NTB dinyatakan sangat layak untuk dikunjungi ribuan delegasi dari berbagai negara yang tergabung dalam IMF World Bank

PRAYA.lombokjournal.com — Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan didampingi Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardjojo melakukan kunjungan kerja di Provinsi NTB, Kamis, (01/03).

Menkomaritim dan rombongan tiba pukul 12.30 wita, disambut Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Ir. H. Rosyadi Sayuti, M.Sc., ph.D, Kapolda NTB Brigjen Pol. Drs. Firli, M.Si beserta Forkompinda lingkup Pemerintah Provinsi NTB.

Setibanya di Bandara Mekomaritim didampingi Gubernur BI langsung melakukan peninjauan di sekitar areal Bandara, mulai dari melihat rencana perluasan terminal Bandara dan ruang tunggu exekutif (executive lounge).

Peninjauan Bandara Internasional Lombok untuk melihat  langsung kesiapan BIL sebagai back up Bandara menyambut pelaksanaan annual meeting IMF-World Bank Group, bulan Oktober tahun 2018 di Denpasar Bali.

Setelah meninjau BIL, selaku Ketua Panitia Nasional, Luhut menyatakan, NTB sudah cukup siap untuk menyambut annual meeting IMF-World Bank Group, NTB dinyatakan sangat layak untuk dikunjungi ribuan delegasi dari berbagai negara yang tergabung dalam IMF World Bank tersebut.

Dari segi infrastruktur sudah relatif baik dan dinyatakan siap.

Luhut menginstruksikan kepada jajaran Angkasa Pura II, agar melakukan penataan areal bandara dan perluasan terminal Bandara segera dikerjakan, agar mampu menampung pesawat dari delegasi yang akan mengunjungi NTB pada bulan oktober mendatang.

“Saya minta semua area bandara ditata, sedangkan infrastruktur lain, seperti perluasan terminal bandara, bulan September nanti harus sudah rampung,” pungkasnya.

AYA

BACA JUGA :

Menkomaritim Tinjau Kesiapan Infrastruktur Sambut Anual Meeting World Bank

Pendataan dilakukan terhadap pengguna ponsel sejak 31 Oktober 2017, pelanggan harus memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK)

lombokjournal.com –

Batas waktu registrasi paling lambat 28 Februari 2018. Jika hingga 15 hari dari batas waktu tidak terdaftar, ponsel tidak bisa menerima panggilan masuk dan pesan singkat, serta mengakses internet.

Jika melebihi 30 hari, nomor ponsel akan diblokir penuh termasuk panggilan keluar dan mengirim pesan. Sedangkan bagi operator, akan terkena sanksi pencabutan izin jika tidak melaksanakan proses registrasi ini.

Kebijakan pendataan dilakukan Pemerintah terhadap pengguna telepon seluler (ponsel) mulai 31 Oktober 2017. Supaya tidak diblokir, pelanggan harus memasukkan  Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK)

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) kemudian melakukan validasi atas NIK dan KK masing-masing pelanggan.

Kementerian Komunikasi dan Informatika mengatakan, ketentuan ini merupakan upaya pemerintah mewujudkan National Single Identity sekaligus memberikan perlindungan konsumen.

Salah satu alasannya, banyak tindakan kriminal yang menggunakan kartu SIM bodong, seperti penipuan.

Re

(sumber: KATADATA)

Registrasi prabayar seluler untuk memberikan perlindungan dan kenyamanan bagi pengguna telekomunikasi

lombokjournal.com –

Batas akhir pendaftaran kartu prabayar tanggal  28 Februari 2018. Masyarakat diingatkan segera melakuka  registrasi kartu prabayar.

Peringatan itu disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara. “Saat ini 190 juta nomor prabayar saat ini telah terdaftar,” katanya melalui siaran persnya di Hotel Premier Basco, Padang, Jumat (8/2).

Menkoinfo menjamin, registrasi ini gratis dan hanya menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (Nomor KK). Registrasi prabayar seluler untuk memberikan perlindungan dan kenyamanan bagi pengguna telekomunikasi.

“Siapa yang belum pernah menerima sms ‘mama minta pulsa’, siapa yang belum pernah menerima (tawaran) kredit? Tujuan registrasi nomor untuk mengurangi ketidaknyamanan tersebut,” kata Rudiantara

Rudiantara kembali memberikan penyadaran pentingnya pemanfaatan media sosial secara bijak. Jumlah pengguna Internet mengalami peningkatan signifikan. Di 2016 terdapat 132 juta pengguna, sedangkan akhir 2017 diperkirakan mendekati 140 sampai dengan 150 juta pengguna Internet.

