Adanya penyelenggaraan event WSBK di Sirkuit Mandalika memberi keuntungan besar bagi UMKM termasuk pedagang kreatif lapangan (PKL)
LOTENG.lombokjournal.com ~ Eksternalisasi WSBK banyak dirasakan manfaatnya bagi UMKM NTB, selain 400 lebih UMKM yang berada di area sirkuit juga berada di sepanjang jalan menuju Mandalika.
Penataan lokasi di luar area sirkuit dilakukan bersama satuan Polisi Pamong Praja NTB. Menurut Kasat Pol PP NTB, Najamudin Amy, pihaknya telah melakukan edukasi dan penataan kepada pedagang kreatif lapangan (PKL), Minggu (13/12/22).
“Kami sudah meminta anggota untuk mengedukasi PKL dengan ramah dan penataan untuk tetap menjaga nilai estetik, agar tidak menggangu pengguna jalan lain. Kolaborasi kami dengan Pol PP Lombok tengah selama 3 hari ini tentunya dengan pendekatan humanis dan simpatik. Saya juga mengajak anggota juga belanja langsung di PKL ini, souvenir khas Mandalika berupa topi, baju, gelang, tas dan lain-lain,” tutur Najm
Selain, itu UMKM di area sirkuit meraup keuntungan yang luar biasa dan bertambah di hari ke tiga, karena pengunjung lebih banyak, dan banyak produk lokal terjual termasuk kerajinan lokal lainnya.
Hal tersebut di sampaikan oleh UMKM UD. Rinjani Lombok, yang menjual produk kopi lokal (Kopi Sembalun, Rinjani dan Kopi Tambora) dan berbagai jenis minuman dan jajanan khas Lombok lainya.
“Hari pertama sampai hari ke tiga ini peningkatan penjualan semakin banyak, WSBK ini luar biasa, terimakasih Dinas Koperasi, Pak Gubernur NTB,” ucap Ibu Hj. Nurwahdani. ***
Rakor P3PD, Merumuskan Kebijakan Pembangunan Desa
Kegiatan rakor Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) mengevaluasi otonomi penggunaan dana desa
SENGGIGI.lombokjournal.com ~ Pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa dari anggaran Pemerintah Pusat adalah salah satu pembahasan menarik untuk merumuskan kebijakan baru pembangunan desa, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
Hal itu dikatakan Sekretaris Daerah Nusa Tenggara Barat, HL Gita Ariadi saat membuka Rapat Koordinasi Daerah Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) di Hotel Merumatta, Senggigi, Lobar, Rabu (09/11/22),
“Kegiatan ini harus dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa dan Pemerintah Pusat untuk mengevaluasi otonomi penggunaan Dana Desa bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Miq Gita.
Dikatakannya, semangat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa harus menjembatani kesenjangan pemahaman antara pusat dan desa dalam hal keleluasaan menentukan peruntukan Dana Desa bagi pembangunan tiap desa.
Pemerintah Provinsi mendorong dan mengapresiasi kegiatan ini agar masyarakat desa dapat membangun lebih agresif, sesuai pula dengan kebutuhan dan keinginan masyarakatnya.
Rakor P3PD dihadiri Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial, Mustikori Indrijatiningrum Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) RI.
Ia mengatakan, sejak delapan tahun lalu pelaksanaan UU 6/ 2014, Pemerintah Pusat telah menggelontorkan anggaran 468 triliun bagi 74.940 desa hingga tahun ini.
“Manajemen pemerintah desa secara substansi diserahkan penuh dan mandiri kepada desa,” ujarnya.
Namun demikian, rapat koordinasi kali ini yang dilaksanakan selama tiga hari melibatkan 80 orang peserta se NTB yang terdiri dari Camat, Kepala Desa dan Pendamping Desa diharapkan dapat menghasilkan masukan dan evaluasibagi kebijakan baru tentang desa sebagai rekomendasi dalam RPJMN.
Hadir pula dalam kegiatan tersebut stakeholder lintas sektor diantaranya, pemerintah kabupaten, dinas dan lembaga terkait serta akademisi untuk merumuskan rekomendasi.***
Pancasila Jangan Hanya Dihafal, Harus Diimplementasikan
Rachmat Hidayat Gelar Sosialisasi 4 Pilar MPR RI di Kantor DPD PDIP NTB, Ingatkan arti luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari
MATARAM.lombokjournal.com ~ Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, H Rachmat Hidayat kembali melakukan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Pulau Lombok.
