Festival Pesona Khazanah Ramadhan di Masjid Hubbul Wathan, Kompleks Islamic Center NTB, pada 25 Mei mendatang, rencananya akan dimeriahkan Tabligh Akbar oleh Dai kondang asal Jawa Barat, Abdullah Gymnastiar (AA Gym).

MATARAM.lombokjournal.com —  Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) akan membuka resmi Festival Pesona Khazanah Ramadhan di Masjid Hubbul Wathan, Kompleks Islamic Center NTB, pada 25 Mei.

Pemprov NTB melalui Dinas Pariwisata sedang meyakinkan AA Gym untuk bisa memberikan tausiyah dalam tabligh akbar menyambut bulan suci ramadhan.

“Pada tanggal 25 Mei akan berlangsung opening ceremony untuk seluruh aktivitas Festival Pesona Khazanah Ramadhan,” kata Kepala Dinas Pariwisata NTB Lalu Muhammad Faozal, Minggu (21/5) di Mataram.

Faozal menambahkan, peresmian Festival Pesona Khazanah Ramadhan akan ditandai dengan dibukanya sejumlah kegiatan seperti pameran foto, buku, kuliner, hingga seni budaya yang akan dipusatkan di Kompleks Islamic Center NTB.

Ia optimis suasana bulan suci ramadhan di Lombok nanti akan lebih semarak. Pasalnya, lokasi acara akan dipusatkan di Kompleks Islamic Center NTB yang menjadi ikon bagi umat Islam di NTB.

Pada bulan suci ramadhan sebelumnya, Kompleks Islamic Center NTB belum digunakan lantaran belum beroperasi.

Apalagi, kalau pembukaan Festival Pesona Khazanah Ramadhan betul-betul akan dimeriahkan Tabligh Akbar oleh Dai kondang asal Jawa Barat, Abdullah Gymnastiar (AA Gym).

AYA

Komandan Pangkalan Udara (DanLanud) Rembiga,  Kolonel Pnb Bambang Gunarto, S.T.,M.M mengakhiri masa jabatannya, diganti pejabat baru, Kolonel Pnb Dodi Fernando,S.E,MSoc.Sc. Mantan Danlanud mengaku, banyak belajar di NTB.

MATARAM.lombokjournal.com — Dalam acara  pamit-kenal antara  pejabat lama dan baru yang dihadiri Wakil Gubernur NTB, H.Muh. Amin, SH, M Si dan anggota FKPD Provinsi NTB, di antaranya Kapolda NTB, di Hotel Lombok Raya, Minggu (21/5), Kolonel Pnb Bambang Gunarto, menyatakan kesan pribadinya.

Selama bertugas di NTB, ia mendapat tempat belajar  yang baik.

“Banyak tokoh tokoh seperti Gubernur NTB, Tuan Guru Bang (TGB) yang dapat dijadikan suritauladan dalam memimpin satuan Kerja,” kesan Bambang seraya menegaskan telah  berusaha semaksimal mungkin untuk menyumbangkan tenaga dan pikiran membangun masyarakat  Bumi Gora.

Danlanud Rembiga yang baru, Kolonel PNB Dodi Fernando sebagai pejabat baru beharap apa yg diperoleh dahulu tetap dapat dilanjutkan, dan penempatannya bisa membantu masyarakat dan daerah di NTB.

Wagub NTB, Muhammad Amin  mengapresiasi apa yang dilakukan pejabat lama dan mengucapkan selamat datang pada pejabat baru. Dikatakan, semua adalah entitas pemerintah yang menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan.

“Ini momentum yang sangat baik untuk kita semua,” ujar wagub seraya menegaskan pentingnya penguatan sinergi dan koordinasi dan menciptakan kerja sama yang solid.

AYA

—

Islam dan demokrasi punya nilai-nilai dasar yang sama, seperti keadilan, persamaan, hak asasi manusia, proses politik yang akuntabel dan transparan, serta adanya konsep yang memperjuangkan keadilan sosial.

MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. TGH. M Zainul Majdi, menegaskan itu saat menjadi nara sumber dalam Seminar Nasional dengan tema ‘Politik Dalam Islam, Membangun Ghirah Politik Umat Islam dalam rangka Memperteguh Persatuan Nasional’, di Universitas Paramadina Jakarta Selatan, Sabtu (20/05) siang.