“Diperkirakan sekitar 90% pengguna Internet adalah pengguna media sosial,”  kata Rudiantara.

BACA : 30 Hari Dasri Batas Waktu Diblokir

Diingatkann, agar peningkatan jumlah pengguna Internet dan media sosial dibarengi kesadaran pemanfaatannya.

“Jangan sampai justru menjadi media penyebaran hoaks, yang dapat diartikan berita bohong, berita direkayasa atau fake news dan lain-lain,”,tutur Rudiantara.

Re

(sumber: KATA DATA)

Gubernur TGH M Zainul Majdi berharap, Mukernas Forum Jurnalis Musim menjadi titik awal kebangkitan jurnalis muslim di kancah nasional.

MATARAM.lombokjournal.com – Para jurnalis yang tergabung dalam Forum Jurnalis Muslim (FORJIM) diajak menyebarkan kebenaran dan mencerdaskan masyarakat melalui tulisan. Ide atau gagasan para jurnalis muslim dalam bentuk tulisan, harus berisikan kebenaran.

“Bukan isu-isu yang masih diragukan kebenarannya,” kata Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, saat membuka Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I Forum Jurnalis Muslim (Forjim), di Aula Masjid Hubbul Wathan Islamic Center Provinsi NTB, Selasa (20/02),

Kata Gubernur, Mukernas Forjim ini akan menjadi titik awal kebangkitan jurnalis muslim di kancah nasional.  “Dalam meyuarakan kebenaran dan ide-ide serta gagasan untuk kebangkitan bangsa, baik dalam bidang ekonomi dengan prinsip pemerataan, dan bidang pendidikan melalui dakwah-dakwahnya,” tegas Gubernur.

Gubernur NTB yang akkrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB) itu, dalam kegiatan bertema “Menguatkan Peran Jurnaslis Muslim untuk Kemajuan Umat” berharap Forjim mampu mengintegrasikan agenda kebangsaan dengan agenda keumatan.

Prinsip dasarnya, untuk menghadirkan keadilan dan persatuan antar umat di tingkat nasional bahkan internasional.

“Apa pun yang dilakukan oleh organisasi ini, ke depan harus mampu memberikan impact terbaik bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” harapnya.

TGB juga mencontohkan kejayaan tulisan-tulisan jurnalis muslim pada masa orde baru, sehingga tulisan-tulisannya selalu dinanti masyarakat.

“Jurnalis muslis harus lebih maju dan berkembang di era keterbukaan informasi saat ini,” ujarnya.

TGB menggambarkan, jurnalis muslim tidak selalu indentik dengan isi berita mengenai ilmu Fiqih dan ilmu agama saja. Tapi juga berbicara Indonesia yang terintegrasi dengan agenda-agenda keummatan.  Baik dalam posisi ekonomi berkeadilan, pendidikan sebagai da’i dengan tulisan dan ide yang konstruktif tentang pendidikan.

“Mengeluarkan ide-ide untuk kebaikan ummat jauh lebih penting dari pembelaan umat,” ujarnya.

TGB juga mengungkapkan akhir-akhir ini di media-media mainstream, banyak wacana-wacana ke publik, sering hilang tanpa ada sulusi. Forjim harus bisa mendedikasikan sebuah media dalam bentuk edukasi yang melahirkan solusi kepada umat.

“Inilah yang akan menjadi pembeda dan keistimewaan dari Forjim dengan media-media yang lain,” pungkasnya.

Sebelumnya dalam kesempatan yang sama ketua Forjim Ahmad Zuhdi, menyampaikan rasa bangga dan terimakasihnya kepada Pemerintah Provinsi NTB yang memfasilitasi pelaksanaan Mukernas I Forjim.

Ahmad Zuhdi mengutarakan alasan utamanya memilih NTB sebagai lokasi Mukernas Forjim, karena ingin belajar dan menyaksikan secara langsung kesuksesan NTB degan predikat halal tourism-nya.

“Kami berharap dengan Mukernas I Forjim ini, akan menjadi momentum dalam melahirkan ide-ide dan formula yang strategis dalam merespon isu-isu kebangsaan saat ini. Terutama mengambil contoh-contoh positif dari NTB, untuk diaplikasikan di daerah-daerah lain yang ada di Indonesia”, harapnya.

