Beberapa aturan yang dikeluarkan KPI Pusat terkait pilkada, khususnya masa kampanye selama bulan Ramadan ini adalah iklan-iklan di luar iklan kampanye

MATARAM.lombokjournal.com — Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) melarang lembaga penyiaran menayangkan atau menyiarkan iklan ucapan selamat berbuka, yang berasal dari pasangan calon (Paslon) kepala daerah.

Larangan ini juga berlaku bagi paslon untuk tampil dalam acara TV dan radio diluar yang diperbolehkan.

Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) NTB, Yusron Saudi mengatakan, aturan tersebut dikeluarkan KPI Pusat untuk menjamin pesta demokrasi lima tahunan berjalan demokratis.

KPI menilai, lembaga penyiaran harus menjaga netralitas dengan tidak memberikan ruang khusus bagi paslon tertentu.

“Kami sudah edarkan surat pemberitahuan ini kepada seluruh lembaga penyiaran di NTB. Begitu juga KPI Pusat sudah menyampaikan ke seluruh lembaga penyiaran nasional,”kata Yusron, Jumat (18/05).

Dibeberkan Yusron, beberapa aturan yang dikeluarkan KPI Pusat terkait pilkada, khususnya masa kampanye selama bulan Ramadan ini adalah iklan-iklan di luar iklan kampanye.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri sudah memfasilitasi semua pasangan calon untuk beriklan di media penyiaran maupun media cetak. KPU memberikan jatah iklan semua paslon di satu media selama 14 hari.

Dalam satu hari, intensitas penayangan iklan sebanyak 10 kali. Sehingga selama masa kampanye tiap-tiap paslon mendapat jatah 140 kali.

“Itu baru di satu media penyiaran, kalau banyak media penyiaran dipakai, tinggal kalikan 140 kali itu saja dengan jumlah media. Ini sudah sangat banyak,” kata Yusron.

Selain itu, KPI Pusat juga melarang kehadiran peserta Pilkada 2018 sebagai bagian dari program siaran. Kehadiran itu baik sebagai narasumber, bintang iklan, main film, main drama, atau bentuk lainnya.

KPI juga meminta lembaga penyiaran mengedepankan prinsip keberimbangan dan proporsionalitas dalam penyiaran.

“Jangan karena kebetulan salah satu paslon punya hubungan dengan media, lalu media itu tak pernah memberitakan kandidat lain,” katanya.

Begitu juga dengan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) yang bisa diproduksi oleh pemerintah. Beberapa kandidat yang bertarung di Pilkada NTB yang berposisi sebagai kepala daerah, jangan sampai memanfaatkan dana APBD untuk membuat ILM.

Yusron mewanti-wanti, agar lembaga penyiaran lebih selektif dalam menayangkan ILM yang kebetulan terkait dengan salah satu kandidat.

Sementara itu, selama masa tenang, KPI Pusat juga memberikan rambu-rambu bagi lembaga penyiaran. Lembaga penyiaran dilarang untuk menayangkan kembali debat terbuka.

Lembaga penyiaran dilarang menayangkan kembali liputan kampanye.

“Termasuk juga dilarang menayangkan jajak pendapat tentang pasangan calon,” katanya.

Pada hari pemilihan 27 Juni, lembaga penyiaran dilarang menayangkan atau menyiarkan hasil jajak pendapat. Lembaga penyiaran juga dilarang menayangkan atau menyiarkan hasil hitung cepat (quick qount) sebelum penutupan tempat pemungutan suara (TPS) pada pukul 13:00 Wita.

“Kami berharap media penyiaran bisa mengawal pilkada dengan damai dan tidak menjadi partisan,” katanya.

Me  (*)

Penerbitan Perbup PTSL Nomor 34 Tahun 2017 sesuai dengan yang tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri terkait PTSL

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Bupati Lombok Utara, H. Najmul Akhyar, akhirnya angkat bicara terkait desakan Ombudsman dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang meminta dicabutnya Perbup Pendaftaran Tanah Sistematis Langsung (PTSL) yang dikeluarkan Bupati beberapa waktu lalu.

“Nanti kalau memang menurut Ombudsman harus dicabut dan memang secara regulasi, konstitusi harus dicabut, ya tidak masalah menurut kita,” ungkap Najmul, kepada wartawan Kamis (17/05).

Meski begitu, Najmul, mempersilahkan Ombudsman untuk menyempaikan alasan pencabutan Perbup berdasarkan regulasi.

“Silahkan sampaikan dasar regulasinya ke kita, kita ndak mau ngotot juga kok. Kita tidak mau salah, kita melakukan kegiatan apapun tentu berdasarkan regulasi yang ada,” tegasnya.

Najmul beralasan, penerbitan Perbup PTSL Nomor 34 Tahun 2017 sesuai dengan yang tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri terkait PTSL.

“Kita hanya menjalankan perintah SKB 3 Menteri. Jelas dikatakan bahwa apabila tidak dibiayai oleh daerah atau oleh APBN, maka perintah kepada Bupati, kepada Walikota untuk membuat aturan tentang pembiayaan itu,” katanya lagi.

