Presiden Jokowi sangat mengapresiasi aksi-aksi dan langkah-langkah nyata yang dapat menjadi inspirasi bagi anak-anak muda dalam merespons perkembangan di era ekonomi digital

kombokjournsl.com —

MATARAM;  Mahasiswa dan anak-anak muda diajak melihat masa depan secara lebih optimis dan produktif. Memang masih banyak masalah di sekeliling kita. Nammun kalau mau melihatnya sudut pandang optimistis, justru dapat menjadikan masalah-masalah itu sebagai peluang dan kesempatan.

Hal itu dikatakan Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko di hadapan sekitar 650 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Mataram yang hadir memenuhi Auditorium DOME Universitas Mataram, Jum’at (09/03).

Moeldoko mengajak anak-anak muda menyambut tantangan zaman dengan berinovasi. “Berinovasilah atau mati!”  itulah yang selalu dikatakan Moeldoko di hadapan anak-anak muda.

Perubahan-perubahan di dunia berlangsung sangat cepat, mulai dari teknologi robot, kecerdasan buatan, dan sebagainya.

Moeldoko mengatakan, Presiden Jokowi mendorong terciptanya ekosistem yang tepat untuk menumbuhkan sikap adaptif dan responsif terhadap perubahan. Dalam konteks itu, Presiden Jokowi sangat mengapresiasi aksi-aksi dan langkah-langkah nyata yang dapat menjadi inspirasi bagi anak-anak muda dalam merespons perkembangan di era ekonomi digital.

“Dalam sistem sosial politik seperti sekarang ini, terbuka kesempatan bagi siapa pun dan menjadi apa pun,” kata Moeldoko.

Hadir dalam kegiatan di Universitas Mataram tersebut antara lain Gubernur Nusa Tenggara Barat TGH. A. Zainul Majdi, Rektor Universitas Mataram Prof.Dr.H. Lalu Husni, SH, M.Hum, Kapolda NTB Brigjen (Pol) Drs. Firly, M.Si, Komandan Pangkalan Udara Rembiga Kolonel (Pnb) Dodi Fernando, SE, M.Soc, Komandan Korem 162/Wirabakti Kolonel (Inf) Farid Makruf, MA, dan beberapa pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB dan Universitas Mataram.

Penanggap dari kalangan akademisi adalah DR. Firmansyah.

Ajakan membangun sikap optimis dan sikap positif juga datang dari Gubernur NTB.

“Jika ada orang lain memberikan hal baik kepada kita, kita harus membalasnya dengan yang lebih baik. Mari kita berlomba-lomba untuk menjadi inovatif dan optimis,” kata Gubernur.

Acara bincang-bincang yang digelar oleh Kantor Staf Presiden bekerja sama dengan Universitas Mataram tersebut, merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Kantor Staf Presiden menyambangi kampus-kampus.

Tujuannya untuk mendapatkan masukan, usulan, kritik, dan tanggapan atas berbagai program dan kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK. Sebelumnya, kegiatan serupa telah diselenggarakan di Yogyakarta, Bandung, Padang, dan Makassar.

Dalam paparannya, Moeldoko menjelaskan, apa saja yang telah dikerjakan oleh pemerintahan Jokowi. Ia menunjukkan beberapa komitmen Pemerintah Pusat terhadap Provinsi NTB.

Sekarang ini, ada tiga kawasan di NTB yang dapat didorong untuk menjadi lebih besar dan lebih baik, yakni Mandalika, Samota (Teluk Saleh, Pulau Moyo, dan Gunung Tambora), serta Global Hub Kayangan.

“Jika tiga itu saja kita kembangkan secara baik, ekonomi NTB memang akan tumbuh lebih baik. Pertumbuhan ekonomi NTB di luar tambang saat ini mencapai 7,1%,” kata Tuan Guru Bajang, panggilan sehari-hari Gubernur NTB.

Selain ekonomi, pembangunan di bidang sosial dan lingkungan juga menjadi salah satu perhatian penting yang harus diperhatikan dalam konteks membangun NTB.

Selain bertemu dengan para mahasiswa dan kalangan kampus, Moeldoko sebelumnya juga bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Al-Manshuriyah, Lombok Tengah, dan Pondok Pesantren Nurul Haramain yang diasuh oleh TGH. Hasanain Juaini.

Selain itu, digelar juga bincang-bincang santai dengan para tokoh dan ulama, pengelola media massa, penggerak kebudayaan, tokoh masyarakat, dan aktivis sosial dan lingkungan.

Dalam kesempatan tersebut, Kantor Staf Presiden yang dipimpin oleh Moeldoko menerima berbagai masukan dan saran terkait dengan pembangunan yang berlangsung di NTB. Beberapa topik yang dibahas antara lain adalah buruh migran, lingkungan, pariwisata, pendidikan, kebudayaan, dan perhutanan sosial.

