Razia minuman keras (miras) dan petasan akan dilakukan jelang dan selama bulan Ramadhan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) provinsi NTB

MATARAM.lombokjournal.com — Kepala Satpol PP NTB Lalu Dirjaharta  mengatakan, seluruh anggotanya diperintahkan melakukan operasi razia petasan dan miras pada tiga hari sebelum bulan ramadhan karena dinilai menganggu Khusukan puasa umat muslim.

Patroli tersebut akan mengurangi penjualan miras serta petasan demi kemanan ,kenyamanan,serta khusukan umat muslim yang sedang berpuasa

“Seluruh jajaran Satpol NTB  akan kami kerahkan untuk melalukan penertiban. Apa pun yang melanggar atau menganggu dibulan puasa,  kita tertibkan,” katanya.

Bukan hanya dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Satpol PP juga akan melakukan operasi penertiban dengan aparat kepolisian. Nantinya, hasil razia akan dimusnahkan jelang bulan puasa.

“Kita kerja sama dengan polisi untuk operasi miras dan petasan. Ini kan rutin kita lakukan setiap bulannya. Nanti puncaknya, pada saat menjelang bulan puasa, hasil razia itu kita musnahkan,” Ucap Dirjaharta

Dengan adanya Patroli, berdampak kenyamanan Kunjungan wisatawan di wisata Religi (Khazanah Ramadhan) yang di gelar Pemprov NTB selama bulan Ramadhan. Selain itu juga menunjang kenyamanan wisatawan saat berkunjung ke NTB menikmati wisata Religi.

“Dengan adanya patroli  dan razia ini akan mengurangi jumlah konsumsi miras dan petasan selama bulan puasa,” pungkasnya

AYA

BMKG melalui Stasiun Meteorologi Mataram, Selasa (16/5) menggelar Sekolah Lapang Iklim tahap II bagi puluhan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) dan instansi terkait, di Hotel Golden Palace Mataram.

MATARAM.lombokjournal.com —  Kegiatan diikuti puluhan orang PPL dan peserta dari instansi terkait, dari Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah dan Lombok Timur.

Kegiatan Sekolah Lapang Iklim ini mengambil tema “Bersahabat dengan iklim untuk meningkatkan produktivitas pangan di Provinsi NTB”.

Kegiatan juga dihadiri oleh Kepala Bidang Analisa dan Variabilitas Iklim BMKG Pusat, Evi Lutfiati, Kepala Dinas Pertanian NTB, Husnul Fauzi, Kepala Stasiun Klimatologi Lombok, Wakodim dan Kepala Stasiun Geofisika Mataram, Agus Riyanto.

Kepala Stasiun Klimatologi I Lombok Barat, Wakodim menjelaskan, dalam kegiatan tersebut para peserta diberikan materi dan praktikum terkait peningkatan permohonan informasi iklim dari narasumber yang berasal dari BMKG dan Dinas pertanian.

“Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan  pemahaman kepada PPL, para penyuluh pertanian untuk lebih paham lagi akan informasi iklim,”katanya.

Sehingga nanti para petani dalam hal menanam dapat merencanakannya lebih dulu dengan mengetahui Iklim. Kapan sebaiknya mulai menanam. Terlebih dengan  mengetahui musim El nino dan Lanina.

“Kegiatan Sekolah Lapang Iklim ini akan berjalan hingga 19 Mei 2017 nanti,”katanya.

AYA

Pemantauan hilal Untuk memastikan awal Ramadhan tahun ini, akan dilakukan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Mataram bekerjasama dengan Kementerian Agama Kanwil Provinsi NTB, tanggal 26 Mei mendatang, di sekitar pantai Malimbu, Senggigi dan Loang Baloq.

