Hari Selasa berlangsung rapat koordinasi di Bali mengenai langkah-langkah strategis yang mesti ditempuh jika erupsi Gunung Agung sampai berdampak pada penyeberangan.

MATARAM.lobokjournal.com — Kondisi pelabuhan dan bandara di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), masih berjalan normal pascapenetapan status Siaga (Level III) Gunung Agung di Kabupaten Karangasem Kabupaten Bali oleh PVMBG Badan Geologi.

Humas PT ASDP Cabang Lembar, Deny N Putra mengatakan, jalur penyeberangan Lembar-Padangbai masih normal, belum adanya lonjakan penumpang, baik domestik maupun mancanegara.

“Namun demikian, kita tetap harus waspada dan mengantisipasi sedari dini jika erupsi Gunung Agung bisa mengganggu aktivitas penyeberangan,” ujar Deni, Selasa (19/09)

Dikatakan, hari ini (Selasa,19/09) ada rapat koordinasi di Bali mengenai langkah-langkah strategis yang mesti ditempuh jika erupsi Gunung Agung sampai berdampak pada penyeberangan.

Sementara itu, Humas Bandara Internasional Lombok Putri Muslimah mengatakan, belum ada dampak  yang ditimbulkan dari kondisi Gunung Agung terhadap aktivitas penerbangan di bandara terbesar di NTB tersebut.

“Saat ini belum ada dampak, operasional (bandara) masih tetap berjalan lancar dan masih berjalan normal,” kata Putri.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan upaya antisipasi menghadapi erupsi Gunung Agung terus dilakukan oleh BNPB, BPBD dan berbagai pihak pascapenetapan status Siaga (Level III) Gunung Agung di Kabupaten Karangasem Kabupaten Bali oleh PVMBG Badan Geologi sejak Senin (18/9) pukul 21.00 Wita,

“Kegempaan Gunung Agung masih berlangsung. Pos Pengamatan Gunungapi Agung melaporkan pagi ini terjadi 108 gempa vulkanik dangkal dengan durasi 10-30 detik, dan gempa tektonik lokal sebanyak 3 kali dengan durasi 30-35 detik. Secara visual terlihat jelas dan tidak ada asap keluar dari kawah,” kata Sutopo.

Berdasarkan laporan dari PVMBG dan pantuan visual dari Pos Pengamatan Gunungapi Agung, belum terjadi hujan abu. Gunung Agung belum meletus dan tidak mengeluarkan hujan abu.

“Kemarin terjadi gempa 2,8 SR kedalaman 10 km dengan pusat gempa di sekitar Gunung Agung. Masyarakat merasakan guncangan gempa dengan intensitas ringan,” lanjut Sutopo.

AYA

ASN di llingkungan Dinas Perhubungan NTB diminta meningkatkan kinerja khususnya dalam memberikan pelayanan

MATARAM.lombokjournal.com — Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Muh. Amin, SH., M.Si menegaskan, deregulasi sangat diperlukan terutama terhadap aturan-aturan yang menghambat distribusi logistik nasional.

Hal itu dikatakan Wagub H Muh Amin saat menjadi inspektur upacara Paripurna NTB Gemilang yang dirangkai dengan Hari Perhubungan Nasional Tahun 2017, di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur NTB di Mataram, Senin (18/9-2017).

“Deregulasi dan inovasi pelayanan yang makin efektif dan efisien di sektor perhubungan, merupakan salah satu kata kunci mewujudkan kedaulatan negara, khususnya kemandirian di bidang ekonomi,” ungkap Wagub yang membacakan sambutan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi.

Dalam sambutan tertulis, Menteri Perhubungan RI menegaskan, pihaknya melakukan deregulasi.  Di mencabut persyaratan kepemilikan modal di bidang pengusaha angkutan laut, keagenan kapal, pengusahaan bongkar muat dan badan usaha pelabuhan, long stay di pelabuhan-pelabuhan di Indonesia, pengamanan kargo serta rantai pasok yang diangkut dengan pesawat udara.