Bahkan BPN waktu itu, lanjut Najmul, mendesak agar Perbup segera diterbitkan. Di beberapa kali sosialisasi, termasuk BPN-lah yang mendesak dan meminta Pemkab untuk membuat Perbup.

“Tiap daerah di Indonesia harus mensukseskan target pensertifikatan lahan masyarakat yang diprogramkan Presiden Joko Widodo. Oleh karena itu maka menjadi tugas Kepala daerah di kabupaten/kota untuk menterjemahkan perintah tersebut,” tutupnya.

Sebelumnya, Ombudsman NTB dan DPRD KLU meminta kepada pemerintah daerah Lombok Utara, untuk segera mencabut Perbup PTSL karena dinilai berpotensi pungli atau berdampak hukum.

DNU

Ruang Ramah HAM merupakan Nawacita yang direncanakan oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden, Jusuf Kalla sejak kampanye

MATARAM.lombokjournal.com — Koordinator Staf Khusus Wakil Presiden RI, Alwi Namu mengunjungi sekaligus memantau Ruang Pelayanan Paspor Berdimensi Ramah HAM di Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, yang diresmikan pada bulan Maret 2018 lalu.

Ruang ini merupakan yang pertama di Indonesia dan akan dijadikan point project nasional.

“Setelah saya cek,  sangat luar biasa,” ujarnya, Rabu (16/05).

Ia menuturkan, ruang Ramah HAM ini merupakan Nawacita yang direncanakan oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden, Jusuf Kalla sejak kampanye. bahwa layanan-layanan itu khususnya paspor harus diperbaiki.

sebab apa yang disampaikan itu adalah kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah, Kalau bisa lama mengapa dipercepat.

“Nah inilah yang dilakukan imigriasi kelas I Mataram, ini luar biasa karena pemikiran seperti itu jadi identik dan sama dengan implementasi dari pada perencanan Pak Jokowi dan JK,” tuturnya.

Disinggug apakah ada kebijakan dari Wapres? Alwi mengaskan Wapres sangat mendorong program Ramah HAM itu.

“Wapres mendorong semua instansi dalam perencanaan pelayanan publik, Jangan hanya imigrasi tapi juga pelayan publik lainya juga harus bisa,” tegasnya

Namun, Ia berharap dengan layanan tesebut nantinya dapat memberikan rasa nyaman kepada para orang-orang yang berkebutuhan khusus lansia, dan Ibu menyusui.

“Ayo kantor Imigrasi berlomba memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Selain penyediaan Ruang Pelayanan Ramah HAM, pelayanan berbasis online, dan terus tingkatkan pelayanan,” imbuhnya.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTB, Sevial Akmily mengatakan, sampai saat ini Kantor Imigrasi juga sudah melakukan kordinasi denagan provinsi lain terkait dengan Ramah HAM. Dan memastikan provinsi lain juga akan ikut menerapkan Ruang Ramah HAM.

“Korelasi dengan provinsi lain juga kita lakukan, karena kita nanti akan keluar semacam intruksi seperti hal ini akan di terapkan disemua provinsi nanti, karena beliau (Alwi Namu) sudah melakukan survey disini. Akan dilakukan semacam surat edaran dan masih dalam konsep,” katanya.

Sementara itu, Kepala Kantor imigrasi kelas l Mataram, Dudi Iskandar mengatakan ruang Ramah HAM ini merupakan layanan publik untuk menciptakan rasa nyaman Masyarakat yang ingin melakukan permohonan pasport. Terutama kaum difabel, lanjut usia (lansia), Ibu hamil dan menyusui.

“Kita ini disediakan fasilitas ruangan bermain untuk anak di bawah 2 tahun, sofa nyaman, televisi, dan air mineral untuk pengunjung. Selain itu, petugas khsus akan mendampingi pemohon di ruangani itu,” sebutnya.

Semantara dari data imigrasi semanjak Ruangan Ramah Ham tersebat diresmikan bulan maret lalu, Total yang sudah diurus 453 permohonan yang sudah diselesaikan.

“Untuk yang difabel sekitar 503 pemohon, sekitar 30 yang sudah kita layani, tapi sisanya lansia dan ibu hamil, jadi kita akan terus layani masyarakat dengan baik,” pungkasnya.

AYA

Wakil Bupati KLU, Sarifuddin, didampingi Sekda, H. Suardi dan Kepala BPKSDM, H. M. Najib, saat menemui warga di ruang kerjanya mengaku sudah mendengar persoalan tersebut, dan menyampaikan kekecewaanya karena tidak pernah dilibatkan dalam setiap mutasi yang dilakukan Pemda

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Lantaran tidak terima atas kebijakan Pemda KLU yang memutasi seorang pengamat pengairan P3A Kecamatan Kayangan, Johan Asmadi, sebagai staf Kecamatan, puluhan warga mendatangi Kantor Bupati, Rabu (13/05).

Koordinator masa yang juga menjabat sebagai Sekretaris P3A Bagek Kembar Kecamatan Kayangan, menuding Pemda KLU telah mengambil keputusan tidak profesional karena telah memutasi orang yang sudah terbukti hasil kerjanya.

