Tewasnya gajah itu diduga akibat penyakit pada jantung dan usus besarnya

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Kepolisian Sektor Tanjung, akhirnya mendatangi pihak managemen taman satwa Lombok Elephant Park (LEP) Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung Lombok Utara, Senin (22/1).

Hal itu terkait matinya seekor gajah bernama Rambo (50 tahun) pada 15 Januari lalu.

Kapolsek Tanjung, Kompol I Ketut Mas Mertayasa, saat diwawancarai di lokasi LEP mengaku pernah melihat langsung kondisi Rambo beberapa waktu lalu.

“Saat datang ke sini sekitar sebulan lalu, kita lihat langsung dan kondisinya memang agak lemah,” katanya, Senin (22/1).

Dari kesimpulan sementara, lanjut Mertayasa gajah itu mati karena sakit. Dan saat ini beberapa organnya sudah dibawa untuk dicek di lab.

“Kita tunggu hasil labnya. Menurut keterangan pengelola, mereka sudah berusaha melakukan berbagai upaya penanganan. Jika tidak ada unsur kesengajaan, maka kasus ini tidak akan diproses lebih jauh,” sambungnya.

President Direktur LEP Ketut Suadika mengklarifikasi bahwa tewasnya Rambo diduga akibat adanya penyakit pada jantung dan usus besarnya.

“Saat diketahui mati, ada ditemukan seperti belatung di dalam ususnya. Dia mulai terserang penyakit pada Desember 2017 lalu,” tukasnya.

Selama ini, lanjut Ketut, pihaknya dibantu tenaga dokter hewan LEP telah melakukan berbagai upaya untuk memulihkan kondisi Rambo yang memang kurus sejak didatangkan dari Taman Nasional Way Kambas, beberapa tahun lalu.

Ketut juga mengaku, dalam pemulihan kondisi Rambo pihaknya sudah berkoordinasi dengan Taman Safari dan BKSD NTB.

“Staf dan Dokter hewan di sini sudah berusaha menaikan berat badan Rambo, bahkan bisa mencapai 3 ton. Tapi penyakit mulai menyerang dengan kondisi awal kaki depan kanan bengkak,” paparnya.

DNU

Penyerahan aset bagian dari mendukung pemerintah, mencapai target pengentasan kemiskinan

MATARAM.lombokjournaql.com —  Organisasi kemanusiaan dan pembangunan Islamic Relief Worldwide menyerahkan sejumlah aset kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

“Islamic Relief menyerahkan semua aset  kepada NTB agar dapat dimanfaatkan untuk kehidupan masyarakat yang lebih baik, tepatnya oleh penerima manfaat,” kata Ateeq Salik, Direktur Islamic Relief Inggris, di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, Senin (22/01)

Ateeq menambahkan, penyerahan aset bagian dari mendukung pemerintah, agar lebih dekat dengan masyarakat dalam mencapai target pengentasan kemiskinannya. Cakupan aset yang diserahterimakan meliputi lima poin.

Pertama, model bisnis pertanian hidroponik dalam lima komunitas termasuk lima rumah hijau, saluran pemasaran ke hypermart, sebuah kerjasama tim yang solid dari lima petani dan pelatih hidropnik.

Harapan ke depan, NTB bisa menghasilkan sayuran yang lebih sehat, segar, dan menguntungkan bagi masyarakatnya.

Kedua, petani dan pemasar bisnis jamur tiram yang mencakup dua sentra pembibitan yang bisa menghasilkan bibit jamur 1.200 baglog per hari, 100 rumah jamur yang bisa menghasilkan 300 kg jamur per hari, dan 300 petani jamur.

Ketiga, 300 penenun tradisional dengan keterampilan menghasilkan tenun berkualitas tinggi, pewarnaan alami termasuk aset alat-alat produksi produk turunan kain tenun.

Keempat, 10 sumur bor dengan lebih dari 300 anak dan keluarga mendapatkan manfaat dan belajar praktek kehidupan sehari-hari yang lebih higienis, khususnya berhenti untuk buang air besar sembarangan.

