Informasi siampang siur – maksudnya tidak sesuai fakta – sering beredar di jejaring media sosial. Seolah-olah dipublikasikan BPJS Kesehatan, padahal informasi itu beredar tanpa sumber yang jelas

MATARAM.lombokjournal.com — Penting bagi pengguna media sosial (medsos) untuk melakukan pengecekan ulang bila mendapat informasi terkait pelayanan BPJS Kesehatan. Karena informasi itu sering merugikan masyarakat, khususya yang mengikuti program atau menjadi peserta JKN-KIS.

Di bawah ini, salah satu contoh informasi yang tidak sesuai fakta tersebut;

Bukan hanya informasi yang menyangkut pelayanan BPJS Kesehatan yang sering merugikan itu. Bahkan sempat beredar juga informasi mengenai perekrutan pegawai, dalam surat yang menggunakan kop surat BPJS Kesehatan.

Masyarakat diharapkan tetap melakukan pengecekan, agar terhindar dari maksud penipuan yang dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab.

Sumber ; Media Info BPJS

Pengungsi Gunung Agung di Lombok sudah mencapai 100 kepala keluarga (KK) dengan 354 jiwa.

MATARAM.lombokjournal.com — Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H Muhammad Amin minta dinas yang terkait penanganan bencana, memberi perhatian lebih terhadap para pengungsi Gunung Agung, Bali yang menyeberanng ke Lombok.

Sebagai daerah terdekat Bali,  NTB harus membantu Pemerintah Provinsi Bali mengantisipasi dampak aktivitas Gunung Agung yang kini statusya Awas.

“Sebagai tetangga dekat, kita harus membantu semaksimal mungkin, ,” kata wagub.

Katanya, gelombang pengungsi yang ke Lombok kebanyakan karena memiliki keluarga. Namun, Amin minta untuk tetap mendata para pengungsi, agar memudahkan memberi bantuan dan kebutuhan para pengungsi.

Mengenai anggaran, Amin mengungkapkan, ada dinas-dinas yang memiliki alokasi anggaran terkait kebencanaan, misalnya Dinas Sosial NTB.

“Harus siapkan dan didata. Ini solidaritas kemanusiaan. Kalau NTB terkena bencana, pasti Bali sebagai daerah terdekat juga membantu, begitu pun sebaliknya,” tegasnya.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB Muhammad Rum mengatakan, hingga Selasa (3/10), jumlah pengungsi Gunung Agung di Lombok sudah mencapai 100 kepala keluarga (KK) dengan 354 jiwa.

Jumlah ini tersebar di beberapa titik di wilayah mulai Lombok Barat, Lombok Utara, hingga Kota Mataram. Angka ini merupakan hasil pendataan pos pemantau pengungsi di Pelabuhan Lembar. Diprediksi jumlah ini masih bisa meningkat, lantaran banyak pengungsi yang tidak atau enggan didata.

“BPBD NTB juga telah mendistribusikan bantuan kepada para pengungsi di Lombok,” jelas Rum.

Bantuan berupa makanan siap saji, selimut, perlengkapan sekolah, perlengkapan makanan, hingga family kit telah disalurkan kepada para pengungsi.

Rum menjelaskan, BPBD NTB membuka kantor selama 24 jam di Jalan Lingkar Selatan, Mataram, NTB. Bagi para pengungsi yang tinggal tak jauh dari kantor BPBD NTB untuk mengambil bantuan.

Bagi pengungsi yang tinggal cukup jauh dari Kantor, BPBD NTB mendatangi tempat tinggal sementara para pengungsi guna memberikan bantuan.

AYA

Gubernur menyarakan agar Imigrasi Mataram mensosialisasikan pelayanannya saat Car Free Day yang berlangsung tiap hari Minggu di Mataram

MATARAM.lombokjournal.com —  Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) TGH Muhammad Zainul Majdi didaulat sebagai pembina tim pengawasan orang asing (Timpora) Lombok. Hal ini dikatakan, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram Dudi Iskandar.

