Bulan Mei 2017, Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi  Nusa Tenggara Barat (NTB) mengalami peningkatan  0,34 persen yakni sebesar 104,37, bila dibandingkan dengan bulan April 2017 dengan Nilai Tukar Petani sebesar 104,02. Ini berarti daya beli petani ikut meningkat

Mataram.lombokjournal.com — Kepala Bidang Statistik dan Distribusi  BPS NTB, Kadek Adi Madri,mengatakan itu, berdasarkan penghitungan petani menggunakan tahun dasar 2012=100.

“Pada bulan Mei 2017, tercatat Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP) sebesar 104,14,” katanya di Mataram, Senin (5/6).

Secara  gabungan NTP tanaman pangan mengalami kenaikan, yaitu gabungan dari  nilai Tukar Petani Hortikultura (NTPH) 90,72; Nilai Tukar Petani Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR) 93,12; Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT) 119,13 dan Nilai Tukar Petani Perikanan (NTNP) 103,94.

Nilai Tukar Petani Perikanan (NTNP) dirinci menjadi NTP Perikanan Tangkap (NTN) tercatat  112,28 dan NTP Perikanan Budidaya (NTPi) tercatat 90,47.

Demikian juga dengan  Nilai Tukar Usaha Pertanian Provinsi NTB yang diperoleh dari hasil bagi antara indeks yang diterima petani dengan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal (BPPBM), pada bulan Mei 2017 tercatat 112,11.

“Ini   berarti mengalami peningkatan  0,17 persen dibandingkan bulan April  2017 dengan Nilai Tukar Usaha Pertanian 111,93,” jelasnya, Jumat (2/6) pagi.

Dari 33 Provinsi yang dilaporkan pada bulan Mei 2017, terdapat 12 provinsi yang mengalami peningkatan NTP, dan 21 provinsi mengalami penurunan NTP.

Peningkatan tertinggi terjadi di Provinsi Jawa Barat yaitu sebesar 1,05 persen, ,sedang penurunan NTP terbesar terjadi di Provinsi Bangka Belitung yaitu sebesar 1,91 persen, dimana indeks yang diterima petani menurun sebesar 0,94 persen.

Pada bulan Mei 2017, terjadi inflasi di daerah perdesaan di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 0,03 persen. dimana inflasi disebabkan karena terjadinya peningkatan Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT)  pada kelompok Perumahan  0,35 persen, Transportasi & Komunikasi 0,04 persen, Makanan Jadi 0,03 persen, Sandang 0,01 persen, sedangkan 3 kelompok pengeluaran lainnya mengalami penurunan, terdiri dari kelompok Pendidikan, Rekreasi & Olahraga (0,02 persen),  Bahan Makanan sebesar (0,02 persen) dan. Kesehatan (0,06 persen).

Berdasarkan hasil pemantauan harga-harga perdesaan pada 8 kabupaten di Provinsi NTB, terjadi NTP yang berfluktuasi tiap bulan. Bulan Mei 2017 dengan tahun dasar (2012=100) NTP Provinsi Nusa Tenggara Barat berada di atas 100 (tercatat 104,37).

“Peningkatan NTP  berarti petani mengalami peningkatan daya beli, karena kenaikan harga produksi relatif lebih tinggi dibandingkan kenaikan harga input produksi dan kebutuhan konsumsi rumah tangganya.”

Selain itu, menurut Madri, NTP bulan Mei 2017 mengalami peningkatan sebesar 0,34 persen bila dibandingkan NTP bulan April 2017, yaitu dari 104,02 menjadi 104,37. Hal ini disebabkan indeks harga yang diterima petani (It) meningkat sebesar 0,44 persen dan  indeks harga yang dibayar petani (Ib)  meningkat sebesar 0,10 persen

AYA

Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH. M.Si  saat meninjau daerah aliran sungai (DAS) Padolo Kota Bima minta instansi dan aparatur terkait mempercepat proses pembangunannya

KOTA BIMA.lombokjournal.com – Didampingi sejumlah kepala SKPD, Wagub melihat dari dekat proses pengerjaan DAS Padolo Kota Bima, serta mengindentifikasi kendala, Senin (05/06).

