TNI Manunggal salah satu upaya TNI AD dalam memperkuat ketahanan masyarakat sebagai potensi kekuatan wiilayah

LOTENG.lombokjournal.com —  Danlanud Rembiga, Kolonel Pnb Dody Fernando menjadi inspektur Upacara dalam penutupan TMMD (TNI Manunggal Masyaraat Desa) ke-99 di di Lapangan Umum Desa Pengenjek  Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah, Rabu (2/8).

Dody membacakan sambutan KASAD mengungkapkan, kerjasama menyelesaikan berbagai kegiatan sasaran fisik maupun non fisik program dari kegiatan TMMD ke-99 tahun 2017 di Lombok Tengah. TMMD merupakan wujud kemanunggalan TNI Rakyat dalam membantu pemerintah daerah mempercepat pembangunan di daerah

Kegiatan ini juga merupakan upaya TNI AD dalam memperkuat ketahanan masyarakat sebagai potensi kekuatan wiilayah. “Utamanya upaya cegah dini dan deteksi dini terhadap berbagai ancaman yang dapat melemahkan persatuan dan kesatuan NKRI,” ungkapnnya.

Program TMMD di Lombok Tengah sasarannya pembangunan infrastruktur, di antaranya pembangunan jalan baru, peningkatan badan jalan, pembuatan talud dan gorong-gorong, pembangunan MCK, Poskamling, pembangunan tembok kuburan.

Meskipun pelaksanaannya hanya beberapa hari, namun target pembangunan dapat terselesaikan tepat waktu.

“Semuanya telah dibangun dengan hasil tercapai seratus persen,” kata Dody.

Karena terjalin kerjasama dan semangat gotong royong  yang tinggi antar Satgas TMMD dengan masyarakat dan instansi terkait. Melalui TMMD diharapkan dapat mempererat tali silaturahim dan membangun keakraban antar TNI dan seluruh eleman  masyarakat.

Hadir dalam kegiatan tersebut Dandim se Pulau Lombok,  Asisten III Sekda Loteng, Dadenpom Mataram, Wakapolres Loteng, Ketua Pengadilan Negeri Praya, Kepala Kejaksaan Negeri Praya, Para Kasi Korem, Para Dan/Ka Disjan Korem 162/WB, SKPD Loteng, Kasat Pol PP Loteng, Kepala BUMN/BPMD Loteng, Camat Jonggat dan Kades se Keacamatan Jonggat, dan Toga, Toma dan Todat Desa Pengenjek.

Usai upacara dilanjutkan kegiatan pengobatan massal, penyerahan hadiah lomba Gendang Beleq dan kegiatan pasar murah.

AYA

Akan dilakukan pelatihan bagi Pemerintahan Desa agar APBDes program dan kegiatannya berkontribusi untuk pengentasan kemiskinan.

MATARAM.lombokjournal.com –Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, akan melakukan pelatihan kepada para Kepala Desa dan seluruh Pendamping Desa, untuk memastikan merencanakan APBDes program dan kegiatannya berkontribusi untuk pengentasan kemiskinan.

“Saya harapkan semua kepala Desa dan Pemerintah Desa untuk bersama-sama memahami potret kemiskinan di Desa,” kata Kepala Bappeda Provinsi NTB Ir. Ridwan Syah, MSc,.MM,MTp di Mataram, Selasa (1/8).

Selain itu, pemerintah akan mengintegrasikan program antara Provinsi dengan Kabupaten. Saat ini sudah dimulai antara SKPD dengan pendekatan desa berbasis kawasan.

Irwansyah  mengatakan, untuk menurunkan angka kemiskinan Pemprov NTB akan melakukan berbasis Desa. Pemerintah sudah mempunyai data terintegrasi berbasis desa yang menjadi acuan dalam merencanakan program penanggulangan kemiskinan.

Kemiskinan juga sudah menjadi agenda rutin setiap tahapan pembangunan. Untuk mengatasinya, sudah banyak program dan kegiatan pemerintah yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan.

Salah satunya dengan adanya dana desa yang akan diarahkan untuk menanggulangi kemiskinan di NTB

“Dana Desa juga diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan,” tegasnya.