“Islam dan demokrasi bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan secara diametral,” Gubernur NTB yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB).

Bahkan, NTB menggunakan islam dan demokrasi untuk menciptakan program pembangunan bertujuan memberikan kemakmuran bagi masyarakatnya.

TGB mengungkapkan cita-cita membuat NTB yang beriman, berbudaya,  berdaya saing dan sejahtera. Untuk membuat NTB beriman, kita tidak masuk formalisasi, tapi kita melihat nilai-nilai dalam Islam yang dapat masuk di dalamnya.

“Misalnya dengan membuat Pergub Pemberian Asi Ekslusif dan Program Perlindungan Ibu dan Anak,” jelasnya.

Program tersebut sebenarnya didasarkan pada nilai-nilai Islam yang memiliki sifat universal yang sama dengan ide yang dibawa demokrasi.

“Siapa yang bisa mengatakan bahwa program perlindungan ibu dan anak itu bukan wujud dari politik demokrasi,” tegas Gubernur.

Islam memiliki dua dimensi, yakni dimensi ketuhanan dan dimensi kemanusiaan, sebagaimana konsep ini juga ada di dalam Pancasila.

“Pancasila adalah kemanusiaan dan berketuhanan,” sebutnya.

Ketuhanan batu ujiannya ada pada kemanusiaan. Jika ada umat Islam yang melaksanakan agama namun dengan menyakiti orang lain, maka pada dasarnya ia keluar dari nilai-nilai agama.

“Kita beragama di dunia ini untuk berkontribusi dan berbuat demi kebaikan,” pungkas Gubernur.

Seminar tersebut dihadiri tokoh-tokoh naional seperti mantan Ketua PB HMI, Dr. Ferry Mursyidah Baldan, CEO Polmark Indonesia, Saefullah Fatah, dan Ketua MURI, Jaya Suprana,

AYA

Sumber : Humas NTB

Untuk meningkatkan akses layanan petani penerima subsidi  dari pemerintah, PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) dalam waktu dekat akan meluncurkan kartu Tani termasuk di wilayah NTB.

MATARAM.lombokjournal.com — Kartu tersebut berguna sebagai alat transaksi bagi petani yang memperoleh subsidi produk pertanian dari pemerintah. Saat ini kartu tersebut sudah dilakukan ujicoba kepada 185 petani di Kecamatan Sekarbela Mataram dan desa Kidang Lombok Tengah.

Rencana peluncuran kartu tani tersebut dilaporkan Pimpinan BRI Mataram, M. Harsono, kepada Wagub NTB H.Muh Amin, SH.M.Si di ruang kerjanya, Kamis (18/5).

Hartono menjelaskan, kartu ini tidak bisa dipergunakan oleh sembarang orang, karena telah dilengkapi dengan data petani penerima subsidi dari pemerintah.

“Kartu ini telah lulus diuji coba untuk transaksi petani, seperti membeli pupuk, bibit dan obat-obatan yang telah disubsidi pemerintah,” katanya.

Dia menambahkan kelebihan dari kartu ini, dapat digunakan bertransaksi khusus untuk produk pertanian walaupun saldonya nol, karena telah dibayar oleh pemerintah pusat.

“Kalau mau digunakan transaksi tunai harus melakukan pengisian saldo terlebih dahulu”, jelasnya.

Untuk itu dia berharap program kartu tani tersebut dapat dilaunching secara resmi oleh pemerintah agar dapat digunakan secara massif di Provinsi NTB.

Sementara itu Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH., M.Si, menyambut baik program tersebut. Pemerintah Provinsi NTB sangat mendukung segala upaya dan trobosan yang bertujuan untuk mempermudah para petani di NTB.

“Saya berharap program kartu tani ini segera direncanakan untuk dilaunching, ” harap Wagub.

Maksudnya,  agar segera digunakan petani secara masif di Provinsi NTB.  Sebab kartu ini akan memberikan manfaat besar bagi yg kemajuan industri pertanian di NTB.

AYA/Humas NTB

Untuk meningkatkan keandalan listrik pada saat bulan Ramadhan mendatang, saat ini PT PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Barat menggelar pemeliharaan jaringan.