Kali ini, kegiatan untuk menumbuhkembangkan pemahaman perihak empat pilar berbangsa dan bernegara tersebut, diadakan oleh Sekretariat MPR RI di Kantor DPD PDIP NTB pada Rabu, (09/11/22).
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga, Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi, Sekretariat Jenderal MPR RI Endang Lestari, S.Sos.
Hadir pula Sekretaris DPD PDIP NTB Lalu Budi Suryata, seluruh Ketua DPC PDIP se-Pulau Lombok.
Di antaranya Ketua DPC PDIP Kota Mataram Made Slamet, Ketua DPC PDIP KLU Raden Raden Milling, Ketua DPC PDIP Lombok Barat H. Lalu Muhammad Ismail, Ketua DPC PDIP Lombok Tengah Suhaimi, Ketua DPC PDIP Lombok Timur Ahmad Sukro.
Sosialisasi empat pilar kebangsaan memiliki urgensi tentang pentingnya Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika.
Di hadapan ratusan kader DPD PDIP NTB, Haji Rachmat Hidayat menegaskan, implementasi penerapan empat pilar kebangsaan itu akan menjadi kunci pedoman dalam membangun karakter bangsa.
Politisi kharismatik NTB itu menegaskan agar Pancasila tidak hanya dihafal, melainkan juga diimplementasikan.
“Yang paling penting itu dilaksanakan. Tidak hanya sekadar diucapkan dan dihafal. Pancasila hanya ada di Indonesia, itu hebatnya. Jangan hanya debat-debat, tinggal laksanakan. Tolong dicamkan baik, diperhatikan baik-baik, kemudian diimplementasikan,” ucapnya.
Kader-kader PDIP harus menjadikan Pancasila sebagai bintang perjuangan dalam bertindak dan bersikap.
“Implementasi itu, menjadi satu ikatan yang tidak bisa dipisahkan. Ketuhanan itu adalah segala-galanya. Disitu, Pancasila harus dipratekkan dalam kehidupan nyata dan keseharian, termasuk dengan alam semesta kita,” tegas Rachmat.
Ketua DPD PDI Perjuangan NTB itu mendaku, untuk mencapai hal tersebut, sosialisasi harus dilakukan secara rutin dan berkelanjutan.
Dengan begitu siapa pun tidak akan mudah terpengaruh oleh hal-hal buruk, seperti terorisme dan radikalisme.
“Yang pasti, prinsip di mana bumi dipijak disitu langit dijunjung, juga kemanusiaan itu memanusiakan manusia. Inilah maksud persatuan itu jangan ada pecah belah. Maka, membangun karakter bangsa itu tidak ada habisnya, disitu kita penting untuk saling menghargai. Itulah makna implementasi pembangunan karakter akan terus berlanjut sepanjang zaman. Oleh sebab itu, pendekatan yang berbeda diperlukan untuk menghadapi perubahan,” jelas Rachmat.
Dalam sosialisasi yang dihadiri pengurus dan ratusan kader PDI Perjuangan NTB itu, menghadirkan narasumber yakni, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Mataram (Unram), Prof. Dr. H. Gatot Dwi Hendro Wibowo dan dan Pengajar Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) Universitas Budi Luhur Jakarta, Dr. Hakam Ali Niazi.
Dalam pemaparannya Prof. Dr. H. Gatot Dwi Hendro Wibowo menyampaikan pentingnya “Internaliasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari”.
Kaprodi S3 Fakultas Hukum Unram itu melihat ada hubungan yang tidak terpisahkan antara Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhineka Tunggal Ika.
Pancasila adalah landasan ideologi bangsa, alat pemersatu bangsa, sekaligus sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia.
“Menjaga dan merawat Pancasila itu, bukan hanya dengan dihafalkan tapi harus di ejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini karena Pancasila sesuai kata bung Karno diambil dari jiwa bangsa,” tegas dia.
Prof Gatot mendaku, kristalisasi Pancasila dan UUD 1954 itu, tercermin dalam pluralisme warganya. Kata dia, dalam ajaran agama Islam, terkandung makna bahwa keberagaman itu adalah sebuah rahmat.
