LOMBOK BARAT.lombokjournal.com – – Kementerian Pertanian RI mengucurkan dana sebesar Rp26 Miliar untuk pelaksanaan program Upaya Khusus Sapi Induk Wajib Bunting (Upsus SIWAB) di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)tahun 2017 ini.

“Dana ini untuk pelaksanaan Upsus SIWAB di delapan Kabupaten di NTB tahun ini,” kata Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan RI, I Ketut Diarmita saat membuka Gebyar Upsus SIWAB, Selasa (28/2), di kompleks Agro Eduwisata di Desa Lelede, Kecamatan Kediri, Lombok Barat.

Program Upsus SIWAB merupakan program pemerintah melalui Kementan RI yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah populasi ternak Sapi nasional, melalui peningkatan teknik inseminasi buatan (IB) terhadap Sapi betina induk.

Dengan alokasi dana Rp26 Miliar itu, papar Ketut, NTB ditargetkan bisa melakukan inseminasi buatan (IB) pada sekitar 140 ribu ekor Sapi induk sepanjang 2017 ini.

“Target untuk NTB itu sekitar 140 ribu tahun ini. Jadi kira-kira dalam itu harus ada 395 ekor Sapi induk yang di IB setiap hari. Ini perlu kerja keras,” katanya.

Ketut mengatakan, secara nasional Kementerian Pertanian RI mengucurkan anggaran sekitar Rp1,1 Triliun tahun ini, untuk meningkatkan jumlah populasi Sapi nasional dengan teknik inseminasi buatan (IB), melalui program Upaya Khusus Sapi Induk Wajib Bunting (Upsus SIWAB).

BACA :

• NTB Komitmen Dukung Upsus SIWAB
• Rp1,1 T Dana Upsus SIWAB untuk Tingkatkan Populasi Sapi Nasional

Peluncuran Upsus SIWAB secara nasional dilakukan di Komplek Agro Eduwisata, Desa Lelede,Kecamatan Kediri, Lombok Barat, Selasa (28/2), dihadiri Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan RI, I Ketut Diarmita, Direktur Pembibitan dan Produksi Ternak, Surahman, Wakil Gubernur NTB, Muhammad Amin, jajaran Pemda Lombok Barat, dan Pemprov NTB, serta 500 peserta dari kelompok petani peternak Sapi di pulau Lombok.

GRA

Puluhan bangunan liar di kawasan pantai di Gili Trawangan, Lombok Utara, Jumat (24/2) dibongkar paksa oleh tim penertiban, menyusul batas akhir toleransi agar bangunan dibongkar sendiri oleh pemilik usaha.

LOMBOK UTARA,lombokjournal.com —  400 orang tim penertiban personil gabungan, Satuan Polisi Air Polda NTB, Brimob, TNI AL dari Lanal Mataram, TNI AD dari Korem 162 Wirabhakti/Mataram, Satuan Pol PP Pemda Lombok Utara, dan unsur terkait lain, melakukan penertban bangunan liar di pantai di Gili Trawangan. Tim dibantu sekitar 50 orang tukang bangunan dan sebuah alat berat jenis eskavator, dalam

“Deadlinenya sudah habis. Jadi mulai tanggal 24 Februari ini, bangunan yang masih ada akan dibongkaroleh tim penertiban,” kata Wakil Bupati Lombok Utara, Syarifuddin, saat memantau jalannya penertiban di Gili Trawangan.

Syarifuddin menjelaskan, para pemilik usaha yang bangunan melanggar aturan sudah sejak lama diimbau membongkar sendiri dengan deadline tanggal 23 Februari.

Menurutnya, penertiban dilakukan berdasar aturan Perda Rancangan Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Pemda Lombok Utara yang mengatur bahwa batas bangunan minimal yang diperbolehkan di kawasan pesisir adalah 35 meter dari roi pantai.

“Kita ingin agar pantai di Gili ini bisa kembali seperti dulu. Ini pun kita masih tolerir hanya 30 meter dari roi pantai, kalau menurutaturan itu 35 meter,” katanya.

