Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menetapkan empat Desa di Kabupaten Lombok Barat sebagai Desa Tangguh Bencana, bersama ratusan Desa lain di 132 Kabupaten/Kota di Indonesia.

LOMBOK BARAT.lombokjournal.com — Hal tersebut  ditandai dengan penandatangan nota kerjasama  antara BNPB dengan Pemda Kabupaten dan Kota, Kamis (4/5) di gedung INA, Sentul, Kota Bogor, Jawa Barat.

Kabag Humas Lombok Barat, Saeful Akhkam menjelaskan, Sekretaris Daerah Lombok Barat,  HM Taufiq mewakili Bupati menandatangani nota kerja sama tersebut.

“Untuk Lombok Barat ada empat Desa yang ditetapkan dalam program pembentukan Desa Tangguh Bencana ini. Pak Sekda yang melakukan Penandatanganan notakerjasama dengan BNBP, mewakili Bupati,”kata Saeful, Kamis (4/5) di Lombok Barat.

Saeful mengatakan, sebelumnya untuk desa tangguh bencana itu, Lombok Barat mengusulkan sekitar 20 Desa dari total 119 Desa dan 3 Kelurahan di Lombok Barat.

Pembentukan Desa Tangguh Bencana merupakan program unggulan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yang dilakukan untuk menyikapi dan mengantisipasi berbagai bencana alam yang belakangan seringkali terjadi di Indonesia.

Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lombok Barat, HM Nadjib MM mengatakan, empat Desa yang ditunjuk sebagai Desa Tangguh Bencana itu

nantinya akan membentuk kelompok masyarakat yang akan menjadi garda terdepan dalam penanggulangan bencana.

“Kita akan sosialisasi dan mereka yang masuk dalam struktur akan dilatih dalam penanganan bencana,” kata Nadjib.

Ia menjelaskan, nantinya tiap Desa yang ditetapkan sebagai Desa Tangguh Bencana  akan mendapat alokasi anggaran kegiatan sebesar Rp150 juta yang peruntukkannya telah ditetapkan oleh pihak BNPB.

Kriteria penetapan dan penggunaan dana itu, papar dia, diatur berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis (Juklak Juknis) yang diterbitkan oleh Tim dari BNPB.

Ke depan dengan semakin buruknya kondisi alam dan cuaca, pihak BNPB mengharapkan tambahan jumlah Desa untuk menjadi Desa Tangguh Bencana beserta anggarannya, agar dapat dialokasikan oleh Pemkab melalui APBD Perubahan atau APBD Murni Tahun 2018.

“Kami akan konsultasikan ke Tim Anggaran Pemda (TAPD) karena terkait dengan kemampuan keuangan di APBD Lobar,” katanya.

GRA/Hms

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendapat tambahan lebih dari 74 ribu keping blangko E-KTP tahun ini. Diharapkan penambahan blangko E-KTP dapat memenuhi kebutuhan permohonan E-KTP bagi masyarakat di NTB.

MATARAM.lombokjournal.com — Penambahan blangko sekitar 74 ribu keping atau istilahnya 37 author akan masuk pada bulan Mei. “Sehingga diharapkan proses pembuatan E-KTP berjalan normal,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (PMD Dukcapil) NTB, Rusman, Kamis (4/5) di Mataram.

Saat ini blangko E-KTP tambahan untuk NTB itu, tengah diproses cetak di masing-masing daerah Kabupaten dan Kota sewilayah NTB.

Menurut Rusman, pembuatan E-KTP setiap hari terus bertambah lantaran dalam aturan pembuatan KTP batasan usia yang ditargetkan mulai dari 17 tahun.

AYA

Dukung pengembangan Bank Sampah NTB Mandiri, PLN berhasil mendapatkan penghargaan Indonesia Green Award kategori Pengembangan Pengolahan Sampah Terpadu dengan tema Sampah di Tangan Perempuan Ampenan.