Pada kesempatan bincang-bincang di Dome tersebut, Moeldoko juga menerima masukan dari perwakilan mahasiswa, yang diterima secara langsung oleh Kepala Staf Kepresidenan.

Dokumen tersebut, kata Moeldoko, akan dipelajari, dan jika memang relevan, akan disampaikan kepada Presiden Jokowi.

AYA

Stok logistik untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak hingga 3 hari ke depan pasca bencana masih tersedia

MATARAM.lombokjournal.com  — Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, Agung Pramuja mengatakan, pelaksanaan pembersihan pascabanjir Lingkungan Soriwono dan Magenda, Kabupaten Dompu, NTB, telah mencapai 60 persen.

Untuk mempercepat proses pembersihan rumah serta lingkungannya, lanjut Agung, akan dibagi penanganannya ke dinas atau instansi dengan menurunkan personil masing-masing dinas atau instansi sebanyak 5 sampai 10 orang untuk penanganan 1 rumah.

“Stok logistik untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak hingga 3 hari ke depan pasca bencana masih tersedia,” ujar Agung usai rapat koordinasi di Dompu, NTB, pada Rabu (7/3) malam.

Agung menyampaikan, hal ini tak lepas dari banyaknya bantuan yang masuk dari beberapa kabupaten, organisisasi, serta masyarakat. Agung menjelaskan, barang bantuan yang masuk harus dilaporkan dengan baik, terutama jumlah dan jenis barang yang diterima.

“Dalam pemberian bantuan hendaknya dilakukan by name by adress dan prioritaskan bagi warga yang memang betul terdampak,” lanjut Agung.

Agung juga meminta lurah dan desa melakukan pendataan dan melaporkan data riil jumlah warganya terdampak.

Sebelumnya, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB Muhammad Rum mengatakan, masa tanggap darurat banjir di Kabupaten Dompu, NTB, ditetapkan selama tiga hari.

“Bupati telah menetapkan masa tanggap darurat selama tiga hari mengingat kondisi dan situasi pasca banjir secara umum tidak begitu parah,” ujar Rum.

Kata Rum, Lingkungan Soriwono, Kelurahan Potu, Kecamatan Dompu menjadi lokasi terparah saat banjir pada Senin (5/3). Rum menyampaikan, Lingkungan Soriwono sebenarnya tidak layak sebagai tempat permukiman karena elevasinya sejajar dengan dasar sungai.

Pemkab Dompu, lanjut Rum, sudah mengarahkan direlokasi namun masyarakat tetap berkeras untuk tetap tinggal di wilayah tersebut.

Mengenai penyebab utama banjir, ucap Rum, lantaran hujan yang sangat lebat di wilayah Desa Tambe di Kabupaten Bima.

Kemudian, Kabupaten Dompu mendapat banjir kirimannya, dan ditambah kondisi sungai-sungai yang ada di Kabupaten Dompu mengalami penyempitan dan pendangkalan sehingga warga yang terdampak semuanya yang bertempat tinggal di sepanjang bantaran sungai.

“Solusi ke depan harus dilakukan normalisasi sungai dan Alhamdulillah kegiatan ini akan dilakukan oleh BWS (Balai Wilayah Sungai), namun ada beberapa titik tanggul sungai yamg jebol,” lanjut Rum.

BPBD NTB sendiri telah menurunkan tiga personil selama tanggap darurat untuk melakukan pendampingan. Untuk logistik, kata Rum, tersedia untuk tujuh hari ke depan.

Rum menambahkan, secara umum keadaan saat ini sudah normal, kecuali beberapa rumah yg masih dalam proses pembersihan.

“Selama ini tidak ada titik pengungsi, mereka lebih memilih tinggal di rumah warga atau keluarga yang juga merupakan tetangga mereka sendiri di lokasi yang lebih tinggi,” kata Rum menambahkan.

AYA

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko ke NTB salah satunya bertujuan untuk mendengar dan mendapatkan masukan dari para tokoh, ulama, akademisi, budayawan, birokrat, dan penggiat sosial di Mataram tentang berbagai program strategis bagi masyarakat NTB

lombokjournal.com —

LOMBOK TENGAH: .

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, berkunjung ke Pondok Pesantren Al-Manshuriyah Ta’limusshibyan, Bonder, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kamis (08/03).

Dalam kunjungannya, Moeldoko yang didampingi oleh Deputi IV Eko Sulistyo dan Tenaga Ahli Utama Abetnego Tarigan, bertemu dengan pengasuh pondok TGH A.Taqiuddin Manshur.  Juga bertemu dengan sejumlah tokoh masyarakat dan ulama dari Lombok Tengah, antara lain H. Lalu Mudjitahid, Tuan Guru Maarif Ma’mun, Ketua Anshor NTB, Zamroni, dan Ketua Muslimat NU NTB.

