APBD sebesar Rp  8,7 miliar dialihkan sepihak tanpa kesepakatan Banggar

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Adanya dugaan pengalihan sepihak dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) KLU 2018, direspon dua fraksi di DPRD, diantaranya fraksi Merah Putih dan Hanura.

Rencananya dua fraksi ini akan mendesak pimpinan DPRD segera memanggil Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Diduga ada sebesar Rp  8,7 miliar. APBD yang dialihkan sepihak tanpa kesepakatan Banggar. Kita desak pimpinan segera panggil Ketua TAPD untuk minta kejelasan atau klarifikasi,” kata anggota Fraksi Hanura yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua II DPRD KLU, Sudirsah Sujanto, di ruang kerjanya, Rabu (7/3).

Anggaran sebesar Rp 8 miliar lebih itu, lanjut Sudirsah, mencakup jumlah anggaran belanja di Dishub KP KLU yang bertambah tanpa melalui pembahasan mencapai Rp 1,305 miliar lebih.

“Selain itu ada sekitar Rp 7,473 miliar lebih belanja modal yang tertuang di R-APBD 2018 tapi dicoret atau hilang di APBD tanpa adanya pembahasan,” bebernya.

Diluar itu, terdapat juga sebesar Rp 880 juta yang sebelumnya dihapus pada KUA PPAS dan ditemukan muncul kembali di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Lebih jauh Sudirsah mempertegas, dalam berita acara laporan  yang ditandatangani dan disampaikan Banggar tidak ada disebutkan rincian item-item anggaran apa saja yang dialihkan.

“Dilaporan Banggar tidak ada menyebut rincian jumlah, pengalihan atau penghapusan. Kami sudah melakukan pendalaman dan mengantongi seluruh dokumen yang menguatkan indikasi itu,” cetusnya.

Terhadap pengalihan anggaran yang disetujui dan tertuang dalam laporan Banggar, diakui Sudirsah sudah dirincikan secara ditail terkait posisi anggaran, dialihkan dari mama kemana dan besarannya.

Terpisah, Sekda KLU, H. Suardi, selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) saat ditemui di ruangannya mengaku semua proses penetapan APBD sudah melalui proses.

“Prosesnya kan sudah dijalankan semua, termasuk rapat dengan DPRD dan evaluasi Gubernur,” pungkasnya singkat.

DNU

Bisa dijadikan percontohan bagi kantor imigrasi lainnya, agar menyediakan ruangan yang khusus ditujukan bagi difabel, lansia, anak-anak dan ibu menyusui

MATARAM.lombokjournal.com — Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM RI, Ronny F Sompie meresmikan Ruang Pelayanan Paspor Ramah HAM di Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, Rabu (7/3).

Peresmian secara simbolis dilangsungkan dengan pemotongan pita. Ruang Pelayanan Paspor Ramah HAM ini merupakan yang pertama di Indonesia.

Dalam sambutannya di sela-sela peresmian, Ronny mengapresiasi peluncuran Ruang Pelayanan Paspor Ramah HAM.

“Ini bisa dijadikan percontohan bagi kantor imigrasi lainnya agar menyediakan ruangan yang khusus ditujukan bagi difabel, lansia, anak-anak dan ibu menyusui,” kata Ronny.

Ronny mengatakan, kantor imigrasi harus berlomba dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain peningkatan pelayanan berbasis online, kantor imigrasi juga harus memikirkan untuk menambah pelayanan yang dapat dirasakan langsung oleh pemohon di tempat.

“Seperti halnya Ruang Pelayanan Ramah HAM gagasan Kantor Imigrasi Kelas I Mataram bisa melengkapi pelayanan online yang sudah digagas sebelumnya,” kata Ronny.

Tempat pelayanan yang diberikan petugas berada di ruangan khusus dan dibedakan dengan pelayanan paspor pada umumnya. Fasilitas yang diberikan meliputi ruangan bermain untuk anak di bawah dua tahun, sofa nyaman, televisi, dan air mineral disediakan gratis untuk pengunjung.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, Dudi Iskandar, A.Md.Im, S.Sos, M.Si mengatakan, peluncuran ruangan ini sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Kami mengedepankan pelayanan yang berbasis hak asasi manusia. Oleh karenanya kami berinisiatif untuk mendirikan ruangan ini,” kata Dudi Iskandar.