MATARAM.lombokjournal.com — Kepala Stasiun Geofisika BMKG Mataram, Agus Riyanto menjelaskan, pihaknya saat ini  tengah melakukan persiapan alat pemantauan hilal.  Antara lain sebuah teleskop, dan juga komputer dan layar tampilan yang dipersiapkan oleh Kemenag.

“Kami masih persiapkan sambil menunggu pemantauan. Rencananya pemantauan hilak akan dilakukan pada 26 Mei di tiga lokasi,”kata Agus, Selasa (16/5) di Mataram.

Dijelaskan, pemantauan hilal akan dilakukan sejak sore hingga malam sekitar pukul 7.

“Pemantauan akan dilakukan sejak sore hingga sekitar pukul 7 malam pada 26 Mei, karena di sana disebutkan tinggi hilal adalah 7° 34 menit, karena sela waktu itulah, bisa terlihat hilal ini,” katanya.

Ia menjelaskan, pemantauan pada tanggal 26 Mei tersebut juga dilakukan karena posisi bulan pada saat itu berada sebelah kiri dari gunung Agung  dan  cukup tinggi sehingga sudah memenuhi kriteria.

“Nanti kita akan rapat dulu dengan Kemenag, Polri dan instansi terkait lainnya, disana akan kita presentasikan hasil perhitungan dan pengamatan berdasarkan prakira cuaca dari BMKG,” katanya.

AYA

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar mendesak agar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI meninjau kembali larangan menangkap benih Lobster yang diatur dalam Peraturan Menteri KP No 1 Tahun 2015.

LOMBOK TENGAH.lombokjournal.com — Muhaimin menilai pemberlakukan Peraturan Menteri (Permen) KP No 1 Tahun 2015 tentang Pengaturan Penangkapan Benih Lobster, Kepiting dan Rajungan, membuat kaum nelayan semakin terpuruk dalam kesulitan dan kemiskinan.

“Permen ini harus ditinjau kembali,” seru Muhaimin, Minggu (14/5) saat berkunjung ke perkampungan nelayan di Desa Kuta II, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB).  .

Ketua Pembina Gerakan Kebangkitan Petani dan Nelayan (Gerbang Tani) itu minta Menteri Kelautan dan Perikanan mengerti, Permen ini hanya membuat kaum nelayan semakin sulit.

Menurut Muhaimin, Gerbang Tani akan memperjuangkan tinjau ulang Permen KP tersebut lantaran hingga kini pemerintah belum juga memberikan solusi bagi masyarakat neyalan seelah pemberlakukan larangan-larangan dalam Permen tersebut.

“Kementerian kelautan mengeluarkan permen tersebut tanpa dibarengi solusi konkret. Otomatis sangat memberatkan nelayan,” ujar Muhaimin.

Seperti diketahui, Permen KP No 1 Tahun 2015 mengatur  penangkapan lobster hanya boleh dilakukan dengan ukuran panjang karapas di atas 8 cm. Hal ini akan memberatkan bagi nelayan tradisional yang biasa mencari dan menemukan benih lobster di bawah ukuran 8 cm tersebut.

Akibatnya, sejak pemberlakukan Permen itu, banyak nelayan tradisional akhinya ditangkap dan diproses hukum karena ketahuan menangkap benih Lobster di bawah ukuran yang diatur pemerintah. Terkait maraknya kasus nelayan yang menjalani proses hukum uu, pihaknya akan minta kepada kepolisian mempertimbangkan kembali penangkapan nelayan.

“Kementerian Kelautan dan Perikanan harusnya memberikan solusi alternatif sehingga tidak menghancurkan mata pencaharian nelayan. Jika tidak ada solusi, jelas akan berdampak kepada perekonomian nelayan,” katanya

Ia meminta KKP segera merumuskan jalan keluar dari persoalan tersebut agar nelayan tidak kehilangan mata pencaharian, dan juga tidak tersangkut masalah hukum. Tanpa solusi, Permen tersebut akan makin menambah persoalan bagi masyarakat nelayan.

