Gempa bumi berkekuatan 6,4 skala richter (SR), Rabu pagi (22/3) mengguncang wilayah Bali dan NTB. Masyarakat di Mataram dan sekitarnya, sempat dibikin panik.

MATARAM.lomkjournal.com — Data BMKG menyebutkan, gempa bumi tektonik terjadi pada pukul 07.10 Wita dengan kekuatan 6,4 SR dengan episenter terletak pada koordinat 8.88 LS dan 115.24 BT, sekitar 23 Km arah Tenggara Kota Denpasar, pada kedalaman 117 km.

Kepala Badan Geofisika Mataram, Agus Riyanto mengatakan, guncangan gempa bumi mencapai skala intensitas cukup kuat yakni III-V MMI. Dampak gempa bumi berupa guncangan kuat dirasakan luas di pulau Bali, antara lain dikota Denpasar, Kuta, Gianyar, Negara, Amlalpura. Guncangan kuat juga terasa di Kota Banyuwangi di pulau Jawa dan Mataram pulau Lombok, juga Sumbawa.

“Guncangannya cukup besar, sehingga di daerah Mataram, Lombok juga sebagian Sumbawa guncangan gempa bumi dirasakan oleh hampir semua orang,” kata Agus, Rabu (22/3).

Menurutnya, banyak warga Mataram dan Lombok yang dilaporkan terkejut dan berhamburan keluar rumah akibat guncangan gempa bumi ini.

Dijelaskan, ditinjau dari kedalamannya, gempa bumi ini merupakan jenis gempa bumi menengah akibat aktivitas subduksi, hasil interaksi Lempeng Indo-Australia dan Lempeng Eurasia.

Ia mengatakan, guncangan III-V skala MMI berpotensi merusak bangunan. Hanya saja, hingga kini belum dilaporkan adanya kerusakan.

Agus mengimbau masyarakat agar tetap tenang, dan terus mengikuti arahan BPBD dan BMKG.

“Khusus masyarakat di daerah pesisir Selatan Timur Bali hingga Barat Lombok dihimbau agar tidak terpancing isu karena gempabumi yang terjadi tidak berpotensi tsunami,” katanya.

AYA

Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI), Muhammadun mengatakan, kebijakan baru pemohon paspor baru memiliki deposit tabungan dengan jumlah minimal Rp 25 juta masih sebatas wacana.

MATARAM,lombokjournal.com — “Itu kan baru sebatas ide,” kata Muhammadun, Senin (20/3) di Mataram.

Dia menilai, kebijakan baru tersebut bisa saja menekan maraknya keberangkatan TKI non prosedural asal NTB selama sistem yang lainnya juga mengikuti.

Menurutnya, selama ini pun Imigrasi telah memiliki prosedur dalam mencegah keberangkatan TKI non prosedural seperti imigration security clearance (ISC), wawancara, dan pemeriksaan dokumen.

Ia juga menyoroti negara tujuan seperti Malaysia yang seakan masih membuka pintu bagi TKI non prosedural. Muhammadun meminta perlu ada kerja sama lebih maksimal antar dua negara dalam mencegah TKI non prosedural.

“Selama Malaysia masih menerima TKI masuk secara ilegal, maka tidak bisa dibendung melalui jalan tikus,” katanya.

AYA

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram Romi Yudianto mengatakan kebijakan baru pemohon paspor baru  memiliki deposit tabungan dengan jumlah minimal Rp 25 juta tidak diperuntukan untuk seluruh pemohon.

MATARAM.lombokjournal.com – Deposit sejumlah itu hanya berlaku bagi yang dicurigai akan berangkat sebagai TKI Illegal.  “Rp 25 juta itu kan diberlakukan terhadap mereka yang dicurigai akan menjadi TKI non prosedural,” katanya.

Dia menambahkan, kebijakan ini ditujukan guna membendung maraknya TKI non prosedural yang berangkat ke luar negeri asal NTB.

“Nah, sebelum pemberian (paspor) ini kan sudah bisa dicegah keberangkatannya,” tambah Romi.

Menurutnya, hal ini untuk mencegah keberangkatan TKI non prosedural dan mengantisipasi timbulnya sejumlah permasalahan TKI di luar negeri.

Untuk mendata pihak mana yang dicurigai akan menjadi TKI non prosedural, Imigrasi membekali pengetahuan kepada para petugas yang akan melakukan pemeriksaan melalui sejumlah tahapan meliputi berkas dokumen dan juga wawancara.

Kemudian, Imigrasi juga akan berkoordinasi dan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang diterbitkan dari Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, dan juga Kementerian Agama lantaran ada juga yang menyalahgunakan izin ziarah.

