Pengabaian pengasuhan yang berbasis hak anak dalam mendidik dan melindungi masih banyak dilakukan orang tua

LombokJournal.com ~ Anak-anak mempunyai hak mendapatkan pola asuh yang baik. 

Ketika orang tua tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya maka tanggung jawab tersebut beralih, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengacu kepentingan terbaik bagi anak.

Penting menerapkan pengasuhan berbasis hak anak dalam mendidik, merawat, dan memberikan perlidungan terhadap anak. 

BACA JUGA: Angka Kematian Ibu dan Anak di NTB Menurun

Pengasuhan berbasis hak anak merupakan upaya berbasis hak anak untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan keberlanjutan demi kepentigan terbaik bagi anak. 

Hak setiap anak adalah tanggung jawab bagi negara, keluarga, dan orang tua, hak dari setiap anak harus terpenuhi.

Namun faktanya, masih banyak para orang tua melakukan pengabaian pengasuhan terhadap hak anak. Antara lain kasus demi konten anak-anak tiba-tiba memberhentikan truk bermuatan pasir yang melintas.

Atau ada kasus lain, ada Ibu yang mengunggah cuplikan video anaknya naik jetski tanpa menggunakan jaket pelampung, dan hanya digendong dengan satu tangan oleh ayahnya yang juga mengendarai jetski.

Termasuk kasus penculikan seorang anak perempuan berumur 9 tahun, yang diculik sejak awal Desember 2022 lalu di Jakarta Pusat.

Di Indonesia, dilansir dari laman Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), 4 dari 100 anak usia dini pernah mendapatkan pengasuhan tidak layak (Profil Anak Usia Dini, 2021).

Persentase anak usia dini yang pernah mendapatkan pengasuhan tidak layak yaitu sekitar 3,73 persen di tahun 2018, dan menurun menjadi 3,64 persen di tahun 2020. 

Dalam Indeks Perlindungan Anak, Indonesia memiliki target 2024 sebesar 3,47 persen.

Upaya percepatan penurunan persentase balita dengan pengasuhan tidak layak di Indonesia, maka diperlukan suatu strategi khusus.

Pemerintah dalam RPJMN telah menetapkan indikator presentase Balita dengan Pengasuhan Tidak Layak, dan juga telah ditetapkan dalam Renstra Kemen PPPA serta tertuang dalam arahan prioritas Presiden dalam Peran Ibu dan Keluarga dalam Pendidikan dan Pengasuhan Anak.

Plt. Deputi Pemenuhan Hak Anak, Rini Handayani menyampaikan, KemenPPPA merupakan leading sector pengasuhan berbasis hak anak. Khususnya dalam pencegahan dengan meningkatkan kualitas hidup anak, agar terjaga dalam kelekatan dan menjaga keterpisahan dengan orang tua.

Perubahan perilaku orangtua

KemenPPPA memiliki penguatan layanan 257 Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang melakukan edukasi dan kosultasi konseling pengasuhan ke keluarga yang dilakukan oleh konselor dan psikolog.

Juga melalui penguatan Forum Anak 2-Pelopor dan Pelapor (2P) dengan mengedukasi teman sebaya, serta melalui peran serta masyarakat dalam Rumah Ibadah Ramah Anak.

Tempat Ibadah juga dapat melakukan fungsi pengasuhan untuk penguatan bagi orang tua di keluarga. 

Harapannya ke depan seluruh sektor terkait dan pelibatan lembaga masyarakat melakukan pengembangan dan penguatan kualitas pemenuhan hak anak untuk wujudkan perubahan perilaku orangtua dalam melakukan pengasuhan positif tanpa kekerasan.

Sekaligus memperkuat ketahanan keluarga, juga untuk mendukung pencegahan anak dari kekerasan dan penelantaran.

KemenPPPA dalam pengembangan otonomi daerah terkait pengasuhan berbasis hak anak juga terintegrasi dalam penyelenggaraan Kabupeten/Kota Layak Anak (KLA). 

Mulai dari pemenuhan kepemilikan akta kelahiran dan kartu identitas anak (KIA) bagi seluruh anak. Juga hak partisipasi anak, pemenuhan hak pengasuhan anak, hak kesehatan, hak Pendidikan. 

Hingga memastikan pemberian layanan bagi anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus (ada 15 kategori anak yang memerlukan perlindungan khusus).

BACA JUGA: Kekerasan Seksual yang Jadi Sorotan Publik

“Anak-anak yang kita cintai ini berada dalam 91,2 juta keluarga Indonesia, mari bersama kita para orang tua seluruh Indonesia untuk menjaga, mengawasi anak-anak kita dan pastikan tumbuh dan berkembang baik fisik, spritual, mental yang baik dalam Keluarga yang yang harmonis, penuh cinta kasih, sehingga anak-anak kita mempunyai resiliensi yang tangguh, adaptif dan kreatif agar wujudkam Generasi Emas Berkualitas sehingga ketahanan bangsa semakin kuat,” tutup Rini. ***

Rachmat Hidayat mempersilakan pengurus pembangunan masjid dan musala daerah di Pulau Lombok mengusulkan kebutuhan pembangunan masjid dan musala 

LOTIM.LombokJoirnal.com ~ Mengemban amanah dan kepercayaan dari seorang Hamba Allah, Anggota DPR RI dari PDI Perjuangan, H Rachmat Hidayat, menjembatani penyaluran bantuan untuk pembangunan masjid dan musala di Pulau Lombok. 

Ikhtiar nyata mendukung dakwah untuk membangun masyarakat yang berakhlakul karimah.

Akhir pekan lalu, usai menyerahkan bantuan kursi roda elektrik pada salah seorang pensiunan abdi negara yang menderita lumpuh akibat stroke, Sabtu (28/01/23), Rachmat bergegas menuju Masjid As-Syafi’iyah di Lingkungan Bermis II, Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Selong, Lombok Timur.

Pengurus dan takmir masjid telah menanti kehadiran Ketua DPD PDI Perjuangan NTB ini di sana

Sudah satu pekan, para tukang bekerja memasang paving blok seluas 700 meter yang mengitari seluruh halaman salah satu masjid terbesar di Kelurahan Kembang Sari tersebut. Sesuai jadwal, hari itu pemasangan ditargetkan rampung.

Selain bersilaturahmi dengan para pengurus dan takmir masjid, Rachmat ingin mengecek langsung pemasangan paving blok tersebut. Memastikan seluruhnya benar-benar paripurna.

