Untuk kedua kalinya NTB Menjadi Tuan Rumah Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU)

MATARAM.lombokjournal.com — Menurut Ketua Panitia Nasional Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar NU, KH Imam Aziz, akan dilaksanakan akhir bulan November 2017. “Ini merupakan Munas yang kedua kali dilaksanakan di NTB,” ucapnya kepada sejumlah wartawan,Kamis (8/6) pagi..

Menurutnya, Munas pertama digelar yang dilaksanakan di NTB berlangsung tahun 1997 di Pondok Pesantren Qomarul Huda Bagu Lombok Tengah.

Munas dan Konferesi yang akan diikuti sekitar 1000 peserta tersebut mengambil tema “Memperkokoh Nilai Kebangsaan Melalui Program Deradikalisasi dan Penguatan Ekonomi Warga,” akan berlangsung mulai tanggal 24-26 November 2017 mendatang.

Tema ini dipilih karena perkembangan kekinian yang dihadapi bangsa Indonesia termasuk masalah dasar negara, dan  bagaimana menangkal faham radikal ditengah masyarakat.

Dalam Munas 1983, penerimaan Pancasila di Situbondo dan dikukuhkan pada 1984 dalam Muhtamar serta pada Munas tahun 1997, bertempat  di Bagu Lombok Tengah NTB menghasilkan rekomendasi  kepemimpinan perempuan.

Ketua Panitia Daerah, H. Lalu winengan, menjelaskan, NTB sebagai tuan rumah Munas Alim Ulama dan Konferesi NU setelah melalui pleno pengurus Tanfidziah PBNU.

Nusa Tenggara Barat dipilih tanpa ada perdebatan yang panjang dalam pleno PBNU yang 31 Mei lalu.

“Alhamdulillah, secara sepakat dan  seluruh pengurus tanfidziyah pleno PBNU menetapkan Nusa Tenggara Barat sebagai tuan rumah Munas alim ulama dan komprensi besar alim ulama Nahdlatul Ulama,” ucapnya yang didampingi oleh Ketua PWNU NTB,TGH Taqiudin Mansur

Pembukaannya pada 24 November sore atau malam bertempat di Islamic Center,  rencananya akan hadir Presiden Jokowi untuk membuka Munas Alim Ulama dan Konferesi Besar NU.

“Penutupan akan dilakukan Wakil presiden Jusuf Kalla,” jelas Lalu Winengan.

AYA

Dinas Perhubungan NTB sudah  mengkoordinasikan dinas terkait untuk mempersiapkan arus mudik lebaran

MATARAM.lombokjournal.com — Kepala Dinas Perhubungan NTB, Lalu Bayu Windiya mengatakan, pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan dinas terkait untuk mempersipakan arus mudik Lebaran.

“Alhamdulilah kita sudah kumpulkan semua pihak- pihak terkait,  mulai Kadis Perhubungan Kota maupun Kabupaten se NTB , kemudian Dirlantas, BMKG, PU, ASDP baik Lembar maupun Kayangan Pototano , serta pihak kesehatan Jasa Raharja untuk membuat posko – posko,” katanya di Mataram, Rabu (7/6).

Bayu mengatakan, tahun ini Dinas Perhubungan  memprediksi lonjakan penumpang akan terjadi hingga 15 sampai 20 persen baik melalui jalur udara maupun jalur Laut.  Dengan armada yang sudah disiapkan akan mampu mengangkut seluruh penumpang.

“Perkirakan kita lonjakan penumpang ada 15 sampai 20 persen baik yang  dari darat maupun udara,dan insyaalloh akan terangkut semua,” tuturnya.

Untuk Uji kelayakan atau istilahnya ramcek, Dinas Perhubungan Sudah melakukan uji sejak sebulan lalu, bila di layak digunakan maka akan di tempelkan stiker angkutan lebaran.

“Kita lakukan pengecekan ke beberapa kendaraan, namun  sekitar 20 persen kendaraan itu harus diperbaiki. Dan yang sudah layak jalan akan kita tempelkan Stiker layak jalan untuk lebaran 2017 sebagai kedaraan angkutan,”tuturnya

Kalau dalam tes fisik itu terdapat kendaraan dianggap tidak layak, tidak akan diberikan beroperasi.