Peninjauan diawali dari jembatan Kodo, Kecamatan Rasana’E Timur.  Kepala Balai Wilayah Sungai NTB, Asdin Julaidi menjelaskan, jembatan masih dalam tahap pengerjaan. Jembatan Kodo mengalami kerusakan parah setelah diterjang banjir bandang yang melanda Kota Bima, 21 dan 23 Desember tahun lalu.

Kerusakan jembatan itu menyebabkan putusnya jalan jalur dari Kota Bima menuju Kabupaten Bima. Untuk menghubungkan kedua wilayah tersebut, pemerintah sebeumnya membangun jembatan non permanen.

Setelah menyusuri Wilayah Sungai Padolo yang masih dalam tahap pembangunan, dan dilanjutkan di Jembatan Rabadompu, Wagub meninjau bantaran sungai yang belum dan yang sudah dipasang bronjong.

Panjang Sungai Padolo dari hulu ke hilir sekitar 22 km.  Dari bentangan panjang itu, yang sudah dikerjakan baru sekitar 5 km. Tetapi tidak semua 22 km tersebut harus dibenahi. Anggaran yang sudah dialokasikan untuk pengerjaan tersebut sekitar 50 miliar rupiah.

Saat peninjauan ke hilir sungai Padolo, Wagub mendapat penjelasan terkait kendala pembenahan sungai tersebut, yaitu pembebasan lahan yang menurut Asdin Julaidi masih tahap negosiasi antara masyarakat dengan Pemerintah Kota Bima.

Wagub minta bantaran sungai yang belum dipasang bronjong atau beton diselesaikan cepat, mencegah meluapnya air ke pemukiman warga.

Usai menyusur sungai, wagub meninjau SMK PP Provinsi NTB di Kota Bima, salah satu sekolah terdampak banjir bandang Kota Bima. Sejumlah fasilitas rusak berat, bahkan hanyut terbawa banjir. Kepala SMKPP, Abdul Jalal minta Pemerintah provinsi NTB untuk mengalokasikan anggaran rehabilitasi sekolah  pertanian dan peternakan tersebut.

Wagub menyampaikan sekolah tersebut perlu mendapat dukungan anggaran, khususnya untuk asrama siswa dan fasilitas belajar-mengajar.  Kepala SKPD terkait dimingta mengalokasikan dalam RAPBD Perubahan tahun 2017, mengingat SMKPP akan melahirkan praktisi dan pelaku pertanian dan peternakan.

Wagub juga berjanji akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memperoleh dukungan dana.

AYA

Sumber: Humas NTB

Pemanfaatan hutan yang berlebihan akan berdampak buruk pada kehidupan. Sebaliknya, pemanfaatan hutan yang baik akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BIMA.lombokjournal.com — Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH. M.Si mengatakan itu, usai bersama Walikota Bima, H. M. Quraish H. Abidin menandatangani MOU Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan Kota Bima di Ruang Rapat Walikota Bima, Senin (05/06).

Acara di tengah rangkaian Safari Ramadhan di Kota Bima itu, Wagub mengajak  seluruh elemen masyarakat Kota bima menjaga kelestarian hutan demi kelangsungan hidup manusia itu sendiri.

“Setiap sumber daya yang kita miliki harus dimanfaatkan dengan baik,” pesan Wagub.

Ditegaskan Wagub, Pemerintah Provinsi NTB senantiasa membangun infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat. Di era otonomi daerah saat ini, pemerintah pusat memberikan kesempatan pemerintah daerah berkreasi dan berinovasi.

Namun, seluruh program yang ada harus tersingkron mulai dari pusat hingga daerah.

“Begitu juga dengan regulasi,” ungkap Wagub di hadapan Walikota dan kepala SKPD Provinsi dan Kota Bima.

Dengan MoU tersebut menurut Wagub akan memberikan kemudahan pemberian izin, penanaman dan rehabilitasi hutan, pemeliharaan dan pengelolaan hutan oleh masyarakat.  Selain itu, Wagub meminta pemerintah daerah meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar seperti air, listrik dan jalan.