Irwansyah meilihat dalam struktur APBD yang ada,  hampir semua fokus untuk masalah penurunan angka kemiskinan.

AYA

Mobile Training Unit (MTU) akan mendukung peningkatan kualitas dan keterampilan SDM bidang konstruksi sampai pelosok

MATARAM.lombokjournal.com — Satu unit Mobile Training Unit (MTU) atau unit pelatihan keliling diserahkan pada Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB dari Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI (PUPR), Yusid Toyib

Serah terima pinjam pakai MTU itu sesaat setelah Dirjen Bina Konstruksi Kemen PU PR membuka kegiatan workshop regulasi dan kebijakan pola pembiayaan investasi infrastruktur bidang PUPR, di Hotel Golden Palace, Mataram, Kamis, (27/7).

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, H,Muh. Amin secara simbolis menerima 1 unit MTU itu didampingi kepala Dinas PU Prov. NTB, Wedha Magma Ardi dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Prov. NTB, Gusti Bagus Sugiartha.

MTU bisa dimanfaatkan memberi pelatihan on job training sampai ke pelosok, menghampiri tenaga konstruksi di lokasi pekerjaannya. Pelatihan keliling mendukung kebijakan Pemrov NTB dalam menumbuhkembangkan semangat kewirausahaan generasi muda, termasuk di bidang usaha jasa konstruksi.

Dalam sambutannya, Wagub mengatakan pentingnya infrastruktur bagi NTB sebagai provinsi di wilayah timur yang menjadi pintu gerbang pariwisata dan penyangga pangan nasional. Infrastruktur yang memadai, makin membantu percepatan pembangunan.

“Target pemerintah berinvestasi di bidang infrastrukutur merupakan hal yang sangat urgent dan tidak beresiko,” kata wagub..

Layaknya di daerah lain, di NTB pun keterpenuhan Infrastruktur dasar menjadi tolak ukur  berhasil tidaknya penbangunan.

Terkait pemenuhan dasar. Wagub Amin menyambut baik niat Kementerian PUPR yang memberi hak pinjam pakai unit MTU. “Saya harap  MTU ini nantinya dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan sumber daya manusia di bidang bina konstruksi,” kata wagub.

Pada kesempatan yang sama, Dirjen bina konstruksi Kemen PU PR, Ir Yusid Toyib mengatakan, pekerja terampil dan “qualified” menjamin kesuksesan dan keberhasilan. NTB sebagai salah satu Provinsi yang giat menggalakkan pembangunan infrastruktur, membutuhkan tenaga kerja konstruksi yang terampil dan bersertifikat yang memiliki pola kerja efektif.

MTU diharapkan untuk mengenalkan dan mengajarkan pola kerja efektif dan efisien pada tenaga kerja konstruksi.  Ini akan memberikan hasil optimal pada pembangunan infrastruktur.

“Pembinaan melalui MTU juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas SDM generasi muda yang siap menghadapi tantangan kehidupan kerja,” kata Yusid Toyib..

Persaingan dunia kerja dengan dunia luar makin keta. Tenaga kerja yang datang ke Indonesia mereka adalah tenaga kerja yang terampil dan memiliki sertifikat atau telah diakui dalam suatu lembaga. “ari kita lawan dengan kompetensi, “ujar Yusid memberi semangat.

Sebelumnya, Ketua Panitia Workshop, Direktur Bina Investasi Infrastruktur Dr.Ir Masrianto MT, melaporkan,  penyerahan pinjam pakai MTU antara lain bertujuan memberikan stimulus bagi stakeholder untuk meningkatkan kompetensi SDM bidang konstruksi.

Workshop yang digagas Direktorat Bina Investasi Infrastruktur, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat RI, menghadirkan narasumber dari Kemendagri, Kemenkeu, Bappenas, Kemeterian PUPR dan Bappeda DKI Jakarta.

Peserta workshop terdiri dari Kepala Dinas PUPR kab/kota, penanaman modal se-NTB, unsur LPJK, Kadin dan Perguruan Tinggi.

