GM PLN : Investor Tak Perlu Ragu Berinvestasi di Lombok

Cadangan daya kelistrikan PLN di pulau Lombok saat ini sudah mencapai 71 MW.

MATARAM.lombokjournal.com — Dengan kemampuan itu, PLN optimistis bisa melayani kebutuhan listrik pelanggan baru, termasuk memenuhi kebutuhan bisnis dan investasi di Lombok, NTB.

GM PLN NTB, Mukhtar menegaskan, dengan cadangan daya sebesar 71 MW, PLN meyakinkan investor agar tidak perlu khawatir untuk membangun bisnisnya di Lombok.

“Silahkan bangun bisnisnya di Lombok, investor tidak perlu pusing masalah listrik. Kami siapkan, PLN jamin kelistrikannya,” kata Mukhtar.

Cadangan daya listrik PLN di Lombok meningkat setelah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Lombok Timur yang berlokasi di Sambelia, Lombok Timur berhasil masuk sistem kelistrikan Lombok.

Masuknya aliran listrik ditandai dengan penandatanganan operasi komersial (Commercial Operation Date/COD) PLN bersama PT Lombok Energy Dinamics selaku pengembang.

Penandatanganan berita acara COD, Senin (10/4), dilakukan oleh General Manager PLN Wilayah NTB, Mukhtar, General Manager PLN Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara, Djarot Hutabri, dan Direktur PT Lombok Energy Dynamics, Bambang Irawan.

GRA

 




PLTU Lombok Timur Resmi Pasok 50 MW, Untuk Sistem Listrik Pulau Lombok

PLN berhasil menambah pasokan listrik di Lombok sebesar 50 Megawatt (MW) setelah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Lombok Timur yang berlokasi di Sambelia, Lombok Timur berhasil masuk sistem kelistrikan Lombok.

MATARAM.lombokjournal.com — Masuknya aliran listrik ditandai dengan penandatanganan operasi komersial (Commercial Operation Date/COD) PLN bersama PT Lombok Energy Dinamics selaku pengembang.

Penandatanganan berita acara COD, Senin (10/4), dilakukan oleh General Manager PLN Wilayah NTB, Mukhtar, General Manager PLN Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara, Djarot Hutabri, dan Direktur PT Lombok Energy Dynamics, Bambang Irawan.

GM PLN Wilayah NTB, Mukhtar menjelaskan, dengan beroperasinya PLTU Lombok Timur yang memasok 50 MW ke sistem kelistrikan Pulau Lombok, maka daya mampu kelistrikan Pulau Lombok meningkat, dari sebelumnya 243 MW menjadi 293 MW.

“Dengan beban puncak sebesar 222 MW, artinya sistem kelistrikan Lombok saat ini memiliki kelebihan daya sebesar 71 MW,”kata Mukhtar.

Ia mengatakan, meningkatnya cadangan daya mencapai 71 MW saat ini tentu akan membuat listrik NTB semakin kuat dan PLN siap untuk mencukupi permintaan pelanggan baru.

Hal ini juga diharapkan bisa meningkatkan rasio elektrifikasi di pulau Lombok.

Dijelaskan, pada tahun 2016, rasio elektrifikasi (RE) di NTB telah mencapai 77,68 persen dari target 75,90 persen. Untuk Tahun 2017, RE NTB ditargetkan mencapai 80,01 persen. Sementara hingga bulan Februari, RE NTB telah tercatat mencapai 78,64 persen.

“Kami optimis target tersebut tercapai. Kami berusaha terus meningkatkan RE agar pada tahun 2020 bisa diatas 95 persen, target ini lebih tinggi dari yang dicanangkan Pemerintah yakni 92,7 persen,” terang Mukhtar.

GRA




Lombok Surplus 71 MW Setelah Ditambah Pasokan 50 MW

PLN Berhasil menambah pasokan listrik di Lombok sebesar 50 Megawatt (MW) setelah Pembangkit Listrik tenaga Uap (PLTU) Lombok Timur yang berlokasi di Sambelia, Lombok Timur berhasil masuk sistem kelistrikan Lombok.

Mataram.lombokjournal.com — Masuknya aliran listrik ditandai dengan penandatanganan operasi komersial (Commercial Operation Date/COD) PLN bersama PT Lombok Energy Dinamics selaku pengembang.

