ITDC sebagai pengelola KEK Mandalika, kembali menyalurkan dana kerohiman untuk 14 orang penggarap lahan milik negara, Kamis (20/4), di Gedung Sangkareang, kantor Gubernur NTB.

MATARAM.lombokjournal.com — Penyerahan uang kerohiman itu bagian dari tahap penyelesaian masalah lahan di KEK Mandalika yang sudah mencapai penyelesaian yang baik. Hal itu dikatakan Direktur Bidang Pengembangan ITDC, Edwin Darmasetyawan mengatakan, hari Kamis itu.

“Uang kerohiman sebesar Rp4,5 juta per are untuk penggarap lahan negara ini sudah melalui kesepakatan dan arahan dari Kementerian Perekonomian, dan Kemenko Kemaritiman yang ditindaklanjuti melalui SK Gubernur NTB,” jelas Edwin.

Menurutnya, SK Gubernur menunjukan pembayaran untuk 24 warga berhak menerima. Namun saat ini mpenyaluran baru dilakukan untuk 14 penerima itu.

Sementara 10 sisanya, akan disalurkan di tahap selanjutnya karena ada yang harus diselesaikan admistriasinya.

“Yang lain akan kita serahkan dalam tahap selanjutnya, karena masih ada yang dalam perbaikan syarat administrasi, dan ada juga yang sudah meninggal dunia sehingga harus diurus warisnya,” katanya.

Dijelaskan, untuk 24 penerima uang kerohiman itu jumlah keseluruhan dana yang sudah disiapkan mencapai Rp12,4 Miliar.

“Yang sudah dibayarkan hari ini 9, 7 miliar untuk 14 penerima,” katanya.

Dengan pembayaran dana kerohiman itu, diharapkan pembangunan di KEK Mandalika, Lombok Tengah, bisa berjalan dengan baik dan lancar.

AYA

MATARAM.lombokjournal.com — Aktivitas petir tercatat meningkat signifikan selama hujan, Rabu siang (19/4), di sejumlah wilayah di Lombok, NTB.

BMKG NTB mencatat aktivitas petir terjadi di sebagian wilayah Lombok Barat, Kota Mataram, dan Lombok Utara sejak pukul 14.00 Wita.

“Masyarakat kita imbau waspada,” kata Kepala Stasiun Meteorologi Mataram, Semwilar, Rabu siang.

BMKG memperkirakan petir masih akan terjadi hingga usai hujan di Lombok Rabu malam.

AYA

Hilmy Andalan Syafriansyah, mahasiswa asal Pasuruan, Jawa Timur, ditemukan tewas, Selasa siang (18/4) di perairan Gili Air, Kecamatan Pemenang, Lombok Utara.

MATARAM.lombokjournal.com — Korban diduga kehabisan oksigen saat melakukan snorkling di kawasan wisata tersebut.

“Korban ditemukan dalam kondisi meninggal Selasa siang di perairan Gili Air,” kata Humas Basarnas Mataram, I Putu Cakra Negara, Rabu (19/4) di Mataram.

Berdasarkan laporan yang diterima, kronologis kejadian bermula Selasa pagi sekitar pukul 08.00 Wita, korban bersama temannya Anika Kristin dan Frida Vhile (Warga Negara Asing) yang menginap di hotel Osion Vive berangkat menuju perairan Gili Air untuk snorkling.

“Saat snorkling sekitar pukul 12.00 Wita, korban tidak muncul lagi ke permukaan,” katanya.

Setelah dilakukan pencarian, korban ditemukan berada di dalam air dengan kondisi telungkup dan sudah tidak bernyawa.

“Korban dinyatakan meninggal dunia berdasar pemeriksaan Puskesmas Pembantu di Gili Air, dan jenazahnya langsung dibawa ke RS Kemala Hikmah di Mataram,” kata Cakra.

AYA

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi NTB meningkat sebesar 0,95 persen.  Di tahun sebelumnya 65,19 point, menjadi 65,81 point di tahun 2016.

MATARAM.lombokjournal.com — Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB merilis kenaikan nilai IPM tersebut.  Berdasarkan data tahunan, secara umum IPM NTB terus mengalami kemajuan sejak periode 2010 hingga 2016.

“Ada peningkatan kemajuan IPM sebesar 0,95 persen pada 2016 dibanding tahun 2015,” kata Kepala Bidang Statistik Distribusi, BPS NTB, Ni Kadek Adi Mandri SE, dalam keterangan pers, Senin (17/4) di Mataram.

