Menaruh perhatian lebih pada isu-isu lingkungan hidup, dan kelestarian alam, termasuk mengenai flora dan fauna di NTB

MATARAM.lombokjournal.com — Perkembangan media tumbuh pesat dalam beberapa tahun terakhir. Demikian pula  media daring (online) yang mulai bermunculan dengan sejumlah gagasan dan warnanya.

Yang terbaru ialah Suara Nusa, yang hadir dengan portal www.suaranusa.com. Mengusung konsep media yang menawarkan gagasan baru sebagai penyampai informasi di NTB, Suara Nusa resmi mengenalkan diri kepada masyarakat NTB.

Direktur Suara Nusa Hans Bahanan mengatakan, Suara Nusa merupakan sebuah gagasan baru bagi media daring bagi dunia media di provinsi berjuluk Bumi Gora tersebut.

Hans berharap, Suara Nusa bisa berkembang seperti menjadi media besar lainnya yang juga berasal dari skala kecil.

“Kita berandai andai bisa besar seperti media lainnya,” ujar Hans saat sambutan soft launching Suara Nusa di Warung Jangkuk, Mataram, NTB, Senin (09/04) malam.

Meski masih baru, lanjut Hans, Suara Nusa sudah menyiapkan sejumlah fasilitas, mulai dari kantor media, hingga para wartawan yang bertugas di sejumlah sektor untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat NTB.

Hans menyebutkan, untuk awal-awal berdiri, Suara Nusa banyak mengupas tentang perkembangan Pilkada NTB 2018, karena momentum Pilkada yang sedang berjalan saat ini.

Ke depannya, Suara Nusa ingin menaruh perhatian lebih pada isu-isu lingkungan hidup, dan kelestarian alam, termasuk mengenai flora dan fauna di NTB.

Sementara itu Riadis Sulhi Ketua IJTI NTB menyampaikan  apreseasi atas launcing ny media Suara Nusa di NTB. Dirinya menuturkan soal Suara Nusa punya makna tersendiri. karena Suara Nusa itu nama koran saya 2006 saat rambah dunia jurnalistik di Bali, alhamdulillah saya apresiasi, Hans ini rekan perjuangan, dan punya inovasi inovasi.

Kalau kita melirik fenomena hari ini menjamurnya dunia media, baik tv, siber, radio ini bukti di NTB dinamika pertumbuhan media secara kuantitas sudah mulai ramai dan bersaing.

saya berharap ke depan perkembangan media 94 ribu media siber di Indonesia terus menjadi warna positif bagi iklim jurnalistik nasional maupun regional.

alhamdulillah bertambah pesat media online, ke depan kita berharap tidak hanya sekedar bertumbuh secara kuantitas, tapi harus prospektif secara kualitas jg, perkembangan media yg pesat harus diiringi dengan Peningkatan SDM dan kualitas insan mediany agar terus maju.

Saya percaya  Hans  bisa melewati tantangan itu karena sudah malang melintang di dunia persilatan. Saya percaya ke depan media di NTB bisa berkolabirasi dan berkembang sinergis dan dinamis seiring dengan penguatan SDM, jangan bangga jadi media hanya berkotak2 dan berfikiran sempit, media itu harus berintegritas.

Jurnalis itu bagaimana seni kreasi kita kembangkan ide dan gagasan, bukan hanya gaya-gayaan. mari kita berkreasi dan memberikan hak informasi publik. Suara Nusa kita berharap terus berjaya ke depannya.

AYA (*)

Kewenangan telekomunikasi berada di pusat, meski begitu Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) tidak menutup mata dengan masalah tersebut

MATARAM.lombokjournal.com —  Masih banyak kawasan ekonomi produktif yang belum memiliki sinyal provider alias blank spot, padahal keberadaan keberadaan provider sangat diperlukan di kawasan tersebut.

Sinyal provider mendukung kegiatan ekonomi produktif masyarakat.

“Tahun lalu kita dapat bantuan 27 BTS (Base Transceiver Station) dari pusat,” ujar Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB, Tri Budiprayitno, Sabtu (07/04)

Ia menuturkan, kewenangan telekomunikasi berada di pusat. Meski begitu Tri mengaku pihaknya tidak menutup mata dengan masalah tersebut.

Pihaknya mengambil sisi Gubernur NTB sebagai perwakilan pemerintah pusat. Di antaranya dengan melakukan pendataan dan mengajukan usulan ke pemerintah pusat melalui Gubernur NTB.

