Tahun ini, dari 3 tokoh yang akan ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional, salah satunya Tuan Guru Kyai Haji (TGKH) Muhammad Zainuddin Abdul Madjid

lombokjournal.com –

Kalau tahun 2016 satu-satu tokoh pejuang dari kalangan pesantren yang ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional adalah tokoh Nahdlatul Ulama Alm K.H.R. As’ad Syamsul Arifin, tahun 2017 giliran tokoh NahdlatulWathan yakni Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Madjid atau yang akrab dipanggil Maulanasyeikh.

Dikabarkan, ulama kharismatik asal NTB yang juga kakek Gubernur NTB TGB Zainul Majdi itu akan diberikan gelar pahlawan nasional oleh pemerintah bersama dua tokoh lainnya dari Riau dan Aceh.

Tahun lalu Presiden Joko Widodo tidak mau ngobral gelar kepahlawanan, karena itu hanya 1 orang yang ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional.

“Lalu kami katakan (tahun ini) jangan satu lagi lah pak, ya sudah, bisa tiga yang diputuskan,” kata Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu di lingkungan istana kepresidenan yang juga Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan di Jakarta, pekan lalu (Kamis, 26/10).

Dewan Gelar menerima usulan dari Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) di Kementerian Sosial yang mendapatkan usulan dari TP2GD dari daerah.

Penetapan gelar Pahlawan Nasional itu akan disampaikan 9 November, esok harinya 10 Nopember diperingati sebagai hari Pahlawan.

TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid merupakan  pendiri Nahdlatul Wathan, organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Provinsi NTB.

Dari Riau ada Sultan Mahmud Riayat Syah seorang tokoh yang gigih berperang melawan Belanda, serta Laksamana Malahayati, salah seorang perempuan pejuang yang berasal dari Kesultanan Aceh.

Tahun 2017 ada 9 yang diusulkan sudah dirapatkan oleh Dewan Gelar. Penganugerahan Pahlawan Nasional merupakan bagian dari kesadaran nasional yang harus dipelihara dan saatnya membangkitkan kesadaran generasi penerus mengenai pahlawan dalam sejarah.

Sumber: Ant

Diusulkan agar semua majikan TKI Diundang, sosialisasi bisa dilakukan di KBRI

MATARAM.lombokjournal.com  — Seiring berakhirnya asuransi TKI yang diselenggarakan Asuransi Konsorsium TKI serta pialang asuransi TKI bulan Juli lalu, harus segera dilakukan sosialisasi program perlindungan bagi TKI yang mulai berlaku per awal Agustus.

Desakan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Barat (DPRD), Kasdiono di Mataram, Jum’at (03/11).

Ia minta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Tenaga Kerja mensosialisasi secara masif di negara-negara penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI). Khususnya di Malaysia, dimana banyak TKI asal NTB yang bekerja di Negeri Jiran tersebut.

“Saya minta BPJS Tenaga Kerja segera sosialisasi ke negara penempatan, terutama Malaysia dan harus ada perwakilan BPJS di sana,” kata Kasdiono,

Kasdiono menegaskan, BPJS Tenagakerja harus benar-benar fokus dalam memberikan pelayanan tersebut, terutama bagi para TKI yang sedang perpanjang kontrak di luar negeri.

“Jangan sampai mereka (TKI) tidak tercover asuransi.Bukan karena mereka tidak mau bayar, tapi dia tidak tahu saluran ke mana,” katanya.

Menurut Kasdiono, BPJS harus melakukan sosialisi secara masif dan intens, tidak hanya kepada para TKI di luar negeri, melainkan juga para perusahaan dan majikan.

“BPJS tugasnya sosialisasi ke perusahaan dan majikan. Usul saya undang seluruh majikan dan beri sosialisasi di KBRI kita,” ujar Kasdiono.