AYA

Wakil Ketua DPR RI, H Fahri Hamzah, bicara tentang perlunya penyadaran nilai dasar Negara Republik Indonesia. Dan  mau jadi juru bicara NTB di pusat.

LOTENG.lombokjournal.com —  “Niat saya, saya ingin menjadi duta NTB di pusat,” kata Wakil Ketua DPR RI, H Fahri Hamzah.  Soal niat itu disampaikannya saat acara sosialisasi Undang-undang Dasar 1945, di Praya, Lombok Tengah, Selasa (25/7). .

Acara itu diselenggarakan wakil rakyat NTB di pusat  itu bekerja sama  dengan SMK ANAK BANGSA Praya Lombok Tengah.

Menurut Fahri, dalam sistem pemerintahan dan sistem keungan negara seperti sekarang, perhatian pusat sangat penting karena pendapatan asli daerah jauh dari data tranfer. “Logikanya, harus ada orang yang bisa melobi anggaran yang ada di pusat,” kata Fahri.

Karena itu, Ia menegaskan akan menjadi juru bicara masyarakat NTB di pusat.

“Biar orang pusat tau bahwa disitu ada orang NTB,” tambahnya

Kemudian, seperti menebak kalau ia identik wakil rakyat yang suka berulah, Fahri mengungkapkan dengan nada bergurau. “Biarlah saya ribut-ribut di pusat,” celetuknya.

Tidak seperti biasanya, Fahri Hamzah dalam acara itu tanpa menyampaikan mengkritik pemerintahan Jokowi-JK, atau menyampaikan ‘kegeraman’nya pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Fahri mengaku, warga Indonesia perlu penyadaran akan nilai dasar NKRI.

“Kkita perlu memperkokoh kembali pemahaman bahwa Kebhinekaan itu merupakan rahmat,” tegasnya di hadapan ratusan peserta yang menghadiri acara tersebut..

AYA

GILANG

Rencana pembangunan fasilitas kereta gantung menuju Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah hanya meramaikan media sosial (medsos)

MATARAM.lombokjournal.com – memang menarik rencana pembangunan fasilitas kereta gantung menuju Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR).  Kabarnya  Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah bekerja sama dengan investor Tiongkok untuk mewujudkan mimpi itu.

Tapi sebenarnya, rencana itu hanya untuk meramaikan cerita atau perbincangan hangat masyarakat NTB di jejaring Media Sosial (medsos). Buktinya, sampai sekarang tidak ada langkah apa pun yang ditempuh Pemkab Lombok Tengah terkait rencana itu.

Saat dikonfirmasi, Kasubag TU TNGR, Mustafa Imam Lubis, belum menerima surat permohonan apa pun terkait rencana pembangunan kereta gantung tersebut.

“Kan hebohnya di medsos ya,” katanya saat ditemui di Dinas Pariwisata NTB, Senin (24/7).

Kalau memang serius, tentu ada pendekatan atau pembicaraan yang mengarah ke rencana itu. Tapi sampai saat ini pihak TNGR belum menerima permohonan atau surat apa pun terkait rencana itu.

Namun seandainya ada permohonan, belum tentu disetujui pihak TNGR. “Tidak langsung disetujui,” kata Imam Lubis. Masih perlu dilakukan beberapa kajian.

“Itu harus berproses dan kajiannya itu sampai ke Jakarta tidak di kita lagi. Nanti apakah akan di setujui atau tidak tergantung hasil kajian disana,” jelasnya.

Memang, memberi ijin kereta gantung tidak semudah memberi ijin angkot jurusan Ampenan-Bertais.

Tentang ijin kereta gantung itu, Imam Lubis mengatakan, selain harus dikaji dari berbagai aspek dampak baik dan buruknya, juga prosesnya membutuhkan waktu panjang.

Dikaji dulu mulai dari lingkungannya, ekosistemnya dan sosial masyarakatnya. Kajiannya banyak menyeluruh. Imam malah memberi saran, sebaiknya rencana tersebut dikaji ulang.

“Jika rencana tersebut terealisas,i dikhawatirkan berdampak buruk pada ekosistem dan lingkungan sekitar TNGR,” pungkas Imam.