“Itu akan kita perketat. Kalau ada yang melanggar  akan dicabut (ijin) semua,” tegas Bayu.

Bayu menjelaskan, jumlah armada  yang sudah di siapkan dalam provinsi sebanyak 66 unit. Jumlah kapal Kayakangan Pototano yang beroperasikan sebanyak 23 dengan shift tiap 45 menit berganti ini,  semua penumpang bisa tertampung .

Di Lembar ada 33 kapal, dari ketersediaan ini akan mampu mengangkut penumpang yang jumlahnya melonjak 10- 15 persen.

“Di tiap titik penyebrangan akan ada posko-posko dari  Jasa Raharja dan Dikes, sSepanjang jalur sampai ke Bima di bebetapa titik,” kata Bayu.

AYA

Sebanyak 66 armada DAMRI disiapkan untuk mengangkut penumpang menjelang Lebaran 2017

MATARAM.lombokjournal.com – Mendukung arus mudik Idul Fitri tahun ini, pihak DAMRI Mataram  menyiapkan sebanyak  66 armada.

“Untuk  angkutan arus mudiknya, kami sudah siapkan 66 unit armada baik itu yang melayani di kota Lombok maupun yang menyebrang ke sumbawa dan sekitarnya,” ujar General Manajer Damri Jaja Sumijan di kantornya, Rabu (6/6).

Namun jika terjadi lonjakan penumpang dari target yang diprediksikan yaitu 15 hingga 20 persen, pihaknya telah  mengantisipasi dengan penyiapan armada cadangan BRT (Bus Rapit Transit).

“Ya kalau misalnya terjadi Lonjakan yang lebih dar prediksi sebelumnya, kami juga mengantisipasi dengan menggunakan  angkutan BRT yang sudah didesain dengan tempat duduk yang menghadap ke belakang,” kata Jaja

Secara kuantitatif, angka penumpang arus mudik tahun 2016 sekitar 1.800, sedangkan untuk arus baliknya akan landai. Karakter libur tahun ini berbeda dengan tahun yang kemarin.

“Mungkin arus balik tahun ini butuh waktu panjang karena liburnya panjang,” ucapnya

Jaja memastikan, kesiapan pihak DAMRI sudah 100 persen, baik dari kondisi mesin, oli, rem dan kesiapan lainnya demi keamanan para penumpang. Selain itu DAMRI memberikan pelayanan terhitung dari mulai hari pertama puasa , sesuai instruksi Kementerian Dishub DAMRI.

Kesiapan dan kelayakan armada yang dioperasionalkan DAMRI terus dipantau. Dari pengecekan yang dilakukan, rata-rata armada DAMRI dalam kondisi prima.  Penyiapan armada itu dikatakan sudah dilakukan Jauh sebelum puasa.

“Kami sudah diintruksikan mempersiapkan armada,” kata Jaja.

Keinginan masyarakat untuk berlebaran bersama keluarga menjadi tradisi yang sudah turun temurun, sehingga tiap tahun selalu terjadi lonjakan penumpang. DAMRI selaku operator angkutan dikatakan akan memberikan pelayanan terbaik kepada para penumpang.

Hingga kini tarif angkutan DAMRI  masih menggunakan harga normal. Pihak DAMRI tidak bisa sembarangan dalam menaikan harga tiket, karena tidak memiliki kewenangan menaikan harga tiket angkutan.

“Kalau pun terjadi kenaikan tairf biasanya diberlakukan pada pada H-7 hingga H+7 tergantung pemerintah. Paling tinggi sebesar 10 persen, namun saat ini tarif masih normal,” jelas Jaja.

Dkatakannya, puncak lonjakan penumpang diperkirakan akan terjadi tiga hingga lima hari sebelum lebaran Idul Fitri, karena sebagian pekerja sudah cuti atau libur bekerja. K eamanan mudik sudah dikoordinasi dengan Dinas Perhubungan, Organda dan Kepolisian, yang sudah menyiapkan posko masing- masing di semua titik yan sudah di atur.

AYA

Dalam rangkaian kegiatan Safari Ramadhan 1438 Hijriyah, Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH. M.Si menyerahkan sejumlah bantuan Pemerintah Provinsi NTB kepada pemda dan masyarakat Dompu.