“IPM NTB meningkat dari 6 l,16 pada tahun 2010 menjadi 65,81 pada tahun 2016 dan masih berada pada kelompok IPM kategori sedang,” jelasnya.

Meski nilai IPM NTB masih di bawah rata-rata nasional yang mencapai 70,18 point, namun menurut Kadek, selama periode tersebut lPM NTB menunjukkan kemajuan yang besar dengan rata-rata pertumbuhan tumbuh sebesar 1,23 persen per tahun.

“Laju pertumbuhan IPM di NTB masih lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan IPM Nasional,” katanya.

Ia menjelaskan, nilai IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran.

Penghitungan ketiga indeks ini dilakukan dengan melakukan standardisasi menggunakan nilai minimum dan maksimum masing-masing komponen indeks.

“Jadi, IPM ini merupakan indikator dampak yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang, sehingga untuk memaknainya perlu diperhatikan aspek kecepatan dan status pencapaian,” katanya.

AYA

Cadangan daya kelistrikan PLN di pulau Lombok saat ini sudah mencapai 71 MW.

MATARAM.lombokjournal.com — Dengan kemampuan itu, PLN optimistis bisa melayani kebutuhan listrik pelanggan baru, termasuk memenuhi kebutuhan bisnis dan investasi di Lombok, NTB.

GM PLN NTB, Mukhtar menegaskan, dengan cadangan daya sebesar 71 MW, PLN meyakinkan investor agar tidak perlu khawatir untuk membangun bisnisnya di Lombok.

“Silahkan bangun bisnisnya di Lombok, investor tidak perlu pusing masalah listrik. Kami siapkan, PLN jamin kelistrikannya,” kata Mukhtar.

Cadangan daya listrik PLN di Lombok meningkat setelah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Lombok Timur yang berlokasi di Sambelia, Lombok Timur berhasil masuk sistem kelistrikan Lombok.

Masuknya aliran listrik ditandai dengan penandatanganan operasi komersial (Commercial Operation Date/COD) PLN bersama PT Lombok Energy Dinamics selaku pengembang.

Penandatanganan berita acara COD, Senin (10/4), dilakukan oleh General Manager PLN Wilayah NTB, Mukhtar, General Manager PLN Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara, Djarot Hutabri, dan Direktur PT Lombok Energy Dynamics, Bambang Irawan.

GRA

PLN berhasil menambah pasokan listrik di Lombok sebesar 50 Megawatt (MW) setelah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Lombok Timur yang berlokasi di Sambelia, Lombok Timur berhasil masuk sistem kelistrikan Lombok.

MATARAM.lombokjournal.com — Masuknya aliran listrik ditandai dengan penandatanganan operasi komersial (Commercial Operation Date/COD) PLN bersama PT Lombok Energy Dinamics selaku pengembang.

Penandatanganan berita acara COD, Senin (10/4), dilakukan oleh General Manager PLN Wilayah NTB, Mukhtar, General Manager PLN Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara, Djarot Hutabri, dan Direktur PT Lombok Energy Dynamics, Bambang Irawan.

GM PLN Wilayah NTB, Mukhtar menjelaskan, dengan beroperasinya PLTU Lombok Timur yang memasok 50 MW ke sistem kelistrikan Pulau Lombok, maka daya mampu kelistrikan Pulau Lombok meningkat, dari sebelumnya 243 MW menjadi 293 MW.

“Dengan beban puncak sebesar 222 MW, artinya sistem kelistrikan Lombok saat ini memiliki kelebihan daya sebesar 71 MW,”kata Mukhtar.

Ia mengatakan, meningkatnya cadangan daya mencapai 71 MW saat ini tentu akan membuat listrik NTB semakin kuat dan PLN siap untuk mencukupi permintaan pelanggan baru.

Hal ini juga diharapkan bisa meningkatkan rasio elektrifikasi di pulau Lombok.

Dijelaskan, pada tahun 2016, rasio elektrifikasi (RE) di NTB telah mencapai 77,68 persen dari target 75,90 persen. Untuk Tahun 2017, RE NTB ditargetkan mencapai 80,01 persen. Sementara hingga bulan Februari, RE NTB telah tercatat mencapai 78,64 persen.

“Kami optimis target tersebut tercapai. Kami berusaha terus meningkatkan RE agar pada tahun 2020 bisa diatas 95 persen, target ini lebih tinggi dari yang dicanangkan Pemerintah yakni 92,7 persen,” terang Mukhtar.

