Dikatakan ‘bodoh’ oleh Bupati Lombok Timur, Lalu Muh Faozal  anggap Ali BD tak punya tata krama

MATARAM.lombokjournal.com — Bupati Lombok Timur, H Ali Bin Dachlan saat berlangsung event tenun Pringgasile Lombok Timur beberapa waktu lalu, dalam satu kesempatan mengatakan, Kepala Dinas Pariwisata Lombok Timur dan Dinas Pariwisata Provinsi NTB, ‘bodoh’.

Sentilan Ali BD yang jadi viral di media sosial itu, membuat Kepala Dinas Pariwisata NTB, H Lalu Muh Faozal,  tersinggung. “Jujur secara pribadi saya tersinggung. Apalagi kita ini sama-sama berasal dari Lombok Timur,” ungkapnya, di Mataram, Rabu (13/9).

Bicara dengan wartawan, Faozal mengatakan, Ali BD  sebagai panutan masyarakat, harus punya tata krama. Tidak elok mengeluarkan kata ‘bodoh’ terhadap siapa pun, apalagi pejabat bawahannya. Terlebih juga dialammatkan dirinya yang bukan bawahannya.

“Terkesan pejabat terhormat tersebut tidak ada tata krama,” katanya.

Kata Faozal,  even tenun yang digelar di Lombok Timur itu sebenarnya tidak terlapor pada Dinas Pariwisata NTB, dan memang tidak masuk kalender event.  Ketidakhadirannya pada event tenun Pringgasile itu karena tidak menerima undangan.

“Saya tanya orang kantor apa ada umdangan dari Lombok timur, tapi tidak ada,” cetusnya

Saat itu ia sedang menyelesaikan tugas rangkaian Bulan Pesona Lombok Sumbawa, di Moyo karena merupakan agenda sudah masuk kalender event.

“Apakah ‘bodoh’ itu diukur dari bantuan, jangan salah tidak bisa diukur. Kalau pun tidak hadir, seandainya ada koordinator kegiatan datang, pasti kita bantu,” kata Faozal.  Sebab ia mengaku pernah membantu Rp 5 juta uang pribadi untuk melancarkan salah satu kegiatan di Lotim.

Faozal menambahkan, seharusnya Ali BD bukan melontarkan kata ‘bodoh’. “Seandainya ada koordinasi event itu, pasti kita bantu. Tapi, sampai saat ini tidak ada satu pun yang pernah datang, apalagi usulkan proposal,” geramnya.

Ditegaskannya, lain urusan ketika Ali BD mengatakan dirinya ‘bodoh’ karena dia bukan atasannya. Kalau Gubernur yang mengatakan ‘bodoh’ karena tidak mampu menjalankan tugas, tidak akan dipermasalahkannya.

Faozal balik tanya, apa yang pernah dilakukan Lotim terkait pariwisata? Pantai Pink saja dari dulu bermasalah, tidak ada solusi.  “Ini kami contohkan, kenapa sekarang destinasi Sembalun mulai terangkat, karena kami ikut turun,” tegasnya

Karena itu Faozal sangat kesal. “Jangan seenak perut ngomong, apa sih lebihnya Ali BD, ” pungkasnya

AYA

Mengatasi dampak kekeringan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengusulkan dalam peraturan daerah dialokasikan minimal satu persen atau sebesar Rp 10 miliar dari total APBD NTB yang sebesar Rp 5 triliun.

MATARAM.lombokjournal.com —  Bencana kekeringan masih melanda sejumlah wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, Muhammad Rum mengatakan, kekeringan pada kali ini merata di hampir seluruh wilayah di NTB.

Dari 10 kabupaten/kota yang ada di NTB, sembilan di antaranya terdampak kekeringan, kecuali Kota Mataram.

Kesembilan kabupaten/kota di NTB, tujuh kabupaten/kota yakni Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Barat, Lombok Timur, Sumbawa Barat, Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima telah menetapkan soaga darurat bencana kekeringan. Sedangkan, dua kabupaten lainnya yaitu Kabupaten Lombok Utara dan Sumbawa dalam proses penetapan siaga darurat bencana kekeringan.

