Di tengah masalah Palestina, khususnya pembebasan Al quds, Indonesia merupakan negara yang selalu memberi dukungan besar dan bersama Palestina

MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi menyerahkan bantuan dari masyarakat NTB, berupa uang tunai seratus juta untuk masyarakat Palestina, di Masjid Hubbul Wathan, Islamic Center NTB, Jum’at (16/02).

Bantuan yang diserahkan usai sholat Jum’at tersebut diterima  Sekjen Komite Al Quds Ikatan Ulama Internasional, Syeikh Dr. Muraweh Mousa Nassar.

Gubernur yang dikenal sebagai Tuan Guru Bajang (TGB) menjelaskan bantuan tersebut merupakan salah satu cara membalas jasa baik masyarakat Palestina.

“Palestina adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia,” ungkap TGB di hadapan ribuan jama’ah yang hadir. TGB mengajak masyarakat NTB untuk senantiasa memberikan bantuan dan doa untuk masyarakat Palestina.

Sekjen Komite Al Quds Ikatan Ulama Internasional, Syeikh Dr. Muraweh Mousa Nassar yang menerima bantuan tersebut menyampaikan terima kasih yang tinggi atas bantuan masyarakat dan pemerintah Indonesia, khususnya NTB.

Bantuan tersebut adalah amanah besar yang akan selalu diingat oleh Masyarakat Palestina. Ia mengakui, di tengah masalah Palestina saat ini, khususnya pembebasan Al quds, Indonesia adalah negara yang selalu memberi dukungan besar dan selalu berada dan berdiri bersama Palestina.

Meskipun Palestina merupakan negara pertama yang mengakui mengakui kemerdekaan Indonesia, namun menurutnya, bukan berarti Palestina ingin meminta balasan. Namun, masalah Palestina adalah masalah kemanusiaan.

“Kami tidak tau dengan cara apa kami membalas kebaikan masyatakat Indonesia,” ungkapnya disambut Takbir oleh jamaah sholat Jumat di Islamic Center NTB.

AYA

Beras sejahtera yang diterima masyarakat harus sesuai jumlahnya, dan berkualitas bagus

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Beras Sejahtera (Rastra) yang dihajatkan pemerintah kepada masyarakat kurang mampu, harus benar-benar memiliki kualitas bagus.

Hal itu diungkapkan Sekertaris Daerah (Sekda) KLU, H. Suardi, saat membuka kegiatan Sosialisasi dan Monev Distribusi Rastra tahun 2018, di Aula Kantor Bupati, Kamis (15/2).

“Beras sejahtera yang nantinya akan diterima masyarakat harus sesuai jumlah dan berkualitas bagus,” paparnya.

Tahun 2018 ini, lanjut Suardi, masyarakat penerima akan diberikan jatah masing-masing sebesar 20 kg per Kepala Keluarga (KK).

Dalam kesempatan yang sama, Kabid Opp Bulog Divre Provinsi NTB, Burhanudin Ashari SH., menjelaskan Bansos rastra merupakan salah satu cara pemerintah guna menekan kesenjangan harga beras di pasaran.

“Dua  program Divre NTB saat ini diantaranya operasi pasar khusus, atau bansos rastra yang sasarannya khusus untuk masyarakat berpendapatan rendah dan operasi pasar murni,” katanya.

Operasi pasar murni,  lanjut Ashari, sasarannya langsung ke pasar, dengan tujuan agar bisa mengintervensi harga di pasar.

Bansos rastra menggunakan sistem order langsung dari pusat, dimana daerah bisa langsung mengeluarkan surat perintah pengeluaran dari kementerian berdasarkan Keputusan Menteri Sosial tentang Penugasan Khusus Bulog dan surat edaran Mendagri No 511.1/9087/SJ. tanggal 8 Desember 2017 perihal Pelaksanaan Program Rastra dan BPNT tahun 2018.

Hadir sebagai narasumber dalam acara itu, Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB, Kabid OPP Bulog Drive Provinsi NTB, Kasubdit Bimas Polda NTB, Kadis Sosial KLU, Badan Pusat Statistik KLU.

Peserta yang hadir di antaranya perwakilan OPD KLU, Camat se-KLU, Kepala Desa Se-KLU dan tamu undangan lainnya.

DNU

Gubernur NTB  menekankan pentingnya dukungan semua pihak memerangi narkoba.

MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. TGH M. Zainul Majdi menandatangani nota kesepakatan bersama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) NTB, Rabu, (14/2/2018) di ruang kerjanya.

Kesepakatan ini terkait kerja sama pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) di lingkup Pemerintah Provinsi NTB.