Peluncuran Ruang Pelayanan Paspor Ramah HAM ini berangkat dari sulitnya kaum difabel saat mengakses layanan paspor. Selain itu, dalam permohonan paspor tidak sedikit yang sudah lanjut usia (lansia).

“Ada pula ibu membawa anaknya yang masih berusia di bawah dua tahun terlihat kepayahan menunggu layanan paspor. Sementara, anaknya menangis karena kurang nyaman. Dari sinilah kami akhirnya berpikir untuk bagaimana memberikan pelayanan khusus kepada kaum difabel, lansia, dan ibu yang memiliki anak di bawah dua tahun,” jelas Dudi.

Penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda dimudahkan ketika berjalan menuju Ruang Pelayanan Paspor Ramah HAM karena ada jalan khusus. Akses menuju ke toilet juga dipermudah dengan turunan yang landai sehingga aman bagi kaum difabel.

Dudi Iskandar mengungkapkan, ada petugas khusus yang akan mendampingi pemohon selama di Ruang Pelayanan Paspor Ramah HAM.

Pintu gerbang sebagai titik masuk pemohon khusus ini juga dibedakan dengan pemohon umum. Ini diharapkan agar memberikan kemudahan bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus.

“Kami berharap keberadaan Ruang Pelayanan Paspor Ramah HAM ini bisa memberikan nilai positif dan yang paling penting kami bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” imbuh Dudi.

Pada kesempatan tersebut juga akan dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) penguatan kelembagaan Unit Pengawasan Keimigrasian di Kabupaten Lombok Utara.

“Gili Trawangan sebagai destinasi wisata pelancong mancanegara perlu pengawasan ekstra, utamanya dalam hal potensi pelanggaran izin tinggal warga negara asing. Berangkat dari hal itulah kami menggandeng jajaran Kabupaten Lombok Utara untuk sama-sama memperkuat pengawasan keimigrasian di wilayah tersebut,” kata Dudi Iskandar.

Dudi menambahkan, pihaknya sangat menyadari bahwa kerja pengawasan ini tanpa dibantu pihak terkait tidak bisa berjalan dengan baik. Oleh karenanya pelibatan sumber daya di wilayah setempat menjadi penting.

“Sinergi ini akan terus dibangun. Nantinya aparat dari Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dan masyarakat dapat melaporkan kepada petugas imigrasi apabila melihat adanya dugaan pelanggaran izin tinggal oleh orang asing,” terang Dudi Iskandar.

AYA

Presiden Jokowi menghendaki perbaikan besar-besaran dalam layanan publik, khususnya dalam hal keimigrasian, lembaga pemasyarakatan, administrasi SIM, dan tilang

lombokjournal.com

JAKARTA — Kepolisian RI, Mahkamah Agung, dan Kejaksaan Agung berkoordinasi dengan Kantor Staf Presiden untuk merampungkan penerapan sistem tilang elektronik, sehingga dapat diberlakukan di seluruh Indonesia.

Dalam satu rapat terbatas, Presiden Jokowi menghendaki perbaikan besar-besaran dalam layanan publik, khususnya dalam hal keimigrasian, lembaga pemasyarakatan, administrasi SIM, dan tilang.

“Saya minta ada pembenahan besar-besaran pada sentra-sentra pelayanan, seperti imigrasi, lapas, pelayanan SIM/STNK/BPKB, termasuk juga yang berkaitan dengan perkara tilang. Saya akan terus mengawasi langsung perubahan lapangan dengan cara-cara yang akan saya lakukan dengan pengawasan-pengawasan,” ujar Presiden ketika itu.

Dalam rapat koordinasi yang berlangsung di Jakarta Timur, Selasa (06/03), hadir Direktur Penegakan Hukum Korps Lalu Lintas Kepolisian RI Brigjen (Pol) Pujiyono, Panitera Muda Pidana Umum Mahkamah Agung, Suharto,SH, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Budiyaningsih, SH, dan Tenaga Ahli Madya Kantor Staf Presiden Ratnaningsih Dasahasta, SH.