“Lombok Utara dan Sumbawa akan menyusul menetapkan status darurat bencana,” ujar Rum saat Konferensi Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas di Mataram, NTB, Selasa (12/9).

Rum menyampaikan, total desa terdampak tercatat sebanyak 318 desa di 71 kecamatan yang tersebar di 9 kabupaten/kota di NTB. Sebaran warga yang terdampak kekeringan juga terus meningkat menjadi 640.048 jiwa atau 127.940 KK.

BPBD NTB telah menetapkan siaga darurat bencana kekeringan tingkat provinsi hingga 31 Desember 2017. Berdasarkan koordinasi dengan BMKG, diperkirakan hujan baru akan kembali mengguyur wilayah NTB pada awal November mendatang.

Terkait alokasi anggaran, BPBD NTB mengusulkan dalam peraturan daerah minimal satu persen atau sebesar Rp 10 miliar dari total APBD NTB yang sebesar Rp 5 triliun.

“Tapi kenyataan di dalam APBD itu belum satu persen. Kita seharusnya memperoleh minimal Rp 10 miliar dari seharusnya Rp 50 miliar,” ucap Rum.

Mengantisipasi persoalan ini, BPBD NTB mengusulkan dana siap pakai kepada BNPB sebesar Rp 10 miliar. “Tapi belum ada. Syukurlah di APBD, kita dikasi Rp 3,5 miliar,” lanjut Rum.

Rum mengatakan, anggaran dana ini dialokasikan untuk membantu warga terdampak kekeringan, mulai dari distribusi air bersih, hingga pembuatan sumur bor.

Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB Raditia Jati mengatakan, BNPB saat ini sedang melakukan koordinasi dalam mengatasi bencana kekeringan. Salah satunya, bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menampung air hujan.

Raditia menilai, permasalahan kekeringan yang terjadi saat ini bukan hanya menjadi tanggungjawab BNPB, melainkan seluruh elemen lain, baik di pemerintah maupun masyarakat.

BNPB bersama BPBD selama ini telah menyalurkan distribusi air bersih, maupun air untuk areal persawahan. Raditia melanjutkan, upaya-upaya yang dilakukan BNPB dan BPBD menyasar agar bagaimana dapat meminimalisir dampak dari kekeringan.

“Target kita supaya bisa mengurangi kerugian ekonomi, mengurangi kerugian infrastruktur fisik seperti rumah sakit, meningkatkan risiko bencana di nasional dan daerah, hingga peningkatan peringatan dini,”  kata Raditia.

Di Lombok Barat, BPBD Lombok Barat telah menyalurkan bantuan air bersih di wilayah yang cukup parah terdampak kekeringan, seperti di  Kecamatan Sekotong, Lembar, dan Kuripan.

Kepala Sub Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Lombok Barat Tohri menerangkan BPBD Lombok Barat dibantu sejumlah instansi lain seperti Dinas Sosial, Damkar, dan Polres Lombok Barat telah menyalurkan air bersih di 11 Desa sejak 4 September hingga saat ini.

“Saat ini penyaluran dilakukan di tiga titik di Desa Giri Sasak, Kecamatan Kuripan,  tepatnya di Dusun Buntage, Lendang Sedi dan Tanah Putih. Ratusan warga dengan aneka ember dan jerigen, mengantri untuk memperoleh jatah air layak konsumsi itu,” ucap Tohri.

Tohri menambahkan, penyaluran air bersih berdasarkan kemampuan DPA BPBD yaitu 90 kali pendistribusian untuk desa-desa yang dianggap tingkat kerawanan air bersihnya parah.

Selain pendistribusian air bersih, BPBD Lombok Barat juga terus berusaha mencarikan solusi lain untuk jangka panjang, yaitu membangun sumur bor melaui bantuan BPBD NTB di Desa Sekotong Tengah dan Desa Bengkaung Batulayar.

“Mudah mudahan bantuan yang diberikan pemerintah dapat membantu masyarakat Lombok Barat,” kata Tohri.

AYA

Kalau ada penyedia jasa Tour dan Travel Umroh dengan biaya di bawah 25 juta, patut dicurigai

MATARAM.lom,bokjournal.com —  Penipuan yang dilakukan penyedia jasa tour dan travel umroh dengan biaya murah mendapat sorotan Pemerintah Provinsi melalui Kementrian Agama NTB.  Sebab banyak kasus terjadi di berbagai tempat, tawaran biaya umroh murah ternyata modus penipuan.