“Kami ingin saudara Johan dikembalikan ke jabatan semula. Jika tidak, kami akan datang menggelar aksi dengan masa yang lebih banyak. Persoalan ini sudah kami suarakan sejak dulu, tapi tidak direspon,” katanya.

Johan, lanjut Bagiasah, selama ini sudah menjalankan tugasnya dengan sangat baik sebagai petugas pengairan, bahkan pernah tercatat sebagai Pengamat Pengairan terbaik di Kabupaten Lombok Utara.

“Saat jaman Johan, pendistribusian air merata, tidak ada petani yang kecewa, semua petani kebagian jatah air. Tapi sekarang, sepeninggal dia (Johan,red) semua jadi amburadul,” katanya lagi.

Ketua LSM GR 1000. Asmuni Bimbo. yang turut hadir memfasilitasi aksi warga itu meminta Pemda lebih objektif dalam memutasi staf dan tidak asal-asalan.

“Jangan karena kepentingan politik, pemda mengambil keputusan yang dapat merugikan kepentingan masyarakat banyak. Tidak mungkin warga mau datang protes jika tidak ada gejolak di bawah. Ini tindakan zolim,” tukasnya.

Wakil Bupati KLU, Sarifudin, didampingi Sekda, H. Suardi dan Kepala BPKSDM, H. M. Najib, saat menemui warga di ruang kerjanya mengaku sudah mendengar persoalan tersebut, dan menyampaikan kekecewaanya karena tidak pernah dilibatkan dalam setiap mutasi yang dilakukan Pemda selama ini.

“Mohon maaf Pak Sekda, setiap ada mutasi, pak sekda tidak menyampaikan itu ke saya, dan ini berulang-ulang. Giliaran ada kejadian seperti ini, pasti menunjuknya ke saya. Satu contoh kejadian kemarin, di Sesait ada Sekdes, di Gumantar ada Sekdes, jadi saya ini jadi batu sandungan,” gumamnya.

“Warga beranggapan saya tidak mampu menyelesaikan masalah, saya tidak mau itu,” sambungnya.

Tidak ingin berkepanjangan, Wabup pun langsung mengintruksikan Sekda dan BKD untuk segera mengembalikan Johan Asmadi ke jabatan semula.

“Atas nama pimpiman saya mohon pak Najib, segera tarik dia (Johan,red). Saya tidak mau ada gejolak, lamun epe dengah, lamun dek ba dek kembe masih (Itupun kalau berkenan, kalu tidak juga tidak apa-apa),” tutupnya.

Warga yang datang menggunakan truk dan speda motor akhirnya pulang sekitar pukul 12. 00 Wita, setelah mendapat kepastian jawaban dari pemerintah daerah.

DNU

Kepala Bagian Hukum Setda Lombok Utara, Raden Eka Asmarahadi, mengaku sejauh ini dirinya belum mengetahui secara lengkap isi rekomendasi Ombudsman

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Anggota Komisi I DPRD Lombok Utara, Abdul Gani, mendesak Pemerintah Kabupaten Lombok Utara untuk segera mengambil langkah kongkrit terkait kisruh Pendaftaran Tanah Sistematis Langsung (PTSL) yang dinilai berpotensi hukum.

“Kita desak Bupati untuk segera mencabut Perbup terkait PTSL, sesuai dengan arahan Ombudsman beberapa waktu lalu,” katanya, Selasa (12/05).

Tidak hanya itu, Gani juga menyarankan Pemerintah Daerah agar mengembalikan semua pembiayaan yang sudah terlanjur ditarik dari masyarakat penerima, khususnya PTSL 2018.

“Solusi lain, ya kembalikan uangnya. Tapi yang jadi masalah, beredar informasi ada desa yang narik biaya pembuatan PTSL di atas Rp. 350 ribu. Jika benar, ini sudah keterlaluan,” bebernya.

Saat ditanya apakah DPRD berencana akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) PTSL, politisi PKB ini mengaku belum ada wacana ke arah tersebut.

“Belum ada,” tutupnya.

Sebelumnya, Kepala Bagian Hukum Setda Lombok Utara, Raden Eka Asmarahadi, mengaku sejauh ini dirinya belum mengetahui secara lengkap isi rekomendasi Ombudsman dimaksud.

“Saya belum tau isi rekomendasinya, jika memeang ada, nanti akan kita kaji dulu,” cetusnya.

DNU

Beragam acara menarik disiapkan, mulai dari pesta buku Islam, bedah buku, Lombok Travel Fair, lomba menyusun paket tour ramadhan, festival permainan santri, bazar ramadhan mulai H+5 hingga H-3, hingga festival seribu lampion pada malam takbiran

MATARAM.lombokjournal.com — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui Dinas Pariwisata akan kembali menggelar ajang Pesona Khazanah Ramadhan (PKR) pada bulan suci Ramadhan.

Kepala Dinas Pariwisata NTB, Lalu Muhammad Faozal mengatakan, PKR 2018 telah resmi dilaunching di Kompleks Masjid Istiqlal, Jakarta, hari Jumat (11/05) oleh Gubernur NTB TGB Zainul Majdi dan Ketua MPR Zulkifli Hasan.