AYA

Petani tidak hanya mengembangkan durian lokal, juga menanaman bibit durian jenis Kane (Chane) yang merupakan varietas unggul asal Thailand

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Siapa yang tidak tahu buah durian, dengan cita rasa yang nikmat dan beraroma khas, menjadikan buah berduri ini diminati banyak orang.

Bahkan saking pamiliarnya, orang-orang di Leong Desa Tegal Maja, Kecamatan Tanjung Lombok Utara, menyebut buah ini dengan nama buah “Sehabat”.

Leong adalah daerah perbukitan dengan kondisi tanah yang sangat subur dan dingin. Tak heran berbagai jenis buah bisa tumbuh subur di daerah ini, salah satunya durian, pisang dan manggis.

“Biasanya saat mencari durian ke sini (Leong, Tegal Maja, red) orang ramai-ramai datang dengan keluarganya atau dengan teman-temannya berkumpul bersama, itulah alasan kenapa dinamakan buah sehabat,” kata Kepala Desa Tegal Maja, Rusdi.

Istilah buah sehabat, lanjut Rusdi., mulai pamiliar sejak beberapa bulan lalu, ketika orang-orang sengaja datang ke Leong mencari teman atau sehabatnya dan berkumpul sambil menikmati durian.

“Saat musim berbuah, orang-orang dari Mataram datang ke sini mencari durian. Ada juga yang sengaja datang mencari temannya yang kebetulan tinggal di Leong sambil membeli durian,” cetusnya.

Rusdi juga menceritakan, warga di Tegal Maja, khusnya Leong, mulai tertairk menanam pohon durian sejak beberapa tahun lalu, bahkan kini jumlah pohonnya sudah ratusan.

“Tidak pasti berapa hektar total luasan kebun durian warga di sini, tapi yang pasti sangat banyak, karna di tanam juga di sekitar pekarangan rumah,” jelasnya.

Salah seorang petani durian di Leong, Jaenudin., mengatakan, durian Leong memiliki ukuran lebih kecil jika dibandingkan durian di daerah lain, tapi daging atau isinya lebih tebal dan bertekstur lembut dengan rasa sangat manis.

“Orang-orang yang datang ke sini (Leong,red) bilang kalau durian Leong lebih manis walaupun ukurannya lebih kecil dari durian lokal pada umumnya,” katanya.

Seperti halnya di daerah-daerah penghasil durian lainnya di pulau lombok, produksi durian Leong juga tergolong cukup tinggi. Biasanya petani menjual ke pengepul sebelum dijual kembali ke pasaran dengan harga bersaing.

“Kalau lagi musim, harganya bisa lebih murah. Tapi kalau produksinya masih sedikit atau terbatas tentu harganya sedikit lebih mahal. Kecuali membeli langsung ke petani,” bebernya.

Saat ini, lanjut Jaenudin, petani tidak hanya mengembangkan durian lokal, tapi juga menanaman bibit durian jenis Kane (Chane) yang merupakan varietas unggul asal Thailand.

“Durian Kane ukurannya jauh lebih besar, bahkan beratnya bisa mencapai 4 kg ke atas per biji,” cetusnya.

Saat musim durian seperti sekarang, Leong bisa memproduksi ratusan hingga ribuan butir buah durian setiap harinya yang siap dipasarkan ke Tanjung dan sekitarnya.

Bahkan sejak akses jalan menuju Leong bisa dilalui kendaraan roda 4, petani tidak kesulitan lagi memasarkan hasil duriannya.

DNU 

Di tengah masalah Palestina, khususnya pembebasan Al quds, Indonesia merupakan negara yang selalu memberi dukungan besar dan bersama Palestina

MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi menyerahkan bantuan dari masyarakat NTB, berupa uang tunai seratus juta untuk masyarakat Palestina, di Masjid Hubbul Wathan, Islamic Center NTB, Jum’at (16/02).

Bantuan yang diserahkan usai sholat Jum’at tersebut diterima  Sekjen Komite Al Quds Ikatan Ulama Internasional, Syeikh Dr. Muraweh Mousa Nassar.

Gubernur yang dikenal sebagai Tuan Guru Bajang (TGB) menjelaskan bantuan tersebut merupakan salah satu cara membalas jasa baik masyarakat Palestina.

“Palestina adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia,” ungkap TGB di hadapan ribuan jama’ah yang hadir. TGB mengajak masyarakat NTB untuk senantiasa memberikan bantuan dan doa untuk masyarakat Palestina.

