Gerakan orang tua asuh diharapkan jadi strategi efektif mencegah dan menurunkan angka stunting di Provinsi NTB

MATARAM.lombokjournal.com ~ Gerakan menggalang masyarakat yang berkemampuan untuk menjadi orang tua asuh guna mencegah stunting (gizi buruk) pada anak, tengah dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB. 

Imbauan yang dilakukan Pemprov NTB itu diharapkan efektif untuk mencegah dan menurunkan angka stunting.

“Gerakan masyarakat ini diharapkan dapat menjadi salah satu strategi efektif dalam penanganan masalah stunting di Provinsi NTB,” ujar Kepala Bappeda Provinsi NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si kepada wartawan di Kantornya, Rabu (28/09/22). 

BACA JUGA: Penanganan Stunting Tanpa Pemotongan TPP ASN NTB

Dijelaskannya, selain mengoptimalkan posyandu keluarga yang tersebar di seluruh kabupaten/kota se-NTB, permasalahan stunting di NTB sangat membutuhkan banyak peran dan inovasi.

Walaupun belum berjalan, diharapkan gerakan orang tua asuh ini ke depan dapat menjadi salah satu solusi penanganan masalah stunting. 

Selain itu, menampik pernyataannya sebelumnya tentang keterlibatan ASN dalam gerakan ini, ia mengatakan bahwa tidak ada pemotongan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) ASN lingkup Pemprov NTB. 

“Ini hanya himbauan bagi ASN untuk dapat berpartisipasi untuk menjadi orang tua asuh. Jadi tidak ada pemotongan TPP,” tegasnya. 

Ditambahkan, ini pun murni merupakan usulannya untuk bersama berkolaborasi menurunkan prevalensi stunting hingga 14 persen secara nasional pada tahun 2024.

 “InsyaAllah program-program dan  inovasi yang diupayakan tidak akan menimbulkan resistensi bagi pihak manapun,”  tutur Iswandi.***

Upaya penanganan percepatan penurunan stunting di NTB, dilakukan dengan imbauan untuk menjadi orang tua asuh 

MATARAM.lombokjournal.com ~ Hingga saat ini belum ada terjadi pemotongan tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) ASN untuk penanganan stunting di Provinsi Nusa Tenggara Barat,.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Bappeda NTB)  Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si.menegaskan, instruksi Gubernur NTB tentang stunting itu dicabut mulai hari ini,

“Pertama saya tegaskan bahwa instruksi Gubernur tentang stunting itu dicabut, mulai hari ini,” kata Kepala Bappeda saat konferensi pers di kantor Bappeda NTB, Rabu (28/09/22).

BACA JUGA: Strategi Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting

Upaya percepatan penurunan stunting Provinsi NTB, dilakukan melalui pembentukan orang tua asuh oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi NTB.

Hanya dilakukan dalam bentuk gerakan masyarakat saja.

“Jadi tidak memerlukan dasar hukum dalam bentuk instruksi gubernur melainkan cukup dengan himbauan saja,” tambah Iswandi.

Disampaikan Iswandi, mulai hari Rabu (28/09) instruksi Gubernur NTB nomor 050-13/606/KUM/2022 tentang Optimalisasi Posyandu Keluarga Dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi NTB, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. 

Namun dikatakannya, penggalangan orang tua asuh memang belum berjalan dan tidak pernah ada rencana pemotongan gaji maupun tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) Aparatur Sipil Negara.

Upaya penurunan stunting akan terus digalakkan dengan inovasi-inovasi yang tidak menimbulkan resistensi dari kelompok manapun. 

Mantan Kepala Bapenda itu mengatakan, Provinsi NTB  mempunyai angka prevalensi stunting tergolong tinggi. Sehingga upaya lain yang bisa dilakukan adalah dengan memaksimalkan Posyandu Keluarga yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota se-NTB.