“Kita bersurat melalui gubernur,” sambungnya.

Usulan tersebut diajukan pada pemerintah pusat yang memiliki anggaran. Tujuannya agar mereka melakukan intervensi terhadap kawasan blank spot yang ada.

Pemerintah pusat dapat membukakan akses jalur telekomunikasi di kawasan itu. Tahun ini, NTB memperoleh bantuan pembangunan BTS sebanyak 78 spot.

“Data terakhir kita jumlah blank spot ada 78 titik,” ungkapnya.

Namun Tri mengatakan, jumlah tersebut belum final. Pertengan April ini, pihaknya akan menyisir kembali daerah NTB yang kemungkinan mengalami blank spot.

Saat ini hanya 78 titik saja yang mendapatkan pemasangan BTS. Titik-titik tersebut jumlahnya merata di delapan kabupaten NTB.

“Saya tidak hapal dimana saja tapi merata,” katanya.

Ia melanjutkan, dirinya juga telah berkomunikasi dengan Diskominfo masing-masing kabupaten untuk data kawasan blank spot. Kawasan tersebut nantinya akan mendapatkan intervensi dari Kemenkominfo,

Diskominfo dan Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI).

“Kita masuk kategori dimungkinkan untuk pembangunan BTS,” katanya.

Pembangunan BTS tersebut nantinya akan lebih diprioritaskan pada kawasan yang memiliki nilai ekonomi. Seperti daerah wisata dan daerah ekonomi produktif masyarakat.

Di antaranya, seperti di beberapa titik kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika hingga Tolo’oi di Kabupaten Bima.

“Beberapa waktu lalu menteri berkunjung ke Tolo’oi dan itu menjadi salah satu pembahasan,” tandasnya.

AYA

Kewenangan telekomunikasi berada di pusat, meski begitu Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) tidak menutup mata dengan masalah tersebut

MATARAM.lombokjournal.com —  Masih banyak kawasan ekonomi produktif yang belum memiliki sinyal provider alias blank spot, padahal keberadaan keberadaan provider sangat diperlukan di kawasan tersebut.

Sinyal provider mendukung kegiatan ekonomi produktif masyarakat.

“Tahun lalu kita dapat bantuan 27 BTS (Base Transceiver Station) dari pusat,” ujar Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB, Tri Budiprayitno, Sabtu (07/04)

Ia menuturkan, kewenangan telekomunikasi berada di pusat. Meski begitu Tri mengaku pihaknya tidak menutup mata dengan masalah tersebut.

Pihaknya mengambil sisi Gubernur NTB sebagai perwakilan pemerintah pusat. Di antaranya dengan melakukan pendataan dan mengajukan usulan ke pemerintah pusat melalui Gubernur NTB.

“Kita bersurat melalui gubernur,” sambungnya.

Usulan tersebut diajukan pada pemerintah pusat yang memiliki anggaran. Tujuannya agar mereka melakukan intervensi terhadap kawasan blank spot yang ada.

Pemerintah pusat dapat membukakan akses jalur telekomunikasi di kawasan itu. Tahun ini, NTB memperoleh bantuan pembangunan BTS sebanyak 78 spot.

“Data terakhir kita jumlah blank spot ada 78 titik,” ungkapnya.

Namun Tri mengatakan, jumlah tersebut belum final. Pertengan April ini, pihaknya akan menyisir kembali daerah NTB yang kemungkinan mengalami blank spot.

Saat ini hanya 78 titik saja yang mendapatkan pemasangan BTS. Titik-titik tersebut jumlahnya merata di delapan kabupaten NTB.

“Saya tidak hapal dimana saja tapi merata,” katanya.

Ia melanjutkan, dirinya juga telah berkomunikasi dengan Diskominfo masing-masing kabupaten untuk data kawasan blank spot. Kawasan tersebut nantinya akan mendapatkan intervensi dari Kemenkominfo,

Diskominfo dan Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI).

“Kita masuk kategori dimungkinkan untuk pembangunan BTS,” katanya.

Pembangunan BTS tersebut nantinya akan lebih diprioritaskan pada kawasan yang memiliki nilai ekonomi. Seperti daerah wisata dan daerah ekonomi produktif masyarakat.

Di antaranya, seperti di beberapa titik kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika hingga Tolo’oi di Kabupaten Bima.

“Beberapa waktu lalu menteri berkunjung ke Tolo’oi dan itu menjadi salah satu pembahasan,” tandasnya.