Dengan masuknya 50 MW saat ini kelistrikan Lombok memiliki cadangan daya sebesar 71 MW.

Penandatanganan berita acara COD ini dilakukan langsung oleh General Manager PLN Wilayah NTB Mukhtar, General Manager PLN Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara Djarot Hutabri, dan Direktur PT Lombok Energy Dynamics Bambang Irawan.

Dengan beroperasinya PLTU Lombok Timur meningkatkan daya mampu kelistrikan Lombok dari sebelumnya 243 MW menjadi 293 MW. Dengan beban puncak sebesar 222 MW, artinya sistem kelistrikan Lombok saat ini memiliki kelebihan daya sebesar 71 MW.

Meningkatnya cadangan daya ini tentu akan membuat listrik NTB semakin kuat dan PLN siap untuk mencukupi permintaan pelanggan baru. Dengan ini diharapkan bisa meningkatkan rasio elektrifikasi di Lombok,” ucap GM PLN Wilayah NTB Mukhtar.

Pada tahun 2016, rasio elektrifikasi (RE) di NTB telah mencapai 77,68 persen dari target 75,90 persen. Untuk Tahun 2017, RE NTB ditargetkan mencapai 80,01 persen. Sementara hingga bulan Februari, RE NTB telah tercatat mencapai 78,64 persen.

“Kami optimis target tersebut tercapai. Kami berusaha terus meningkatkan RE agar pada tahun 2020 bisa diatas 95 persen, target ini lebih tinggi dari yang dicanangkan Pemerintah yakni 92,7 persen,” terang Mukhtar.

Selain itu PLN menegaskan dengan cadangan daya sebesar 71 MW membuat investor tidak perlu khawatir untuk membangun bisnisnya di Lombok.

“Silahkan bangun bisnisnya di Lombok, investor tidak perlu pusing masalah listrik. Kami siapkan, PLN jamin kelistrikannya,” tegas Mukhtar.

Ke depan, melalui program 35.000 MW yang diusung pemerintah, PLN akan terus menambah pembangkit baru. Hal ini dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi NTB. Selain itu, penambahan pembangkit juga dilakukan agar tidak terjadi defisit daya di kemudian hari, mengingat pertumbuhan penggunaan listrik di NTB cukup tinggi.

Pertumbuhan kebutuhan daya dilihat dari beban puncak kelistrikan NTB yang terus mengalami peningkatan rata-rata 12 persen dalam 6 tahun terakhir. Dari total tiga sistem kelistrikan yang ada di NTB, beban puncak pada tahun 2010 hanya sebesar 162 MW, terus meningkat mencapai 309 MW pada tahun 2016.

Ke depan PLN akan membangun beberapa pembangkit baru, di antaranya PLTU Lombok Peaker berkapasitas 150 MW, PLTMG Sumbawa sebesar 50 MW, PLTMG Bima sebesar 50 MW, PLTU Lombok 100 MW, dan PLTU Lombok 2 sebesar 100 MW.

Pertumbuhan kebutuhan listrik di NTB cukup tinggi. Penambahan pembangkit ini jelas sebuah kebutuhan. Ini adalah komitmen kami untuk memenuhi kebutuhan listrik di NTB,” tutup Mukhtar.

GRA




Dirjen PKH Gelar Rapat Antisipasi Stok Daging Jelang Puasa

Jelang bulan Puasa dan Perayaan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2017,  Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), Kementan RI, menggelar rapat koordinasi mengantisipasi ketersediaan stok daging Sapi.

JAKARTA. lombokjournal.com — Rapat bersama para pelaku usaha terdiri dari feedloter, Bulog, para Importir Sapi dan daging Sapi, yang digelar di Kantor Ditjen PKH di Jakarta itu merupakan tindaklanjut dari hasil Rapat Koordinasi (Rakor) yang dipimpin oleh Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan pada tanggal 27 Maret 2017 di Kantor Kementerian Pertanian.

“Pertemuan ini sebagai persiapan awal membahas ketersediaan stock sapi dan daging sapi menjelang bulan puasa dan lebaran tahun 2017,” kata Dirjen PKH, I Ketut Diarmita, dalam rilis pers yang diterima Lombok Journal, Sabtu (8/4).