Jakarta.lombokjournal.com — Penghargaan diserahkan langsung oleh Senior Advisor The La Tofi School of CSR, Hamdan Zoelva kepada Manajer SDM dan Umum PLN Wilayah NTB, Deddy Hidayat di Jakarta, Rabu (3/5).

Kegiatan yang dihadiri Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Imam Hendargo dan Chairman The La Tofi School of CSR La Tofi. IGA 2017 ini merupakan penghargaan lingkungan tahunan yang diselenggarakan La Tofi School of CSR. Memasuki tahun ke-8, IGA Award tahun ini mengusung tema perubahan.

“Total 131 program dari 31 perusahaan kami terima. Ini tentu satu langkah maju dari perusahaan di Indonesia. Perusahaan telah memiliki tanggung jawab social yang luar biasa.” Kata Chairman The La Tofi School of CSR, La Tofi.

Banyaknya jumlah penduduk, tingginya kegiatan sosial ekonomi, ditambah dengan kurangnya kepedulian terhadap masalah lingkungan berkontribusi besar pada penumpukan sampah yang tidak terkendali. Hal tesebut juga terjadi di Kota Mataram yang menjadi ibu kota Provinsi NTB.

Melihat hal tersebut, sejak tahun 2014, PLN Wilayah NTB melalui program Bina Lingkungan aktif mendukung pengembangan Bank Sampah NTB Mandiri yang berlokasi di Ampenan, Mataram.

Bank Sampah NTB Mandiri merupakan mitra binaan PLN Wilayah NTB sejak tahun 2014. Program Bina Lingkungan ini fokus pada edukasi masyarakat tentang pengolahan sampah.

“Masalah utamanya yang kami lihat adalah mind set, ini yang harus diubah, sampah yang tadinya tak bernilai bisa bernilai jika dikelola dengan baik.” terang Deddy Hidayat.

PLN juga memfasilitasi pelatihan mengolah sampah yang dapat dimanfaatkan menjadi hasil kerajinan yang bernilai ekonomis untuk para nasabah Bank Sampah.

Setelah tiga tahun berjalan, Bank Sampah NTB Mandiri kini telah memiliki 6 Bank sampah mitra binaan, dengan total nasabah sebanyak 700 orang yang tersebar di seluruh NTB.

Bank Sampah ini pun turut menciptakan tumbuhnya kawasan-kawasan bebas sampah serta memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan penghasilan tambahan bagi nasabah Bank Sampah.

“Ke depan, mimpi kami ingin membuat desa wisata yang peduli sampah, sehingga dapat membantu pemerintah dan masyarakat untuk membangun wilayahnya. CSR kami juga ingin fokus ke pemberdayaan masyarakat yang dapat meningkatkan ekonomi,” ujar Deddy.

Selain Bank Sampah NTB Mandiri, PLN juga mendapat empat penghargaan lain, yaitu:

1. Penyelamatan Sumber Daya Air: Menjaga Sumber Air Sungai Mudal (PLN Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta)
2. Menghemat Energi dan Penggunaan Energi Baru dan Terbarukan: Gas untuk Nelayan Gebang Mekar (PLN Distribusi Jawa Barat)
3. Mengembangkan Keanekaragaman Hayati: Cahaya Hayati dari Lubang Galian (PLN Wilayah Bangka Belitung)
4. Mempelopori Pencegahan Polusi: Kapur Bersihkan Langit Jepara (PLN Pembangkitan Tanjung Jati B)

GRA/Humas

Dukung pengembangan Bank Sampah NTB Mandiri, PLN berhasil mendapatkan penghargaan Indonesia Green Award kategori Pengembangan Pengolahan Sampah Terpadu dengan tema Sampah di Tangan Perempuan Ampenan.

Jakarta.lombokjournal.com — Penghargaan diserahkan langsung oleh Senior Advisor The La Tofi School of CSR, Hamdan Zoelva kepada Manajer SDM dan Umum PLN Wilayah NTB, Deddy Hidayat di Jakarta, Rabu (3/5).

