Banyaknya rumah kumuh diharapkan mendorong keterlibatan seluruh elemen masyarakat bersama-sama membantu pemerintah dalam membangun rumah yang layak bagi masyarakat

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Pemerintah Daerah Lombok Utara akhirnya memulai proses pembangunan rumah milik Inaq Naritep (60), warga Dusun Busur, Desa Rempek, Kecamatan Gangga, Lombok Utara, Jumat (23/3).

Bupati Lombok Utara, H. Najmul Akhyar, yang hadir langsung melakukan peletakan batu pertama didampingi Kadis Pengendalian Penduduk KB dan PMD, Asisten III, Kasatpol PP, Kepala Desa, Kapolsek Gangga dan Koramil Kecamatan Gangga.

“Bantuan Jubah ini merupakan usulan temen-temen awak media di KLU. Kita prioritaskan karna kondisi pemilik rumah sangat memprihatinkan, tua dan tunanetra,” ungkap Najmul, di hadapan seluruh awak media usia acara.

Anggarannya, kata Najmul, sudah diserahkan ke Kepala Dusun setempat sebesar Rp10 juta, yang bersumber dari Dinas P2KB PMD dan Baznas Lombok Utara.

“Saya juga berharap dukungan penuh dari pihak desa dan warga di sini untuk membantu proses pembangunan rumah inaq Naritep,” paparnya.

Masih tingginya jumlah warga yang tinggal di rumah kumuh di Lombok Utara, menurut Najmul, diharapkan dapat mendorong keterlibatan seluruh eleman masyarakat, baik NGO, organisasi pemuda, BUMD dan BUMN untuk bersama-sama membantu pemerintah dalam membangun rumah yang layak bagi masyarakat.

Salah seorang warga setempat, Wadi, menargetkan pembangunan rumah inaq Naritep selesai dalam dua minggu ke depan.

“Saya dan warga siap gotong royong. Kita bangunkan MCK juga. Beberapa material sudah dipesan, kemungkinan besok datang. Desa dan Camat siap membantu jika ada kekurangan,” tegasnya.

Inaq Naritep sejak lama tinggal bersama anak dan cucunya di rumah reot miliknya. Selain tidak layak huni, rumah Inaq Naritep juga hanya memanfaatkan aliran listrik dari rumah tetangga.

Bahkan beberapa minggu terakhir Inaq Naritep dan keluarganya hidup tanpa penerangan karna kabel listrik putus.

Program Jubah ke-13 ini merupakan usulan awak media Lombok Utara sekaligus menjadi rangkaian dari acara Hari Pers Nasional (HPN) yang di selenggarakan beberapa waktu lalu.

DNU

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), baik pusat dan daerah harus mengambil peran dalam melahirkan tenaga konstruksi yang handal dan bersertifikasi

MATARAM.lombokjournal.com — Seluruh tenaga professional termasuk tenaga konstruksi dituntut memiliki sertifikasi, agar tenaga konstruksi di Indonesia termasuk NTB, mampu bersaing di kancah nasional dan internasional.

Sekretaris Daerah Provinsi NTB Ir. H. Rosyadi Sayuti, M.Sc., Ph.D menyampaikan itu saat membuka Seminar Penerapan Teknologi Konstruksi “Penyiapan Air Baku untuk Mendukung Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika”, Rabu (21/03), di Kampus Universitas Islam Al-Azhar Mataram.

Menurut Sekda, sertifikasi terhadap tenaga konstruksi mutlak harus dilakukan, karena dengan hal itu akan menjadi salah satu acuan untuk mendapatkan pekerjaan, baik  di tingkat lokal, nasional bahkan di luar negeri.

“Saat ini tenaga konstruksi kita belum bisa mendapatkan pekerjaan tanpa sertifikasi, baik di dalam negeri maupun sebagai TKI di luar negeri,” jelas Sekda.

Sekda berpesan, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), baik pusat dan daerah harus mengambil peran dalam melahirkan tenaga konstruksi yang handal dan bersertifikasi

Sekda menambahkan, tenaga konstruksi yang ada di NTB harus menjadi bagian penting dalam proses pembangunan yang ada. Salah satunya di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika (KEK), sebagai salah satu mega proyek yang dikerjakan di NTB saat ini.