Untuk itu, sebagai sebuah entitas bangsa plural, tentunya jika ada pihak-pihak tertentu yang menjadikan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) sebagai isu komoditas politik. Tentunya, kader PDI Perjuangan diharapkan tidak kepancing pada hal itu.
“Kita ini bukan negara agama, pendekatan kita sudah jelas adalah Pancasila. Maka, keberagaman sebagai sebuah fakta historis harus kita dudukan pada porsinya. Yakni, agama itu, adalah spirit. Jadi siapapun enggak boleh lagi melakukan praktik mengkonfrontasi, antara agama dan Pancasila,” ujarnya.
Ia mengajak kader PDI Perjuangan serta warga NTB, agar tidak lagi mau terpengaruh pada sifat-sifat yang mengkonfrontasi antara agama dan Pancasila.
Sebab, NKRI adalah tempat warga berhimpun untuk menyatukan persepsi dan gagasan untuk terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika.
Karena itu, pilihan idiologi Pancasila yang sudah dirumuskan oleh para pendiri bangsa Indonesia, sudah sangat komplit dan sangat brilian dalam mengatur berbagai sendiri kehidupan warganya.
Salah satunya, pada rumusan Sila Pertama, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa. Itu artinya, bangsa Indonesia, sudah sangat yakin pada Tuhan.
“Semua agama di negara Indonesia tak hanya Islam, menyakini adanya Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, kalau saya ibaratkan itu, NKRI itu, adalah sebuah kapal besar. Maka, jangan sampai ada yang berani coba-coba melobanginya. Sebab, jika sampai ada yang melobangi, tentu kapal besar itu akan bocor dan oleng,” papar Prof Gatot.
Ia berharap para kader PDIP NTB di bawah komando H. Rachmat Hidayat, agar tak henti terus merawat dan menjaga keutuhan NKRI dari jeratan para pihak yang ingin melunturkan rasa nasionalisme warga Indonesia.
“Tantangan kita semua, termasuk kader PDI Perjuangan adalah melawan para pihak yang ingin terus melunturkan asa nasionalisme. Yang pasti, kegiatan kayak sekarang ini adalah upaya kita untuk terus memberikan pemahaman bahwa idiologi Pancasila, harus terus digelorakan karena Pancasila merupakan cara pandang bangsa yang sudah utuh dengan spirit terkandung didalamnya, adalah mengatur segala lini kehidupan warganya,” jelas Prof Gatot.
Terakhir, ia memuji kiprah Anggota DPR RI H. Rachmat dan partainya yang dianggap konsisten dalam menjaga pondasi bangsa, yakni Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia(NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika selama ini.(*)
NTB Net Zero Emission 2050 Sudah On The Track
Kadis LHK Julmansyah menjelaskan, bauran energi NTB saat ini baru 19 persen di atas rata-rata nasional
MATARAM.lombokjournal.com ~ Komitmen NTB dalam mewujudkan Net Zero Emission (Nol Emisi Karbon) di tahun 2050 sudah berada pada trek yang benar.
Artinya Provinsi NTB kini telah memulai satu langkah pertama menuju perjalanan panjangnya.
Hal tersebut disampaikan Julmansyah, S.Hut., M.A.P, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB setelah kembali dalam perjalanan dinasnya mendampingi Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah untuk melakukan Study Trip Energi Terbarukan ke Denmark.
“Bauran energi NTB saat ini baru 19 persen di atas rata-rata nasional, sementara di Samsø Denmark sudah 70 persen. Denmark sudah bekerja serius sejak 25 tahun lalu. Artinya upaya Pemprov NTB untuk mendorong Energi Baru dan Terbarukan (EBT) sudah on the track. Apalagi PLN telah mulai cofiring di dua PLTU nya yakni PLTU Jeranjang dan PLTU Kertasari KSB,” katanya di Mataram, Minggu (06/11/22).
Ia pun menjelaskan, untuk mewujudkan NTB Net Zero Emission 2050 dan Indonesia Net Zero Emission 2060, perlu adanya kolaborasi, kerja keras dan konsistensi seluruh pihak. Dan tetap konsisten untuk tidak bergantung pada penggunaan energi fosil.