Kegiatan yang dihadiri Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Imam Hendargo dan Chairman The La Tofi School of CSR La Tofi. IGA 2017 ini merupakan penghargaan lingkungan tahunan yang diselenggarakan La Tofi School of CSR. Memasuki tahun ke-8, IGA Award tahun ini mengusung tema perubahan.

“Total 131 program dari 31 perusahaan kami terima. Ini tentu satu langkah maju dari perusahaan di Indonesia. Perusahaan telah memiliki tanggung jawab social yang luar biasa.” Kata Chairman The La Tofi School of CSR, La Tofi.

Banyaknya jumlah penduduk, tingginya kegiatan sosial ekonomi, ditambah dengan kurangnya kepedulian terhadap masalah lingkungan berkontribusi besar pada penumpukan sampah yang tidak terkendali. Hal tesebut juga terjadi di Kota Mataram yang menjadi ibu kota Provinsi NTB.

Melihat hal tersebut, sejak tahun 2014, PLN Wilayah NTB melalui program Bina Lingkungan aktif mendukung pengembangan Bank Sampah NTB Mandiri yang berlokasi di Ampenan, Mataram.

Bank Sampah NTB Mandiri merupakan mitra binaan PLN Wilayah NTB sejak tahun 2014. Program Bina Lingkungan ini fokus pada edukasi masyarakat tentang pengolahan sampah.

“Masalah utamanya yang kami lihat adalah mind set, ini yang harus diubah, sampah yang tadinya tak bernilai bisa bernilai jika dikelola dengan baik.” terang Deddy Hidayat.

PLN juga memfasilitasi pelatihan mengolah sampah yang dapat dimanfaatkan menjadi hasil kerajinan yang bernilai ekonomis untuk para nasabah Bank Sampah.

Setelah tiga tahun berjalan, Bank Sampah NTB Mandiri kini telah memiliki 6 Bank sampah mitra binaan, dengan total nasabah sebanyak 700 orang yang tersebar di seluruh NTB.

Bank Sampah ini pun turut menciptakan tumbuhnya kawasan-kawasan bebas sampah serta memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan penghasilan tambahan bagi nasabah Bank Sampah.

“Ke depan, mimpi kami ingin membuat desa wisata yang peduli sampah, sehingga dapat membantu pemerintah dan masyarakat untuk membangun wilayahnya. CSR kami juga ingin fokus ke pemberdayaan masyarakat yang dapat meningkatkan ekonomi,” ujar Deddy.

Selain Bank Sampah NTB Mandiri, PLN juga mendapat empat penghargaan lain, yaitu:

1. Penyelamatan Sumber Daya Air: Menjaga Sumber Air Sungai Mudal (PLN Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta)
2. Menghemat Energi dan Penggunaan Energi Baru dan Terbarukan: Gas untuk Nelayan Gebang Mekar (PLN Distribusi Jawa Barat)
3. Mengembangkan Keanekaragaman Hayati: Cahaya Hayati dari Lubang Galian (PLN Wilayah Bangka Belitung)
4. Mempelopori Pencegahan Polusi: Kapur Bersihkan Langit Jepara (PLN Pembangkitan Tanjung Jati B)  GRA/Humas

Angka pertumbuhan listrik di NTB termasuk yang tinggi di Indonesia, dalam lima tahun terakhir pertumbuhan jumlah pelanggan mencapai rata-rata 12 persen per tahun.

MATARAM.lombokjournal.com —  GM PLN Wilayah NTB, Mukhtar mengatakan, pertumbuhan listrik di NTB cukup tinggi.  “Untuk meningkatkan pelayanan tentu kita (PLN) perlu mendengar penilaian, tuntutan, serta harapan dari pelanggan,” katanya  dalam acara temu pelanggan PLN, Rabu (3/5) di hotel Aston Inn Mataram.