Menurut Muhaimin, sebelum pemberlakuan Permen tersebut KKP harus melakukan sosialisasi dan pembinaan pada nelayan. Misalnya,  membuat penangkaran benih lobster bagi nelayan tradisional.

“Gerbang Tani akan mendampingi nelayan yang ditangkap oleh aparat kepolisian. Gerbang Tani wilayah NTB juga akan membantu advokasi bagi para nelayan tersebut,”katanya.

Hingga saat ini, pemberlakukan Permen KP No 1 Tahun 2015 tentang penangkapan benih Lobster itu setidaknya berdampak pada ribuan nelayan di 9 Desa di kawasan pesisir Selatan Kabupaten Lombok Tengah. Salah seorang nelayan, Sabri mengatakan, sangat banyak nelayan yang menggantungkan hidup dari mencari benih lobster, kini terpaksa menganggur akibat Permen tersebut.

“Saya dan banyak nelayan yang menggantungkan hidup dari mencari benih Lobster ini jadi sangat menderita. Kita minta pemerintah bisa bijaksana lah,” katanya.

Dampak mata pencaharian yang terganggu juga membuat kesulitan ekonomi, dan bahkan banyak anak nelayan yang akhirnya harus putus sekolah karena tidak punya biaya.

“Kalau kita memaksakan diri tangkap benih sembunyi-sembunyi, resiko juga besar bisa ditangkap polisi,”katanya.

Hingga kini sedikitnya ada sembilan orang rekannya yang ditangkap polisi dan menjalani proses hukum lantaran menangkap benih Lobster.

AYA

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menetapkan empat Desa di Kabupaten Lombok Barat sebagai Desa Tangguh Bencana, bersama ratusan Desa lain di 132 Kabupaten/Kota di Indonesia.

LOMBOK BARAT.lombokjournal.com — Hal tersebut  ditandai dengan penandatangan nota kerjasama  antara BNPB dengan Pemda Kabupaten dan Kota, Kamis (4/5) di gedung INA, Sentul, Kota Bogor, Jawa Barat.

Kabag Humas Lombok Barat, Saeful Akhkam menjelaskan, Sekretaris Daerah Lombok Barat,  HM Taufiq mewakili Bupati menandatangani nota kerja sama tersebut.

“Untuk Lombok Barat ada empat Desa yang ditetapkan dalam program pembentukan Desa Tangguh Bencana ini. Pak Sekda yang melakukan Penandatanganan notakerjasama dengan BNBP, mewakili Bupati,”kata Saeful, Kamis (4/5) di Lombok Barat.

Saeful mengatakan, sebelumnya untuk desa tangguh bencana itu, Lombok Barat mengusulkan sekitar 20 Desa dari total 119 Desa dan 3 Kelurahan di Lombok Barat.

Pembentukan Desa Tangguh Bencana merupakan program unggulan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yang dilakukan untuk menyikapi dan mengantisipasi berbagai bencana alam yang belakangan seringkali terjadi di Indonesia.

Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lombok Barat, HM Nadjib MM mengatakan, empat Desa yang ditunjuk sebagai Desa Tangguh Bencana itu

nantinya akan membentuk kelompok masyarakat yang akan menjadi garda terdepan dalam penanggulangan bencana.

“Kita akan sosialisasi dan mereka yang masuk dalam struktur akan dilatih dalam penanganan bencana,” kata Nadjib.

Ia menjelaskan, nantinya tiap Desa yang ditetapkan sebagai Desa Tangguh Bencana  akan mendapat alokasi anggaran kegiatan sebesar Rp150 juta yang peruntukkannya telah ditetapkan oleh pihak BNPB.

Kriteria penetapan dan penggunaan dana itu, papar dia, diatur berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis (Juklak Juknis) yang diterbitkan oleh Tim dari BNPB.