“NTB saat ini sudah mulai started with a single step (mulai dengan satu langkah pertama). Butuh kolaborasi dan kerja keras serta konsistensi agar kita tidak bergantung pada energi fosil, untuk NTB Net Zero Emisi 2050 dan Indonesia Net Zero Emisi 2060,” jelas Julmansyah.
Selain mengunjungi Kota Samsø untuk melihat dan belajar mengenai energi terbarukan, rombongan study trip dari dua Provinsi tersebut juga turut berkunjung ke Kota Bornholm. Tujuannya mempelajari energi hijau serta bagaimana pengelolahan sampah di kota tersebut.***
Wagub NTB Kunjungi Energy Academy di Denmark
Wagub NTB melakukan study trip energi terbarukan di Pulau Samsø untuk pelajari transisi energi
DENMARK.lombokjournal.com ~ Wagub NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menyampaikan bahwa begitu tiba di Pulau Samsø, tanda-tanda transisi energi terbarukan telah nampak dengan pemandangan 10 turbin angin lepas pantai sejajar yang memanjang ke selatan pulau.
Hal tersebut disampaikan Ummi Rohmi, sapaannya, saat memimpin delegasi Provinsi NTB mengunjungi Energy Academy di Pulau Samsø, Denmark, Kamis (03/11/22).
“Pulau Samsø memiliki karakteristik yang sama dengan Provinsi NTB, dimana masyarakatnya berbasis agraris”, tuturnya.
Lebih lanjut, Ummi Rohmi menambahkan, saat ini capaian bauran energi di NTB mencapai 19 persen, dan upaya yang dilakukan sudah on the track.
Pelaksanaan transisi energi dilakukan dengan menyesuaikan potensi dan melibatkan warga setempat.
Di sisi lain, edukasi berperan penting untuk menyamakan pemahaman dan meyakinkan semua pihak terkait manfaat energi terbarukan baik dari aspek ekonomi maupun lingkungan. Pertumbuhan ekonomi dapat diraih tanpa harus mengorbankan kelestarian lingkungan.
“Tentunya tidak mudah untuk memulai transisi energi di Pulau Samsø,” tutur Søren Harmensen, salah satu mantan Profesor Studi Lingkungan yang menonjol karena antusiasme dan dedikasinya terhadap energi terbarukan.
Dijelaskan, awal tahun 1970an merupakan tantangan utama untuk meyakinkan penduduk pulau yang sebagian besar enggan dan terpecah konflik kepentingan.
Ditunjuk sebagai manajer proyek, Ia mengadakan pertemuan informal yang dihadiri oleh sebagian besar warga dan berdasarkan argumen ekonominya, Ia berhasil meyakinkan penduduk tentang manfaat energi terbarukan.
Menurut, Søren Harmensen, pendekatan dari bawah ke atas (bottom up) sangat penting dan tidak seharusnya Pemerintah atau perusahaan memaksakan teknologi kepada warga. Pendekatan sosial jauh lebih baik daripada teknologi.
Saat ini, Pulau Samsø telah menghasilkan sekitar 140 persen listrik jauh melebihi kebutuhannya. Kelebihannya dapat diekspor ke daratan lain di Denmark.
Sekitar 70 persen kebutuhan minyak bumi untuk kebutuhan air panas warga sudah digantikan oleh kayu (woodchips), jerami dan surya.
Secara internasional, Pulau Samsø juga dikenal sebagai pulau energi berkelanjutan dan pusat studiyang telah dikunjungi oleh banyak delegasi dari seluruh dunia. ***
Bang Zul Ingatkan, Perhatikan Kehidupan Anak Yatim Piatu
Gubernur NTB yang disapa Bang Zul mengingatkan, jangan sampai anak-anak yang kehilangan orang tuanya tidak memperoleh pendidikan
LOTENG.lombokjournal.com ~ Gubernur NTB, Zulkieflimansyah mengingatkan agar memperhatikan pendidikan dan kehidupan anak-anak yatim yang ditinggal kedua orangtuanya.
Bang Zul bersama istri
“Jangan sampai, anak-anak kita karena kehilangan orang tuanya tidak memperoleh pendidikan dan kehidupan sebagimana mestinya,” pesan Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah.
Pesan itu disampaikan Bang Zul saat menghadiri Haflah Hauliyah 33 tahun Almaghfurullah TGH. Muhammad Fadil Thohir.