GRA

PLN Berhasil menambah pasokan listrik di Lombok sebesar 50 Megawatt (MW) setelah Pembangkit Listrik tenaga Uap (PLTU) Lombok Timur yang berlokasi di Sambelia, Lombok Timur berhasil masuk sistem kelistrikan Lombok.

Mataram.lombokjournal.com — Masuknya aliran listrik ditandai dengan penandatanganan operasi komersial (Commercial Operation Date/COD) PLN bersama PT Lombok Energy Dinamics selaku pengembang.

Dengan masuknya 50 MW saat ini kelistrikan Lombok memiliki cadangan daya sebesar 71 MW.

Penandatanganan berita acara COD ini dilakukan langsung oleh General Manager PLN Wilayah NTB Mukhtar, General Manager PLN Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara Djarot Hutabri, dan Direktur PT Lombok Energy Dynamics Bambang Irawan.

Dengan beroperasinya PLTU Lombok Timur meningkatkan daya mampu kelistrikan Lombok dari sebelumnya 243 MW menjadi 293 MW. Dengan beban puncak sebesar 222 MW, artinya sistem kelistrikan Lombok saat ini memiliki kelebihan daya sebesar 71 MW.

Meningkatnya cadangan daya ini tentu akan membuat listrik NTB semakin kuat dan PLN siap untuk mencukupi permintaan pelanggan baru. Dengan ini diharapkan bisa meningkatkan rasio elektrifikasi di Lombok,” ucap GM PLN Wilayah NTB Mukhtar.

Pada tahun 2016, rasio elektrifikasi (RE) di NTB telah mencapai 77,68 persen dari target 75,90 persen. Untuk Tahun 2017, RE NTB ditargetkan mencapai 80,01 persen. Sementara hingga bulan Februari, RE NTB telah tercatat mencapai 78,64 persen.

“Kami optimis target tersebut tercapai. Kami berusaha terus meningkatkan RE agar pada tahun 2020 bisa diatas 95 persen, target ini lebih tinggi dari yang dicanangkan Pemerintah yakni 92,7 persen,” terang Mukhtar.

Selain itu PLN menegaskan dengan cadangan daya sebesar 71 MW membuat investor tidak perlu khawatir untuk membangun bisnisnya di Lombok.

“Silahkan bangun bisnisnya di Lombok, investor tidak perlu pusing masalah listrik. Kami siapkan, PLN jamin kelistrikannya,” tegas Mukhtar.

Ke depan, melalui program 35.000 MW yang diusung pemerintah, PLN akan terus menambah pembangkit baru. Hal ini dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi NTB. Selain itu, penambahan pembangkit juga dilakukan agar tidak terjadi defisit daya di kemudian hari, mengingat pertumbuhan penggunaan listrik di NTB cukup tinggi.

Pertumbuhan kebutuhan daya dilihat dari beban puncak kelistrikan NTB yang terus mengalami peningkatan rata-rata 12 persen dalam 6 tahun terakhir. Dari total tiga sistem kelistrikan yang ada di NTB, beban puncak pada tahun 2010 hanya sebesar 162 MW, terus meningkat mencapai 309 MW pada tahun 2016.

Ke depan PLN akan membangun beberapa pembangkit baru, di antaranya PLTU Lombok Peaker berkapasitas 150 MW, PLTMG Sumbawa sebesar 50 MW, PLTMG Bima sebesar 50 MW, PLTU Lombok 100 MW, dan PLTU Lombok 2 sebesar 100 MW.

Pertumbuhan kebutuhan listrik di NTB cukup tinggi. Penambahan pembangkit ini jelas sebuah kebutuhan. Ini adalah komitmen kami untuk memenuhi kebutuhan listrik di NTB,” tutup Mukhtar.

GRA

Jelang bulan Puasa dan Perayaan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2017,  Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), Kementan RI, menggelar rapat koordinasi mengantisipasi ketersediaan stok daging Sapi.

JAKARTA. lombokjournal.com — Rapat bersama para pelaku usaha terdiri dari feedloter, Bulog, para Importir Sapi dan daging Sapi, yang digelar di Kantor Ditjen PKH di Jakarta itu merupakan tindaklanjut dari hasil Rapat Koordinasi (Rakor) yang dipimpin oleh Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan pada tanggal 27 Maret 2017 di Kantor Kementerian Pertanian.

“Pertemuan ini sebagai persiapan awal membahas ketersediaan stock sapi dan daging sapi menjelang bulan puasa dan lebaran tahun 2017,” kata Dirjen PKH, I Ketut Diarmita, dalam rilis pers yang diterima Lombok Journal, Sabtu (8/4).