Temu pelanggan yang digelar sebagai upaya meningkatkan pelayanan PLN dan mendorong pertumbuhan ekonomi di NTB, itu juga dihadiri oleh Kepala Dinas ESDM Provinsi NTB, Muhammad Husni, dan Kepala Dinas PMPT-SP NTB, Lalu Gita Aryadi, serta pelanggan-pelanggan potensial baik industri, bisnis, sosial, maupun rumah tangga.

Mukhtar menjelaskan, saat ini kondisi daya listrik di Provinsi NTB dalam keadaan surplus. Untuk sistem Lombok memiliki daya mampu sebesar 293 MW dengan beban puncak mencapai 226 MW, sistem Sumbawa memiliki daya mampu sebesar 49 MW dengan beban puncak sebesar 42 MW, kemudian untuk sistem Bima memiliki beban puncak sebesar 42 MW dengan beban puncak sebesar 42 MW.

“Semua surplus, bahkan Lombok mencapai 70 MW. Kami siap menerima investor, berapapun kebutuhan listriknya akan kami siapkan,” tukasnya.

Kepala Ddinas PMPT-SP NTB, Lalu Gita Aryadi menyampaikan, meskipun listrik saat ini sudah surplus, penambahan perlu terus ditingkatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di NTB.

“Ekonomi di NTB bergerak di bidang pariwisata, agro bisnis, dan perdagangan, investor sangat tertarik di bidang ini. Semua sektor ini sangat membutuhkan listrik. Oleh karena itu, kualitas dan kuantitas listrik di NTB harus terus ditingkatkan,” kata Lalu Gita.

Selain untuk kebutuhan industri, penambahan kapasitas listrik di NTB juga dibutuhkan untuk peningkatan rasio elektrifikasi.

Untuk memenuhi kebutuhan listrik tersebut, dalam beberapa tahun ke depan PLN akan membangun beberapa infrastruktur listrik baru. PLN akan membangun beberapa pembangkit, total kapasitas yang akan di bangun adalah sebesar 500 MW. Hingga saat ini, dari 500 MW tersebut, 100 MW telah beroperasi memperkuat sistem kelistrikan Lombok.

Beberapa rencana pembangunan lainnya telah melewati tahapan pembebasan lahan, di antaranya adalah PLTGU Lombok berkapasitas 150 MW, PLTU Lombok berkapasitas 100 MW, PLTU Lombok 2 berkapasitas 100 MW, PLTMG Sumbawa 50 MW, dan PLTMG Bima 50 MW.

Selain pembangkit, PLN juga akan membangun transmisi sepanjang 962 km. Seluruh pembangunan ini ditargetkan selesai pada tahun 2019.

Di sela-sela acara, PLN juga memberikan Reward kepada pelanggan yang dinilai kooperatif, dimana pelanggan tersebut adalah yang selama kurun waktu 12 bulan terakhir melunasi tagihan rekeningnya tepat waktu. Pelanggan tersebut antara lain Hotel Ombak Sunset, PT Bumi Padak Guar, dan CV Venna Mas Jaya.

GRA/Hms

25 kapal perang akan bersandar di perairan NTB untuk meramaikan Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) ke-3 tahun 2018 mendatang

MATARAM.lombokjournal.com — Hal itu dipaparkan dalam pertemuan Sekretaris Daerah Prov. NTB, H.Rosyadi H.Sayuti, Ph.D. bersama pejabat dari Mabesal Kolonel Laut (P), Irvansyah, di RRU Kantor Gubernur NTB, Rabu (3/5)

NTB akan menjadi tuan rumah event internasional Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) yang  rencananya diikuti 38 negara akan turut ambil bagian pada tersebut. Tiap kapal peserta akan berisi 200 personil prajurit TNI AL, dan diperkirakan 6000 personil AL akan hadir di Lombok.

“Kami mantap untuk memilih Lombok dengan harapan dapat memberi nuansa positif bagi perkembangan pariwisata NTB,” kata Irvansyah.

