Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) akan menggelar Festival Desa Inovatif, yang menjadi wadah pertukaran pengetahuan dan inovasi yang tumbuh dan berkembang di Desa-Desa yang ada di NTB

MATARAM.lombokjournal.com  —  Festival Desa Inovatif akan digelar di Taman Budaya NTB di Kota Mataram, pada 30-31 Maret 2017 mendatang.

Festival tersebut diharapkan menjadi model pengelolaan pertukaran pengetahuan dan inovasi guna mendorong kemajuan pembangunan di desa, menuju NTB sebagai destinasi wisata pengetahuan dan inovasi di tanah air.

“Festival Desa Inovatif ini lahir dari hasil diagnosa yang dilakukan oleh pelaku program Generasi sehat dan cerdas di beberapa wilayah di NTB, ” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinas PMPD-Dukcapil) Provinsi NTB, Rusman, Kamis (9/3) di Mataram.

Menurut Rusman, berdasarkan diagnosa ternyata banyak ditemukan kegiatan-kegiatan inovatif yang dilakukan atas inisiatif masyarakat.  Termasuk Pemerintah Desa, Kecamatan maupun Kabupaten terutama inovasi dalam mengembangkan kegiatan Pelayanan Sosial Dasar (PsD) pendidikan dan kesehatan.

“Meski begitu, kegiatan-kegiatan tersebut (yang inovatif) hanya berseliweran di desa-desa, atau bahkan hanya di benak para pelakunya, belum diketahui oleh khalayak, karena belum dikelola dengan baik,” katanya.

Melihat potensi tersebut, Pemprov NTB melalui Dinas PMPD-Dukcapil, bekerjasama dengan Generasi, mencoba mengembangkan sebuah model pengelolaan inovasi yang ada.

Festival Desa Inovatif, papar Rusman,  merupakan tahapan kegiatan yang tak terpisahkan dari atas model pengelolaan pengetahuan dan inovasi yang coba dilakukan ini.

YAT

MATARAM.lombokjournal.com – Kepala Dinas Pertanian NTB, Husnul Fauzi mengatakan, NTB menargetkan  produksi 2,5 juta ton padi gabah kering panen (GKP) sepanjang tahun 2017 ini.

Target tersebut meningkat dibanding tahun lalu yang sebesar 2,4 juta ton GKP. Husnul mengatakan, saat ini para petani di NTB mulai melakukan panen tanaman padi di bulan Maret.

“Realisasi produksi pada Maret baru mencapai 1.500 ton. Tapi kami optimistis target tahun ini  bisa dipenuhi pada masa tanam di musim kemarau mendatang,” katanya, Selasa (7/3) di Mataram.

Menurutnya, harga Gabah Kering Panen (GKP) dari petani kepada pengusaha saat ini berkisar di angka Rp 2.200 per kilogram (kg) hingga  2.500 per kg. Angka tersebut masih di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang berada di angka Rp 3.700 per kg.

“Oleh karena itu Pemprov meminta Divisi Regional Bulog NTB untuk segera memanfaatkan masa awal panen ini agar tidak dimanfaatkan pada spekulan yang membeli harga di bawah HPP,” katanya.

GRA

LOMBOK UTARA.lombokjournal.com — Setelah berjam-jam hilang kontak dan terombang-ambing di tengah lautan, Nahkoda KM Bunga Manis II, Rahman (30), mengaku sangat bersyukur bisa selamat bersama lima anak buahnya.

“Kami mengalami masalah pada mesin saat tiba di perairan Bali, hilang kontak juga. Tapi syukur tim SAR berhasil menemukan posisi kami dan mengevakuasi kami,” kata Nurdin.

Ia menjelaskan, KM Bunga Manis II  bertolak dari Kalukalu Kuang – Sulawesi menuju Banyuwangi – Jawa Timur. Kapal barang sepanjang 20 meter itu bermuatan kelapa gelondongan, dengan jumlah awak kapal enam orang termasuk nahkoda.

Para ABK antara lain, Taufik (40), Jamaludin (40), Samsul (30), Slamet Riyadi (41 ), dan Sodikin (51), semuanya warga Pulau Kalu-Kalu Kuang, Sulawesi.

Basarnas Mataram berhasil menemukan dan mengevakuasi KM Bunga Manis II, ke pelabuhan Bangsal, Lombok Utara, Minggu sore (5/3).