Sekaligus memperingati 63 tahun berdirinya Ponpes Sosial (Ponpesos) Atthohiriyah Alfadliyah, di Majelis Ponpesos Yatofa Bodak, Lombok Tengah, Senin (07/11/22).
Bang Zul sapaan akrab Gubernur NTB ini menyampaikan, semua orang memiliki kesempatan yang sama seperti yang dicontohkan Pimpinan Ponpesos Atthohiriyah Alfadliyah Bodak dengan pemberian santunan kepada anak yatim piatu.
Melihat senyuman mereka bisa dirasakan sebagai bentuk kepedulian antar sesama.
Pada kesempatan yang sama Pimpinan Ponpesos Atthohiriyah Alfadliyah Bodaq, Lombok Tengah , TGH. Padli Fadil Tahir berpesan kepada anak yatim piatu agar santunan yang diterimanya bisa dipergunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Tidak diperkenankan menggunakan santunan itu untuk membeli Handphone.
“Tidak boleh untuk beli HP. Gunakan untuk beli beras atau yang lebih bermanfaat lagi,” pesannya.
Hadir pada kesempatan itu, Karo Kesra Setda NTB, Karo Hukum, Pimpinan Baznas, Bupati Lombok Tengah, Wakil Bupati serta mantan Bupati Lombok Tengah Suhaili dan serta tamu undangan lainnya. ***
Gubernur NTB Buka Acara IDSECCONF 2022
Kata Gubernur NTB, kita belajar meloncat di industri Tekhnologi Informasi
MATARAM.lombokjournal.com ~ Gubernur NTB, Zulkieflimansyah menyampaikan, industrialisasi adalah keberanian untuk berpikir sedikit berbeda dari kebiasaan.
Menurutnya, perjalanan panjang harus dimulai dengan langkah pertama, harus punya keberanian melakukan terobosan-terobosan awal.
“Kita beruntung hari ini ada yang punya keberanian mendeskripsikan tentang IT Security. Karena di antara banyak industri, salah satu yang memungkinkan kita belajar meloncat walaupun startingnya belakangan, adalah industri Information Technology,” tutur Bang Zul, sapaannya.
Ia menyampaikan itu saat menyampaikan sampaikan dalam acara Indonesia IT Security Conference (IDSECCONF) 2022, di Hotel Lombok Raya, Sabtu (05/11/22).
“Walaupun kita berada di negara berkembang, di desa-desa tertinggal, IT (Information and Technology) memungkinkan kita belajar bersama, bahkan lebih unggul dari negara-negara maju,” tambahnya.
Bang Zul juga menegaskan, anak-anak NTB more than capable. NTB punya talent yang luar biasa untuk belajar IT.
Ia berharap panitia dapat lebih lama berinteraksi dengan masyarakat di NTB, juga dapat berkunjung ke kampus swasta, SMK, hingga ke pondok-pondok pesantren.
“orang-orang bertalenta seperti ini banyak di tempat kami, tingal dipoles, maka kita akan melihat berlian itu berjuang menghasilkan kemilau yang gemilang untuk kita semua,” katanya.
Acara ini diselenggarakan oleh Komite IDSECCONF yang beranggotakan individu-individu independen yang terlibat di berbagai komunitas hacking dan keamanan informasi bersama Kementerian KOMINFO bekerja sama dengan organisasi Nahdlatul Wathan (NW), bertujuan untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat umum dan pelajar mengenai isu-isu keamanan teknologi informasiterbaru. ***
IDSECCONF 2022 Berlangsung di Lombok, NTB
Kegiatan IDSECCONF yang sudah masuk tahun kelimabelas ini diikuti 396 peserta personal maupun corporate termasuk dari luar daerah
MATARAM.lombokjournal.com ~Indonesia IT Security Conference atau IDSECCONF mulai digelar hari ini di Hotel Lombok Raya, Sabtu (05/11/22) dibuka Gubernur Nusa Tenggara Barat, H Zulkieflimansyah.
Ia menyampaikan itu saat menerima panitia lokal IDSECCONF 2022 di Pendopo Gubernur, Jumat (04/11/22).