BACA JUGA: PLN Selain Urus Listrik Jugan Bantu Pariwisata NTB

 ‘’Misalnya, dengan pemberian makanan tambahan seperti protein hewani pada anak penderita stunting,” jelas Iswandi.

Semua pihak diajak bersinergi dan berkolaborasi, menurunkan angka stunting. Target NTB  menurunkan prevalensi stunting  hingga 14 persen pada tahun 2024. ***

Anggota DPR RI Rachmat Hidayat Salurkan Bantuan UMKM untuk Dua Kecamatan di Lombok Timur

LOTIM.lombokjournal.com ~  Anggota Komisi VIII DPR RI dapil Pulau Lombok, H Rachmat Hidayat menyalurkan dana bantuan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ke masyarakat di Pulau Lombok.

Bantuan disalurkan di dua kecamatan di Lombok Timur. Lokasi pertama disalurkan di Dusun Batu Mora Timur, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Lombok Timur sebanyak 40 pelaku UMKM. 

Sementara lokasi kedua bertempat di Dusun Serumbung, Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur sebanyak 48 pelaku UMKM. 

Bantuan UMKM tersebut disalurkan oleh Ketua DPC PDIP Lombok Timur, Ahmad Sukro dan Wakil Ketua II DPC PDIP Lombok Timur Bidang Kaderisasi dan Ideologi Ahmad Amrullah pada Rabu, (28/09/22).

BACA JUGA: Rachmat Hidayat Panta Penyaluran Bantuan BBM di Pulau Lombok

Ketua DPC PDIP Lombok Timur Ahmad Sukro menyampaikan salam takzim anggota DPR RI Rachmat Hidayat kepada seluruh masyarakat yang hadir. 

Bantuan tunai tersebut diberikan sebagai bentuk perhatian dan kepedulian H Rachmat Hidayat kepada masyarakat pelaku UMKM.

“Salam hormat, beliau (Rachmat Hidayat, red) tidak bisa hadir karena masih di Jakarta. Kami mewakili beliau menyampaikan apa yang menjadi keinginan Bapak/Ibu. Alhamdulillah beliau mampu menunaikannya,” kata Ahmad Sukro.

Pihaknya berpesan, agar pelaku penerima manfaat bantuan dana UMKM dapat memanfaatkan uluran tangan tersebut dengan baik untuk membantu kepentingan usaha dan kehidupan sehari-hari.

Ahmad Sukro menegaskan, kegiatan tersebut akan menjadi silaturrahim pertama dengan masyarakat. Pihaknya berkomitmen untuk terus hadir menjawab persoalan di tengah masyarakat. 

“Ini silaturrahmi kita yang pertama. Ke depan, apa yang bisa kita perjuangkan untuk kemashalahatan akan menjadi bagian dari komunikasi kita secara berkelanjutan,” tegas Ahmad Sukro.

Senada dengan Ahmad Sukro, Wakil Ketua II DPC PDIP Lombok Timur Bidang Kaderisasi dan Ideologi, Ahmad Amrullah berharap masyarakat pelaku UMKM dapat solid dan berkomitmen melihat siapa saja yang telah berbuat dan membantu masyarakat.

Bantuan UMKM tersebut, kata Amrullah merupakan wujud sinergi dan kepedulian terhadap pembangunan ekonomi kerakyatan, yang harus dilakukan bersama-sama.

“Jika UMKM maju, maka perekonomian daerah pun akan ikut maju. Akibatnya, akan menumbuhkan masyarakat, baik dari ekonomi, kesehatan, maupun sektor lainnya,” jelasnya.

Masyarakat pelaku UMKM, kata Amrullah telah menghadapi masa sulit selama dua tahun pandemi. Pemerintah melalui H Rachmat Hidayat berusaha hadir memberikan bantuan penguatan modal.

“Di masa pandemi Covid-19 yang telah 2 tahun lebih melanda kita, banyak para pelaku UMKM yang terkena imbas sehingga banyak yang mengalami kemunduran, bahkan ada yang tutup, karena itu, H Rachmat Hidayat memberikan bantuan modal kepada masyarakat di Lombok Timur agar dapat survive,” ujarnya.