Kelima, lembaga koperasi wanita syariah legal dengan kantor, rekening bank dengan jumlah lebih dari Rp 100 juta, dua unit sepeda motor roda tiga, dan manajemen kantor yang terlatih.

Tercatat, total nilai aset fisik sekitar Rp 1,6 miliar.

“Islamic Relief tetap berada di NTB dan akan mendukung Pemprov NTB untuk teknis peralihan aset ini, agar keberlanjutan project-project ini dapat terjamin pada masa yang akan datang,”

Jalinan hubungan baik antara Islamic Relief dengan NTB sudah berjalan sejak 2007. Selama 2017, Ateeq merinci sepuluh kegiatan yang telah dilakukan Islamic Relief di NTB.

Mulai dari projek mata pencaharian yang berkelanjutan di Lombok Barat dan Lombok Tengah, program kesejahteraan anak melalui sponsor yatim piatu di Mataram dan Lombok Barat, Air dan Sanitasi Lingkungan di Lombok Barat dan Lombok Tengah.

Selain itu juga distribusi paket makanan Ramadhan di Mataram dan Bima, hingga bantuan Iftar selama bulan Ramadhan untuk anak-anak miskin dan yatim piatu.

Untuk tahun ini, Islamic Relief memberikan bantua pendidikan, pemenuhan kebutuhan kesehatan, dan pangan 400 anak yatim melalui penyediaan beasiswa sebesar Rp 6 juta per tahun. Dukungan ini akan berlanjut sampai seluruh anak yatim memasuki sekolah menengah atas.

“Kami telah melihat perubahan yang signifikan terjadi di masyarakat melalui program mata pencaharian kami. Mereka telah mampu meningkatkan pendapatan  karena mampu mengelola bisnis prospektif,” kata Ateeq.

Para komunitas jamur bahkan telah mampu mengelola produksi jamur yang stabil sebanyak 300 kg jamur segar per hari, yang semuanya diserap oleh pasar. Pun dengan petani hidroponik yang mampu menghasilkan sayuran segar dan dipasok ke Hypermart di Lombok Epicentrum Mall.

AYA

Bantuan dalam bentuk sembako dan perlengkapan tidur berupa mie Instan, beras, air mineral, mukena, tikar/karpet, sarung, dan lainnya, senilai Rp 55 Juta

MATARAM.lombokjournal.com —  Melalui program Bina Lingkungan “PLN Peduli Banjir Bandang Bima”, PLN membantu para korban di 5 (lima) kecamatan, yaitu Kecamatan Woha, Kecamatan Palibelo, Kecamatan Belo, Kecamatan Monta dan Kecamatan Madapangga, Senin (22/01).

Dengan bantuan itu, PT PLN (Persero) Wilayah NTB mewujudkan kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak bencana banjir bandang di Kabupaten Bima.

Dengan terbitnya Keputusan Bupati Bima Nomor 188.45/100/06.23/2018 tentang Penetapan Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Banjir Kabupaten Bima tanggal 14 Januari 2018, PLN NTB segera berkordinasi untuk menyalurkan bantuan.

Bantuan dalam bentuk sembako dan perlengkapan tidur berupa mie Instan, beras, air mineral, mukena, tikar/karpet, sarung, dan lainnya, senilai Rp 55 Juta. Bantuan tersebut disalurkan langsung melalui posko bencana di Kantor BPBD Kabupaten Bima.

Bantuan diserahkan oleh Asisten Manajer Pelayanan dan Administrasi  PT PLN (Persero) Area Bima, Rachman Yuanda kepada Ir. H.M Taufik Rusdi M.Ap, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bima.

“Kami berharap bantuan ini dapat mempercepat recovery masyarakat pasca banjir. Bantuan ini juga komitmen PLN Peduli untuk terus hadir bersama masyarakat, khususnya dalam menghadapi bencana banjir yang melanda khususnya di Kabupaten Bima,” ungkap Yuanda saat memberikan

Ir. H.M Taufik Rusdi M.Ap. mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada PLN yang telah memberikan bantuan kepada korban banjir di Kabupaten Bima.

“Terima kasih atas kepedulian PLN terhadap masyarakat Kabupaten Bima dan koordinasi seperti inilah yang sangat kami harapkan karena hal ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat yang terdampak bencana banjir.” ujar Taufik.