Romi melanjutkan, kebanyakan tujuan negara TKI non prosedural masih didominasi Malaysia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Dua negara terakhir sendiri masih dalam moratorium penempatan TKI hingga kini.

“Selama 2017, Imigrasi telah menolak pemberian paspor kepada 106 pemohon yang diduga akan menjadi TKI non prosedural,”tutupnya.

BACA :   APJATI: Deposit Rp25 Juta Pembuatan Paspor Baru Sebatas Wacana

AYA

Menyusutnya populasi Rusa mendorong Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), akan membangun Sanctuary Rusa

MATARAM.lombokjournal.com — Populasi Rusa (Cervus Timorensis) yang merupakan hewan endemis sekaligus logo Pemerintah Provinsi NTB terus menurun dari tahun ke tahun.

Untuk mencegah kepunahan mamalia bertanduk eksotis ini, Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), akan membangun Sanctuary Rusa seluas 1,5 hektare di kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Tunak, Lombok Tengah mulai tahun 2017 ini.

“Kami akan bangun Sanctuary Rusa, jadi sebuah kawasan konservasi yang khusus untuk species tertentu yakni Rusa. Akan dibangun di TWA Gunung Tunak, Lombok Tengah. Untuk Sanctuary ini kita akan tempatkan 20 hingga 30 ekor Rusa,”kata Kepala BKSDA NTB, Ir Widada MM, Senin (20/3) di Mataram.

Widada menjelaskan, populasi Rusa (Cervus Timorensis) terus menurun dari tahun ke tahun di NTB.

Saat ini BKSDA NTB memperkirakan penyebaran populasi Rusa liar di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa hanya sekitar tidak lebih dari 2000 ekor.

Jumlah itu tersebar di hutan lepas di kawasan Gunung Rinjani Lombok sekitar 300-400 ekor, di kawasan Gunung Tambora Sumbawa sekitar 400 ekor, pulau Moyo 200 ekor, dan di kawasan hutan lindung Lombok dan Sumbawa sekitar 300 ekor, serta di penangkaran masyarakat sekitar 400 ekor.

“Saat ini ada sekitar 152 penangkaran Rusa milik masyarakat di Lombok dan Sumbawa. Itu jumlah populasinya sekitar 400 ekor,” katanya.

Data BKSDA NTB menyebutkan, pada survay populasi Rusa NTB tahun 2005 silam, jumlah populasi Rusa masih sekitar 6000 ekor tersebar di pulau Lombok dan Sumbawa.

Populasi Rusa itu menurun akibat masih terjadi perburuan liar, dan juga faktor terganggunya habitat Rusa akibat alih fungsi hutan dan perubahan iklim beberapa tahun terakhir.

Widada mengatakan, upaya konservasi Rusa itu dilakukan BKSDA NTB agar hewan yang menjadi maskot lambang daerah Provinsi NTB, itu tidak punah.

“Populasi Rusa terus menurun. Ya jangan sampai satwa yang menjadi maskot NTB itu tinggal di logo dan seragam saja,” katanya.

AYA

Istri Sabar Nababan, warga BTN Kodya Asri, mengaku suaminya mengalami gangguan jiwa dan stress, sejak 2012 silam sepulang mengambil pendidikan S3 di Denmark.

MATARAM.lombokjournal.com —  “Jemaat HKBP dan tetangga disini juga sudah memahami kalau suami saya itu ada gangguan, agak stress,” kata istri Sabar, Rawato Purba, Minggu (19/3) di kediamannya di BTN Kodya Asri.

Menurutnya, meski tetap aktif mengajar sebagai dosen Fakultas Teknik Universitas Mataram, namun Sabar hingga saat ini masih menjalani pengobatan rawat jalan di RSJ Mataram untuk gangguan jiwa yang dideritanya.

Rawato mengaku mengetahui apa yang diposting suaminya itu dalam akun Facebook Sabar Nababan. Tapi, sebagai istri yang sudah bertahun-tahun mendampingi Sabar, ia mengaku tidak bisa berbuat banyak.

“Orang lain bisa bilang apa saja, karena mereka tidak tahu apa yang diderita suami saya. Mereka tidak berada dalam posisi saya sebagai istri,” tukasnya.

Menurutnya, pihak kepolisian sudah meminta keterangan dirinya dan suaminya. Mereka juga sudah menyerahkan dokumen medis terkait kondisi kejiwaan Sabar Nababan.

GRA

    Pihak Kepolisian Sektor Ampenan, Kota Mataram, Minggu (19/3) meminta keterangan klarifikasi dan konfirmasi terhadap Sabar Nababan (46), warga BTN Kodya Asri, Mataram.