Ia mengatakan, dari 143 pemilik usaha yang bangunannya melanggar aturan, sebagian besar menerima langkah Pemda dan bersedia membongkar sendiri bangunan mereka.  Namun tim penertiban tetap akan memantau, selain melakukan pembongkaran paksa terhadap bangunan liar yang pemiliknya enggan membongkar sendiri.

“Tim akan berada di Trawangan hingga 20 hari ke depan, sampai pantai ini benar-benar bersih dari bangunan yang melanggar aturan,” katanya.

Kepala Desa Gili Indah, M Taufik mengatakan, masyarakat trawangan dan pengusaha disana sangat mendukung upaya Pemda.

“Masyarakat sangat mendukung, karena dengan begini maka akses publik ke pantai akan lebih leluasa,” katanya.

Gra

Kementerian Perhubungan RI akan membentuk 25 Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) di sejumlah Provinsi, termasuk di NTB mulai tahun 2017

MATARAM.lombokjournal.com  —  BPTD merupakan unit kerja baru dibawah Kemenhub, yang didalamnya akan mencakup kerja Otoritas Pelabuhan Penyeberangan (OPP).

“Dengan telah dikeluarkannya PM 154 Tahun 2016 maka peran OPP akan melebur di Unit Pelaksana Teknis (UPT) baru bernama Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD),” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kemenhub RI, Pudji Hartanto, Selasa (21/2)  saat membuka Rapat Kerja dan Koordinasi OPP Lembar di Mataram, NTB.

Pudji mengatakan, dengan mengacu pada PM 154 Tahun 2016 maka Kemenhub akan membentuk 25 BPTD di seluruh wilayah Indonesia. BPTD ini akan membawahi Terminal Tipe A dan Jembatan Timbang yang berada di wilayahnya.

Dijelaskan, Undang-Undang 23 Tahun 2014 mengamanatkan, terminal tipe A dan Jembatan Timbang beralih kewenangannya kepada pemerintah pusat dalam hal ini  Kementerian Perhubungan.

“Oleh karenanya untuk meningkatkan pelayanan perlu dilakukan pembenahan baik peralatan maupun personilnya,” kata Pudji.

Menurutnya, sesuai arahan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat pengukuhan personil Terminal Tipe A dan Jembatan Timbang, perlu ada peningkatan pelayanan baik terminal maupun Jembatan Timbang.

Peningkatan pelayanan ini diperlukan karena tugas memang sebagai pelayan masyarakat.

“Kuncinya melalui 5 (lima) mau. Mau berubah, Mau turun ke lapangan, Mau tegur sapa, Mau terima saran, Mau berbuat,” kata Pudji.

25 BPTD yang akan terbentuk antara lain di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau dan Kepri, Jambi, Bengkulu dan Lampung, Sumatera Selatan dan Babel,  Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan DIY, Jawa Timur, Bali dan NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Kaltara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan dan Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, serta Papua dan Papua Barat.

Lebih lanjut Pudji mengatakan, pembentukan BPTD ini karena alasan efektivitas dan efisiensi karena BPTD akan lebih fokus dalam mengembangkan wilayah kerjanya.

“Melalui 5 mau yang saya sampaikan tadi dan ditambah dengan penggunaan Teknologi Informasi akan mengurangi celah pungli, dan tidak bosan-bosan saya sampaikan kepada para pegawai untuk Tidak Pungli,” ujar Pudji.

Gra

Uji coba penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) direncanakan pelaksanaannya di 44 Kota di Indonesia.

Jakarta – lombokjournal.com

Demi kelancaran penyaluran oleh Perum Bulog, Menko PMK, Puan Maharani, memanggil jajaran Perum Bulog dalam forum audiensi. Menko Maharani ingin memastikan detil persiapan penyaluran BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai—red) lancar, terutama terkait urusan Bulog

“Jangan sampai bantuan beras dan atau gula dari Pemerintah yang didistribusikan lewat e-Warong tidak tersedia,” kata Menko Maharani, pagi tadi, yang didampingi oleh Staf Khusus Menko PMK, Dolfie OFP; Deputi bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial, Tb. Achmad Choesni; Staf Ahli Menko PMK bidang Kependudukan, Sonny Harry B Harmadi.

“Masyarakat harus dilayani dengan baik, jangan terjadi penolakan kepada masyarakat yang ingin membeli kebutuhan dasar tersebut,” ungkap Menko PMK.di Jakarta.