Pelaksana Harian Bidang Haji dan Umroh, Kanwil Kemenag NTB, Sirojudin mengingatkan agar masyarakat waspada.  Dan mencari tahu mana saja travel umroh yang sudah diberikan izin Kemenag NTB.

“Masyarakat NTB harus tetap waspada dengan modus penipuan, terlebih dengan iming- iming biaya umroh murah,” kata Sirojudin di Mataram, Sabtu (09/09).

Saat ini di NTB baru 8 penyedia Jasa Travel Umroh yang sudah mengantongi Izin dari Kemenag NTB. Perusahaan yang mengantongi izin itu, PT. Al-Muhsinin yang berpusat di Lombok, sedangkan 7 lainnya merupakan Kantor Cabang, yakni Al-Gido di Rembiga, PT. Medias Tour Travel di Ampenan, Fortuna Tour and Travel di Mataram, Al-Qadri di Praya, Ar-Mindo di Pagutan, Al-Musafir di Rembiga, dan Al-Mahdar di Cakranegara.

Sirojudin menekankan perlu adanya sosialisasi agar masyarakat mengetahui travel umroh yang sudah mendapat izin dan belum. Pemberian izin kepada penyedia jasa tour dan travel umroh, merupakan kewenangan Dirjen Kemenag pusat.

“Kami di daerah hanya memliki kewenangan mengakomodir dan memberikan rekomendasi kepada penyedia jasa yang nantinya itu akan diajukan untuk penerbitan izin tersebut,” cetusnya

Kemenag sudah memberi batasan minimal terkait biaya yang harus dikeluarkan calon jamaah umroh, yakni sebesar Rp. 25 juta.  “Minimal Rp. 25 juta, kalau di bawah itu kemungkinan bisa terjadi ha-hal yang tidak diinginkan .

Karena itu masyarakat harus lebih jeli. Kalau ada perusahaan menawarkan harga di bawah standar Kemenag Pusat, patut dicurigai.

AYA

Total jemaah haji Embarkasi Lombok yang meninggal mencapai 10 orang

MATARAM.lombokjournal.com – Jelang pemulangan kloter pertama jamaah haji asal NTB, 7 orang jamaah asal Lombok Tengah, Lombok Timur dan Bima.

Rincian jamaah yang meninggal akhir pelaksanaan haji, yakni dua asal Lombok Tengah yaitu Juruh Arya Banjar Getas bin Lalu Hasbulloh Muhdin, Muhrim Raodah bin Muhrim.  Empat orang asal Lombok Timur yakni Mursayid Sapardi Ahmad bin Supardi, Inaq Susiadi , Marhan bin Pahrudin, Rusdin Umar Muhammad bin Amaq Uma.

Sisanya, dua jamaah dari Kabupaten Bima yakni Usman Ismail bin Ismail Muhtar, Soro Idris Bin Soro. Sementara Kabupaten Lombok Barat, yaitu  Fajar Muhammad Asirah Bin Muhammad dan terakhir Kabupaten Dompu yakni Abdulloh Bongko Ntilu bin Bongko

Jamaah yang meninggal disebabkan mengalami gangguan penyakit. Dengan demikian total jamaah haji embarkasi Lombok yang meninggal di Mekkah mencapai 10 orang.

Kondisi jamaah terakhir itu  disampaikan Pelaksana Harian  ( PLH ) Bidang Haji dan Umroh Kemenag NTB, Sirojudin, Jum’at (08/09) di Mataram.

Kementerian Agama Provinsi NTB hingga saat ini terus melakukan pemantauan kondisi jamaah dengan tim yang ada di Arab Saudi. “Kita terus melakukan prmantauan kondisi jamaah disana,” tegasnya

Ia pun  berharap  agar tidak ada lagi jamaah yang meninggal dunia, sehingga bisa pulang dengan selamat ke kampung halaman. “Kami harap agar tidak ada lagi tambahan Jamaah Haji yang meninggal,”ungkapnya.