“Dengan deregulasi ini diharapkan mempercepat pengembangan dan daya saing penyedia jasa logistik nasional,” tulisnya.

Pembangunan perhubungan menjadi sektor terdepan mendukung roda perekonomian nasional, memperlancar mobilitas penduduk, arus barang, serta konektivitas antar daerah.

Sektor ini merupakan penentu terwujudnya konektivitas dan aksesibilitas antara kawasan di Indonesia. Peran dilaksanakan melalui penyediaan infrastruktur dan konektivitas maritim yang memadai sehingga dapat memperlancar distribusi logistik nasional.

Lebih lanjut Wagub Muh Amin mengatakan, ke depan para insan perhubungan menyadari tantangan transportasi yang semakin rumit dan kompleks. Menghadapi tantangan tersebut, paling penting dilakukan oleh ASN, khusus para petugas di sektor perhubungan, segera beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat saat ini.

Perkembangan Teknologi digital harus dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan inovasi dalam memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien. “Juga untuk mewujudkan modernisasi Moda transportasi yang handal, didukung  sarana dan prasarana pelayanan yang lebih baik serta SDM yang kompeten dan berintegritas,” kata wagub.

Kepada seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB, Wagub mengajak meningkatkan kinerja dan memberikan perlayanan terbaik kepada masyarakat.

“Tingkatkan kinerja masing-masing sebagai modal percepatan pembangunan di Provinsi NTB yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Wagub juga mengingatkan seluruh jajarannya agar terus memperkuat sikap mental dan kedisiplinan, terutama kepatuhan terhadap undang-undang yang berlaku, tegasnya.

Pelaksanaan Upacara  NTB Gemilang yang dirangkai dengan Peringatan Hari Perhubungan Nasional kali ini, ditandai dengan penyerahan sejumlah hadiah lomba dalam rangka Hari Perhubungan Nasional 2017.

Juga dihadiri ratusan peserta terdiri dari jajaran TNI dan Polri, seluruh OPD lingkup Provinsi NTB, Mahasiswa dan pelajar serta intansi terkait lainnya.

AYA

Ini sebagai salah satu cara PLN untuk lebih dekat dan mudah diakses para pelanggan

MATARAM.lombokjournal.com — PLN terus mengembangkan versi terbaru PLN MOBILE sebagai aplikasi berbasis Android dengan cara meningkatkan kualitas dari sisi layanan dan penggunaan yang lebih user friendly. Aplikasi ini memiliki fitur yang dapat memudahkan pelanggan untuk mengakses layanan listrik dalam satu genggaman.

Dengan PLN MOBILE, pelanggan lebih mudah mendapatkan informasi dari fitur-fitur berikut:

1. Cek tagihan dan riwayat token;
2. Permohonan Pasang Baru, Perubahan Daya, Penyambungan Sementara;
3. Cek status pengaduan dan permohonan;
4. Informasi tarif listrik terkini;
5. Berita terkini mengenai PLN;
6. Informasi pemeliharaan listrik; dan
7. Telepon Contact Center PLN 123 dengan Voice over Internet Protocol (VoIP).

Pelaksana Harian (PLH) General Manager PLN Wilayah NTB, Suprianto mengungkapkan PLN MOBILE ini sebagai salah satu cara PLN untuk lebih dekat dan mudah diakses oleh pelanggan, karena terdapat fitur informasi pemeliharaan di lokasi pelanggan yang terdampak. Pelanggan juga dapat menyampaikan keluhan atas gangguan kelistrikan yang terjadi lewat aplikasi ini.

“Sejak dirilis pada 31 Oktober tahun lalu, fitur-fitur pada aplikasi ini terus dikembangkan dan saat ini sudah masuk ke versi 2.1. dimana terdapat fitur baru bagi pelanggan yang dapat menghubungi customer service officer Contact Center PLN 123 tanpa melalui telfon rumah dan operator selular, namun dengan menggunakan Voice over Internet Protocol,” ungkap Suprianto.