AYA

Sekitar 200 orang warga sejumlah desa di Kecamatan Pujut, Lombok Tengah yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Lingkar KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Mandalika, berunjukrasa di kantor Gubernur NTB di Mataram, Senin (5/6).

MATARAM.lombokjournal.com — Mereka memprotes penyaluran dana kerohiman, semacam dana tali asih dari pemerintah untuk eks penggarap lahan KEK Mandalika, yang dinilai tidak tepat sasaran.

Pengunjuk rasa mengklaim, banyak manipulasi data dana kerohiman.  Akibatnya, banyak oknum yang tidak punya tanah dan tidak berhak, justru menerima.

“Sedang   kami yang jelas sejak dulu memiliki lahan di sana tidak mendapat apa-apa,” kata M Athar, koordinator aksi  saat berorasi.

Aliansi minta pemerintah melakukan proses verifikasi ulang, siapa saja eks pemilik lahan di KEK Mandalika yang berhak mendapat dana kerohiman bisa.

Dalam aksinya mereka membawa spanduk bertuliskan “Kami pemilik sah lahan Mandalika Resort”, dan “Tolak Dana Kerohiman yang Diterima Pemilik Bodong”.

Delapan orang perwakilan warga diterima berdialog dengan Assisten I Bidang Pemerintahan Pemprov NTB, Agus Patria.

Salah seorang perwakilan warga, Edi Siswandi mengatakan, protes warga dilakukan lantaran dalam penyaluran dana kerohiman ternyata banyak oknum yang tidak pernah memiliki, menguasai, dan menggarap lahan di KEK Mandalika, justru mendapat dana kerohiman.

Sedang ratusan petani yang jelas-jelas memiliki dan menggarap lahan turun temurun tidak mendapatkan hak mereka.

“Ada banyak oknum, ada Kades, staf Desa dan pejabat pemerintah tiba-tiba punya tanah dan dapat kerohiman. Sementara kami yanh benar-benar punya lahan tidak dapat,” kata Edi.

Edi mengatakan, ia dan keluarganya memiliki lahan di kawasan bukit Merese KEK Mandalika seluas 1,9 hektare. Selain itu ada juga 11 warga yang memilikinya.

Tapi saat pencairan dana kerohiman, mereka jutru tidak memperoleh apa-apa. Sebaliknya, 14 orang yang sebagian besar tidak pernah memiliki lahan malah mendapat bagian.

“Kami tidak menentang pembangunan KEK Mandalika. Tapi pemerintah harus adil. Kalau memang itu lahan milik pemerintah ya silahkan dibangun, tidak usah ada dana kerohiman kalau akhirnya yang menerima bukan yang berhak,” katanya.

Warga yang memiliki lahan akan mempertahankan lahan mereka jika hak haknya diabaikan pemerintah.

Assisten I Bidang Pemerintahan Pemprov NTB, Agus Patria menjelaskan, proses pendataan penerima dana kerohiman sudah dilakukan oleh tim verifikasi yang dipimpin Kapolda NTB, Brigjen Pol Firli. Tim verifikasi sudah bekerja sejak awal diketuai Kapolda.

“Hasil verifikasi juga sudah final dan diatur dengan SK Gubernur, sehingga jika ada komplain sebaiknya ditempuh jalur hukum,” kata Agus Patria.

Dana kerohiman merupakan bentuk penyelesaian sengketa lahan di KEK Mandalika, Lombok Tengah yang saat ini dikelola BUMN Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC).

Dari total 1.174 hektare lahan KEK Mandalika, sebelumnya masih tersisa sekitar 109 hektare lahan yang diklaim warga.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Kemaritiman bersama Pemprov NTB menyelesaikan masalah itu dengan menyalurkan dana kerohiman bagi warga pengklaim. Syaratnya warga pengklaim harus bisa menunjukan bukti pembayaran pajak tanah, surat pipil, atau pun surat sporadik atas penguasaan lahannya.

Bagi warga yang lolos verifikasi akan mendapatkan Rp4,5 juta untuk tiap satu are tanah yang diklaim yang diserahkan oleh pihak ITDC.