AYA

Sejauh ini tidak ada satu pun regulasi yang membolehkan pengangkatan K2 melalui jalur khusus

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Komisi III DPRD Lombok Utara, mempersilahkan para tenaga honorer  K2 untuk mencari rujukan regulasi terkait pengangkatan CPNS K2 melalui jalur khusus.

“Silahkan cari rujukan regulasinya ke daerah lain. Kalau memang ada, pemda bisa menjadikannya sebagai acuan untuk mengusulkan nama-nama K2 ke pusat,” ungkap Ardianto, saat memimpin sidang dengar pendapat K2 bersama Komisi III, di ruang sidang DPRD KLU, Senin (02/04).

Bahkan, kata Ardianto, pihaknya dan pemda siap pergi melakukan kaji banding ke daerah yang direkomendasikan tenaga K2 jika memang ada.

“Sejauh ini tidak ada satupun regulasi yang membolehkan pengangkatan K2 melalui jalur khusus. Hanya saja tahun 2017 lalu rancangan undang-undang terkait tenaga honorer sudah masuk Prolegnas, namun belum dibahas,” cetusnya.

Ketua Forum Honorer K2 KLU, Maridi, dalam kesempatan itu berharap Pemda bisa mengusulkan pengangkatan melalui jalur khusus, disamping kesejahtraan bagi para honorer K2.

“Kita harapkan bisa diangkat melalui jalur khusus. Honornya juga kalau bisa diberikan lebih layak,” harapnya.

Menanggapi itu, Plt Kepala Dinas Dikbudpora KLU, H. Fauzan Fuad, berjanji akan mengupayakan tuntutan para honorer K2 terutama terkait kesejahtraan mereka.

“Kita upayakan agar honor bulanan para tenaga K2 bisa naik menjadi Rp. 300 ribu per bulan,” bebernya.

Saat ini, tenaga K2 menerima uang honorer sebesar Rp. 190 ribu per bulan yang bersumber dari Bos Daerah.

DNU

TGB berharap wajib pajak yang lain juga melakukan hal yang sama (melaporkan pajak tahunan), baik perorangan maupun badan.

MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur NTB, DR. TGH. M. Zainul Majdi atau yang lebih dikenal Tuan Guru Bajang (TGB) memenuhi kewajibannya sebagai warga negara baik, dengan melaporkan dan mengisi formulir laporan pajak tahunan orang pribadi.

Pelaporan pjak tahunan itu dilakukan di Pendopo Gubernur NTB, Sabtu (31/03).

Meski dengan padatnya agenda pemerintahan, Gubernur NTB dua itu menganggap pelaporan  pajak tahunan itu mudah dilakukan. Sebab, dilakukan secara online (e-Filing) dengan menggunakan gadget Tablet.

“Praktis dan mudah sekali ya, pelaporan SPT melalui online, jadi sambil santai di rumah bisa bayar pajak,” ungkap TGB yang saat itu disaksikan Widi Widodo (Kepala Bidang P2 Humas) dan Juang Trihono (Kepala Bidang Keberatan, Banding) Kanwil Direktorat Jendral Pajak (DJP) NTB.

TGB hanya membutuhkan beberapa menit untuk merampungkan pelaporan tersebut. Tanpa menyebutkan atau memperlihatkan nominal pajaknya, TGB hanya beberapa kali mengklik aplikasi yang ada di tablet, lalu kewajiban melaporkan dan membayar pajaknya selesai dalam hitungan menit.

“Gak nyampe beberapa menit kan, Saya sudah menunaikan kewajiban Saya sebagai wajib pajak. Alhamdulillah dengan penggunaan teknologi, segalanya dimudahkan sekarang,” ujarnya.

Sebagai kepala daerah yang memiliki kewajiban yang sama dengan warga negara  lainnya, TGB berharap wajib pajak yang lain juga melakukan hal yang sama, baik perorangan maupun badan.

Sebab, kewajiban tersebut merupakan salah satu bentuk ketaatan terhadap peraturan yang berlaku. Serta sebagai bentuk kontribusi positif dari warga negara untuk kemajuan bangsa.

“Tidak ada alasan sekarang bayar pajak susah. Jadi segeralah melaporkan SPT nya lalu segera pula bayar pajak dengan mudah,” ajak TGB.

Sementara itu menurut Widi Widodo , batas akhir pelaporan pajak adalah tanggal 31 Maret setiap tahunnya.