“Kapal ditemukan dalam kondisi terombang-ambing di lautan. Kapal langsung dievakuasi dengan cara ditarik menggunakan Rescue Boat 220 Mataram menuju Pelabuhan Bangsal, Lombok Utara,” kata Humas Basarnas Mataram, I Putu Cakra Negara.

GRA

Badan SAR Nasional (Basarnas) Mataram, Minggu sore (5/3) berhasil menemukan dan mengevakuasi KM Bunga Manis II, ke pelabuhan Bangsal, Lombok Utara.

LOMBOK UTARA.lombokjournal.com —  KM Bunga Manis II yang bertolak dari Kalukalu Kuang – Sulawesi menuju Banyuwangi – Jawa Timur, dilaporkan hilang kontak pada Minggu pagi di sekitar perairan Bali. Kapal barang sepanjang 20 meter itu bermuatan kelapa gelondongan, dengan jumlah awak kapal enam orang termasuk nahkoda.

“Setelah tiga jam melakukan pencarian, Pukul 13.30 Wita kapal ditemukan di sekitar timur tenggara dari lokasi hilang kontak,” kata Humas Basarnas Mataram, I Putu Cakra Negara, Minggu sore (5/3).

Menurut Cakra, Basarnas Mataram menerima radiogram dari Kantor SAR Denpasar bahwa KM Bunga Manis II mengalami hilang kontak di sekitar perairan utara pulau Bali, Minggu pagi. Basarnas Mataram kemudian melakukan upaya pencarian menggunakan Kapal Rescue Boat 220 Mataram. Pencarian di fokuskan pada lokasi terakhirnya kapal hilang kontak.

Dijelaskan, kapal ditemukan dalam kondisi terombang-ambing di lautan. Kapal langsung dievakuasi dengan cara ditarik menggunakan Rescue Boat 220 Mataram menuju Pelabuhan Bangsal, Lombok Utara.

“Kapal berhasil ditarik ke Pelabuhan Bangsal sekitar pukul 16.00 Wita. Semua ABK selamat,” katanya.

BACA : Nakhoda Kapal Bunga Manis II Bersyukur Seamat

GRA

LOMBOK BARAT.lombokjournal.com — Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan RI, I Ketut Diarmita mengatakan,  program Upaya Khusus Sapi Induk Wajib Bunting (Upsus SIWAB) merupakan salah satu program prioritas pemerintah di sektor peternakan untuk memacu tingkat kelahiran ternak Sapi nasional.

“Selama ini kontribusi populasi ternak lokal terhadap kebutuhan nasional relatif rendah. Program Upsus SIWAB ini merupakan bagian intervensi pemerintah untuk mendorong loncatan populasi ternak khususnya Sapi,” kata Ketut, Selasa (28/2) lokasi peluncuran Upsus SIWAB secara nasional yang dilakukan di Komplek Agro Eduwisata, Desa Lelede,Kecamatan Kediri, Lombok Barat.

Menurutnya, untuk program tersebut pemerintah mengalokasikan sekitar Rp1,1 Triliun untuk program ini untuk pelaksanaan di semua Provinsi,” kata Ketut.

Ia menjelaskan, dengan anggaran Rp1,1 Triliun itu program Upsus SIWAB akan dilakukan tahun ini di seluruh Provinsi termasuk NTB.

Dana tersebut untuk kebutuhan sarana dan prasarana seperti kontainer dan frozen semen atau semen beku, inseminasi KIT serta operasional di lapangan.

Dalam program Upsus SIWAB ini, pemerintah mewajibkan semua Sapi induk yang sudah masuk masa bunting, harus bunting melalui insemsinasi buatan (IB).

Berdasarkan tahun-tahun sebelumnya, data Kementan RI menunjukan raihan IB secara nasional kurang bagus, hanya berkisar 70-76 persen pertahun. Jadi belum semua Sapi induk yang masuk masa bunting, terlayani IB setiap tahun.

“Nah, Upsus SIWAB Ini bentuk intervensi pemerintah agar IB bisa 100 persen. Dengan program ini maka setiap peternak yang punya Sapi induk bisa dapat IB gratis, bahkan pemiliknya dapat insentif, dan Sapinya wajib bunting,” katanya.