AYA

Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi yang sering disapa TGB (Tuan Guru Bajang) mengisi acara Inspirasi Ramadhan yang digelar mahasiswa. Dalam acara unggulan mahasiswa menyambut bulan suci Ramadhan 1438 Hijriyah itu, TGB menguraikan prinsip kepemimpinan

lombokjournal.com –

DI hadapan mahasiswa di Masjid Salman ITB, TGB menguraikan materi yang kontekstual ‘Melayani Rakyat dengan Berlandaskan Alquran’, hari Minggu Minggu (4/6) sore. Didampingi Rektor ITB, Prof. Dr.Ir. Kadarsah Suryadi, TGB yang ahli Tafsir Alquran menguraikan 10 (sepuluh ) tugas pemimpin yang harus dijalankan secara amanah.

Menurut TGB, pemimpin harus merangkum dan meringkas semua dimilikinya. Dari kesepuluh tugas pemimpin itu, yang pertama adalah memelihara agama dan memelihara mahluk hidup di muka bumi.

“Mahluk hidup tidak boleh di eksploitasi  karena mereka mendukung keseluruhan semesta alam ini, sebagai hamba Allah,” ujar TGB.

Pemimpin tidak cukup hanya menggariskan kebijakan, dan cuma bisa memerintah bawahan. Itu berarti, menurutnya, seorang pemimpin harus mendatangi setiap ujung-ujung paling jauh wilayah yang di amanatkan oleh Allah.

“Untuk melihat keadaan rakyatnya,” tutur TGB di hadapan ribuan mahasiswa yang antusias mendengar tausiahnya.

Dikatakan TGB,  kepemimpinan yang terbaik bukanlah kepemimpinan yang strukturalistik  semata, tetapi juga  kepemimpinan yang fungsionaL. Pemimpin harus dapat merangkum dan meringkas keseluruhannya, tegasnya.

Pemimpin dalam Islam harus berkhidmat sebagai pemimpin, bukan sekedar aksesoris dan pencitraan, dan bukan pula hanya penyempurna pelipur lara.

Bagian utama dari tugas seorang pemimpin adalah melihat dinamika lapangan, sampai yang terjauh di tengah kehidupan masyarakat terbawah.” Begitulah seharusya pemimpin melayani rakyat, “ paparnya.

Tugas pemimpin melakukan transpormasi, melakukan peroses perubahan  ke arah yang lebih baik. Dan tauladan kepemimpinan ideal banyak ditunjukkan Nabi Muhammad SAW, tandasnya.

Disambut Antusias

Kehadiran TGB di kampus terkemuka di Bandung tidak hanya di hadiri  mahsiswa dan civitas akademika ITB. Selain itu mahasiswa dan civitas akademika kampus-kampus lain seperti UPI , UNPAD, UNIKOM serta Para Guru Besar dan PNS lainnya, antusias menyambut kedatangan TGB..

Menurutnya, Masjid Salman ITB memiliki sejarah yang panjang. Ia bersyukur dapat  duduk  bersama di masjid yang bersejarah itu, bersama para mahasiswa dan kaum intelektual guna meletakkan satu bagian dalam proses pembangunann ummat di indonesia yang luar biasa.

Ia mengingatkan bahwa poros umat Islam adalah masjid,  kemudian menyebar kemana saja, dalam bentuk apa saja yang penting membawa kebaikan dan kemaslahatan.

“Tapi tetap diikat dalam satu proses mengingat dan menghambakan diri kepada Allah Swt,” katanya.

Diakhir acara Gubernur NTB berbuka bersama dan dilanjutkan sholat magrib berjamaah. Setelah itu, TGB bersama rombongan  melanjutkan Safari Ramadan ke PW Muhammadiyah Jawa Barat, dan memberikan kultum usai sholat Isya sebelum dimulainya sholat taraweh.

AYA

Sumber: Humas NTB

Penumpang melalui angkutan laut dan angkutan udara, baik datang maupun  berangkat dari NTB, pada bulan April 2017 mengalami penurunan.

Mataram.lombokjournal.com —  Sepinya penumpang itu disampaikan Kepala Bidang Statistik Distribusi BPS NTB,Ni Kadek Adi Mandri di Mataram, Jum’at (2/6).