AYA/HMS

Banyaknya rumah kumuh diharapkan mendorong keterlibatan seluruh elemen masyarakat bersama-sama membantu pemerintah dalam membangun rumah yang layak bagi masyarakat

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Pemerintah Daerah Lombok Utara akhirnya memulai proses pembangunan rumah milik Inaq Naritep (60), warga Dusun Busur, Desa Rempek, Kecamatan Gangga, Lombok Utara, Jumat (23/3).

Bupati Lombok Utara, H. Najmul Akhyar, yang hadir langsung melakukan peletakan batu pertama didampingi Kadis Pengendalian Penduduk KB dan PMD, Asisten III, Kasatpol PP, Kepala Desa, Kapolsek Gangga dan Koramil Kecamatan Gangga.

“Bantuan Jubah ini merupakan usulan temen-temen awak media di KLU. Kita prioritaskan karna kondisi pemilik rumah sangat memprihatinkan, tua dan tunanetra,” ungkap Najmul, di hadapan seluruh awak media usia acara.

Anggarannya, kata Najmul, sudah diserahkan ke Kepala Dusun setempat sebesar Rp10 juta, yang bersumber dari Dinas P2KB PMD dan Baznas Lombok Utara.

“Saya juga berharap dukungan penuh dari pihak desa dan warga di sini untuk membantu proses pembangunan rumah inaq Naritep,” paparnya.

Masih tingginya jumlah warga yang tinggal di rumah kumuh di Lombok Utara, menurut Najmul, diharapkan dapat mendorong keterlibatan seluruh eleman masyarakat, baik NGO, organisasi pemuda, BUMD dan BUMN untuk bersama-sama membantu pemerintah dalam membangun rumah yang layak bagi masyarakat.

Salah seorang warga setempat, Wadi, menargetkan pembangunan rumah inaq Naritep selesai dalam dua minggu ke depan.

“Saya dan warga siap gotong royong. Kita bangunkan MCK juga. Beberapa material sudah dipesan, kemungkinan besok datang. Desa dan Camat siap membantu jika ada kekurangan,” tegasnya.

Inaq Naritep sejak lama tinggal bersama anak dan cucunya di rumah reot miliknya. Selain tidak layak huni, rumah Inaq Naritep juga hanya memanfaatkan aliran listrik dari rumah tetangga.

Bahkan beberapa minggu terakhir Inaq Naritep dan keluarganya hidup tanpa penerangan karna kabel listrik putus.

Program Jubah ke-13 ini merupakan usulan awak media Lombok Utara sekaligus menjadi rangkaian dari acara Hari Pers Nasional (HPN) yang di selenggarakan beberapa waktu lalu.

DNU

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), baik pusat dan daerah harus mengambil peran dalam melahirkan tenaga konstruksi yang handal dan bersertifikasi

MATARAM.lombokjournal.com — Seluruh tenaga professional termasuk tenaga konstruksi dituntut memiliki sertifikasi, agar tenaga konstruksi di Indonesia termasuk NTB, mampu bersaing di kancah nasional dan internasional.

Sekretaris Daerah Provinsi NTB Ir. H. Rosyadi Sayuti, M.Sc., Ph.D menyampaikan itu saat membuka Seminar Penerapan Teknologi Konstruksi “Penyiapan Air Baku untuk Mendukung Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika”, Rabu (21/03), di Kampus Universitas Islam Al-Azhar Mataram.

Menurut Sekda, sertifikasi terhadap tenaga konstruksi mutlak harus dilakukan, karena dengan hal itu akan menjadi salah satu acuan untuk mendapatkan pekerjaan, baik  di tingkat lokal, nasional bahkan di luar negeri.

“Saat ini tenaga konstruksi kita belum bisa mendapatkan pekerjaan tanpa sertifikasi, baik di dalam negeri maupun sebagai TKI di luar negeri,” jelas Sekda.

Sekda berpesan, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), baik pusat dan daerah harus mengambil peran dalam melahirkan tenaga konstruksi yang handal dan bersertifikasi

Sekda menambahkan, tenaga konstruksi yang ada di NTB harus menjadi bagian penting dalam proses pembangunan yang ada. Salah satunya di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika (KEK), sebagai salah satu mega proyek yang dikerjakan di NTB saat ini.

