Yang tidak terdaftar dalam DPS sebanyak 2.179 di NTB, itu yang kemudian sudah direkomendasikan ke Dukcapil dan KPU

MATARAM.lombokjournal.com —  Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) NTB menemukan masih banyak pemilih bermaslah, bahkan banyak pemilih yang tidak terdaftar di Daftar Pemilih Sementara (DPS).

Ketua Bawaslu NTB, Muhammad Khuwailid menyebutkan, dari jumlah DPS di NTB 3.545.106 komprehensifitas data pemilih dalam DPS yang bermasalah adalah mulai dari NIK kosong sebanyak 28.496 orang, NKK kosong 59.755 orang, NIK dan NKK 9.703 orang, NIK Ganda 4.708 orang, Tanggal Lahir Kosong 1.887 orang dan Alamat kosong 1.709 orang.

Dari segi validitas data pemilih, juga banyak bermaslah mulai dari Nik tidak standar 21.961 orang,  NKK tidak standar 17.220 orang,  Pemilih meninggal dunia 3.708 orang,  pemilih ganda 16.681 orang, pemilih di bawah umur 389 orang, pemilih TNI POLRI 174 orang, pemilih pindah domosili 5.172, pemilih hilang ingatan 56 orang.

“Kami sudah meminta kepada seluruh pengawas tingkat kabupaten/kota untuk merekomendasikan dan menyampaikan segala temuannya itu kepada KPU,  agar kemudian segara di laksanakan kordonasi dengan dukcapil sebagai pihak yang punya otoritas terhadap NIK,” ujarnya, Kamis (19/04).

Ia menuturkan untuk yang tidak terdaftar dalam DPS sebanyak 2.179 di NTB, itu yang kemudian sudah di rekomendasikan ke Dukcapil dan KPU.

“Jadi Pemilih yang belum terdaftar ini dari proses coklit itu belum di lakukan pendataan di pemilih yang bersangkutan,” tururnya.

Menurutnya ada beberapa hal yang perlu fahmi, misalnya soal NIK,  ini kemudian di dukcapil sebetulnya harus bergerak cepat untuk memberikan Nomer Induk kependudukan kepada pemilih- pemilih yang belum punya NIK.

Belum lagi soal pemilih yang belum memiki identitas dan belum melakukan perekaman.

“Nah itukan menjadi penting bagi dukcalil bergerak lebih cepat untuk melakukan perekaman dan sterusnya,” ucap Khuwailid.

Kalau melihat angka tersebut, lanjutnya, lumayan besar daftar pemih yang bermasalah. Artinya permaslahanya itu mulai dari Nik,  Nik tidak standar itu yang kemudian harus di tuntaskan oleh dukcalil.

Apabila hal tersebut diselesaikan maka akan menjadi atensi masalah pada saat penetapan DPT samapai pada pemungutan suara tgal 27 Juni nanti.

Ia mencontoh terkahir di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) ada 2000 pemilih yang tidak jelas identitasnya, itu kemudian kalau itu tidak terlselesaikan itu bisa bermaslah , karna pemilih di kSB itu hanya 88 ribu.

“Ya kita harapkan diselesaikan lah segara, dan penetapan DPT tinggal beberapa hari lagi,”tambahnya.

Khuwailid juga mengaku sampai saat ini, Bawaslu NTB terus melakukan monitor terkit dengan hasil kordinasi dengan pengawas kabupaten/kota.

“Kordonasi terus kita lakukan,” akunya

Sementara itu Ketua KPU NTB, Lalu Aksar Ansori mengatakan, data Bawaslu tersebut sudah dituntaskan,  meski belum semuanya.

“Data itu sudah kita tindaklanjuti, Sekarang sudah banyak progres,” katanya.

Ia menuturkan sebagian besar sudah didata, dan KPU kabupaten /kota hingga Rabu 18/4 terus berkoordinasi dengan Dukcapil, PPK, PPS dan panwas kabupaten/kota menuntaskan itu.

“Intinya penetapan DPT Sabtu  (21/4/2018) siap akan di laksanakan,” pungkasnya.

AYA

Peran media massa sangat penting untuk memberikan sosialisasi keimigrasian karena ada banyak topik keimingraisn yang akan di sebarluaskan kepada masyarakat.

MATARAM.lombokjournal.com — Kepala Kantor Wlayah Kementrian Hukum dan HAM NTB, Sevial Akmily meresmikan Ruang Media Center Kantor Imigrasi kelas I Mataram, Rabu (18/04)

Sevial  sangat menyambut baik  peresmian Media center ini karena bisa menjadi sarana mempererat hubungan antara Imigrasi dan Para awak media.

“Hubungan baik media harus terus dijaga,  ini penting karrn media bisa dijadikan partner untuk memberikn informasi keimigrasian,” ujarnya

Sevial menuturkan,  diresmikannya Media Center merupakan implementasi UU nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik.

“Kehadiran Rungan ini bisa mendjadi pusat penyebaran informasi jajaran Kantor Imigrasi dengan media,” cetusnya

Sementra iru Kepala Kantor imigrasi kelas I Matram, Dudi iskandar menyatakan, fungsi dari media center ini bis menjadi wadah menjalin silatirahmi antara rekan-rekan media di Mataram.

