Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) masih menunggu perkembangan upaya Kementerian Luar Negeri (Kemlu) terkait 300 WNI yang dikabarkan disekap di Riyadh, Arab Saudi.

MATARAM.lombokjournal.com —  Kepala Dinas Tenaga Kerja NTB, H Wildan menjelaskan, terkait kabar ratusan TKI yang disekap di Arab Saudi, bahwa kasus ini masih ditangani Kemlu melalui Ditjen PWNI (Perlinduangan WNI). Kami masih menunggu hasilnya,” katanya, Jumat (7/4) di Mataram.

Wildan mengatakan, pihak Ditjen PWNI saat ini masih melakukan upaya penyelesaian kasus ini. Informasi yang diserap Dinas Tenaga Kerja NTB menyebutkan, ratusan WNI yang dikabarkan disekap itu, tidak seluruhnya berasal dari NTB.

Diduga memang ini berangkat sebagai TKI non prosedural, karena peniriman TKI ke Arab Saudi dan Timur Tengah masih moratorium. “Tapi karena ini menyangkut warga NTB juga, maka kami tetap akan terus memantau,” katanya.

Sejauh ini, papar Wildan, pihaknya juga belum menerima adanya laporan dari pihak keluarga para korban penyekapan itu.

Sementara itu, Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) Mataram, H Mucharom Ashadi menjelaskan, untuk kasus 300 WNI yang disekap di Arab Saudi, pihaknya sudah berkoordinasi dengan KBRI Riyadh.

“Kami sudah komunikasi dengan KBRI Riyadh. KBRI disana sudah menurunkan tim Satgas untuk mengecek kebenaran informasi itu dan melakukan penyelidikan.Jadi sekarang kami masih menunggu hasil dari tim itu,” kata Mucharom, Jumat (7/4) di Mataram

Menurutnya, BP3TKI Mataram sama sekali tidak memiliki data-data para WNI yang disekap, khususnya yang berasal dari NTB. Sebab, keberangkatan mereka sebagai TKI ke Arab Saudi diduga kuat melalui jalur illegal.

“Ini juga sudah sering kami sosialisasikan, dan kami imbau agar masyarakat tidak mudah terpengaruh dengan bujuk rayu para perekrut TKI illegal yang menjanjikan bisa memberangkatkan TKI ke Timur Tengah,” katanya.

Sebelumnya Kabar tentang 300 WNI disekap di Arab Saudi, sebelumnya disampaikan oleh Direktur Perlindungan WNI, Kemlu RI, Lalu Muhammad Iqbal, pekan lalu.

“Kami dapat laporan dua minggu lalu, itu ada sekitar 300 orang WNI yang hendak jadi TKI disekap di Arab Saudi. KBRI di sana sudah koordinasi dengan kepolisian Arab Saudi untuk melakukan penyelidikan,” kata Direktur  Perlindungan WNI Kemlu RI, Lalu Muhammad Iqbal,  Jumat sore (31/3) di Mataram, NTB.

300 WNI yang disekap itu sebagian besar dari Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan sebagian lainnya dari sejumlah provinsi lain.

Berdasarkan laporan yang diterima Kemlu,  ratusan WNI itu direkrut menjadi TKI di Arab Saudi oleh sebuah perusahaan mega rekrutmen. Namun bukannya disalurkan, mereka justru disekap di penampungan TKI milik perusahaan mega rekrutment itu.

Laporan juga menyebutkan, selain disekap di tempat penampungan, ratusan WNI itu juga mendapat penyiksaan.