Menurutnya, Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan berupaya memastikan persediaan daging nasional  cukup menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) tersebut, yaitu pada bulan April, Mei dan Juni.

Ketut menambahkan, persiapan penyediaan pasokan daging sapi ini tentunya penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai upaya menstabilkan pasokan, sehingga akan menjaga stabilisasi harga daging pada bulan-bulan tersebut.

“Dan kita harapkan masyarakat dapat menjalankan ibadah puasa dan merayakan hari Raya Lebaran dengan tenang,”ungkapnya.

GRA




Banjir Landa Desa Beleka Dan Desa Ganti, Lombok Tengah

Akibat intensitas hujan tinggi, Sabtu malam (9/4), banjir melanda Desa Beleka dan Desa Ganti di Kecamatan Praya Timur, Lombok Tengah, NTB.

MATARAM.lombokjournal.com — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB mencatat, banjir terjadi akibat hujan dengan intensitas lebat turun sejak pukul 14.00 Wita sampai malam hari.

“Hujan deras mengakibatkan sungai Tibu Nangke Desa Beleka meluap sehingga menggenangi beberapa dusun di Desa Beleka dan aliran sungai menuju Desa Ganti,” kata Kepala BPBD NTB, H Muhammad Rum.

Dikatakan, jumlah dusun yang terdampak genangan adalah 14 dusun di Desa Beleka dengan perkiraan 500 KK terdampak. Selain itu ada 14 rumah yang terisolir dengan tinggi genangan 50 s/d 100 cm, di dusun Dasan Paok.

“BPBD dan tim reaksi cepat sudah melakukan evakuasi bagi warga yg terisolir. Korban jiwa tidak ada,” katanya.

Sementara itu luapan sungai Tibu Nangke karena intensitas hujan tinggi juga menyebabkan banjir di Desa Ganti berdampak pada 300 KK, Desa Pengonak 100 KK, Desa Jeruk Puri 200 KK dan Desa Semoyang 50 KK.

Hingga kini BPBD NTB dan BPBD Lombok Tengah terus menyalurkan bantuan darurat untuk korban banjir di sejumlah lokasi terdampak.

AYA

 




Kebijakan KKP Berantas Illegas Fishing Ditiru Tiongkok dan Thailand

Keberhasilan Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) Indonesia memberantas penangkapan ikan secara illegal (illegal fishing), ditiru negara lain.

Menteri Susi Pujiastuti

JAKARTA.lombokjournal.com — Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, beberapa negara seperti Tiongkok dan Thailand saat ini tengah meniru kebijakan Indonesia untuk menyelesaikan masalah perikanan di negaranya. Antara lain dengan membentuk Satuan Tugas, seperti Satgas 115 (Satgas Pemberantasan Illegal Fishing).

Menurut Susi, selain memberantas pencurian ikan secara ilegal, kebijakan ini telah mengawali negara-negara lain untuk memulihkan  jumlah ikan di negaranya dan kelestarian laut negaranya.

Beberapa negara melakukan policy moratorium penangkapan ikan secara keras. Seperti Laos, Myanmar juga ikut buat Satgas. Kamboja juga sama. “Thailand, China (Tiongkok) dan Vietnam juga ikutan moratorium kapal ikan,” kata Menteri Susi dalam sharing session dengan wartawan di Komplek Widya Candra, Kamis (6/4).

Menteri Susi menuturkan, Tiongkok bahkan sudah sejak tahun lalu memberlakukan moratorium penangkapan ikan di perairannya. Hal itu membuat kapal-kapal ikan dari Negeri Tirai Bambu tersebut berlayar ke perairan jauh. Begitu pun dengan Thailand.

“Saya lihat China dan Thailand ketatkan penangkapan ikan luar biasa, China sudah moratorium. Terus apa kemudian boleh tangkap ikan di laut kita? Ya enggak boleh, kita tangkap. Enak saja mereka yang panen ikan kita,” ucapnya.

Meski menjadi percontohan beberapa negara, Menteri Susi menilai Indonesia harus terus melakukan evaluasi dari kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan.