AYA

Memperingati Hari Anak Indonesia 2017, program Corporate Social Responsibility (CSR), melatih cara mengecat yang baik sekaligus ngecat sekolah

LOBAR.lombokjournal.com — Kali ini, PT Jotun Indonesia hadir di Yayasan Peduli Anak di Desa Langko Lombok Barat NTB, mengecat empat bangunan. Terdiri dua bangunan sekolah dasar, satu asrama anak perempuan dan juga satu asrama anak laki-laki. Selain itu, juga melakukan proses pengecatan di seluruh pagar yayasan.

Marketing Manager PT Jotun Indonesia, Leonard Bimbuain mengatakan, kegiatan ini menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap anak anak dalam Hari Anak Nasional. Merupakan tanggungjawab bersama memberikan kuakitas hidup yang baik bagi mereka, agar kelak dapat membawa perubahan bagi negara

“PT Jotun Indonesia ingin terus menunjukkan kontribusinya melalui program CSR bertajuk “Jotun Warnai Dunia” yang telah dimulai sejak tahun 2011 lalu,” ucapnya, Minggu (23/7) pagi

“Jotun Warnai Dunia” 2017 merupakan program CSR yang tahun ini difokuskan pada anak-anak. “Betapa senang kita bisa berbuat saat peringatan hari anak,”ungkap Leonard.

Dalam eksekusinya, proses pengecatan dilaksanakan dalam tiga tahap, mulai dari pengampelasan, pengecatan lapisan dasar lalu pengecatan lapisan luar. Kegiatan tersebut dilakukan simultan bersama komunitas masyarakat sekitar dan para penghuni yayasan.

Sebelumnya, PT Jotun Indonesia juga memberi pelatihan softskill cara mengecat dengan baik melalui program Jotun Paint School ke pihak Yayasan yang telah dilakukan pada 15-16 Juni 2017.  Kegiatan ini terdiri dari workshop, kemudian praktek pengecatan dimulai dari pengampelasan, pengecatan lapisan dasar dan pengecatan lapisan luar.

“Dengan program ini kami harapkan bisa menjadi bekal di kemudian hari bagi anak-anak di Yayasan Peduli Anak,” kata Leonard.

Pendiri  Yayasan Peduli Anak, Chaem Petter, mengapresiasi dipilihnya yayasan yang didirikannya  sejak 2005 itu menjadi sasaran program CSR PT Jotun Indonesia.

Warga Belanda ini berharap, lebih banyak lagi  perusahaan mempunyai program seperti dilakukan Jotun dengan berkontribusi lewat program CSR membantu anak anak di seluruh indonesia.

AYA

Peran Karang Taruna di Lombok Tengah (Loteng) jangan cuma melibatkan diri kegiatan seremonial, tapi harus jadi peggerak masyarakat, menjadi pelaku dan memberi contoh

LOTENG.lombokjournal.com — Kepala Dinas Sosial Baiq Sri Hastuti Handayani, SH, mengatakan itu karena kehidupan Karang Taruna di Loteng dinilainya dinamis, meki di seluruh Indonesia Karang Taruna terkesan Hidup segan mati tak mau.

Salah satu contoh, Karang Taruna  “Urip Rahayu” Desa Montonggamang, Kecamatan Kopang, yang berhasil meraih juara satu tingkat Provinsi. Karang Taruna ‘Urip Rahayu” berkontribusi bagi kemajuan masyarakat wilayahnya.

“Mestinya bukan Karang Taruna Urip Rahayu saja jadi penggerak masyarakatnya, tapi seluruh karang Taruna se Kabupaten Loteng bisa berkontribusi lebih untuk masyarakatnya,” kata Sri hastuti, Senin (24/7), sambil berharap “Urip Rahayu” bisa lebih maju dan bisa jadi juara ditingkat nasional.

Sri mengaku bangga semua karang taruna, namun diingatkannya Karang taruna jangan sekedar jadi panitia acara seremonial, seperti acara PHBI, PHBN, atau Peringatan Maulid. Tapi diharapkan berperan aktif sebagai penggerak masyarakat.

Bergeraknya Karang taruna di Loteng tak lepas dari dukungan Kepala Desa yang saat ini menganggarkan untuk kegiatan organisasi pemuda di tingkat desa itu.