Sekjen Komite Al Quds Ikatan Ulama Internasional, Syeikh Dr. Muraweh Mousa Nassar yang menerima bantuan tersebut menyampaikan terima kasih yang tinggi atas bantuan masyarakat dan pemerintah Indonesia, khususnya NTB.

Bantuan tersebut adalah amanah besar yang akan selalu diingat oleh Masyarakat Palestina. Ia mengakui, di tengah masalah Palestina saat ini, khususnya pembebasan Al quds, Indonesia adalah negara yang selalu memberi dukungan besar dan selalu berada dan berdiri bersama Palestina.

Meskipun Palestina merupakan negara pertama yang mengakui mengakui kemerdekaan Indonesia, namun menurutnya, bukan berarti Palestina ingin meminta balasan. Namun, masalah Palestina adalah masalah kemanusiaan.

“Kami tidak tau dengan cara apa kami membalas kebaikan masyatakat Indonesia,” ungkapnya disambut Takbir oleh jamaah sholat Jumat di Islamic Center NTB.

AYA

Beras sejahtera yang diterima masyarakat harus sesuai jumlahnya, dan berkualitas bagus

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Beras Sejahtera (Rastra) yang dihajatkan pemerintah kepada masyarakat kurang mampu, harus benar-benar memiliki kualitas bagus.

Hal itu diungkapkan Sekertaris Daerah (Sekda) KLU, H. Suardi, saat membuka kegiatan Sosialisasi dan Monev Distribusi Rastra tahun 2018, di Aula Kantor Bupati, Kamis (15/2).

“Beras sejahtera yang nantinya akan diterima masyarakat harus sesuai jumlah dan berkualitas bagus,” paparnya.

Tahun 2018 ini, lanjut Suardi, masyarakat penerima akan diberikan jatah masing-masing sebesar 20 kg per Kepala Keluarga (KK).

Dalam kesempatan yang sama, Kabid Opp Bulog Divre Provinsi NTB, Burhanudin Ashari SH., menjelaskan Bansos rastra merupakan salah satu cara pemerintah guna menekan kesenjangan harga beras di pasaran.

“Dua  program Divre NTB saat ini diantaranya operasi pasar khusus, atau bansos rastra yang sasarannya khusus untuk masyarakat berpendapatan rendah dan operasi pasar murni,” katanya.

Operasi pasar murni,  lanjut Ashari, sasarannya langsung ke pasar, dengan tujuan agar bisa mengintervensi harga di pasar.

Bansos rastra menggunakan sistem order langsung dari pusat, dimana daerah bisa langsung mengeluarkan surat perintah pengeluaran dari kementerian berdasarkan Keputusan Menteri Sosial tentang Penugasan Khusus Bulog dan surat edaran Mendagri No 511.1/9087/SJ. tanggal 8 Desember 2017 perihal Pelaksanaan Program Rastra dan BPNT tahun 2018.

Hadir sebagai narasumber dalam acara itu, Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB, Kabid OPP Bulog Drive Provinsi NTB, Kasubdit Bimas Polda NTB, Kadis Sosial KLU, Badan Pusat Statistik KLU.

Peserta yang hadir di antaranya perwakilan OPD KLU, Camat se-KLU, Kepala Desa Se-KLU dan tamu undangan lainnya.

DNU

Gubernur NTB  menekankan pentingnya dukungan semua pihak memerangi narkoba.

MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. TGH M. Zainul Majdi menandatangani nota kesepakatan bersama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) NTB, Rabu, (14/2/2018) di ruang kerjanya.

Kesepakatan ini terkait kerja sama pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) di lingkup Pemerintah Provinsi NTB.

Sesuai dengan ketegasan dan komitmen kuat memerangi narkoba yang berulangkali dinyatakannya pada berbagai kesempatan, saat itu Gubernur NTB  yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB) kembali menekankan pentingnya keseriusan dan dukungan semua pihak memerangi serta memberantas narkoba.

Terlebih bagi para ASN yang notabene merupakan pelayan masyarakat, yang seharusnya menjadi panutan, tentu harus bersih dari narkoba.

Gubernur menyampaikan dukungannya, agar kerjasama ini dapat segera dilaksanakan. secara khusus, gubernur menugaskan Sekretaris Daerah  selaku pembina kepegawaian tertinggi di lingkup Pemerintah Provinsi NTB, untuk  melanjutkan kerjasama ini secara lebih detail dan aktif berkoordinasi dengan BNN terkait teknis di lapangan.