Dijelaskannya, asuransi merupakan hal yang sangat penting dalam melindungi hak-hak para pahlawan devisa negara dan diharapkan mampu meminimalisir jumlah TKI prosedural.

Selama tahun ini, terdapat 44 TKI asal NTB meninggal dunia di luar negeri.

44 orang meninggal tahun ini, mayoritas ilegal dan banyak masalah hak-hak tidak bisa dipenuhi.

“Kalau legal kan hak-haknya bisa terpenuhi lewat program asuransi,” tegasnya.

AYA

NTB jadi pilihan tempat penyelenggaraan tak lepas dari branding wisata halal

MATARAM.lombokjournal — Wisata halal akan menjadi salah satu pembahasan dalam Musyawarah Nasional (Munas) dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) 2017 yang akan diselenggarakan di Islamic Center NTB pada 23-26 November mendatang.

Hal ini diungkapkan Ketua Panitia Munas dan Konbes NU Daerah, Lalu Winengan, usai rapat koordinasi bersama Wali Kota Mataram Ahyar Abduh di Kantor Wali Kota Mataram, Selasa (31/10).

Winengan mengatakan, wisata halal menjadi salah satu isu menarik, karena baru muncul pada beberapa tahun terakhir.

Pemilihan NTB sebagai tuan rumah Munas dan Konbes NU 2017 juga tidak bisa dilepaskan dari branding wisata halal yang menjadi prestasi dan t Sebagai tuan rumah yang baik, Pemkot Mataram mendukung penuh penyelenggaraan Munas nahdlatul Ulama 2017erobosan sektor pariwisata NTB, terutama Pulau Lombok.

“Kalau dulu tentang wisata tidak dibahas. Ini nanti dibahas, apa makna wisata halal yang jadi andalan kita,” ujar Winengan di Kantor Wali Kota Mataram, Selasa (31/10).

Selain itu, lanjut Winengan, Munas dan Konbes NU 2017 juga akan membahas kaidah-kaidah hukum, dan peraturan-peraturan dalam ajaran agama yang tidak hanya diperuntukan bagi warga NU, melainkan juga umat Islam.

Winengan menambahkan, penunjukan NTB sebagai tuan rumah Munas dan Konbes NU 2017 merupakan sebuah amanah yang harus dilaksanakan secara maksimal.

Pasalnya, NTB berhasil meyakinkan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sebagai tuan rumah, ketimbang delapan provinsi lain yang juga mengajukan diri sebagai tuan rumah Munas dan Konbes NU 2017.  Winengan menilai, citra NTB yang dikenal sebagai daerah bernuansa religius menjadi dasar utama pemilihan.

“NTB ini juga dikenal memiliki banyak pondok pesantren dan masjid, serta banyak warga NU juga di NTB,” lanjutnya.

Winengan berharap, Munas dan Konbes NU 2017 juga bermanfaat bagi masyarakat NTB, terutama para pelaku industri wisata seperti kerajinan tangan hingga kuliner.

Dampak positif Munas dan Konbes ini dinilai besar bagi pariwisata. ‘Tugas kita bersama-sama menyukseskan kegiatan ini. Kalau NTB aman dan kondusif tentu akan semakin bagus, dan investor akan  semakin tertarik,” kata Winengan.

AYA

Walikota akan kumpulkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membahas kesiapan yang lebih detil

MATARAM.lombokjournal.com –  Walikota Mataram, Ahyar Abduh mengingatkan  OPD di Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram membantu panitia dalam menyukseskan pagelaran Musyawarah nasional (Munas) dan Konferensi Besar (Konbes) NU yang baru pertamakali digelar di  Pulau lombok.

” Para OPD di mataram harus ikut serta, Bantu panitia agar acara Munas yang diadakan Nantinya bisa Sukses,” kata Ahyar Abduh.

Walikota menegaskan itu saat Pemkot Mataram menggelar rapat persiapan Munas dan Konbes NU 2017 bersama Pengurus Wilayah NU (PWNU) NTB di Kantor Wali Kota Mataram, Selasa (31/10).