Kegiatan ini telah diselengarakan sejak tahun 2008 yang bertujuan memberikan pencerahan ke khalayak umum, pelajar, mahasiswa, maupun kalangan IT Security professional, khususnya mengenai berbagai isu-isu keamanan teknologi informasi terbaru.
“Keamanan teknologi ini sangat penting namun di NTB masih sangat kurang peminatnya,” jelas Jon Fitriyadi, penyelenggara lokal Lombok.
IDSECCONF tahun kelimabelas ini diikuti 396 peserta personal maupun corporate juga dari luar daerah.
Pada tahun ini, IDSECCONF yang bekerjasama dengan organisasi Nahdlatul Wathan akan dilaksanakan secara offline dan bertempat di Lombok, Mataram, Nusa Tenggara Barat, pada tanggal 5-6 November 2022 dengan tema Blockchain dan Cloud Security.
Kegiatan IDSECCONF yang berfokus pada masalah Teknologi Informasi, khususnya Keamanan Teknologi Informasi dan temu komunitas ini diisi dengan seminar selama 2 hari, dengan 1 orang Keynote Speaker dan 8 orang pembicara.
Selain itu, terdapat 2 buah Diskusi Panel dan kompetisi hacking: Capture The Flag (CTF) yang berjalan offline secara bersamaan dengan seminar.
IDSECCONF adalah kegiatan tahunan yang pertama kali diselenggarakan pada tahun 2008 atas kerjasama Komite IDSECCONF dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (KEMKOMINFO), kemudian pernah bekerjasama dengan APJII, LSN, BSSN serta berbagai pihak terkait, yang bertujuan untuk memberikan pencerahan ke khalayak umum, pelajar, mahasiswa, maupun kalangan penggiat IT security dan profesional, khususnya mengenai berbagai isu-isu keamanan teknologi informasi terbaru. ***
Gubernur Bang Zul Kunjungi Warga BTN Rembige, Mataram
Gubernur NTB, Bang Zul rajin mengunjungi masyarakat di seluruh kabupaten kota di NTB, meski harus berkunjung di banyak daerah terpencil
MATARAM.lombokjournal.com ~Menyapa dan menyambangi masyarakat menjadi kebiasaan bagi Gubernur NTB,. Zulkieflimansyah sejak dilantik sebagai pemimpin daerah.
Menurut Bang Zul sapaan akrab Gubernur NTB, masyarakat sangat merindukan kehadiran pemimpinnya.
Bukan hanya masyarakat, bahkan banyak tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemuda yang memintanya menyapa dan mengunjungi masyarakatnya.
Karena itu, setelah dilantik menjadi Gubernur NTB, Bang Zul rajin mengunjungi masyarakat Desa dan Dusun di seluruh kabupaten kota di NTB, meski harus berkunjung di banyak daerah-daerah terpencil.
Hal tersebut disampaikan Gubernur NTB pada tausyiah di BTN Rembige, Kamis (03/11/22).
“Di NTB banyak sekali daerah-daerah terpencil, namun dapat menyapa dan mengunjungi masyarakat merupakan kebahagian tersendiri, karena dapat bersilaturahim dan melihat langsung kondisi masyarakat,” katanya.
Di Masjid Al Ikhlas BTN Rembige dalam Tausyiahnya setelah mengimami sholat Magrib berjamah, Gubernur NTB mengajak masyarakat untuk bersyukur dan menghargai waktu, “Patut disyukuri, Rembige ini terlihat makmur, masjidnya indah dan cantik, menarik juga jamaahnya ramai dapat memakmurkan masjid. Alhamdulillah,” ucap Gubernur NTB.
“Jangan lupa bersyukur, dan jangan sampai lalai bersyukur kepada Allah SWT. Pandai-pandailah bersyukur karena Allah akan menambahkan nikmatNya bagi orang-orang bersyukur itu,” katanya.
Selain itu, Gubernur NTB menjelaskan pentingnya waktu, sebagaimana dijelaskannya dalam salah satu surah Al-‘Asr (Demi Waktu), Gubernur NTB juga mengajak masyarakat untuk senantiasa menghargai waktu.
“Demi Masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Surahnya pendek tapi maknanya sangat luas, bagimana menghargai waktu, melakukan perbuatan baik, mengerjakan amal sholeh, dan menasehati untuk kesabaran,” nasehat Bang Zul untuk warga BTN Rembige.