DOMPU.lombokjournal.com —  Bantuan sebesar Rp. 904.950.000 diserahkan kepada Pemda Dompu untuk program Bumi Sejuta Sapi (BSS). Penyerahan itu disampaikan Wagub H.Muh Amin saat melakukan safari Ramadhan di masjid Agung Baiturrahman, Dompu, Selasa (06/06).

Kemudian bantuan peralatan untuk keluarga Fakir Miskin senilai Rp.45 juta untuk 10 KK. Dan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar melalui LKSA Rp.20 Juta, serta bantuan benih jagung hibrida untuk lahan seluas 39.494 hektar.

Wagub Amin mengajak para pemuda Dompu  ikut aktif membangun daerah. Selain itu juga menghimbau masyarakat Dompu menghindari hal hal yang merugikan diri sendiri dan daerah, seperti narkoba, free sex dan tindakan kriminal lainnya.

Dalam kesempatan sama, Komandan Korem 162/Wirabhakti Mataram, Kolonel Inf.Farid Ma’ruf meminta pemuda untuk meningkatkan kapasitas diri guna menghadapi tatangan zaman yang makin kompleks, termasuk kemajuan teknologi yang semakin hari semakin pesat.

Ia menyampaikan penduduk dunia telah mengalami pertumbuhan luar biasa. Sehingga, pertumbuhan penduduk tersebut berakibat menipisnya sumber daya alam.

Akibatnya, mereka harus mencari potensi alam di luar negaranya, salah satunya Indonesia. “Indonesia ini ibarat gadis cantik, sedang diperebutkan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Farid menjelaskan untuk mendapatkan potensi Negera yang ada, negara luar berusaha melemahkan pemuda nya lewat narkoba.

“Kalau kita sudah kecanduan narkoba, maka negara lain mudah menguasai kita,”katanya.

Selain narkoba, Farid meminta pemuda menjauhi seks bebas dan tindak kriminal. Ia juga mengingatkan masyarakat bahaya laten PKI. “PKI akan melakukan segala cara untuk mencapai tujuannya. Membunuh, memerkosa, memerangi akan merek lakukan. Apakah kita mau diperlakukan seperti itu,” ingatnya.

Farid mengajak masyarakat menjadikan masjid sebagai benteng pertahanan umat.

AYA

Setelah penyelesaian pembebasan lahan, ketersediaan air bersih dan infrastruktur lainnya, perpanjangan runway Bandara Sultan Salahuddin Bima untuk pendaratan pesawat boeing, rencananya selesai tahun 2019

MATARAM.lombokjournal.com — Kepastian perpanjangan runway tersebut setelah Wakil Gubernur NTB, H.Muh. Amin, SH. M.Si dan Bupati Bima Hj. Indah Damayanti Putri mendengar pepaparan Kepala Bandara, Taslim Badaruddin di Ruang VIP Bandara, Selasa (06/06).

Runway Bandara Sultan Salahuddin Bima saat ini memiliki panjang 1660 m, akan diperpanjang menjadi 2100 m.

Usai mendengar paparan Taslim Badaruddin, terkait rencana itu Wagub Amin meminta stakeholder segera melakukan langkah langkah strategis rencana perpanjangan runway, seperti penyelesaian pembebasan lahan, ketersediaan air bersih dan infrastruktur lainnya.

“Segera dilakukan kajian, agar bandara ini bisa didarati pesawat-pesawat boeing,” ungkap Wagub.

Penjelasan Taslim Badaruddin memastikan, perpanjangan runway tersebut direncanakan rampung tahun 2019.  Menurutnya, tahun 2017 telah dilakukan beberapa kajian seperti reviews RTT bandara, standarisasi pagar sisi bandara dan penataan gedung bandara.

Target tahun 2018, dilakukan pemenuhan kebutuhan air bersih, rekondisi saluran terbuka, pelebaran jalan akses PKP PK, leveling apron, pembuatan helipad, pengadaan dan pemasangan lampu penerangan (sollar Cell).