“Tenaga kerja kita harus menjadi bagian dari proyek yang ada, termasuk di KEK Mandalika saat ini. Kita berikan pelatihan agar mampu bersaing dengan orang luar bahkan dengan tenaga kerja asing. Jangan sampai orang lokal jadi penonton saja,” harap Sekda yang akrab disapa Pak Ros itu.

Untuk itu, komunikasi yang efektif harus terus dibangun antara LPJK NTB dengan ITDC. Agar semua potensi yang bisa mengangkat daerah dapat dimanfaatkan dengan maksimal

Pada acara yang sama, dilakukan penandatanganan MoU antara LPJK NTB dengan Fakultas Teknik dari 8 Universitas di NTB. Antara lain Universitas Mataram, Universitas Muhammadiyah Mataram, Unizar Mataram, Universitas NTB, Universitas Maha Saraswati Mataram, Universitas Kordofa Sumbawa, Universitas Samawa dan Universitas Teknik Samawa (UTS).

Ketua LPJK Nasional, Ruslan Rivai mengatakan, penandatanganan MoU Fakultas Teknik dari 8 Universitas di NTB ini, akan mendorong kemajuan jasa kontruksi di NTB khususnya segi penelitian konstruksi.

“MoU ini diharapkan akan melahirkan teknologi penyediaan air baku di KEK Mandalika. Teknologi ini dibutuhkan karena kedepan kebutuhan akan air bersih di kawasan mega proyek tersebut akan semakin tinggi,” ujar Ruslan.

Tampak hadir Rektor Unizar Mataram Ahmad Firdaus Sukmono, Ketua Balai Penerapan Teknologi Konstruksi Direktorat Jendral Bina Konstruksi Kementrian PUPR RI dan Seluruh Civitas Akademika Unizar

AYA

Kegiatan ini menjadi wadah positif, terutama bagi media online meningkatkan kapasitas serta memperkaya wawasan dan kemampuan Bahasa Inggrisnya

MATARAM.lombokjournal.com —  Kermampuan Wartawan dalam berbahasa Inggris dinilai minim. Atas dasar itu, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat dan PWI NTB bekerjasama dengan PT. Jasa Raharja (Persero), menginisiasi pelatihan Vokasi Menulis Berita Dalam Bahasa Inggris, di Hotel Lombok Raya, Kamis (15/3).

Pelatihan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi wartawan terutama kemampuan berbahasa Inggris, diikuti puluhan Wartawan Media Cetak dan Elektronik, serta beberapa dari praktisi Humas dan Tim Media Kominfotik NTB.

Diharapkan, ketika berinteraksi atau mengikuti kegiatan tertentu yang mengharuskan untuk berbahasa Inggris bisa di aplikasikan.

Hadir Asisten III Bidang Administrasi dan Umum Setda NTB, Drs. H. Imhal, MM, Plt Ketua Umum PWI Pusat Sasongko Tedjo, Direktur Utama PT Jasa Raharja (Persero) yang diwakili Kepala Divisi  Keuangan PT Jasa Raharja ( Persero) Tri Yugara dan

Asisten III Bidang Administrasi dan Umum Setda NTB, Drs. H. Imhal, MM, dalam sambutannya sangat mengapresiasi kegiatan pelatihan. Ini penting dalam meningkatkan kemampuan para pewarta dalam membuat berita yang edukatif dalam Bahasa Inggris.

“Ini sangat penting sebagai dasar dalam meningkatkan kemampuan dalam menyajikan informasi yang edukatif, ” tuturnya.

Direktur Utama Jasa Raharja yang diwakili Kepala Divisi Keuangan Tri Yugara menyampaikan, kegiatan ini menjadi wadah positif, terutama bagi Media Online meningkatkan kapasitas serta memperkaya wawasan dan kemampuan Bahasa Inggrisnya.

Sedangkan Plt Ketua PWI Pusat Sasongko Tedjo, mengapresiasi Jasa Raharja yang mau memfasilitasi terselenggaranya kegiatan yang berlangsung 2 hari itu.

AYA

Masih menunggu fatwa dari Mahkamah Agung (MA), soal kepastian regulasi terkait PTSL. Untuk sementara jangan ada pungutan apa pun

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Polemik program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) atau Prona paska terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, masih terus berlangsung.