Sesuai dengan ketegasan dan komitmen kuat memerangi narkoba yang berulangkali dinyatakannya pada berbagai kesempatan, saat itu Gubernur NTB  yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB) kembali menekankan pentingnya keseriusan dan dukungan semua pihak memerangi serta memberantas narkoba.

Terlebih bagi para ASN yang notabene merupakan pelayan masyarakat, yang seharusnya menjadi panutan, tentu harus bersih dari narkoba.

Gubernur menyampaikan dukungannya, agar kerjasama ini dapat segera dilaksanakan. secara khusus, gubernur menugaskan Sekretaris Daerah  selaku pembina kepegawaian tertinggi di lingkup Pemerintah Provinsi NTB, untuk  melanjutkan kerjasama ini secara lebih detail dan aktif berkoordinasi dengan BNN terkait teknis di lapangan.

Kepala BNN NTB, Imam Margono di hadapan Gubernur menyampaikan, penandatanganan Mou ini merupakan Implementasi dari surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), sebagai bentuk komitmen pemberantasan narkotika di kalangan ASN.

Tiga point penting yang tercantum dalam Mou ini, yakni menyangkut sosialisasi dan diseminasi informasi, pelaksanaan tes urin dan pembentukan satgas maupun penggiat P4GN, yang semuanya menyasar Aparatur Sipil Negara lingkup pemprov NTB.

“Teknisnya nanti akan dibicarakan lebih lanjut. Akan ada relawan penggiat pada masing masing OPD yang akan membantu BNN mensosialisasikan dan menyebarkan informasi secara luas terkait narkoba,” jelasnya.

AYA

Tim Verifikasi Dinas Sosial diminta menilai objektif,  jangan ada unsur suka tidak suka

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Wakil Bupati KLU, Syarifuddin, SH, MH., menegaskan jangan sampai ada unsur suka tidak suka dalam menentukan penerima bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), yang rencananya akan direalisasikan pemerintah tahun 2018 ini.

“Saya minta kepada tim verivikasi menilai secara objektif, jika memang layak maka berikan. Jangan ada unsur suka tidak suka,” tandasnya, Rabu (7/2).

Terhadap adanya bantuan RTLH yang dicoret atau didiskualifikasi tim verifikasi Dinas Sosial dan BPKAD, Syarifudin, mengaku justru baru mengetahui infomasi tersebut dari wartawan.

“Saya juga baru dengar sekarang kalau ada RTLH yang dicoret. Tapi kalau pun benar karna ada syarat-syarat verifiikasi yang belum dipenuhi, maka kita benahi,” cetusnya.

Lebih jauh Syarifudin, mengingatkan kepada tim verifikasi untuk tidak melalukan hal-hal bisa memberikan dampak penilaian kurang baik kepada pemerintah.

“Sebagai pimpinan daerah saya bertanggung jawab atas apa yang terjadi di lapangan. Saya tidak suka itu, karna bisa memberikan penilaian tidak baik kepada pemerintah,” tutupnya.

Sebelumnya, dari 101 kelompok penerima yang diusulkan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) KLU, melalui APBD tahun 2018, terdapat 31 kelompok yang didiskualifikasi.

Rencananya, bantuan RLTH itu akan disebar di 4 Kecamatan, yang meliputi Kecamatan Tanjung, Pemenang, Gangga dan Kayangan.

DNU

Organda NTB mengimbau, tiap perusahaan transportasi daring atau online yang berinvestasi di NTB mengikuti aturan yang sama dengan transportasi konvensional

MATARAM.lombokjournal.com — Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) NTB Antonius Zaremba Mustafa mengaku tidak menolak keberadaan transportasi daring (online) di NTB, khususnya di Pulau Lombok.

Namun,  transportasi daring atau online itu dimminta mengikuti persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah melalui Permenhub Nomor 108 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

“Tranportasi online, kita tidak melarang karena aplikasi dunia dan memudahkan, tapi harus ikuti aturan,” ujarnya

Ia mencontohkan, anggota Organda sejak 1962 selalu mengikuti apa pun peraturan yang dipersyaratkan pemerintah dalam sektor transportasi umum.

Organda NTB mengimbau setiap perusahaan transportasi daring yang berinvestasi di NTB juga melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan transportasi konvensional.

“Marilah kita ikuti aturan pemerintah supaya sama-sama kondusif, cari rejeki enggak ada persoalan, persaingan itu wajar, cuma aturan itu harus diterapkan dong,” lanjut Antonius.

Antonius menekankan ,agar para pengusaha transportasi daring di NTB bensr-benar mengikuti peraturan pemerintah daerah terkait jumlah kuota kendaraan yang diperbolehkan beroperasi.