Selain bertemu dengan para kiai dan ulama, Moeldoko berkesempatan memberi tausiyah kepada sekitar 200 siswa dan santri muda pondok.

“Dulu Moeldoko kecil tinggalnya di dusun, jauh dari kecamatan. Moeldoko kecil tinggalnya di langgar atau musala. Pagi-pagi jam 4.00, anak-anak kecil termasuk saya sudah dibangunkan Kiai Slamet pakai rotan. Setelah itu belajar mengaji bersama. Baru dari situ pulang ke rumah, membantu orang tua di sawah. Kadang-kadang menyiram tembakau, membuat lubang untuk menanam jagung, atau memanen padi pakai tangan. Tergantung musimnya,” tutur Moeldoko di depan anak-anak yang antusias menyimak.

Ia berpesan, anak-anak sekarang harus waspada terhadap bahaya narkoba yang sudah masuk ke mana-mana.

“Jangan sampai kalian terjerumus,” pesan Moeldoko. Ia pun memotivasi anak-anak itu dengan bertanya, “Apakah semangat kalian sekarang masih sama seperti semangat Moeldoko kecil?”

“Masih!” jawab anak-anak serempak dan bersemangat.

Mengomunikasikan dan Mendengarkan

Di hadapan para tokoh dan ulama, Moeldoko mengakui, alam NTB itu sungguh luar biasa. Dia pun sempat mencicipi buah-buah lokal seperti manggis, durian, dan rambutan yang istimewa.

Dia pun membayangkan, ke depan potensi ini harus digarap lebih baik. “Manggis misalnya, banyak diminati oleh negara-negara seperti China, Taiwan, Hongkong. Untuk upacara imlek atau pun kematian,” terangnya.

Potensi NTB ini sangat besar. “Jika dilihat dari titik berat pembangunan hari ini, maka Indonesia Timur mendapatkan perhatian yang luar biasa. Dulu pembangunan lebih banyak terkonsentrasi di Jawa dan sebagian Sumatera. Sekarang, ini Pemerintah mendorongnya ke seluruh Indonesia. Salah satunya adalah NTB,” katanya.

Presiden Jokowi sendiri sudah 7 kali mengunjungi NTB dan bertemu dengan banyak pihak. Kedatangan Kepala Staf Kepresidenan ke NTB sendiri salah satunya bertujuan untuk mendengar dan mendapatkan masukan dari para tokoh, ulama, akademisi, budayawan, birokrat, dan penggiat sosial di Mataram tentang berbagai program strategis yang ditujukan bagi masyarakat NTB.

Beberapa proyek strategis nasional yang dikerjakan pemerintah pusat di NTB adalah pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, pengembangan jaringan Global Hub Kayangan, sejumlah bendungan di Pulau Sumbawa, dan pembangkit listrik bergerak (mobile power plant).

Moeldoko mengaku ingin lebih banyak mendengar dari kalangan ulama dan santri di NTB, akademisi dan tokoh masyarakat, sekaligus menjelaskan kebijakan-kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK.

Makanya kegiatan tersebut juga menggunakan tagar #SantriBicara #KSPMendengar. Tujuannya, supaya apa yang sedang dan akan dikerjakan oleh Pemerintah, dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

“Untuk itu, kami ingin banyak mendengarkan, termasuk dari kalangan santri dan ulama,” kata Moeldoko.

Sementara itu, TGH A.Taqiuddin mengatakan apresiasi dan terima kasihnya atas kunjungan Kepala Staf Kepresidenan ke NTB.

“Saya mengucapkan syukur atas kehadiran Bapak Moeldoko di depan para santri, di pondok ini,” kata TGH A.Taqiuddin.

Ia memaparkan, pondok pesantrennya mengasuh kurang lebih seribu santri yang tinggal di pondok, dan siswa-siswa seputar lingkungan pondok yang jumlahnya juga ribuan.

“Kami melayani pendidikan dari jenjang pendidikan PAUD sampai dengan SLTA. Termasuk sekitar 100 santri dari NTT,” papar TGH Taqiuddin.

Me

Kantor Staf Presiden berharap memperoleh masukan dan solusi untuk meningkatkan efektivitas program pembangunan di NTB, sekaligus menemukan mekanisme supaya program-program yang dijalankan pemerintah pusat di NTB dapat terlaksana tepat sasaran

lombokjournal.com

MATARAM;  Kantor Staf Presiden mengumpulkan tanggapan, kritik, usulan, dan masukan terkait capaian pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK dalam tiga tahun terakhir ini.