Menyikapi itu, Pemda KLU dan Kepolisian menghimbau Pemerintah Desa agar tidak melakukan pungutan kepada masyarakat pemohon.

“Kita masih menunggu fatwa dari Mahkamah Agung (MA), soal kepastian regulasi terkait PTSL. Untuk sementara jangan ada pungutan apa pun,” ungkap Kepala bagian Hukum KLU, Raden Eka Asmarahadi.

Pernyataan itu disampaikan Raden Eka Asmarahadi, dalam rapat kerja Komisi I dengan Kejari, BPN, Kepolisian, Pemerintah Daerah dan AKAD, di ruang sidang DPRD KLU, Senin (12/03).

Hal senada juga dikatakan Wakil Kapolres Lombok Utara, Kompol Tengku Ardiansyah, yang juga menjabat sebagai Ketua Saber Pungli KLU.

Wakapolres mempersilahkan pihak Desa melanjutkan program PTSL. Meski begitu ia menghimbau agar Desa tidak melakukan pungutan kepada masyarakat pemohon.

“Silahkan dilanjutkan, tapi jangan ada pungutan sampai atau fatwa MA,” tandasnya.

Ketua Komisi I DPRD KLU, yang langsung memimpin sidang menjelaskan, setidaknya ada 4 kesimpulan dalam rapat. Di antaranya mempersilahkan Desa untuk tetap menjalankan PTSL 2018, sementara untuk yang 2017 dipastikan tidak ada persoalan.

“Oleh karena itu, Bupati, Ketua DPRD dan BPN segera duduk bersama dengan Kejaksaan guna menyatukan persepsi soal PTSL, agar ada kepastian dan kenyamanan bagi para Kepala Desa,” katanya.

Jika nanti fatwa MA berkata lain atau berbeda dengan apa yang diperintahkan di Perbup, maka lanjut Ardianto, AKAD meminta Bupati bertanggung jawab sebagai pihak yang menerbitkan Perbup terkait PTSL.

Kepala Kantor BPN KLU, Keman, dalam penyampaiannya memastikan tidak ada dobel anggaran untuk PTSL, baik di APBN ataupun APBD.

“Anggaran PTSL tidak ada di Dipa BPN,” cetusnya.

Dalam SKB Tiga Menteri (Menteri Dalam Negeri, Menteri Agraria dan Tataruang, Menteri Desa PDT dan Transmigrasi), Desa melalui Perbub diberikan wewenang untuk memungut biaya persiapan kepada pemohon sebesar Rp. 350 ribu, jika tidak dianggarkan dalam APBN ataupun APBD.

Tahun 2018 ini, terget PTSL untuk Lombok Utara, mencapai 19 ribu lebih.

DNU

Bupati berharap kerukunan umat beragama di KLU semakin kuat dan saling menjaga

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Di Lombok Utara, pemeluk antar beragama telah membaur menjadi kesatuan masyarakat yang bertaqwa, dan menjalani kehidupan sosial secara rukun.

Demikian dikatakan Bupati KLU, H. Najmul Akhyar, dalam sambutannya saat menghadiri peresmian 11 Vihara, di Desa Tegal Maja, Kecamatan Tanjung, Sabtu (10/03).

“Lombok Utara, telah dinobatkan Gubernur, sebagai Kabupaten yang perduli dan menjunjung nilai-nilai toleransi antar umat beragama,” katanya.

Kehadirannya di tengah-tengah masyarkat, lanjut Najmul, tidak hanya sebagai seorang Bupati, tapi juga sebagai tempat berkeluh kesah bukan hanya sebagai bupati.

“Saya berharap kerukunan umat beragama di KLU semakin kuat dan saling menjaga,” tuturnya.

Dalam kesempatan sama, Dirjen Bimas Budha Kemenag RI Caliadi SH MH, yang turut hadir dalam peresmian itu, mengungkapkan rasa syukurnya telah berkesempatan ikut meresmikan 11 vihara sekaligus.

“Ini sejarah yang patut diapresiasi, bahwa di KLU bisa resmikan 11 vihara sekaligus.Silahkan dioptimalkan sebagai tempat Puja Bakti, tempat pembinaan mutu spiritual, pengembangan pendidikan, serta pengembangan seni budaya Budhis,” tandasnya.