Para jamaah haji kloter pertama asal NTB akan di pulangkan melalui Bandara  Mohammad bin Abdul Aziz Madinah, tanggal 22 september mendatang.

” Pemulangaan Kloter pertama tanggal 22 Sepetember, langsung dari Madinah menuju Lombok Internasional Airport (LIA),” pungkasnya.

AYA

Kalau tidak ada tugas pokok Operasi Militer Perang (OMP), TNI berkosentrasi melakukan Operasi Militer Selain Perang (OMSP)

MATARAM.lombokjurnal.com – Pangdam IX/Udayana Mayor Jenderal TNI Komaruddin Simanjuntak menegaskan, ke depan TNI akan terus memaksimalkan perannya di bidang kedaulatan pangan.

“Panglima perang ke depan adalah panglima kedaulatan pangan, ” tegas Pangdam didampingi Wakil Gubernur NTB, H.Muh Amin, SH.,M.Si pada acara Panen Raya Padi di Desa Badrain, Narmada, Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Kamis, (07/09).

Mendukung kebijakan pemerintah mewujudkan kedaulatan pangan nasional, aparat TNI secara konsisten mengambil peran maksimal untuk ikut mengawal proses peningkatan  produksi pertanian tersebut.

Menurut Pangdam, menjaga peningkatan produksi pangan untuk mewujudkan kadaulatan pangan, tidaklah terlalu sulit. “Itu tidak susah bagi Indonesia, karena kita adalah negara agraria,” ujarnya.

Dikatakannya, dengan kemajuan teknologi dan SDM, petani Indonesia bisa menemukan bibit padi unggul yang kuat bertahan dalam kondisi apa pun.

“Bibit kita pernah diuji coba di negara Brunei Darussalam yang kondisi tanahnya memiliki derajat keasaman tinggi, bisa tumbuh dengan baik dan menghasilkan 12 ton per hektar. Padahal bibit dari negara lain tidak produktif, bahkan tidak bisa bertahan pada tanah seperti itu,” tuturnya.

Di tempat yang sama, Wagub H. Muh. Amin, SH. M.Si, menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah pusat dan jajaran TNI yang konsisten mendukung kebijakan peningkatan produksi pertanian di Nusa Tenggara Barat.  Sektor pertanian memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan di Provinsi NTB.

Sektor ini merupakan penggerak utama perekonomian daerah bersama dengan sektor pariwisata. “Jadi, sektor pertanian bukan hanya berperan dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan, tetapi juga menjadi salah satu faktor dalam usaha mengentaskan kemiskinan,” tegasnya.

Di hadapan ratusan masyarakat yang hadir pada panen raya, Wagub mengatakan dari 34 provinsi salah satu sentra pendukung kedaulatan pangan di Indonesia adalah Provinsi NTB.

Selain padi, NTB juga dikenal sebagai daerah produsen jagung. Selama tiga tahun terakhir, pertumbuhan produksi kedua komoditas unggulan NTB ini terbilang sangat menggembirakan.

Untuk dimaklumi, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat mempunyai dua tugas pokok yaitu OMP (Operasi Militer Perang) dan OMSP (Operasi Militer Selain Perang). Untuk Operasi Militer Selain Perang, salah satu tugas pokok yang diemban adalah mengimplementasikan pemberdayaan wilayah pertahanan dengan membantu pemerintah daerah.

Seperti dengan memanfaatkan lahan yang tidak produktif atau lahan tidur.  Kemudian lahan itu dikelola menjadi lahan pertanian, bekerjasama dengan pemerintah daerah dan kelompok tani untuk mendukung ketahanan pangan di wilayah, mendukung tercapainya ketahanan pangan nasional. Wagub beserta Pangdam IX/Udayana menyerahkan alat penyemprot dan baju lapangan petani, serta menyerahkan penghargaan dari PT. Talitha Cahaya Riau Utami kepada Korem 162/Wira Bhakti, atas kerjasamanya dalam peningkatan produktivitas tanaman padi di Lombok Barat.