Profesi nelayan, yang merupakan stakeholder langsung kebijakannya, perlu diperhatikan. Oleh karenanya, KKP membuat program asuransi nelayan.

“Di laut, nelayan jarang tahu apa itu asuransi nelayan. Setiap saya ke daerah, pokoknya saya minta info pemda setempat, daerah mana saja yang nelayannya belum didaftarkan asuransi. Kalau ABK kapal gak masuk asuransi, karena dia anak buah kapal dari perusahaannya,” ujar Menteri Susi.

GRA




Ratusan TKI Disekap, Pemprov Tunggu Langkah Kemlu

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) masih menunggu perkembangan upaya Kementerian Luar Negeri (Kemlu) terkait 300 WNI yang dikabarkan disekap di Riyadh, Arab Saudi.

MATARAM.lombokjournal.com —  Kepala Dinas Tenaga Kerja NTB, H Wildan menjelaskan, terkait kabar ratusan TKI yang disekap di Arab Saudi, bahwa kasus ini masih ditangani Kemlu melalui Ditjen PWNI (Perlinduangan WNI). Kami masih menunggu hasilnya,” katanya, Jumat (7/4) di Mataram.

Wildan mengatakan, pihak Ditjen PWNI saat ini masih melakukan upaya penyelesaian kasus ini. Informasi yang diserap Dinas Tenaga Kerja NTB menyebutkan, ratusan WNI yang dikabarkan disekap itu, tidak seluruhnya berasal dari NTB.

Diduga memang ini berangkat sebagai TKI non prosedural, karena peniriman TKI ke Arab Saudi dan Timur Tengah masih moratorium. “Tapi karena ini menyangkut warga NTB juga, maka kami tetap akan terus memantau,” katanya.

Sejauh ini, papar Wildan, pihaknya juga belum menerima adanya laporan dari pihak keluarga para korban penyekapan itu.

Sementara itu, Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) Mataram, H Mucharom Ashadi menjelaskan, untuk kasus 300 WNI yang disekap di Arab Saudi, pihaknya sudah berkoordinasi dengan KBRI Riyadh.

“Kami sudah komunikasi dengan KBRI Riyadh. KBRI disana sudah menurunkan tim Satgas untuk mengecek kebenaran informasi itu dan melakukan penyelidikan.Jadi sekarang kami masih menunggu hasil dari tim itu,” kata Mucharom, Jumat (7/4) di Mataram

Menurutnya, BP3TKI Mataram sama sekali tidak memiliki data-data para WNI yang disekap, khususnya yang berasal dari NTB. Sebab, keberangkatan mereka sebagai TKI ke Arab Saudi diduga kuat melalui jalur illegal.

“Ini juga sudah sering kami sosialisasikan, dan kami imbau agar masyarakat tidak mudah terpengaruh dengan bujuk rayu para perekrut TKI illegal yang menjanjikan bisa memberangkatkan TKI ke Timur Tengah,” katanya.

Sebelumnya Kabar tentang 300 WNI disekap di Arab Saudi, sebelumnya disampaikan oleh Direktur Perlindungan WNI, Kemlu RI, Lalu Muhammad Iqbal, pekan lalu.

“Kami dapat laporan dua minggu lalu, itu ada sekitar 300 orang WNI yang hendak jadi TKI disekap di Arab Saudi. KBRI di sana sudah koordinasi dengan kepolisian Arab Saudi untuk melakukan penyelidikan,” kata Direktur  Perlindungan WNI Kemlu RI, Lalu Muhammad Iqbal,  Jumat sore (31/3) di Mataram, NTB.

300 WNI yang disekap itu sebagian besar dari Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan sebagian lainnya dari sejumlah provinsi lain.

Berdasarkan laporan yang diterima Kemlu,  ratusan WNI itu direkrut menjadi TKI di Arab Saudi oleh sebuah perusahaan mega rekrutmen. Namun bukannya disalurkan, mereka justru disekap di penampungan TKI milik perusahaan mega rekrutment itu.

Laporan juga menyebutkan, selain disekap di tempat penampungan, ratusan WNI itu juga mendapat penyiksaan.