Setelah menggelar kegiatan “KSP Goes to Campus” di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Universitas Padjadjaran Bandung, Universitas Andalas Padang, Universitas Hasanuddin Makassar selama 3 bulan terakhir, kini Kantor Staf Presiden menggelar serangkaian kegiatan antara lain talk show, diskusi kelompok terarah (Focussed Group Discussion, FGD), dan kunjungan ke sejumlah pondok pesantren di Nusa Tenggara Barat, tanggal 8-9 Maret 2018.

Hari ini, Kamis (08/03), digelar dua FGD. Di kampus Universitas Mataram, FGD direncanakan akan menghadirkan para akademisi dan birokrat dari Pemda Provinsi NTB antara lain DR. HLM Ilwan, DR Risnain, DR Prayitno Basuki, DR Ruth Stella Thei, DR Syafruddin, DR Anas Zaini, Ridwansyah, Lalu Gita Ariadi, dan Lalu Martawang.

Dari para akademisi ini, KSP berharap dapat memperoleh masukan dan solusi untuk meningkatkan efektivitas program pembangunan di NTB, sekaligus menemukan mekanisme supaya program-program yang dijalankan pemerintah pusat di NTB dapat terlaksana tepat sasaran.

Satu FGD lainnya, akan menghadirkan para tokoh dan pemuka masyarakat di NTB antara lain Tuan Guru Taqiuddin (Ketua PW-NU NTB dan Pengasuh Pondok Pesantren Al-Mansyuriah), Tuan Guru Hasanain Juaini (Sekjen Nahdlatul Wathon dan Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Haramain) , I Gede Mandra (Ketua Parisada Hindu NTB), Lalu Agus Faturrahman (budayawan), Ali Rahim (PGRI), Ahmad SH (Publik Institute), Murdani (WALHI NTB), Ilham (Jaringan Masyarakat Sipil), Dwi Sudarsono (SAMANTA), Nurjanah (INSPIRASI), Haris (SOMASI), Sulistiono (KOSLATA), Roma Hidayat (Advokasi Buruh Migran), dan sejumlah pemimpin/pengelola media massa di NTB seperti Agus Talino, Jony Martadinata, Ahmad Ikliluddin, dan Zia Helmi, dan beberapa tokoh yang lain.

Dari forum ini, diharapkan dapat terumuskan kerja sama dari banyak pihak dan langkah kongkret untuk mengawal jalannya program pembangunan di NTB.

Pada dua FGD tersebut, Yanuar Nugroho, Deputi II Kepala Staf Kepresidenan akan memimpin jalannya diskusi. Beberapa proyek strategis nasional yang dikerjakan pemerintah pusat di NTB adalah pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, pengembangan jaringan Global Hub Kayangan, bendungan, pembangkit listrik bergerak.

NTB dengan jumlah penduduk sekitar 4,7 juta jiwa, provinsi ini mendapatkan perhatian besar dari Presiden Jokowi dan pemerintah pusat karena dari sisi indeks pembangunan manusia (IPM) banyak yang harus diperbaiki dan dikerjakan di provinsi ini.

Selama masa pemerintahannya, Jokowi telah mengunjungi provinsi ini tujuh kali. Dari kunjungan tersebut, harapannya indeks pembangunan manusia di provinsi yang memiliki sumber daya alam yang luar biasa ini dapat ditingkatkan.

Salah satu tantangan besar yang harus didorong dari provinsi ini adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. IPM provinsi ini hanya berada di atas provinsi Papua dan NTT, sehingga masih tersedia ruang untuk dapat ditingkatkan, mengejar provinsi-provinsi lainnya.

Dengan situasi sosial kemasyarakatan yang mayoritas adalah masyarakat agraris dengan kesadaran religius yang tinggi, Kantor Staf Presiden juga akan bertemu dengan sejumlah pondok pesantren. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko direncanakan akan hadir dan bertemu dengan pemimpin pondok pesantren dan mendengarkan masukan-masukan dari para santri.

Dengan tajuk #SantriBicara #KSPMendengar, Moeldoko akan menampung masukan-masukan dan saran dari kalangan pesantren mengenai program-program pemerintah serta akan memberikan dorongan dan motivasi kepada para santri untuk membangun masa depan mereka.

Selain itu, Moeldoko dijadwalkan akan menjadi narasumber dalam diskusi nasional yang diselenggarakan di kampus Universitas Mataram. Gubernur NTB TGH M. Zainul Majdi akan menjadi salah satu panelis. Diskusi tersebut akan diikuti oleh mahasiswa dari berbagai kampus di Mataram.

Me

APBD sebesar Rp  8,7 miliar dialihkan sepihak tanpa kesepakatan Banggar

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Adanya dugaan pengalihan sepihak dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) KLU 2018, direspon dua fraksi di DPRD, diantaranya fraksi Merah Putih dan Hanura.