GRA

Perjuangan (almarhum) TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid atau lebih dikenal Maulana Syaikh, sangatlah layak dihargai sebagai Pahlawan Nasional

lombokjournal.com

Wakil Presiden RI,H Jusuf Kala menegaskan hal itu saat membuka Seminar Nasional dengan tema “Dari Nahdatul Wathan untuk Indonesia: Jejak Perjuangan Tuan Guru KH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid” di Gedung Dewi Sartika, Universitas Negeri Jakarta, Rabu (5/4)

Menurut Wapres, pahlawan bukan hanya berjuang secara fisik. Tapi, gelar pahlawan nasional diberikan kepada  yang bertindak heroik. “Perbuatan nyata yang dapat dikenang dan dilihat  sepanjang masa. Termasuk tidak pernah melakukan tindakan tercela, mampu berjuang menggerakkan masyarakat,  berdampak nasional dan menunjukkan konsistensi dan hal-hal prestise lainnya,” katanya.

Dalam seminar yang menghadirkan ahli sejarah sebagai narasumber dan dihadiri Gubernur NTB, Dr.TGH M. Zainul Majdi,  Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, DPD RI, Faroukh Muhammad, Suhaimi Ismi, Rektor UNJ, Keluarga TGKH Muhammad Zainuddin  Abdul Madjid, sertaa civitas akademika berbagai perguruan tinggi di Jakarta dan NTB.

Wapres menegaskan, kita di sini menggambarkan apa yang dicapai Maulana Syaikh sepanjang hidupnya. Menggambarkan apa yang dicapai tidak jauh beda dengan apa yang diberikan pahlawan nasional sebelumnya. ”Wajar kita semua berdo’a, mengusahakan beliau  menjadi pahlawan Nasional,” ungkap wapres.

Dijelaskan wapres, dalam kurun 60 tahun ini tercatat sebanyak 169 tokoh diberikan gelar Pahlawan Nasional  pada Peringatan Hari Pahlawan tiap tanggal 10 November. Provinsi Bali sudah memiliki 5 Pahlawan Nasional, Sedangkan NTT baru memiliki 1 orang pahlawan nasional. “NTB sebatas baru diusulkan,” ujarnya. Padahal, perjuangan para pejuang NTB tidak kurang heroik dari daerah lain.

Banyak pejuang muslim menjadi Pahlawan Nasional. Wapres yakin, Maulana Syaikh tidak kurang dari apa yang dilakukan ulama lain. “Saya secara pribadi akan memberikan dukungan,” pungkasnya.

Gubernur NTB, Dr. TGH M Zainul Majdi pada kesempatan yang sama menjelaskan setiap perjuangan Maulana Syaikh mencerminkan keyakinan beliau akan kesatuan antara  kesatuan nilai keislaman dan nilai kebangsaan untuk kita di Indonesia.

“Nama Nahdatul Wathan dipilih karena memiliki makna berjuang untuk bangsa, sekaligus berjuang untuk agama. Sedangkan berjuang untuk agama pasti akan memberikan kebaikan untuk bangsa. Melalui penamaan tersebut, Islam dan kebangsaan dua hal tersebut tidak dapat dipisahkan,” jelas cucu dari TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid itu.

TGH M Zainul Majdi menambahkan, keharmonisan di daerah eks Sunda Kecil yakni Provinsi Bali, NTB dan NTT yang  berbeda mayoritas agama karena akrab dengan nilai-nilai kebangsaan. Maulana Syaikh adalah salah satu tokoh utama yang berkontribusi kokohnya nilai kebangsaan di NTB.

“Atas nama pemerintah dan segenap masyarakat Provinsi NTB berharap kiranya ikhtiar ini berujung pada  pengakuan pemerintah  yang memang sudah sepantasnya menjadikan beliau sebagai pahlawan nasional,” papar tokoh muda yang prestisius ini.

Seminar nasional yang dimotori UNJ dan Organisasi Islam Nahdatul Wathan (NW)  diharapkan menjadi sinyal makin dekat terwujudnya ikhtiar perjuangan inisiatif pemerintah dan masyarakat NTB, menjadikan TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid pendiri Organisasi Kemasyarakatan Islam Nahdatul Wathan (NW)  sebagai pahlawan nasional

Rr

Suhardono (28), karyawan PT Nindi Karya, korban terseret banjir di Dompu, NTB, berhasil ditemukan tyelah meninggal dunia.