BACA JUGA: Rachmat Hidayat Bantu Kursi Roda Pensiunan Dinas Kehutanan

“Bantuan paving block Masjid As-Syafi’iyah ini adalah salah satu bantuan dari hamba Allah yang ingin beribadah, tapi tidak ingin diketahui dan disebut namanya,” ucap Rachmat.

Hamba Allah itu, memberikan amanah dan kepercayaan kepada dirinya untuk menjembatani penyaluran bantuan tersebut kepada umat. Sejauh peruntukannya terkait pembangunan masjid dan musala.

Rachmat pun mempersilakan pengurus pembangunan masjid dan musala dari berbagai daerah di Pulau Lombok untuk mengusulkan apa yang dibutuhkan untuk pembangunan masjid dan musala di daerahnya.

Selanjutnya akan diteruskan dirinya kepada sang dermawan.

“Insya Allah akan dipenuhi. Silakan disampaikan,” imbuhnya.

Dia memberi garansi prosesnya tak ribet. Nantinya, seluruh material dan biaya yang dibutukan akan disiapkan. Termasuk untuk tukang yang akan bekerja. 

Sehingga tak lagi harus menjadi hal yang dipusingkan oleh para pengurus masjid dan musalah.

Tiba di depan gerbang masjid, Ketua Panitia Pembangunan Masjid As-Syafi’iyah Yayak Sutariyadi menyongsong kedatangan Rachmat. 

Sejumlah pengurus takmir masjid juga bergegas ikut menyambut. Rachmat kemudian diajak berkeliling melihat langsung paving blok bagian halaman masjid yang pemasangannya telah rampung.

“Insya Allah hari ini sesuai jadwal sudah rampung semuanya,” turut Yayak.

Untuk pemasangan paving blok seluas 700 meter tersebut, total ada tujuh tukang yang bekerja. Memiliki waktu sepekan, rupanya mereka bekerja dari pagi hingga malam. Rata-rata mereka baru selesai bekerja menjelang pergantian hari pukul 24.00 Wita. Kecuali Jumat, para tukang libur.

BACA JUGA: Angka Kematian Ibu dan Anak di NTB Menurun

Atas nama seluruh warga, jamaah, pengurus, dan takmir masjid, Yayak menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa syukur, masjid As-Syafi’iyah begitu diperhatikan dan dibantu oleh Rachmat Hidayat. Pemasangan paving block tersebut kini memudahkan jamaah untuk beribadah. Tak lagi mereka harus khawatir dan waswas, halaman masjid akan becek manakala hujan turun.

Kepada para pengurus dan takmir masjid, Rachmat menyampaikan, bantuan itu bukanlah datang dari dirinya. Melainkan dari seorang hamba Allah yang ingin membantu umat, namun memercayakan penyaluran bantuan tersebut melalui dirinya.

Rachmat menuturkan, dirinya hanya bertindak sebagai penyambung lidah rakyat. Pihak yang menjembatani kepentingan umat. Sehingga kata Anggota Komisi VIII DPR RI ini, ucapan terima kasih sepantasnya untuk hamba Allah yang begitu dermawan telah membantu kepentingan umat.

“Alhamdulilah, syukur kita pada Allah, jika melalui bantuan ini, seluruh masyarakat dan jamaah Masjid As-Syafi’iyah kini bisa menjadi lebih nyaman dan lebih khusyuk dalam beribadah,” imbuh Rachmat, sembari melanjutkan pemantauan dan melihat langsung tukang yang sedang bekerja.

Kepada media, Yayak menuturkan, proses pengajuan bantuan paving blok tesebut begitu sederhana. Hanya melalui sambungan telepon, kemudian langsung terealisasi.

“Kebetulan, ada warga kami yang rumahnya persis di depan masjid kenal dengan beliau, Pak Rachmat. Kami meminta bantuan agar bagaimana caranya hajat jamaah Masjid As-Syafi’iyah bisa disampaikan. Sekiranya pun ada hal yang dibutuhkan dari pengurus masjid dan jamaah, akan kami siapkan,” tutur Yayak.

Betapa bersyukurnya warga dan jamaah masjid ini. Begitu hajat tersebut disampaikan melalui sambungan telepon, pada saat itu juga, usulan paving block ini langsung disetujui oleh Rachmat. Hari berikutnya, seluruh material yang dibutuhkan datang, bersamaan dengan para tukang yang siap mengerjakan pemasangannya.

“Sungguh kami sangat bersyukur pada Allah. Kami juga benar-benar terharu. Begitu dimudahkannya jalan yang diberikan Allah kepada kami melalui Pak Rachmat,” kata Yayak.

Pada kesempatan pertama berkumpul, doa pun dipanjatkan seluruh jamaah di masjid. Mereka bermunajat kepada Allah SWT untuk memberikan anugerah dan maghfirah bagi mereka yang telah mengulurkan tangan membantu pembangunan masjid tersebut.

Atas semua itu, Rachmat berikhtiar untuk terus menata hati dan meluruskan niat. Dia tak ingin bantuan pembangunan tempat ibadah ini dikait-kaitkan dengan kepentingan politik.

Pun jika kini bantuan penyaluran bantuan ini muncul di pemberitaan media, semata sebagai bagian dari tanggung jawab dan akuntabilitas untuk kepercayaan dan amanah yang telah dititipkan seorang hamba Allah pada dirinya.

BACA JUGA: Kepatuhan Pelayanan Publik di NTB, Harus Tetap di Zona Hijau

Selain itu, Rachmat pun meneguhkan komitmen. Sebagaimana PDI Perjuangan, partai tempatnya bernaung yang memiliki komitmen untuk terus bergotong royong membangun tempat ibadah.

Dan mendukung setiap usaha dan langkah dakwah yang bertujuan untuk membangun masyarakat yang memiliki akhlakul karimah, Rachmat berikhtiar melakukan hal serupa. Rachmat ingin berkhidmat untuk terus melayani umat. ***

Survei zonasi Ombudsman pada tahun 2023 untuk penilaian tahun 2022, kepatuhan pelayanan publik Provinsi NTB dua tahun berturut- turut berada di zoba hijau

MATARAM.LombokJournal.com ~ Tingkat lepatuhan Pelayanan Publik Provinsi NTB diharapkan harus tetap berada di zona hijau.

Karena itu Pemerintah harus mengetahui berbagai kebutuhan atau permasalahan yang ada dimasyarakat.

Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengatakan itu saat menerima silaturrahim Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan NTB, Senin (30/01/23). 

Acara silaturahmi yang juga membahas terkait pelayanan publik, Wagub didampingi Kepala Dinas Kominfotik NTB, Najamuddin Amy, di Ruang Kerja Wagub NTB. 