Bang Zul menyampaikan niatnya untuk tetap bersilaturahim memenuhi undangan masyarakat dimana saja berada, baik di kota, luar kota maupun di pelosok, karena itu janjinya untuk tetap mengunjungi dan menyapa masyarakatnya.
“Insya Allah, saya akan tetap silaturahim dan akan berusaha untuk memenuhi undangan dari masyarakat NTB, bahkan sampai ke pulau, desa dan dusun terpencil di NTB,” katanya.
Kehadiran Gubernur NTB disambut dengan penuh keramahan dan gembira oleh masyrakat lingkungan BTN Rembiga, hal ini terlihat H.Kasdiono Tokoh masyarakat setempat memimpin sambutan dan bersalam-salaman untuk kehadiran Gubernur NTB.
Usai tausyiah singkatnya Bang Zul memberikan bantuan yang diterima langsung H. Ahmad Hadi Takmir Masjid Al Ikhlas BTN Rembiga berupa bantuan sejumlah dana, dan 5 Box Mushaf Nusa Tenggara Barat berisi 50 Al.Quran.
Ikut mendampingi pada acara silaturahim ke Masjid Al. Ikhlas ini Kepala Biro Kesra, Karo Administrasi Pimpinan Pimpinan, Kadis PMPD & Dukcapil, Kadis Dikbud, Kadis Koperasi & UMKM, Karo Pemerintahan, Pimpinan Baznas NTB dan Bank NTB syariah serta pejabat lainnya yang ikut dalam rombongan.***
Dam Mujur Murni untuk Kesejahteraan Petani Lombok
Tak ada politisasi terkait pembangunan Dam Mujur, HBK tak akan surut kawal penuh pembangunan dam Mujur demi petani Lombok
MATARAM,lombokjournal.com ~ Pembangunan Dam Mujur di Kabupaten Lombok Tengah kini sedang bersiap memasuki tahapan Rencana Aksi Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali Warga Terdampak atau Land Acquistion and Resetlement Action Plan (LARAP).
Namun, di tengah proses yang sangat penting tersebut, justru ada pihak-pihak yang berusaha memancing di air keruh.
Mereka menyebarkan kabarbahwa pembagunan Dam Mujur ini adalah intrik politik belaka.
Sebagai pihak yang berada di garis depan dalam memperjuangkan pembangunan Dam Mujur, anggota DPR RI dari Dapil NTB 2/P. Lombok ini, H. Bambang Kristiono, SE (HBK) angkat bicara terkait ulah pihak-pihak yang tak bertanggung jawab tersebut.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI ini menegaskan, bahwa pembangunan Dam Mujur sangat jauh dari intrik politisasi.
“Tidak ada politisasi dalam pembangunan kembali Dam Mujur ini. Pertarungan politik itu adalah hajatan lima tahunan. Sebelum dan sesudah gelaran hajatan Pemilu tersebut, adalah waktu bagi anggota DPR RI untuk bekerja keras buat rakyat, memperjuangkan aspirasi rakyat,” tandas HBK, Rabu (26/10/22).
Adanya potongan Video yang menuding pembangunan Dam Mujur ini sebagai intrik politik yang beredar di tengah-tengah masyarakat melalui aplikasi perpesanan.
Dalam video tersebut, secara terang-terangan, Partai Gerindra di mana HBK berkhidmat, dituding hanya menunggangi, memanfaatkan pembangunan Dam Mujur ini hanya untuk kepentingan politik sesaat.
HBK menegaskan, jika pun dirinya kini berada di garis yang paling depan untuk memperjuangkan pembangunan Dam Mujur yang telah tertunda lebih dari 40 tahun ini, sepenuhnya hal itu dilakukannya sebagai wujud ikhtiar dirinya dalam memenuhi salah satu janji kampanyenya pada Pemilu 2019 lalu, dimana HBK ingin mensejahterakan dan meningkatkan taraf hidup para petani di P. Lombok.
Karena itu, HBK memastikan bahwa pembangunan Dam Mujur ini murni untuk kepentingan para petani di Pulau Seribu Masjid.
Dengan daya tampung air hingga 23,03 juta meter kubik dan panjang tubuh bendungan hingga 2,8 kilometer, Dam Mujur setelah beroperasi, dipercaya akan mampu mengairi sedikitnya 6.181 hektare lahan pertanian.