MATARAM.lombokjournal.com — Tim SAR gabungan berupaya melakukan pencarian selama beberapa jam. “Akhirnya berhasil menemukan korban telah meninggal dunia,” kata Humas Badan SAR Nasional (Basarnas) Mataram, I Putu Cakranegara, Selasa sore (4/4).

Sebelumnya, Suhardono dilaporkan hilang terseret banjir bandang, Senin sore (3/4). Saat kejadian, korban yang merupakan operator alat berat excavator tengah mengoperasikan alat berat untuk mengeruk sungai Mila di lokasi proyek pembangunan bendungan di Desa Saneo, Kecamatan Woja, Dompu.

Namun banjir bandang yang tiba-tiba datang membuat korban bersama alat berat yang dioperasikan kemudian terseret arus yang melintasi sungai Mila.

Upaya pencarian sempat dilakukan pada Senin sore itu oleh rekan-rekan korban dan masyarakat setempat, namun pencarian terkendala cuaca dan hari yang sudah gelap sehingga pencarian dihentikan.

Cakra menjelaskan, pihak SAR menerima laporan hilangnya korban Selasa dini hari (4/4) dan langsung melakukan upaya pencarian bersama unsur SAR lainnya.

“Basarnas bersamaa potensi SAR dari Brimob Kompi B Dompu, Sabhara Polres Dompu, Babinsa Desa Saneo, Orari Bima dan sejumlah karyawan PT Nindi Karya langsung melakukan pencarian dengan menyisiri aliran sungai Mila,” katanya.

Setelah dilakukan pencarian selama beberapa jam, sekitar pukul 10.30 Wita, Selasa (4/4) tim SAR gabungan berhasil menemukan korban di Bendungan Sungai Mila berjarak sekitar 4 Km dari lokasi kejadian.

“Korban ditemukan terdampar di pinggir aliran Sungai dalam keadaan meninggal dunia,”katanya.

Proses evakuasi berlangsung selama 1 jam, dan selanjutnya jenazah Suhardono dibawa ke Rumah Sakit Dompu.

AYA

Banjir melanda sejumlah Kecamatan di Kabupaten Dompu, NTB, Senin malam (3/4), menyebabkan satu orang hilang terseret arus, dan ratusan keluarga terdampak.

MATARAM.lombokjournal.com — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB mencatat sejumlah wilayah terdampak banjir antara lain Kelurahan Potu, Kelurahan Bada, Kelurahan Karijawa, Desa Kareke di Kecamatan Dompu, Kelurahan Simpasai, Kelurahan Kandai Dua, Desa Wawonduru, Kelurahan ontabaru. Desa Baka Jaya, Desa Saneo, di Kecamatan Woja, dan Desa Kramat di Kecamatan Kilo.

Banjir terjadi akibat intensitas hujan tinggi di sekitar Dompu sejak Senin sore. Berdasarkan laporan,  ada satu korban banjir yang hilang dan masih dalam pencarian.

“Rumah yang terdampak banjir mencapai ratusan rumah,” kata Kepala BPBD NTB, H Muhammad Rum, Selasa (4/4) di Mataram.

Dijelaskan, korban hilang atas nama Suhardono, karyawan PT Nindia Karya. Korban yang sedang mengoperasikan alat berat eksavator di proyek Bendungan Raba Baka, Desa Saneo, Kecamatan Woja, terseret arus bersama alat beratnya.

“Hingga saat ini masih dilakukan upaya pencarian,” kata Rum.

Ia mengatakan, saat ini banjir di Dompu sudah mulai surut. BPBD NTBdan BPBD Dompu serta Pemkab Dompu sudah melakukan penyaluran bantuan tanggap darurat ke sejumlah wilayah terdampak.