Berikutnya, tahun 2019 akan dilakukan penimbunan area perpanjangan (setelah relokasi sungai oleh Pemda), pemagaran area perpanjangan, pembangunan gedung terminal tahap I dan pembangunan gedung administrasi.

Namun, Taslim menjelaskan beberapa kendala yang dihadapi yaitu pembebasan lahan dan keberadaan sungai pada daerah perpanjangan  yang memotong ujung runway 13 bandara.

Terkait pembebasan lahan, PmkotBima menyediakan anggaran Rp10 juta per are untuk keseluruhan area rencana perpanjangan. Namun, ahli waris menginginkan 20 juta per are.  Saat ini Pemda terus berupaya berkomunikasi dengan masyarakat pemilik lahan.

Dan tenntang keberadaan sungai, sudah dilakukan koordinasi dengan Pmkab Bima tentang relokasi sungai, dan Pemkab Bima sudah dilakukan pembebasan lahan. Tinggal menunggu pelaksanaan relokasi sungai yang direncanakan pada tahun 2017 dengan program BAWA (kerjasama luar negeri).

Safari Ramadhan Wagub Muhammad Amin hari Selasa dilanjutkan meninjau pembangunan Kantor Bupati Bima di Desa Penapali Kecamatan Woha, Kabupaten Bima.  Di lokasi itu akan menjadi pusat Pemkab Bima.

Ditemani Wakil Bupati Bima, Drs. Dahlan M. Noer, wagub sempat meninjau lokasi MTQ tingkat Provinsi NTB, di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, sebelum bergerak ke Kabupaten Dompu, melanjutkan safari ramadhan.

Rr

Berbagai perelisihan dan konflik sosial harus dihentikan, ajak Wagub NTB, H Muhammad Amin pada masyarakat Kabupaten Bima.  Konflik di kabupaten Bima, bukan hanya menimbulkan  trauma masyarakat, tapi juga merugikan daerah.

BIMA.lombokjournal.com – Itu dikatakan Wagub Amin,  di hadapan Bupati Bima, Hj Indah Damayanti Putri dan Wakil Bupati, Drs. H. Dahlan M. Noer serta ratusan jama’ah sholat Isya’ dan Tarawih, di Masjid Nurul Yaqin Desa Rabakodo Kecamatan Woha, Senin (5/6).

Hari kedua Safari Ramadhan Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH.M.Si di Pulau Sumbawa berlangsung di Kabupaten Bima. Di kabupaten paling timur ini Wagub ajak masyarakat hidup rukun,  menghentikan berbagai perselisihan atau konflik sosial.

“Kita tidak akan bisa membangun daerah dalam kondisi konflik,” kata wagub. Investor juga enggan berinventasi di daerah yang tidak aman dan  sering bertikai.

Soal rusuh itu, menurut wagub, memang tidak lepas dari pembinaan-pembinaan tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda, ungkap Wagub yang hadir bersama istri, Hj. Syamsiah Muh. Amin.

Bubulan puasa harus dimanfaatkan untuk meningkatkan silaturahim dan ketakwaan, sekaligus meredam konflik sosial. Diharapkan semua pihak ikut andil meredam gejolak yang terjadi di masyarakat, dan  tak membiarkannya terus berlarut-larut.

“Kita cari akar masalahnya, apakah masalah ekonomi atau pengagguran. Pemerintah hadir agar masalah tenaga kerja bisa diakomodir,” jelasnya

Ditegaskannya, kondisi perekonomian NTB cukup stabil. Ketersediaan pangan 3 bulan ke depan aman, harganya relatif terjangkau daya beli masyarakat. Namun diingatkannya, bersinergi membangun daerah diperlukan.

Dii hari kedua Safari Ramadhan, wagub menyerahkan bantuan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, berupa peralatan keterampilan senilai Rp.  45 juta, bantuan pemenuhan kebutuhan dasar melalui LKSA tahun 2017 senilai  Rp.40 juta. Ttotal bantuan untuk 22 LKSA sebesar Rp. 410 juta.

Diserahkan bantuan benih padi hibrida, 15 unit combine harvester, 7 unit mesin pemipil jagung dan 4 unit traktor.

Untuk  mendukung pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan, diserahkan bantuan  kepada  masyarakat Kabupaten Bima berupa 110 unit mesin sumur bor, pembangunan Dam penahan 75 unit dan Gully plugin 190 unit.