BACA JUGA: Pemprov NTB Terima Penghargaan Kepatuhan Tinggi Pelayanan Publik

“Apa yang dibutuhkan masyarakat, setiap permasalahan yang ada di masyarakat harus dapat kita ketahui bersama. Makanya ada NTB Care sebagai ajang segala pengaduan masyarakat dapat kita ketahui dan aktifnya pimpinan di sosial media sehingga bisa secara langsung berkomunikasi dengan masyarakat,” ungkap Ummi Rohmi. 

Tingkat Kepatuhan Pelayanan Publik Provinsi NTB masih aman di zona hijau dengan indeks pencapaian 80,71 persen di tahun 2022. 

Hasil survei ini dilakukan oleh Ombudsman NTB pada tahun lalu. Kepatuhan standar pelayanan publik yang dilakukan Pemprov NTB telah maksimal, walaupun belum mencapai 100 persen.

Aman di zoba hijau

Dalam data hasil survei zonasi yang dikeluarkan Ombudsman pada tahun 2023 untuk penilaian tahun 2022, Provinsi NTB dua tahun berturut- turut tetap berada di dalam zona hijau.

Kepala Keasistenan Bidang Pencegahan Ombudsman RI Perwakilan NTB, Muhamad Rosyid Rido menilai Indeks Persepsi Maladministrasi di Provinsi NTB cukup tinggi. 

Indeks Persepsi Maladministrasi bertujuan mengetahui kenyamanan masyarakat dalam memperoleh informasi tentang suatu standar layanan melalui pengukuran persepsi. 

Fokus ditujukan pada empat layanan dasar yaitu layanan di bidang administrasi 

kependudukan, bidang kesehatan, bidang pendidikan, dan bidang perizinan. 

Sementara itu, Najamuddin menjelaskan, keterbukaan informasi pelayanan dasar di Provinsi NTB telah berjalan dengan baik. Contohnya,  pelayanan kesehatan yang tetap diupgrade baik dari sisi infrastruktur fisik, maupun informasi secara online dan offline.

BACA JUGA: Kadis Kominfotik Ajak GJI Sampaikan Pesan Kebaikan

“Kalau dihubungkan dengan pelayanan dasar, kita punya program penanganan stunting yang cukup gencar dilaksanakan mulai dari sisi intervensi kebijakan dan anggaran,” tutur Najam. 

Berbagai inovasi yang telah dikembangkan di Provinsi NTB, yakni NTB Care, NTB Satu Data, NTB Mall, Posyandu Keluarga, JPS Gemilang sebagai solusi kebangkitan ekonomi di masa pandemi. 

Serta inovasi OPD dengan kehadiran BRIDA, Inovasi SMK menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) SMK dan Teaching Factory untuk mengakselerasi industrialisasi, inovasi industri permesinan, alat transportasi dan sebagainya.*** 

Mendenghar kabar pensiunan Dinas Kehutanan Ltim terserang stroke, Rachmat Hidayat datang memberi bantuan kursi roda elektrik warna eerah

LOTIM.LombokJournal.com ~ Anggota DPR RI dari PDI Perjuangan, H Rachmat Hidayat kembali menggelar aksi kemanusiaan. 

Setelah di Lombok Barat, kali ini, kegiatan membantu sesama tersebut digelar di Gumi Patuh Karya, Lombok Timur.

Rachmat menyambangi Lingkungan Bermis II di Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Selong, Lombok Timur, Sabtu (24/01/23) siang, 

Anggota Komisi VIII DPR RI tersebut membesuk Achmad Fadillah, pensiunan ASN Dinas Kehutanan Lombok Timur yang sakit diserang stroke.

Rachmat membawa bantuan kursi roda elektrik untuk Fadillah, dan menyerahkannya langsung kepada pensiunan abdi negara yang sudah purna tugas pada tahun 2003 silam itu.

“Ini sepenuhnya adalah kegiatan aksi kemanusiaan. Tak ada kaitannya dengan politik. Karena sesungguhnya hidup kita sebagai manusia bukan tentang bagaimana menikmati, melainkan bagaimana berbagi,” kata politisi kharismatik ini.

BACA JUGA: Racmat Hidayat Bantu Penderita Disabilitas di Lingkungan Gomong Mataram

Rachmat segera menghubungi Kementerian Sosial dan meminta dikirimkan kursi roda elektrik sebagai bagian dari program aspirasinya sebagai Anggota Komisi VIII DPR RI. Ia mendapat informasi kalau Achmad Fadillah menderita lumpuh karena serangan stroke. 

Rachmat bersyukur, tidak butuh waktu lama, kursi roda elektrik ini disiapkan dan dikirim Kemensos ke Mataram.

“Kursi roda ini mudah-mudahan dapat membantu Pak Fadillah bisa tetap mandiri dalam beraktivitas dan beribadah,” imbuh Rachmat.

Kerabat dan putra-putri Achmad Fadillah menyongsong kedatangan Rachmat dan rombongan dengan suka cita. 

Mereka menyampaikan ucapan terima kasih untuk seluruh perhatian Ketua DPD PDI Perjuangan NTB tersebut untuk Achmad Fadillah dan keluarga.

Rachmat sendiri datang dengan didampingi Ketua DPC PDI Perjuangan Lombok Timur Ahmad Sukro dan Anggota DPRD Lombok Timur dari PDIP yakni Nirmala Luk Santi, Marianah, dan Baiq Nurhasanah. Hadir pula politisi senior PDIP NTB yang juga mantan Anggota DPRD Lombok Timur H Jumat Dahlan dan sejumlah pengurus PDIP lainnya.

Kebetulan, pada hari yang sama, jajaran PDIP Lombok Timur memang akan menggelar aksi penanaman pohon dan penghijauan di Kecamatan Sakra, sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-50 PDI Perjuangan sekaligus perayaan ulang tahun ke-76 Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Prof. Dr. (H.C.) Hj Megawati Soekarnoputri. 

Rachmat sendiri pada pagi hari sebelum menjenguk Achmad Fadillah, telah mencanangkan Gerakan PDIP untuk menanam pohon dan aksi bersih-bersih daerah aliran sungai di Dusun Selojan, Desa Presak, Batukliang, Lombok Tengah. 

Gerakan tersebut kemudian dilakukan serentak pada hari yang sama oleh pengurus PDIP di seluruh Kabupaten/Kota di NTB.

Bagi Rachmat, Achmad Fadillah adalah sosok pejuang lingkungan. Rachmat yang mengawali karir politiknya dari Lombok Timur, tahu persis, bagaimana Fadillah mendedikasikan karir birokratnya yang panjang untuk menyelamatkan hutan di Lombok Timur. 