GRA




Wapres, “Maulana Syaikh, Layak Dihargai Sebagai Pahlawan Nasional”

Perjuangan (almarhum) TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid atau lebih dikenal Maulana Syaikh, sangatlah layak dihargai sebagai Pahlawan Nasional

lombokjournal.com

Seminar “Dari Nahdatul Wathan untuk Indonesia: Jejak Perjuangan Tuan Guru KH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid” yang dibuka Wapres Jusuf Kalla (foto Biro Humas NTB)

Wakil Presiden RI,H Jusuf Kala menegaskan hal itu saat membuka Seminar Nasional dengan tema “Dari Nahdatul Wathan untuk Indonesia: Jejak Perjuangan Tuan Guru KH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid” di Gedung Dewi Sartika, Universitas Negeri Jakarta, Rabu (5/4)

Menurut Wapres, pahlawan bukan hanya berjuang secara fisik. Tapi, gelar pahlawan nasional diberikan kepada  yang bertindak heroik. “Perbuatan nyata yang dapat dikenang dan dilihat  sepanjang masa. Termasuk tidak pernah melakukan tindakan tercela, mampu berjuang menggerakkan masyarakat,  berdampak nasional dan menunjukkan konsistensi dan hal-hal prestise lainnya,” katanya.

Dalam seminar yang menghadirkan ahli sejarah sebagai narasumber dan dihadiri Gubernur NTB, Dr.TGH M. Zainul Majdi,  Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, DPD RI, Faroukh Muhammad, Suhaimi Ismi, Rektor UNJ, Keluarga TGKH Muhammad Zainuddin  Abdul Madjid, sertaa civitas akademika berbagai perguruan tinggi di Jakarta dan NTB.

Wapres menegaskan, kita di sini menggambarkan apa yang dicapai Maulana Syaikh sepanjang hidupnya. Menggambarkan apa yang dicapai tidak jauh beda dengan apa yang diberikan pahlawan nasional sebelumnya. ”Wajar kita semua berdo’a, mengusahakan beliau  menjadi pahlawan Nasional,” ungkap wapres.

Dijelaskan wapres, dalam kurun 60 tahun ini tercatat sebanyak 169 tokoh diberikan gelar Pahlawan Nasional  pada Peringatan Hari Pahlawan tiap tanggal 10 November. Provinsi Bali sudah memiliki 5 Pahlawan Nasional, Sedangkan NTT baru memiliki 1 orang pahlawan nasional. “NTB sebatas baru diusulkan,” ujarnya. Padahal, perjuangan para pejuang NTB tidak kurang heroik dari daerah lain.

Banyak pejuang muslim menjadi Pahlawan Nasional. Wapres yakin, Maulana Syaikh tidak kurang dari apa yang dilakukan ulama lain. “Saya secara pribadi akan memberikan dukungan,” pungkasnya.

Gubernur NTB, Dr. TGH M Zainul Majdi pada kesempatan yang sama menjelaskan setiap perjuangan Maulana Syaikh mencerminkan keyakinan beliau akan kesatuan antara  kesatuan nilai keislaman dan nilai kebangsaan untuk kita di Indonesia.

“Nama Nahdatul Wathan dipilih karena memiliki makna berjuang untuk bangsa, sekaligus berjuang untuk agama. Sedangkan berjuang untuk agama pasti akan memberikan kebaikan untuk bangsa. Melalui penamaan tersebut, Islam dan kebangsaan dua hal tersebut tidak dapat dipisahkan,” jelas cucu dari TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid itu.

TGH M Zainul Majdi menambahkan, keharmonisan di daerah eks Sunda Kecil yakni Provinsi Bali, NTB dan NTT yang  berbeda mayoritas agama karena akrab dengan nilai-nilai kebangsaan. Maulana Syaikh adalah salah satu tokoh utama yang berkontribusi kokohnya nilai kebangsaan di NTB.

“Atas nama pemerintah dan segenap masyarakat Provinsi NTB berharap kiranya ikhtiar ini berujung pada  pengakuan pemerintah  yang memang sudah sepantasnya menjadikan beliau sebagai pahlawan nasional,” papar tokoh muda yang prestisius ini.