“Tenaga kerja kita harus menjadi bagian dari proyek yang ada, termasuk di KEK Mandalika saat ini. Kita berikan pelatihan agar mampu bersaing dengan orang luar bahkan dengan tenaga kerja asing. Jangan sampai orang lokal jadi penonton saja,” harap Sekda yang akrab disapa Pak Ros itu.

Untuk itu, komunikasi yang efektif harus terus dibangun antara LPJK NTB dengan ITDC. Agar semua potensi yang bisa mengangkat daerah dapat dimanfaatkan dengan maksimal

Pada acara yang sama, dilakukan penandatanganan MoU antara LPJK NTB dengan Fakultas Teknik dari 8 Universitas di NTB. Antara lain Universitas Mataram, Universitas Muhammadiyah Mataram, Unizar Mataram, Universitas NTB, Universitas Maha Saraswati Mataram, Universitas Kordofa Sumbawa, Universitas Samawa dan Universitas Teknik Samawa (UTS).

Ketua LPJK Nasional, Ruslan Rivai mengatakan, penandatanganan MoU Fakultas Teknik dari 8 Universitas di NTB ini, akan mendorong kemajuan jasa kontruksi di NTB khususnya segi penelitian konstruksi.

“MoU ini diharapkan akan melahirkan teknologi penyediaan air baku di KEK Mandalika. Teknologi ini dibutuhkan karena kedepan kebutuhan akan air bersih di kawasan mega proyek tersebut akan semakin tinggi,” ujar Ruslan.

Tampak hadir Rektor Unizar Mataram Ahmad Firdaus Sukmono, Ketua Balai Penerapan Teknologi Konstruksi Direktorat Jendral Bina Konstruksi Kementrian PUPR RI dan Seluruh Civitas Akademika Unizar

AYA

Kegiatan ini menjadi wadah positif, terutama bagi media online meningkatkan kapasitas serta memperkaya wawasan dan kemampuan Bahasa Inggrisnya

MATARAM.lombokjournal.com —  Kermampuan Wartawan dalam berbahasa Inggris dinilai minim. Atas dasar itu, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat dan PWI NTB bekerjasama dengan PT. Jasa Raharja (Persero), menginisiasi pelatihan Vokasi Menulis Berita Dalam Bahasa Inggris, di Hotel Lombok Raya, Kamis (15/3).

Pelatihan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi wartawan terutama kemampuan berbahasa Inggris, diikuti puluhan Wartawan Media Cetak dan Elektronik, serta beberapa dari praktisi Humas dan Tim Media Kominfotik NTB.

Diharapkan, ketika berinteraksi atau mengikuti kegiatan tertentu yang mengharuskan untuk berbahasa Inggris bisa di aplikasikan.

Hadir Asisten III Bidang Administrasi dan Umum Setda NTB, Drs. H. Imhal, MM, Plt Ketua Umum PWI Pusat Sasongko Tedjo, Direktur Utama PT Jasa Raharja (Persero) yang diwakili Kepala Divisi  Keuangan PT Jasa Raharja ( Persero) Tri Yugara dan

Asisten III Bidang Administrasi dan Umum Setda NTB, Drs. H. Imhal, MM, dalam sambutannya sangat mengapresiasi kegiatan pelatihan. Ini penting dalam meningkatkan kemampuan para pewarta dalam membuat berita yang edukatif dalam Bahasa Inggris.

“Ini sangat penting sebagai dasar dalam meningkatkan kemampuan dalam menyajikan informasi yang edukatif, ” tuturnya.

Direktur Utama Jasa Raharja yang diwakili Kepala Divisi Keuangan Tri Yugara menyampaikan, kegiatan ini menjadi wadah positif, terutama bagi Media Online meningkatkan kapasitas serta memperkaya wawasan dan kemampuan Bahasa Inggrisnya.

Sedangkan Plt Ketua PWI Pusat Sasongko Tedjo, mengapresiasi Jasa Raharja yang mau memfasilitasi terselenggaranya kegiatan yang berlangsung 2 hari itu.

AYA

Masih menunggu fatwa dari Mahkamah Agung (MA), soal kepastian regulasi terkait PTSL. Untuk sementara jangan ada pungutan apa pun

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Polemik program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) atau Prona paska terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, masih terus berlangsung.

Menyikapi itu, Pemda KLU dan Kepolisian menghimbau Pemerintah Desa agar tidak melakukan pungutan kepada masyarakat pemohon.