Fadillah terlibat dan berada di garis depan untuk memimpin berbagai aksi penghijauan hutan di kawasan Sambelia, salah satu daerah di kaki Gunung Rinjani yang masuk wilayah Lombok Timur. 

Juga aktif menjaga dan menghijaukan kawasan Gawah Sekaroh, salah satu kawasan hutan di Lombok Timur bagian selatan.

Karena itu, jika kini dirinya begitu responsif membantu kursi roda elektrik saat menerima kabar kalau Achmad Fadillah menderita lumpuh, hal itu kata Rachmat adalah wujud penghormatan atas seluruh dedikasi, jasa, dan pengabdian yang diberikan Fadillah untuk lingkungan.

BACA JUGA: Kadis Kominfotik NTB Ajak GJI Sampaikan Pesan Kebaikan

“Bantuan ini tentu tak akan sebanding dengan dedikasi dan pengabdian yang sudah beliau berikan,” ucap Rachmat.

Kepada sosok-sosok yang begitu memperhatikan keberlanjutan lingkungan seperti Achmad Fadillah, kata Rachmat, PDI Perjuangan ingin menyampaikan rasa terima kasih. 

Sebab, pengabdian mereka sejalan dengan perhatian besar yang diberikan oleh Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Hj Megawati Soekarnoputri, yang memiliki rasa cinta Tanah Air dan begitu mencintai bumi dan lingkungan.

Rasa cinta itu hingga kini terus dibangun Ibu Mega dan menjadi kultur partai, agar setiap kader partai benar-benar menaruh rasa cinta pada tanaman dan lingkungan.

Aksi-aksi penghijauan dengan menanam pohon kata Rachmat, berperan besar dalam menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan hidup. 

Sebab, pohon mampu memproduksi oksigen, menyimpan karbon, dan bahkan menghasilkan buah maupun bahan obat yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Pohon juga menjadi tempat berlindung dan rumah dari berbagai spesies binatang.

”Dan jangan pernah lupa, pohon juga menjadi sumber daya penting bagi kehidupan dan peradaban,” imbuhnya.

Rachmat menekankan, aksi penghijauan dan menanam pohon adalah cara terbaik merawat kehidupan. Dan itulah mengapa, Ibu Mega tiada henti menginstruksikan kepada seluruh kader untuk bergerak konkret dalam merawat bumi secara bersama-sama.

“Bantuan ini adalah wujud terima kasih kami untuk pengabdian pada lingkungan yang sudah dilakukan Pak Achmad Fadillah,” kata Rachmat.

Kustadi dari Sentra Paramita Mataram, unit kerja milik Kementerian Sosial di NTB menjelaskan, kursi roda elektrik untuk Achmad Fadillah bersumber dari Program Aspirasi H Rachmat Hidayat yang dikirim langsung Kementerian Sosial. 

Harga satu unit kursi roda elektrik tersebut mencapai Rp 27 juta.

“Kursi roda elektrik ini canggih karena dilengkapi dengan berbagai fitur yang memudahkan penderita mengoperasikannya secara mandiri dan simple,” kata Kustadi.

Usai penyerahan, Fadillah pun langsung mencoba kursi roda elektrik tersebut di halaman rumahnya. 

Sejumlah petugas dari Sentra Paramita Mataram juga membantu dengan menerangkan secara tekun dan detail terkait dengan fungsi-fungsi pada fitur kursi roda elektrik beserta cara mengoperasikannya. 

Fadillah dan keluarganya pun terlihat menyimak dengan sangat seksama.

Tanggapi Situasi Terkini Politik NTB

Pada kesempatan yang sama, Rachmat Hidayat sempat menjawab pertanyaan media terkait situasi terkini perpolitikan di NTB. Awak media meminta tanggapan terhadap sejumlah dinamika politik yang membelit sejumlah Parpol di NTB, dimana terjadi aksi lompat pagar elite partai. 

Selain itu, ada juga pucuk pimpinan partai yang dicopot dari jabatannya lalu diganti oleh orang yang baru dan bahkan merupakan pecatan dari partai lain.

Politisi senior NTB ini mengemukakan, apa yang terjadi tersebut adalah situasi yang biasa. Dinamika terjadi adalah di tingkatan elite partai, bukan dinamika di masyarakat. Karena itu kata Rachmat, situasi tersebut tak akan banyak berdampak pada masyarakat secara luas.

“Ini tak ubahnya seperti meteror-meteor yang bertabrakan di angkasa. Saling baku hantam sesama meteor. Pada akhirnya, hanya akan menjadi debu ketika tiba di tanah,” kata Rachmat.

Rachmat terus mencermati dinamika yang terjadi tersebut. Namun, dia menegaskan, PDI Perjuangan tidak menjadi bagian dari meteor-meteor tersebut. 

Karena itu, jika kini sejumlah partai politik di NTB disibukkan dengan dinamika akibat ulah dan tindakan elite di partai tersebut, PDIP NTB memilih terus bersama-sama rakyat NTB.

PDIP NTB kata Rachmat, istiqomah untuk membantu masyarakat, tanpa embel-embel kepentingan politik sesaat di belakangnya. 

BACA JUGA: Expo Karya Siswa SMA-SMK untuk Meriahkan WSBK 2023

Bantuan tersebut antara lain berupa bantuan UMKM, bantuan beasiswa, bantuan RTLH, dan juga bantuan untuk Pondok Pesantren seperti pembangunan ruang kelas baru.

Untuk tahun 2023 ini, Rachmat menginformasikan, dirinya menyiapkan program penyaluran beragam bantuan sosial untuk masyarakat di Pulau Lombok tanpa memandang latar belakang, kepentingan, maupun strata sosialnya.

“Siapa pun warga Lombok yang memerlukan bantuan terkait tupoksi Komisi VIII DPR RI, saya akan bantu tanpa ada birokrasi bertele-tele dan potongan sesenpun,” katanya.

Ia menekankan, setiap bantuan tersebut akan dipublikasi secara terbuka dan transparan sebagai bagian dari akuntabilitas dirinya sebagai Wakil Rakyat dari dapil Pulau Lombok. (*) 

Menuirut Kadis Kominfotik, jurnalistik haruslah adil dari hati agar jurnalistik bisa diselesaikan dan menghasilkan pesan kebaikan dan kebajikan

MATARAM.LombokJournal.com ~ Hadirnya Gabungan Jurnalisme Investigasi (GJI) Nusa Tenggara Barat sebagai organisasi profesi harus mampu menghadirkan kebaikan dan kebajikan bagi pembangunan. 