Jumlah penumpang yang datang ke NTB melalui angkutan laut di bulan April 2017 sebanyak 2,457 orang. Jumlah itu turun 29,74 persen dibanding bulan sebelumnya, Maret 2017. Demikian halnya jumlah penumpang yang berangkat menurun sebesar 48,90 persen.

Kalau jumlah kumulatifnya, penumpang yang datang pada bulan Januari-April 2017 turun 19,09 persendi bandingkan Januari -April 2016.

“Sebaliknya , jumlah penumpang yang berangkat pada bulan Januari-April 2017 naik 0,11 persen di bandingkan periode yang sama di tahun 2016,” ujarnya

Dikatakan, penumpang yang datang melalui pemerbangan domestik pada bulan April  2017 sebanyak 148.089 orang naik 7,43 persen dibandingkan bulan Maret 2017. Sedangkan jumlah penumpang yang datang melalui penerbangan internasional   sebanyak 12.582 orang mengalami penurunan 10,48 persen ,  dibandingkan bulan maret 2017.

” Kalau untuk jumlah kumulatif , penumpang yang  datang serta berangkat      2017  dari Januari- April baik penerbangan domistik dan internasional alami kenaikan,” Katanya.

Sedangkan untuk jumlah barang yang di bongkar pada pelabuhan laut bulan April 2017 sebanyak 116,218 ton,turun 3,45 persen dari bulan Maret 2017.

“Untuk barang yang di muat angkutan udara bulan April mengalami peningkatan sebesar 421,01 persen di bandinglan bulan Maret 2017,”  kata Kadek.

Untuk angkutan barang, lLanjut Kadek, yang di muat melalui penerbangan domestik pada bulan Januari hingga April 2017 mengalami kenaikan 6,9 persen di bandingkan dengan bulan yang sama di tahun 2016.

“Kalau untuk barang yang di muat di penerbangan internasional dari bulan Januari –  April 2017 mengalami penurunan 63,09 persen di bandingkan dengan tahun sebelumnya di bulan yang sama,” kata Kadek.

AYA

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal NTB yang bekerja di Arab Saudi paling banyak masukkan remitansi ke daerah asalnya.

MATARAM,lombokjournal.com —  Remitansi TKI yang masuk ke NTB paling banyak dari Arab Saudi. “Kemudian disusul yang bekerja di Malaysia dan Uni Emirat Arab (UEA),” kata Kepala Bidang Statistik Distribusi, Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, Ni Kadek Adi Madri, Jumat (2/6) di Mataram.

Ia menjelaskan, sepanjang Januari hingga April 2017, remitansi TKI yang masuk ke NTB sebesar Rp458 Miliar. Remitansi tersebut dikirim melalui Bank Nasional dan juga PT Pos Indonesia.

Dari jumlah itu, lebih dari 56 persen merupakan kiriman dari Arab Saudi.

Data BPS NTB menyebutkan, pada 2016 lalu, jumlah remitansi TKI yang masuk ke NTB sepanjang tahun mencapai Rp1,78 Triliun.

AYA

Selain melakukan groundbreaking PLTMG Sumbawa, kunjungan kerja Direktur Bisnis Regional SNT PLN, Machnizon Masri didampingi Bupati Sumbawa Barat Dr. Ir. W. Musyafirin, MM sekaligus meresmikan unit baru yaitu Sektor Tambora yang berlokasi di Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat.

MATARAM,lombokjournal.com — Rilis PT PLN NTB yang diterima Lombok Journal, Jumat (2/6) menyebutkan, PLN Sektor Tambora akan mengelola seluruh unit pembangkit dan jaringan transmisi yang ada di Pulau Sumbawa, mulai dari Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa Besar, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima.

“Unit ini dibentuk agar pengelolaan pembangkitan dan jaringan transmisi lebih fokus, sehingga listrik di Pulau Sumbawa dapat lebih andal. Apalagi ke depan akan banyak pembangkit dan transmisi baru,” kata Machnizon.

Hingga tahun 2020, PLN rencananya akan membangun beberapa pembangkit baru di Pulau Sumbawa, yaitu PLTMG Sumbawa berkapasitas 50 Megawatt (MW) dan PLTMG Bima berkapasitas 50 MW.