Jika kini lahan-lahan pertanian tersebut hanya satu kali panen dalam setahun, nantinya dengan keberadaan Dam Mujur, para petani pemilik lahan bisa panen tiga kali setahun.
Selain itu, kata HBK, keberadaan Dam Mujur juga akan memberikan jaminan dan kepastian tersedianya air baku buat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika ,di wilayah selatan Kabupaten Lombok Tengah yang dikenal sebagai daerah kering.
Kawasan yang di dalamnya terdapat sirkuit MotoGP ini adalah destinasi pariwisata super prioritas nasional, yang harus dijaga keberlangsungannya.
“KEK Mandalika harus sukses, karena dampak positifnya bagi peningkatan perekonomian dan pariwisata P. Lombok. KEK Mandalika jangan sampai ada masalah di kemudian hari karena keterbatasan air baku mengingat keberadaannya di daerah kering,” tandas HBK.
Di lain sisi, keberadaan Dam Mujur juga bisa menjadi sumber energi baru dan terbarukan yang akan menjamin pasokan energi bagi KEK Mandalika dan kawasan-kawasan lainnya di Gumi Tatas Tuhu Trasna.
Dan yang tidak kalah penting, kata HBK, keberadaan Dam Mujur juga kelak akan mampu memberikan dan meningkatkan kekayaan (welth) para pemilik lahan di sekitaran bendungan tersebut.
Setelah bendungan selesai dibangun, maka harga tanah di sekitaran bendungan akan melonjak tinggi, sehingga, kekayaan para pemilik lahanpun dengan sendirinya akan meningkat drastis pula.
“Tolong sekarang dicek harga tanah di sekitaran Bendungan Meninting, harganya sudah mirip-mirip dengan harga tanah yang ada di Kota Mataram”, kata HBK meyakinkan.
Oleh karena itu, HBK menegaskan, proyek pembangunan Dam Mujur ini diperjuangkan oleh Ia dan teman-temannya, semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup para petani di P. Lombok.
Bukan untuk kepentingan Partai Gerindra, apalagi kepentingan diri pribadinya.
“Kalau hanya untuk kembali berangkat ke Senayan, in syaa Allah tanpa Dam Mujur sekalipun masih ada ikhtiar-ikhtiar lain yang bisa kita lakukan.
Kebetulan saja, yang mendengarkan aspirasi masyarakat dan yang memperjuangkannya di Pemerintah Pusat ini adalah anggota DPR RI dari Partai Gerindra,” imbuh HBK.
Beredarnya kemunculan video yang menyudutkan dirinya dan Partai Gerindra tersebut, HBK memastikan bahwa hal itu tidak akan pernah menyurutkan tekad dan langkah dirinya bersama Partai Gerindra untuk memperjuangkan pembangunan Dam Mujur ini.
Dengan tegas tokoh kharismatik Bumi Gora ini menyampaikan,dirinya merasa bangga, dan memberi apresiasi atas perjuangan dan kerja keras Pemkab Lombok Tengah yang dipimpin kadernya, telah berhasil meyakinkan tokoh-tokoh maupun masyarakat terdampak tentang kelanjutan proyek Dam Mujur ini.
“Saya meyakini, Dam Mujur ini akan banyak membawa faedah dan manfaat bagi para petani di P. Lombok. Saya berjanji akan fokus, dan bekerja untuk mengantarkan terwujudnya pembanguan Dam Mujur ini sebagaimana yang telah dicita-citakan dan diharap-harapkan realisasinya oleh para petani di P. Lombok selama ini,” tandas HBK.
Setelah sempat tertunda, kegiatan LARAP Dam Mujur akan mulai dilakukan pada bulan Oktober ini. Sebelumnya, Pemkab Loteng dengan masyarakat terdampak telah mencapai kata mufakat untuk kelanjutan proses LARAP.
Nantinya, setelah proses LARAP yang dilakukan Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I dan Pemkab Loteng tsb tuntas dilaksanakan, maka akan dilanjutkan dengan proses pembebasan lahan.
Dengan begitu, Pemerintah Pusat akan siap mengangarkan konstruksi pembangunan Dam Mujur melalui APBN di Kementerian Pekerjaan Umum (PUPR).***