Ahmad Amrullah ingin bantuan ini tidak dapat disalahgunakan oleh penerima untuk tujuan lain.

“Kami menyadari, para pelaku UMKM ini untuk dapat terus bertahan banyak yang terkendala dengan modal, karena itu kita hadir untuk memenuhi hal tersebut. Kami selaku perpanjangan dari H Rachmat Hidayat mempunya tanggung jawab untuj menyampaikan aspirasi masyarakan untuk ditunaikan,” tukasnya.

Lebih lanjut, Amrullah menuturkan, bantuan yang diberikan dalam rangka menjaga keberlangsungan roda-roda perekonomian yang ada di Lombok Timur. 

BACA JUGA: Rachmat Hidayat Salurkan Bantuan Sosial dan Sumur Bor di Lombok Timur

Karena itu, H Rachmat Hidayat ingin membantu secara masif para pelaku ekonomi mikro maupun menengah bagi tumbuh kembang dan semangat pelaku usaha.

Di lokasi kedua, yakni di Desa Pemongkong, Amrullah secara khusus menyampaikan kepada masyarakat bahwa H Rachmat Hidayat merupakan wakil seluruh masyarakat Lombok.

“Beliau menempatkan diri sebagai wakil masyarakat seluruhnya. Kita dibina, tolong kita tunjukkan juga konsistensi kita terhadap beliau,” bebernya.

Ketua Pemuda Desa Montong Baan Muhammad Putrajab menyampaikan apresiasi dan terima kasih tak terhingga kepada Anggota Komisi VIII DPR RI H Rachmat Hidayat yang telah mendengarkan aspirasi masyarakat.

Pihaknya berkomitmen untuk terus membangun sinergi dan kolaborasi dengan anggota DPR RI kelahiran Lombok Timur.

“Atas nama masyarakat, kami menyampaikan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada H Rachmat Hidayat atas bantuan yang telah diberikan kepada pelaku UMKM,” katanya.

Pihaknya berharap dapat terus membangun komunikasi yang intens dengan H Rachmat Hidayat.(*)

Pemprov NTB dan Kantor Bahasa NTB membina dan menertibkan pengutamaan Bahasa Negara di ruang Publik

MATARAM.lombokjournal.com ~ Upaya agar penggunaan bahasa Indonesia terselenggara dengan baik, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB bekerja sama dengan Kantor Bahasa NTB menyelenggarakan Pembinaan lembaga untuk Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik dan Dokumen Lembaga di Provinsi NTB.

Menurut Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, Infrastruktur dan Pembangunan H. Ruslan Abdul Gani, SH, MH, kegiatan ini sebagai upaya menertibkan penggunaan Bahasa Indonesia.

“Kegiatan ini adalah ikhtiar agar penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik dapat terselenggara dengan baik,” jelasnya saat membuka acara di Gedung Graha Bhakti, Selasa (27/09/22).

BACA JUGA: Kuliah Umum Ketua DPRD KLU di FISIP UMMAT

Sementara itu, Kepala Pusat Pembinaan Lembaga dan Sastra Dr. M. Abdul Khak, M. Hum menyampaikan, sejak ditetapkan dalam UUD 1945, Bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Sehingga harus digunakan dalam setiap penyelenggaraan negara. 

“Termasuk di ruang-ruang publik, seperti bandara bahasa Indonesia harus ada. Jika tidak ada, yang patut disalahkan adalah penyelenggara negara di tempat itu,” terang Abdul Khak. 

Pada Kesempatan yang sama, Dr. Puji Retno Hardiningtyas, M. Hum, Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB mengajak seluruh perangkat daerah dan Pemda yang hadir dapat  bergandengan tangan, agar mampu menertibkan penggunaan Bahasa Indonesia di ruang publik. 