Audiensi ini Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Karyawan Gunarso; Direktur Pengembangan Bisnis dan Industri, Imam Subowo; dan Direktur Komersial, Febriyanto.

Uji coba penyaluran BPNT akan dilaksanakan mulai 23 Februari 2017. Seluruh kesiapan uji coba akan dilaporkan lebih dulu kepada Presiden untuk mendapatkan arahan dan persetujuan. Selanjutnya, hal-hal teknis nantinya dilaksanakan oleh Kementerian Sosial dan dioperasikan Perum Bulog.

Semua yang terlibat penyaluran Program BPNT diharapkan commit dengan tugas dan peran masing-masing, berkoordinasi dan bersinergi untuk minimalkan kesalahan-kesalahan.

“Pemerintah berupaya agar program ini tepat sasaran,” kata Menko PMK lagi.

Pihak Bulog memastikan seluruh barang dapat terdistribusi dengan baik sesuai target lokasi yang telah ditetapkan. Bulog siap mendistribusikan barang bantuan baik berupa beras ataupun gula di 36 titik distribusi yang tersebar di 51 Kab/Kota menggunakan 248 armada unit angkut (truk).

“Terdapat beberapa lokasi yang cukup sulit jika diakses menggunakan truk, karenanya kami bekerjasama dengan dua BUMN yang memiliki moda transportasi roda dua dan luas sebarannya,” papar Kepala Perum Bulog, Djarot Kusumayakti.

Rr

(sumber: Kemenko PMK)

Penerima bantuan beras masyarakat sejahtera (Rastra) akan mulai menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) mulai bulan Februari 2017 ini.

MATARAM.lombokjournal.com – –  Beras untuk program BPNT akan diluncurkan secara masif dan serentak tanggal 23 Februari 2017  mendatang.  “Presiden Joko Widodo sudah memberikan sinyal akan adanya peluncuran beras secara masif dan serentak program BPNT pada tanggal 23 Februari 2017 mendatang,” kata Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa, Kamis petang (16/2).

Menteri Sosial mengatakan itu  dalam pertemuan bersama Walikota Mataram, TGH Ahyar Abduh dan jajaran Dinas Sosial Kota Mataram, di Pendopo Walikota.

Dalam pertemuan membahas sosialisasi rencana penyaluran BPNT itu, Khofifah menjelaskan, BPNT merupakan program bantuan pangan pengganti pola Raskin atau Rastra yang sampai saat ini telah berjalan hampir selama 20 tahun.

BNPT disalurkan sebagai pengganti penyaluran Raskin/Rastra. Bantuan ini sebelumnya kerap kali diberitakan bermasalah dengan enam ketidaktepatan. Baik tidak tepat sasaran, tidak tepat jumlah, tidak tepat harga, tidak tepat waktu, tidak tepat kualitas dan tidak tepat administrasi,” katanya.

Melalui program BPNT ini, jumlah raskin atau rastra yang diterima masyarakat yang berhak menerima akan dikonversi dalam bentuk uang non tunai, yang bisa dicairkan di perbankan nasional yang ditunjuk atau pun di kedai Elektronik Warung (E-Warong) yang ada di tiap daerah.

BACA : Penyaluran BPNT Direncanakan di 44 kota/kabupaten

Jumlah BNPT sebesar Rp110 ribu per bulan. “Dengan program ini, memungkinkan warga penerima manfaat dapat lebih leluasa mendapatkan dua jenis bahan makanan berupa beras dan gula sebagai prioritas, dengan kualitas yang diinginkan,” katanya.

Sebab, terdapat beberapa varian kualitas beras yang disediakan Bulog yang dapat dipilih dan disalurkan khusus bagi penerima manfaat BPNT.

Khofifah mengatakan, dengan rencana penyaluran BPNT bulan ini pihaknya berharap para ujung tombak dalam hal ini Camat, Lurah, dan para petugas pendamping BPNT untuk siap siaga. Program BPNT ini merupakan program dengan format baru yang membutuhkan kerja keras dan sinergitas seluruh pihak terkait, katanya.

Khofifah berharap masing-masing pendamping program agar terus memantau informasi terbaru melalui group aplikasi Whatsapp yang disediakan untuk mempermudah update informasi.