Ratnaningsih menjelaskan, Kepala Staf Kepresidenan berkali-kali ditanya oleh Presiden Jokowi mengenai perkembangan reformasi hukum. Tilang elektronik ini adalah bagian dari upaya untuk memperbaiki pelayanan hukum di tengah masyarakat.

“Presiden Jokowi berulang kali dalam berbagai kesempatan menegaskan, supaya masyarakat jangan lagi dibebani dengan urusan administrasi dan hukum yang berbelit-belit. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa program tilang elektronik ini dapat diterapkan secara nasional, mengingat jumlah pengguna kendaraan yang semakin besar dan teknologi sudah memungkinkan untuk itu,” kata Ratna.

Suharto dari Mahkamah Agung mengatakan, salah satu kendala pelaksanaan tilang elektronik adalah pasal-pasal tertentu yang terdapat dalam Undang-undang Lalu-Lintas Nomor 22 tahun 2009.

”Kami berharap KSP dapat menjadi katalisator yang dapat mempercepat pelaksanaan tilang elektronik ini secara nasional. Seperti halnya di luar negeri, surat tilang ini dapat diselipkan di kendaraan bermotor, tanpa pelanggarnya harus menghadiri sidang pengadilan yang berbelit-belit,” kata Suharto.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Budiyahningsih, SH mengatakan, kendala di lapangan melakukan penilangan dengan sistem elektronik yang berisi 26 kolom tersebut.

Nah, pada saat pelimpahan ke pengadilan, seharusnya tidak perlu lagi mengisi ulang secara manual. “Selama ini kita tidak dapat melakukan eksekusi pengembalian dana tilang dari masyarakat yang disetor ke dalam rekening tilang nasional. Jumlahnya sekitar Rp66 miliar,” papar Budiyahningsih.

Rencananya, tiga pihak yakni Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung akan didorong membuat nota kesepahaman antara ketiga lembaga tersebut.

Nota kesepahaman tersebut akan mengatur tatacara dan prosedur penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Penyelesaian masalah tilang lalu lintas selama ini memang terkendala pada aturan hukum yang mengatur pelanggaran tersebut. Paradigma hukum masa lalu menempatkan pelanggaran lalu-lintas ini sebagai tindak pidana, yang penyelesaiannya harus melalui mekanisme peradilan.

Dalam perkembangannya, pelanggaran lalu-lintas seringkali merupakan jenis pelanggaran ringan yang sifatnya administrasi.

Selama ini penegakan hukum yang berhubungan dengan disiplin berlalu lintas ini menimbulkan praktik pungutan-pungutan liar, yang terjadi baik di lapangan, di dalam proses peradilan, bahkan sampai setelah putusan ditetapkan oleh pengadilan.

Dalam rancangan sistem yang didiskusikan dalam forum tersebut, selain Bank BRI, akan tergabung juga bank-bank BUMN yang lain untuk dapat melayani proses administrasi dalam tilang elektronik ini.

Me/Re

Pelaksanaan MneK bekerjasama dengan Menteri Pariwisata, Menteri Kesehatan, Pemda setempat untuk merangkul para investor

MATARAM.lombokjournal.com —  Kegiatan Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) tahun 2018 yang akan dilaksanakan tanggal 4-9 Mei 2018 di Lombok hari ini resmi dibuka.

Pembukaan dilakukan secara simbolis oleh Kepala Staff Angkatan Laut (Kasal), Ary Atmaja di Golden Palace Hotel, Mataram, (6/3/2018).

“Tujuan diadakan MNEK ini untuk menonjolkan keanekaragaman wilayah kita. Dan MNEK memiliki makna strategis untuk mempromosikan kedaulatan wilayah laut Indonesia melalui kemitraan Angkatan Laut di dunia,” ucap Ary Atmaja.

Diharapkan, dengan diadakannya MNEK di Lombok mampu mengundang para investor berdatangan untuk berinvestasi di Lombok.

“Ini merupakan stimulus untuk menarik para investor. Tidak lupa juga kita bekerjasama dengan Menteri Pariwisata, Menteri Kesehatan, Pemda setempat untuk merangkul para investor tersebut,” tambahnya.