11 Vihara yang dibangun tersebar di beberapa daerah di Lombok Utara, dengan sumber dana dari Pemda KLU, Dirjen Bimas Budha, dan para donatur.

Hadir juga dalam acara itu, Kakanwil Depag NTB, Kan Depag KLU, Camat Tanjung, Kapolsek Tanjung, Parabhikku dan tamu undangan lainnya.

DNU

Presiden Jokowi sangat mengapresiasi aksi-aksi dan langkah-langkah nyata yang dapat menjadi inspirasi bagi anak-anak muda dalam merespons perkembangan di era ekonomi digital

kombokjournsl.com —

MATARAM;  Mahasiswa dan anak-anak muda diajak melihat masa depan secara lebih optimis dan produktif. Memang masih banyak masalah di sekeliling kita. Nammun kalau mau melihatnya sudut pandang optimistis, justru dapat menjadikan masalah-masalah itu sebagai peluang dan kesempatan.

Hal itu dikatakan Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko di hadapan sekitar 650 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Mataram yang hadir memenuhi Auditorium DOME Universitas Mataram, Jum’at (09/03).

Moeldoko mengajak anak-anak muda menyambut tantangan zaman dengan berinovasi. “Berinovasilah atau mati!”  itulah yang selalu dikatakan Moeldoko di hadapan anak-anak muda.

Perubahan-perubahan di dunia berlangsung sangat cepat, mulai dari teknologi robot, kecerdasan buatan, dan sebagainya.

Moeldoko mengatakan, Presiden Jokowi mendorong terciptanya ekosistem yang tepat untuk menumbuhkan sikap adaptif dan responsif terhadap perubahan. Dalam konteks itu, Presiden Jokowi sangat mengapresiasi aksi-aksi dan langkah-langkah nyata yang dapat menjadi inspirasi bagi anak-anak muda dalam merespons perkembangan di era ekonomi digital.

“Dalam sistem sosial politik seperti sekarang ini, terbuka kesempatan bagi siapa pun dan menjadi apa pun,” kata Moeldoko.

Hadir dalam kegiatan di Universitas Mataram tersebut antara lain Gubernur Nusa Tenggara Barat TGH. A. Zainul Majdi, Rektor Universitas Mataram Prof.Dr.H. Lalu Husni, SH, M.Hum, Kapolda NTB Brigjen (Pol) Drs. Firly, M.Si, Komandan Pangkalan Udara Rembiga Kolonel (Pnb) Dodi Fernando, SE, M.Soc, Komandan Korem 162/Wirabakti Kolonel (Inf) Farid Makruf, MA, dan beberapa pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB dan Universitas Mataram.

Penanggap dari kalangan akademisi adalah DR. Firmansyah.

Ajakan membangun sikap optimis dan sikap positif juga datang dari Gubernur NTB.

“Jika ada orang lain memberikan hal baik kepada kita, kita harus membalasnya dengan yang lebih baik. Mari kita berlomba-lomba untuk menjadi inovatif dan optimis,” kata Gubernur.

Acara bincang-bincang yang digelar oleh Kantor Staf Presiden bekerja sama dengan Universitas Mataram tersebut, merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Kantor Staf Presiden menyambangi kampus-kampus.

Tujuannya untuk mendapatkan masukan, usulan, kritik, dan tanggapan atas berbagai program dan kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK. Sebelumnya, kegiatan serupa telah diselenggarakan di Yogyakarta, Bandung, Padang, dan Makassar.

Dalam paparannya, Moeldoko menjelaskan, apa saja yang telah dikerjakan oleh pemerintahan Jokowi. Ia menunjukkan beberapa komitmen Pemerintah Pusat terhadap Provinsi NTB.

Sekarang ini, ada tiga kawasan di NTB yang dapat didorong untuk menjadi lebih besar dan lebih baik, yakni Mandalika, Samota (Teluk Saleh, Pulau Moyo, dan Gunung Tambora), serta Global Hub Kayangan.

“Jika tiga itu saja kita kembangkan secara baik, ekonomi NTB memang akan tumbuh lebih baik. Pertumbuhan ekonomi NTB di luar tambang saat ini mencapai 7,1%,” kata Tuan Guru Bajang, panggilan sehari-hari Gubernur NTB.

Selain ekonomi, pembangunan di bidang sosial dan lingkungan juga menjadi salah satu perhatian penting yang harus diperhatikan dalam konteks membangun NTB.