“Harus diikuti kuota jumlah kendaraannya, di Lombok berapa misalnya, jangan lebih banyak kendaraan dari pada penumpangnya,” lanjut Antonius.

Antonius mengajak seluruh pengusaha transportasi, baik konvensional maupun daring ikut menjaga kondusivitas di Pulau Lombok yang sudah menjadi destinasi wisata dunia.

“NTB ini sudah mendunia, jangan buat persoalan kecil dibesarkan dalam transportasi. Harapan kami warga menggunakan transportasi online yang sudah memiliki ijin sehingga kalau ada apa-apa jelas nantinya,” pungkasnya.

AYA

BACA JUGA : Transportasi Online Harus Patuhi Aturan Permenhub

Pemenuhan persyaratan bagi transportasi daring merupakan bentuk kesetaraan dan keadilan dalam transportasi

MATARAM.lombokjournal.com – Transportasi daring  atau online didorong untuk mengikuti persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah saat ini.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Bayu Windia menyampaikan itu saat menggelar rapat dengan Organda NTB, Kominfo, dan penyedia kendaraan online di kantor Dishub NTB, Rabu (07/02).

Ia menuturkan, pemenuhan persyaratan bagi transportasi daring merupakan bentuk kesetaraan dan keadilan dalam transportasi.

Lalu Bayu mengajak para pengusaha transportasi daring di NTB melengkapi sejumlah persyaratan yang telah ditetapkan melalui Permenhub Nomor 108 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

“Sikap kita di Dishub NTB jelas yaitu menyediakan iklim berusaha yang berkesetaraan dan berkeadilan,” tegasnya

Sebagaimana transportasi konvensional, Bayu mengimbau transportasi daring juga mengikuti ketentuan, mulai dari SIM A umum bagi pengemudi, ikut uji KIR, hingga mencantumkan stiker khusus.

“Adil itu perlakuan yang sama kepada setiap jenis pengusaha, dalam konteks pengusaha taksi konvensional kita tentukan syarat ketentuan, maka yang online juga, baru itu adil,” katanya

Hingga saat ini, Dishub NTB terus melakukan pendataan jumlah angkutan transportasi daring di NTB, baik yang sudah memenuhi persyaratan maupun yang belum.

Bayu menyampaikan, proses sosialisasi untuk persyaratan ketentuan transportasi daring akan dilakukan dengan operasi simpatik pada pekan kedua Februari hingga Maret mendatang.

“Kita peringati dan sarankan untuk segera penuhi syarat dan ketentuan. Bulan April baru ada penindakan,”pungkasnya.

AYA

BACA JUGA : Transportasi Online Harus Ikuti Aturan Dengan Yang Konvensional

Kondisi beberapa jalan lintas desa khususnya di Kecamatan Bayan masih banyak yang harus dibenahi.

LOMBOKUTARA.lombikjournal.com — Warga Desa Sukadana, Kecamatan Bayan, mengeluhkan kondisi jalan lintas desa yang menghubungkan Dusun Batu Rakit menuju Dusun Kebon Patu.

Pasalnya, kondisi jalan yang berlubang dan berlumpur saat musim penghujan sering menganggu aktifitas warga.

“Kondisi jalannya sangat licin kalau hujan, tidak jarang pengguna motor terpleset. Kita minta pemda menganggarkan pengaspalan atau setidaknya burda,” tutur Kepala Desa Sukadana, Sojati, Selasa (6/2).

Dikatakan Sojati, beberapa hari lalu siswa di SDN 5 Sukadana, yang berada di Dusun Kebon Patu, terpaksa dipulangkan lantaran tidak ada satu pun guru yang hadir di sekolah.

“Ada tokoh masyarakat yang datang ke saya dan menceritakan apa yang dialami para siswa. Kemungkinan guru mereka tidak berani masuk karna kondisi jalan, apalagi sekarang musim hujan. Dan rata-rata guru di sana tinggalnya di bawah,” tukasnya.

Lebih jauh Sojati mengaku jika jalan sepanjang 2,5 km, itu pernah diusulkan melalui Musrenbang-Des tahun 2016-2017, namun hingga kini belum berhasil.

“Luas badan jalan sudah diperlebar tahun lalu, bahkan sudah dikeraskan. Hanya saja rentan terkikis hujan,” tutupnya.

Anggota Komisi III DPRD KLU, Nasrudin, mengatakan, kondisi beberapa jalan lintas desa khususnya di Kecamatan Bayan memang mash banyak yang harus dibenahi.

“Jalan yang menghubungkan Desa Sukadana dan Senaru sudah diaspal tahun lalu. Sisanya tentu menjadi atensi pemerintah ke depan,” tukasnya.