“Perkembangannya, jurnalistik tidak lagi menyajikan berita cover both side tapi cover all sides,” kata Kepala Dinas  Komunikasi Informatika dan Statistik Nusa Tenggara Barat, Najamudin Amy di Hotel Same, Mataram, Jumat (27/01/23). 

BACA JUGA: Gedung Manajemen RSJ Mutiara Sukma Diresmikan Gubernur NTB

Hal itu dikatakannya saat pengukuhan pengurus GJI 2023 – 2025 dan rapat kerja daerah pertama komunitas wartawan investigasi tersebut. Bahkan ia menegaskan, proses sebuah berita adalah menuliskannya secara adil sejak dalam pikiran. 

Sebuah berita tidak lagi disampaikan atau ditulis dengan pendekatan kausalitas atau sebab akibat dari sebuah kasus atau peristiwa yang memuat keterangan dua pihak saja. 

“Tapi harus dilakukan pendekatan melingkar dan komprehensif dan tidak mendegradasi nilai, norma tertentu atau pihak tertentu,” tegasnya. 

Ditambahkannya, jika tidak memperhitungkan asas keadilan bagi semua pihak dari pikiran, maka haruslah adil dari hati karena hanya dengan melalui proses tersebut tugas jurnalistik bisa diselesaikan dan menghasilkan pesan kebaikan dan kebajikan. 

Ia mengingatkan pula bahwa tantangan organisasi semakin berat  terutama dari dalam organisasi sendiri dan berharap GJI dapat solid dan memiliki anggota yang sejahtera namun juga kompeten. 

Sementara itu, Hari Kasidi, Ketua GJI terpilih mengatakan, kehadiran GJI tidak bermaksud menyaingi organisasi yang telah ada namun akan memberikan warna bagi jurnalisme di NTB. 

“Proses investigasi jurnalistik sebuah kasus dimulai dari kejanggalan. Tidak jarang wartawan investigasi mendapatkan intimidasi maupun perlakuan buruk lainnya”, sebut Hari.

Karena itu, selain memperkuat anggota organisasi GJI dengan kompetensi investigasi dan kapasitas profesi wartawan yang lulus Uji Kompetensi Wartawan (UKW) ia berharap GJI dapat memberikan kesejahteraan bagi anggotanya dan taat pada UU Ciptaker. 

GJI adalah organisasi profesi wartawan investigasi yang dibentuk setahun silam dan saat  ini telah memiliki perwakilan di kabupaten/ kota dari beragam organisasi wartawan dan  perusahaan media yang ada di NTB. 

BACA JUGA: Launching WSBK 2023, Penonton Luar NTB akan Bertambah

Dalam kesempatan tersebut, Pemprov NTB juga mendapatkan penghargaan dalam Keterbukaan Informasi Publik versi GJI. 

Hadir pula dalam pengukuhan tersebut, Kapolresta Mataram, Wakil Ketua PWI NTB, Pembina GJI, perwakilan kabupaten/kota, beberapa kepala OPD Pemprov NTB dan insan pers lainnya. ***

Kedubes Australia  bertemu Wagub NTB untuk mengenalkan program Sinergitas dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA)

MATARAM.LombokJournal.com ~ Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menyambut baik rencana penerapan program SKALA di NTB. 

SKALA merupakan sebuah program kerja sama dari Kedutaan Besar Australia di Jakarta, tujuannya mendukung Indonesia mengurangi tingkat kemiskinan serta kesenjangan antar daerah, melalui penguatan efisiensi dan efektivitas kebijakan tata kelola desentralisasi. 

BACA JUGA: Gubernur NTB Bertemu CEO Capita A, Bahas Direct Flight

“Kami merasa peran dari NGO dan satkeholders lainnya itu luar biasa membantu kami menjalankan semua program-program di NTB. Jadi kita melihat mereka sebagai partner positif yang sangat mensupport. Intinya kami sangat welcome, sangat senang. Silahkan saja,” kata Wagub. 

Ia mengatakan itu saat menerima tim dari Kedutaan Besar Australia-Jakarta di Aula Pendopo Wagub, Kamis (26/01/23).

Ummi Rohmi sapaan wagub memaparkan berbagai program untuk pembangunan daerah di NTB, yang dimulai dari hal-hal kecil. Seperti NTB Care sebagai platform komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat dan Revitalisasi Posyandu sebagai pusat edukasi masyarakat.

“Disini kita ada NTB Care, sebuah sistem komunikasi online dengan masyarakat. Setiap permasalah bisa langsung disampaikan dan harus direspon cepat. Kemudian ada Revitalisasi Posyandu sebagai pusat edukasi untuk masyarakat. Semua anggota keluarga bisa datang ke posyandu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan berbagai literasi,” tambahnya. 

Pertemuan dengan pihak Kedutaan Australia merupakan pertemuan pertama membahas program SKALA. Hal tersebut disampaikan oleh Astrid Kartika selaku Decentralised Governance Leader-Kedubes Australia.

“Tujuan kami datang sebenarnya untuk mengetok pintu dahulu, mengenalkan program terbaru Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) yaitu SKALA. Program kerja sama birateral Australia-Indonesia. Belum banyak rencana kerja karena kami baru mobilisasi. Tapi kami harap akan dapat sambutan yang positif di NTB. Terima kasih atas sambutannya,” kata Astrid Kartika.

Sebelumnya sebuah program kemitraan pembangunan antara Australia dan Indonesia juga telah sukses dijalankan di NTB. Program tersebut merupakan Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan yang kemudian disingkat menjadi “KOMPAK”. 

BACA JUGA: Pemberian Protein Hewani Guna Tekan Stunting

Dengan tujuan yang sama dengan KOMPAK, SKALA juga hadir untuk mendukung Indonesia mengurangi tingkat kemiskinan serta kesenjangan.

Hadir mendampingi Wagub pada audiensi tersebut yaitu, Kepala BAPPEDA NTB, Kepala Dinas Sosial NTB, serta Kepala Dinas PMPD Dukcapil NTB. ***

Kemenkominfo RI punya agenda nasional Anugerah Media Humas (AMH) tahunan, untuk tahun 2023 dipusatkan di NTB

JAKARTA.LombokJournal.com ~ Koordinasi dengan  Kementerian Kominfo Republik Indonesia dilakukan untuk memperkuat kolaborasi persiapan event Anugerah Media Humas (AMH), Kamis (26/01/23).

Kegiatan Anugerah Media Humas (AMH) 2023 akan berlangsung di NTB, sebelumnya tahun 2022 berlangsung di Daerah Istimewa Jogjakarta. 