Dalam gelaran tersebut ada 17 negara akan mengirim alutistanya baik itu kapal laut dan pesawat terbang, helikopter serta membawa siswa taruna mereka.

“Ini adalah momen memperkenalkan Indonesia ke dunia, selama ini Indonesia yang terkenal hanya Bali dan mereka baru tahu kalo Indonesia mempunyai 17 ribu pulau yang tersebar di seluruh nusantara. Jadi momen ini juga untuk menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara maritim terkuat di dunia,” tegasnya.

MNEK 2018 akan diikuti 43 negara dan masing-masing negara akan mengirimkan kapal perang dan pesawat udara. Diperkirakan sekitar 4 ribu ABK kapal asing mulai dari benua Amerika, Eropa, Australia dan Asia akan terlibat dalam kegiatan ini dan berkunjung ke Lombok.

MNEK sendiri merupakan latihan bersama angkatan laut negara-negara sahabat dalam operasi militer yang digelar setiap dua tahun. MNEK 2018 di Lombok kegiatan MNEK ketiga, di mana sebelumnya digelar di Batam dan Kepulauan Anambas, Natuna pada 2014 dan Padang pada 2016.

Berbagai kegiatan disiapkan dalam MNEK kali ini meliputi kirab budaya yang menampilkan potensi budaya daerah, karya bhakti, marine vilage, Medical Civic Activity Program, Engineering Civic Activity Program, pameran maritim dan peralatan perang, kemah pesisir,  transplantasi terumbu karang, cultur performance, fun run serta fun bike.

Sebagai penanda historikal bahwa kegiatan ini sudah berlangsung di Lombok, nanti akan didirikan monument MNEK ke tiga yang rencananya akan dibangun di Malomba Kota Mataram dan di Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat.

AYA (*)

 NTB akan mendapatkan manfaat dari event tahunan annual meeting IMF-World Bank Group

PRAYA.lombokjournal.com — Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan didampingi Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur BI, Agus Martowardjojo meninjau Kawasan Kek Mandalika, Kamis (01/03).

Kunjungan tersebut dalam rangka melihat secara langsung kesiapan infrastruktur yang ada di kawasan tersebut sebagai bagian kesiapan menyambut Pertemuan Tahunan IMF World Bank Grup di Bali.

Setelah meninjau kawasan tersebut, selaku Ketua Panitia Nasional, Luhut menyatakan NTB sudah siap menyambut annual meeting IFM-World Bank Group, bulan Oktober 2018 mendatang.

Secara keseluruhan, lokasi tersebut menurutnya, sudah dianggap layak untuk dikunjungi ribuan delegasi dari berbagai negara yang tergabung dalam IMF World Bank tersebut.

Meskipun dari segi infrastruktur sudah relatif baik dan dinyatakan siap. Namun menurutnya, ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian dan segera dibenahi, di antaranya masalah kebersihan kawasan. “Bulan September nanti, semua sudah rampung,” ungkapnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani mengungkapkan NTB akan mendapatkan manfaat dari event tahunan tersebut. Untuk diketahui, NTB merupakan salah satu daerah yang akan dikunjungi delegasi dari berbagai negara tersebut, di samping Banyuwangi, Sulsel dan Nusa Tenggara Timur.

Untuk NTB terdapat beberapa spot yang menjadi lokasi kunjungan para delegasi. Yaitu, KEK Mandalika, Gili, Senggigi, Dusun Sade dan beberapa kawasan strategis lainnya di NTB. Salah satu manfaat yang akan diperoleh NTB menurut Sri Mulyani, adalah peluang investasi dari berbagai investor dunia

“Kami ingin memastikan kesiapan daerah-daerah sekitar terkait annual meeting IMF World Bank,” ungkapnya.

Kesiapan yang dimaksud menteri keuangan tersebut adalah infrastruktur yang mendukung seperti jalan, penginapan serta kebersihan destinasi yang akan dikunjungi.

Usai mengunjungi Kek Mandalika, Menko Maritim, Menteri Keuangan dan Gubernur BI tersebut mengunjungi Dusun Sade Lombok Tengah. Selanjutnya menuju Bandara untuk bertolak ke Banyuwangi.