Irvansyah memaparkan, MNEK memiliki makna strategis untuk mempromosikan kedaulatan wilayah laut Indonesia melalui kemitraan AL di dunia dengan kerangka latihan non kombatan serta mengangkat potensi daerah.

MNEK merupakan kegiatan dua tahunan yang rutin degelar TNI AL. Setelah sebelumnya, MNEK ke-2 tahun 2016 digelar di Sumatera Barat, tahun 2018 mendatang Lombok akan menjadi tuan rumah.

Demi kelancaran acara, pihak TNI AL melakukan survey di beberapa tempat, termasuk orientasi terkait kedalaman laut yang akan dijadikan sebagai lokasi acara.

Berbagai rangkaian angkaian acara direncanakan akan turut memeriahkan gelaran MNEK ke-3, seperti kirab budaya yang menampilkan potensi budaya daerah, karya bhakti, city tour, medical civil action, pameran kapal dan peralatan perang, juga fun run/fun bike.

Dan sebagai penanda historikal bahwa kegiatan ini sudah berlangsung di Lombok, nantinya  akan didirikan monument MNEK ke-3.

Sekretaris Daerah Prov. NTB, H.Rosyadi H.Sayuti, Ph.D. mengatakan, kegiatan ini merupakan kesempatan emas yang sangat dinantikan NTB. Event ini pasti akan menarik bagi banyak pihak. Di samping sebagai ajang promosi wisata daerah, ada nilai edukasi yang dapat diperoleh pelajar kita melalui kegiatan seperti ini.

“Saya yakin masyarakat Nusa Tenggara Barat akan sangat antusias menyaksikan dari dekat ketangguhan prajurit angkatan laut dari berbagai negara,” ungkapnya optimis.

Sekda mengajak seluruh pihak  bekerja keras mempersiapkan dan mengemas konsepnya sebaik mungkin agar mampu menarik perhatian dan minat wisatawan sebanyak-banyaknya.

“Silahkan TNI AL berkoordinasi dengan instansi terkait, untuk mempersiapkan acara ini,” tutupnya.

Rr/Humas

Subsidi bagi 375.798 pelanggan listrik golongan rumah tangga mampu (RTM) dengan daya 900 VA (Volt Ampere) di Provinsi NTB kembali mengalami penyesuaian.

MATARAM.lombokjournal.com — Untuk periode 3, Mei hingga Juni 2017, tarif listriknya menjadi rata-rata Rp 1.352 per kWh (kilo Watt hour) dari sebelumnya Rp 1.034 per kWh pada periode Maret hingga April 2017.

Manajer Niaga dan Pelayanan Pelanggan (PP) PLN Wilayah NTB, M. Andy Adchaminoerdin mengatakan, tidak ada kenaikan tarif listrik pada bulan Mei 2017.

“Yang ada, subsidi bagi rumah tangga mampu daya 900 VA kembali dikurangi. Semula subsidinya sekitar Rp 442 per kWh, maka per 1 Mei 2017 subsidinya berkurang menjadi Rp 115 per kWh,” ujar Andy melalui rilis yang diterima Lombok Journal, Selasa (2/5) di Mataram.

Pengurangan subsidi pelanggan rumah tangga 900 VA tersebut sudah diatur pemerintah melalui Peraturan Menteri ESDM (Energi Dan Sumber Daya Mineral) Nomor 28 Tahun 2016 yang dilakukan dalam tiga tahap yakni 1 Januari 2017, 1 Maret 2017, dan 1 Mei 2017.

Berdasarkan Permen ESDM 28/2016, tarif listrik Rumah Tangga Mampu (RTM) 900 VA per 1 Januari 2017 sebesar Rp 791/kWh menjadi Rp 1.034/kWh pada 1 Maret 2017. Dan pada 1 Mei 2017 berubah lagi dari Rp 1.034/kWh menjadi Rp 1.352/kWh.