Melalui program ini, papar Ketut, Kementan RI menargetkan melakukan IB terhadap sekitar 4 juta Sapi induk yang tersebar di seluruh Provinsi di Indonesia,”Sehingga kita asumsikan pada 2018 itu akan bertambah sekitar 3 juta pedet Sapi hasil IB,” katanya.

NTB termasuk salah satu Provinsi penghasil ternak Sapi secara nasional, selain Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Lampung, dan Bali.

GRA

LOMBOK BARAT.lombokjournal.com – Pemerintah NTB dan jajaran Pemda Kabupaten se-wilayah NTB berkomitmen mendukung peningkatan populasi ternak Sapi melalui pelaksanaan program Upaya Khusus Sapi Induk Wajib Bunting (Upsus SIWAB).

akil Gubernur NTB, H Muhammad Amin mengatakan, Pemprov NTB memberi apresiasi pada pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian yang telah memilih NTB sebagai lokasi peluncuran Upsus SIWAB.

NTB yang memiliki jargon “Bumi Sejuta Sapi”, menurut Amin, juga akan siap melaksanakan program Upsus SIWAB di daerahnya.

“Kita berkomitmen mensukseskan Upsus SIWAB ini, karena di NTB ini sub sektor peternakan merupakan bagian strategis dalam pembangunan daerah terutama untuk pengentasan kemiskinan, selain sektor pertanian dan juga pariwisata,”kata Muhammad Amin, Selasa (28/2) di lokasi peluncuran Upsus SIWAB di Desa Lelede, Kecamatan Kediri, Lombok Barat.

Amin menjelaskan, saat ini di NTB tercatat populasi ternak Sapi mencapai 1,19 Juta ekor tersebar di pulau Lombok dan Sumbawa.

Dengan populasi tersebut, setiap tahun NTB mampu mengirimkan sekitar 10 ribu ekor bibit Sapi ke sejumlah Provinsi lain, dan sekitar 40 ribu ekor Sapi potong untuk kebutuhan daging nasional.

Menurut Amin, pemerintah NTB juga terus mendorong agar pola peternakan Sapi di NTB yang dilakukan petani tidak lagi menjadi usaha sambilan, tetapi digeluti secara serius sebagai bisnis yang mendatangkan keuntungan.

“Sapi dan Kerbau di NTB memiliki nilai ekonomis dan strategis, banyak masyarakat kami yang bisa menyekolahkan anak, bahkan naik haji dengan hasil ternak ini. Jadi pemerintah terus dorong agar peternakan Sapi ini jangan jadi usaha sampingan atau sambilan lagi,” katanya.

Dalam program Upsus SIWAB, Provinsi NTB mendapat dana sebesar Rp26 Miliar, dengan target melakukan IB terhadap sekitar 140 ribu ekor Sapi induk yang tersebar di 8 daerah Kabupaten sewilayah NTB di pulau Lombok dan Sumbawa.

GRA

LOMBOK BARAT.lombokjournal.com – – Kementerian Pertanian RI mengucurkan dana sebesar Rp26 Miliar untuk pelaksanaan program Upaya Khusus Sapi Induk Wajib Bunting (Upsus SIWAB) di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)tahun 2017 ini.

“Dana ini untuk pelaksanaan Upsus SIWAB di delapan Kabupaten di NTB tahun ini,” kata Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan RI, I Ketut Diarmita saat membuka Gebyar Upsus SIWAB, Selasa (28/2), di kompleks Agro Eduwisata di Desa Lelede, Kecamatan Kediri, Lombok Barat.

Program Upsus SIWAB merupakan program pemerintah melalui Kementan RI yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah populasi ternak Sapi nasional, melalui peningkatan teknik inseminasi buatan (IB) terhadap Sapi betina induk.

Dengan alokasi dana Rp26 Miliar itu, papar Ketut, NTB ditargetkan bisa melakukan inseminasi buatan (IB) pada sekitar 140 ribu ekor Sapi induk sepanjang 2017 ini.

“Target untuk NTB itu sekitar 140 ribu tahun ini. Jadi kira-kira dalam itu harus ada 395 ekor Sapi induk yang di IB setiap hari. Ini perlu kerja keras,” katanya.