Selain bertemu dengan para mahasiswa dan kalangan kampus, Moeldoko sebelumnya juga bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Al-Manshuriyah, Lombok Tengah, dan Pondok Pesantren Nurul Haramain yang diasuh oleh TGH. Hasanain Juaini.

Selain itu, digelar juga bincang-bincang santai dengan para tokoh dan ulama, pengelola media massa, penggerak kebudayaan, tokoh masyarakat, dan aktivis sosial dan lingkungan.

Dalam kesempatan tersebut, Kantor Staf Presiden yang dipimpin oleh Moeldoko menerima berbagai masukan dan saran terkait dengan pembangunan yang berlangsung di NTB. Beberapa topik yang dibahas antara lain adalah buruh migran, lingkungan, pariwisata, pendidikan, kebudayaan, dan perhutanan sosial.

Pada kesempatan bincang-bincang di Dome tersebut, Moeldoko juga menerima masukan dari perwakilan mahasiswa, yang diterima secara langsung oleh Kepala Staf Kepresidenan.

Dokumen tersebut, kata Moeldoko, akan dipelajari, dan jika memang relevan, akan disampaikan kepada Presiden Jokowi.

AYA

Stok logistik untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak hingga 3 hari ke depan pasca bencana masih tersedia

MATARAM.lombokjournal.com  — Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, Agung Pramuja mengatakan, pelaksanaan pembersihan pascabanjir Lingkungan Soriwono dan Magenda, Kabupaten Dompu, NTB, telah mencapai 60 persen.

Untuk mempercepat proses pembersihan rumah serta lingkungannya, lanjut Agung, akan dibagi penanganannya ke dinas atau instansi dengan menurunkan personil masing-masing dinas atau instansi sebanyak 5 sampai 10 orang untuk penanganan 1 rumah.

“Stok logistik untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak hingga 3 hari ke depan pasca bencana masih tersedia,” ujar Agung usai rapat koordinasi di Dompu, NTB, pada Rabu (7/3) malam.

Agung menyampaikan, hal ini tak lepas dari banyaknya bantuan yang masuk dari beberapa kabupaten, organisisasi, serta masyarakat. Agung menjelaskan, barang bantuan yang masuk harus dilaporkan dengan baik, terutama jumlah dan jenis barang yang diterima.

“Dalam pemberian bantuan hendaknya dilakukan by name by adress dan prioritaskan bagi warga yang memang betul terdampak,” lanjut Agung.

Agung juga meminta lurah dan desa melakukan pendataan dan melaporkan data riil jumlah warganya terdampak.

Sebelumnya, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB Muhammad Rum mengatakan, masa tanggap darurat banjir di Kabupaten Dompu, NTB, ditetapkan selama tiga hari.

“Bupati telah menetapkan masa tanggap darurat selama tiga hari mengingat kondisi dan situasi pasca banjir secara umum tidak begitu parah,” ujar Rum.

Kata Rum, Lingkungan Soriwono, Kelurahan Potu, Kecamatan Dompu menjadi lokasi terparah saat banjir pada Senin (5/3). Rum menyampaikan, Lingkungan Soriwono sebenarnya tidak layak sebagai tempat permukiman karena elevasinya sejajar dengan dasar sungai.

Pemkab Dompu, lanjut Rum, sudah mengarahkan direlokasi namun masyarakat tetap berkeras untuk tetap tinggal di wilayah tersebut.

Mengenai penyebab utama banjir, ucap Rum, lantaran hujan yang sangat lebat di wilayah Desa Tambe di Kabupaten Bima.

Kemudian, Kabupaten Dompu mendapat banjir kirimannya, dan ditambah kondisi sungai-sungai yang ada di Kabupaten Dompu mengalami penyempitan dan pendangkalan sehingga warga yang terdampak semuanya yang bertempat tinggal di sepanjang bantaran sungai.

“Solusi ke depan harus dilakukan normalisasi sungai dan Alhamdulillah kegiatan ini akan dilakukan oleh BWS (Balai Wilayah Sungai), namun ada beberapa titik tanggul sungai yamg jebol,” lanjut Rum.

BPBD NTB sendiri telah menurunkan tiga personil selama tanggap darurat untuk melakukan pendampingan. Untuk logistik, kata Rum, tersedia untuk tujuh hari ke depan.