MATARAM.lombokjournal.com —  Sabar yang masih aktif sebagai dosen Fakultas Teknik di Universitas Mataram, ini dimintai keterangannya terkait deklarasi agama baru melalui akun Facebook miliknya.

“Kami sudah melakukan konfirmasi pada yang bersangkutan terkait status di akun FB itu,” kata Kapolsek Ampenan, Kompol R Sujoko Aman, Minggu sore (19/3).

Ia mengatakan, sebelumnya pihak kepolisian mendapat laporan dari masyarakat tentang status FB dengan akun bernama Sabar Nababan.

Melalui akun itu, Sabar menyatakan dirinya  mendeklarasikan agama baru, yaitu Agama “Angkasa Nauli”.  Sabar juga memposting dogma Agama Angkasa Nauli dan hal-hal yang berhubungan dengan aturan, peraturan, serta Tata Ibadah agama baru itu.

“Ada laporan masyarakat yang ditindaklanjuti Babinkamtibmas kami, dan kami coba klarifikasi,”katanya.

Menurut Sujoko, dari hasil konfirmasi dan klarifikasi itu diketahui bahwa Sabar Nababan yang masih aktif sebagai dosen di Universitas Mataram, itu diduga mengalami gangguan kejiwaan.

Hal di diperoleh dari keterangan istri Sabar Nababan yang menyatakan suaminya masih menjalani pengobatan di RSJ Mutiara Sukma Mataram.

“Ya kami masih dalami. Keterangan istrinya itu yang bersangkutan ada gangguan kejiwaan,”katanya.

Menurut Sujoko, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan pihak Kecamatan Ampenan terkait masalah ini.

BACA : Istri Sabar Mengaku Suaminya Sress Sepulang dari Kuliah di Denmark

GRA

 Komisi Penyiaran Informasi  Daerah (KPID) NTB meminta masyarakat agar lebih teliti menerima informasi dan tidak mudah terpancing berita Hoax (berita bohong).

MATARAM.lombokjournal.com —  Disisi lain, KPID juga akan tetap fokus dan kritis terhadap berbagai konten siaran berita dan acara yang ditayangkan sejumlah media lokal dan lembaga penyiaran lain.

“Hal ini dilakukan untuk memastikan masyarakat bisa mendapatkan informasi yang sehat dan mendidik tanpa adanya berita hoax,” kata Koordinator Bidang Pengawasan KPID NTB, Syuhada, Kamis (16/3) di Mataram.

Syuhada mengatakan, tugas KPID salah satunya bagaimana meyakinkan, publik menerima informasi dari media masa dengan benar.

Masyarakat diharapkan menyaring,  apakah berita- berita yang dibaca betul-betul bisa dipercaya.  “Atau hanya berita yang dibuat seseorang yang memiliki kepentingan di balik berita tersebut,” katanya.

Syuhada menegaskan, masyarakat harus lebih teliti dan tahu darimana sumber berita yang didapat, jangan sampai ada kepentingan lain di balik berita tersebut.

AYA

Rusaknya dermaga II pelabuhan Padangbai, Bali, mulai berdampak pada arus transportasi. Antrian ratusan kendaraan, truk, bus, dan station family, semakin panjang di kawasan pelabuhan penyeberangan Lembar, Lombok Barat, Kamis (16/3) siang.

LOMBOK BARAT.lombokjournal.com —  Manajer Operasional PT ASDP Lembar, Muhammad Yasin menjelaskan, antrian kendaraan terjadi lantaran ada kerusakan hosting kolom dermaga II Pelabuhan Padangbai yang membuat arus lalu lintas kapal penyeberangan terganggu.

“Antrian kendaraan terjadi karena ada kerusakan di Padangbai sehingga pelayanan kapal di pelabuhan Padangbai hanya menggunakan satu dermaga dan berdampak pada jadwal kapal,” jelasnya, Kamis siang (16/3).

Menurut Yasin, informasi yang diterima pihak ASDP Lembar menyebutkan, upaya perbaikan dermaga II Padangbai masih dilakukan. Setidaknya perbaikan membutuhkan waktu 7-10- hari.

“Kami atasnama manajemen ASDP menyampaikan permohonan maaf atas terganggunya pelayanan bagi pengguna jasa,” katanya.

Antrian panjang di pelabuhan Lembar terjadi hingga ke ruas jalan utama akses menuju pelabuhan Lembar.

Humas PT ASDP Lembar, Dheny NP menjelaskan, pihak ASDP sudah berkordinasi dengan instansi terkait dalam hal ini Kepolisian, Asuransi, perusahaan pelayaran atau GAPASDAP ,  KSOP, kesehatan pelabuhan dan OPP selaku regulator terkait masalah ini.