Khusus untuk Masjid Nurul  Yakin, diberikan bantuan uang tunai sebesar  Rp.15 juta dan 100 lembar sarung untuk kaum duafa.

AYA

Bulan Mei 2017, Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi  Nusa Tenggara Barat (NTB) mengalami peningkatan  0,34 persen yakni sebesar 104,37, bila dibandingkan dengan bulan April 2017 dengan Nilai Tukar Petani sebesar 104,02. Ini berarti daya beli petani ikut meningkat

Mataram.lombokjournal.com — Kepala Bidang Statistik dan Distribusi  BPS NTB, Kadek Adi Madri,mengatakan itu, berdasarkan penghitungan petani menggunakan tahun dasar 2012=100.

“Pada bulan Mei 2017, tercatat Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP) sebesar 104,14,” katanya di Mataram, Senin (5/6).

Secara  gabungan NTP tanaman pangan mengalami kenaikan, yaitu gabungan dari  nilai Tukar Petani Hortikultura (NTPH) 90,72; Nilai Tukar Petani Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR) 93,12; Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT) 119,13 dan Nilai Tukar Petani Perikanan (NTNP) 103,94.

Nilai Tukar Petani Perikanan (NTNP) dirinci menjadi NTP Perikanan Tangkap (NTN) tercatat  112,28 dan NTP Perikanan Budidaya (NTPi) tercatat 90,47.

Demikian juga dengan  Nilai Tukar Usaha Pertanian Provinsi NTB yang diperoleh dari hasil bagi antara indeks yang diterima petani dengan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal (BPPBM), pada bulan Mei 2017 tercatat 112,11.

“Ini   berarti mengalami peningkatan  0,17 persen dibandingkan bulan April  2017 dengan Nilai Tukar Usaha Pertanian 111,93,” jelasnya, Jumat (2/6) pagi.

Dari 33 Provinsi yang dilaporkan pada bulan Mei 2017, terdapat 12 provinsi yang mengalami peningkatan NTP, dan 21 provinsi mengalami penurunan NTP.

Peningkatan tertinggi terjadi di Provinsi Jawa Barat yaitu sebesar 1,05 persen, ,sedang penurunan NTP terbesar terjadi di Provinsi Bangka Belitung yaitu sebesar 1,91 persen, dimana indeks yang diterima petani menurun sebesar 0,94 persen.

Pada bulan Mei 2017, terjadi inflasi di daerah perdesaan di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 0,03 persen. dimana inflasi disebabkan karena terjadinya peningkatan Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT)  pada kelompok Perumahan  0,35 persen, Transportasi & Komunikasi 0,04 persen, Makanan Jadi 0,03 persen, Sandang 0,01 persen, sedangkan 3 kelompok pengeluaran lainnya mengalami penurunan, terdiri dari kelompok Pendidikan, Rekreasi & Olahraga (0,02 persen),  Bahan Makanan sebesar (0,02 persen) dan. Kesehatan (0,06 persen).

Berdasarkan hasil pemantauan harga-harga perdesaan pada 8 kabupaten di Provinsi NTB, terjadi NTP yang berfluktuasi tiap bulan. Bulan Mei 2017 dengan tahun dasar (2012=100) NTP Provinsi Nusa Tenggara Barat berada di atas 100 (tercatat 104,37).

“Peningkatan NTP  berarti petani mengalami peningkatan daya beli, karena kenaikan harga produksi relatif lebih tinggi dibandingkan kenaikan harga input produksi dan kebutuhan konsumsi rumah tangganya.”

Selain itu, menurut Madri, NTP bulan Mei 2017 mengalami peningkatan sebesar 0,34 persen bila dibandingkan NTP bulan April 2017, yaitu dari 104,02 menjadi 104,37. Hal ini disebabkan indeks harga yang diterima petani (It) meningkat sebesar 0,44 persen dan  indeks harga yang dibayar petani (Ib)  meningkat sebesar 0,10 persen

AYA

Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH. M.Si  saat meninjau daerah aliran sungai (DAS) Padolo Kota Bima minta instansi dan aparatur terkait mempercepat proses pembangunannya

KOTA BIMA.lombokjournal.com – Didampingi sejumlah kepala SKPD, Wagub melihat dari dekat proses pengerjaan DAS Padolo Kota Bima, serta mengindentifikasi kendala, Senin (05/06).