Ke depan diharapkan, langkah seperti ini bisa diikuti perusahaan BUMN atau BUMD lainnya yang ada di Bima.

AYA

Memenangkan calon bukan dengan ‘maen kayu’ yang disertai dengan kalimat caci maki, apalagi menyerang pribadi paslon

LOMBOK TENGAH.lombokjournal.com — Pada 2018 ini sebanyak 171 daerah akan melangsungkan pemilihan kepala daerah secara serentak di seluruh Indonesia. Partai politik dan gabungan partai politik telah mengusung calon masing-masing dan siap bertarung.

Melihat perkembangan terbaru menyambut pemilukada di NTB, Sekretaris Partai NasDem Lombok Tengah, Ahmad, SH menyatakan, ada perkembangan yang kurang menarik dalam kontestasi perebutan takhta kepala daerah.

“Sebagai contoh saja, media sosial menjadi lahan caci maki dan saling mengolok-olok sesama pendukung, dalam satu postingan saja bisa di komentari paling sedikit 200an. Baik pendapat maupun sekedar memberi like,” jelas Ahmad, Jum’at (19/1)

Dikatakannya, jika NTB menyatakan secara mayoritas mempunyai pemilih cerdas maka hal demikian terbalik sama sekali dengan perilaku dan tindakan yang tidak perlu dari para pendukung paslon.

“Seharusnya para pendukung itu perang gagasan. NTB maupun Kabupaten/Kota ke depan itu harus bagaimana, Infrastrukturnya, planologinya, daya dukung lingkungannya, sumber daya manusia harus ditingkatkan atau tidak. Bukan dengan adu mulut dan melakukan tindakan bar-bar, atau merusak alat peraga,” ungkapnya.

Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sedang bekerja sesuai perintah konstitusi. Tetapi yang lebih penting adalah Partai sebagai tulang punggung dari semua proses ini harus bekerja lebih.

Partai bisa memantau keadaan sehingga para kader dan simpatisan bekerja dengan simpatik. Seperti Tim Suhaili-Amin yang cukup ketat menyaring materi kampanye, kutipan-kutipan dari pasangan calon harus memberikan kesejukan dan fakta.

“Sehingga rakyat bisa menilai dan memberikan pendapat atas kinerja selama ini, tapi dengan cara yang baik dan tentu mengedepankan etika dalam berpolitik,” katanya.

Menurut Ahmad, Pemilukada sebenarnya ajang pembuktian kalau partai dan rakyat bisa bersama-sama memberikan teladan. Sehingga yang terpilih nanti benar-benar putra daerah terbaik.

“Bukan memenangkan calon dengan maen kayu yang disertai dengan kalimat caci maki. Apalagi menyerang pribadi paslon.” tegas Ahmad SH yang juga Sekretaris Tim Koalisi Bersatu Suhaili-Amin di Lombok Tengah.

AYA (*)

Jika paska penertiban masih ada pengusaha tidak mengindahkan, maka akan diberikan teguran berkala bahkan sampai pencabutan izin operasional.

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) KLU, bersama Pemerintah kecamatan Pemenang dibantu Pamswakarsa lang-lang Trawangan, kembali melakukan penertiban roi pantai di kawasan wisata Trawangan, Rabu (17/1).

“Sesuai edaran Bupati, kawasan roi pantai harus steril dari bangunan dan fasilitas usaha lainnya. Hari ini kita hanya bersihkan yang knock down saja,” kata Kasat Pol PP. KLU. H. Ahmad Dharma, Rabu (17/1).

Roi pantai, kata Dharma, harus dimanfaatkan sesuai peruntukannya, yakni agar bisa dinikmati oleh wisatawan. Jika paska penertiban masih ada pengusaha yang tidak mengindahkan, maka akan diberikan teguran berkala bahkan sampai pencabutan izin operasional.

“Selain anggota Pol PP dan Polisi pariwisata, Kita juga libatlan pihak desa dan Pamswakarsa setempat,” sambungnya.