“Kegiatan-kegiatan yang kemarin dilaunching terdiri atas kegiatan yang berkaitan, lima event yang kita persiapkan mulai edukasi, budaya Islam, UMKM, event penguatan, branding halal kita,” ujar Faozal saat jumpa pers di Kantor Dinas Pariwisata NTB, Jalan Langko, Mataram, NTB, Selasa (15/05).

Faozal menyebutkan, pembukaan PKR 2018 akan dihelat pada Kamis (17/05) malam di halaman Kompleks Islamic Center NTB.

“Tahun lalu bisa mengisi okupansi yang lebih stabil dibanding tahun-tahun sebelumnya. Artinya perputaran ekonomi tidak hanya yang hadir di hotel, tapi pergerakan ekonomi masyarakat sekitar,” lanjutnya.

Beragam acara menarik disiapkan, mulai dari pesta buku Islam, bedah buku, Lombok Travel Fair, lomba menyusun paket tour ramadhan, festival permainan santri, bazar ramadhan mulai H+5 hingga H-3, hingga festival seribu lampion pada malam takbiran.

Sejumlah dai kondang juga akan mengisi tausiah, seperti Ustaz Abdullah Gymnastiar (Aa Gym), dan Ustaz Hanan Attaki.

“Mudah-mudahan Ustaz Abdul Somad ada kepastian siang ini,” ungkap Faozal.

Faozal menilai PKR 2018 bisa menjadi daya tarik bagi wisatawan yang ingin berwisata di bulan puasa.

“Kita ingin puasa tidak kemudian (ramadhan) okupansi tidak baik, saya sudah bersurat ke hotel dan restoran segera pasang pernak-pernik ramadhan,” ucapnya.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB Lalu Abdul Hadi Faesal mengatakan, para industri perhotelan di NTB, khususnya Lombok mendukung penuh event PKR. Menurutnya, ajang seperti ini akan membantu tingkat kunjungan dan okupansi di bulan ramadhan yang biasanya agak menurun.

“Ini budaya luar biasa dan mudah-mudahan jadi salah satu magnet bagi turis datang ke NTB,” ujar Hadi.

Pada Jumat (11/5), launching PKR 2018 ditandai dengan pemukulan bedug oleh Gubernur NTB TGH Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB), Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Wakil Pemimpin Redaksi Republika Hasan Murtiaji, dan Ketua bidang takmir Masjid Istiqlal Buya Adnan Harahap.

Dalam sambutannya, TGB mengatakan, ajang PKR merupakan salah satu ikhtiar seluruh elemen di NTB dalam  memakmurkan dan menyiarkan ramadhan di NTB.

Pesona Khazanah Ramadhan pertama pada ramadhan tahun lalu mampu menarik cukup banyak pengunjung, tak hanya dari daerah-daerah lain, melainkan juga negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura,” kata TGB.

TGB berharap, para pengunjung dapat menikmati kekhasan suasana ramadhan di NTB. Tak berbeda seperti tahun lalu, PKR 2018 juga akan dipusatkan di Kompleks Islamic Center NTB.

Ia menjelaskan, PKR berasal dari ide sederhana merujuk pesan Rasulullah SAW yang mengingatkan bahwa ramadhan itu bulan yang penuh amal, untuk menghadirkan kontribusi, dan bekerja, bukan sebagai bulan bermalas-malasan.

“Ramadhan tidak sekadar menambah ibadah kepada Allah SWT, tetapi juga medium dalam memajukan dan memakmurkan dunia yang di dalam konsep Islam bahwa dunia adalah ini kendaraan menuju kepada akhirat yang diridhoi Allah SWT,” ucapnya.

Ketua MPR Zulkifli Hasan mengapresiasi pagelaran PKR 2018. Menurut Zulkifli, ajang seperti PKR perlu dilakukan agar syiar Islam terus terjaga, dan demi memajukan umat Islam dalam segala aspek kehidupan, baik dalam berniaga, berpolitik, pengetahuan, dan perekonomian maupun karakter sejati seorang muslim dapat terjaga.

“Saya kira perlu agar umat muslim di NTB dapat memancarkan sinar keIslaman ke seluruh tanah air, yaitu Islam yang wasathiyyah, Islam yang damai, Islam yang kaya, dan Islam yang cerdas,” ucap Zulkifli.

Kepala Dinas Pariwisata NTB Lalu Muhammad Faozal mengatakan, ajang PKR 2018 menjadi salah satu upaya NTB dalam menjaga gairah kunjungan wisatawan yang hingga saat ini berjalan cukup baik.

“Biasanya ramadhan kerap dikaitkan dengan melesunya industri wisata, nah kita mencoba menghadirkan program yang bisa menarik minat wisatawan untuk datang ke NTB,” kata Faozal.

Faozal menambahkan, selama PKR, panitia juga menyelenggarakan bazar ramadhan yang tentunya melibatkan para UMKM di NTB.

Sebelumnya, Ketua Panitia Pesona Khazanah Ramadhan, Indra Wisnu Wardhana mengatakan, Pesona Khazanah Ramadhan (PKR) saat ini telah menjadi kalender wisata tahunan bagi Dinas Pariwisata Provinsi NTB. Rangkaian kegiatan yang ada dalam PKR, diharapkan dapat menarik wisatawan baik mancanegara maupun nusantara untuk bertandang ke NTB.