Peninjauan diawali dari jembatan Kodo, Kecamatan Rasana’E Timur.  Kepala Balai Wilayah Sungai NTB, Asdin Julaidi menjelaskan, jembatan masih dalam tahap pengerjaan. Jembatan Kodo mengalami kerusakan parah setelah diterjang banjir bandang yang melanda Kota Bima, 21 dan 23 Desember tahun lalu.

Kerusakan jembatan itu menyebabkan putusnya jalan jalur dari Kota Bima menuju Kabupaten Bima. Untuk menghubungkan kedua wilayah tersebut, pemerintah sebeumnya membangun jembatan non permanen.

Setelah menyusuri Wilayah Sungai Padolo yang masih dalam tahap pembangunan, dan dilanjutkan di Jembatan Rabadompu, Wagub meninjau bantaran sungai yang belum dan yang sudah dipasang bronjong.

Panjang Sungai Padolo dari hulu ke hilir sekitar 22 km.  Dari bentangan panjang itu, yang sudah dikerjakan baru sekitar 5 km. Tetapi tidak semua 22 km tersebut harus dibenahi. Anggaran yang sudah dialokasikan untuk pengerjaan tersebut sekitar 50 miliar rupiah.

Saat peninjauan ke hilir sungai Padolo, Wagub mendapat penjelasan terkait kendala pembenahan sungai tersebut, yaitu pembebasan lahan yang menurut Asdin Julaidi masih tahap negosiasi antara masyarakat dengan Pemerintah Kota Bima.

Wagub minta bantaran sungai yang belum dipasang bronjong atau beton diselesaikan cepat, mencegah meluapnya air ke pemukiman warga.

Usai menyusur sungai, wagub meninjau SMK PP Provinsi NTB di Kota Bima, salah satu sekolah terdampak banjir bandang Kota Bima. Sejumlah fasilitas rusak berat, bahkan hanyut terbawa banjir. Kepala SMKPP, Abdul Jalal minta Pemerintah provinsi NTB untuk mengalokasikan anggaran rehabilitasi sekolah  pertanian dan peternakan tersebut.

Wagub menyampaikan sekolah tersebut perlu mendapat dukungan anggaran, khususnya untuk asrama siswa dan fasilitas belajar-mengajar.  Kepala SKPD terkait dimingta mengalokasikan dalam RAPBD Perubahan tahun 2017, mengingat SMKPP akan melahirkan praktisi dan pelaku pertanian dan peternakan.

Wagub juga berjanji akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memperoleh dukungan dana.

AYA

Sumber: Humas NTB

Pemanfaatan hutan yang berlebihan akan berdampak buruk pada kehidupan. Sebaliknya, pemanfaatan hutan yang baik akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BIMA.lombokjournal.com — Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH. M.Si mengatakan itu, usai bersama Walikota Bima, H. M. Quraish H. Abidin menandatangani MOU Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan Kota Bima di Ruang Rapat Walikota Bima, Senin (05/06).

Acara di tengah rangkaian Safari Ramadhan di Kota Bima itu, Wagub mengajak  seluruh elemen masyarakat Kota bima menjaga kelestarian hutan demi kelangsungan hidup manusia itu sendiri.

“Setiap sumber daya yang kita miliki harus dimanfaatkan dengan baik,” pesan Wagub.

Ditegaskan Wagub, Pemerintah Provinsi NTB senantiasa membangun infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat. Di era otonomi daerah saat ini, pemerintah pusat memberikan kesempatan pemerintah daerah berkreasi dan berinovasi.

Namun, seluruh program yang ada harus tersingkron mulai dari pusat hingga daerah.

“Begitu juga dengan regulasi,” ungkap Wagub di hadapan Walikota dan kepala SKPD Provinsi dan Kota Bima.

Dengan MoU tersebut menurut Wagub akan memberikan kemudahan pemberian izin, penanaman dan rehabilitasi hutan, pemeliharaan dan pengelolaan hutan oleh masyarakat.  Selain itu, Wagub meminta pemerintah daerah meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar seperti air, listrik dan jalan.