BACA JUGA: Kawasan Gili Tramena, NTB Bebas ‘Ciugatera Fish Poisoning’ 

Hal ini tentu saja harus dipersiapkan sebaik mungkin sehingga butuhnya kolaborasi bersama dengan pusat. 

“Kita terus akan melakukan koordinasi dan kolaborasi sehingga event AMH dapat berjalan sukses,” kata Najamuddin. 

AMH adalah agenda nasional yang diselenggarakan oleh Kemkominfo yang akan direncanakan pada tahun 2023 berpusat di NTB. 

Sekitar seribu orang praktisi kehumasan pusat dan daerah akan berkumpul.

Helmi, Ditjen IKP Kemkominfo RI menyambut kehadiran Kadis Kominfotik NTB dan terus mendukung persiapan AMH 2023. 

“Kegiatan ini tentu memerlukan persiapan yang matang, mulai dari akomodasi, transportasi bahkan talent yang akan tampil harus diperhatikan,” jelasnya. 

Adanya AMH diharapkan agar kinerja humas pemerintah dapat bersikap adaptif, dan responsif terhadap perkembangan dan isu isu informasi di masyarakat. 

BACA JUGA: Manajemen Roisiko Bencana Bagi Daerah Rawan Bencana 

Komunikasi publik yang dibangun harus lebih mengarah pada kepekaan isu, seperti sukses program vaksinasi, pengurangan angka Covid, pembangkitan ekonomi, serta humas harus mampu memberikan edukasi yang baik di tengah aneka ragam gelombang informasi. ***

Kader PDI Perjuangan NTB tampak bahagia dalam perayaan Ultah Megawati ke-76 

MATARAM.LombokJournal.com ~ Pengurus Daerah Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) NTB telah definitif. 

Organisasi sayap keislaman PDI Perjuangan itu dipimpin oleh TGH Muhamad Subki Sasaki. 

Ulama Bumi Gora yang menamatkan pendidikan di Madinah, Arab Saudi, tersebut, akan memimpin DPD Bamusi NTB hingga 2028.

SK Kepengurusan DPD Bamusi NTB diserahkan langsung Ketua DPD PDIP NTB H Rachmat Hidayat.

BACA JUGA: Prihatin Kondisi Madrasah, Rachmat Hidayat Kucurkan Bantuan

Penyerahan SK itu bersamaan dengan aksi dapur umum dan santunan anak yatim. Untuk merayakan HUT PDIP Perjuangan ke-50 tahun. Sekaligus Ultah Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Hj Megawati Soekarnoputri, yang digelar DPC PDIP Lombok Barat di Desa Terong Tawah, kemarin sore (23/01/23).

Penyerahan SK DPD Bamusi NTB tersebut disaksikan oleh para kader dan pengurus DPD PDIP NTB. 

Turut hadir pula masyarakat dari Desa Terong Tawah, yang saat bersamaan juga ikut bersyukur, berbahagia, dan memanjatkan doa atas Ultah Ketua Umum DPP PDIP Perjuangan Hj Megawati Soekarnoputri ke-76.

“Setelah penyerahan SK kepengurusan ini, pengurus Bamusi NTB kini tinggal menunggu jadwal dan proses pelantikan,” kata Rachmat.

SK Nomor 0017/TAP/PP/2023 tentang Komposisi Pengurus dan personalia DPD Bamusi NTB Periode 2023-2028 itu, ditandatangani Prof Dr Hamka Haq selaku Ketua Umum DPP Bamusi dan Sekretaris DPP Bamusi H Nasyrulfalah Amru, pada 13 Januari 2023. 

Selain TGH Subki, sejumlah akademisi turut serta menjadi pengurus Bamusi NTB.

Di hadapan seluruh hadirin, tokoh kharismatik Bumi Gora ini menyampaikan,.para kader, simpatisan dan seluruh pengurus DPD PDI Perjuangan di NTB tengah bersyukur dan berbahagia. Sebab, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Hj Megawati Soekarnoputri, genap berusia 76 tahun. 

Sebagai rasa syukur, PDIP menggalang gerakan hidup sehat dengan membuka dapur umum untuk warga kabupaten/kota di seluruh Bumi Gora.

Kader-kader Banteng di seluruh NTB pun dengan antusias membuka dapur umum tersebut semenjak pagi. Mereka memasak dan mengolah aneka menu sajian yang murah meriah, namun sehat dan bergizi. 

Seluruh makanan hasil olahan tersebut selanjutnya dibagikan kepada masyarakat. Terutama kepada anak-anak sebagai bagian dari ikhtiar nyata untuk mencegah stunting.

Dapur-dapur umum dibuka di Kantor PDIP Perjuangan di seluruh kabupaten/kota di NTB. Sementara di Kota Mataram, dapur umum dipusatkan di Kantor DPD PDIP NTB di Jalan Lingkar Selatan.

Rasa syukur para kader kian berlipat, karena pada tahun ini, Ultah Ibu Mega bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1444 Hijriah. 

Bulan Rajab, kata Rachmat, adalah satu dari empat asyhurul hulum, yakni bulan-bulan yang dimuliakan Allah SWT dimana doa-doa diijabah.

Anggota DPR RI dari Pulau Lombok ini mengungkapkan, Ibu Mega tidak ingin merayakan ulang tahun dengan berhura-hura. Atau pun dengan pesta-pesta. 

Sebaliknya, Ibu Mega ingin para kader PDIP di seluruh Indonesia, termasuk di NTB, melaksanakan Gerakan Hidup Sehat dengan membuka dapur umum untuk membagikan makanan sehat dan bergizi kepada masyarakat, dan melakukan Gerakan Merawat Ibu Pertiwi dengan menanam pohon dan aksi-aksi bersih-bersih sungai.

Ibu Mega memang begitu mencintai bumi dan lingkungan. Karena itu kata Rachmat, seluruh kader PDIP tidak saja diperintahkan sekarang ini untuk menanam pohon dan melakukan aksi bersih-bersih sungai sebagai bentuk perayaan dan rasa syukur atas ulang tahun. Namun, secara konsisten hal tersebut telah diperintahkan semenjak lama.

“Bahkan, semenjak tahun 2003, Ibu Mega begitu konsisten memerintahkan seluruh kader untuk melakukan gerakan tanam tanaman pangan pengganti nasi. Termasuk memperhatikan pertumbuhan anak-anak bangsa untuk atasi stunting,” ungkap Rachmat.

BACA JUGA: Upaya Mengembalikan Senyum Anak-Anak NTB, 

Politisi senior NTB ini mengatakan, gerakan hidup sehat dan gerakan merawat ibu pertiwi tersebut adalah budi luhur yang ditanamkan pada seluruh kader PDI Perjuangan oleh Ibu Mega.