AYA

Satwa dilindungi yang ditangkap di Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok yang akan diselundupkan ke Bali dan Jawa, digagalkan di Lembar

MATARAM.lombokjournal.com — Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Nusa Tenggara Barat (NTB) bekerjasama dengan pihak Kepolisian dan TNI menggagalkan penyelundupan ratusan ekor burung berkicau, Selasa pagi (5/9) di pelabuhan Lembar, Lombok Barat.

Burung-burung yang termasuk satwa dilindungi itu diduga akan diselundupkan ke Bali dan Jawa melalui pelabuhan Lembar yang menghubungkan penyeberangan Lombok-Padangbai, Bali.

Jumlah burung yang akan diselundupkan itu sekitar 1.313 ekor, terdiri dari 11 species burung berkicau, termasuk jenis Kecial Kumbuk yang dilindungi, diangkut pakai truk.

“(Burung-burung itu) kami amankan di Lembar saat hendak menyeberang ke Bali,” kata Kepala BKSDA NTB, Widada, Selasa (5/9) di Mataram.

Dijelaskan, tim BKSDA NTB, Polres Lombok Barat, TNI, dan Balai Karantina Pertanian Mataram, sejak Selasa dinihari melakukan pemeriksaan kendaraan, dari Lembar ke Padangbai dan sebaliknya. Ini mengantisipasi peredaran tumbuhan dan satwa liar (TSL) illegal di provinsi NTB yang makin marak melalui Pelabuhan Lembar, Lombok Barat.

“Kegiatan ini difokuskan dengan melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang akan menuju atau menyeberang ke Pulau Bali. Ditemukan sebuah truk bernopol DK 9389 KL, yang ternyata mengangkut ratusan burung itu, tanpa dokumen izin yang sah,” katanya.

Ttruk pengangkut burung illegal itu diamankan di kantor BKSDA NTB di Mataram untuk proses hukum. Ratusan ekor burung yang disita akan dilepasliarkan di Taman Wisata Alam (TWA) Kerandangan, Senggigi, Lombok Barat, agar kembali ke habitat aslinya.

Berdasarkan  identifikasi, sekitar 1.313 burung yang berhasil diamankan terdiri dari 11 jenis burung Kemodong, Srigunting, Kelincer, Kecial Kumbuk, Cico Kopi Melayu, Bondol Haji, Gelatik Batu Alam, Burung Cabai, Kecial Kuning, Kepodang dan Branjangan Jawa.

“Dari 11 jenis burung tersebut 1 jenis burung yaitu Kecial Kumbuk merupakan jenis burung dilindungi,” katanya.

BKSDA NTB sudah melakukan koordinasi dengan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, untuk proses hukum lebih lanjut.

Dikatakan, temuan ini merupakan salah satu upaya intensif BKSDA NTB dengan dukungan stakeholders terkait dalam pengawasan dan pengendalian peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar (TLS) di Provinsi NTB.

BKSDA NTB secara intensif melakukan konservasi satwa liar lain dengan kampanye dan sosialisasi perlindungan satwa liar, patroli rutin di dalam kawasan hutan, dan upaya penegakan hukum bidang Tumbuhan dan Satwa Liar.

Barang bukti berupa burung akan akan dilakukan habituasi (adaptasi habitat) di kandang, kemudian pelepasliaran di Taman Wisata Alam (TWA) Kerandangan.

“Ini sebagai konservasi satwa liar melalui upaya mengembalikan satwa liar ke habitatnya dan upaya peningkatan populasi burung di alam,” katanya.

Hingga kini, sopir truk bermuatan burung illegal itu masih  menjalani pemeriksaan intensif oleh Penyidik  Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di kantor BKSDA NTB di Mataram.

Bulan Juni lalu, BKSDA juga mengamankan lebih dari 2.500 ekor burung illegal yang hendak di selundupkan ke Bali melalui pelabuhan Lembar.

AYA

Di depan massa Aksi Peduli Rohingya, TGB sebut militer Myanmar bertindak gila dan kehilangan akal sehat

MATARAM.lombokjournal.com — Guberbur NTB, TGH M Zainul Majdi atau TGB (Tuan Guru Bajang) menemui massa Aksi Peduli Rohingya di Kantor Gubernur NTB, Senin (4/9).