“Pada posisi ini saya juga minta Camat-Lurah bisa membantu menyampaikan info ini pada warga masing-masing penerima Rastra”, ujarnya. Di Kota Mataram, papar Khofifah, akan ada 111 unit E-Warong yang disiapkan beroperasi melayani peserta program BPNT.

Sementara itu, Walikota Mataram, TGHAhyar Abduh memaparkan,  penerima program BPNT di Kota Mataram adalah penerima Raskin dan Rastra dengan jumlah 35.721 Kepala Keluarga.

Sedangkan peserta program e-Warong di Kota Mataram yang juga merupakan peserta Program Keluarga Harapan (PKH) berjumlah 10.342 orang.

Untuk program E-Warong, Wali Kota juga mengingatkan Menteri Sosial RI yang telah meluncurkan program tersebut di Kota Mataram pada bulan Desember 2016 yang direncanakan mulai beroperasi di awal tahun 2017 ini.

“Tentunya ini menjadi tindak lanjut dari program e-Warong yang pernah di-launching Ibu Menteri,” kata walikota yang mennegaskan, Pemerintah Kota Mataram hingga jajaran pemerintah Kecamatan dan Kelurahan telah siap melaksanakan program BPNT

Hms/Gra

Seorang wisatawan asal Perancis, Nicolas (39), dilaporkan hilang saat diving di perairan Gili Panggang, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat, Kamis  (16/2) siang.

MATARAM.lombokjournal.com – – Tim Basarnas Mataram hingga kini masih berusaha melakukan pencarian.  Pihak Basarnas baru mendapat laporan sore ini.

“Seorang wisatawan warga negara Perancis, atas nama Nicolas hilang di Gili Panggang saat diving. Kami sudah turunkan tim untuk proses pencarian,” kata Humas Badan SAR Nasional (Basarnas) Mataram, I Putu Cakra Negara, Kamis (16/2) sore di Mataram.

Cakra menjelaskan, Nicolas bersama dua rekan senegaranya, Julian (29) dan Benjamin (42) sebelumnya menginap di Selong Belanak Bungalows di Lombok Tengah.

Pada Kamis pagi, ketiga wisatawan itu bersama tiga orang pemandu wisata lokal masing-masing Muhammad, Galih Purwono, dan Budi, berangkat menuju Gili Panggang, di Kecamatan Sekotong, Lombok Barat, menggunakan perahu milik Dinas Perikanan Lombok Tengah.

Rombongan berangkat pukul 08.00 wita dan tiba di Gili Panggang sekitar pukul 10.00 wita. Mereka langsung melakukan diving di perairan Gili Panggang.

“Tapi hingga pukul 12.00 wita korban atas nama Nicolas tidak muncul ke permukaan,”kata Cakra.

Karena merasa khawatir dan tidak menemukan rekannya, rombongan kemudian kembali ke pantai Selong Belanak dan melaporkan kejadian tersebut ke pos Polisi Selong Belanak, Polsek Praya Barat, Lombok Tengah.

Pihak kepolisian Lombok Tengah kemudian melaporkan ke Basarnas, yanngg langsung menurunkan tim pencarian.

“Saat ini pencarian masih dilakukan di sekitar perairan Gili Panggang, Lombok Barat,” kata Cakra.

GRA

KWRI sebagai pelopor kemerdekaan pers yang lahir dari rahim reformasi yaitu pada tanggal 22 Mei tahun 1998, satu hari pascaruntuhnya simbol-simbol kekuasaan orde baru, selama ini telah banyak andil memberikan kontribusi positif, terutama di dalam memperjuangkan kemerdekaan pers.

MATARAM.lombokjournal.com – Dalam rilis yang dikirim ke Lombok Journal, hari ini, Ketua Umum KWRI, Ozzy Sulaiman Sudiro mengatakkan, jajaran KWRI juga masuk  sebagai tim perumus pembentukan Kode Etik Wartawan (Kewi).

Lahirnya Majelis Pers yang mengafiliasi 28 organisasi wartawan, merancang dan merumuskan RUU pers yang membuahkan hasil lahirnya Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers. Und ang-undang tersebut mengamanahkan lahirnya dewan pers independen.