MATARAM.lombokjournal.com — Pemeliharaan dilakukan sejak Rabu hingga Kamis (18/5), di beberapa lokasi di Bima, Dompu, dan Sumbawa.

“Ini untuk menghadapi ramadhan, agar jaringan kita andal, dan masyarakat dapat lebih tenang dalam menjalankan ibadah.” kata Manajer Transmisi dan Distribusi PLN Wilayah NTB, Adams Yogasara, Kamis (18/5) melalui rilis.

Berbeda dari biasanya, pemeliharaan kali ini dikemas menjadi sebuah perlombaan antar tim pemeliharaan jaringan, yang diberi nama Liga Pelayanan Teknik.

“Ini agar menjadi lebih semangat saja, tujuannya sama seperti pemeliharaan pada hari biasa,” ujar Adams.

Untuk Bima dan Dompu, kegiatan Liga Pelayanan Teknik ini dipusatkan di Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima dengan melakukan pemeliharaan jaringan 20 kilovolt (kV). Namun, di luar Liga Pelayanan Teknik ini, PLN juga tetap melakukan pemeliharaan rutin, terutama untuk menghadapi bulan ramadhan.

LJ/Humas PLN)

Petugas PLN melakukan pemeliharaan jaringan yang berlokasi di Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima.(Foto:Humas PLN NTB)

Untuk meningkatkan akses layanan petani penerima subsidi  dari pemerintah, PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) dalam waktu dekat akan meluncurkan kartu Tani termasuk di wilayah NTB.

MATARAM.lombokjournal.com — Kartu tersebut berguna sebagai alat transaksi bagi petani yang memperoleh subsidi produk pertanian dari pemerintah. Saat ini kartu tersebut sudah dilakukan ujicoba kepada 185 petani di Kecamatan Sekarbela Mataram dan desa Kidang Lombok Tengah.

Rencana peluncuran kartu tani tersebut dilaporkan Pimpinan BRI Mataram, M. Harsono, kepada Wagub NTB H.Muh Amin, SH.M.Si di ruang kerjanya, Kamis (18/5).

Hartono menjelaskan, kartu ini tidak bisa dipergunakan oleh sembarang orang, karena telah dilengkapi dengan data petani penerima subsidi dari pemerintah.

“Kartu ini telah lulus diuji coba untuk transaksi petani, seperti membeli pupuk, bibit dan obat-obatan yang telah disubsidi pemerintah,” katanya.

Dia menambahkan kelebihan dari kartu ini, dapat digunakan bertransaksi khusus untuk produk pertanian walaupun saldonya nol, karena telah dibayar oleh pemerintah pusat.

“Kalau mau digunakan transaksi tunai harus melakukan pengisian saldo terlebih dahulu”, jelasnya.

Untuk itu dia berharap program kartu tani tersebut dapat dilaunching secara resmi oleh pemerintah agar dapat digunakan secara massif di Provinsi NTB.

Sementara itu Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH., M.Si, menyambut baik program tersebut. Pemerintah Provinsi NTB sangat mendukung segala upaya dan trobosan yang bertujuan untuk mempermudah para petani di NTB.

“Saya berharap program kartu tani ini segera direncanakan untuk dilaunching, ” harap Wagub.

Maksudnya,  agar segera digunakan petani secara masif di Provinsi NTB.  Sebab kartu ini akan memberikan manfaat besar bagi yg kemajuan industri pertanian di NTB.

AYA/Humas NTB

Razia minuman keras (miras) dan petasan akan dilakukan jelang dan selama bulan Ramadhan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) provinsi NTB

MATARAM.lombokjournal.com — Kepala Satpol PP NTB Lalu Dirjaharta  mengatakan, seluruh anggotanya diperintahkan melakukan operasi razia petasan dan miras pada tiga hari sebelum bulan ramadhan karena dinilai menganggu Khusukan puasa umat muslim.

Patroli tersebut akan mengurangi penjualan miras serta petasan demi kemanan ,kenyamanan,serta khusukan umat muslim yang sedang berpuasa

“Seluruh jajaran Satpol NTB  akan kami kerahkan untuk melalukan penertiban. Apa pun yang melanggar atau menganggu dibulan puasa,  kita tertibkan,” katanya.