Dirinya menambahkan bahwa satu akun PLN MOBILE bisa mendaftarkan maksimal empat IDPEL. Untuk itu, pelanggan seluruh golongan tarif dapat mendaftarkan IDPEL-nya dan segera memanfaatkan fitur-fitur di dalamnya sehingga pelanggan juga dapat mengontrol tagihan listrik dan riwayat pemakaian token listrik secara remote.

Warga menyambut antusias adanya PLN MOBILE yang terbukti dari banyaknya warga yang mengunduh aplikasi tersebut dalam acara CFD.

“Aplikasi ini sangat membantu, sekarang kita tidak perlu lagi datang ke Kantor PLN untuk mendapatkan layanan PLN, tinggal buka handphone saja.” ungkap Abdul Malik, seorang anggota Polres Mataram.

Aplikasi PLN MOBILE ini dapat diunduh pengguna smartphone Android melalui link https://goo.gl/6zXtBZ dan akan dikembangkan segera untuk aplikasi berbasis smartphone iOS.

AYA/Hms

BACA JUGA : PLN Bagikan Pulsa Listrik Gratis Di Hari Pelanggan nasional

PLN juga memberikan promosi token listrik prabayar gratis senilai Rp 20.000 bagi 100.000 pelanggan yang telah mengunduh aplikasi PLN MOBILE dan mengaktivasi akun pada aplikasi tersebut.

MATARAM.lombokjournal.com — Masih dalam rangkaian Hari Pelanggan Nasional, PLN mensosialisasi pelayanan PLN ke pelanggan di Car Free Day (CFD), lapangan terbuka dan tempat-tempat keramaian lainnya (17/9). Di Lombok, pelaksanaannya dipusatkan di Taman Bumigora, Jalan Udayana, Kota Mataram, untuk di Bima dilaksanakan di Pantai Amahami, Kota Bima.

Dalam CFD kali ini, PLN melakukan sosialisasi layanan sekaligus memberikan berbagai hiburan, senam, permainan, dan tentunya banyak hadiah menarik untuk para peserta CFD.

“Alhamdulillah hari ini kita hadir di Car Free Day Lombok dan di Bima, untuk Sumbawa sudah minggu lalu (10/9). Kegiatan ini merupakan upaya PLN agar lebih dekat dengan pelanggan dan untuk mendengarkan suara pelanggan. Kami ingin melihat pelanggan tersenyum,” kata Pelaksana Harian (PLH) General Manager PLN Wilayah NTB, Suprianto.

Sebagai wujud komitmen PLN dalam pengurangan emisi di tanah air, kesempatan CFD juga dimanfaatkan untuk mengenalkan Stasiun Penyedia Listrik Umum (SPLU) yang saat ini sudah tersebar di Indonesia sebanyak 875 unit, sementara untuk di Lombok sudah tersedia di Taman Sangkareang dan Taman Bumigora.

SPLU ini juga merupakan bentuk awal kesiapan PLN menyambut era kendaraan listrik yang akan menjadi tren di masa yang akan datang dan lebih berwawasan lingkungan.

“Kita juga meluncurkan SPLU yang sudah kita pasang di beberapa lokasi untuk diperkenalkan kepada masyarakat bahwa PLN memperluas akses yang sebesar-besarnya kepada pelanggan untuk mendapatkan listrik dimana saja bagi pedagang kecil dan UMKM serta masyarakat luas,” tambah Suprianto.

Salah satu pedagang makanan di acara Car Free Day Jalan Udayana, Faizah mengungkapkan keberadaan SPLU sangat membantunya, karena SPLU, listrik menjadi semakin mudah diakses.

“Pedagang di sini sangat terbantu, tinggal bawa colokan listrik kita bisa berjualan. Ini beberapa pedagang pakai satu token, iuran,” ungkap Faizah.