” Teman-teman media bisa memanfaatkn media center ini untuk megirim berita,” terangnya

Dudi mengakui, peran media massa sangat penting untuk memberikan sosialisasi keimigrasian karena ada banyak topik keimingraisn yang akan di sebarluaskan kepada masyarakat.

Dalam konteks NTB masyarakat perlu tahu tentang pentingnya keterlibatan media dalam prngawasn orang asing diwilayahnya.  Nah disni peran media untuk mebetikan sosilisasi kepda masyarakat.

“Harapannya agar ke depan hubungan kerjasama yng sudah terjalin sngat baik ini agar dapat terus berlanjut,” kata Dudi

Dadir dalam acara pperemian tersebut yakni Kepala Divisi Imigrasi, Edi setiadi,  Kepala Divisi Administrasi, Faisol ali,  Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB, Tribudi Prayitno.

AYA

Pengeluaran Per Kapita Per Tahun bertambah menjadi Rp 9.877 ribu dengan peningkatan sebesar Rp302 ribu

MATARAM.lombokjournal.com — Badan Pusat Statistik (BPS) NTB merilis peningkatan  indeks Pembngunan Manusia (IPM) Provinsi NTB, dari 65,81 pada tahun 2016 menjadi 66,58 di tahun 2017.

Peningkatann itu membawa Provinsi NTB menaiki tangga peringkat ke 29 dari 34 provinsi yang ada di Indonesia.

“IPM NTB masih berada pada kategori IPM sedang, laju pertumbuhan IPM NTB mencapai 1,17 persen,” ujar kepala BPS NTB Endang Triwahyuningsih, Senin (16/04)

Endang menuturkan, semua komponen pembentuk IPM mengalami peningkatan di tahun 2017 yakni di antaranya; Umur Harapan Hidup (UHH) meningkat menjadi 65,55 tahun dengan peningkatan sebanyak 0,07 tahun,Harapan Lama Sekolah (HLS) meningkat menjadi 13,46 tahun dengan penambahan sebanyak 0,3 tahun.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) meningkat menjadi 6,90 tahun dengan penambahan sebanyak 0,11 tahun.

Pengeluaran Per Kapita Per Tahun bertambah menjadi Rp 9.877 ribu dengan peningkatan sebesar Rp 302 ribu.

“Setelah Kota Mataram dan Kota Bima, Kabupaten Sumbawa Barat menyusul memasuki kategori IPM tinggi di tahun 2017.” Endang menambahkan.

AYA

Kolaborasi Kantor Staf Presiden Dan Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk percepatan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS)

lombokjournal.com

MATARAM – NTB ;  Kantor Staf Presiden bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasioanal (ATR/BPN), Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, menyelenggarakan “Pra-Rembuk Nasional Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial untuk Keadilan Sosial” di 9 (Sembilan) Provinsi Prioritas.

Penyelenggaraan itu untuk memastikan penyelesaian usulan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dan Perhutanan Sosial dari masyarakat dan mitra pembangunan, sebagai persiapan Rembuk Nasional Reforma Agraria dan Pehutanan Sosial Untuk Keadilan Sosial.

Dan penyelenggaraan pra rembuk merupakan salah satu upaya percepatan Program Prioritas Nasional Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS0.

Provinsi Nusa Tenggara Barat menyatakan dukungan dan kesiapan kolaborasi untuk percepatan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial.

“Bentuk komitmen ini berupa pembentukan Gugus Tugas Reforma Agaria yang telah disampaikan kepada Bapak Gubernur” ungkap Dr. H. Agus Patria, SH. MH, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Prov. NTB pada Pra Rembuk Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial di Ruang Rapat Utama Gubernur Nusa Tenggara Barat, Selasa (10/04).

Gubernur NTB juga membentuk  Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan, dengan SK Gubernur untuk mempercepat penyelesaian kawasan hutan. Nantinya akan ditindaklanjuti dengan pemberian Izin dengan skema Perhutanan Sosial atau pemberian Hak (Reforma Agraria) kepada masyarakat.

“Dengan kolaborasi pusat, daerah dan masyarakat ini diharapkan bisa mendorong masyarakat agar semakin  aktif mengusulkan RA atau PS dan model pemberdayaanya untuk ditindaklanjuti ATR/BPN, KLHK dan Kemendes yang telah hadir bersama kita disini,” kata Agung Hardjono, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden dalam pembukaan dan pemberian arahan dalam Pra-rembuk;

Pra Rembuk ini dipandu oleh Abetnego Tarigan, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, dihadiri oleh Kementerian ATR/BPN diwakili oleh Reny Widiawati, Sesditjen Penataan Agraria,  Eri Indrawan dan Sigit Nugroho mewakili Ditjen Planologi dan PSKL Kementerian Lilngkungan Hidup dan Kehutanan, Suprapedi dan Dudi Nugraha mewakilil Kementerian Desa PDDT, dan OPD Provinsi,

Selain itu, juga dhadiri kelompok mitra pembangunan antara lain perwakilan Serikat Petani Indonesia, Samanta, Konsepso, Koslata, Gema Alam, Mitra Samya, Transform, WALHI, WWF, Serikat Tani dan Forum Komunikasi Petani Dompu.