Ia menyatakan akan mengumpulkan seluruh perangkat OPD untuk membahas kesiapan secara lebih detail mengenai apa yang dilakukan OPD dalam Munas dan Konbes NU.

“Nanti saya kan mengumpulkan semua OPD dimataram karena Ini tugas kita bersama dalam menyukseskan munas dan konbes NU 2017 di Mataram. Ini semua demi Nama Baik kita sebagai tuan rumah agar memberikan pelayanan dan memberikan kesan yang baik bagi peserta munas,” tegasnya.

Ahyar Abduh yang membuka rapat persiapan, meminta agar semua tim Panitia Munas dan Konbes NU 2017 fokus mempersiapkan diri, menyambut kedatangan warga NU dari seluruh penjuru Nusantara, 23 November mendatang.

“Rapat ini menjadi langkah bersama kita memantapkan persiapan penyelenggaraan munas dan konbes NU yang sudah sangat dekat,” ujar Ahyar dalam rapat persiapan bersama Ketua PWNU NTB TGH Taqiuddin.

Pemkot Mataram sangat  mendukung penuh penyelenggaraan Munas dan konbes NU yang mengambil lokasi di Islamic Center NTB.

Sementara itu Ketua Munas daerah Lalu Winengan menyatakan Sementara iru Ketua Panitia Munas dan Konbes NU Daerah, Lalu Winengan menyatakan Terpilihnya NTB sebagaI tuan rumah merupakan berkah. Sebelum NTB terpilih, sudah ada sembilan Provinsi yang mengajukan diri sebagai tuan rumah acara Munas ini.

” Suatu berkah NTB bisa terpilih, karena daerah lain di luar Jawa, NU terbesar ada di Lombok” Imbunnya

Winengan menyatakan, persiapan Munas hanya tinggal beberapa Fasilitas di Ponpes yang terus digenjot.

“Ada sekitar 1.200 peserta Munas akan tinggal di ponpes selama Munas Berlangsung,” katanya.

Pihaknya dengan Pemerintah Kota mataram mempersiapkan Semua hal dengan sebaik mungkin  mengenai Munas  yang akan diadakan pada 23 November mendatang, karena Presiden RI Jokowi akan menghadiri Munas tersebut.

“Kita siapkan semuanya, jadi tuan rumah yang baik dan memberikan kenyamanan itu tugas kami,” kata Winengan.

AYA

SPLU kini dapat digunakan untuk mengisi ulang energi kendaraan listrik.

MATARAM.lombokjournal.com – Perkembangan kendaraan listrik, baik sepeda, motor maupun mobil listrik di Indonesia, serta keseriusan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk membangun kawasan-kawasan wisata dengan konsep ramah lingkungan, mendorong PLN Wilayah NTB untuk terus mengembangkan Stasiun Penyedia Listrik Umum (SPLU) di Provinsi NTB.

Saat ini telah terpasang SPLU di beberapa titik di Pulau Lombok, antara lain di Taman Sangkareang, Taman Bumigora – Udayana, Islamic Center Mataram, Gili Trawangan, dan Pantai Ampenan. Selain itu di Sumbawa Besar, Sumbawa Barat, Dompu, dan Kota Bima, SPLU juga telah terpasang.

SPLU yang merupakan infrastruktur pengisian kendaraan listrik ini, pada awalnya dimanfaatkan untuk melayani kebutuhan listrik masyarakat di tempat umum, seperti untuk para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) atau pedagang kaki lima (PKL), seperti yang saat ini terpasang di Lapangan Sangkareang dan Taman Bumigora – Udayana. Seiring dengan berkembangnya teknologi, SPLU kini dapat digunakan untuk mengisi ulang energi kendaraan listrik.