Rum menambahkan, secara umum keadaan saat ini sudah normal, kecuali beberapa rumah yg masih dalam proses pembersihan.

“Selama ini tidak ada titik pengungsi, mereka lebih memilih tinggal di rumah warga atau keluarga yang juga merupakan tetangga mereka sendiri di lokasi yang lebih tinggi,” kata Rum menambahkan.

AYA

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko ke NTB salah satunya bertujuan untuk mendengar dan mendapatkan masukan dari para tokoh, ulama, akademisi, budayawan, birokrat, dan penggiat sosial di Mataram tentang berbagai program strategis bagi masyarakat NTB

lombokjournal.com —

LOMBOK TENGAH: .

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, berkunjung ke Pondok Pesantren Al-Manshuriyah Ta’limusshibyan, Bonder, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kamis (08/03).

Dalam kunjungannya, Moeldoko yang didampingi oleh Deputi IV Eko Sulistyo dan Tenaga Ahli Utama Abetnego Tarigan, bertemu dengan pengasuh pondok TGH A.Taqiuddin Manshur.  Juga bertemu dengan sejumlah tokoh masyarakat dan ulama dari Lombok Tengah, antara lain H. Lalu Mudjitahid, Tuan Guru Maarif Ma’mun, Ketua Anshor NTB, Zamroni, dan Ketua Muslimat NU NTB.

Selain bertemu dengan para kiai dan ulama, Moeldoko berkesempatan memberi tausiyah kepada sekitar 200 siswa dan santri muda pondok.

“Dulu Moeldoko kecil tinggalnya di dusun, jauh dari kecamatan. Moeldoko kecil tinggalnya di langgar atau musala. Pagi-pagi jam 4.00, anak-anak kecil termasuk saya sudah dibangunkan Kiai Slamet pakai rotan. Setelah itu belajar mengaji bersama. Baru dari situ pulang ke rumah, membantu orang tua di sawah. Kadang-kadang menyiram tembakau, membuat lubang untuk menanam jagung, atau memanen padi pakai tangan. Tergantung musimnya,” tutur Moeldoko di depan anak-anak yang antusias menyimak.

Ia berpesan, anak-anak sekarang harus waspada terhadap bahaya narkoba yang sudah masuk ke mana-mana.

“Jangan sampai kalian terjerumus,” pesan Moeldoko. Ia pun memotivasi anak-anak itu dengan bertanya, “Apakah semangat kalian sekarang masih sama seperti semangat Moeldoko kecil?”

“Masih!” jawab anak-anak serempak dan bersemangat.

Mengomunikasikan dan Mendengarkan

Di hadapan para tokoh dan ulama, Moeldoko mengakui, alam NTB itu sungguh luar biasa. Dia pun sempat mencicipi buah-buah lokal seperti manggis, durian, dan rambutan yang istimewa.

Dia pun membayangkan, ke depan potensi ini harus digarap lebih baik. “Manggis misalnya, banyak diminati oleh negara-negara seperti China, Taiwan, Hongkong. Untuk upacara imlek atau pun kematian,” terangnya.

Potensi NTB ini sangat besar. “Jika dilihat dari titik berat pembangunan hari ini, maka Indonesia Timur mendapatkan perhatian yang luar biasa. Dulu pembangunan lebih banyak terkonsentrasi di Jawa dan sebagian Sumatera. Sekarang, ini Pemerintah mendorongnya ke seluruh Indonesia. Salah satunya adalah NTB,” katanya.

Presiden Jokowi sendiri sudah 7 kali mengunjungi NTB dan bertemu dengan banyak pihak. Kedatangan Kepala Staf Kepresidenan ke NTB sendiri salah satunya bertujuan untuk mendengar dan mendapatkan masukan dari para tokoh, ulama, akademisi, budayawan, birokrat, dan penggiat sosial di Mataram tentang berbagai program strategis yang ditujukan bagi masyarakat NTB.

Beberapa proyek strategis nasional yang dikerjakan pemerintah pusat di NTB adalah pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, pengembangan jaringan Global Hub Kayangan, sejumlah bendungan di Pulau Sumbawa, dan pembangkit listrik bergerak (mobile power plant).