AYA

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi hadir dan memberikan arahan dalam acara Musyawarah Nasional I Perhimpunan Ikatan Alumni Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MUNAS I HIMPUNI)

LOMBOK BARAT.lombokjournal.com – Menhub mengajak ikatan alumni universitas yang tergabung dalam Himpuni untuk dapat bekerjasama dalam mensukseskan program Kementerian Perhubungan.

Program unggulan Kemenhub adalah program tol laut untuk konektivitas antar wilayah, serta mengurangi disparitas harga antara wilayah barat dan timur. Jumlah rute pelayaran di program tol laut saat ini ada 11 rute dan akan ditambah sebanyak 2 rute pada tahun 2017.

MUNAS I HIMPUNI  itu bertema ‘Bersatu Menjadi Bangsa Pemenang’ di Senggigi, Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Sabtu (1/4) di Senggigi, Lombok Barat. Kedatangan Menhub merupakan awal kunjungan kerjanya  di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Menhub berharap Himpuni dapat bekerja sama mensukseskan pelaksanaan program-program Kemenhub. “Program kemenhub  yaitu tol laut, pembangunan kapal untuk pelayaran rakyat serta pendidikan vokasi bidang pelayaran untuk pemuda pemudi Indonesia,” jelasnya dalam acara yang dibuka Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan dihadiri Gubernur NTB Muhammad Zainul Majdi dan Ketua DPRD NTB Isvie Rupaeda.

Selain itu, program Kemenhub lainnya adalah pemberian bantuan 100 kapal pelayaran rakyat (pelra) guna mendukung transportasi laut ke daerah-daerah yang tidak dilayani kapal perintis.  Kemenhub mendorong usaha masyarakat pada kapal-kapal tradisional yang mengangkut komoditas bahan pokok atau barang lainnya.

“Kemenhub akan mendorong galangan kapal tradisional untuk ikut membangun kapal-kapal pelra tersebut,” kata Budi Karya Sumadi.

Program lainnya adalah pengembangan sekolah vokasi atau diklat pemberdayaan masyarakat di bawah naungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP). Tujuannya mengurangi angka pengangguran di Indonesia serta meningkatkan pengetahuan dalam bidang pelayaran.

Tahun ini Kemenhub menganggarkan 300 milyar rupiah untuk mendidik 50.000 orang peserta di seluruh Indonesia . Menhub yakin, program-program Kemenhub dapat bersinergi dengan kemampuan yang dimiliki universitas yang tergabung dalam Himpuni.

“Sinergitas antara program Kemenhub dan keunggulan yang dimiliki oleh masing-masing universitas dalam Himpuni ini dapat mencapai sasaran untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia,” tegas Menhub.

AYA

Dokumen analisa mengenai dampak lingkungan (Amdal) dan izin reklamasi untuk proyek pembangunan pelabuhan Gili Mas di Lombok Barat sudah lengkap

LOMBOK BARAT.lombokjournal.com — Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengatakan itu saat meninjau lokasi pembangunan pelabuhan Gili Mas, Lombok Barat, Sabtu (1/4).

Proses pembangunan pelabuhan Gili Mas sendiri diperkirakan bisa selesai tepat waktu.

“Kita sudah selesaikan semua izin dan amdal untuk dermaga cruise dan kontainer, pelabuhan Gili Mas,” kata Menhub Budi.

Menurutnya, pelabuhan Gili Mas akan menyediakan dermaga Kapal Pesiar jenis Cruise yang ditargetkan selesai pembangunannya pada 2018 mendatang.

Sementara untuk dermaga Kapal Barang dan terminal Kontainer ditargetkan selesai pada 2019 mendatang.

Menhub Budi menjelaskan, pembangunan pelabuhan Gili Mas sangat strategis untuk kelancaran arus trafic angkutan laut, dari dan menuju Lombok.

“Saat ini di Lombok hanya mengandalkan Lembar yang trafiknya sudah luar biasa dan kapasitasnya melebihi. Itu sebabnya dibangun  satu proyek protektif yaitu pelabuhan Gilimas,” katanya.