Menurut Dudi, dalam waktu dekat, Timpora Lombok akan segera dikukuhkan.

“Kami akan bentuk Timpora secara keseluruhan, di mana Pak Gubenur (NTB) akan menjadi pembinanya,” ujar Dudi, Rabu (Kamis,29/09).

Dudi menjelaskan, sebelumnya Timpora Lombok memang sudah pernah dibentuk, namun belum diresmikan. Nantinya, Timpora Lombok akan diisi sejumlah perwakilan dari Kepolisian, TNI, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB, serta dinas-dinas terkait lainnya.

Dudi menambahkan, sebagai daerah tujuan wisata, Lombok menjadi pilihan bagi banyak wisatawan mancanegara. Oleh karena itu, singergitas antar instasi perlu diperkuat dalam memantau orang asing di Bumi Seribu Masjid.

“Kan di Lombok banyak wisatawan asing yang berlibur, dan ada juga yang bekerja,” katanya.

Dudi yang baru menjabat sebagai Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram sejak Senin (25/9), juga menerima masukan dari Gubenur NTB terkait pentingnya mendekatkan diri kepada masyarakat.

“Beliau (Gubernur NTB) banyak memberi masukan kepada imigrasi, bagaimana meningkatkan pelayanan,” tuturnya,

Kepada Dudi, gubernur yang dikenal dengan sebutan Tuan Guru Bajang (TGB) menyarankan Kantor Imigrasi memanfaatkan momen “car free day” yang digelar setiap akhir pekan di Jalan Udayana, Mataram, untuk memberikan sosialisasi terkait pelayanan Kantor Imigrasi kepada masyarakat.

AYA

Ratusan pengungsi Gunung Agung terus berdatangan ke Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

MATARAM.lombokjournal.com — Berdasarkan pos pemantauan pengungsi Gunung Agung di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat, NTB, jumlah pengungsi yang terdata tercatat sebanyak 62 Kepala Keluarga (KK) dengan 169 jiwa.

Angka itu diprediksi bisa meningkat lebih besar, mengingat banyak pengungsi yang tidak terdata saat menyeberang ke Lombok.

Ada pengungsi yang enggan didata saat tiba di Pelabuhan Lembar. Faktor memiliki keluarga di Lombok, menjadi salah satu alasan dari para pengungsi untuk tidak melapor ke pos pemantauan pengungsi.

Kebanyakan para pengungsi yang tiba di Lombok biasanya dijemput keluarga ataupun menggunakan kendaraan pribadi dari Bali.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB Muhammad Rum mengimbau para pengungsi yang datang ke Lombok untuk tidak khawatir didata. Pasalnya, pendataan ini dimaksudkan untuk mengetahui keberadaan para pengungsi selama di Lombok.

“Kita sayangkan sikap sejumlah pengungsi yang enggak didata. Padahal ini demi kebaikan si pengungsi sendiri,” kata Rum

Rum menjelaskan, pendataan akan sangat berguna bagi Pemerintah Bali maupun Pemerintah NTB. Apabila, pengungsi tidak melaporkan kepada Pemda Bali dan NTB, bisa tergolong sebagai orang hilang.

“Jangan sampai kehilangan jejak, kalau di Bali, di desanya didata dia tidak ada. Terus di Lombok juga tidak melapor bisa bisa dibilang orang hilang dan buat cemas,” jelasnya.

Rum menyampaikan, dari hasil pendataan, para pengungsi di NTB juga bisa mendapatkan bantuan berupa makanan siap saji, sandang, alat perlengkapan makanan, tas sekolah lengkap dengan isinya, kidsware untuk balita, hingga makanan tambah gizi.

Para pengungsi yang tinggal di sekitar Mataram, bisa datang langsung ke Kantor BPBD NTB yang terletak di Jalan Lingkar Selatan, Mataram, yang buka selama 24 jam. Sedangkan, pengungsi yang tinggal di luar Mataram, BPBD NTB bekerja sama dengan Kepala Desa setempat untuk pendistribusian bantuan.