Menyemarakkan CFD kali ini, PLN juga memberikan promosi token listrik prabayar gratis senilai Rp 20.000 bagi 100.000 pelanggan yang telah mengunduh aplikasi PLN MOBILE dan mengaktivasi akun pada aplikasi tersebut. Promo ini berlaku bagi pelanggan listrik prabayar yang mengaktifkan aplikasi PLN MOBILE mulai dari 10 s.d. 30 September 2017.

Pelanggan akan menerima informasi bahwa mereka mendapatkan token listrik gratis maksimal H+2 hari kerja setelah pengaktivasian melalui menu Info PLN dari aplikasi.

“Kami ingin mengapresiasi pelanggan yang telah mengunduh dan mengaktivasi PLN MOBILE. Untuk itu, kami memberikan promo menarik bagi pelanggan, yakni token listrik gratis senilai Rp 20.000 bagi 100.000 pelanggan pertama yang aktivasi mulai tanggal 10 September 2017,” jelas Suprianto.

AYA/Hms

BACA JUGA : PLN MOBILE, Layanan Listrik Dalam Genggaman

Kebebasan berkeyakinan di NTB masih rendah, sebab Perda yang membatasi kebenaran beragama dan menjalankan agamanya tidak dicabut

MATARAM.lombokjournal.com —  Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2016 lebih besar dari tahun sebelumnya sebesar 65,08, yang sebelumnya 64,41. Namun nilai tersebut masih tergolong rendah.

Dari seluruh Provinsi yang ada di Indonesia, ranking IDI di NTB lima dari bawah. “NTB masih kalah dari Provinsi NTT dan Maluku. Padahal NTB termasuk Provinsi yang relatif aman,” kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, Endang Tri Wahyuningsih di Mataram, Kamis (14/9).

Dari ketiga aspek, 11 variabel dan 28 indikator yang dijadikan komponen IDI, kebebasan berkeyakinan yang termuat dalam aspek kebebasan sipil, termasuk paling buruk. Itu yang mempengaruhi IDI NTB masih bertengger pada ranking lima dari bawah.

Skor untuk kebebasan berkeyakinan di NTB, hanya 44,59. Rendahnya skor ini disebabkan tiga faktor, yakni masih adanya aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat menjalankan agamanya.

Selain itu, lanjut Endang, pemerintah membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat menjalankan ajaran agamanya. Ada juga ancaman kekerasan, atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok lainnya, terkait ajaran agama.

“Selama aturan atau Perda yang membatasi soal kebenaran beragama dan menjalankan agamanya tersebut tidak dicabut, maka IDI NTB dalam hal kebebasan berkeyakinan tidak akan mengalami kenaikan. Karena ibadah itu sifatnya privasi,” ujurnya.

Ditambahkan, selain kebebasan berkeyakinan, peradilan yang independen juga mengalami penurunan dari sebelumnya pada 2015, skor 100 turun menjadi 87,50.  Ancaman penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah terhadap kebebasan berpendapat, dari 75,00 menjadi 66,67.

Hak memilih dan dipilih juga skornya mengalami penurunan dari 74,24 pada tahun 2015, turun menjadi 74,17. Peran DPRD dari 65,51 menjadi 52,94, peran birokrasi pemerintahan juga mengalami penurunan dari 78,64 menjadi 26,17.

“Sementara variabel lain rata-rata mengalami kenaikan, meski kenaikan skornya tidak terlalu signifikan,” tutupnya.

AYA

Panitia ‘Alunan Budaya Tiga Kecamatan Pringgasela’ tidak terima disebut tak berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata (Dispar). Justru sebaliknya, ucapan Lalu Muh Faozal itu dikatakan hanya omong kosong

MATARAM.lombokjournal.com – Ketua Panitia acara ‘Alunan Budaya Tiga Kecamatan Pringgasela’ bertema “Warna dan Irama Tenun”, Eka Kharisma Novandi,  yang baru-baru ini menggelar acara menenun massal di Lombok Timur, membantah ucapan Kadis Pariwisata NTB, Lalu Muh Faozal.