Rencananya dua fraksi ini akan mendesak pimpinan DPRD segera memanggil Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Diduga ada sebesar Rp  8,7 miliar. APBD yang dialihkan sepihak tanpa kesepakatan Banggar. Kita desak pimpinan segera panggil Ketua TAPD untuk minta kejelasan atau klarifikasi,” kata anggota Fraksi Hanura yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua II DPRD KLU, Sudirsah Sujanto, di ruang kerjanya, Rabu (7/3).

Anggaran sebesar Rp 8 miliar lebih itu, lanjut Sudirsah, mencakup jumlah anggaran belanja di Dishub KP KLU yang bertambah tanpa melalui pembahasan mencapai Rp 1,305 miliar lebih.

“Selain itu ada sekitar Rp 7,473 miliar lebih belanja modal yang tertuang di R-APBD 2018 tapi dicoret atau hilang di APBD tanpa adanya pembahasan,” bebernya.

Diluar itu, terdapat juga sebesar Rp 880 juta yang sebelumnya dihapus pada KUA PPAS dan ditemukan muncul kembali di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Lebih jauh Sudirsah mempertegas, dalam berita acara laporan  yang ditandatangani dan disampaikan Banggar tidak ada disebutkan rincian item-item anggaran apa saja yang dialihkan.

“Dilaporan Banggar tidak ada menyebut rincian jumlah, pengalihan atau penghapusan. Kami sudah melakukan pendalaman dan mengantongi seluruh dokumen yang menguatkan indikasi itu,” cetusnya.

Terhadap pengalihan anggaran yang disetujui dan tertuang dalam laporan Banggar, diakui Sudirsah sudah dirincikan secara ditail terkait posisi anggaran, dialihkan dari mama kemana dan besarannya.

Terpisah, Sekda KLU, H. Suardi, selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) saat ditemui di ruangannya mengaku semua proses penetapan APBD sudah melalui proses.

“Prosesnya kan sudah dijalankan semua, termasuk rapat dengan DPRD dan evaluasi Gubernur,” pungkasnya singkat.

DNU

APBD sebesar Rp  8,7 miliar dialihkan sepihak tanpa kesepakatan Banggar

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Adanya dugaan pengalihan sepihak dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) KLU 2018, direspon dua fraksi di DPRD, diantaranya fraksi Merah Putih dan Hanura.

Rencananya dua fraksi ini akan mendesak pimpinan DPRD segera memanggil Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Diduga ada sebesar Rp  8,7 miliar. APBD yang dialihkan sepihak tanpa kesepakatan Banggar. Kita desak pimpinan segera panggil Ketua TAPD untuk minta kejelasan atau klarifikasi,” kata anggota Fraksi Hanura yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua II DPRD KLU, Sudirsah Sujanto, di ruang kerjanya, Rabu (7/3).

Anggaran sebesar Rp 8 miliar lebih itu, lanjut Sudirsah, mencakup jumlah anggaran belanja di Dishub KP KLU yang bertambah tanpa melalui pembahasan mencapai Rp 1,305 miliar lebih.

“Selain itu ada sekitar Rp 7,473 miliar lebih belanja modal yang tertuang di R-APBD 2018 tapi dicoret atau hilang di APBD tanpa adanya pembahasan,” bebernya.

Diluar itu, terdapat juga sebesar Rp 880 juta yang sebelumnya dihapus pada KUA PPAS dan ditemukan muncul kembali di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Lebih jauh Sudirsah mempertegas, dalam berita acara laporan  yang ditandatangani dan disampaikan Banggar tidak ada disebutkan rincian item-item anggaran apa saja yang dialihkan.

“Dilaporan Banggar tidak ada menyebut rincian jumlah, pengalihan atau penghapusan. Kami sudah melakukan pendalaman dan mengantongi seluruh dokumen yang menguatkan indikasi itu,” cetusnya.

Terhadap pengalihan anggaran yang disetujui dan tertuang dalam laporan Banggar, diakui Sudirsah sudah dirincikan secara ditail terkait posisi anggaran, dialihkan dari mama kemana dan besarannya.

Terpisah, Sekda KLU, H. Suardi, selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) saat ditemui di ruangannya mengaku semua proses penetapan APBD sudah melalui proses.

“Prosesnya kan sudah dijalankan semua, termasuk rapat dengan DPRD dan evaluasi Gubernur,” pungkasnya singkat.

DNU

Bisa dijadikan percontohan bagi kantor imigrasi lainnya, agar menyediakan ruangan yang khusus ditujukan bagi difabel, lansia, anak-anak dan ibu menyusui

MATARAM.lombokjournal.com — Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM RI, Ronny F Sompie meresmikan Ruang Pelayanan Paspor Ramah HAM di Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, Rabu (7/3).