AYA

BACA JUGA: Menkomaritim Instruksikan Penataan dan Perluasan Terminal BIL

NTB dinyatakan sangat layak untuk dikunjungi ribuan delegasi dari berbagai negara yang tergabung dalam IMF World Bank

PRAYA.lombokjournal.com — Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan didampingi Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardjojo melakukan kunjungan kerja di Provinsi NTB, Kamis, (01/03).

Menkomaritim dan rombongan tiba pukul 12.30 wita, disambut Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Ir. H. Rosyadi Sayuti, M.Sc., ph.D, Kapolda NTB Brigjen Pol. Drs. Firli, M.Si beserta Forkompinda lingkup Pemerintah Provinsi NTB.

Setibanya di Bandara Mekomaritim didampingi Gubernur BI langsung melakukan peninjauan di sekitar areal Bandara, mulai dari melihat rencana perluasan terminal Bandara dan ruang tunggu exekutif (executive lounge).

Peninjauan Bandara Internasional Lombok untuk melihat  langsung kesiapan BIL sebagai back up Bandara menyambut pelaksanaan annual meeting IMF-World Bank Group, bulan Oktober tahun 2018 di Denpasar Bali.

Setelah meninjau BIL, selaku Ketua Panitia Nasional, Luhut menyatakan, NTB sudah cukup siap untuk menyambut annual meeting IMF-World Bank Group, NTB dinyatakan sangat layak untuk dikunjungi ribuan delegasi dari berbagai negara yang tergabung dalam IMF World Bank tersebut.

Dari segi infrastruktur sudah relatif baik dan dinyatakan siap.

Luhut menginstruksikan kepada jajaran Angkasa Pura II, agar melakukan penataan areal bandara dan perluasan terminal Bandara segera dikerjakan, agar mampu menampung pesawat dari delegasi yang akan mengunjungi NTB pada bulan oktober mendatang.

“Saya minta semua area bandara ditata, sedangkan infrastruktur lain, seperti perluasan terminal bandara, bulan September nanti harus sudah rampung,” pungkasnya.

AYA

BACA JUGA :

Menkomaritim Tinjau Kesiapan Infrastruktur Sambut Anual Meeting World Bank

Pendataan dilakukan terhadap pengguna ponsel sejak 31 Oktober 2017, pelanggan harus memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK)

lombokjournal.com –

Batas waktu registrasi paling lambat 28 Februari 2018. Jika hingga 15 hari dari batas waktu tidak terdaftar, ponsel tidak bisa menerima panggilan masuk dan pesan singkat, serta mengakses internet.

Jika melebihi 30 hari, nomor ponsel akan diblokir penuh termasuk panggilan keluar dan mengirim pesan. Sedangkan bagi operator, akan terkena sanksi pencabutan izin jika tidak melaksanakan proses registrasi ini.

Kebijakan pendataan dilakukan Pemerintah terhadap pengguna telepon seluler (ponsel) mulai 31 Oktober 2017. Supaya tidak diblokir, pelanggan harus memasukkan  Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK)

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) kemudian melakukan validasi atas NIK dan KK masing-masing pelanggan.

Kementerian Komunikasi dan Informatika mengatakan, ketentuan ini merupakan upaya pemerintah mewujudkan National Single Identity sekaligus memberikan perlindungan konsumen.

Salah satu alasannya, banyak tindakan kriminal yang menggunakan kartu SIM bodong, seperti penipuan.

Re

(sumber: KATADATA)

Registrasi prabayar seluler untuk memberikan perlindungan dan kenyamanan bagi pengguna telekomunikasi

lombokjournal.com –

Batas akhir pendaftaran kartu prabayar tanggal  28 Februari 2018. Masyarakat diingatkan segera melakuka  registrasi kartu prabayar.

Peringatan itu disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara. “Saat ini 190 juta nomor prabayar saat ini telah terdaftar,” katanya melalui siaran persnya di Hotel Premier Basco, Padang, Jumat (8/2).

Menkoinfo menjamin, registrasi ini gratis dan hanya menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (Nomor KK). Registrasi prabayar seluler untuk memberikan perlindungan dan kenyamanan bagi pengguna telekomunikasi.