“Ucapan Kadis Pariwisata NTB itu hanya membual saja,” kata Eka Kharisma Novandi dalam sanaggahan  tertulis yang diterima Lombok Journal, Kamis (14/09)

Sebelumya, Kadis Pariwisata NTB, Lalu Muhammad Faozal pada beberapa media online menanggapi ucapan Bupati Lotim yang menyebutnya ‘bodoh’. Di tengah-tengah ucapannya itu Faozal menyinggung even tenun yang digelar di Lombok Timur itu sebenarnya tidak terlapor pada Dinas Pariwisata NTB.

Selain itu ia mengaku pernah membantu Rp 5 juta uang pribadi untuk melancarkan kegiatan budaya tenun itu di Lotim. (BACA : Kepala Dinas Pariwisata NTB Tersinggung, “Apa Sih Lebihnya Ali BD.”)

Menurut Noovandi, Bualan pertama Faozal pada beberapa media online itu karena mengaku memberi bantuan Rp5juta. Sebenarnya yang diterima panitia hanya setengahnya.

“Saat kami datang menagih janji, Kadis Pariwisata NTB selalu menghindar,” tutur Novandi.

Kedua, Faozal mengatakan panitia tidak pernah melakukan koordinasi dengan pihak Dinas Pariwisata.  Padahal, kenyataannya sejak bulan Februari panitia sudah melakukan komunikasi dengan Dispar NTB.

Panitia mengantarkan proposal kegiatan acara langsung ke kantor Dinas Pariwisata NTB di Ampenan. “Kami bertukar pikiran baik dengan Kadis maupun Kabid Pemasaran,” tutur Novandi.

Pada saat itu panitia malah sempat dijanjikan pemasangan billboard untuk promosi acara budaya itu. Ternyata setelah ditagiih hari berikutnya, tidak pernah ditepati.  Ketua Panitia sudah menemui Kabid Pemasaran Ibu Murtati, janji itu juga tidak pernah ditepati dengan berbagai alasan.

“Jadi semua yang dikatakan Kadis itu hanya omong kosong saja,” tegas .

Novandi setelah acara usai belum pernah kontak sama sekali. Intinya, semua perkataan Kadis Pariwisata NTB itu dianggap bertolak belakang dengan kenyataan sebenarnya.

“Kami hanya ingin mengklarifikasi, agar biar pembaca tidak salah persepsi terhadap panitia,” katanya.

Novandi mengaku tidak ambil pusing soal perseteruan Faosal dengan Bupati Lotim, ALI BD. Ia hanya ingin Faozal bicara jujur dan melempar kesalahan pada panitia.

“Padahall sewjak awal kami sudah berkoordinasi dengan mereka,” kata Novandi.

Rr

Dikatakan ‘bodoh’ oleh Bupati Lombok Timur, Lalu Muh Faozal  anggap Ali BD tak punya tata krama

MATARAM.lombokjournal.com — Bupati Lombok Timur, H Ali Bin Dachlan saat berlangsung event tenun Pringgasile Lombok Timur beberapa waktu lalu, dalam satu kesempatan mengatakan, Kepala Dinas Pariwisata Lombok Timur dan Dinas Pariwisata Provinsi NTB, ‘bodoh’.

Sentilan Ali BD yang jadi viral di media sosial itu, membuat Kepala Dinas Pariwisata NTB, H Lalu Muh Faozal,  tersinggung. “Jujur secara pribadi saya tersinggung. Apalagi kita ini sama-sama berasal dari Lombok Timur,” ungkapnya, di Mataram, Rabu (13/9).

Bicara dengan wartawan, Faozal mengatakan, Ali BD  sebagai panutan masyarakat, harus punya tata krama. Tidak elok mengeluarkan kata ‘bodoh’ terhadap siapa pun, apalagi pejabat bawahannya. Terlebih juga dialammatkan dirinya yang bukan bawahannya.