Kepala BNN NTB, Imam Margono di hadapan Gubernur menyampaikan, penandatanganan Mou ini merupakan Implementasi dari surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), sebagai bentuk komitmen pemberantasan narkotika di kalangan ASN.

Tiga point penting yang tercantum dalam Mou ini, yakni menyangkut sosialisasi dan diseminasi informasi, pelaksanaan tes urin dan pembentukan satgas maupun penggiat P4GN, yang semuanya menyasar Aparatur Sipil Negara lingkup pemprov NTB.

“Teknisnya nanti akan dibicarakan lebih lanjut. Akan ada relawan penggiat pada masing masing OPD yang akan membantu BNN mensosialisasikan dan menyebarkan informasi secara luas terkait narkoba,” jelasnya.

AYA

Tim Verifikasi Dinas Sosial diminta menilai objektif,  jangan ada unsur suka tidak suka

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Wakil Bupati KLU, Syarifuddin, SH, MH., menegaskan jangan sampai ada unsur suka tidak suka dalam menentukan penerima bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), yang rencananya akan direalisasikan pemerintah tahun 2018 ini.

“Saya minta kepada tim verivikasi menilai secara objektif, jika memang layak maka berikan. Jangan ada unsur suka tidak suka,” tandasnya, Rabu (7/2).

Terhadap adanya bantuan RTLH yang dicoret atau didiskualifikasi tim verifikasi Dinas Sosial dan BPKAD, Syarifudin, mengaku justru baru mengetahui infomasi tersebut dari wartawan.

“Saya juga baru dengar sekarang kalau ada RTLH yang dicoret. Tapi kalau pun benar karna ada syarat-syarat verifiikasi yang belum dipenuhi, maka kita benahi,” cetusnya.

Lebih jauh Syarifudin, mengingatkan kepada tim verifikasi untuk tidak melalukan hal-hal bisa memberikan dampak penilaian kurang baik kepada pemerintah.

“Sebagai pimpinan daerah saya bertanggung jawab atas apa yang terjadi di lapangan. Saya tidak suka itu, karna bisa memberikan penilaian tidak baik kepada pemerintah,” tutupnya.

Sebelumnya, dari 101 kelompok penerima yang diusulkan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) KLU, melalui APBD tahun 2018, terdapat 31 kelompok yang didiskualifikasi.

Rencananya, bantuan RLTH itu akan disebar di 4 Kecamatan, yang meliputi Kecamatan Tanjung, Pemenang, Gangga dan Kayangan.

DNU

Organda NTB mengimbau, tiap perusahaan transportasi daring atau online yang berinvestasi di NTB mengikuti aturan yang sama dengan transportasi konvensional

MATARAM.lombokjournal.com — Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) NTB Antonius Zaremba Mustafa mengaku tidak menolak keberadaan transportasi daring (online) di NTB, khususnya di Pulau Lombok.

Namun,  transportasi daring atau online itu dimminta mengikuti persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah melalui Permenhub Nomor 108 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

“Tranportasi online, kita tidak melarang karena aplikasi dunia dan memudahkan, tapi harus ikuti aturan,” ujarnya

Ia mencontohkan, anggota Organda sejak 1962 selalu mengikuti apa pun peraturan yang dipersyaratkan pemerintah dalam sektor transportasi umum.

Organda NTB mengimbau setiap perusahaan transportasi daring yang berinvestasi di NTB juga melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan transportasi konvensional.

“Marilah kita ikuti aturan pemerintah supaya sama-sama kondusif, cari rejeki enggak ada persoalan, persaingan itu wajar, cuma aturan itu harus diterapkan dong,” lanjut Antonius.

Antonius menekankan ,agar para pengusaha transportasi daring di NTB bensr-benar mengikuti peraturan pemerintah daerah terkait jumlah kuota kendaraan yang diperbolehkan beroperasi.

“Harus diikuti kuota jumlah kendaraannya, di Lombok berapa misalnya, jangan lebih banyak kendaraan dari pada penumpangnya,” lanjut Antonius.

Antonius mengajak seluruh pengusaha transportasi, baik konvensional maupun daring ikut menjaga kondusivitas di Pulau Lombok yang sudah menjadi destinasi wisata dunia.

“NTB ini sudah mendunia, jangan buat persoalan kecil dibesarkan dalam transportasi. Harapan kami warga menggunakan transportasi online yang sudah memiliki ijin sehingga kalau ada apa-apa jelas nantinya,” pungkasnya.

AYA

BACA JUGA : Transportasi Online Harus Patuhi Aturan Permenhub