AYA

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menekankan agar pelayanan kebutuhan Warga Negara Indonesia (WNI) di kantor perwakilan RI di luar negeri dilakukan dengan layanan berbasis IT, online dan dengan sistem pembayaran non tunai.

MATARAM.lombokjournal.com — “Pelayanan publik di perwakilan RI di luar negeri harus ditingkatkan. Harus ramah, aman, murah, dan cepat,”kata Menlu Retno, Jumat sore (31/3),  saat menghadiri Rakor Teknis Perlindungan WNI, di hotel Santika Mataram, NTB.

Menlu Retno mengatakan, dalam peningkatan pelayanan itu setiap kantor perwakilan di luar negeri diminta menerapkan pelayanan berbasis IT dan online untuk memudahkan WNI yang berada di luar negeri mengurus keperluan kekonsulatan, seperti pembuatan paspor.

Selain itu, sistem pembayaran terhadap biaya layanan publik juga harus dilakukan dengan pola non tunai.

“Pelayanan harus berbasis IT. Jadi misalnya ada WNI mau urus dokumen kekonsulatan seperti paspor bisa daftar melalui SMS, WhatsApps, atau internet. Pembayaran juga harus non tunai melalui transfer Bank. Karena pembayaran tunai rentan resiko dan kutipan yang tidak perlu,” katanya.

GRA

Sekitar 300 orang warga negara Indonesia (WNI) yang hendak bekerja sebagai TKI di Arab Saudi, dilaporkan menjadi korban penyekapan di Kota Riyadh, Arab Saudi.

MATARAM.lombokjournal.com — Saat ini, Kementerian Luar Negeri RI tengah berkoordinasi dengan Kepolisian Arab Saudi untuk menangani laporan tersebut.

“Kami dapat laporan dua minggu lalu, itu ada sekitar 300 orang WNI yang hendak jadi TKI disekap di Arab Saudi. KBRI di sana sudah koordinasi dengan kepolisian Arab Saudi untuk melakukan penyelidikan,” kata Direktur  Perlindungan WNI Kemlu RI, Lalu Muhammad Iqbal,  Jumat sore (31/3) di Mataram, NTB.

Ia memaparkan, 300 WNI yang disekap itu sebagian besar dari Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan sebagian lainnya dari sejumlah provinsi lain.

Berdasarkan laporan yang diterima Kemlu, papar Iqbal, ratusan WNI itu direkrut menjadi TKI di Arab Saudi oleh sebuah perusahaan mega rekrutmen. Namun bukannya disalurkan, mereka justru disekap di penampungan TKI milik perusahaan mega rekrutment itu.

Laporan juga menyebutkan, selain disekap di tempat penampungan, ratusan WNI itu juga mendapak penyiksaan.

Ada beberapa isu yang berkembang, termasuk ada yang dibunuh dan dibuang. Tapi untuk detilnya belum bisa saya sampaikan karena ini dalam proses investigasi,” kata Iqbal.

Iqbal mengatakan, kasus yang diduga kuat merupakan jaringan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), saat ini tengah ditangani Kemlu melalui KBRI dan koordinasi bersama kepolisian Arab Saudi.

“Kami yakinkan bahwa KBRI di sana tentu sudah melakukan upaya yang terbaik  untuk melindungi mereka, dan pemerintah Arab Saudi juga memberi dukungan. Karena kasus ini jelas tindakan kriminal bagi pemerintah Indonesia maupun pemerintah Arab Saudi,”katanya.

Menurut Iqbal, kerjasama penanganan kasus TPPO semacam ini sudah beberapa kali dilakukan Pemerintah RI dan Arab Saudi.

“Ini bukan pertama kali dan sudah beberapa kali kita kerjasama dengan polisi Saudi, bahkan pernah melakukan penggerebekan bersama,” katanya.

GRA

Pemprov NTB tengah menyusun regulasi di sektor perhubungan darat berkaitan dengan operasional ojek online di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB).