“Siapa yang belum pernah menerima sms ‘mama minta pulsa’, siapa yang belum pernah menerima (tawaran) kredit? Tujuan registrasi nomor untuk mengurangi ketidaknyamanan tersebut,” kata Rudiantara

Rudiantara kembali memberikan penyadaran pentingnya pemanfaatan media sosial secara bijak. Jumlah pengguna Internet mengalami peningkatan signifikan. Di 2016 terdapat 132 juta pengguna, sedangkan akhir 2017 diperkirakan mendekati 140 sampai dengan 150 juta pengguna Internet.

“Diperkirakan sekitar 90% pengguna Internet adalah pengguna media sosial,”  kata Rudiantara.

BACA : 30 Hari Dasri Batas Waktu Diblokir

Diingatkann, agar peningkatan jumlah pengguna Internet dan media sosial dibarengi kesadaran pemanfaatannya.

“Jangan sampai justru menjadi media penyebaran hoaks, yang dapat diartikan berita bohong, berita direkayasa atau fake news dan lain-lain,”,tutur Rudiantara.

Re

(sumber: KATA DATA)

Gubernur TGH M Zainul Majdi berharap, Mukernas Forum Jurnalis Musim menjadi titik awal kebangkitan jurnalis muslim di kancah nasional.

MATARAM.lombokjournal.com – Para jurnalis yang tergabung dalam Forum Jurnalis Muslim (FORJIM) diajak menyebarkan kebenaran dan mencerdaskan masyarakat melalui tulisan. Ide atau gagasan para jurnalis muslim dalam bentuk tulisan, harus berisikan kebenaran.

“Bukan isu-isu yang masih diragukan kebenarannya,” kata Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, saat membuka Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I Forum Jurnalis Muslim (Forjim), di Aula Masjid Hubbul Wathan Islamic Center Provinsi NTB, Selasa (20/02),

Kata Gubernur, Mukernas Forjim ini akan menjadi titik awal kebangkitan jurnalis muslim di kancah nasional.  “Dalam meyuarakan kebenaran dan ide-ide serta gagasan untuk kebangkitan bangsa, baik dalam bidang ekonomi dengan prinsip pemerataan, dan bidang pendidikan melalui dakwah-dakwahnya,” tegas Gubernur.

Gubernur NTB yang akkrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB) itu, dalam kegiatan bertema “Menguatkan Peran Jurnaslis Muslim untuk Kemajuan Umat” berharap Forjim mampu mengintegrasikan agenda kebangsaan dengan agenda keumatan.

Prinsip dasarnya, untuk menghadirkan keadilan dan persatuan antar umat di tingkat nasional bahkan internasional.

“Apa pun yang dilakukan oleh organisasi ini, ke depan harus mampu memberikan impact terbaik bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” harapnya.

TGB juga mencontohkan kejayaan tulisan-tulisan jurnalis muslim pada masa orde baru, sehingga tulisan-tulisannya selalu dinanti masyarakat.

“Jurnalis muslis harus lebih maju dan berkembang di era keterbukaan informasi saat ini,” ujarnya.

TGB menggambarkan, jurnalis muslim tidak selalu indentik dengan isi berita mengenai ilmu Fiqih dan ilmu agama saja. Tapi juga berbicara Indonesia yang terintegrasi dengan agenda-agenda keummatan.  Baik dalam posisi ekonomi berkeadilan, pendidikan sebagai da’i dengan tulisan dan ide yang konstruktif tentang pendidikan.

“Mengeluarkan ide-ide untuk kebaikan ummat jauh lebih penting dari pembelaan umat,” ujarnya.

TGB juga mengungkapkan akhir-akhir ini di media-media mainstream, banyak wacana-wacana ke publik, sering hilang tanpa ada sulusi. Forjim harus bisa mendedikasikan sebuah media dalam bentuk edukasi yang melahirkan solusi kepada umat.

“Inilah yang akan menjadi pembeda dan keistimewaan dari Forjim dengan media-media yang lain,” pungkasnya.

Sebelumnya dalam kesempatan yang sama ketua Forjim Ahmad Zuhdi, menyampaikan rasa bangga dan terimakasihnya kepada Pemerintah Provinsi NTB yang memfasilitasi pelaksanaan Mukernas I Forjim.