Menurut Puji, Pemda perlu bangga dan mengutamakan bahasa negara, yakni bahasa Indonesia di ruang publik. 

“Penggunaan bahasa Indonesia sebagai pemersatu belum tertib, kami berharap pemda mampu menjaga kelestarian bahasa daerah,” imbau Puji. 

Ditegaskan, agar Bahasa Indonesia ditertibkan dan lestarikan bahasa daerah, kemudian kuasai bahasa asing.

BACA JUGA: Pelatihan DEA untuk 400 Wirausaha Muda se Pulau Lombok

Pada kesempatan tersebut turut dilaksanakan Penandatangan Nota Kesepahaman antara Pemprov NTBdengan Kemendikbud-Ristekdikti terkait pendampingan pembinaan lembaga bahasa untuk pengutamaan bahasa negara di Ruang Publik dan Dokumen Lembaga. 

Peserta kegiatan dihadiri oleh semua Organisasi Perangkat Daerah dari Provinsi, Kabupaten/Kota Nusa Tenggara Barat.***

Selain berkomitmen wujudkan Net-Zero Emission tahun 2050, PLN Juga bantu kembangkan pariwista NTB, ini 

KLU.lombokjournal.com ~ Kepala Dinas Perhubungan NTB, H. Lalu M. Faozal mewakili Wagub NTB, mengapresiasi yang dilakukan oleh PLN, baik dalam mewujudkan Net-Zero Emission tahun 2050, dan  komitmen untuk membantu mengembangkan dan membangun Destinasi Wisata di NTB.

Faozal menyampaikan itu saat memberikan sambutan di acara Costumer Gathering Kapal Phinisi, Senin (26/09/22) di Perairan Destinasi Wisata tiga Gili Kabupaten Lombok Utara.

BACA JUGA: Wisatawan Asing Buru Kuliner Lokal Lombok Utara

“Ini menunjukkan kreativitas PLN jauh di atas rata-rata,” kata Faozal.

Ia mengaku terus terang, mengapresiasi atas nama Pemerintah Provinsi NTB. 

“Kita berada di destinasi yang menjadi kebanggaan kita, berada di perairan ketiga Gili, menunjukkan PLN tidak hanya mengurus listrik, juga destInasi wisata di NTB,” ujar Faozal.

Ia mengatakan, dalam mendorong sinergi dan kolaborasi, Pemprov NTB membutuhkan kerjasama yang kuat, di tengah kondisi harga-harga yang mulai naik akibat kenaikan BBM. Begitupun tiket dan barang lain-lain juga ikut naik. 

Diharapkan ada perubahan ke depan, sehingga dapat membuat harga-harga dapat terjangkau dan pulihnya pariwisata di NTB. 

Faozal berharap bisa membangun kolaborasi, sebab pemerintah tidak bisa sendirian. 

Butuh kerja sama yang kuat dalam menghadapi situasi yang serba susah dan tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. 

“Tiba-tiba BBM naik, operasonal kapal  dan harga tiket tidak normal-normal, dan mudah-mudahan perubahan-perubahan kedepannya harga tiket dapat terjangkau oleh masyrakat dan wisata kita kembali pulih.” harap Faozal. 

Selain itu, NTB sebagai salah satu daerah pariwisata, dengan berkembangnya kendaraan listrik yang sudah dimulai ini dapat menunjang pariwisata di NTB 

“Terimakasih PLN, inisiasi yang luar biasa dan ke depan terus kita membangun Nusa Tenggara Barat,” ujarnya. 

Sementara itu, GM PLN  UIW NTB, Sujdarwo menyampaikan, PLN sangat dekat dengan Masyarakat.

Masyarakat semakin memperhatikan PLN dengan semakin tingginya tuntutan pada pelayanan, sehingga pihaknya dapat memperbaiki kinerja PLN untuk lebih baik.