Ketut mengatakan, secara nasional Kementerian Pertanian RI mengucurkan anggaran sekitar Rp1,1 Triliun tahun ini, untuk meningkatkan jumlah populasi Sapi nasional dengan teknik inseminasi buatan (IB), melalui program Upaya Khusus Sapi Induk Wajib Bunting (Upsus SIWAB).

BACA :

• NTB Komitmen Dukung Upsus SIWAB
• Rp1,1 T Dana Upsus SIWAB untuk Tingkatkan Populasi Sapi Nasional

Peluncuran Upsus SIWAB secara nasional dilakukan di Komplek Agro Eduwisata, Desa Lelede,Kecamatan Kediri, Lombok Barat, Selasa (28/2), dihadiri Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan RI, I Ketut Diarmita, Direktur Pembibitan dan Produksi Ternak, Surahman, Wakil Gubernur NTB, Muhammad Amin, jajaran Pemda Lombok Barat, dan Pemprov NTB, serta 500 peserta dari kelompok petani peternak Sapi di pulau Lombok.

GRA

Puluhan bangunan liar di kawasan pantai di Gili Trawangan, Lombok Utara, Jumat (24/2) dibongkar paksa oleh tim penertiban, menyusul batas akhir toleransi agar bangunan dibongkar sendiri oleh pemilik usaha.

LOMBOK UTARA,lombokjournal.com —  400 orang tim penertiban personil gabungan, Satuan Polisi Air Polda NTB, Brimob, TNI AL dari Lanal Mataram, TNI AD dari Korem 162 Wirabhakti/Mataram, Satuan Pol PP Pemda Lombok Utara, dan unsur terkait lain, melakukan penertban bangunan liar di pantai di Gili Trawangan. Tim dibantu sekitar 50 orang tukang bangunan dan sebuah alat berat jenis eskavator, dalam

“Deadlinenya sudah habis. Jadi mulai tanggal 24 Februari ini, bangunan yang masih ada akan dibongkaroleh tim penertiban,” kata Wakil Bupati Lombok Utara, Syarifuddin, saat memantau jalannya penertiban di Gili Trawangan.

Syarifuddin menjelaskan, para pemilik usaha yang bangunan melanggar aturan sudah sejak lama diimbau membongkar sendiri dengan deadline tanggal 23 Februari.

Menurutnya, penertiban dilakukan berdasar aturan Perda Rancangan Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Pemda Lombok Utara yang mengatur bahwa batas bangunan minimal yang diperbolehkan di kawasan pesisir adalah 35 meter dari roi pantai.

“Kita ingin agar pantai di Gili ini bisa kembali seperti dulu. Ini pun kita masih tolerir hanya 30 meter dari roi pantai, kalau menurutaturan itu 35 meter,” katanya.

Ia mengatakan, dari 143 pemilik usaha yang bangunannya melanggar aturan, sebagian besar menerima langkah Pemda dan bersedia membongkar sendiri bangunan mereka.  Namun tim penertiban tetap akan memantau, selain melakukan pembongkaran paksa terhadap bangunan liar yang pemiliknya enggan membongkar sendiri.

“Tim akan berada di Trawangan hingga 20 hari ke depan, sampai pantai ini benar-benar bersih dari bangunan yang melanggar aturan,” katanya.

Kepala Desa Gili Indah, M Taufik mengatakan, masyarakat trawangan dan pengusaha disana sangat mendukung upaya Pemda.

“Masyarakat sangat mendukung, karena dengan begini maka akses publik ke pantai akan lebih leluasa,” katanya.

Gra

Kementerian Perhubungan RI akan membentuk 25 Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) di sejumlah Provinsi, termasuk di NTB mulai tahun 2017

MATARAM.lombokjournal.com  —  BPTD merupakan unit kerja baru dibawah Kemenhub, yang didalamnya akan mencakup kerja Otoritas Pelabuhan Penyeberangan (OPP).

“Dengan telah dikeluarkannya PM 154 Tahun 2016 maka peran OPP akan melebur di Unit Pelaksana Teknis (UPT) baru bernama Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD),” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kemenhub RI, Pudji Hartanto, Selasa (21/2)  saat membuka Rapat Kerja dan Koordinasi OPP Lembar di Mataram, NTB.