“Kalau mampu mengelola keuangan, pasti bisa berkembang,” katanya.

Saat ini Karang Taruna sudah mulai banyak melakukan kegiatan ekonomi, seperti budi daya jamur dan kegiatan ekonomi produktif lainnya. “Kreatifitas melalui kegiatan ekonomi ini bisa menggerakkan ekonomi masyarakat desa,” kata Sri

Gilang.

Kejaksaan diminta mengarahkan pikiran untuk menegakkan hukum, salah satu kewajiban Adhyaksa saat ini dan masa akan datang.

LOTENG.lombokjournal.com  — Penegasan itu merupakan amanat jaksa Agung Republik Indonesia pada peringatan Hari Bhakti Adhyaksa Ke-57 yang dibacakan Kepala Kejaksaan Negeri Praya, Ferri  Mufahir, di Kantor Kejaksaan Negeri Praya, Sabtu  (22/7)

Hari Bhakti Kejaksaan itu diperingati  Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dengan mengangkat tema “Satu Tujuan, Satu Sikap, Satu Hati Untuk Negeri”.  Sebab amanat bagi Kejaksaan harus senantiasa menyatukan arah pikiran, sikap dan tindakan untuk berbuat terbaik melaksanakan tugas pengabdian bagi seluruh masyarakat, bangsa dan negara.

Selain itu, segenap insan Adhyaksa diingatkan betapa pentingnya keterpaduan antara pikiran, sikap dan tindakan saat mengemban amanah melaksanakan tugas kewenangan, tanggung jawab dan kewajiban saat berada ditengah masyarakat.

” Harapan kami semoga kedepannya kami semoga Kejaksaan makin dicintai dan dihargai masyarakat.  Bisa lebih maksimal dan optimal dalam menegakkan hukum, dan lebih banyak berkontribusi kepada negara khususnya Lombok Tengah,” ujar Ferri menjawab wartawan usai apel penghormatan di Makam Pahlawan Lombok Tengah.

Acara peringatan itu dimulai Apel bendera, diselenggarakan di halaman depan Kantor Kejaksaan Negeri Praya. Kemudian dilanjutkan ziarah ke Makam pahlawan, sebagai wujud mengenang jasa-jasa mereka.

“Ini merupakan bentuk penghargaan terhadap pengabdian,” kata Ferri yang kemudian meanjutkan dengan acara ramah-tamah di Aula Kejaksaan Negeri Praya.

Gilang

Pengusaha properti, H Rusni siap menyingsingkan lengan baju meramaikan busa Pilgub 2018.

MATARAM.lombokjournal.com —  H Rusni, pengusaha muda yang sukses mengelola 12 perusahaan properti, mengaku sudah mengukur tingkat elektabilitasnya yang tinggi di NTB. Itu menjadi modalnya untuk meramaikan bursa Pilgub 2018.

“Saya sudah mengukur elektabilitas saya. Sudah puluhan tahun berdakwah, bergerak di masyarakat di bidang sosial ekonomi. Saya tak ingin menyombongkan diri, tapi saya berkomunikasi dengan ahli survey level nasional, elektabilitas saya di masyarakat tertinggi dibanding figur-figur yang selama ini tampil,” kata Rusni di Mataram, Kamis (20/7).

Sukses sebagai pelaku bisnis, kini ia menyingsingkan baju memasuki dunia politik. Meski ia tidak secara tegas menyatakan akan maju menjadi Cagub atau Cawagub, namun komunikasi dengan partai-partai Poros Tengah (PKB, Hanura, PPP dan PAN) sudsh dijalinnya.

“Nomor satu atau dua tidak masalah, terserah keputusan partai,” kata Rusni yakin.

Baginya, memasuki dunia politik merupakan jalan guna melakukan perubahan masyarakat ke arah kesejahteraan.  Sebagai putra daerah NTB, ia prihatin karena IPM (Indeks Pembangunan Manusia) NTB hingga saat ini belum beranjak dari papan bawah.