KWRI juga turut meratifikasi kode etik wartawan (KEWI) menjadi  kode Etik jurnalistik (KEJ) dan memberikan penguatan penguatan terhadap dewan pers.

Ozzy menilai, seharusnya Dewan Pers saat ini membina insan pers dan perusahaan pers di era kemerdekaanpers saat ini.

Di bidang politik misalnya, masih banyak  insan pers dan perusahaan pers yang  dengan sengaja meninggalkan netralitas, independensi, bahkan harga diri dengan menggadaikan idealismenya menjadi alat komoditas partai politik tertentu.

Dan sekarang sudah terjadi primordialisasi, yaitu kepentingan di atas kepentingan pribadi, kroni, dan golongan. “Karena fenomenanya penguasa dan pengusaha pers banyak  didominasi para kapitalis dan politikus yang sudah jelas ada pretensi udang dibalik batu,” tegasnya.

Sementara di dunia hiburan dan media infotainment, berita-berita sensasional,gosip dan cenderung fitnah juga masih bebas dipertontonkan ke publik.

Dewan Pers tidak mensikapi fenomena ini. Infotainment dengan awak media yang dibekali ilmu jurnalis seadanya, menulis berita gosip, sensasi dan fitnah bebas dipublikasi. “Dan itu mencuri  perhatian masyarakat dengan target rating-sharing tak peduli berita itu berita busuk, mencemarkan nama baik, fitnah dan sebagainya,” tegas Ozzy.

gra

Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI) menyayangkan sikap Dewan Pers terkait surat edaran tentang verifikasi sejumlah media massa.

MATARAM.lombojournal.com —  Sikap Dewan pers melakukan verifikasi itu dinilai sebagai upaya memecah belah media. “Ini ibarat politik belah bambu ala Dewan Pers.  Yang satu diangkat, yang satu diinjak,” kata Ketua Umum KWRI Ozzy Sulaiman Sudiro, melalui rilis yang diterima Lombok Journal, hari ini, Kamis (16/2).

Ozzy yang juga masih menjabat sebagai Sekjen Majelis Pers, menegaskan, keputusan Dewan Pers terkesan sangat premateur.  Hal ini disebabkan para komisionernya belum membaca buku sejarah berdirinya Dewan Pers independen.

Keputusan Dewan pers yang dibuat tidak menghargai dan memahami nuansa kebatinan para pejuang pers reformis yang telah memberikan ruang kemerdekaan pers di alam reformasi dan demokrasi.

“Hal ini juga sangat menodai dan menciderai kemerdekaan pers yang sudah kita perjuangkan bersama selama ini,” kata Ozzy. Lebih jauh, keputusan Dewan Pers itu dinilai sudah ‘memanipulasi image’ atau tepatnya the politics of denial  yaitu politik penyangkalan, peniadaan terhadap masyarakat.

Seolah olah kemerdekaan pers ini hanya diraih dan diperjuangkan oleh segelintir organisasi wartawan. Sehingga patut diduga adanya upaya-upaya secara masif dan sistemik untuk memasung kebebasan pers kembali seperti  masa orde baru.

Ozzy mengatakan, Dewan Pers seharusnya berperan sesuai yang diamanahkan Undang -Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, yang salah satu fungsinya membina pers, bukan membinasakan pers.

Undang-Undang Pers juga mengatur, Dewan Pers bukan sebagai lembaga legislasi dan verifikasi, atau penentu kelayakan organisasi maupun media.

BACA : KWRI Memperjuangkan Kemerdekaan Pers

“Tugas mereka adalah membina organisasi wartawan dan mendata media perusahaan pers. Bukan jadi lembaga verifikasi,” tukas Ozzy.

gra

MATARAM.lombokjournal.com – Pasca pertemuan Kopdar (kopi darat) nitizen NU Kota Mataram bersama Sekjen PB NU Helmy Faisal Zaini, Senin (13/2), komunitas netizen NU NTB merumuskan rencana aksi.

Komunitas nitizen NU di NTB merancang langkah-langkah mengimplementasikan tujuan dibentuknya komunitas netizen NU. Sebelumnya Sekjen PB NU, Helmy Faizal Zaini berharap komunitas netizen NU memiliki perangkat kerja untuk mem-beckup dakwah para tokoh dan ulama NU di media social.