Ke depan dengan semakin buruknya kondisi alam dan cuaca, pihak BNPB mengharapkan tambahan jumlah Desa untuk menjadi Desa Tangguh Bencana beserta anggarannya, agar dapat dialokasikan oleh Pemkab melalui APBD Perubahan atau APBD Murni Tahun 2018.

“Kami akan konsultasikan ke Tim Anggaran Pemda (TAPD) karena terkait dengan kemampuan keuangan di APBD Lobar,” katanya.

GRA/Hms

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendapat tambahan lebih dari 74 ribu keping blangko E-KTP tahun ini. Diharapkan penambahan blangko E-KTP dapat memenuhi kebutuhan permohonan E-KTP bagi masyarakat di NTB.

MATARAM.lombokjournal.com — Penambahan blangko sekitar 74 ribu keping atau istilahnya 37 author akan masuk pada bulan Mei. “Sehingga diharapkan proses pembuatan E-KTP berjalan normal,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (PMD Dukcapil) NTB, Rusman, Kamis (4/5) di Mataram.

Saat ini blangko E-KTP tambahan untuk NTB itu, tengah diproses cetak di masing-masing daerah Kabupaten dan Kota sewilayah NTB.

Menurut Rusman, pembuatan E-KTP setiap hari terus bertambah lantaran dalam aturan pembuatan KTP batasan usia yang ditargetkan mulai dari 17 tahun.

AYA

Dukung pengembangan Bank Sampah NTB Mandiri, PLN berhasil mendapatkan penghargaan Indonesia Green Award kategori Pengembangan Pengolahan Sampah Terpadu dengan tema Sampah di Tangan Perempuan Ampenan.

Jakarta.lombokjournal.com — Penghargaan diserahkan langsung oleh Senior Advisor The La Tofi School of CSR, Hamdan Zoelva kepada Manajer SDM dan Umum PLN Wilayah NTB, Deddy Hidayat di Jakarta, Rabu (3/5).

Kegiatan yang dihadiri Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Imam Hendargo dan Chairman The La Tofi School of CSR La Tofi. IGA 2017 ini merupakan penghargaan lingkungan tahunan yang diselenggarakan La Tofi School of CSR. Memasuki tahun ke-8, IGA Award tahun ini mengusung tema perubahan.

“Total 131 program dari 31 perusahaan kami terima. Ini tentu satu langkah maju dari perusahaan di Indonesia. Perusahaan telah memiliki tanggung jawab social yang luar biasa.” Kata Chairman The La Tofi School of CSR, La Tofi.

Banyaknya jumlah penduduk, tingginya kegiatan sosial ekonomi, ditambah dengan kurangnya kepedulian terhadap masalah lingkungan berkontribusi besar pada penumpukan sampah yang tidak terkendali. Hal tesebut juga terjadi di Kota Mataram yang menjadi ibu kota Provinsi NTB.

Melihat hal tersebut, sejak tahun 2014, PLN Wilayah NTB melalui program Bina Lingkungan aktif mendukung pengembangan Bank Sampah NTB Mandiri yang berlokasi di Ampenan, Mataram.

Bank Sampah NTB Mandiri merupakan mitra binaan PLN Wilayah NTB sejak tahun 2014. Program Bina Lingkungan ini fokus pada edukasi masyarakat tentang pengolahan sampah.

“Masalah utamanya yang kami lihat adalah mind set, ini yang harus diubah, sampah yang tadinya tak bernilai bisa bernilai jika dikelola dengan baik.” terang Deddy Hidayat.

PLN juga memfasilitasi pelatihan mengolah sampah yang dapat dimanfaatkan menjadi hasil kerajinan yang bernilai ekonomis untuk para nasabah Bank Sampah.

Setelah tiga tahun berjalan, Bank Sampah NTB Mandiri kini telah memiliki 6 Bank sampah mitra binaan, dengan total nasabah sebanyak 700 orang yang tersebar di seluruh NTB.