Ia meyakini, IPM NTB yang masih belum beranjak naik di bawah 30 menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat masih memprihatinkan. “IPM di NTB mestinya di bawah angka 20. Itu bisa dilakukan kalau kita bekerja keras untuk masyarakat,” katanya.

Rusni membantah SDM masyarakat NTB rendah, sebab faktanya NTB mempunyai banyak profesor dan pengusaha handal.  Persoalannya, selama ini masyarakat belum benar-benar diajak bersama-sama membangun daerahnya.

“Dalam bidang ekonomi, ekonomi keumatan harus benar-benar digerakkan, bukan hanya diucapkan. Sebab hanya dengan cara itu kesejahteraan bisa merata,” katanya.

Karena itu Rusni meyakini, jalan cepat merubah masyarakat kalau ia memegang kebijakan politik di pemerintahan.  Berapa pun kekayaan dimiliki seseorang, bila tidak mengendalikan kebijakan yang mengatur jalannyapemerintahan, sangat sedikit perubahan yang bisa dilakukan.

“Politik bisa jadi jalan makmurkan masyarakat. Kalau selama ini orang mengatakan NTB  sebagai ‘Nasib Tidak Beruntung’. Saya akan merubah NTB menjadi ‘Nasibnya Tiada Banding’.  Itu bisa terwujud bila pemimpinnya bisa mewujudkan kebersamaan masyarakat,” tegas Rusni.

Keberhasilan membangun NTB, menurut Rusni, harus dimulai dengan menaikkan IPM masyarakat NTB. Itu indikator kesejahteraan masyarakat.

AYA

Hutan harus dirawat dan dilestarikan, dan dimanfaatan secara maksimal untuk mensejahterakan masyarakat.

MATARAM.lombokjournal.com —  Wakil Gubernur MTB H. Muh. Amin, SH, M. Si mengatakan itu saat menandatangani MOU antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dengan Pemerintah Provinsi NTB.

MOU tersebut tentang Percepatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Masyarakat di Wilayah KPH Prov. NTB di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Kamis (20/7).

“Jangan sampai masyarakat yang tinggal di areal hutan, hidup di bawah garis kemiskinan,” ujar wagub.

Diingatkannya, mengelola dan memanfaatkan hutan harus hati hati dan tidak boleh dilakukan ekspolitasi berlebihan. Itu mengakibatkan kerusakan hutan, kemudian mendatangkan bencana.

Dalam mengelola komoditas unggulan, memang pemerintah terus memacu agar terjadi peningkatan produksi dan kualitasnya. Tetapi sebagai batasan, pemanfaatan sumber daya alam harus tetap memperhatikan kelestariannya.

Pada kesempatan sama, Dirjen. Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Ida Bagus Putra Partama mengatakan Indonesia adalah negara yang memiliki luas hutan terbesar di dunia yang perlu disyukuri.

Fakta yang dihadapi sekarang, belum terwujudnya pemanfaatan hutan yang berkelanjutan.

“Pemanfaatab hutan belum mensejahterakan dan belum multi fungsi,” ujarnya.

ia mengungkapkan, pemerintah melalui berbagai kebijakan dan inovasi, berusaha memperbaiki pengelolaan hutan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. “Salah satunya adalah dengan membentuk KPH-KPH,” tuturnya. Saat ini telah terbentuk sekitar 630 KPH  di seluruh Indonesia.

Kebijakan lain khusus untuk pengelolaan hutan produksi, adalah membentuk kluster-kluster industri. Tujuannya me-migrasi-kan industri hilir,  agar KPH bisa beroperasi secara mandiri dan dapat mengelola potensi-potensi yang ada di areal hutan produksi.

Adanya MoU ini, akan menjadi payung hukum mengakselerasi terwujudnya KPH di NTB sehingga menjadi kontributor bagi pembangunan daerah. NTB merupakan provinsi terdepan dalam pengelolaan KPH dan penerapan kebijakan yang dibuat oleh Kementerian LHK RI.

Saat itu, Kementerian LHK RI juga menyerahkan sarana dan prasarana berupa 2 unit kendaraan roda 4 dan 2 unit kendaraan roda 2 kepada KPH Ropang dan KPH Rinjani.

AYA

—