“Terkesan pejabat terhormat tersebut tidak ada tata krama,” katanya.

Kata Faozal,  even tenun yang digelar di Lombok Timur itu sebenarnya tidak terlapor pada Dinas Pariwisata NTB, dan memang tidak masuk kalender event.  Ketidakhadirannya pada event tenun Pringgasile itu karena tidak menerima undangan.

“Saya tanya orang kantor apa ada umdangan dari Lombok timur, tapi tidak ada,” cetusnya

Saat itu ia sedang menyelesaikan tugas rangkaian Bulan Pesona Lombok Sumbawa, di Moyo karena merupakan agenda sudah masuk kalender event.

“Apakah ‘bodoh’ itu diukur dari bantuan, jangan salah tidak bisa diukur. Kalau pun tidak hadir, seandainya ada koordinator kegiatan datang, pasti kita bantu,” kata Faozal.  Sebab ia mengaku pernah membantu Rp 5 juta uang pribadi untuk melancarkan salah satu kegiatan di Lotim.

Faozal menambahkan, seharusnya Ali BD bukan melontarkan kata ‘bodoh’. “Seandainya ada koordinasi event itu, pasti kita bantu. Tapi, sampai saat ini tidak ada satu pun yang pernah datang, apalagi usulkan proposal,” geramnya.

Ditegaskannya, lain urusan ketika Ali BD mengatakan dirinya ‘bodoh’ karena dia bukan atasannya. Kalau Gubernur yang mengatakan ‘bodoh’ karena tidak mampu menjalankan tugas, tidak akan dipermasalahkannya.

Faozal balik tanya, apa yang pernah dilakukan Lotim terkait pariwisata? Pantai Pink saja dari dulu bermasalah, tidak ada solusi.  “Ini kami contohkan, kenapa sekarang destinasi Sembalun mulai terangkat, karena kami ikut turun,” tegasnya

Karena itu Faozal sangat kesal. “Jangan seenak perut ngomong, apa sih lebihnya Ali BD, ” pungkasnya

AYA

Mengatasi dampak kekeringan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengusulkan dalam peraturan daerah dialokasikan minimal satu persen atau sebesar Rp 10 miliar dari total APBD NTB yang sebesar Rp 5 triliun.

MATARAM.lombokjournal.com —  Bencana kekeringan masih melanda sejumlah wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, Muhammad Rum mengatakan, kekeringan pada kali ini merata di hampir seluruh wilayah di NTB.

Dari 10 kabupaten/kota yang ada di NTB, sembilan di antaranya terdampak kekeringan, kecuali Kota Mataram.

Kesembilan kabupaten/kota di NTB, tujuh kabupaten/kota yakni Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Barat, Lombok Timur, Sumbawa Barat, Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima telah menetapkan soaga darurat bencana kekeringan. Sedangkan, dua kabupaten lainnya yaitu Kabupaten Lombok Utara dan Sumbawa dalam proses penetapan siaga darurat bencana kekeringan.

“Lombok Utara dan Sumbawa akan menyusul menetapkan status darurat bencana,” ujar Rum saat Konferensi Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas di Mataram, NTB, Selasa (12/9).

Rum menyampaikan, total desa terdampak tercatat sebanyak 318 desa di 71 kecamatan yang tersebar di 9 kabupaten/kota di NTB. Sebaran warga yang terdampak kekeringan juga terus meningkat menjadi 640.048 jiwa atau 127.940 KK.

BPBD NTB telah menetapkan siaga darurat bencana kekeringan tingkat provinsi hingga 31 Desember 2017. Berdasarkan koordinasi dengan BMKG, diperkirakan hujan baru akan kembali mengguyur wilayah NTB pada awal November mendatang.

Terkait alokasi anggaran, BPBD NTB mengusulkan dalam peraturan daerah minimal satu persen atau sebesar Rp 10 miliar dari total APBD NTB yang sebesar Rp 5 triliun.