“Kami mengajak sahabat-sahabat peserta merumuskan rencana aksi netizen NU NTB ,” kata Kordinator Netizen NU NTB, Muhammad Jayadi, Senin (13/2).

Rencanan aksi itu menjadi dasar dan rujukan pelaksanaan kerja-kerja mempromosikan dakwah Nahdlatul Ulama di media social. Hal itu tindak lanjut usai diskusi bersama Sekjen PB NU, katanya.

“Agar gerakan komunitas berjalan efektif, tentu kita harus memiliki rencana aksi yang terencana secara terukur dan sistematis,” kata Jayadi.  Sebagai tindakk lanjut, peserta Kopdar merumuskan dua rencana, yaitu rencana aksi taktis dan rencana aksi strategis, ungkap Jay

Rencana aksi taktis dan stretegis netizen NU NTB  yakni menginventarisir data base peserta, membuat akun dan group netizen NU NTB, berjejaring dengan komunitas netizen se-indonesia. Selain itu , juga membentuk tim kerja, mapping potensi, tokoh dan ajaran-ajaran para ulama dan tuan guru NU di NTB, penyediaan fasilitas, basecamp dan pelatihan berjenjang.

Rr.

Sekjen PBNU, DR Ir H Ahmad Faizal Zaini bicara da’wah virtual untuk melawan hoax dan fitnah di dunia maya bersama Kopdar Netizen Keluarga Besar Nahdlatul Ulama (NU) Kota Mataram.

MATARAM.lombokjournal.com – Da’wah virtual digalakkan di kalangan keluarga besar NU, sebab saat ini diperlukan literasi menghadapi media sosial. “Kita dalam situasi yang sangat memerlukan literasi menghadapi informasi di media sosial melalui jejaring internet,” kata Sekjen PBNU, H Ahmad Faizal Zaini saat bicara di hadapan aktivis nitizen keluarga besar NU di Aula UNU di Mataram, Senin (13/2)sore.

Indonesia yang terbuka memudahkan masuknya Ideologi transnasional baik melalui Timur Tengah maupun belahan bumi lainnya, melalui jejaring informasi.  Besarnya jumlah pengguna internet di Indonesia, terutama media sosial, mempercepat merebaknya ideologi transnasional itu.

Sejalan dengan itu, kini berkembang dan menguat politik identitas keagamaan. “Politik identitas keagamaan itu berkembang di kelas menengah di perkotaan,” kata Helmy.

Problemnya, saat kalangan kelas menengah itu haus siraman spiritualitas keagamaan, kalangan NU kurang mengisinya. Akibatnya, ideologi transnasional itu mendapat siraman propaganda keagamaan dari kalangan radikal.

“Selama ini mereka lebih canggih, lebih percaya diri dan lebih kreatif dalam memanfaatkan teknologi informasi (untuk menyebarkan ideologi),” jelas Helmy.

Menurut Helmy, tantangan kalangan aktivis nitizen NU adalah meningkatkan dakwah ‘tradisional’ ke dakwah virtual yang menjangkau publik lebih luas.  Dengan demikian, sekali dakwah bisa diikuti ratusan ribu follower.  “Dakwah virtual efeknya lebih dasyat,” tegas Helmy.

Diharapkannya, para Tuan Guru atau ulama sepuh perlu didampingi untuk menyebarkan dakwahnya. Lombok punya banyak local wisdom yang dakwah-dakwahnya perlu ditangani secara kreatif dan disebarkan melalui jejaring informasi.

Ketrampilan dalam memanfaatkan teknologi informasi akan melawan hoax dan fitnah yang saat ini berkembang di media sosial.  Sasaran hoax dan fitnah itu juga menimpah ulama NU.

“Cara melawannya, selain tidak menshare hoax, fitnah kemudian menghapusnya, juga harus punya kreativitas memanfaatkan media sosial,” kata Helmy.

Dialog yang diakhiri dengan ppembacaan ikrar Kopdar NU Kota Mataram itu dihadiri Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa NTB, HL Hardian Ervani, dan kalangan Banser NTB serta pemuda NU.

Rr