Selain itu, beberapa pembangkit dari Fast Track Program (FTP) yang dilanjutkan pembangunanya, yaitu PLTU Sumbawa Barat berkapasitas 2×7 MW ditargetkan beroperasi akhir tahun 2017 dan PLTU Bima 2×10 MW beroperasi tahun 2018.

Tidak hanya pembangkit, PLN juga sedang membangun jaringan transmisi sepanjang 583 kilometer sirkuit (kms) di Pulau Sumbawa hingga tahun 2018.

Sebelumnya, pembangkitan dan jaringan transmisi di Pulau Sumbawa dikelola oleh unit-unit pelayanan pelanggan yaitu PLN Area Sumbawa dan Area Bima. Dengan adanya unit baru ini, PLN berharap unit pelayanan pelanggan dapat fokus pada pelayanan kepada pelanggan.

“Pelayanan PLN Area Sumbawa dan Area Bima diharapkan lebih fokus pada pelanggan. Sehingga pelayananan kepada pelanggan menjadi lebih baik,” kata Machnizon.

Saat ini PLN Area Sumbawa melayani 135.805 pelanggan, sementara PLN Area Bima melayani 181.843 pelanggan yang terdiri dari pelanggan rumah tangga, bisnis, industri, sosial, dan pemerintah.

AYA/PRM PLN 

Sistem kelistrikan di Pulau Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) akan segera meningkatkan keandalan pasokan listrik dengan hadirnya pembangkit listrik tenaga mesin gas (PLTMG) Sumbawa berkapasitas 50 Megawatt (MW)

MATARAM.lombokjournal.com — Direktur Bisnis Regional Sulawesi dan Nusa Tenggara (SNT) PLN, Machnizon Masri, Kamis (1/6) melakukan groundbreaking proyek pembangunan PLTMG Sumbawa yang berlokasi di Badas, Kabupaten Sumbawa.

Pembangkit ini merupakan bagian dari Program 35.000 Megawatt (MW) yang diusung pemerintahan Presiden RI Joko Widodo.

PLTMG ini akan memperkuat sistem kelistrikan Sumbawa dan merupakan upaya percepatan peningkatan rasio elektrifikasi, serta pertumbuhan ekonomi NTB.

“Listrik ini menjadi kebutuhan utama masyarakat, oleh karena itu kita harus menyelesaikan proyek ini secara serius agar listriknya bisa segera dinikmati oleh masyarakat,” kata Machnizon Masri, dalam rilis PT PLN NTB yang diterima Lombok Journal, Jumat (2/6) di Mataram.

Sistem kelistrikan di Provinsi NTB terdiri dari tiga sistem yang terpisah, yaitu Sistem Lombok, Sistem Sumbawa dan Sistem Bima.

Sistem Sumbawa saat ini memiliki kapasitas terpasang sebesar 50 MW dengan beban puncak sebesar 40 MW. Dengan tambahan 50 MW dari PLTMG Sumbawa, maka pasokan listrik di Sumbawa akan bertambah dua kali lipat.

“Jika Sumbawa dan Bima sudah interkoneksi dengan jaringan transmisi, listrik dari PLTMG Sumbawa ini juga bisa memperkuat kelistrikan Bima,” terang Machnizon.

BACA JUGA : PLN Sektor Tambora Diresmikan

Pembangunan PLTMG Sumbawa ini diperkirakan membutuhkan waktu selama 18 bulan agar dapat beroperasi, dan ditargetkan akan memperkuat Sistem Sumbawa pada Desember 2018.

Ketersediaan listrik ini juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan investasi di Sumbawa.

“Investor mau bangun industri atau hotel tidak perlu memikirkan bagaimana listriknya, PLN selalu siap,” ujar Machnizon.

Dengan masuknya PLTMG Sumbawa diharapkan rasio elektrifikasi di NTB dapat meningkat dari 79,44 persen pada April 2017, menjadi di atas 95 persen pada akhir tahun 2019.

“Kalau sudah operasi, listrik ini bisa digunakan untuk melistriki ± 110.000 kepala keluarga,” kataMachnizon.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Muhammad Rasyidi mengatakan, Pemda meyakini kehadiran PLTMG ini akan mendorong investasi di Sumbawa.