Sementara, Camat Pemenang, Faisol menjelaskan, Surat Edaran (SE) Bupati sebelumnya sudah dikeluarkan pada Agustus tahun lalu. Salah satu pointnya adalah mengatur batas waktu penempatan sunbed, meja dan kursi di sempadan pantai.

“Batas waktu penggunaan sunbed yaitu pukul 06.00 Wita sampai 18.00 Wita. sementara untuk meja dan kursi pengusaha diberikan batas waktu dari pukul 16.00 Wita hingga 24.00 Wita,” paparnya.

DNU

Aparat yang menghalangi proses peliputan, mengintimidasi dan melakukan penghapusan foto dari kamera adalah tindakan arogansi yang harus dilawan

MATARAM.lombokjournal.com —  IJTI (Ikatan jurnalis Televisi indonesia) NTB menyatakan sikap mengecam keras tindakan oknum aparat yang menghalangi halangi kerja Jurnalis mencoreng iklim kebebasan pers yang selama ini didengungkan.

Pelarangan peliputan yang dilakukan oknum aparat Polda Bali, dalam bentuk pelarangan disertai dengan tindakan  intimidasi, dialami dua jurnalis di Bali yakni Wayan Sukarda (Reuters TV) dan Miftahuddin Mustofa Halim (Fotografer Radar Bali) pada hari Kamis (11/1/2018).

Padahal tindakan peliputan justru dilakukan para jurnalis berdasarkan informasi yang diberikan oleh korps Kepolisian Bali.

Saat itu berlangsung penggerebekan lokasi  rumah yang diduga merupakan tempat penampungan ratusan warga asing asal Tiongkok di Desa Kutuh, Kuta Selatan di Jalan Darmawangsa Gang SDN 2 Kutuh No. 1X. Aparat mengintimidasi dan melakukan penghapusan foto dari kamera adalah tindakan arogansi yang harus dilawan.

IJTI NTB menegaskan, arogansi sikap aparat yang merupakan warisan ‘feodal’ masa lalu yang tidak mengerti prinsip kerja jurnalistik, seperti diatur  diatur dalam  pasal 18 ayat (1) UU No 40 tahun 1999 tentang pers yang menyatakan “Setiap orang yang melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan tugas jurnalistik,  ketentuan pasal  4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana dengan ancaman penjara 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah)”.

Pasal 4 ayat 3 UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 menjamin kemerdekaan pers. Pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi, dengan didukung oleh pasal 8 UU Pers yang menyebutkan dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.

Untuk itu, IJTI NTB menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut :

1. Mengecam segala bentuk tindakan pelarangan dan arogansi atau tindakan menghalang halangi kerja jurnalistik  sebagai bentuk sikap arogan dan ketidakpahaman aparat terhadap prinsip kerja jurnalis yang dilindungi undang undang
2. Mendesak pihak polda Bali untuk segera memberikan klarifikasi kepada para awak media dan memproses tindakan oknum aparat tersebut serta diberikan sanksi tegas jika terbukti bersalah melakukan tindakan intimidasi
3. Mendesak Pihak Polda Bali meminta maaf secara institusi terkait tindakan tidak menyenangkan yang dilakukan oknum aparat
4. Meminta kepolisian di Bali dan di daerah lainnya untuk menghormati kerja jurnalistik wartawan dengan memahami UU Pers yang telah menjadi batasan dan pedoman kerja para awak media di lapangan
5. Mengimbau kawan-kawan jurnalis  dimanapun untuk senantiasa menjalankan tugas jurnalistik secara profesional, dan bermartabat, dengan selalu berpedoman pada UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Mataram 12 Januari 2018

Ketua IJTI NTB, Riadis Sulhi

Sekretaris, Afifuddin Adnan

Kondisi jalan berlubang sering mengakibatkan kecelakaan,  dulu ada bule yang jatuh di tempat itu. Kalau malam, kondisi jalan gelap, jadi rawan kecelakaan

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Beberapa jam setelah viral di media sosial, aksi tanam pisang di jalan yang dilakukan warga Karang Bayan Desa Tanjung, direspon pemerintah daerah dengan melakukan perbaikan di titik jalan yang berlubang.