Menurutnya, antrian terjadi hingga keluar pelabuhan karena jumlah kendaraan yang antri saat ini sudah mencapai 200 unit, sementara daya tampung parkir di pelabuhan Lembar hanya sekitar 150 unit.

Untuk meminimalisir antrian lebih panjang, papar Dheny,  pihak ASDP Lembar akan menggunakan alternatif penggunaan KMP Legundi dengan rute Lombok – Surabaya.

“Upaya kita juga dengan mempercepat proses bongkar muat, dan menunda beberapa keberangkatan untuk menghindari pengapungan yang terlalu lama,” katanya.

Menurut dia, ASDP Lembar juga memprioritaskan keberangkatan kapal yg berukuran besar, dengan kordinasi OPP  selaku regulator pelabuhan.

“Tapi untuk saat ini antrian ini belum berdampak pada pengiriman stok logistik ke pulau lombok,  karena di Padangbai sendiri belum terjadi antrian yg panjang,  hal itu menandakan barang yang masuk ke pulau Lombok masih lancar,” katanya.

AYA

Kapolda NTB, Brigjen Pol Firli, yang juga sebagai Ketua Tim Percepatan Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Rabu (15/3) bertemu dengan Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi di kantor Gubernur, untuk membahas kelanjutan proses  pembayaran dana kerohiman di KEK Mandalika.

MATARAM,lombokjournal.com — Kepada wartawan usai pertemuan, Kapolda Firli menjelaskan, sejauh ini ada dua poin yang sudah disepakati oleh Pemerintah Provinsi NTB dengan warga masyarakat di kawasan Mandalika terkait dana kerohiman.

Poin pertama, menurut dia, adalah menguatkan Keputusan Gubernur terkait  penyelesaian lahan dan segera diimplementasikan lahan di KEK Mandalika itu sebagai kawasan pariwisata.

“Point kedua adalah membahas besaran uang kerohiman sebesar Rp4,5 juta per are sesuai keputusan pemerintah,” kata Firli.

Menurut Firli, uang kerohiman itu akan diberikan setelah semua persyaratan administrasi diselesaikan oleh warga yang menempati lahan di kawasan tersebut.

Dijelaskan, dari 109 hektare lahan yang diklaim warga, hingga saat ini masih ada beberapa titik yang belum disepakati.

“Namun sebagian besar sudah sepakat, dan kami berterimakasih kepada seluruh rakyat yang sudah kooperatif yang sudah mensukseskan program penerintah,”katanya.

Menurutnya, KEK Mandalika di NTB saat ini sudah ditetapkan sebagai kawasan prioritas pariwisata nasional. Pembangunan kawasan itu tentunya akan memberikan dampak positif bagi Pemerintah Daerah dan juga bagi masyarakat NTB secara umum.

AYA

Seorang tenaga kerja Indonesia (TKI) wanita asal Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), bernama Sarafiyah Binti Muhammad Saleh, tewas akibat dianiaya majikannya di Dubai.

MATARAM.lombokjournal.com — Saat ini jenazah Salafiyah sudah diberangkatkan dari Dubai, Selasa (14/3). Jenazah itu diperkirakan tiba di Mataram, Rabu esok. BP3TKI NTB akan memfasilitasi kepulangan jenazah dari Mataram ke kampung halamannya di Dompu.

“Dari laporan yang kami terima, Sarafiyah meninggal akibat penganiayaan yang dilakukan majikannya,” kata Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) NTB, Mucharom Ashadi, Selasa (14/3) kepada wartawan di Mataram.

Mucharom menjelaskan, kasus penganiayaan yang menyebabkan tewasnya Salafiyah saat ini tengah ditangani oleh pihak kepolisian Dubai.

“Yang bersangkutan tidak tercatat sebagai TKI  resmi, jadi berangkatnya tidak terdata,” katanya.

Selain jenazah Salafiyah, BP3TKI NTB juga memfasilitasi pemulangan jenazah seorang TKI asal Bima, bernama Muslim Aljabar, pada Selasa (14/3).

Aljabar tewas dalam sebuah kecelakaan kerja di Port Moresby, Papua Nugini.

“Aljabar ini tertimpa kayu saat sedang bekerja.Kecelakaan kerja. Jenazahnya sudah tiba di bandara Lombok hari ini, dan langsung kami kirim ke kampung halamannya di Bima,” kata Mucharom.

Menurut Mucharom, Aljabar juga tidak tercatat sebagai TKI resmi. Diduga yang bersangkutan bekerja di luar negeri melalui jalur illegal.

GRA