dan berkelanjutan.

“Penajaman keahlian secara berkelanjutan bagi anggota ini akan sangat bermanfaat, sehingga di hadapan klien, anggota PERADI Kota Mataram benar-benar menguasai lapangan dan lobbying,” kata Yudi.

Jika mendapat amanah memimpin DPC PERADI Kota Mataram lima tahun mendatang, Yudi juga menegaskan, dirinya akan memimpin dengan merangkul seluruh anggota supaya tidak ada sekat. Dengan begitu, semua anggota sama-sama saling menebar manfaat.

Kemanfaatan untuk Warga

Selain untuk anggota, Yudi juga ingin membawa DPC PERADI Mataram memberi kemanfaatan besar bagi masyarakat. Khususnya dalam upaya pembelaan dan pendampingan hukum bagi masyarakat miskin dan rentan secara prodeo.

BACA JUGA: Nila Perjuangan sang Maulana, Serukan ke Penjuru Dunia

Selain itu, dirinya juga ingin DPC PERADI  Mataram terlibat aktif dalam pendidikan atau training paralegal.

 Pendidikan paralegal ini bagian dari upaya PERADI Mataram untuk menyiapkan sumber daya pemberi bantuan hukum yang andal dan memiliki kemampuan tentang praktik pemberian bantuan hukum.

Paralegal sendiri adalah mereka yang bukan advokat tetapi mengetahui masalah hukum dan advokasi hukum. UU Bantuan hukum telah mengakui peran paralegal sebagai bagian dari pemberi bantuan hukum yang direkrut dan dididik oleh organisasi bantuan hukum.

Pelatihan paralegal ini kata Yudi bisa menyasar para tenaga pendidik di perguruan tinggi dan juga mahasiswa yang saat ini masih menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum.

“Dengan cara inilah, DPC PERADI Mataram nantinya akan memberi kemanfaatan yang besar bagi masyarakat yang mencari keadilan,” imbuhnya.(*)

Selama empat tahun Zul-Rohmi berkhidmat, Sekda NTB menilai NTB Care sebagai ujung tombak pelayanan publik 

MATARAM.lombokjournal.com ~ Kiprah kanal NTB Care sebagai kanal aduan masyarakat NTB, diapresiasi Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Lalu Gita Ariadi . 

Hal tersebut disampaikan saat Sekda meninjau stand Biro Organisasi Setda NTB di Bazar Murah yang menampilkan capaian pelayanan publik seperti NTB Care.

“NTB Care adalah ujung tombak pelayanan publik, harus terus semangat,” ujar Miq Gite, sapaan akrab Sekda NTB, Senin (19/09/22) di Bazar Murah yang dilaksanakan di Lapangan Bumi Gora kantor Gubernur NTB.

BACA JUGA: Empat Tahun Zul-Rohmi, Ada Apel Pengkhidmatan dan Bazar Murah

NTB Care sendiri merupakan program unggulan Pemprov NTB, sebagai media aspirasi dan layanan komunikasi dua arah antara Pemimpin dengan masyarakat NTB.

Berbagai pengaduan dan informasi terkait layanan pemerintahan, pembangunan sosial kemasyarakatan dan sebagainya di terima untuk diselesaikan oleh pemerintah.

Ketua Tim NTB Care H. Ruslan Abdul Gani, SH, MH menjelaskan sejak kepemimpinan Zul – Rohmi, NTB Care telah menerima sebanyak 2.187 aduan. 

“Alhamdulillah banyak masyarakat yang merasakan kehadiran NTB Care. Aduan yang bersifat darurat mendesak diselesaikan secara kolaboratif bersama stakeholder seperti pemda dan stakeholder lainnya,” jelas Ruslan, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Keuangan Infrastruktur dan Pembangunan. 

Sementara yang sifatnya tidak darurat mendesak, melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran dikarenakan lebih banyak dalam bentuk infrastruktur. 

Bazar Murah yang dilaksanakan sendiri merupakan rangkaian kegiatan memperingati empat tahun masa kepemimpinan Gubernur NTB, Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah.

Sebelumnya, dalam apel Miq Gite mengungkapkan momentum peringatan 4 tahun Zul-Rohmi menjadi waktu yang tepat untuk mengapresiasi, mengevaluasi, dan antisipasi proyeksi masa kepemimpinan.

“Setidaknya, dua makna yang pertama adalah momentum untuk melakukan evaluasi sejauh mana 4 tahun perjalanan kita mengawal 2018-2023 tertunaikan dengan sebaik baiknya. Kemudian momentum yang kedua tentu adalah momentum untuk melakukan antisipasi proyeksi setidaknya bagaimana paripurnakan pelaksanaannya,” tutur Miq Gite selaku pembina upacara.

BACA JUGA: Wagub NTB Sitti Rohmi Hadiri Pawai Ta’aruf Hultah NWDI

Di tengah Inflasi yang terjadi, Provinsi NTB dikatakan Miq Gite menjadi salah satu provinsi terbaik dalam mengendalikannya di kawasan Indonesia Timur. Hal disebutkan Miq Gite merupakan hasil kerjasama semua belah pihak dan kinerja OPD di berbagai instansi yang sangat baik. 

“NTB termasuk raih Provinsi terbaik pengendalian inflasi untuk kawasan nusa tenggara, Maluku, dan Papua,” tutur Miq Gite.***