“Sudah ada beberapa kepala keluarga yang kita salurkan bantuan. Kalau yang tidak terdata kan susah juga,” ujar Rum.

Rum juga meminta BPBD kabupaten/kota yang ada di NTB untuk pro aktif melakukan pendataan pengungsi Gunung Agung di tingkat desa. BPBD NTB juga membantu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB dalam hal fasilitasi pengungsi yang berusia pelajar untuk bisa sekolah sementara di NTB.

Sejauh ini baru ada lima pelajar SD dari Bali yang telah dibantu pengurusan sekolah sementara di Mataram.  Syaratnya tinggal lapor ke BPBD, nanti dibantu fasilitasi ke sekolah-sekolah di NTB.

Selain membantu pengungsi di Lombok, BPBD NTB juga telah mendirikan dua unit dapur umum di Karangasem, Bali.

AYA

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mengaku siap memfasilitasi sejumlah kebutuhan yang diperlukan bagi para pengungsi Gunung Agung Bali.

MATARAM.lombokjournal.com — Bupati Lombok Barat Fauzan Khalid yang dihubungi via telephon mengatakan, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Lombok Barat telah menggelar pertemuan, pada Selasa (26/) kemarin, membahas tentang kedatangan pengungsi dari Bali.

“Kemarin kami rapat Forkopimda, termasuk membahas soal pengungsi Gunung Agung,”terang Fauzan.

Dijelaskan Fauzan, jumlah pengungsi yang datang dari Bali menggunakan jalur penyeberangan ke Pelabuhan Lembar, Lombok Barat, belum bisa dipastikan angkanya. Namun, hasil pengamatan petugas di lapangan, tercatat sudah ada beberapa pengungsi yang datang dan menyebar ke sejumlah wilayah di Lombok Barat hingga Mataram.

Kebanyakan dari mereka tinggal sementara di rumah keluarga.

“Untuk mengantisipasi eksodus berikutnya, kami akan buat tim dipimpin Sekda (sekretaris daerah). Nanti juga ada lokasi pendataan awal di (Pelabuhan) Lembar,”ungkapnya

Fauzan mengaku masih mengikuti perkembangan terkini mengenai kondisi di Gunung Agung. Pada intinya, Pemkab Lombok Barat sudah bersiap diri untuk menyambut kedatangan para pengungsi dari Bali.

“Kita masih memantau perkembangan,  tergantung situasi di Gunung Agung. Tapi, kita siap menerima saudara-saudara kita itu,” pungkasnya

AYA

PHDI NTB menghimbau umat Hindu di Lombok, dan seluruh masyarakat untuk menunjukan kepeduliannya kepada saudara-saudaranya yang tengah tertimpa bencana

MATARAM.lombokjournal.com  — Umat Hindu di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) akan menggelar persembahyangan bersama di Pura Jagatnatha Mayura, Mataram, NTB, pada Selasa (26/9) sore.

Persembahyangan bersama ini diprakarsai Aliansi Generasi Muda Hindu NTB dalam memunajatkan kepada yang maha kuasa demi keselamatan warga Bali menyusul aktivitas Gunung Agung.

Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), I Gede Mandia mengatakan itu di Mataram, Selasa (26/9).

“Untuk di Lombok, nanti sore ada persembahyangan bersama sekaligus penggalangan dana,” ujar Mandra di Mataram, NTB.

Dalam persembahyangan bersama yang dijadwalkan akan digelar pukul 16.00 Wita, Mandia mengajak seluruh elemen masyarakat yang ada di Lombok untuk ikut berkontribusi memberikan bantuan dalam bentuk apapun bagi masyarakat Bali yang kini berada di lokasi pengungsian.

“PHDI NTB mengajak seluruh masyarakat untuk menunjukan kepeduliannya kepada saudara-saudara kita yang tengah tertimpa bencana,” lanjut Mandra.