“Tapi kenyataan di dalam APBD itu belum satu persen. Kita seharusnya memperoleh minimal Rp 10 miliar dari seharusnya Rp 50 miliar,” ucap Rum.

Mengantisipasi persoalan ini, BPBD NTB mengusulkan dana siap pakai kepada BNPB sebesar Rp 10 miliar. “Tapi belum ada. Syukurlah di APBD, kita dikasi Rp 3,5 miliar,” lanjut Rum.

Rum mengatakan, anggaran dana ini dialokasikan untuk membantu warga terdampak kekeringan, mulai dari distribusi air bersih, hingga pembuatan sumur bor.

Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB Raditia Jati mengatakan, BNPB saat ini sedang melakukan koordinasi dalam mengatasi bencana kekeringan. Salah satunya, bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menampung air hujan.

Raditia menilai, permasalahan kekeringan yang terjadi saat ini bukan hanya menjadi tanggungjawab BNPB, melainkan seluruh elemen lain, baik di pemerintah maupun masyarakat.

BNPB bersama BPBD selama ini telah menyalurkan distribusi air bersih, maupun air untuk areal persawahan. Raditia melanjutkan, upaya-upaya yang dilakukan BNPB dan BPBD menyasar agar bagaimana dapat meminimalisir dampak dari kekeringan.

“Target kita supaya bisa mengurangi kerugian ekonomi, mengurangi kerugian infrastruktur fisik seperti rumah sakit, meningkatkan risiko bencana di nasional dan daerah, hingga peningkatan peringatan dini,”  kata Raditia.

Di Lombok Barat, BPBD Lombok Barat telah menyalurkan bantuan air bersih di wilayah yang cukup parah terdampak kekeringan, seperti di  Kecamatan Sekotong, Lembar, dan Kuripan.

Kepala Sub Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Lombok Barat Tohri menerangkan BPBD Lombok Barat dibantu sejumlah instansi lain seperti Dinas Sosial, Damkar, dan Polres Lombok Barat telah menyalurkan air bersih di 11 Desa sejak 4 September hingga saat ini.

“Saat ini penyaluran dilakukan di tiga titik di Desa Giri Sasak, Kecamatan Kuripan,  tepatnya di Dusun Buntage, Lendang Sedi dan Tanah Putih. Ratusan warga dengan aneka ember dan jerigen, mengantri untuk memperoleh jatah air layak konsumsi itu,” ucap Tohri.

Tohri menambahkan, penyaluran air bersih berdasarkan kemampuan DPA BPBD yaitu 90 kali pendistribusian untuk desa-desa yang dianggap tingkat kerawanan air bersihnya parah.

Selain pendistribusian air bersih, BPBD Lombok Barat juga terus berusaha mencarikan solusi lain untuk jangka panjang, yaitu membangun sumur bor melaui bantuan BPBD NTB di Desa Sekotong Tengah dan Desa Bengkaung Batulayar.

“Mudah mudahan bantuan yang diberikan pemerintah dapat membantu masyarakat Lombok Barat,” kata Tohri.

AYA

Kalau ada penyedia jasa Tour dan Travel Umroh dengan biaya di bawah 25 juta, patut dicurigai

MATARAM.lom,bokjournal.com —  Penipuan yang dilakukan penyedia jasa tour dan travel umroh dengan biaya murah mendapat sorotan Pemerintah Provinsi melalui Kementrian Agama NTB.  Sebab banyak kasus terjadi di berbagai tempat, tawaran biaya umroh murah ternyata modus penipuan.

Pelaksana Harian Bidang Haji dan Umroh, Kanwil Kemenag NTB, Sirojudin mengingatkan agar masyarakat waspada.  Dan mencari tahu mana saja travel umroh yang sudah diberikan izin Kemenag NTB.

“Masyarakat NTB harus tetap waspada dengan modus penipuan, terlebih dengan iming- iming biaya umroh murah,” kata Sirojudin di Mataram, Sabtu (09/09).