Bukan hanya dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Satpol PP juga akan melakukan operasi penertiban dengan aparat kepolisian. Nantinya, hasil razia akan dimusnahkan jelang bulan puasa.

“Kita kerja sama dengan polisi untuk operasi miras dan petasan. Ini kan rutin kita lakukan setiap bulannya. Nanti puncaknya, pada saat menjelang bulan puasa, hasil razia itu kita musnahkan,” Ucap Dirjaharta

Dengan adanya Patroli, berdampak kenyamanan Kunjungan wisatawan di wisata Religi (Khazanah Ramadhan) yang di gelar Pemprov NTB selama bulan Ramadhan. Selain itu juga menunjang kenyamanan wisatawan saat berkunjung ke NTB menikmati wisata Religi.

“Dengan adanya patroli  dan razia ini akan mengurangi jumlah konsumsi miras dan petasan selama bulan puasa,” pungkasnya

AYA

BMKG melalui Stasiun Meteorologi Mataram, Selasa (16/5) menggelar Sekolah Lapang Iklim tahap II bagi puluhan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) dan instansi terkait, di Hotel Golden Palace Mataram.

MATARAM.lombokjournal.com —  Kegiatan diikuti puluhan orang PPL dan peserta dari instansi terkait, dari Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah dan Lombok Timur.

Kegiatan Sekolah Lapang Iklim ini mengambil tema “Bersahabat dengan iklim untuk meningkatkan produktivitas pangan di Provinsi NTB”.

Kegiatan juga dihadiri oleh Kepala Bidang Analisa dan Variabilitas Iklim BMKG Pusat, Evi Lutfiati, Kepala Dinas Pertanian NTB, Husnul Fauzi, Kepala Stasiun Klimatologi Lombok, Wakodim dan Kepala Stasiun Geofisika Mataram, Agus Riyanto.

Kepala Stasiun Klimatologi I Lombok Barat, Wakodim menjelaskan, dalam kegiatan tersebut para peserta diberikan materi dan praktikum terkait peningkatan permohonan informasi iklim dari narasumber yang berasal dari BMKG dan Dinas pertanian.

“Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan  pemahaman kepada PPL, para penyuluh pertanian untuk lebih paham lagi akan informasi iklim,”katanya.

Sehingga nanti para petani dalam hal menanam dapat merencanakannya lebih dulu dengan mengetahui Iklim. Kapan sebaiknya mulai menanam. Terlebih dengan  mengetahui musim El nino dan Lanina.

“Kegiatan Sekolah Lapang Iklim ini akan berjalan hingga 19 Mei 2017 nanti,”katanya.

AYA

Pemantauan hilal Untuk memastikan awal Ramadhan tahun ini, akan dilakukan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Mataram bekerjasama dengan Kementerian Agama Kanwil Provinsi NTB, tanggal 26 Mei mendatang, di sekitar pantai Malimbu, Senggigi dan Loang Baloq.

MATARAM.lombokjournal.com — Kepala Stasiun Geofisika BMKG Mataram, Agus Riyanto menjelaskan, pihaknya saat ini  tengah melakukan persiapan alat pemantauan hilal.  Antara lain sebuah teleskop, dan juga komputer dan layar tampilan yang dipersiapkan oleh Kemenag.

“Kami masih persiapkan sambil menunggu pemantauan. Rencananya pemantauan hilak akan dilakukan pada 26 Mei di tiga lokasi,”kata Agus, Selasa (16/5) di Mataram.

Dijelaskan, pemantauan hilal akan dilakukan sejak sore hingga malam sekitar pukul 7.

“Pemantauan akan dilakukan sejak sore hingga sekitar pukul 7 malam pada 26 Mei, karena di sana disebutkan tinggi hilal adalah 7° 34 menit, karena sela waktu itulah, bisa terlihat hilal ini,” katanya.

Ia menjelaskan, pemantauan pada tanggal 26 Mei tersebut juga dilakukan karena posisi bulan pada saat itu berada sebelah kiri dari gunung Agung  dan  cukup tinggi sehingga sudah memenuhi kriteria.

“Nanti kita akan rapat dulu dengan Kemenag, Polri dan instansi terkait lainnya, disana akan kita presentasikan hasil perhitungan dan pengamatan berdasarkan prakira cuaca dari BMKG,” katanya.