Kawasan seperti Mandalika, Samota, Tiga Gili, dan Sekotong, direncanakan akan menggunakan konsep pembangunan hijau, termasuk pengembangan transportasi ramah lingkungan di Mataram. Guna mendukung konsep wisata ramah lingkungan di NTB, PLN akan terus menambah SPLU di beberapa titik.

“Gili Trawangan sudah kita pasang SPLU. Di sana kan tidak boleh ada kendaraan berbahan bakar minyak, banyak yang menggunakan motor listrik, itu sudah kita pasang. Selanjutnya KEK Mandalika juga bisa. Kita akan koordinasi dengan pemerintah untuk lokasi dan izin pemasangannya. Intinya teknologi kami siap mendukung rencana Pemerintah Provinsi.” kata General Manager PLN Wilayah NTB, Mukhtar.

AYA/Hms

Pengguna perlu mengisi pulsa KWh meter dengan membeli token listrik melalui Payment Point Online Bank, ATM, atau minimarket.

MATARAM.lombokjournal.com — PLN Nusa Tenggara Barat (NTB) meluncurkan Stasiun Penyedia Listrik Umum (SPLU) Mobile, memanfaatkan teknologi telepon pintar berbasis android.

“SPLU mobile ini inovasi baru dari (PLN) NTB yang kita wujudkan, di tempat lain belum ada,” ujar General Manager PLN NTB Mukhtar saat meresmikan SPLU di Islamic Center NTB, Jumat (27/10).

Mukhtar menjelaskan, kehadiran SPLU Mobile memudahkan masyarakat NTB dalam mengakses aliran listrik di sejumlah SPLU yang ada di NTB. Dengan mengunduh aplikasi SPLU Mobile, para pengguna bisa juga menggunakan pulsa Kwh meter melalui fasilitas perbankan, dan pulsa telepon seluler yang dikonversikan menjadi KWh.

“Inovasi ini harapannya dapat memudahkan masyarakat dalam menggunakan SPLU, baik menggunakan model SPLU Beji Lontar atau SPLU Mobile keduanya sudah ada,” lanjut Mukhtar.

SPLU Beji Lintar, kata Mukhtar, sudah terpasang sebelumnya dengan sistem prabayar, di mana pengguna perlu mengisi pulsa kWh meter dengan membeli token listrik melalui Payment Point Online Bank, ATM, atau minimarket.

Sejauh ini, PLN NTB telah memasang sejumlah SPLU yang tersebar di Lapangan Sangkareang sebanyak dua unit, Udayana dengan dua unit, Islamic Center NTB, Gili Trawangan, Pantai Ampenan masing-masing satu unit, dan di Pulau Sumbawa terdapat di Sumbawa Besar, Sumbawa Barat, Kota Bima, dan Kabupaten Dompu masing-masing satu unit.

Aya/Hms

TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke100 resmi berakhir

LOMBOK UTARA.lombokjournal.com — TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-100 tahun 2017 resmi berakhir. Upacara penutupan berlangsung di  Lapangan Tioq Tata Tunaq Desa Tanjung Kec. Tanjung Kab. Lombok Utara, Kamis (26/10)

Kegiatan TMMD yang ke-100  berlangsung satu bulan dilaksanakan di Desa Rempek Kecamatan Gangga Kabupaten  Lombok Utara.

Danrem 162/WB Kolonel Inf Farid Makruf, M.A bertindak sebagai  inspektur upacara.  Dalam kesempatan itu, Danrem 162/WB membacakan amanat Kepala Staf Angkatan Darat RI.

Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Mulyono dalam amanatnya menyampaikan ucapan terimakasih kepada anggota Satgas TMMD dan seluruh masyarakat serta pemerintah Daerah dan seluruh instansi terkait, yang membantu dan bekerjasama menyelesaikan berbagai program TMMD ke-100 baik sasaran fisik maupun sasaran non fisik.