Mandra berharap persembahyangan bersama mampu memberikan dukungan moril kepada warga

“Semoga doa-doa yang kami panjatkan secara spiritual bisa membuat Gunung Agung kembali normal,” kata Mandra menambahkan.

AYA

Kalau program penundaan kelahiran sukses, maka Indonesia akan menikmati bonus demografi dari pertumbuhan penduduk pada tahun 2030

MATARAM.lombokjournal.com — Kualitas penduduk berpengaruh terhadap kuat dan lemahnya suatu bangsa. Ledakan jumlah penduduk dan tingginya angka kelahiran, tanpa peningkatan kualitas manusia, akan menjadi beban pertumbuhan suatu negara.

Pertumbuhan penduduk yang dibarengi peningkatan kualitas manusianya, baik dari aspek kesehatan, maupun pendidikan akan menjadi modal berharga mewujudkan negara kuat.

“Mari kita ciptakan generasi yang sehat, cerdas dan berpendidikan yang akan memberikan kontribusi besar dalam pembangunan bangsa,” kata Wakil Gubernur NTB H. Muh. Amin, SH., M.Si saat Peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia Tahun 2017 di Hotel Aruna Senggigi, Selasa (26/9).

Pada kegiatan yang bertema “Kita Tingkatkan Akses dan Pelayanan Kontrasepsi dalam Mewujudkan Keluarga Berkualitas”, Wagub menegaskan generasi yang sehat dan kuat akan senantiasa mampu mengelola suberdaya alam. Sehingga terwujud bangsa yang mandiri dan kuat.

Di hadapan Kepala BKKBN Pusat dan ribuan peserta yang berasal dari seluruh provinsi se-Indonesia yang hadir,  Wagub menjelaskan tujuan dari program Keluarga Berencana (KB) dengan pemasangan berbagai macam alat kontrasepsi bukan mencegah kelahiran.

“Namun lebih pada penundaan dan penjarangan waktu melahirkan,” katanya. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas anak-anak.

Wagub mengajak kepada seluruh kader-kader penyelenggara Progran Keluarga Berenacana yang ada di Provinsi se-Indonesia, berkerja keras dan membangun hubungan baik dengan stakeholder terkait untuk mensosialisasikan program-pragram kerja BKKBN.

“Insya Allah dengan kerja keras kita bersama, maka Indonesia akan menikmati bonus demografi dari pertumbuhan penduduk pada tahun 2030 mendatang,” pungkasnya.

AYA/Hms

Gelombang kedatangan pengungsi dari Bali ke Lombok melalui Pelabuhan Lembar di Lombok Barat, NTB yang mengkhawatirkan erupsi Gunung Agung memiliki keluarga di Lombok.

MATARAM.lombokjournal.com  — Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB Muhammad Rum mengatakan, BPBD bersama sejumlah instansi lain seperti Kepolisian, ASDP, dan Dinas Sosial telah mendirikan pos pemantauan pengungsi Gunung Agung di Pelabuhan Lembar, sejak Ahad (24/9).

“Sejak pos pemantauan dibuka hingga hari ini sudah terdata sebanyak 26 KK (kepala keluarga) dengan 94 jiwa yang mengungsi ke Lombok,” ujar Rum

Rum menjelaskan, seluruh pengungsi ini memiliki keluarga di Lombok. Alasan ini yang menjadi dasar para pengungsi untuk tinggal sementara di Lombok.

“Seluruhnya dijemput keluarga,” Tegasnya

Namun, BPBD NTB siap memfasilitasi jika ada pengungsi yang membutuhkan kendaraan untuk menuju tempat keluarganya di Lombok. Rum melanjutkan, posko pemantauan pengungsi Gunung Api di Pelabuhan Lembar akan terus dibuka hingga kondisi Gunung Agung kembali normal.

“Kita terus buka (posko) 24 jam penuh hingga Gunung Agung kembali normal,” kata Rum.

AYA

Tuntut hak petani,  juga meminta pemerintah menghentikan klaim Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) atas tanah milik kaum tani dan masyarakat Desa Bebidas Lombok Timur.