“Kader jangan lalai pada perintah Ibu. Camkan baik baik. Itu bermakna. Ibu Mega mengatakan, suatu saat akan datang masa dimana terjadi kekurangan makanan. Dan itu benar terjadi sekarang,” kata Rachmat..

Rachmat lalu bercerita, bagaimana dirinya diperintah pada 2003 untuk menanam setiap jengkal pekarangan tanah yang dimiliki dengan pohon. 

Bahkan Ibu Mega hadir secara langsung untuk mencanangkan penanaman pohon manggis di halaman rumah pribadinya bersamaan dengan peresmian tower sekaligus Posko Gotong Royong PDIP NTB. 

Pohon manggis tersebut kini sudah berbuah dan buahnya memberi kemanfaatan besar untuk masyarakat sekitar.

Di lain waktu, Ibu Mega juga ingin perayaan Ultahnya dihadiahi kader PDI Perjuangan di NTB dengan berdirinya sebuah kantor partai yang representatif. 

Kantor tersebut kemudian mulai dibangun pada tahun 2014 dan diresmikan Ibu Mega pada tahun 2015 di Jalan Lingkar Selatan, Kota Mataram.

Saat itu, Ibu Mega pun memerintahkan agar kantor DPD PDIP Perjuangan tersebut disiapkan Green Belt atau Sabuk Hijau, dengan sekelilingnya ditanami pepohonan. 

Publik Bumi Gora kini bisa menyaksikan sendiri, Kantor DPD PDIP NTB tersebut menjadi satu-satunya kantor partai di NTB yang sangat asri karena pepohonan yang rimbun nan menghijau di sekelilingnya.

Pada perayaan Ultah Ibu Mega ke-76 saat ini, seluruh kader PDIP NTB juga kata Rachmat akan sangat antusias untuk kembali menanam pohon dan menggelar aksi-aksi bersih sungai yang akan dilakukan serentak pada 28 Januari, bersamaan dengan kegiatan serupa di seluruh Indonesia.

“Aksi menanam pohon dan bersih-bersih sungai ini bagian dari dedikasi Ibu Mega yang sangat mencintai tanaman dan lingkungan hidup,” imbuh Rachmat.

Di sela acara di Lombok Barat ini, Rachmat secara langsung menyerahkan santunan kepada anak-anak yatim piatu. 

Selain itu diserahkan pula santunan pada orang tua dan para perempuan yang kini menjanda. Rachmat juga turut menyerahkan makanan sehat dan bergizi untuk anak-anak sebagai bagian dari pencegahan stunting.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, TGH Muhamad Subki Sasaki didaulat untuk menyampaikan tausiah dan sambutan. 

Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Madinah tersebut banyak menceritakan persentuhannya dengan PDI Perjuangan, yang sudah dimulai semenjak masih menempuh pendidikan di Madinah.

TGH Subki pun menjelaskan, dalam hidup, selalu ada fluktuasi. Demikian pula dalam perjalanan partai politik. Akan ada proses suka dan duka dan memang hal tersebut harus selalu dilewati.

“Dan apapun kondisi tersebut, sebagai kader yang militan, kita harus tetap bertahan,” katanya.

Dia menegaskan, sebagai partai besar di Indonesia, PDIP acap dibully oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun, itu adalah jalan bagi PDIP untuk naik kelas dan semakin besar.

“Meski dibully, kader PDIP harus tetap bertahan dan bilang I love you pada partai,” katanya disambut tepuk tangan seluruh hadirin.

Ditegaskan TGH Subki, para ulama menyatakan, setiap mereka yang diberi nikmat oleh Allah SWT, maka pasti akan ada pihak-pihak yang tidak senang, lalu membully dan lainnya.

Kepada umat Islam, TGH Subki pun mengingatkan, bahwa umat Islam sudah sepatutnya tidak melihat warna partai. Namun, melihat partai mana yang benar-benar berbuat untuk kemaslahatan umat. Berbuat untuk masyarakat. 

Karena sesungguhnya, hidup di dunia adalah sejauhmana kita bermanfaat bagi sesama.

Pada saat yang sama, Ketua Forum Kerukunan Antar Umat Beragama NTB ini pun ikut bersuka cita dan menyampaikan rasa syukur atas ulang tahun ke-76. 

Dia menegaskan, pastilah Ibu Mega memiliki banyak amal saleh yang mungkin banyak tidak diketahui khalayak, atau tidak banyak diceritakan, sehingga di usianya yang panjang, Ibu Mega mendapat limpahan keberkahan dan dipelihara oleh Allah SWT.

Sementara itu, hadir mendampingi Rachmat dalam acara ini Sekretaris DPD PDIP NTB Lalu Budi Suryata, Ketua DPC dan Sekretaris PDIP L lombok Barat Lalu Muhammad Ismail dan Nyoman Widhiarsana dan Anggota DPRD Lombok Barat H Sardian. Hadir juga para pengurus inti DPD PDIP NTB seperti Raden Nuna Abriadi, dan Endang Yuliati. 

BACA JUGA: Manajemen Risiko Bencana Bagi Daerah Rawan Bencana

Terlihat pula para calon anggota legislatif untuk daerah pemilihan Lombok Barat. Antara lain Siti Nur Arinang, Sri Wardany, Jaya Mahendra, Sahnan, Erwin, Sri Mulyatun, Oke Jelantik. Termasuk calon DPD RI Dapil NTB dari kaum perempuan, Maurin Grace Wenas. (*)

NTB sebagai daerah paling rawan bencana, Wagub NTB mengungkapkan tiga tahapan manajemen risiko bencana

MATARAM.LombokJournal ~ Provinsi NTB merupakan salah satu daerah di Indonesia yang paling rawan terhadap bencana. 

Karenanya, manajemen risiko bencana sangat penting bagi Provinsi NTB untuk perencanaan penganggaran nasional dan daerah. 

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah saat memberikan sambutan pada acara Australia Awards-Short Course, yaitu Workshop Mainstream Disaster Risk Management Into Annual National and Sub-National Planning and Budgeting di Hotel Prime Park, Kota Mataram, Selasa (24/01/23).

BACA JUGA: Wagub Menegaskan, Sistem Kebencanaan yang Baik Jadi Keharusan

“Sebagai salah satu provinsi yang paling rawan bencana di Indonesia, manajemen risiko bencana sangat penting dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah kita,” kata Ummi Rohmi, sapaan Wagub.