Saat ini di NTB baru 8 penyedia Jasa Travel Umroh yang sudah mengantongi Izin dari Kemenag NTB. Perusahaan yang mengantongi izin itu, PT. Al-Muhsinin yang berpusat di Lombok, sedangkan 7 lainnya merupakan Kantor Cabang, yakni Al-Gido di Rembiga, PT. Medias Tour Travel di Ampenan, Fortuna Tour and Travel di Mataram, Al-Qadri di Praya, Ar-Mindo di Pagutan, Al-Musafir di Rembiga, dan Al-Mahdar di Cakranegara.

Sirojudin menekankan perlu adanya sosialisasi agar masyarakat mengetahui travel umroh yang sudah mendapat izin dan belum. Pemberian izin kepada penyedia jasa tour dan travel umroh, merupakan kewenangan Dirjen Kemenag pusat.

“Kami di daerah hanya memliki kewenangan mengakomodir dan memberikan rekomendasi kepada penyedia jasa yang nantinya itu akan diajukan untuk penerbitan izin tersebut,” cetusnya

Kemenag sudah memberi batasan minimal terkait biaya yang harus dikeluarkan calon jamaah umroh, yakni sebesar Rp. 25 juta.  “Minimal Rp. 25 juta, kalau di bawah itu kemungkinan bisa terjadi ha-hal yang tidak diinginkan .

Karena itu masyarakat harus lebih jeli. Kalau ada perusahaan menawarkan harga di bawah standar Kemenag Pusat, patut dicurigai.

AYA

Total jemaah haji Embarkasi Lombok yang meninggal mencapai 10 orang

MATARAM.lombokjournal.com – Jelang pemulangan kloter pertama jamaah haji asal NTB, 7 orang jamaah asal Lombok Tengah, Lombok Timur dan Bima.

Rincian jamaah yang meninggal akhir pelaksanaan haji, yakni dua asal Lombok Tengah yaitu Juruh Arya Banjar Getas bin Lalu Hasbulloh Muhdin, Muhrim Raodah bin Muhrim.  Empat orang asal Lombok Timur yakni Mursayid Sapardi Ahmad bin Supardi, Inaq Susiadi , Marhan bin Pahrudin, Rusdin Umar Muhammad bin Amaq Uma.

Sisanya, dua jamaah dari Kabupaten Bima yakni Usman Ismail bin Ismail Muhtar, Soro Idris Bin Soro. Sementara Kabupaten Lombok Barat, yaitu  Fajar Muhammad Asirah Bin Muhammad dan terakhir Kabupaten Dompu yakni Abdulloh Bongko Ntilu bin Bongko

Jamaah yang meninggal disebabkan mengalami gangguan penyakit. Dengan demikian total jamaah haji embarkasi Lombok yang meninggal di Mekkah mencapai 10 orang.

Kondisi jamaah terakhir itu  disampaikan Pelaksana Harian  ( PLH ) Bidang Haji dan Umroh Kemenag NTB, Sirojudin, Jum’at (08/09) di Mataram.

Kementerian Agama Provinsi NTB hingga saat ini terus melakukan pemantauan kondisi jamaah dengan tim yang ada di Arab Saudi. “Kita terus melakukan prmantauan kondisi jamaah disana,” tegasnya

Ia pun  berharap  agar tidak ada lagi jamaah yang meninggal dunia, sehingga bisa pulang dengan selamat ke kampung halaman. “Kami harap agar tidak ada lagi tambahan Jamaah Haji yang meninggal,”ungkapnya.

Para jamaah haji kloter pertama asal NTB akan di pulangkan melalui Bandara  Mohammad bin Abdul Aziz Madinah, tanggal 22 september mendatang.

” Pemulangaan Kloter pertama tanggal 22 Sepetember, langsung dari Madinah menuju Lombok Internasional Airport (LIA),” pungkasnya.

AYA