Moeldoko mengaku ingin lebih banyak mendengar dari kalangan ulama dan santri di NTB, akademisi dan tokoh masyarakat, sekaligus menjelaskan kebijakan-kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK.

Makanya kegiatan tersebut juga menggunakan tagar #SantriBicara #KSPMendengar. Tujuannya, supaya apa yang sedang dan akan dikerjakan oleh Pemerintah, dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

“Untuk itu, kami ingin banyak mendengarkan, termasuk dari kalangan santri dan ulama,” kata Moeldoko.

Sementara itu, TGH A.Taqiuddin mengatakan apresiasi dan terima kasihnya atas kunjungan Kepala Staf Kepresidenan ke NTB.

“Saya mengucapkan syukur atas kehadiran Bapak Moeldoko di depan para santri, di pondok ini,” kata TGH A.Taqiuddin.

Ia memaparkan, pondok pesantrennya mengasuh kurang lebih seribu santri yang tinggal di pondok, dan siswa-siswa seputar lingkungan pondok yang jumlahnya juga ribuan.

“Kami melayani pendidikan dari jenjang pendidikan PAUD sampai dengan SLTA. Termasuk sekitar 100 santri dari NTT,” papar TGH Taqiuddin.

Me

Kantor Staf Presiden berharap memperoleh masukan dan solusi untuk meningkatkan efektivitas program pembangunan di NTB, sekaligus menemukan mekanisme supaya program-program yang dijalankan pemerintah pusat di NTB dapat terlaksana tepat sasaran

lombokjournal.com

MATARAM;  Kantor Staf Presiden mengumpulkan tanggapan, kritik, usulan, dan masukan terkait capaian pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK dalam tiga tahun terakhir ini.

Setelah menggelar kegiatan “KSP Goes to Campus” di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Universitas Padjadjaran Bandung, Universitas Andalas Padang, Universitas Hasanuddin Makassar selama 3 bulan terakhir, kini Kantor Staf Presiden menggelar serangkaian kegiatan antara lain talk show, diskusi kelompok terarah (Focussed Group Discussion, FGD), dan kunjungan ke sejumlah pondok pesantren di Nusa Tenggara Barat, tanggal 8-9 Maret 2018.

Hari ini, Kamis (08/03), digelar dua FGD. Di kampus Universitas Mataram, FGD direncanakan akan menghadirkan para akademisi dan birokrat dari Pemda Provinsi NTB antara lain DR. HLM Ilwan, DR Risnain, DR Prayitno Basuki, DR Ruth Stella Thei, DR Syafruddin, DR Anas Zaini, Ridwansyah, Lalu Gita Ariadi, dan Lalu Martawang.

Dari para akademisi ini, KSP berharap dapat memperoleh masukan dan solusi untuk meningkatkan efektivitas program pembangunan di NTB, sekaligus menemukan mekanisme supaya program-program yang dijalankan pemerintah pusat di NTB dapat terlaksana tepat sasaran.

Satu FGD lainnya, akan menghadirkan para tokoh dan pemuka masyarakat di NTB antara lain Tuan Guru Taqiuddin (Ketua PW-NU NTB dan Pengasuh Pondok Pesantren Al-Mansyuriah), Tuan Guru Hasanain Juaini (Sekjen Nahdlatul Wathon dan Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Haramain) , I Gede Mandra (Ketua Parisada Hindu NTB), Lalu Agus Faturrahman (budayawan), Ali Rahim (PGRI), Ahmad SH (Publik Institute), Murdani (WALHI NTB), Ilham (Jaringan Masyarakat Sipil), Dwi Sudarsono (SAMANTA), Nurjanah (INSPIRASI), Haris (SOMASI), Sulistiono (KOSLATA), Roma Hidayat (Advokasi Buruh Migran), dan sejumlah pemimpin/pengelola media massa di NTB seperti Agus Talino, Jony Martadinata, Ahmad Ikliluddin, dan Zia Helmi, dan beberapa tokoh yang lain.

Dari forum ini, diharapkan dapat terumuskan kerja sama dari banyak pihak dan langkah kongkret untuk mengawal jalannya program pembangunan di NTB.

Pada dua FGD tersebut, Yanuar Nugroho, Deputi II Kepala Staf Kepresidenan akan memimpin jalannya diskusi. Beberapa proyek strategis nasional yang dikerjakan pemerintah pusat di NTB adalah pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, pengembangan jaringan Global Hub Kayangan, bendungan, pembangkit listrik bergerak.