“Investor pasti masuk, dari pariwisata bisa bangun hotel. Saya yakin Sumbawa akan semakin maju, karena roda perekonomian akan semakin bergerak cepat,” kata  Rasyidi.

AYA/PRM PLN

PLN kembali berbagi kebahagiaan memuliakan kaum dhuafa di bulan suci nan berkah dengan memberikan 50.000 paket sembako secara serentak se-Nusantara, Rabu (31/5).

MATARAM.lombokjournal.com  — Kegiatan yang diinisiasi Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh (LAZIS) PLN dan PLN Peduli (CSR PLN) ini, membagikan 1.500 paket sembako untuk di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan 48.500 paket sembako lainnya yang dibagikan oleh seluruh unit Lazis PLN se-Indonesia kepada masyarakat dhuafa.

Seluruh paket sembako ini berasal dari dana zakat para pegawai Muslim PLN se-Indonesia melalui kebijakan Direksi yang memfasilitasi pemotongan zakat dari penghasilan pegawai secara otomatis terpusat (automatic payroll system) dan sebagian dari dana PLN Peduli.

Paket sembako yang dibagikan masing-masing berisi 10 kilogram (kg) beras, 1 kg gula putih, 2 liter minyak goreng, 2 kaleng susu, 1 kotak teh, 1 bungkus kopi, 1 botol kecap, 2 botol sirup, dan 18 bungkus mie instan, dengan harga rata-rata sembako adalah Rp 300.000 per paket. Dengan begitu, total yang digelontorkan oleh PLN melalui dana zakat pegawai muslim PLN dan PLN Peduli adalah sebesar Rp 15 milyar.

Khusus di Provinsi NTB, acara ini serentak dilakukan di kantor PLN Wilayah NTB, lingkungan kantor PLN Sektor Lombok, lingkungan PLTD Paokmotong, dan seluruh kantor rayon PLN di Lombok, Sumbawa, dan Bima. Secara simbolis bantuan diserahkan oleh General Manager PLN Wilayah NTB, Mukhtar kepada para kaum dhuafa penerima bantuan.

Dalam sambutannya di Masjid Nurul Iman, Jakarta Utara, Direktur Utama PLN Sofyan Basir mengucap syukur Alhamdulillah bahwa PLN telah berbagi kebahagiaan dengan memberikan sembako kepada masyarakat kurang mampu yang membutuhkan.

“Perlu kami sampaikan bahwa sumber dana program ini berasal dari dana zakat  pegawai PLN seluruh Indonesia yang dipotong  secara  otomatis 2,5 persen dari penghasilan setiap  bulannya serta sebagian dari dana PLN Peduli. Semoga bantuan ini mampu memberikan kebahagian kepada warga yang menerimanya,” ungkap Sofyan.

“Pembagian sembako ini sejatinya agar PLN mendapatkan doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia demi kelancaran pembangunan kelistrikan di Tanah Air. Tahun lalu, kita bagi 35.000 paket sembako, sekarang kita tambah lagi menjadi 50.000 paket. Ini bukti keberkahan untuk PLN dan kita ingin berbagi dengan masyarakat,” jelas Sofyan.

Salah satu penerima manfaat mengungkapkan rasa syukurnya atas pemberian sembako dari PLN di bulan Ramadhan ini.

“Alhamdulillah PLN sangat peduli dengan kami, sembakonya sangat membantu untuk sahur dan buka puasa, semoga rejeki pegawai PLN semakin berkah,” kata Sahri yang sehari-hari bekerja sebagai petugas kebersihan di Kota Mataram.

Kegiatan ini juga merupakan rangkaian program LAZIS PLN dengan tema “Bahagia Milik Bersama” Ramadhan 1438 H di lingkungan PLN yang juga diikuti dengan program lainnya seperti Berbagi Bareng Anak Yatim (santunan untuk 10.000 anak yatim), Senyum Bareng Guru Ngaji (santunan untuk 1.000 Ustadz) dan Buka Puasa Bareng 10.0000 Dhuafa dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan kebutuhan utama kaum dhuafa se-Indonesia.

GRA/Humas