“Sakin dekatnya PLN dengan Masyarakat, layaknya suami istri, sering saya sampaikan ke pegawai PLN, kita melayani orang mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, saking dekatnya. Walau tuntutannya semakin tinggi, kemudian yang negatif-negatif justru dengan menyampaikan ke kita. Karena itu, lebih baik untuk memperbaikinya,” tuturnya. 

Ia berharap, masukan dari masyarakat juga memotivasi PLN terus berinovasi, dalam mendukung green energy. 

Apalagi akan ada PLTU baru yang sedang dibangun. Ini menandakan potensi yang sangat cukup dimiliki NTB. Namun perlu usaha dengan kebijakan yang baik oleh pemerintah, BUD dan lain-lain.

Selain itu dijelaskannya, untuk beralih ke kendaraan listik, PLN telah membangun 3 SPKLU yang sudah terpasang.  Di antaranya berada di Kantor PLN Wilayah, Kantor PLN UP3 Mataram, Kantor PLN UIW NTB dan Kantor Gubernur NTB dan tahun ini PLN UIW NTB akan dibangun 2 SPKLU baru. 

“Kita optimis, dengan Dishub NTB sudah berkolaborasi menyiapkan SPKLU, infrastruktur untuk beralih ke kedaraan listrik, tiga yang SPKLI sudah di bangun dan tahun ini akan ada 2 SPKLU, ke depanakan lebih banyak lagi,” ujarnya.

Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah, H. Wirawan, S.Si., MT. mendatangani MoU untuk riset kendaraan listrik di NTB. Sebelumnya, sudah ada kerjasama PLN dengan Dinas Perindustrian NTB yang telah melahirkan perahu listrik atau Electric Boat (E-Boat). 

BACA JUGA: Dugaan Catcalling di Trawangan, Pemprov NTB Respon Cepat

“Luar biasa PLN, dan sangat spesial dan berkesan, Apa yang sudah dibangun oleh PLN hari ini sudah sangat tepat dan awal yang baik merangkai kolaborasi dan sinergi untuk NTB. Kami dari Brida NTB dengan MoU ini mendukung dengan berbagai riset untuk perahu listrik di NTB,” ujar Kepala Brida.

Kegiatan Costumer Gathering dengan tema ‘Sinergi dan Kolaborasi mendukung Perekonimian Daerah melalui SASAMBO Electrikfying Life’ diakhiri dengan penandatanganan MoU PLN UIW NTB dengan Badan Riset Inovasi Daerah. 

Turut Hadir dalam kegiatan Costumer Gathering, Kadis Kominfotik NTB, PT. Angkasa Pura, GM Epicentrum, RSUD NTB, GM Prime Park dan Dirut ITDC ***

Wagub NTB minta semua pihak concern atasi masalah sampah, terutama di destinasi wisata

MATARAM.lombokjournal.com ~ Permasalahan sampah di daerah adalah tanggung jawab bersama seluruh masyarakat. 

Karena itu, diminta seluruh pihak untuk lebih concern terhadap permasalahan tersebut, terutama daerah pariwisata.

BACA JUGA: Keagungan Adat Sasak di Pernikahan Putri Sekda NTB

Hal tersebut diungkapkan Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah saat menerima audiensi DDOROCARE, sebuah komunitas yang bergerak dalam bidang pengelolaan sampah di Destinasi Wisata dan Pesisir, Sabtu (24/09/22).

“Ini tanggung jawab dari semua, minta tolong untuk lebih concern terutama daerahnya yang ada destinasi pariwisata,” ujar Wagub di ruang kerjanya.

Hadirnya komunitas DDOROCARE diharapkan membantu pemerintah dalam mengedukasi masyarakat agar selalu menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan.

Ummi Rohmi sapaan akrab Wagub NTB berpesan kepada Komunitas DDOROCARE agar berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan baik di tingkat Provinsi maupun Kab/Kota terkait dengan pengelolaan sampah.