NTB dengan jumlah penduduk sekitar 4,7 juta jiwa, provinsi ini mendapatkan perhatian besar dari Presiden Jokowi dan pemerintah pusat karena dari sisi indeks pembangunan manusia (IPM) banyak yang harus diperbaiki dan dikerjakan di provinsi ini.

Selama masa pemerintahannya, Jokowi telah mengunjungi provinsi ini tujuh kali. Dari kunjungan tersebut, harapannya indeks pembangunan manusia di provinsi yang memiliki sumber daya alam yang luar biasa ini dapat ditingkatkan.

Salah satu tantangan besar yang harus didorong dari provinsi ini adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. IPM provinsi ini hanya berada di atas provinsi Papua dan NTT, sehingga masih tersedia ruang untuk dapat ditingkatkan, mengejar provinsi-provinsi lainnya.

Dengan situasi sosial kemasyarakatan yang mayoritas adalah masyarakat agraris dengan kesadaran religius yang tinggi, Kantor Staf Presiden juga akan bertemu dengan sejumlah pondok pesantren. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko direncanakan akan hadir dan bertemu dengan pemimpin pondok pesantren dan mendengarkan masukan-masukan dari para santri.

Dengan tajuk #SantriBicara #KSPMendengar, Moeldoko akan menampung masukan-masukan dan saran dari kalangan pesantren mengenai program-program pemerintah serta akan memberikan dorongan dan motivasi kepada para santri untuk membangun masa depan mereka.

Selain itu, Moeldoko dijadwalkan akan menjadi narasumber dalam diskusi nasional yang diselenggarakan di kampus Universitas Mataram. Gubernur NTB TGH M. Zainul Majdi akan menjadi salah satu panelis. Diskusi tersebut akan diikuti oleh mahasiswa dari berbagai kampus di Mataram.

Me

APBD sebesar Rp  8,7 miliar dialihkan sepihak tanpa kesepakatan Banggar

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Adanya dugaan pengalihan sepihak dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) KLU 2018, direspon dua fraksi di DPRD, diantaranya fraksi Merah Putih dan Hanura.

Rencananya dua fraksi ini akan mendesak pimpinan DPRD segera memanggil Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Diduga ada sebesar Rp  8,7 miliar. APBD yang dialihkan sepihak tanpa kesepakatan Banggar. Kita desak pimpinan segera panggil Ketua TAPD untuk minta kejelasan atau klarifikasi,” kata anggota Fraksi Hanura yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua II DPRD KLU, Sudirsah Sujanto, di ruang kerjanya, Rabu (7/3).

Anggaran sebesar Rp 8 miliar lebih itu, lanjut Sudirsah, mencakup jumlah anggaran belanja di Dishub KP KLU yang bertambah tanpa melalui pembahasan mencapai Rp 1,305 miliar lebih.

“Selain itu ada sekitar Rp 7,473 miliar lebih belanja modal yang tertuang di R-APBD 2018 tapi dicoret atau hilang di APBD tanpa adanya pembahasan,” bebernya.

Diluar itu, terdapat juga sebesar Rp 880 juta yang sebelumnya dihapus pada KUA PPAS dan ditemukan muncul kembali di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Lebih jauh Sudirsah mempertegas, dalam berita acara laporan  yang ditandatangani dan disampaikan Banggar tidak ada disebutkan rincian item-item anggaran apa saja yang dialihkan.

“Dilaporan Banggar tidak ada menyebut rincian jumlah, pengalihan atau penghapusan. Kami sudah melakukan pendalaman dan mengantongi seluruh dokumen yang menguatkan indikasi itu,” cetusnya.

Terhadap pengalihan anggaran yang disetujui dan tertuang dalam laporan Banggar, diakui Sudirsah sudah dirincikan secara ditail terkait posisi anggaran, dialihkan dari mama kemana dan besarannya.

Terpisah, Sekda KLU, H. Suardi, selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) saat ditemui di ruangannya mengaku semua proses penetapan APBD sudah melalui proses.

“Prosesnya kan sudah dijalankan semua, termasuk rapat dengan DPRD dan evaluasi Gubernur,” pungkasnya singkat.

DNU