“Kita masih menunggu fatwa dari Mahkamah Agung (MA), soal kepastian regulasi terkait PTSL. Untuk sementara jangan ada pungutan apa pun,” ungkap Kepala bagian Hukum KLU, Raden Eka Asmarahadi.

Pernyataan itu disampaikan Raden Eka Asmarahadi, dalam rapat kerja Komisi I dengan Kejari, BPN, Kepolisian, Pemerintah Daerah dan AKAD, di ruang sidang DPRD KLU, Senin (12/03).

Hal senada juga dikatakan Wakil Kapolres Lombok Utara, Kompol Tengku Ardiansyah, yang juga menjabat sebagai Ketua Saber Pungli KLU.

Wakapolres mempersilahkan pihak Desa melanjutkan program PTSL. Meski begitu ia menghimbau agar Desa tidak melakukan pungutan kepada masyarakat pemohon.

“Silahkan dilanjutkan, tapi jangan ada pungutan sampai atau fatwa MA,” tandasnya.

Ketua Komisi I DPRD KLU, yang langsung memimpin sidang menjelaskan, setidaknya ada 4 kesimpulan dalam rapat. Di antaranya mempersilahkan Desa untuk tetap menjalankan PTSL 2018, sementara untuk yang 2017 dipastikan tidak ada persoalan.

“Oleh karena itu, Bupati, Ketua DPRD dan BPN segera duduk bersama dengan Kejaksaan guna menyatukan persepsi soal PTSL, agar ada kepastian dan kenyamanan bagi para Kepala Desa,” katanya.

Jika nanti fatwa MA berkata lain atau berbeda dengan apa yang diperintahkan di Perbup, maka lanjut Ardianto, AKAD meminta Bupati bertanggung jawab sebagai pihak yang menerbitkan Perbup terkait PTSL.

Kepala Kantor BPN KLU, Keman, dalam penyampaiannya memastikan tidak ada dobel anggaran untuk PTSL, baik di APBN ataupun APBD.

“Anggaran PTSL tidak ada di Dipa BPN,” cetusnya.

Dalam SKB Tiga Menteri (Menteri Dalam Negeri, Menteri Agraria dan Tataruang, Menteri Desa PDT dan Transmigrasi), Desa melalui Perbub diberikan wewenang untuk memungut biaya persiapan kepada pemohon sebesar Rp. 350 ribu, jika tidak dianggarkan dalam APBN ataupun APBD.

Tahun 2018 ini, terget PTSL untuk Lombok Utara, mencapai 19 ribu lebih.

DNU

Bupati berharap kerukunan umat beragama di KLU semakin kuat dan saling menjaga

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Di Lombok Utara, pemeluk antar beragama telah membaur menjadi kesatuan masyarakat yang bertaqwa, dan menjalani kehidupan sosial secara rukun.

Demikian dikatakan Bupati KLU, H. Najmul Akhyar, dalam sambutannya saat menghadiri peresmian 11 Vihara, di Desa Tegal Maja, Kecamatan Tanjung, Sabtu (10/03).

“Lombok Utara, telah dinobatkan Gubernur, sebagai Kabupaten yang perduli dan menjunjung nilai-nilai toleransi antar umat beragama,” katanya.

Kehadirannya di tengah-tengah masyarkat, lanjut Najmul, tidak hanya sebagai seorang Bupati, tapi juga sebagai tempat berkeluh kesah bukan hanya sebagai bupati.

“Saya berharap kerukunan umat beragama di KLU semakin kuat dan saling menjaga,” tuturnya.

Dalam kesempatan sama, Dirjen Bimas Budha Kemenag RI Caliadi SH MH, yang turut hadir dalam peresmian itu, mengungkapkan rasa syukurnya telah berkesempatan ikut meresmikan 11 vihara sekaligus.

“Ini sejarah yang patut diapresiasi, bahwa di KLU bisa resmikan 11 vihara sekaligus.Silahkan dioptimalkan sebagai tempat Puja Bakti, tempat pembinaan mutu spiritual, pengembangan pendidikan, serta pengembangan seni budaya Budhis,” tandasnya.

11 Vihara yang dibangun tersebar di beberapa daerah di Lombok Utara, dengan sumber dana dari Pemda KLU, Dirjen Bimas Budha, dan para donatur.

Hadir juga dalam acara itu, Kakanwil Depag NTB, Kan Depag KLU, Camat Tanjung, Kapolsek Tanjung, Parabhikku dan tamu undangan lainnya.

DNU