MATARAM.lombokjournal.com — Ratusan petani dari komite perjuangan kota Mataram, Frontal Perjuangan Rakyat (FPR) Nusa Tenggara Barat dan Komite Pimpinan Wilayah Serikat  Tani Nasional (KPW STN) NTB, turun aksi pada momentum Hari Tani Nasional ke 57, di depan Kantor Gubernur NTB, Senin (25/09).

Para petani itu dari berbagai wilayah, baik petani jagung, tembakau termasuk petani yang hidup di wilayah hutan, menuntut hak para petani tidak diabaikan oleh pemerintah.

Menurut mereka saat ini bangsa Indonesia dinilai darurat agraria. Rampasan tanah petani makin dikuras oleh pemerintah.

Koordinator FPR NTB, Zuki Zuarman mengatakan, dari total luas daratan NTB 2.015.315 Hektare (Ha),  seluas 75 persen atau sekitar 1.436.975,32 Ha, dikuasi tuan tanah berupa Kesatuan Pengelola Hutan (KPH), Taman Nasional, Pertambangan, Perkebunan dan Pariwista.

Jumlah tersebut belum termasuk lahan pembangunan global hub di Lombok Utara yang direncanakan seluas 7.000 Ha. Selain itu, Pembangunan Bendungan Bintang Bank, Bendungan Tanju dan lain sebagainya.

Untuk KPH, mereka mempunyai kewenangan melakukan kerjasama dengan perusahaan perkebunan dan pengembangan Hutan Tanaman Industri (HTI), agar bisa mengontrol kawasan hutan.

Untuk NTB HTI telah menguras hutan rakyat seluas 889.210 Ha dari luas hutan di NTB 1.071.722,83 Ha.

Kondisi seperti ini, membuat hutan tidak bisa dimanfaatkan oleh rakyat. “Yang hanya bisa menikmati mereka para tuan tanah, ” paparnya.

Dalam sektor pertambangan, menguasai lahan kedua setelah kehutanan.  Sementara itu, Pemprov NTB, di tahun 2013 memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Pada tahun mencapai 252 izin usaha.

Selain itu izin dua kontrak karya atas nama PT. NNT atau PT. Aman Mineral Nusa Tenggara (PT AMNT) dan PT. Sumbawa Timur Mining (PT.STM). Untuk PT. STM menggarap luas wilayah mencapai 891.590 Ha.

“Begitu juga dengan PT. NNT di tahun 2016 berubah menjadi PT AMNT dengan wilayah konsesi mencapai 87.540 Ha, ” ungkapnya.

Berikut Perkebunan dan Pertanian, yang berhasil mereka data lahan terpakai seluas 133.427,35 Ha. Untuk kawasan pariwisata, lanjutnya penguasaan lahan mencapai 16.279,30 Ha dengan 17 kawasan yaitu 10 kawasan di pulau Lombok dan 7 kawasan di pulau Sumbawa.

“Kawasan yang di Lombok termasuk pembangunan KEK Mandalika dengan luas 1.250 Ha” ujarnya.

Berdasarkan data tersebut, FPR NTB menolak rencana Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial oleh Joko Widodo. Mereka menuntut agar Jokowi menghentikan perampasan dan monopoli tanah.

Selain itu mereka juga meminta Joko Widodo menghentikan segala bentuk dugaan intimidasi, teror, kekerasan dan kriminalisasi terhadap petani.

Sedangkan tuntutan khusus di NTB, mereka meminta pemerintah menghentikan klaim Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) atas tanah milik kaum tani dan masyarakat desa Bebidas Lombok Timur.

“Kami juga tolak klaim TNGR terhadap Tanah Adat Jurang Koak Lombok Timur, ” terang dia.

Para petani menuntut kepada Gubernur NTB mencabut Izin HTI PT Sadana Arief Nusa di Tanah Petani Sambelia.