Dijelaskannya, mulai 1 Juli 2017, tarif listrik 900 VA RTM akan sama dengan 1.300 VA, ikut dalam mekanisme tariff adjustment. Naik turunnya mengikuti fluktuasi harga minyak atau Indonesian Crude Price (ICP), perubahan kurs dolar Amerika Serikat (AS), dan inflasi.

Namun, untuk pelanggan rumah tangga daya 900 VA yang termasuk miskin dan tidak mampu masih tetap menggunakan tarif listrik yang bersubsidi.

“Untuk pelanggan tidak mampu, tarif yang mereka bayar tetap Rp 605 per kWh. Begitu juga dengan tarif 1.300 dan 2.200 VA, tidak ada kenaikan,” jelas Andy.

Berdasarkan data PLN NTB, total pelanggan PLN dengan daya 900 VA di Provinsi NTB sejumlah 512.345 pelanggan. Dari jumlah itu terdapat 375.789 pelanggan yang masuk ke dalam kategori RTM. Sementara 136.556 sisanya termasuk tidak mampu dan tetap mendapatkan subsidi.

AYA

DPR RI menyatakan dukungan agar pendiri organisasi Nahdlathul Wathan (NW), Maulana Syech TGKH Zainuddin Abdul Madjid ditetapkan sebagai pahlawan nasional.

MATARAM.lombokjournal.com –– Hal itu disampaikan Ketua DPR RI Setya Novanto dalam pertemuan silahturahmi dengan Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi, Minggu (30/4) di Mataram.

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat itu, Ketua DPR RI menyampaikan komitmen mendukung Maulana Syech sebagai Pahlawan Nasional dari NTB.

“Dan akan segera menyampaikan surat ke Presiden maupun Menteri Sosial agar bisa terealisasikan,” kata Kepala Biro Humas Setda Provinsi NTB, Yusron Hadi, melalui siaran pers, Senin (1/5).

Menurut Yusron, dalam pertemuan tersebut Setya Novanto mengapresiasi kemajuan pembangunan di NTB dalam banyak hal. Ia  berharap kemajuan ini terus ditingkatkan pada masa mendatang.

Yusron menjelaskan, pertemuan tersebut juga dimanfaatkan oleh Gubernur TGB untuk menyampaikan agar DPR RI terus mendukung pembangunan NTB melalui berbagai program pembangunan nasional serta memperbesar alokasi anggaran untuk pembangunan NTB

“Silaturrahmi ini sangat bermanfaat bagi NTB karena pak Gubernur dapat secara langsung menyampaikan harapan-harapan untuk memajukan pembangunan NTB dan secara lebih luas beliau dapat menyampaikan saran untuk pembangunan nasional,” katanya.

(AYA/Hms)

Menindaklanjuti MoUdengan PT. Indonesia Power UJP-PLTU Jeranjang terkait penanggulangan kebakaran, Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Pemkab Lobar memberikan pelatihan terkait dengan hal-hal teknis atau antisipasi masalah kebakaran.

GIRI MENANG.lombokjournal.com – Pelatihan  antisipasi kebakaran yang dilaksanakan di ruang aula Dinas Damkar, Kamis ( 27/4), itu menindaklanjuti Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) dengan PT. Indonesia Power UJP-PLTU Jeranjang terkait penanggulangan kebakaran.

Ada empat aspek yang harus diperhatikan dalam penanggulangan kebakaran, yaitu aspek peralatan, aspek disain bangunan, managemen penanggulangan kebakaran dan aspek penegakkan hukum. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Damkar Lobar Drs. Fauzan Husniady pada saat membuka acara pelatihan tersebut.

“Walaupun secara institusi berbeda secara trek atau alur, tetapi karena perusahan ini berada di wilayah kami hal itu menjadi tanggung jawab kami, khususnya yang berkaitan dengan kebakaran,” ujar Fauzan mengawali sambutannya.