Peresmian secara simbolis dilangsungkan dengan pemotongan pita. Ruang Pelayanan Paspor Ramah HAM ini merupakan yang pertama di Indonesia.

Dalam sambutannya di sela-sela peresmian, Ronny mengapresiasi peluncuran Ruang Pelayanan Paspor Ramah HAM.

“Ini bisa dijadikan percontohan bagi kantor imigrasi lainnya agar menyediakan ruangan yang khusus ditujukan bagi difabel, lansia, anak-anak dan ibu menyusui,” kata Ronny.

Ronny mengatakan, kantor imigrasi harus berlomba dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain peningkatan pelayanan berbasis online, kantor imigrasi juga harus memikirkan untuk menambah pelayanan yang dapat dirasakan langsung oleh pemohon di tempat.

“Seperti halnya Ruang Pelayanan Ramah HAM gagasan Kantor Imigrasi Kelas I Mataram bisa melengkapi pelayanan online yang sudah digagas sebelumnya,” kata Ronny.

Tempat pelayanan yang diberikan petugas berada di ruangan khusus dan dibedakan dengan pelayanan paspor pada umumnya. Fasilitas yang diberikan meliputi ruangan bermain untuk anak di bawah dua tahun, sofa nyaman, televisi, dan air mineral disediakan gratis untuk pengunjung.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, Dudi Iskandar, A.Md.Im, S.Sos, M.Si mengatakan, peluncuran ruangan ini sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Kami mengedepankan pelayanan yang berbasis hak asasi manusia. Oleh karenanya kami berinisiatif untuk mendirikan ruangan ini,” kata Dudi Iskandar.

Peluncuran Ruang Pelayanan Paspor Ramah HAM ini berangkat dari sulitnya kaum difabel saat mengakses layanan paspor. Selain itu, dalam permohonan paspor tidak sedikit yang sudah lanjut usia (lansia).

“Ada pula ibu membawa anaknya yang masih berusia di bawah dua tahun terlihat kepayahan menunggu layanan paspor. Sementara, anaknya menangis karena kurang nyaman. Dari sinilah kami akhirnya berpikir untuk bagaimana memberikan pelayanan khusus kepada kaum difabel, lansia, dan ibu yang memiliki anak di bawah dua tahun,” jelas Dudi.

Penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda dimudahkan ketika berjalan menuju Ruang Pelayanan Paspor Ramah HAM karena ada jalan khusus. Akses menuju ke toilet juga dipermudah dengan turunan yang landai sehingga aman bagi kaum difabel.

Dudi Iskandar mengungkapkan, ada petugas khusus yang akan mendampingi pemohon selama di Ruang Pelayanan Paspor Ramah HAM.

Pintu gerbang sebagai titik masuk pemohon khusus ini juga dibedakan dengan pemohon umum. Ini diharapkan agar memberikan kemudahan bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus.

“Kami berharap keberadaan Ruang Pelayanan Paspor Ramah HAM ini bisa memberikan nilai positif dan yang paling penting kami bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” imbuh Dudi.

Pada kesempatan tersebut juga akan dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) penguatan kelembagaan Unit Pengawasan Keimigrasian di Kabupaten Lombok Utara.

“Gili Trawangan sebagai destinasi wisata pelancong mancanegara perlu pengawasan ekstra, utamanya dalam hal potensi pelanggaran izin tinggal warga negara asing. Berangkat dari hal itulah kami menggandeng jajaran Kabupaten Lombok Utara untuk sama-sama memperkuat pengawasan keimigrasian di wilayah tersebut,” kata Dudi Iskandar.

Dudi menambahkan, pihaknya sangat menyadari bahwa kerja pengawasan ini tanpa dibantu pihak terkait tidak bisa berjalan dengan baik. Oleh karenanya pelibatan sumber daya di wilayah setempat menjadi penting.

“Sinergi ini akan terus dibangun. Nantinya aparat dari Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dan masyarakat dapat melaporkan kepada petugas imigrasi apabila melihat adanya dugaan pelanggaran izin tinggal oleh orang asing,” terang Dudi Iskandar.

AYA

Presiden Jokowi menghendaki perbaikan besar-besaran dalam layanan publik, khususnya dalam hal keimigrasian, lembaga pemasyarakatan, administrasi SIM, dan tilang

lombokjournal.com

JAKARTA — Kepolisian RI, Mahkamah Agung, dan Kejaksaan Agung berkoordinasi dengan Kantor Staf Presiden untuk merampungkan penerapan sistem tilang elektronik, sehingga dapat diberlakukan di seluruh Indonesia.