Ahmad Zuhdi mengutarakan alasan utamanya memilih NTB sebagai lokasi Mukernas Forjim, karena ingin belajar dan menyaksikan secara langsung kesuksesan NTB degan predikat halal tourism-nya.

“Kami berharap dengan Mukernas I Forjim ini, akan menjadi momentum dalam melahirkan ide-ide dan formula yang strategis dalam merespon isu-isu kebangsaan saat ini. Terutama mengambil contoh-contoh positif dari NTB, untuk diaplikasikan di daerah-daerah lain yang ada di Indonesia”, harapnya.

AYA

Petani tidak hanya mengembangkan durian lokal, juga menanaman bibit durian jenis Kane (Chane) yang merupakan varietas unggul asal Thailand

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Siapa yang tidak tahu buah durian, dengan cita rasa yang nikmat dan beraroma khas, menjadikan buah berduri ini diminati banyak orang.

Bahkan saking pamiliarnya, orang-orang di Leong Desa Tegal Maja, Kecamatan Tanjung Lombok Utara, menyebut buah ini dengan nama buah “Sehabat”.

Leong adalah daerah perbukitan dengan kondisi tanah yang sangat subur dan dingin. Tak heran berbagai jenis buah bisa tumbuh subur di daerah ini, salah satunya durian, pisang dan manggis.

“Biasanya saat mencari durian ke sini (Leong, Tegal Maja, red) orang ramai-ramai datang dengan keluarganya atau dengan teman-temannya berkumpul bersama, itulah alasan kenapa dinamakan buah sehabat,” kata Kepala Desa Tegal Maja, Rusdi.

Istilah buah sehabat, lanjut Rusdi., mulai pamiliar sejak beberapa bulan lalu, ketika orang-orang sengaja datang ke Leong mencari teman atau sehabatnya dan berkumpul sambil menikmati durian.

“Saat musim berbuah, orang-orang dari Mataram datang ke sini mencari durian. Ada juga yang sengaja datang mencari temannya yang kebetulan tinggal di Leong sambil membeli durian,” cetusnya.

Rusdi juga menceritakan, warga di Tegal Maja, khusnya Leong, mulai tertairk menanam pohon durian sejak beberapa tahun lalu, bahkan kini jumlah pohonnya sudah ratusan.

“Tidak pasti berapa hektar total luasan kebun durian warga di sini, tapi yang pasti sangat banyak, karna di tanam juga di sekitar pekarangan rumah,” jelasnya.

Salah seorang petani durian di Leong, Jaenudin., mengatakan, durian Leong memiliki ukuran lebih kecil jika dibandingkan durian di daerah lain, tapi daging atau isinya lebih tebal dan bertekstur lembut dengan rasa sangat manis.

“Orang-orang yang datang ke sini (Leong,red) bilang kalau durian Leong lebih manis walaupun ukurannya lebih kecil dari durian lokal pada umumnya,” katanya.

Seperti halnya di daerah-daerah penghasil durian lainnya di pulau lombok, produksi durian Leong juga tergolong cukup tinggi. Biasanya petani menjual ke pengepul sebelum dijual kembali ke pasaran dengan harga bersaing.

“Kalau lagi musim, harganya bisa lebih murah. Tapi kalau produksinya masih sedikit atau terbatas tentu harganya sedikit lebih mahal. Kecuali membeli langsung ke petani,” bebernya.

Saat ini, lanjut Jaenudin, petani tidak hanya mengembangkan durian lokal, tapi juga menanaman bibit durian jenis Kane (Chane) yang merupakan varietas unggul asal Thailand.

“Durian Kane ukurannya jauh lebih besar, bahkan beratnya bisa mencapai 4 kg ke atas per biji,” cetusnya.

Saat musim durian seperti sekarang, Leong bisa memproduksi ratusan hingga ribuan butir buah durian setiap harinya yang siap dipasarkan ke Tanjung dan sekitarnya.

Bahkan sejak akses jalan menuju Leong bisa dilalui kendaraan roda 4, petani tidak kesulitan lagi memasarkan hasil duriannya.

DNU