BACA JUGA: Sail to Indonesia-Lombok, Berakhir di Medana by Marina KLU 

“Silahkan berkoordinasi dengan Dinas LHK, tapi jangan hanya dengan provinsi, karena sangat penting untuk berkoordinasi dengan Dinas LHK Kab/Kota. Mereka yang bertanggung jawab atas sampah dari rumah tangga. Kita harapkan Bank Sampah juga bisa sebanyak mungkin, supaya masyarakat itu dekat dengan Bank Sampah,” tambah Ummi Rohmi. ***

Warga Lombok Diaspora yang terhimpun di HIMALO melakukan kampanye Ayo Datang Ke NTB di Jakarta

JAKARTA.lombokjournal.com ~ Warga Lombok diaspora se Jabodetabek ikuti kampanye wisata di bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat, Minggu (25/09/22).

Kampanye wisata warga Lombok itu dilakukan dengan semangat berkontribusi membangun Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). 

Hal itu dikatakan Ketua Umum Himpunan Masyarakat Lombok (HIMALO), Karman BM kepada media.

BACA JUGA: Wabup Danny Buka FGD One Gate System di Gili Tramena

“Kami warga Lombok di rantauan ini ingin berkontribusi dalam mentriger aktifitas ekonomi (pariwisata, red) di kampung kami, NTB. Melalui event kampanye ini salah satu caranya,” kata pemuda yang ditunjuk memimpin HIMALO sejak 28 Agustus lalu.

“Melalui event ini, kami bermaksud ikut mengenalkan dan mensosialisasikan kembali potensi wisata di pulau Lombok dan Sumbawa. Seperti pantai, gunung dan sebagainya. Kita punya wisata bawah laut di Gili bagi yang hooby diving, punya gunung Rinjani dan Tambora bagi yang senang hiking, dan ada lomba motor internasional di Mandalika dan lain sebagainya,” tambah Karman.

Di tempat yang sama, Ketua Panitia, Lalu Suherman menyampaikan kegiatan ini merupakan inisiatif Himalo, namun tetap dapat dukungan dari Pemprov NTB.

“Kami akan lakukan acara seperti ini akan kami lakukan lagi beberapa waktu ke depan. Akan sering insya Alloh,” tutup Lalu Herman.

Kampanye Wisata bertajuk “Ayo datang ke Lombok & Sumbawa (NTB),” itu diikuti oleh puluhan masyarakat lombok di Jabodetabek. 

Tampak hadir juga Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) NTB Taufik Hidayat, mantan Bupati Lombok Utara TGH. Najmul Akhyar dan mantan Sekjen PB Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Sabolah Al Kalamby.

BACA JUGA: Mandi Safar atau Rebo Bontong di Gili Mengundang Wisatawan

Acara dirangkai dengan jalan santai sepanjang jalan MH Tamrin-Bundaran HI, dan dimeriahkan dengan gong musik Lombok, yaitu Gendang Beleq. (*) 

Saat audiensi dengan PT. ANTAM, Gubernur NTB menyinggung, kalau orang BUMD pasti kerjanya asal-asalan

MATARAM.lombokjournal.com ~ Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc., mengatakan, Ia tidak mau BUMD hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri, sekedar memasukan orang pada kerjasama ini tapi tidak ada cikal bakal technical resources-nya.

“Hal ini harus segera ditindaklanjuti, supaya pemda dan masyarakat tidak hanya jadi penonton saja dengan adanya aset yang cukup baik dan potensi di Lombok ini,” tuturnya pada kesempatan audiensi bersama PT. ANTAM (Aneka Tambang) di Ruang Kerja Gubernur (23/09/22).

BACA JUGA: BUMD di Indonesia Dikelola Direksi Semau-maunya

Lebih lanjut, Bang Zul, sapaan akrab Gubernur NTB menyampaikan, tupoksinya memang nanti PT. ANTAM akan bekerja sama dengan BUMN dan BUMD. 