Bank Sampah ini pun turut menciptakan tumbuhnya kawasan-kawasan bebas sampah serta memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan penghasilan tambahan bagi nasabah Bank Sampah.

“Ke depan, mimpi kami ingin membuat desa wisata yang peduli sampah, sehingga dapat membantu pemerintah dan masyarakat untuk membangun wilayahnya. CSR kami juga ingin fokus ke pemberdayaan masyarakat yang dapat meningkatkan ekonomi,” ujar Deddy.

Selain Bank Sampah NTB Mandiri, PLN juga mendapat empat penghargaan lain, yaitu:

1. Penyelamatan Sumber Daya Air: Menjaga Sumber Air Sungai Mudal (PLN Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta)
2. Menghemat Energi dan Penggunaan Energi Baru dan Terbarukan: Gas untuk Nelayan Gebang Mekar (PLN Distribusi Jawa Barat)
3. Mengembangkan Keanekaragaman Hayati: Cahaya Hayati dari Lubang Galian (PLN Wilayah Bangka Belitung)
4. Mempelopori Pencegahan Polusi: Kapur Bersihkan Langit Jepara (PLN Pembangkitan Tanjung Jati B)

GRA/Humas

Dukung pengembangan Bank Sampah NTB Mandiri, PLN berhasil mendapatkan penghargaan Indonesia Green Award kategori Pengembangan Pengolahan Sampah Terpadu dengan tema Sampah di Tangan Perempuan Ampenan.

Jakarta.lombokjournal.com — Penghargaan diserahkan langsung oleh Senior Advisor The La Tofi School of CSR, Hamdan Zoelva kepada Manajer SDM dan Umum PLN Wilayah NTB, Deddy Hidayat di Jakarta, Rabu (3/5).

Kegiatan yang dihadiri Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Imam Hendargo dan Chairman The La Tofi School of CSR La Tofi. IGA 2017 ini merupakan penghargaan lingkungan tahunan yang diselenggarakan La Tofi School of CSR. Memasuki tahun ke-8, IGA Award tahun ini mengusung tema perubahan.

“Total 131 program dari 31 perusahaan kami terima. Ini tentu satu langkah maju dari perusahaan di Indonesia. Perusahaan telah memiliki tanggung jawab social yang luar biasa.” Kata Chairman The La Tofi School of CSR, La Tofi.

Banyaknya jumlah penduduk, tingginya kegiatan sosial ekonomi, ditambah dengan kurangnya kepedulian terhadap masalah lingkungan berkontribusi besar pada penumpukan sampah yang tidak terkendali. Hal tesebut juga terjadi di Kota Mataram yang menjadi ibu kota Provinsi NTB.

Melihat hal tersebut, sejak tahun 2014, PLN Wilayah NTB melalui program Bina Lingkungan aktif mendukung pengembangan Bank Sampah NTB Mandiri yang berlokasi di Ampenan, Mataram.

Bank Sampah NTB Mandiri merupakan mitra binaan PLN Wilayah NTB sejak tahun 2014. Program Bina Lingkungan ini fokus pada edukasi masyarakat tentang pengolahan sampah.

“Masalah utamanya yang kami lihat adalah mind set, ini yang harus diubah, sampah yang tadinya tak bernilai bisa bernilai jika dikelola dengan baik.” terang Deddy Hidayat.

PLN juga memfasilitasi pelatihan mengolah sampah yang dapat dimanfaatkan menjadi hasil kerajinan yang bernilai ekonomis untuk para nasabah Bank Sampah.

Setelah tiga tahun berjalan, Bank Sampah NTB Mandiri kini telah memiliki 6 Bank sampah mitra binaan, dengan total nasabah sebanyak 700 orang yang tersebar di seluruh NTB.

Bank Sampah ini pun turut menciptakan tumbuhnya kawasan-kawasan bebas sampah serta memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan penghasilan tambahan bagi nasabah Bank Sampah.