TGB mengecam tindakan yang dilakukan militer Myanmar dalam membantai muslim Rohingya. Tindakan itu dikatakan sebagai kejahatan kemanusiaan yang tidak diajarkan agama mana pun.

Menurutnya, isu Rohingya tidak hanya terkait dengan umat Islam, tapi menyangkut kemanusiaan, sama dengan isu Palestina.

“Selama kita berundang-undang dasar yang di dalamnya dijelaskan bahwa penjajahan harus dihapuskan, maka semua hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai itu adalah bertentangan dengan nilai kebangsaan kita,” ujarnya.

TGB menyerukan agar semua satu suara. “Hentikan penindasan terhadap saudara-saudara kita yang ada di Myanmar etnis Rohingya,” tegasnya.

Sontak saja orasi TGB disambut teriakan takbir oleh massa aksi. TGB juga mengatakan aksi kebrutalan militer Myanmar merupakan suatu tindakan yang gila dan hilang akal sehat.

“Satu suara kita ini menunjukan bahwa kita tahu persis yang kita lawan adalah kegilaan atas nama apa pun, kehilangan akal sehat. Sebagai umat beragama saya yakin tidak ada agama manapun yang membolehkan penindasan sebagaimana yang terjadi di Myanmar,” pungkasnya.

Dalam kesempatan itu TGB menyerahkan donasi untuk Rohingya yang berhasil dikumpulkan dari setiap masjid dan ASN pada Jumat kemarin.

Total dana yang terkumpul pada Jumat (saat idul adha) kemarin mencapai Rp 80 juta. Dana tersebut diserahkan pada Perwakilan Aksi Cepat Tanggap (ACT) NTB Lalu M. Alfian.

AYA

BACA : Aksi Peduli Rohingyia, Serukan Ang Suu Kyi Diadili Mahkamah Internasional

Buntut kebrutalan atas etnis Rohingya di Myanmar, aksi massa tuntut peraih Nobel Perdamaian asal Myanmar, Aung San Suu Kyi diadili ke Mahkamah Internasional.

MATARAM.lombokjournal.com – Koordinator Umum Aliansi Kemanusiaan Peduli Rohingya, M.Isnaini saat berorasi dalam aksi massa, minta kepada  pemerintah Indonesia segera melakukan langkah diplomatik terhadap negara-negara ASEAN lainnya. Peraih Hadiah Nobel Perdamaian, Aung San Suu Kyi dan Militer Myanmar untuk diadili Mahkamah Internasional atas kejahatan dan pembantaian yang dilakukan terhadap etnis muslim Rohingya.

Menurut M Isnaiani, pembantaian terhadap etnis muslim Rohingya merupakan upaya penghapusan sebuah etnis.

“Ini bukan lagi bicara tentang kelompok agama tertentu, bukan lagi bicara kepentingan suku atau bangsa tertentu tetapi semata-mata tentang dan demi penegakan nilai-nilai kemanusiaan secara uUniversal,” teriak Isnaini dalam aksi yang berlangsung damai.

Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Kemanusiaan Peduli Rohingya menggelar aksi di Mataram, Senin (4/9). Massa bergerak dari KNPI NTB menuju Islamic Center (IC) Mataram.

Rasatuan massa kemudian bergerak ke  Perempatan Bank Indonesia (BI) Mataram, menggelar orasi yang di temui Wakil DPR Mori Hanafi. Usai menggelar aksi di simpang BI tersebut, massa bergerak menuju Kantor Gubernur NTB.

AYA

BACA: TGB Sebut Militer Myanmar Gila

Selain mengajak masyarakat muslim memberikan hartanya untuk berqurban, TGB (Tuan Guru Bajang) juga menyinggung penderitaan masyarakat muslim etnis Rohingya di Myanmar

MATARAM.lombokjournal.com —  Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), TGH M Zainul Majdi yang akrab disapa TGB mengingatkan peristiwa kemanusiaan yang menimpa masyarakat mulim Etnis Rohingya di Myanmar.

Menurut TGB, apa yang dialami masyarakat muslim di negara itu merupakan penderitaan masyarakat muslim di dunia, termasuk di NTB.

Sebagaimana pesan Rasulullah, muslim yang satu dengan muslim lainnya laksana satu tubuh, bila satu bagian tubuh sakit, maka seluruh bagian tubuh ikut merasakan sakit.