Dengan potensi yang banyak di Pulau Lombok, pemilihan untuk orang-orang yang akan terlibat dalam kerja sama ini tidak boleh sembarangan.

“Masalah perusahaan tambang ini kita sangat serius, manajernya harus yang expert, karena kelemahannya itu disangka kalau orang BUMD pasti kerjanya asal-asalan,” ujarnya.

Bang Zul berharap pada kerjasama nantinya, PT. ANTAM dapat mencari first class engineer yang pernah bekerja di PT. ANTAM sendiri. Sehingga chemistrynya sudah ada dan memberikan inspirasi agar orang lain juga tertarik untuk belajar pertambangan, metalurgi, dan sebagainya.

“ANTAM itu bukan baru di tempat kami, ANTAM sudah banyak memberikan kontribusi khususnya beasiswa-beasiswa bagi pelajar disini untuk kuliah ke luar negeri, jadi harapan ke depan, juga kerjasama yang ada dapat berjalan dengan baik”, ucap Bang Zul.

Pada kesempatan yang sama, Presiden Direktur PT. ANTAM, Nicholas D. Kanter menyampaikan, audiensi ini sebetulnya masih sangat konfidensial dan isu yang sensitif, Tapi intinya, pihak PT. ANTAM mempunyai interest dan keinginan melihat potensi-potensi pertambangan di Lombok.

BACA JUGA: Pencegahan Korupsi di BUMD, yang Rugi Jangan Dipertahankan

“Audiensinya pertama jelas untuk silahturahmi, kemudian kami juga melihat adanya potensi emas yang baik di Lombok yang ingin kami jajaki bersama-sama,” ungkapnya. ***

Gubedrnur NTB bersyukur atas penunjukan Provinsi NTB sebagai salah satu tuan rumah pelaksanaan Annual International on Islamic Studies (AICIS)

MATARAM.lombokjournal.com ~ Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, menyatakan siap menyukseskan pelaksanaan Annual International on Islamic Studies (AICIS) ke 21 Tahun 2022 yang diselenggarakan di UIN Mataram.

Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur pada saat menerima silahturahim panitia pelaksana AICIS di Ruang Kerja Gubernur, Jumat (23/09/22).

BACA JUGA: BUMD Jangan Jadi Penonton di Daerah Sendiri

“Saya atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sangat bersyukur atas penunjukan sebagai salah satu tuan rumah pelaksanaan AICIS mendatang. Tentu hal ini akan kami maksimalkan persiapannya,” ucapnya.

Bang Zul panggilan akrab Gubernur tak henti-hentinya mengajak agar nantinya para peserta AICIS untuk menikmati keindahan alam Provinsi NTB.

“Ingat ajak mereka keliling NTB, jangan hanya diruangan saja, kita punya banyak keindahan alam, salah satunya Gili Trawangan,” katanya.

Sementara itu, Rektor UIN Mataram, Prof. Dr. H. Masnun Tahir, M.Ag, mengucapkan terimakasih kepada Pemprov NTB yang telah siap membantu persiapan AICIS Tahun 2022 di Mataram kali ini. 

“Terimakasih karena telah menerima kami serta menyatakan siap membantu kami dalam kegitan kali ini. Kami harap Gubernur bisa langsung membuka kegiatan ini pada bulan Oktober nanti,” terangnya.

AICIS 2022 digelar pada 18-20 Oktober  dan diselenggarakan di dua tempat, yakni Lombok dan Bali sebagai  kegitan menyambut G20 pada bulan November nanti.

BACA JUGA: Ibu Negara Kunjungi Stand Dekranasda NTB

Kegiatan tersebut akan diikuti oleh 127 dosen pilihan dari Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri seluruh Indonesia. Ada juga peserta dan pembicara dari luar negeri.