‘’Event yang kami gelar semuanya dalam rangka memeriahkan bulan suci Ramadhan dan diharapkan berdampak bagi pariwisata halal di Bumi Seribu Masjid serta menggerakkan ekonomi daerah,’’ kata Indra.

Indra mengungkapkan, selama pelaksanaan shalat tarawih, Gubernur NTB telah mengundang tiga imam besar  yang merupakan qori tingkat dunia yang berasal dari Timur Tengah seperti Syeikh Izzat Rasyid (Mesir), Syeikh Ahmad Jalal Abdullah Yahya (Yordania)  dan Syeikh Mahmud Abdul Basith (Mesir).

‘’Ketiganya akan menjadi imam shalat tarawih masing-masing selama 10 hari. Bagi masyarakat yang selama ini hanya mendengarkan suara merdunya mereka saat melantukan ayat suci alquran lewat youtube, silakan datang ke Lombok,’’ ungkapnya.

Dalam rangkaian PKR bertema Perkuat Silaturahim untuk Persatuan Bangsa,  akan dimeriahkan sejumlah kegiatan seperti Pameran “Umrah Hajj Lombok Travel Fair”, Pesta Buku Islam, Tablig Akbar, Bedah Buku, nonton bareng dan aneka lomba Islami.

Untuk pameran “Umrah Hajj Lombok Travel Fair”,  merupakan pameran haji umrah terbesar di NTB. Sebanyak 27 stand pameran dari berbagai perusahaan travel haji umrah di Tanah Air akan memeriahkan acara ini yang berlangsung selama lima hari sejak tanggal 17 Mei 2018. Selama kegiatan berlangsung dari Koperasi Amphuri akan menyelenggarakan Talkshow “Solusi Umrah Nyaman Tanpa Tipu-tipu” yang menghadirkan sejumlah narasumber berkompeten.

‘’Di sela pameran, panitia menyiapkan lomba Tahfidz, Marawish, Bedug, busana dan lain-lain,’’ jelasnya.

Buku Murah

Kemudian untuk pameran “Pesta Buku Islam” kali ini diikuti 30 – 40 penerbit buku atau naik dua kali lipat pesertanya dibandingkat tahun lalu. Dalam pameran buku yang berlangsung 17 Mei – 10 Juni 2018, pihak  Pustaka Abdi Bangsa (PAB) yang bermitra dengan panitia, membagi stand-stand pameran dalam lima kelompok yaitu buku murah, buku fiksi, buku agama, buku umum dan buku anak.

Buku-buku murah yang dijual selama pameran harganya berkisar Rp 5 ribu  – 30 ribu, sedang diluar buku murah, panitia pameran memberikan diskon sebesar 20 persen dengan standar harga Pulau Jawa.

“Hampir 50 persen dari jumlah penerbit yang ikut adalah penerbit buku anak ini sesuai dengan animo yang kita lihat tahun lalu. Kami juga menjual buku dari harga puluhan ribu sampai jutaan rupiah,’’ kata Indra.

Beberapa penerbit buku  yang sudah memastikan ikut adalah Mizan, Al Kautsar, Gema Insani, Ziguar, Zikra Hakim, Magfiroh, Pustaka Abdi Bangsa dan sebagainya. Sekitar tujuh penerbit Alquran juga akan ikut dalam Pesta Buku Islam. Untuk memudahkan pengunjung memilih buku, panitia sengaja menerapkan model stand display lantai yang sedang ngetrend sekarang ini.

Khusus untuk PAB, dalam pameran ini akan merilis sejumlah buku baru seperti Tere Liye (Pergi), Habiburrahman El Shirazy (Merindu Baginda Nabi), Asma Nadia (Cinta Dalam Nama 99Mu), Hanum Rais (I’m Sharahza) dan Helvy Tiana Rosa (Cinta Menggerakkan Segalanya). Dalam pameran tersebut juga akan diselenggarakan bedah buku yang menghadirkan para penulis.

‘’Kami juga akan menyelenggarakan nonton bareng film karya Helvy Tiana Rosa serta cerdas cermat 5 Pilar,’’ jelasnya.

AYA (*)

Ditekankan, agar  para toga, toma dan seluruh masyarakat untuk secara bersama-sama membangun ekonomi kerakyatan

lombokjournal.com —

BONDER, LOMBOK TENGAH :  Bertepatan dengan perayaan Hari Lahir (HARLAH) Gerakan Pemuda Ansor Ke 84 tahun yang dirangkai dengan Launching Penanaman dan penyerahan bibit jagung untuk 100.000 hektar di NTB,  bertempat di Ponpes Al-Mansyuriah Ta’limussyibian Bonder Praya Barat Lombok Tengah, Sabtu (12/05).

Ketua PW GP Ansor NTB H. Zamroni Aziz menyampaikan, pada momentum harlah Gerakan Pemuda Ansor yang ke 84 tahun ini dirangkaikan dengan penyerahan 100.000 hektar bibit jagung. Para perwakilan kelompok petani jagung hadir hanya ingin bershilaturrahmi dan bertemu secara langsung dengan Mentan RI yang diwakili Direktur , Ir H. Ali Jamil PHd.