Dalam satu rapat terbatas, Presiden Jokowi menghendaki perbaikan besar-besaran dalam layanan publik, khususnya dalam hal keimigrasian, lembaga pemasyarakatan, administrasi SIM, dan tilang.

“Saya minta ada pembenahan besar-besaran pada sentra-sentra pelayanan, seperti imigrasi, lapas, pelayanan SIM/STNK/BPKB, termasuk juga yang berkaitan dengan perkara tilang. Saya akan terus mengawasi langsung perubahan lapangan dengan cara-cara yang akan saya lakukan dengan pengawasan-pengawasan,” ujar Presiden ketika itu.

Dalam rapat koordinasi yang berlangsung di Jakarta Timur, Selasa (06/03), hadir Direktur Penegakan Hukum Korps Lalu Lintas Kepolisian RI Brigjen (Pol) Pujiyono, Panitera Muda Pidana Umum Mahkamah Agung, Suharto,SH, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Budiyaningsih, SH, dan Tenaga Ahli Madya Kantor Staf Presiden Ratnaningsih Dasahasta, SH.

Ratnaningsih menjelaskan, Kepala Staf Kepresidenan berkali-kali ditanya oleh Presiden Jokowi mengenai perkembangan reformasi hukum. Tilang elektronik ini adalah bagian dari upaya untuk memperbaiki pelayanan hukum di tengah masyarakat.

“Presiden Jokowi berulang kali dalam berbagai kesempatan menegaskan, supaya masyarakat jangan lagi dibebani dengan urusan administrasi dan hukum yang berbelit-belit. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa program tilang elektronik ini dapat diterapkan secara nasional, mengingat jumlah pengguna kendaraan yang semakin besar dan teknologi sudah memungkinkan untuk itu,” kata Ratna.

Suharto dari Mahkamah Agung mengatakan, salah satu kendala pelaksanaan tilang elektronik adalah pasal-pasal tertentu yang terdapat dalam Undang-undang Lalu-Lintas Nomor 22 tahun 2009.

”Kami berharap KSP dapat menjadi katalisator yang dapat mempercepat pelaksanaan tilang elektronik ini secara nasional. Seperti halnya di luar negeri, surat tilang ini dapat diselipkan di kendaraan bermotor, tanpa pelanggarnya harus menghadiri sidang pengadilan yang berbelit-belit,” kata Suharto.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Budiyahningsih, SH mengatakan, kendala di lapangan melakukan penilangan dengan sistem elektronik yang berisi 26 kolom tersebut.

Nah, pada saat pelimpahan ke pengadilan, seharusnya tidak perlu lagi mengisi ulang secara manual. “Selama ini kita tidak dapat melakukan eksekusi pengembalian dana tilang dari masyarakat yang disetor ke dalam rekening tilang nasional. Jumlahnya sekitar Rp66 miliar,” papar Budiyahningsih.

Rencananya, tiga pihak yakni Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung akan didorong membuat nota kesepahaman antara ketiga lembaga tersebut.

Nota kesepahaman tersebut akan mengatur tatacara dan prosedur penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Penyelesaian masalah tilang lalu lintas selama ini memang terkendala pada aturan hukum yang mengatur pelanggaran tersebut. Paradigma hukum masa lalu menempatkan pelanggaran lalu-lintas ini sebagai tindak pidana, yang penyelesaiannya harus melalui mekanisme peradilan.

Dalam perkembangannya, pelanggaran lalu-lintas seringkali merupakan jenis pelanggaran ringan yang sifatnya administrasi.

Selama ini penegakan hukum yang berhubungan dengan disiplin berlalu lintas ini menimbulkan praktik pungutan-pungutan liar, yang terjadi baik di lapangan, di dalam proses peradilan, bahkan sampai setelah putusan ditetapkan oleh pengadilan.

Dalam rancangan sistem yang didiskusikan dalam forum tersebut, selain Bank BRI, akan tergabung juga bank-bank BUMN yang lain untuk dapat melayani proses administrasi dalam tilang elektronik ini.

Me/Re

Pelaksanaan MneK bekerjasama dengan Menteri Pariwisata, Menteri Kesehatan, Pemda setempat untuk merangkul para investor

MATARAM.lombokjournal.com —  Kegiatan Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) tahun 2018 yang akan dilaksanakan tanggal 4-9 Mei 2018 di Lombok hari ini resmi dibuka.

Pembukaan dilakukan secara simbolis oleh Kepala Staff Angkatan Laut (Kasal), Ary Atmaja di Golden Palace Hotel, Mataram, (6/3/2018).

“Tujuan diadakan MNEK ini untuk menonjolkan keanekaragaman wilayah kita. Dan MNEK memiliki makna strategis untuk mempromosikan kedaulatan wilayah laut Indonesia melalui kemitraan Angkatan Laut di dunia,” ucap Ary Atmaja.