Di kesempatan sama, pengurus STN, Wili Suharli mengungkakan, masyarakat Sambelia masih dihantui yakni sedang berhadapan dengan PT Sadana Arif Nusa ada, yang menggusur 178 rumah,.

“Saat ini lahan pertanian di NTB banyak dialih fungsikan, sudah jarang melihat padi dipinggir jalan. Mataram saja hanya satu dua petak,” ucapnya.

Lain halnya M Gozali, yang mempertanyakan soal Pupuk yang selalu langka. Ia malah bertanya kepada Dinas Pertanian siapa pemain pupu.

“Tolong putus rantai kelangkaan itu. Padahal, pemerintah anggarkan lebih dari 270 miliar untuk subsidi bagi petani, belum bicara soal Cukai tembakau,” tegas pengurus STN NTB itu.

Terkait hal itu, Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, H Wirajaya Kusuma yang mewakili Gubernur NTB menemui massa menyampaikan, apapun yang menjadi tuntutan, keluhan petani terlebih menyangkut konflik agraria, akan koordinasi dulu.

“Nanti saya sampaikan kepada Gubernur,” katanya.

AYA

Dudi Iskandar sebagai Kepala Imigrasi Kelas IA yang baru, menggantikan Romi Yulianto

MATARAM.lombokjournal.com – Kepala Imigrasi kelas I A yang baru, Dudi Iskandar akan memberikan terobosan , inovasi akan terus kita tingkatkan semua pelayanan demi memberikan kenyamanan dalam pembuatan Pasport maupun dalam menerima pelayanan keimigrasian,

Hal itu disampaikan Dudi Iskandar usai dilantik Kepala Kemenkumham  NTB,  Sevial Akmily,  bersama pejabat administrasi di jajaran Kantor Wilayah Kemenkumham, di Aula Kemenkumham NTB NTB, Senin (25/9).

“Apa yang sudah baik di imigrasi Mataram saat ini akan kita pertahankan, Nantinya kita akan memberikan terobosan, inovasi akan terus kita tingkatkan semua pelayanan demi memberikan kenyamanan dalam pembuatan Pasport maupun dalam menerima pelayanan keimigrasian, ” tegas Dudi.

Dudi Iskandar menggantikan Kepala Imigrasi Kelas IA lama, Romi Yulianto. Pada wartawan, ia menyatakan akan mempelajari sistem di NTB dan akan berkoordinasi dengan pihak internal maupun eksternal .

“Saya harus banyak sharing dulu dengan kepala yang lama, Apa yg bisa kita terapkan akan diterapkan akan memeberikan keamanan dan kenyaman dlaam pelayanan di Imigrasi,” katanya..

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) NTB, Sevial Akmily  melantik mengatakan, pengangkatan dan alih tugas setiap pejabat pada dasarnya merupakan hal yang biasa terjadi. Setiap organisasi terutama yang berkaitan dengan kepegawaian baik yang dilaksanakan dalam rangka promosi maupun penyegaran.

“Sejalan dengan kebutuhan organisasi kita, maka proses promosi dan mutasi tersebut juga diharapkan merupakan proses yang sinergi dengan dinamika organisasi, untuk menjamin ketersediaan kehandalan aparatur serta eksistensi organisasi dapat bertahan dan terus bertahan secara berkelanjutan,” tegasnya.

Berkaitan dengan tugas keimigrasian dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat tentunya tidak terlepas dari kerjasama baik antara atasan dengan bawahan, kerjasama dengan dinas terkait, PJTKI maupun masyarakat pengguna jasa keimigrasian.

Dikatakan, dibutuhkan keterbukaan dalam memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dan tetap berpedoman pada peraturan atau ketentuan yang berlaku. Sehingga masyarakat mudah untuk mengakses dan memahami prosedur yang ada.

Lebih lanjut Kakanwil Sevial Akmily ,SH.,M.H menyampaikan kepada para pejabat yang baru dilantik dan diambil sumpahnya diharapkan dapat melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku dan meningkatkan kemampuan demi tercapainya tujuan organisasi.

AYA