AICIS akan diisi berbagai macam kegiatan akademik yang dapat menginspirasi sarjana Islam dalam melakukan pendekatan kajian keislaman. ***

Dalam Rapat Paripurna DPRD Lombok Utara, seluruh fraksi-fraksi dewan menyatakan setuju atas rancangan perubahan APBD untuk dijadikan Peraturan Daerah

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Rapat Paripurna DPRD KLU terkait persetujuan DPRD terhadap rancangan perubahan APBD Kabupaten Lombok Utara tahun anggaran 2022, dihadiri Bupati Lombok Utara H. Djohan Sjamsu, SH bersama Wakil Bupati Danny Karter Fenrianto R, ST.,M.Eng di Ruang Sidang, Jum’at (23/09/22).

Ridang Paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD KLU Mariadi,S.Ag, dihadiri oleh 22 orang anggota dewan. 

BACA JUGA: Penghargaan Provinsi Terbaik KIP 2022 untuk NTB

Dalam pendapat akhir gabungan Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Lombok Utara yang disampaikan oleh Rusdianto, seluruh fraksi-fraksi dewan menyatakan setuju atas rancangan perubahan APBD untuk dijadikan Peraturan Daerah yang akan dituangkan dalam keputusan DPRD KLU.

Bupati Djohan menyampaikan terimakasih pada pimpinan dan anggota DPRD KLU yang telah memberi masukan dan pemikiran yang konstruktif terhadap rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2022. Baik terhadap komponen pendapatan, belanja, pembiayaan maupun pengawasan pelaksanaannya. 

“Harapan kita bersama manfaat capaian kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan dapat berdampak positif secara langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan Pemda terhadap kepentingan masyarakat,” tuturnya.

Pada rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2022 Pemerintah Daerah mengalami peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan transfer dan lain-lain. Pendapatan daerah merupakan hasil dari keseriusan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menangani dampak pandemi Covid-19.

Hal ini menjadi momentum awal dalam pemulihan ekonomi, sebagaimana tertuang dalam tema Kemerdekaan RI ke 77.

“Pemda terus bersinergi bersama multi stakeholder dalam rangka mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan melakukan penyesuaian terhadap beberapa kebijakan belanja,” katanya.

Pemulihan sektor pemukiman, sektor infrastruktur serta sektor ekonomi dengan yang diharapkan  dapat menjamin tersedianya pemenuhan pelayanan dasar, ketahanan pangan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang berkualitas.

BACA JUGA: Mandi Safar atau Rebo Bontong di Gili Mengundang Wisatawan

Usaha bersama dalam proses penyusunan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2022 ini dapat kita sepakati secara tepat waktu,” tuturnya.

Hadir pula Ketua DPRD KLU Artadi, S.Sos, Wakil Ketua I H.Burhan M.Nur SH, Wakil Ketua II DPRD Mariadi S.Ag, Perwakilan Anggota Forkopimda KLU, para Staf Ahli bupati, Asisten Setda, Kepala PD, serta undangan lainnya.

Penandatangan Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD Tahun 2023

Dalam kesempatan sama, Bupati Lombok Utara H.Djohan Sjamsu, SH bersama seluruh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KLU juga menandatangani Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD Tahun 2023 di tempat yang sama.

Sebelum penandatanganan terlebih dahulu Badan Anggaran DPRD KLU melaporkan Rancangan KUA PPAS APBD Tahun 2023 yang disampaikan oleh juru bicara badan anggaran Raden Nyakradi S.Pd.

Dalam laporannya disampaikan, berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Tahun Anggaran 2023 dapat disepakati untuk dituangkan dalam Nota Kesepakatan KUA PPAS Tahun Anggaran 2023.

BACA JUGA: Bimtek Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Event

Badan anggaran DRPD KLU mengharapkan Pemerintah Daerah melakukan perbaikan dari sisi kebijakan pendapatan, belanja, pembiayaan serta prioritas serta plafon anggaran. Khususnya terkait komposisi antar kelompok belanja dan jenis belanja agar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, RPMJD 2021- 2026 dan RKPD Tahun 2023.***