Diharapkan, dengan diadakannya MNEK di Lombok mampu mengundang para investor berdatangan untuk berinvestasi di Lombok.

“Ini merupakan stimulus untuk menarik para investor. Tidak lupa juga kita bekerjasama dengan Menteri Pariwisata, Menteri Kesehatan, Pemda setempat untuk merangkul para investor tersebut,” tambahnya.

Dalam gelaran tersebut ada 17 negara akan mengirim alutistanya baik itu kapal laut dan pesawat terbang, helikopter serta membawa siswa taruna mereka.

“Ini adalah momen memperkenalkan Indonesia ke dunia, selama ini Indonesia yang terkenal hanya Bali dan mereka baru tahu kalo Indonesia mempunyai 17 ribu pulau yang tersebar di seluruh nusantara. Jadi momen ini juga untuk menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara maritim terkuat di dunia,” tegasnya.

MNEK 2018 akan diikuti 43 negara dan masing-masing negara akan mengirimkan kapal perang dan pesawat udara. Diperkirakan sekitar 4 ribu ABK kapal asing mulai dari benua Amerika, Eropa, Australia dan Asia akan terlibat dalam kegiatan ini dan berkunjung ke Lombok.

MNEK sendiri merupakan latihan bersama angkatan laut negara-negara sahabat dalam operasi militer yang digelar setiap dua tahun. MNEK 2018 di Lombok kegiatan MNEK ketiga, di mana sebelumnya digelar di Batam dan Kepulauan Anambas, Natuna pada 2014 dan Padang pada 2016.

Berbagai kegiatan disiapkan dalam MNEK kali ini meliputi kirab budaya yang menampilkan potensi budaya daerah, karya bhakti, marine vilage, Medical Civic Activity Program, Engineering Civic Activity Program, pameran maritim dan peralatan perang, kemah pesisir,  transplantasi terumbu karang, cultur performance, fun run serta fun bike.

Sebagai penanda historikal bahwa kegiatan ini sudah berlangsung di Lombok, nanti akan didirikan monument MNEK ke tiga yang rencananya akan dibangun di Malomba Kota Mataram dan di Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat.

AYA (*)

 NTB akan mendapatkan manfaat dari event tahunan annual meeting IMF-World Bank Group

PRAYA.lombokjournal.com — Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan didampingi Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur BI, Agus Martowardjojo meninjau Kawasan Kek Mandalika, Kamis (01/03).

Kunjungan tersebut dalam rangka melihat secara langsung kesiapan infrastruktur yang ada di kawasan tersebut sebagai bagian kesiapan menyambut Pertemuan Tahunan IMF World Bank Grup di Bali.

Setelah meninjau kawasan tersebut, selaku Ketua Panitia Nasional, Luhut menyatakan NTB sudah siap menyambut annual meeting IFM-World Bank Group, bulan Oktober 2018 mendatang.

Secara keseluruhan, lokasi tersebut menurutnya, sudah dianggap layak untuk dikunjungi ribuan delegasi dari berbagai negara yang tergabung dalam IMF World Bank tersebut.

Meskipun dari segi infrastruktur sudah relatif baik dan dinyatakan siap. Namun menurutnya, ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian dan segera dibenahi, di antaranya masalah kebersihan kawasan. “Bulan September nanti, semua sudah rampung,” ungkapnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani mengungkapkan NTB akan mendapatkan manfaat dari event tahunan tersebut. Untuk diketahui, NTB merupakan salah satu daerah yang akan dikunjungi delegasi dari berbagai negara tersebut, di samping Banyuwangi, Sulsel dan Nusa Tenggara Timur.

Untuk NTB terdapat beberapa spot yang menjadi lokasi kunjungan para delegasi. Yaitu, KEK Mandalika, Gili, Senggigi, Dusun Sade dan beberapa kawasan strategis lainnya di NTB. Salah satu manfaat yang akan diperoleh NTB menurut Sri Mulyani, adalah peluang investasi dari berbagai investor dunia

“Kami ingin memastikan kesiapan daerah-daerah sekitar terkait annual meeting IMF World Bank,” ungkapnya.

Kesiapan yang dimaksud menteri keuangan tersebut adalah infrastruktur yang mendukung seperti jalan, penginapan serta kebersihan destinasi yang akan dikunjungi.

Usai mengunjungi Kek Mandalika, Menko Maritim, Menteri Keuangan dan Gubernur BI tersebut mengunjungi Dusun Sade Lombok Tengah. Selanjutnya menuju Bandara untuk bertolak ke Banyuwangi.

AYA

BACA JUGA: Menkomaritim Instruksikan Penataan dan Perluasan Terminal BIL