“Sudah kita perbaiki langsung kemarin sore, tapi sifatnya sementara. Kita lihat dulu dalam benerapa bulan ke depan. Jika rusak lagi maka akan kita tanggulangi dengan APBD,” kata Kepala Bidang Binamarga PUPR KLU, Idris. Rabu (9/1).

Idris menambahkan, kondisi jalan di titik dimaksud pada dasarnya masih bagus, hanya saja gorong-gorong yang berada di bawah badan jalan jebol. Sehingga aspal jalan ikut berlubang.

“Penutup gorong-gorong di bawahnya jebol, itu yang harus diperbaiki lebih dahulu, tapi tidak harus dibongkar semua,” sambungnya.

Salah seorang warga, Zaelani, menuturkan, kondisi jalan yang berlubang sudah sering mengakibatkan kecelakaan di lokasi tersebut.

“Dulu ada bule yang jatuh di tempat itu. Sementara kalau malam, kondisi jalan gelap, jadi rawan kecelakaan,” tulasnya.

Sebelumnya, jalan berlubang di ruas JL. Datu Putrawa. Karang Bayan Desa Tanjung, pernah jebol dan ditambal pihak Desa setempat, namun kembali jebol sejak beberapa minggu lalu.

DNU 

Jangankan Sumbawa, di Lombok pun banyak area juga yang masih blind spot

MATARAM.lombokjournal.com  — Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Nusa Tenggara Barat (NTB) memproritaskan pembangunan Base Transceiver Station (BTS). BTS merupakan infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara piranti komunikasi dan jaringan operator, di lokasi-lokasi yang terdapat pergerakan ekonomi masyarakat sekitar.

Salah satu yang mendapat perhatian lebih adalah kawasan pariwisata. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB, Tribudi Prayitno, Rabu (27/12)  di Mataram

Ia mengatakan, hingga saat ini masih terdapat blind spot di beberapa titik di sejumlah destinasi wisata yang ada di NTB.

Tribudi menyebutkan, sejumlah areal di kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika yang digadang-gadang akan menjadi sebuah kawasan wisata kelas dunia, masih terdapat titik yang masuk kategori blind spot

“(BTS) kita utamakan di titik-titik terjadi kegiatan ekonomi produktif masyarakat. Jangankan Sumbawa, di Mandalika, Lingsar, Narmada (Lombok) ada juga yang masih blind spot,” ujarnya

Tribudi menyampaikan, pembangunan BTS sendiri merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik NTB sendiri tidak memiliki alokasi anggaran dan juga kewenangan dalam pembangunan BTS.

Namun, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik NTB berupaya penuh mendorong pemerintah pusat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan BTS di NTB. Dan  telah mengajukan usulan pembangunan 32 BTS di NTB kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika.

“Tahun ini ada beberapa titik blind spot yang dapat intervensi pemerintah pusat untuk dipasang BTS, sudah ada belasan (BTS). Sisanya akan dipasang pada 2018,” tutur Tri Budi.

AYA

Bapak dan anak mau menolong, akhirnya meninggal juga tersengat listrik

MATARAM.lombokjournal.com — Empat orang meninggal dunia akibat tersengat aliran listrik, di Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Lombok Timur, Senin (25/12) lalu, pihak PLN memaparkan kronologis hasil investigasi timnya.

Hujan lebat disertai angin kencang menyebabkan pohon mahoni tumbang dan mengenai kabel sambungan rumah di sekitar lokasi kejadian. Hal itu menyebabkan kabel sambungan rumah terkelupas dan diduga menjadi sumber aliran listrik.

Juru Bicara PLN Wilayah NTB, Deddy Hidayat menjelaskan, kabel itu tidak putus tapi isolator pengaman antara kabel alumunium dengan luar itu terbuka. Itu akibat gesekan dengan tiang penyangga galvanis milik warga, karena kabel sambungan rumah tertimpa pohon.

“Arusnya masih bisa keluar dan mengalir ke tiang galvanis tersebut. Ditambah lagi kondisi hujan dan pohon basah akibatkan aliran listrik keluar sehingga tidak aman,” terang Deddy Hidayat.