Ini menjadi komitmen bersama dengan Gerakan Pemuda Ansor untuk para petani. Dan para pemuda Ansor ada dimana-mana seperti ada yang partai politik, birokrasi, anggota dewan dan lainnnya.

Dan kegiatan penyerahan bibit jagung ini diprakarsai oleh Gerakan Pemuda Ansor bekerjasama dengan Kementan RI, jadi wajar saja kalau Gerakan Pemuda Ansor melaksanakan kegiatan ini karena kami Pemuda Ansor punya investasi besar di negeri ini sehingga merangkul semua elemen masyarakat seperti para petani yang kita kumpulkan pasa saat ini.

Karena negeri ini berdiri sampai sekarang atas perjuangan Gerakan Pemuda Ansor dan tidak pernah berpikir mau jadi apa. Para pendiri NU dan Ansor mengatakan bahwa siapapun dia dan dari mana asalnya ketika mengatakan Hubbul Wathan Minal Iman maka kita Gerakan Pemuad Ansor harus merangkulnya.

Ketua PP GP Ansor Bidang Pertanian dan Kedaulatan Pangan H. Adhe Musa Said menyampaikan, para toga, toma dan seluruh masyarakat untuk secara bersama-sama membangun ekonomi kerakyatan.

Ini menjadi tanggung jawab bersama untuk mendaulatkan petani berdiri sendiri di atas kaki sendiri di tanah air Indonesia.

“Kita lahir di tanah air Indonesia, kita tumbuh makan minum dari tanah dan air Indonesia, kita akan mati dan kembali menyatu dengan tanah air Indonesia. Jadi kalau ada yang ingin mengkhianati Negeri ini maka silahkan angkat kaki dari tanah air Indonesia. Kami ingin semua solid baik dari NU, Ansor, Pemerintah, TNI/Polri dan seluruh elemen masyarakat karena ini langkah awal kita karena selanjutnya masih banyak tugas-tugas yang harus kita selsaikan secara bersama-sama,” kata Adhe Musa..

Dikatakannya, ia sudah menyampaikan kepada Direktur Kementan RI, sudah menanam jagung jangan hanya di NTB tapi harus juga dilaksanakan di daerah-daerah lainya. Kenapa di NTB ?

Menurutnya, hari ini masih sangat banyak lahan yang bisa dimanfaatkan para petani. Jadi petaninya sangat luar biasa, dan ini hanya perwakilan dari para petani yang dihadirkan disini. Kalau dihadirkan seluruh petani maka tidak mencukupi tempatnya.

Kalau petani ini sudah solid dan bersatu bersama NU dan Ansor dan masyarakat Insya’Allah negara ini akan menjadi Negara yang makmur. Dan negara ini akan sejahtera dan berdaya secara ekonomi.

“Semoga kita bangkit bersama membangun ekonomi yang merata, apalagi pak Gubernur NTB TGB H. Zainul Majdi hadir ditengah-tengah kita, ini sebagai bentuk dukungan dan suport dari Pemerintah Daerah untuk terus bersama-sama bersama Petani saatnya Daulat petani, Daulat NKRI harus di sebarkan ke seluruh pelosok Negeri, Petani Bangkit Indonesia Hebat, “ tegas Adhe Musa Said.

Sementara itu, Aam Haerul Amri, Wakil Ketua Umum PP Ansor  menyampaikan,  pentingnya kebijakan Pemerintah yang berpihak pada Petani untuk mengangkat derajat dan martabat Petani yang selama ini terpinggirkan,  dan dikatakan GP Ansor akan terus berdampingan dengan Petani untuk mengawal program ini sampai berhasil,

Dr. H. TGB Zainul Majdi, Gubernur NTB menyambut baik apa yang dilakukan oleh GP Ansor. Diharapkan, program ini akan berjalan dengan baik dan saatnya akan panen raya.

Pemeribrah NTB melalui Kepala Dinas bapak Khusnul akan membantu dan mendorong supaya program ini bisa berjalan drngan lancar, tolong pak Kepala Dinas Pertanian ini diseriusi agar program kerjasama GP ansor dengan Pemeritah sukses.

Ir. Ali Jamil. Direktur yang mewakili Menteri Pertanian menyampaikan sangat gembira Kementerian Pertanian bisa bekerjasama dengan GP Ansor. Selanjutnya ini menjadi tugas bersama mensukseskan program ini.

“Saya sampaikan kepada Kepala Dinas, tolong program ini dibantu semaksimal mungkin karena GP Ansor adalah organisasi yang perangkatnya sampai tingkat desa, dikoordinasikan dengan baik, hal ini bisa menjadi petcontohan dengan masih banyaknya lahan yang perlu digarap. Kita percaya GP Ansor mampu menjadi mitra kerja sama yang baik ke depanya,” kata Ali Jamil.

Sementara, Deputi Penindakan KPK RI Irjenpol Drs H. Firli MSi sangat bangga dengan GP Ansor yang menjadi penggerak dalam pemberdayaan Petani di NTB, ini adalah bukti bahwa Ansor menyatu dengan para Petani.