AYA

Sekitar 200 orang warga sejumlah desa di Kecamatan Pujut, Lombok Tengah yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Lingkar KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Mandalika, berunjukrasa di kantor Gubernur NTB di Mataram, Senin (5/6).

MATARAM.lombokjournal.com — Mereka memprotes penyaluran dana kerohiman, semacam dana tali asih dari pemerintah untuk eks penggarap lahan KEK Mandalika, yang dinilai tidak tepat sasaran.

Pengunjuk rasa mengklaim, banyak manipulasi data dana kerohiman.  Akibatnya, banyak oknum yang tidak punya tanah dan tidak berhak, justru menerima.

“Sedang   kami yang jelas sejak dulu memiliki lahan di sana tidak mendapat apa-apa,” kata M Athar, koordinator aksi  saat berorasi.

Aliansi minta pemerintah melakukan proses verifikasi ulang, siapa saja eks pemilik lahan di KEK Mandalika yang berhak mendapat dana kerohiman bisa.

Dalam aksinya mereka membawa spanduk bertuliskan “Kami pemilik sah lahan Mandalika Resort”, dan “Tolak Dana Kerohiman yang Diterima Pemilik Bodong”.

Delapan orang perwakilan warga diterima berdialog dengan Assisten I Bidang Pemerintahan Pemprov NTB, Agus Patria.

Salah seorang perwakilan warga, Edi Siswandi mengatakan, protes warga dilakukan lantaran dalam penyaluran dana kerohiman ternyata banyak oknum yang tidak pernah memiliki, menguasai, dan menggarap lahan di KEK Mandalika, justru mendapat dana kerohiman.

Sedang ratusan petani yang jelas-jelas memiliki dan menggarap lahan turun temurun tidak mendapatkan hak mereka.

“Ada banyak oknum, ada Kades, staf Desa dan pejabat pemerintah tiba-tiba punya tanah dan dapat kerohiman. Sementara kami yanh benar-benar punya lahan tidak dapat,” kata Edi.

Edi mengatakan, ia dan keluarganya memiliki lahan di kawasan bukit Merese KEK Mandalika seluas 1,9 hektare. Selain itu ada juga 11 warga yang memilikinya.

Tapi saat pencairan dana kerohiman, mereka jutru tidak memperoleh apa-apa. Sebaliknya, 14 orang yang sebagian besar tidak pernah memiliki lahan malah mendapat bagian.

“Kami tidak menentang pembangunan KEK Mandalika. Tapi pemerintah harus adil. Kalau memang itu lahan milik pemerintah ya silahkan dibangun, tidak usah ada dana kerohiman kalau akhirnya yang menerima bukan yang berhak,” katanya.

Warga yang memiliki lahan akan mempertahankan lahan mereka jika hak haknya diabaikan pemerintah.

Assisten I Bidang Pemerintahan Pemprov NTB, Agus Patria menjelaskan, proses pendataan penerima dana kerohiman sudah dilakukan oleh tim verifikasi yang dipimpin Kapolda NTB, Brigjen Pol Firli. Tim verifikasi sudah bekerja sejak awal diketuai Kapolda.

“Hasil verifikasi juga sudah final dan diatur dengan SK Gubernur, sehingga jika ada komplain sebaiknya ditempuh jalur hukum,” kata Agus Patria.

Dana kerohiman merupakan bentuk penyelesaian sengketa lahan di KEK Mandalika, Lombok Tengah yang saat ini dikelola BUMN Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC).

Dari total 1.174 hektare lahan KEK Mandalika, sebelumnya masih tersisa sekitar 109 hektare lahan yang diklaim warga.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Kemaritiman bersama Pemprov NTB menyelesaikan masalah itu dengan menyalurkan dana kerohiman bagi warga pengklaim. Syaratnya warga pengklaim harus bisa menunjukan bukti pembayaran pajak tanah, surat pipil, atau pun surat sporadik atas penguasaan lahannya.

Bagi warga yang lolos verifikasi akan mendapatkan Rp4,5 juta untuk tiap satu are tanah yang diklaim yang diserahkan oleh pihak ITDC.

AYA