Kejadian bermula, saat Ibu Sanah berangkat ke sawah untuk mengumpulkan siput sekitar pukul 08.00 WITA. Ibu Sanah ditemukan tidur telentang di pematang sawah, dengan ember mengapung di dekatnya.

Melihat itu, Bapak Sanah beserta dua anaknya, Hikmatullah dan Haeriah langsung menuju ke tempat kejadian. Haeriah dan Hikmatullah yang berniat menolong sang Ibu tiba-tiba ikut terjatuh dan tidak bergerak. Begitu juga dengan sang suami, Bapak Sanah yang ikut turun ke sawah untuk membantu.

Mendapat laporan atas kejadian tersebut, petugas PLN langsung menuju ke lokasi dan memadamkan aliran listrik di sekitar lokasi. Setelah listrik berhasil dipadamkan, masyarakat langsung mengevakuasi korban menuju Puskesmas Keruak, namun nyawa korban tidak berhasil diselamatkan.

Petugas PLN telah memperbaiki tarikan sambungan rumah tersebut ke jaringan yang aman. PLN secara bertahap akan melakukan pengecekan dan perbaikan terhadap jaringan, baik di sekitar lokasi maupun daerah lainnya. Agar kejadian seperti ini agar tidak terulang kembali.

Demi keamanan bersama, PLN pun menghimbau masyarakat merabas pohon yang sudah mendekati jaringan PLN. Jika dirasa berbahaya, masyarakat dapat menghubungi PLN untuk membantu melakukan perabasan.

PLN meminta masyarakat agar melaporkan kepada PLN jika melihat jaringan PLN dalam kondisi tidak normal. Laporan dapat dilakukan melalui Contact Center PLN 123 atau 0370 123 jika menggunakan telepon genggam.

Untuk selanjutnya, terkait dengan kejadian ini, PLN akan bekerja sama dengan kepolisian untuk melakukan investigasi lebih lanjut.

Pasca kejadian, pihak PLN telah mengunjungi pihak keluarga untuk menyampaikan bela sungkawa dan pada hari Selasa (26/12) Manajemen PLN Wilayah NTB telah berdialog dengan Kapolda NTB dan Kurtubi, anggota Komisi VII DPR RI sesaat sebelum pemakaman korban.

PLN diharapkan menjaga keamanan instalasi kelistrikan.

AYA

Saat air surut usai gempa bumi, masyarakat diminta segera menjauhi dan mencari lokasi yang lebih tinggi.

MATARAM.lombokjournal.com –  Masyarakat NTB dihimbau mewaspadai cuaca ekstrem. Sejumlah potensi bencana yang harus diwaspadai masyarakat ialah tanah longsor, gempa bumi, banjir, dan tsunami.

Himbauan itu kembali disampaikan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nusa Tenggara Barat (NTB), Muhammad Rum, Rabu (27/12).

Rum merujuk sebuah kajian, yang memprediksi akan terjadinya gempa bumi dengan skala cukup signifikan yang melanda sejumlah wilayah di Benua Asia penghujung tahun ini.

“Memang ada prediksi di penghujung tahun ini akan ada gempa bumi dan berpotensi tsunami. Mudah-mudahan ini tidak terjadi di wilayah kita,” katanya.

BPBD NTB mengajak masyarakat, khususnya yang berada di daerah pesisir mewaspadai pola-pola potensi tsunami. Rum mengimbau masyarakat melihat kondisi laut saat terjadi gempa bumi.

Saat air surut usai gempa bumi, masyarakat diminta segera menjauhi dan mencari lokasi yang lebih tinggi. “Kalau bisa menjauhi tempat potensi tsunami seperti Tanjung, Lunyuk, Kuta, kita waspadai tempat itu,” kata Rum.

Dijelaskannya, kalau ada gempa lalu air tiba-tiba surut, memang menarik karena kelihatan ikan-ikan, tapi itu potensi mendatangkan tsunami.

“Ketika ada gempa, warga di pesisir harus memahami melihat perilaku air, kalau air surut, lari ke tempat lebih tinggi,” jelasnya.

AYA

BACA JUGA:

• Angin Kencang Disertai Petir dan Gelombang Tinggi Masih Akan Terjadi Di NTB