Seminar nasional yang dimotori UNJ dan Organisasi Islam Nahdatul Wathan (NW)  diharapkan menjadi sinyal makin dekat terwujudnya ikhtiar perjuangan inisiatif pemerintah dan masyarakat NTB, menjadikan TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid pendiri Organisasi Kemasyarakatan Islam Nahdatul Wathan (NW)  sebagai pahlawan nasional

Rr

 




Korban Terseret Banjir Bandang di Dompu Ditemukan Tewas

Suhardono (28), karyawan PT Nindi Karya, korban terseret banjir di Dompu, NTB, berhasil ditemukan tyelah meninggal dunia.

MATARAM.lombokjournal.com — Tim SAR gabungan berupaya melakukan pencarian selama beberapa jam. “Akhirnya berhasil menemukan korban telah meninggal dunia,” kata Humas Badan SAR Nasional (Basarnas) Mataram, I Putu Cakranegara, Selasa sore (4/4).

Sebelumnya, Suhardono dilaporkan hilang terseret banjir bandang, Senin sore (3/4). Saat kejadian, korban yang merupakan operator alat berat excavator tengah mengoperasikan alat berat untuk mengeruk sungai Mila di lokasi proyek pembangunan bendungan di Desa Saneo, Kecamatan Woja, Dompu.

Namun banjir bandang yang tiba-tiba datang membuat korban bersama alat berat yang dioperasikan kemudian terseret arus yang melintasi sungai Mila.

Upaya pencarian sempat dilakukan pada Senin sore itu oleh rekan-rekan korban dan masyarakat setempat, namun pencarian terkendala cuaca dan hari yang sudah gelap sehingga pencarian dihentikan.

Cakra menjelaskan, pihak SAR menerima laporan hilangnya korban Selasa dini hari (4/4) dan langsung melakukan upaya pencarian bersama unsur SAR lainnya.

“Basarnas bersamaa potensi SAR dari Brimob Kompi B Dompu, Sabhara Polres Dompu, Babinsa Desa Saneo, Orari Bima dan sejumlah karyawan PT Nindi Karya langsung melakukan pencarian dengan menyisiri aliran sungai Mila,” katanya.

Setelah dilakukan pencarian selama beberapa jam, sekitar pukul 10.30 Wita, Selasa (4/4) tim SAR gabungan berhasil menemukan korban di Bendungan Sungai Mila berjarak sekitar 4 Km dari lokasi kejadian.

“Korban ditemukan terdampar di pinggir aliran Sungai dalam keadaan meninggal dunia,”katanya.

Proses evakuasi berlangsung selama 1 jam, dan selanjutnya jenazah Suhardono dibawa ke Rumah Sakit Dompu.

AYA




Banjir di Dompu, Satu Hilang Ratusan Keluarga Terdampak

Banjir melanda sejumlah Kecamatan di Kabupaten Dompu, NTB, Senin malam (3/4), menyebabkan satu orang hilang terseret arus, dan ratusan keluarga terdampak.

MATARAM.lombokjournal.com — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB mencatat sejumlah wilayah terdampak banjir antara lain Kelurahan Potu, Kelurahan Bada, Kelurahan Karijawa, Desa Kareke di Kecamatan Dompu, Kelurahan Simpasai, Kelurahan Kandai Dua, Desa Wawonduru, Kelurahan ontabaru. Desa Baka Jaya, Desa Saneo, di Kecamatan Woja, dan Desa Kramat di Kecamatan Kilo.

Banjir terjadi akibat intensitas hujan tinggi di sekitar Dompu sejak Senin sore. Berdasarkan laporan,  ada satu korban banjir yang hilang dan masih dalam pencarian.

“Rumah yang terdampak banjir mencapai ratusan rumah,” kata Kepala BPBD NTB, H Muhammad Rum, Selasa (4/4) di Mataram.

Dijelaskan, korban hilang atas nama Suhardono, karyawan PT Nindia Karya. Korban yang sedang mengoperasikan alat berat eksavator di proyek Bendungan Raba Baka, Desa Saneo, Kecamatan Woja, terseret arus bersama alat beratnya.

“Hingga saat ini masih dilakukan upaya pencarian,” kata Rum.

Ia mengatakan, saat ini banjir di Dompu sudah mulai surut. BPBD NTBdan BPBD Dompu serta Pemkab Dompu sudah melakukan penyaluran bantuan tanggap darurat ke sejumlah wilayah terdampak.

AYA