“Kalau ada saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, maka kita wajib merasakannya. Tetapi tidak hanya sekedar mersakannya, kita ulurkan tangan untuk membantu mereka,” ungkap TGB di hadapan ribuan jama’ah sholat Idul Adha di di Masjd Hubbul Wathan, Islamic Center Nusa Tenggara Barat,Jum’at (01/9).

Menjelang sholat idhul Adha itu, TGB  minta keihlasan jama’ah yang hadir mensedeqahkan sebagian harta yang dimiliki untuk masyarakat muslim tersebut.

Sebagaimana umat Islam di seluruh penjuru dunia, yang pada hari Jum’at (01/09) merayakan  Idul Adha 1438 Hijriyah yaitu Hari Raya Qurban, demikian juga seluruh masyarakat muslim NTB melakukan perayaan serupa.

TGB menyerukan, agar masyarakat muslim memberikan yang terbaik dari harta yang dimiliki dalam bentuk hewan qurban. Hewan yang diqurbankan tersebut kemudian disembelih untuk dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Berqurban merupakan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, karena esensi kehidupan adalah mendekatkan diri kepada sang pencipta. “Hewan qurban yang dibagikan tersebut sebagian akan menjadi sedekah, hadiah serta dapat dimakan bersama keluarga yang berqurban,” kkata TGB.

Berkorban berarti memberikan yang terbaik dari harta yang dimiliki dalam bentuk hewan Qurban. Serta memaknai nilai-nilai berqurban sebagaimana yang telah diajarkan Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS.

Gubernur didampingi istri, Hj. Erica Zainul Majdi, datang bersama Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH., M. Si beserta istri, Hj. Syamsiah Muh. Amin.

Usai melaksanakan sholat, Gubernur dan Wagub menyerahkan seekor sapi, bantuan Presiden RI, Joko Widodo kepada masyarakat. Sapi dengan berat 960 kg tersebut diterima pengurus Masjid untuk diqurbankan dan dibagi ke masyarakat.

Selain itu, Gubernur dan Wagub serta Sekretaris Daerahb juga menyerahkan masing-masing satu ekor sapi untuk diqurbankan di Masjid Hubbul Wathan. Total sapi yang diqurbankan saat itu berjumlah 39 ekor dan kambing sebanyak 82 ekor

AYA/Hms

Mengajak tokoh menyampaikan pencerahan politik yang mendidik, agar Pilkada memberikan nilai pendidikan

MATARAM.lombokjournal.com  — Mencegah rendahnya partisipasi pemmilih, KPU NTB mensosialiasi pemilu dengan melibatkan tokoh agama, masyarakat, mahasiswa penyandang disabilitas dan pemilih pemula.

Ketua KPU NTB, L. Ashar Ansori memaparkan, sosialisasi yang diikuti Tokoh masyarakat ini dimaksutkan mengajak masyarakat mendukung pilkada 2018/2019.

“Dalam kegiatan ini kita ingin mendegar banyak masukan- masukan dari tokoh-tokoh, mendapatkan kritik dan saran. “Agar KPU bisa merespon kontruksi progman nyata yang melibatkan tokoh-tokoh masyarakat,” ujarnya di Mataram, Rabu (30/8)

Pilkada dan pemilu adalah milik masyarakat dan KPU ingin mengajak para tokoh menghimbau dan memberikan pendidikan serta pencerahan politik yang mendidik, membangun  agar pilkada aman, lancar, damai sekaligus memberikan nilai-nilai pendidikan tinggi.

“Memilih pemimpin ini merupakan hak  kita, karena itu sangat penting dan serius,” tegasnya

Para tokoh masyarakan diharapkan menyebarkan informasi tentang Pemilu di NTB akan berjalan masif.  Agar mereka menggugah peningkatan partisipasi pemilih.

“Saat ini tinggkat partisipasi dalam memilih di masyarakat hanya 70 persen,” jelasnya.

Pilkada terakhir tingkat partisipasi pemilih masih 70 persen. Diharapkan dengan sosialisasi ini tingkat pemilih bisa ditingkatkan.

AYA