Kegiatan fisik TMMD ke-100 berupa pembangunan jalan baru sepanjang 1500 meter dengan lebar 7 meter, pembangunan duiker plat beton tipe W1 di Desa Persiapan Menggala Kec. Pemenang. Di Desa Rempek berbagai sasaran fisik telah diselesaikan, seperti  pembangunan jalan dan pengerasan jalan sepanjang 415 meter dengan lebar 4 meter.

Selain itu, pembangunan talud pengaman badan jalan dengan tinggi 3 meter dan panjang 40 meter serta pembangunan kamar mandi di Ponpes Hidayaturrahman NW 2 yang berada di Desa Bentek juga telah selesai dikerjakan dengan baik dan tepat waktu.

“Melalui kegiatan TMMD ini, kita bangkitkan kembali pembangunan Desa yang selaras dengan program dari Presiden yakni membangun melalui pinggiran,” ucap Danrem.

Danrem 162/WB Kolonel Inf Farid Makruf, M.A., juga menyampaikan, bangsa Indonesia saat ini sedang menghadapi berbagai persoalan yang cukup komplek. Seperti radikalisme, adanya upaya memecah belah masyarakat, sikap hedonisme, dan adanya keinginan dari golongan tertentu untuk mengganti ideologi Pancasila.

“Bila berbagai persoalan tersebut tidak segera kita atasi maka akan melumpuhkan  negara,” tegasnya.

Kegiatan TMMD diharapkan dapat membangkitkan kembali sistem imunitas bangsa dan rakyat. Melalui kegiatan ini juga diharapkan dapat  menghidupkan kembali budaya gotong royong yang belakangan ini sudah mulai tergerus jaman.  Perkembangan globalisasi dan pesatnya kemajuan teknologi membuat masyarakat cenderung bersikap individualisme dan hedonisme.

Kegiatan TMMD ini juga merupakan perekat hubungan TNI dengan rakyat, karena pelaksanaan kegiatan TMMD Satgas TMMD diwajibkan untuk tinggal dan tidur dirumah masyarakat. Ini bertujuan lebih mendekatkan TNI dengan rakyat.

Selama mereka tinggal bersama warga maka para anggota Satgas TMMD ini akan berbaur dengan masyarakat,  dapat bertukar fikiran dan bertukar pengalaman.

Dengan kebersamaan dan bersatunya TNI dengan rakyat, maka pembangunan dapat terus dilaksanakan sehingga kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat. “Bila rakyat sejahtera maka bangsa kita akan semakin kuat dan semakin maju,” katanya.

Pada kesempatan sama Bupati Kab. Lombok Utara, Najmul Ahyar apresiasi kepada TNI. Keberadaan TNI sungguh sangat membantu dalam mengatasi kesulitan masyarakat, bukan saja dalam kegiatan TMMD tetapi juga pada moment lain di keseharian.

Bupati berharap, kebersamaan ini akan tetap terjaga sehingga soliditas TNI dengan rakyat dapat terus berjalan terutama dalam menjaga keutuhan NKRI.

Hadir dalam kegiatan upacara penutupan tersebut yaitu Danrem 162/WB, Dandim se Pulau Lombok,  Bupati Kab. Lombok Utara, FKPD dan SKPD Kab Lombok Utara , Para Kasirem 162/WB, Dan/Ka/Pa Satdisjan Rem 162/WB, Kapolres KLU, Para Asisten KLU, Kadis PU dan Pertanian KLU, Muspika Kec Pemenang dan Gangga, Kades se Kec Pemenang dan Gangga, Toga, Tomas, Todat dan Toda, Ketua Persit Koorcab Rem 162, Ketua Persit Cabang KLU.