Diharapkannya, GP Ansor dan NU yang berdiri jauh sebelum Indonesia Merdeka terus mampu menjadi harmoni kerukunan dan kebersamasn dalam membangun Indonesia yang lebih baik.

“Ansor adalah organisasi yang sudah berjuang untuk memerdekakan Bangsa ini dan akan terus menfawal keutuhan NKRI,” tutup nya.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Musytasar PB NU, TGH. LM. Turmudzi Badarudin, Direktur Kementan RI Ir. H. Jamil, PhD, Deputi Penindakan KPK RI Irjen Pol Firli, Wakil Ketua Umum PP Ansor H. Aam Haerul Amri, Ketua Bidang Pertanian, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kedaulatan Pangan PP GP Ansor H. Hadi M Musa SaId atau yang sering dipanggil Adhe, Korwil PP GP Ansor Bali, NTB, NTT Zakaria R Puato, Gubernur NTB TGB. H. Zainul Majdi, Ketua Tanfidziah PW NU NTB Drs TGH. Ahmad Taqiudin Mansyur, Wakapolda NTB Kombes Pol Tajudin, Kabinda NTB H. Tarwo Kusnanto, Ketua PW Ansor NTB H. Zamroni Aziz bersama jajaran, para tuan guru, toga, toma dan ribuan perwakilan kelompok Tani dan Gapoktan Binaan GP Ansor dari masing-masing Kabupaten dan Kota se NTB.

Me

KNPI NTB fokus lakukan konsolidasi dan pembinaan kepemudaan sehingga benar-benar di rasakan keberadaanya oleh Masyarakat

lombokjournal.com —

LOMBOK BARAT :   DPD KNPI NTB di bawah Komando Ketua, Lalu Wire Kencana dan Sekretaris, Lalu Athari Fathullah mendorong para  pemuda NTB menjadi agen perubahan yang sejati dalam berbagai bidang.

Jadi diri Pemuda NTB yang maju dan kreatif akan menjadi citra baik memajukan daerah ini. Untuk itu DPD KNPI NTB akan tetap menggelorakan semangat kemandirian dan inovatif bagi semua kalangan, khususnya kaum  pemuda agar tetap  eksis dalam menjalankan amanah organisasi kepemudaan.

Hal itu disam[paikan Ketua DPD  KNPI NTB , Lalu Wira Kencana  melalui siaran pers yang disampaikan kemedia, Jumat (05/11) sore, terkait  pelantikan pengurus Kecamatan KNPI  se Kabaputen Lombok Barat di Gedung Utama Kantor Bupati Lombok Barat.

Lalu Wire kencana menjelaskan, kondisi pemuda hari ini jangan terpengaruhi dengan kondisi Organisasi yang sedang dalam kondisi tidak Normal,  tapi tetap semangat berkomitmen sebagai pemuda.

“Meskipun DPD I KNPI NTB selama ini tidak mendapat suport sama sekali dari pemerintah propinsi bukan lantas membuat kita berkecil hati,” ujarnya

Wire Kencane bertekad menunjukkan,  siapa sesungguhnya yang benar-benar memiliki komitmen membangun pemuda. “Karena KNPI sebagai wadah yang menaungi dari Organisasi Kemasyarakatan Pemuda haruslah tetap eksis,” lanjut Wire Kencana yang didampingi Sekretaris KNPI NTB, Lalu Athar Fadlulah .

Lebih Jauh Wire menegaskan,  kondisi KNPI hari ini memang jauh berbeda dengan sebelumnya,  gejolak Internal di DPP sedikit mempengaruhi,  tapi biarkan mereka yang di luar sana mencari jati dirinya dengan mengkaui dia yang benar.

“Kita fokus pada konsolidasi dan pembinaan kepemudaan sehingga KNPI NTB  ini benar – benar di rasakan keberadaanya oleh Masyarakat,” sambungnya sembari menambahkan, meskipun secara Undang-undang pemuda memiliki hak soal anggaran. KNPI sejatinya tetap menjadi Mitra pemerintah  yang kritis dalam pembangunan di daerah.

Sementara itu dalam pelantikan Pengurus Kecamatan Se-Kabupaten Lombok Barat hadir Pjs. Bupati Lombok Barat H.Lalu Saswadi,  MM yang  menyampaikan pesan,  sebaik-baik pemuda adalah yang mampu bermanfaat untuk orang lain.

Diharapkan,  jangan sampai pemuda habis waktu untuk berdebat soal ligitimasi meskipun legitimasi itu penting, namun ketika menyakini yang benar maka berbuatlah untuk kemashlatan orang banyak.

“Sehingga dengan tersendirinya legitimasi itu akan muncul dari orang banyak,” tambahnya

Ketua DPD KNPI Lombok Barat, Bung Zain Darmat menyampaikan,  komitmennya untuk terus berjuang dan berkarya untuk membangun dan membina pemuda di Lombok Barat.

“KNPI di Lombok Barat sudah banyak melakukan kegiatan sejak dilantik hingga hari ini,” tandasnya.#

Me (*)

Dorongan dari berbagai pihak di Industri Pariwisata, akhirnya membulatkan tekad Taufan Rahmadi untuk ikut dalam pemilihan legislatif 2019 Dapil Lombok dari Fraksi Gerindra

MATARAM.lombokjournal.com — Anggota Tim 10 Percepatan pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Taufan Rahmadi, mengundurkan diri dari jabatan yang telah diamanatkan Kementerian Pariwisata sejak 2016 yang lalu.