Mantan Sekretaris Dinas PPKAD ini mengatakan, walaupun tidak menginginkan musibah seperti itu, tetapi sangat diperlukan langkah-langkah antisipatif untuk menghidari terjadinya musibah kebakaran tersebut.

“Mungkin aspek pertama dan kedua PT. Indonesia Power UJP-PLTU Jeranjang Jeranjang sudah memilikinya,” tambah Fauzan.

Sedangkan aspek management penanggulangan kebakaran ini, sangat terkait dengan kesiapan teknis atau hal-hal yang menyangkut dengan kesiapan peralatan yang ada di perusahan tersebut. Sementara aspek penegakan hukum, ranahnya Pemerintah Daerah (Pemda) untuk melakukan penegakan hukum yang menyangkut kebakaran.

Tujuan pelatihanini difokuskan pada aspek management penanggulangan kebakaran yang di backup Pemda menyangkut kesiapan semua unsur yang ada di perusahan tersebut, Baik menyangkut kesiapan peralatan maupun sumber daya manusianya.

Untuk menunjukkan keberadaan Dinas Damkar, ke depannya akan dibentuk tim relawan yang akan ditempatkan di setiap kecamatan.

“Ttujuannya adalah untuk meningkatkan responsif dan respon time sehingga komunikasi dan informasi tentang kebakaran bisa lebih cepat guna untuk bisa meminimalisir kerugian materi ataupun korban jiwa,” pungkas Fauzan.

Di tempat sama, Nanang Safrudin perwakilan dari PT. Indonesia Power UJP-PLTU Jeranjang mengatakan, secara rutin PT.Indonesia Power melakukan kegiatan untuk melihat sejauh mana kompetensi dari setiap pembangkit listrik yang tergabung di dalam PT. Indonesia Power terkait masalah penanggulangan kebakaran.

Karena pembangkit listrik sangat riskan dengan masalah kebakaran, maka pihak PT. Indonesia Power UJP-PLTU Jeranjang juga sangat menekankan, masalah penanggulangan kebakaran adalah sebagai program yang penting.

“Untuk para peserta untuk bisa mengikuti pelatihan secara seksama dan sungguh-sungguh, karena di samping untuk perusahan tetapi kegiatan ini juga membawa nama Pemda,” harapnya.

man/ardi/humas

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Lombok Barat menggelar pelatihan Khatib sewilayah Kabupaten Lombok Barat, Kamis (27/4) di auditorium Institut Islam Nurul Hakim Kediri, Lombok Barat.

LOMBOK BARAT.lombokjournal.com — “Pelatihan sekaligus penyuluhan Khatib ini digelar semata-mata untuk meningkatkan wawasan dan cara khatib supaya dakwah yang disampaikan bisa sampai sasaran dan tujuan,” kata Ketua MUI Lobar, TGH Safwan Hakim.

Menurutnya, materi pelaihan yang disampaikan antara lain Retorika Khutbah yang disampaikan oleh TGH Muharrar Mahfuz, Deradikalisasi Agama yang disampaikan oleh TGH Munajib, Existensi Dakwah yang disampaikan oleh DR Said, dan Kebijakan Pemerintah dalam Keagamaan  yang disampaikan oleh Safarudin MA dari Kantor Kementrian Agama Lombok Barat.

Sementara itu saat membuka kegiatan tersebut, Bupati Lombok Barat H Fauzan Khalid, mengingatkan agar seluruh peserta dapat menjadi Khotib yang lebih baik lagi, cerdas, mampu menguasai keilmuan dan berwawasan luas.

Dengan kemampuan Khatib yang lebih baik maka, apa yang disampaikan ke masyarakat lebih jelas dan yang disampaikan juga bisa sesuai dengan masing-masing tingkatan masyarakat.

“Kami juga berpesan agar para khatib dapat menyampaikan hal- hal yang positif agar masyarakat tidak mudah terprovokasi,” kata Bupati Fauzan.

(LJ/Hms)