AYA

Jumlah armada taksi online saat ini sudah mencapai 700 armada

MATARAM.lombokjournal.com  — Kepala Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Bayu Windia meminta perusahan taksi daring (online) di NTB mengikuti rancangan revisi Peraturan Menteri (PM) Nomor 26 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

“(Taksi) online sudah ada revisi dari PM 26, poin-poinnya sudah ada, kita harapkan pengguna taksi online mengikuti revisi itu,” ujar Kepala Dinas Perhubungan NTB Lalu Bayu Windia Rabu (25/10).

Peraturan yang dikeluarkan pemerintah tersebut bertujuan melindungi masyarakat, baik taksi online, taksi konvensional, dan konsumen. Seperti adanya tarif batas atas dan tarif batas bawah, di mana tarif batas bawah bertujuan melindungi para perusahaan. Sedangkan, tarif batas atas demi melindungi konsumen.

“Tarif batas atas agar melindungi konsumen. Jangan sampai (dari Mataram) ke Bandara Internasional Lombok itu Rp 500 ribu, jangan dong,” ujarnya.

Pelarangan taksi online yang sempat terjadi di sejumlah daerah, tak lepas dari adanya kekosongan hukum lantaran keputusan PM 26 dianulir demi menghindari gesekan yang terjadi di lapangan.

Untuk NTB, lanjut Bayu, jumlah armada taksi online saat ini sudah mencapai 700 armada. Dinas Perhubungan NTB sedang melakukan kajian untuk menetapkan besaran kuota armada agar mengatur keseimbangan antara taksi online dan taksi konvensional.

“(Kuota) kita mau hitung ulang, mungkin sampai 1.100 armada,” Pungkasnya

AYA

Gaya kepemimpinan, kesederhanaan dan kinerja Presiden RI, Ir. Joko Widodo menginspirasi sejumlah pihak di Nusa Tenggara Barat (NTB) membentuk wadah baru, yakni “Kawan Jokowi”.

MATARAM.lombokjournal.com —  Pembentukan wadah atau lembaga “Kawan Jokowi” terinspirasi gaya yang ditampilkan Presiden Jokowi, terutama cara Presiden RI ke VII itu mendekatkan diri dengan masyarakat.

Koordinator persiapan pembentukan “Kawan Jokowi”, H.L. Winengan yang saat ini menjadi Sekretaris Nahdlatul Ulama (NU) NTB, mengaku menyukai gaya presiden.

“Kenapa secara pribadi saya tertarik dan suka dengan Jokowi akhir-akhir ini, bukan karena akan hadir di Munas (Musyawarah Nasional) dan Konbes (Konferensi Besar) NU, tapi gayanya itu yang saya suka,” katanya, dalam jumpa pers kepada awak media, Selasa  (24/10).

Meskipun, bagi sebagian orang melihat Jokowi terkesan berlebihan dengan rakyat, tapi sebenarnya memang itulah kenyataannya. Jokowi dinilai sebagai sosok sangat dekat dengan masyarakat dipimpinnya dan tidak berjarak.

Winengan pun mencontohkan, bagaimana Presiden Jokowi berkunjung ke Yayasan Pondok Pesantren Qamarul Huda Bagu, ada masyarakat yang ingin foto bersama Presiden tidak keberatan melayani.

Jokowi tidak berjarak dengan masyarakat, bahkan dengan anak-anak sekalipun.

“Ini figur yang dapat dikatakan sebagai pemersatu bangsa. Tidak memilih dan tidak membeda-bedakan orang,” tandas Winengan.

Dikatakan, dengan pembentukan “Kawan Jokowi”, bertujuan mensosialisasikan program-program Presiden Joko Widodo ke tengah-tengah masyarakat. Karena ada program seperti dalam Nawa Cita yang tidak dipahami oleh masyarakat.

Meski demikian, ia tak menepis dalam perkembangan ke depan “Kawan Jokowi” akan juga dihajatkan bagi agenda suksesi mendukung Jokowi di Pemilu Presiden 2019 mendatang.

” Semua itu sangat tergantung situasi dan dinamika politik ada,” ujar Wiinengan.