Taufan mengundurkan diri karena ingin meniti karir di dunia politik sebagai calon anggota legislatif 2019.

“Saya baru saja mengambil keputusan yang sangat berat. Keputusan yang saya tahu dapat mempengaruhi banyak orang. Ya, saya telah memutuskan untuk mundur dari posisi saya di Tim Percepatan Pembangunan Destinasi Wisata Prioritas Kementerian RI, ” katanya di Mataram, Kamis (10/05).

Ia lebih memilih mundur dari Anggota Tim Percepatan untuk menghindaru anggapan politik dengan memanfaatkan jabatan, agar bisa memuluskan dirinya untuk maju di Pileg 2019 mendatang.

“Saya benar-benar tidak ingin anggapan tersebut muncul, sehingga sejak bulan April saya sudah mengirimkan secara informal pemberitahuan kepada Ketua Tim 10 bapak Hiramsyah S. Thaib, tentang rencana saya mundur dari Tim,” jelasnya.

Mengambil jalur politik, lanjut mantan Ketua BPPD NTB ini, sebenarnya tidak ada dalam rencananya. Karena dirinya tidak memiliki pengalaman di dunia Politik ataupun pernah menjadi kader partai.

Namun karena dorongan dari berbagai pihak di Industri Pariwisata, akhirnya iapun membulatkan tekad untuk mencoba ikut dalam pemilihan legislatif 2019 dapil Lombok dari Fraksi Gerindra.

“Teman-teman pariwisata yang selama ini mengenal saya, dan mengetahui kinerja saya, semata-mata menginginkan saya untuk suarakan aspirasi mereka tentang pariwisata di tingkat yang lebih tinggi. Faktanya, NTB yang merupakan daerah yang hidup dari sektor pariwisata, tidak memiliki wakil di DPR RI yang secara khusus menyuarakan pariwisata,” tuturnya.

Selama ini dirinya banyak mengunjungi pelosok-pelosok di NTB, bertemu dan berdiskusi tentang pariwisata dengan pemuda-pemuda desa, mengajak para pemuda tersebut untuk proaktif membangun pariwisata desanya.

Namun yang terjadi justru sebaliknya, mereka-mereka yang banyak bercerita kepadanya tentang bagaimana mereka menghadapi ‘tembok’ yang menghalangi mereka memaksimalkan potensi pariwisata di daerahnya.

Taufan sering berdiskusi serta mendengarkan aspirasi mereka, membuat dirinya  tersentuh dan sadar, yang ia lakukan selama ini di pariwisata belum seberapa jika dibandingkan kebutuhan dan harapan mereka akan majunya pariwisata di desa-desa mereka.

Mendengarkan suara harapan mereka agar pariwisata bisa berdampak lebih besar pada kesejahteraan masyarakat di desanya, benar-benar menyentuhnya, sehingga membuatnya bulatkan tekad bahwa saya harus melakukan jauh lebih besar dari ini.

“Aspirasi pariwisata mereka harus disuarakan di tingkat yang lebih tinggi. Alasan-alasan inilah yang membuat saya pada akhirnya memutuskan untuk maju di dunia politik, melalui jalur pencalonan Bakal Calon Anggota Legislatif DPR RI 2019,” tegas Taufan.

AYA

Masyarakat  NTB, terutama selama masa Pilkada hingga Pilpres mendatang bisa lebih bijak menggunakan media sosial

MATARAM.lombokjournal.com —  Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) meminta kepada masyarakat supaya bijak dalam bermedia sosial, terutama pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) NTB 2018

Permintaan tersebut disampaikan Kepala Diskominfotik, Tribudi Prayitno yang mengamati maraknya bertebaran kampanye hitam melalui media sosial yang terjadi di sejumlah daerah, termasuk gerakan tagar dari pendukung dan simpatisan Paslon

“Soal medsos, kalau berbicara tanggung jawab, jelas merupakan tanggung jawab kita semua, artinya tidak hanya kominfotik saja” kata Tribudi di Mataram, Selasa (08/05 )

Karena itulah dirinya meminta masyarakat  NTB, terutama selama masa Pilkada hingga Pilpres mendatang bisa lebih bijak menggunakan media sosial, kalau mengeshare suatu berita atau informasi supaya di-sharing terlebih dahulu

Jangan sampai justru menjadi pelaku penyebar ujaran kebencian atau hate speech, yang positif dibuat negatif, demikian sebaliknya, kalu ada sesuatu yang belum tentu kebenarnnya jagan dishare dulu

“Ini menjadi tanggung jawab kita semua, kalau misalkan ada pelaku penyebar ujaran kebencian, silahkn dilaporkan scara khusus,” katanya.

Kementrian Kominfo juga telah menyampaikan kalau ada temuan masyarakat dipersilahkan melakukan pengaduan kepada aparat penegak hukum, Kominfo juga bersama tim terus memantu pergerakan media sosial, terutama terkait ujaran kebencian bernuansa SARA.

AYA