AYA

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar mendesak agar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI meninjau kembali larangan menangkap benih Lobster yang diatur dalam Peraturan Menteri KP No 1 Tahun 2015.

LOMBOK TENGAH.lombokjournal.com — Muhaimin menilai pemberlakukan Peraturan Menteri (Permen) KP No 1 Tahun 2015 tentang Pengaturan Penangkapan Benih Lobster, Kepiting dan Rajungan, membuat kaum nelayan semakin terpuruk dalam kesulitan dan kemiskinan.

“Permen ini harus ditinjau kembali,” seru Muhaimin, Minggu (14/5) saat berkunjung ke perkampungan nelayan di Desa Kuta II, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB).  .

Ketua Pembina Gerakan Kebangkitan Petani dan Nelayan (Gerbang Tani) itu minta Menteri Kelautan dan Perikanan mengerti, Permen ini hanya membuat kaum nelayan semakin sulit.

Menurut Muhaimin, Gerbang Tani akan memperjuangkan tinjau ulang Permen KP tersebut lantaran hingga kini pemerintah belum juga memberikan solusi bagi masyarakat neyalan seelah pemberlakukan larangan-larangan dalam Permen tersebut.

“Kementerian kelautan mengeluarkan permen tersebut tanpa dibarengi solusi konkret. Otomatis sangat memberatkan nelayan,” ujar Muhaimin.

Seperti diketahui, Permen KP No 1 Tahun 2015 mengatur  penangkapan lobster hanya boleh dilakukan dengan ukuran panjang karapas di atas 8 cm. Hal ini akan memberatkan bagi nelayan tradisional yang biasa mencari dan menemukan benih lobster di bawah ukuran 8 cm tersebut.

Akibatnya, sejak pemberlakukan Permen itu, banyak nelayan tradisional akhinya ditangkap dan diproses hukum karena ketahuan menangkap benih Lobster di bawah ukuran yang diatur pemerintah. Terkait maraknya kasus nelayan yang menjalani proses hukum uu, pihaknya akan minta kepada kepolisian mempertimbangkan kembali penangkapan nelayan.

“Kementerian Kelautan dan Perikanan harusnya memberikan solusi alternatif sehingga tidak menghancurkan mata pencaharian nelayan. Jika tidak ada solusi, jelas akan berdampak kepada perekonomian nelayan,” katanya

Ia meminta KKP segera merumuskan jalan keluar dari persoalan tersebut agar nelayan tidak kehilangan mata pencaharian, dan juga tidak tersangkut masalah hukum. Tanpa solusi, Permen tersebut akan makin menambah persoalan bagi masyarakat nelayan.

Menurut Muhaimin, sebelum pemberlakuan Permen tersebut KKP harus melakukan sosialisasi dan pembinaan pada nelayan. Misalnya,  membuat penangkaran benih lobster bagi nelayan tradisional.

“Gerbang Tani akan mendampingi nelayan yang ditangkap oleh aparat kepolisian. Gerbang Tani wilayah NTB juga akan membantu advokasi bagi para nelayan tersebut,”katanya.

Hingga saat ini, pemberlakukan Permen KP No 1 Tahun 2015 tentang penangkapan benih Lobster itu setidaknya berdampak pada ribuan nelayan di 9 Desa di kawasan pesisir Selatan Kabupaten Lombok Tengah. Salah seorang nelayan, Sabri mengatakan, sangat banyak nelayan yang menggantungkan hidup dari mencari benih lobster, kini terpaksa menganggur akibat Permen tersebut.

“Saya dan banyak nelayan yang menggantungkan hidup dari mencari benih Lobster ini jadi sangat menderita. Kita minta pemerintah bisa bijaksana lah,” katanya.

Dampak mata pencaharian yang terganggu juga membuat kesulitan ekonomi, dan bahkan banyak anak nelayan yang akhirnya harus putus sekolah karena tidak punya biaya.

“Kalau kita memaksakan diri tangkap benih sembunyi-sembunyi, resiko juga besar bisa ditangkap polisi,”katanya.

Hingga kini sedikitnya ada sembilan orang rekannya yang ditangkap polisi dan menjalani proses hukum lantaran menangkap benih Lobster.

AYA