“Ke depan, mimpi kami ingin membuat desa wisata yang peduli sampah, sehingga dapat membantu pemerintah dan masyarakat untuk membangun wilayahnya. CSR kami juga ingin fokus ke pemberdayaan masyarakat yang dapat meningkatkan ekonomi,” ujar Deddy.

Selain Bank Sampah NTB Mandiri, PLN juga mendapat empat penghargaan lain, yaitu:

1. Penyelamatan Sumber Daya Air: Menjaga Sumber Air Sungai Mudal (PLN Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta)
2. Menghemat Energi dan Penggunaan Energi Baru dan Terbarukan: Gas untuk Nelayan Gebang Mekar (PLN Distribusi Jawa Barat)
3. Mengembangkan Keanekaragaman Hayati: Cahaya Hayati dari Lubang Galian (PLN Wilayah Bangka Belitung)
4. Mempelopori Pencegahan Polusi: Kapur Bersihkan Langit Jepara (PLN Pembangkitan Tanjung Jati B)  GRA/Humas

Angka pertumbuhan listrik di NTB termasuk yang tinggi di Indonesia, dalam lima tahun terakhir pertumbuhan jumlah pelanggan mencapai rata-rata 12 persen per tahun.

MATARAM.lombokjournal.com —  GM PLN Wilayah NTB, Mukhtar mengatakan, pertumbuhan listrik di NTB cukup tinggi.  “Untuk meningkatkan pelayanan tentu kita (PLN) perlu mendengar penilaian, tuntutan, serta harapan dari pelanggan,” katanya  dalam acara temu pelanggan PLN, Rabu (3/5) di hotel Aston Inn Mataram.

Temu pelanggan yang digelar sebagai upaya meningkatkan pelayanan PLN dan mendorong pertumbuhan ekonomi di NTB, itu juga dihadiri oleh Kepala Dinas ESDM Provinsi NTB, Muhammad Husni, dan Kepala Dinas PMPT-SP NTB, Lalu Gita Aryadi, serta pelanggan-pelanggan potensial baik industri, bisnis, sosial, maupun rumah tangga.

Mukhtar menjelaskan, saat ini kondisi daya listrik di Provinsi NTB dalam keadaan surplus. Untuk sistem Lombok memiliki daya mampu sebesar 293 MW dengan beban puncak mencapai 226 MW, sistem Sumbawa memiliki daya mampu sebesar 49 MW dengan beban puncak sebesar 42 MW, kemudian untuk sistem Bima memiliki beban puncak sebesar 42 MW dengan beban puncak sebesar 42 MW.

“Semua surplus, bahkan Lombok mencapai 70 MW. Kami siap menerima investor, berapapun kebutuhan listriknya akan kami siapkan,” tukasnya.

Kepala Ddinas PMPT-SP NTB, Lalu Gita Aryadi menyampaikan, meskipun listrik saat ini sudah surplus, penambahan perlu terus ditingkatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di NTB.

“Ekonomi di NTB bergerak di bidang pariwisata, agro bisnis, dan perdagangan, investor sangat tertarik di bidang ini. Semua sektor ini sangat membutuhkan listrik. Oleh karena itu, kualitas dan kuantitas listrik di NTB harus terus ditingkatkan,” kata Lalu Gita.

Selain untuk kebutuhan industri, penambahan kapasitas listrik di NTB juga dibutuhkan untuk peningkatan rasio elektrifikasi.

Untuk memenuhi kebutuhan listrik tersebut, dalam beberapa tahun ke depan PLN akan membangun beberapa infrastruktur listrik baru. PLN akan membangun beberapa pembangkit, total kapasitas yang akan di bangun adalah sebesar 500 MW. Hingga saat ini, dari 500 MW tersebut, 100 MW telah beroperasi memperkuat sistem kelistrikan Lombok.