MATARAM.lombokjournal.com —  Kepala Dinas Perhubungan NTB, Lalu Bayu Windia menjelaskan, regulasi dalam bentuk Peraturan Gubernur (Pergub) itu akan mengatur tentang kuota kendaraan dan juga tarif ojek online yang beroperasi di wilayah NTB.

“Masalah ojek online angkutan kendaraan bermotor kita saat ini dalam proses menyusun peraturan gubernur terkait dengan kuota yang diperbolehkan beroperasi dan penentuan tarifnya,” kata Bayu, Jumat (31/3) di Mataram.

Menurutnya, Pergub juga akan mengatur tentang batas dan wilayah operasional dari ojek online.

Termasuk juga mengatur spesifikasi kendaraan. Jadi kendaraan harus memenuhi semua ketentuan sesuai cara kerja kendaraaan konvensional ,” katanya.

Bayu mengatakan, Pergub yang tengah disusun itu tetap akan mengacu pada Permenhub yang ada.

Regulasi itu dibuat untuk meminimalisir gesekan antara jasa ojek konvensional dengan yang berbasis online.

Namun, ia belum bisa memastikan kapan Pergub tersebut rampung.

AYA

Penyalahgunaan narkotika dan bahan adiktif lainnya (Narkoba) sudah mengancam berbagai lini, termasuk generasi muda dan pelajar. Karena itu, penting dilakukan dialog warga untuk meluaskan pemahaman bahaya narkoba.  

MATARAM.lombokjournal.com – Di Lingkungan Karang Genteng, Kelurahan Pagutan, Kota Mataram, digelar sosialisasi bahaya narkoba, Kamis (30/3) malam, yang dihadiri masyarakat dan pemuda setempat.  Dialog itu berlangsung atas kerjasama Samalas Institute dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Mataram

Sukses tidaknya suatu program tidak terlepas dari adanya dialog yang dilakukan secara intensif dengan kelompok masyarakat. “Kita kemas dalam dialog warga,” kata Direktur Samalas Institute, Darsono Yusin Sali, yang malam itu menghadirkan narasumber dari BNN Mataram,”.

Menurut dia, Konsep dialog warga seperti ini, tambah Yusin, akan diperluas ke tempat-tempat lain di Kota Mataram. Dialogini akan mempermudah penerimaan masyarakat terhadap program-program yang dijalankan pemerintah.

D ialog warga ini lebih bermaksud mengedepankan pendekatan kultural. “Misalnya saja dirangkai dengan agenda ngaji Yasin bersama,” katanya. Dialog warga juga diharapkan mampu memperpendek jarak komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat.

Dalam kesempatan sama, Kasi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Mataram, Hery Sutowo menjelaskan, bahaya narkoba tidak saja bagi pemakai namun juga bagi orang lain.  Maka penyalahgunaan narkoba disebut sebagai kejahatan extra ordinary crime.

Jika seseorang kecanduan narkoba, syaraf otaknya diserang. Sehingga yang bersangkutan engganbelajar dan sekolah. Kecanduan narkoba juga menyebabkan perubahan perilaku, seperti pengguna mudah depresi, berujung munculnya sikap paranoid. Termasuk mudah marah sehingga terjadilah KDRT di dalam rumah tangga.

“Yang terjadi seperti efek domino,” jelas Hery.

Dri aspek kesehatan, terjadi risiko penyakit HIV/AIDS. Karena biasanya, para pemakai mempunyai kehidupan seks yang tidak sehat. Data BNN menyebutkan, 88 persen pemakai narkoba memiliki kehidupan seks tidak sehat atau pernah melakukan seks bebas.

Akibatnya, anggota keluarga lainnya juga kena dampak mulai dari istri dan anak.

“Temuan BNN Kota Mataram terdapat 158 ibu rumah tangga yang terjangkit narkoba yang ditularkan dari suaminya sendiri,” kata dia.

AYA