Menurutnya, Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan berupaya memastikan persediaan daging nasional  cukup menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) tersebut, yaitu pada bulan April, Mei dan Juni.

Ketut menambahkan, persiapan penyediaan pasokan daging sapi ini tentunya penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai upaya menstabilkan pasokan, sehingga akan menjaga stabilisasi harga daging pada bulan-bulan tersebut.

“Dan kita harapkan masyarakat dapat menjalankan ibadah puasa dan merayakan hari Raya Lebaran dengan tenang,”ungkapnya.

GRA

Akibat intensitas hujan tinggi, Sabtu malam (9/4), banjir melanda Desa Beleka dan Desa Ganti di Kecamatan Praya Timur, Lombok Tengah, NTB.

MATARAM.lombokjournal.com — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB mencatat, banjir terjadi akibat hujan dengan intensitas lebat turun sejak pukul 14.00 Wita sampai malam hari.

“Hujan deras mengakibatkan sungai Tibu Nangke Desa Beleka meluap sehingga menggenangi beberapa dusun di Desa Beleka dan aliran sungai menuju Desa Ganti,” kata Kepala BPBD NTB, H Muhammad Rum.

Dikatakan, jumlah dusun yang terdampak genangan adalah 14 dusun di Desa Beleka dengan perkiraan 500 KK terdampak. Selain itu ada 14 rumah yang terisolir dengan tinggi genangan 50 s/d 100 cm, di dusun Dasan Paok.

“BPBD dan tim reaksi cepat sudah melakukan evakuasi bagi warga yg terisolir. Korban jiwa tidak ada,” katanya.

Sementara itu luapan sungai Tibu Nangke karena intensitas hujan tinggi juga menyebabkan banjir di Desa Ganti berdampak pada 300 KK, Desa Pengonak 100 KK, Desa Jeruk Puri 200 KK dan Desa Semoyang 50 KK.

Hingga kini BPBD NTB dan BPBD Lombok Tengah terus menyalurkan bantuan darurat untuk korban banjir di sejumlah lokasi terdampak.

AYA

Keberhasilan Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) Indonesia memberantas penangkapan ikan secara illegal (illegal fishing), ditiru negara lain.

JAKARTA.lombokjournal.com — Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, beberapa negara seperti Tiongkok dan Thailand saat ini tengah meniru kebijakan Indonesia untuk menyelesaikan masalah perikanan di negaranya. Antara lain dengan membentuk Satuan Tugas, seperti Satgas 115 (Satgas Pemberantasan Illegal Fishing).

Menurut Susi, selain memberantas pencurian ikan secara ilegal, kebijakan ini telah mengawali negara-negara lain untuk memulihkan  jumlah ikan di negaranya dan kelestarian laut negaranya.

Beberapa negara melakukan policy moratorium penangkapan ikan secara keras. Seperti Laos, Myanmar juga ikut buat Satgas. Kamboja juga sama. “Thailand, China (Tiongkok) dan Vietnam juga ikutan moratorium kapal ikan,” kata Menteri Susi dalam sharing session dengan wartawan di Komplek Widya Candra, Kamis (6/4).

Menteri Susi menuturkan, Tiongkok bahkan sudah sejak tahun lalu memberlakukan moratorium penangkapan ikan di perairannya. Hal itu membuat kapal-kapal ikan dari Negeri Tirai Bambu tersebut berlayar ke perairan jauh. Begitu pun dengan Thailand.

“Saya lihat China dan Thailand ketatkan penangkapan ikan luar biasa, China sudah moratorium. Terus apa kemudian boleh tangkap ikan di laut kita? Ya enggak boleh, kita tangkap. Enak saja mereka yang panen ikan kita,” ucapnya.

Meski menjadi percontohan beberapa negara, Menteri Susi menilai Indonesia harus terus melakukan evaluasi dari kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan.

Profesi nelayan, yang merupakan stakeholder langsung kebijakannya, perlu diperhatikan. Oleh karenanya, KKP membuat program asuransi nelayan.

“Di laut, nelayan jarang tahu apa itu asuransi nelayan. Setiap saya ke daerah, pokoknya saya minta info pemda setempat, daerah mana saja yang nelayannya belum didaftarkan asuransi. Kalau ABK kapal gak masuk asuransi, karena dia anak buah kapal dari perusahaannya,” ujar Menteri Susi.

GRA