Beberapa rencana pembangunan lainnya telah melewati tahapan pembebasan lahan, di antaranya adalah PLTGU Lombok berkapasitas 150 MW, PLTU Lombok berkapasitas 100 MW, PLTU Lombok 2 berkapasitas 100 MW, PLTMG Sumbawa 50 MW, dan PLTMG Bima 50 MW.

Selain pembangkit, PLN juga akan membangun transmisi sepanjang 962 km. Seluruh pembangunan ini ditargetkan selesai pada tahun 2019.

Di sela-sela acara, PLN juga memberikan Reward kepada pelanggan yang dinilai kooperatif, dimana pelanggan tersebut adalah yang selama kurun waktu 12 bulan terakhir melunasi tagihan rekeningnya tepat waktu. Pelanggan tersebut antara lain Hotel Ombak Sunset, PT Bumi Padak Guar, dan CV Venna Mas Jaya.

GRA/Hms

25 kapal perang akan bersandar di perairan NTB untuk meramaikan Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) ke-3 tahun 2018 mendatang

MATARAM.lombokjournal.com — Hal itu dipaparkan dalam pertemuan Sekretaris Daerah Prov. NTB, H.Rosyadi H.Sayuti, Ph.D. bersama pejabat dari Mabesal Kolonel Laut (P), Irvansyah, di RRU Kantor Gubernur NTB, Rabu (3/5)

NTB akan menjadi tuan rumah event internasional Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) yang  rencananya diikuti 38 negara akan turut ambil bagian pada tersebut. Tiap kapal peserta akan berisi 200 personil prajurit TNI AL, dan diperkirakan 6000 personil AL akan hadir di Lombok.

“Kami mantap untuk memilih Lombok dengan harapan dapat memberi nuansa positif bagi perkembangan pariwisata NTB,” kata Irvansyah.

Irvansyah memaparkan, MNEK memiliki makna strategis untuk mempromosikan kedaulatan wilayah laut Indonesia melalui kemitraan AL di dunia dengan kerangka latihan non kombatan serta mengangkat potensi daerah.

MNEK merupakan kegiatan dua tahunan yang rutin degelar TNI AL. Setelah sebelumnya, MNEK ke-2 tahun 2016 digelar di Sumatera Barat, tahun 2018 mendatang Lombok akan menjadi tuan rumah.

Demi kelancaran acara, pihak TNI AL melakukan survey di beberapa tempat, termasuk orientasi terkait kedalaman laut yang akan dijadikan sebagai lokasi acara.

Berbagai rangkaian angkaian acara direncanakan akan turut memeriahkan gelaran MNEK ke-3, seperti kirab budaya yang menampilkan potensi budaya daerah, karya bhakti, city tour, medical civil action, pameran kapal dan peralatan perang, juga fun run/fun bike.

Dan sebagai penanda historikal bahwa kegiatan ini sudah berlangsung di Lombok, nantinya  akan didirikan monument MNEK ke-3.

Sekretaris Daerah Prov. NTB, H.Rosyadi H.Sayuti, Ph.D. mengatakan, kegiatan ini merupakan kesempatan emas yang sangat dinantikan NTB. Event ini pasti akan menarik bagi banyak pihak. Di samping sebagai ajang promosi wisata daerah, ada nilai edukasi yang dapat diperoleh pelajar kita melalui kegiatan seperti ini.

“Saya yakin masyarakat Nusa Tenggara Barat akan sangat antusias menyaksikan dari dekat ketangguhan prajurit angkatan laut dari berbagai negara,” ungkapnya optimis.

Sekda mengajak seluruh pihak  bekerja keras mempersiapkan dan mengemas konsepnya sebaik mungkin agar mampu menarik perhatian dan minat wisatawan sebanyak-banyaknya.

“Silahkan TNI AL berkoordinasi dengan instansi terkait, untuk mempersiapkan acara ini,” tutupnya.

Rr/Humas