Pudji mengatakan, dengan mengacu pada PM 154 Tahun 2016 maka Kemenhub akan membentuk 25 BPTD di seluruh wilayah Indonesia. BPTD ini akan membawahi Terminal Tipe A dan Jembatan Timbang yang berada di wilayahnya.

Dijelaskan, Undang-Undang 23 Tahun 2014 mengamanatkan, terminal tipe A dan Jembatan Timbang beralih kewenangannya kepada pemerintah pusat dalam hal ini  Kementerian Perhubungan.

“Oleh karenanya untuk meningkatkan pelayanan perlu dilakukan pembenahan baik peralatan maupun personilnya,” kata Pudji.

Menurutnya, sesuai arahan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat pengukuhan personil Terminal Tipe A dan Jembatan Timbang, perlu ada peningkatan pelayanan baik terminal maupun Jembatan Timbang.

Peningkatan pelayanan ini diperlukan karena tugas memang sebagai pelayan masyarakat.

“Kuncinya melalui 5 (lima) mau. Mau berubah, Mau turun ke lapangan, Mau tegur sapa, Mau terima saran, Mau berbuat,” kata Pudji.

25 BPTD yang akan terbentuk antara lain di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau dan Kepri, Jambi, Bengkulu dan Lampung, Sumatera Selatan dan Babel,  Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan DIY, Jawa Timur, Bali dan NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Kaltara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan dan Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, serta Papua dan Papua Barat.

Lebih lanjut Pudji mengatakan, pembentukan BPTD ini karena alasan efektivitas dan efisiensi karena BPTD akan lebih fokus dalam mengembangkan wilayah kerjanya.

“Melalui 5 mau yang saya sampaikan tadi dan ditambah dengan penggunaan Teknologi Informasi akan mengurangi celah pungli, dan tidak bosan-bosan saya sampaikan kepada para pegawai untuk Tidak Pungli,” ujar Pudji.

Gra

Uji coba penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) direncanakan pelaksanaannya di 44 Kota di Indonesia.

Jakarta – lombokjournal.com

Demi kelancaran penyaluran oleh Perum Bulog, Menko PMK, Puan Maharani, memanggil jajaran Perum Bulog dalam forum audiensi. Menko Maharani ingin memastikan detil persiapan penyaluran BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai—red) lancar, terutama terkait urusan Bulog

“Jangan sampai bantuan beras dan atau gula dari Pemerintah yang didistribusikan lewat e-Warong tidak tersedia,” kata Menko Maharani, pagi tadi, yang didampingi oleh Staf Khusus Menko PMK, Dolfie OFP; Deputi bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial, Tb. Achmad Choesni; Staf Ahli Menko PMK bidang Kependudukan, Sonny Harry B Harmadi.

“Masyarakat harus dilayani dengan baik, jangan terjadi penolakan kepada masyarakat yang ingin membeli kebutuhan dasar tersebut,” ungkap Menko PMK.di Jakarta.

Audiensi ini Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Karyawan Gunarso; Direktur Pengembangan Bisnis dan Industri, Imam Subowo; dan Direktur Komersial, Febriyanto.

Uji coba penyaluran BPNT akan dilaksanakan mulai 23 Februari 2017. Seluruh kesiapan uji coba akan dilaporkan lebih dulu kepada Presiden untuk mendapatkan arahan dan persetujuan. Selanjutnya, hal-hal teknis nantinya dilaksanakan oleh Kementerian Sosial dan dioperasikan Perum Bulog.

Semua yang terlibat penyaluran Program BPNT diharapkan commit dengan tugas dan peran masing-masing, berkoordinasi dan bersinergi untuk minimalkan kesalahan-kesalahan.

“Pemerintah berupaya agar program ini tepat sasaran,” kata Menko PMK lagi.

Pihak Bulog memastikan seluruh barang dapat terdistribusi dengan baik sesuai target lokasi yang telah ditetapkan. Bulog siap mendistribusikan barang bantuan baik berupa beras ataupun gula di 36 titik distribusi yang tersebar di 51 Kab/Kota menggunakan 248 armada unit angkut (truk).

“Terdapat beberapa lokasi yang cukup sulit jika diakses menggunakan truk, karenanya kami bekerjasama dengan dua BUMN yang memiliki moda transportasi roda dua dan luas sebarannya,” papar Kepala Perum Bulog, Djarot Kusumayakti.

Rr

(sumber: Kemenko PMK)