Sejalan dengan itu, Abudul Majid yang menjadi Bendahara pembentukan Kawan Jokowi mengungkapkan, pembentukan Kawan Jokowi ini akan dapat mengakselerasi program pemerintahan Jokowi dan kepentingan pembangunan di daerah.

“Ini bisa mengakselerasi program-program pusat dengan kepentingan pembangunan yang ada di NTB. Artinya, Kawan Jokowi ini ingin bergerak supaya bagaimana program Jokowi itu dapat diketahui di tiap masyarakat NTB,” ungkapnya.

Maka kepengurusan maupun keanggotaan nantinya bersifat plural. “Melibatkan semua elemen yang ada di NTB, lebih-lebih di sini telah mencerminkan ke-bhineka-an,” pungkasnya.

AYA

TKI bermasalah yang ditangani BP3TKI Mataram tahun ini mencapai 369 kasus.

MATARAM.lombokjournal.com — Maraknya Persoalan kasus yang menimpa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Nusa Tenggara Barat (NTB) tidak ada hentinya. Padahal, pemerintah provinsi sudah membuat layanan terpadu satu pintu (LTSP) yang dihajatkan untuk mencegah terjadinya TKI non prosedural.

Data kasus TKI bermasalah yang ditangani BP3TKI hingga bulan Agustus 2017 mencapai 369 kasus. Kepala Bidang Perlindungan BP3TKI Mataram, Noerman Adhiguna menjelaskan, hingga Agustus 2017 tercatat sedikitnya 137 kasus TKI non prosedural ditangani BP3TKI.

“Jumlah itu merupakan jumlah kasus TKI nonprosedural yang kami tangani, baik yang berhasil digagalkan maupun yang tercatat dan bermasalah di negara tujuan,” katanya.

Menurutnya, dalam kurun yang sama jumlah total kasus TKI bermasalah yang ditangani BP3TKI Mataram tahun ini mencapai 369 kasus.

” Tahun ini kita Tangani kasus TKI yang bermasah sebanyak 369 kasus ” tegasnya

Kasus non prosedural merupakan kasus tertinggi 137 kasus, disusul dengan kasus klaim asuransi 64 kasus, PHK sepihak di tempat kerja sebanyak 56 kasus, dan kasus gaji tidak sesuai kontrak 20 kasus.

Sementara dari data penyebarannya tercatat, 171 kasus dengan negara tujuan Malaysia, 124 kasus Arab Saudi, 24 kasus UEA, 9 kasus Qatar, dan 14 kasus Brunei Darusallam.

Dia menambahkan, data kasus tahun 2016 sebanyak 573 kasus. Yang bisa tertangani atau selesai sebanyak 352 kasus, masih proses hingga 2017 sebanyak 221 kasus. Kemudian yang meninggal dunia karena sakit sebanyak 28 kasus dan meninggal dunia akibat kasus sendiri sebanyak 36 orang.

“Kemungkinan untuk tahun 2017 bisa saja meningkat karena data itu sampai bulan Agustus, ” terangnya.

Terkait hal itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, H Wildan mengaku selalu mengingatkan kepada masyarakat supaya tidak menggunakan jalur cepat atau non prosedur. Kalau begitu, namun selalu ada kasus.

“Saya yakin, sebentar lagi akan susah gunakan jalur cepat itu karena, akan ada UU perlindungan pekerja migran Indonesia (PPMI). Dimana, sebelumnya diatur UU perlindungan penempatan tenaga kerja Indonesia,” ujarnya

Dia menegaskan, Dinas bersama instansi lain terus sosialisasi. Bahkan, mempersilahkan, masyarakat berangkat karena hak mereka, namun jangan melalui jalur pintas.

“Saya berharap mudahan lounching LTSP di Loteng dan Lotim bisa untuk berantas calo TKI ilegal, dengan adanya proses diperketat oleh Disnaker Kabupaten,” Pugkasnya

AYA