DNU

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) KLU bersama warga melakukan evakuasi timbunan longsor secara manual.

LOMBOK UTARA.lombokjournal.com —Tanah longsor akibat hujan deras kembali terjadi di Lombok Utara. Kali ini terjadi di Dusun Dompo Indah, Desa Selengen, Kecamatan Kayangan, Kamis (1/2).

“Titik longsor berada di jalan yang penghubung Dusun Dompo Indah dengan Desa Gumantar. Kini arus transportasi warga lumpuh total,” kata Kepala Dusun Dompo Indah, Luji Hartono, Kamis (1/2).

Atas kondisi itu, Luji meminta agar pemerintah daerah melalui SKPD terkait segera menurunkan alat berat untuk mengangkut timbunan tanah yang menutup hampir seluruh badan jalan.

“Di titik longsor ini dulu memang pernah ditalud, itu dana swadaya warga. Tapi mungkin karna derasnya hujan sehingga memgakibatkan longsor,” sambungnya.

Tak ingin berdampak bagi warganya, Luji meminta pemerintah daerah untuk kembali melakukan pentaludan dititik yang sama, mengingat jalan tersebut sangat dibutuhkan masyarakat guna mendukung aktivitas ekonomi dan aktivitas lainnya.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) KLU, Iwan Maret Asmara ditemui terpisah mengatakan, pihaknya sudah turun langsung ke lokasi guna melakukan evakuasi timbunan longsor.

“Tim sudah turun langsung tadi melakukan evakuasi dengan sistem manual, warga juga ikut membantu,” cetusnya.

DNU

Warga dimbau tidak melakukan aktivitas di pantai saat terjadinya gerhana bulan total

MATARAM.lombokjournal.com — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Geofisika Mataram mengeluarkan imbauan kepada masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB), terutama yang berada di wilayah pesisir. Masyarakat harus mewaspadai dampak yang ditimbulkan dari fenomena gerhana bulan total (GBT), pada Rabu (31/1) malam.

Kepala Stasiun Geofisika Mataram Agus Riyanto mengingatkan  pengalaman gerhana bulan total sebelumnya.  Saat itu terjadi gerhana bulan pada awal Januari, terjadi banjir rob dan gelombang tinggi di beberapa wilayah pesisir di NTB, seperti Pantai Ampenan di Mataram dan juga beberapa pantai di wilayah Lombok Timur.

“Kita mengimbau warga tidak melakukan aktivitas di pantai pada saat terjadinya gerhana bulan total,” ujar Agus  (31/1).

Imbauan ini juga diberikan kepada para nelayan agar tidak melaut lantaran prediksi adanya gelombang tinggi yang bisa membahayakan keselamatan. BMKG memprediksi kenaikan air laut akan mencapai 1,5 meter saat peristiwa gerhana bulan total.

Mengingat peristiwa gerhana bulan total akan terjadi pada tengah malam, Agus mengimbau masyarakat yang berada di pesisir pantai untuk berjaga-jaga mengantisipasi naiknya air laut.

“Peristiwa ini kan tengah malam biasanya orang sedang tidur. Tolong diingatkan agar warga berjaga-jaga,” lanjut Agus.

BMKG Mataram bersama Kantor Wilayah Kementerian Agama NTB, dan juga Pemprov NTB akan melakukan pengamatan gerhana bulan total di pelataran Kompleks Islamic Center NTB.

Rencananya, Gubernur NTB TGH Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) akan memimpin shalat gerhana di Masjid Hubbul Wathan, Islamic Center NTB.

AYA

Korban yang hanyut di Lokoq Segara ditemukan sudah membengkak

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Warga Dusun Todo Desa Jenggala Kecamatan Gangga, Munawir (25) yang hanyut terbawa arus sungai Lokoq Segara pada Sabtu lalu, akhirnya ditemukan Tim SAR gabungan, dan warga, Senin (29/1).

Korban awalnya ditemukan mengapung di pantai Kuranji Dusun Karang Amor, Desa Gondang, Kecamatan Gangga, oleh salah seorang warga, Amaq Us, sekitar pukul 10.00 Wita, dan kemudian langsung menginformasikan Tim SAR dan pihak keluarga.

“Korban yang sudah tak bernyawa berhasil dievakuasi sekitar 11.20 Wita, oleh Tim SAR Gabungan,” kata Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Mataram I Nyoman Sidakarya, Senin.

Setelah dievakuasi Tim SAR, lanjut Nyoman, korban langsung dibawa menuju kediamannya di Dusun Todo.

Pihak keluarga korban sepakat untuk segera dimakamkan mengingat kondisi korban yang sudah membengkak.

DNU