Gempa yang terjadi pada tahun 2018 lalu di Lombok, NTB telah membentuk cara mitigasi untuk mengurangi dampak bencana alam dan dampak perubahan iklim. 

Sehingga Wagub menyampaikan tiga strategi tahapan manajemen risiko bencana di NTB.

Pada tahap “pre-bencana”, kami menjamin kesiapan daerah dan masyarakat terhadap potensi ancaman bencana alam. Contingency plan juga dikembangkan termasuk pemetaan ancaman bencana di setiap daerah dan memastikan sistem peringatan dini terlengkap melalui aplikasi siaga. 

“Kemudian, pada tahap tanggap darurat, Pemprov juga menyiapkan bantuan darurat untuk didistribusikan segera,” jelas Wagub NTB. 

Ia berharap kegiatan tersebut memberikan wawasan bagi Pemprov NTB untuk membuat rencana penanggulangan risiko bencana yang lebih efisien, guna mengatasi tantangan yang dihadapi selama beberapa tahun terakhir.

Sementara itu, Madeleine Louise Moss, dari Department of Foreign Affairs and Trade Australia (DFAT) di Kedutaan Besar Australia Jakarta, juga berharap Short Course ini memberikan pengetahuan dan pembelajaran dalam manajemen risiko bencana. Dan memperkuat hubungan Indonesia-Australia ke depan.

“Saya berharap para peserta short course dapat memanfaatkan pengetahuan dan pembelajaran yang diberikan para narasumber selama pelaksanaan. Semoga short course ini dapat memperkuat hubungan antara Indonesia dengan Australia, utamanya dalam respon cepat terhadap kebencanaan,” harap Madeleine Moss.

BACA JUGA: NTB Punya Sumber Daya Laut Mleimpah, Potensinya Triliunan

Turut hadir mendampingi Wagub pada kegiatan tersebut yaitu, Asisten II Setda Provinsi NTB, Kepala Pelaksana BPBD NTB, Kepala Dinas Kominfotik Prov. NTB, dan beberapa stakeholders lainnya. ***

Untuk melanjutkan upaya cegah dan tangani perkawinan anak, pihak KemenPPPA sudah memiliki Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak

LombokJournal.com ~ Perkawinan berdampak negatif jangka panjang, misalnya masalah kesehatan reproduksi perempuan, tingginya angka stunting hingga munculnya kekerasan dalam rumah tangga.

Masyarakat belum menyadari, perkawinan anak memicu banyak masalah, seperti masalah kesehatan reproduksi perempuan, secara ekonomi belum siap karena justru perkawinan anak banyak karena faktor kesulitan ekonomi. 

Hal itu diungkapkan Rini Handayani, Plt. Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak KemenPPPA.

BACA JUGA: Dispensasi Nikah, Ini Dampak Serius Perkawinan Anak

“Masalah yang menghadang lainnya adalah isu stunting, hilangnya potensi kualitas pendidikan anak dan rentan kekerasan dalam rumah tangga,” ujar Rini, dalam siaran pers  KemenPPPA, Minggu (22/01/23)

Isu perkawinan anak menurut Rini sudah terjadi sejak lama, tetapi belakangan ini kasus-kasus tersebut kembali muncul di media. 

Sebagai respon, KemenPPPA didukung oleh Kementerian/Lembaga, rekan-rekan pemerhati anak dan juga media, terus memperkuat komitmen perlindungan dan pemenuhan hak bagi anak.  Salah satunya melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974. 

Pada pasal 7 Undang-undang Nomor 6/ 2019 menyatakan, usia minimum perkawinan laki-laki dan perempuan menjadi usia 19 tahun.

Pasca disahkannya UU Nomor 6 tahun 2019 permohonan dispensasi kawin meningkat pada tahun 2020. 

KemenPPPA merespon fenomena maraknya dispensasi kawin, dengan mendorong edukasi bahaya perkawinan anak, digaungkan oleh pemerintah daerah hingga masyarakat. 

Permohonan dispensasi kawin dalam dua tahun terakhir kembali mengalami penurunan. 

Menurut Data Badan Peradilan Agama (Badilag), permohonan dispensasi kawin pada tahun 2021 sebanyak 61.000,  sedangkan tahun 2022 sebanyak kurang lebih 50.000 permohonan.  Data dari Pusat Data Perkara Peradilan Agama terdapat empat provinsi dengan angka dispensasi kawin yang tinggi diantaranya Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Sulawesi Selatan.

“Meskipun tren permohonan dispensasi kawin menurun, tapi jumlahnya tetap sangat besar,” kata Rini.

Rini Handayani mengatakan, pihaknya memiliki pekerjaan rumah besar karena masih terdapat empat propinsi yang memiliki jumlah permohonan dispensasi kawin yang tinggi. 

Berbagai upaya telah kami lakukan untuk mewujudkan target penurunan angka perkawinan anak di tahun 2030 sebesar 6,94 persen. 

Untuk melanjutkan upaya pencegahan dan penanganan perkawinan anak, pihak KemenPPPA sudah memiliki Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak.

Dan terus melibatkan berbagai sektor mulai dari pemerintah, sektor pendidikan, dunia usaha, media, hingga lingkup pemerintahan terkecil yakni desa dan kelurahan melalui program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA), tutur Rini.

BACA JUGA: Cegah Perkawinan Anak, Tingkatkan Kesehatan Anak

Perjanjian kerja sama

Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan dan Lingkungan KemenPPPA, Rohika Kurniadi Sari menyampaikan, upaya yang telah dilakukan KemenPPPA, diantaranya ditandatanganinya perjanjian kerjasama antara Sekretaris Kementerian PPPA dengan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Khususnya terkait Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Dispensasi Kawin dan Perceraian.

“Kami melakukan koordinasi dengan Badilag supaya ke depan ada data terpilah, pengajuan permohonan dispensasi kawin serta data perceraian berdasarkan usia dan pendidikan. Dengan data terpilah, intervensi akan lebih tepat sasaran, terutama usia kawin di bawah 18 tahun,” ungkap Rohika.

Rohika menyampaikan, proses dispensasi kawin di pengadilan sendiri telah diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. 

BACA JUGA: Pemprov NTB dan Plan Indonesia Perangi Perkawinan Anak

Selain itu pemerintah telah mengupayakan pemenuhan sertifikasi Hakim Anak dan pelatihan Konvensi Hak Anak bagi semua hakim yang menangani kasus dispensasi kawin di seluruh Indonesia.

KemenPPPA terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak agar dapat menekan angka perkawinan anak di Indonesia. 

Sehingga target Indonesia Layak Anak 2030 dan Indonesia Emas 2045 dapat terwujud.***