Secara khusus Wakil Sekjend PBNU, Imam Pitudu menyampaikan, jajaran NU Pusat dan Daerah siap mendukung bahkan menjadi ujung tombak percepatan Program Prioritas Presiden Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial.

“Hukum menghidupkan tanah yang mati adalah wajib. Fiqih-nya wajib dikelola tanpa atau dengan izin pemerintah. Dengan adanya Program RAPS ini maka pemerintah sudah menjalankan fiqih,” kata Imam.

Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup NTB, Ir. Madani Mukarrom, saat ini capaian Perhutanan Sosial yang telah diserahkan kepada masyarakat meliputi Hutan Kemasyarakatan (HKm): Penetapan Areal Kerja (PAK) HKm di NTB seluas 31.220,50 Ha, IUPHKm : 20.049,6 Ha, Penetapan Areal Kerja (PAK) HTR: 4.396 Ha, IUPHHK- HTR: 3.152,88 Ha, Kemitraan Kehutanan/KK 11.604  Ha dan MoU KK seluas 3.821 Ha.

Sebelumnya tanggal 27 Oktober 2017, Presiden Joko Widodo telah menyerahkan 5750 Sertifikat Tanah bagi masyarakat NTB.

Pra Rembuk ini mengindentifikasi, masih ada beberapa daerah yang sudah dikelola masyarakat selama puluhan tahun namun berstatus dalam kawasan hutan.

Untuk itu diperlukan percepatan pelaksanaan Perpres 88/2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PPTHK)  melalui Tim Inver yang telah dibentuk oleh Gubernur, kolaborasi dengan  Akademisi, dan masyarakat sipil.

Perwakilan masyarakat dan mitra pembangunan yang hadir diminta agar menyampaikan data subjek dan objek dalam kawasan kepada Tim Inver untuk ditindaklanjuti dan diproses melalui mekanisme PPTHK.

Penyampaian usulan usulan TORA dalam waktu dekat disampaikan kepada Gugus Tugas Reforma Agraria NTB yang akan disahkan oleh Gubernur, simultan dapat disampaikan LAPOR! (lapor.go.id) untuk diteruskan dan dikawal kepada Kementerian teknis terkait.

Sebagai penutup, Abetnego Tarigan menyampaikan, akselerasi Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial harus berbarengan dengan penyelesaian Konflik Agraria.

“Jangan sampai banyak sertifikat yang dibagi oleh Presiden tapi semakin banyak juga konflik yang terjadi. Kami mengawal akselerasi RAPS simultan dengan penyelesaian konflik,” kata Abetnego.

Me

Untuk sementara arus lalu lintas dikawasan tersebut diberlakukan buka tutup, mengingat material longsor masih menutupi sebagian badan jalan

LOMBOKUTARA. lombokjournal.com — Hujan deras yang mengguyur kawasan hutan Pusuk Desa Menggala, Kecamatan Pemenang Lombok Utara, pada Senin (09/04) menyebabkan longsor di kilometer 3 kawasan tersebut.

Kepala Badan Prnanggulagan Bencana Daerah (BPBD) KLU, Iwan Maret Asmara, mengatakan, longsor terjadi sekitar pukul 15.25 Wita. setelah hujan lebat turun Senin siang.

“Kejadian tadi (longsor,red) pertama kali diinformasikan oleh seorang warga ke Sektor Pemenang kemudian diteruskan ke BPBD,” katanya Senin (09/04).

Mendapatkan informasi itu, lanjut Iwan, tim langasung turun ke lokasi melakukan evakuasi dibantu anggota Polsek Pemenang.

“Tidak ada korban jiwa. Kita harapkan masyarakat yang hendak melintas di kawasan Pusuk untuk tetap waspada. Itu daerah rawan longsor,” katanya lagi.

Iwan menambahkan, untuk sementara arus lalu lintas dikawasan tersebut diberlakukan buka tutup, mengingat material longsor masih menutupi sebagian badan jalan.

DNU 

Menaruh perhatian lebih pada isu-isu lingkungan hidup, dan kelestarian alam, termasuk mengenai flora dan fauna di NTB

MATARAM.lombokjournal.com — Perkembangan media tumbuh pesat dalam beberapa tahun terakhir. Demikian pula  media daring (online) yang mulai bermunculan dengan sejumlah gagasan dan warnanya.

Yang terbaru ialah Suara Nusa, yang hadir dengan portal www.suaranusa.com. Mengusung konsep media yang menawarkan gagasan baru sebagai penyampai informasi di NTB, Suara Nusa resmi mengenalkan diri kepada masyarakat NTB.

Direktur Suara Nusa Hans Bahanan mengatakan, Suara Nusa merupakan sebuah gagasan baru bagi media daring bagi dunia media di provinsi berjuluk Bumi Gora tersebut.

Hans berharap, Suara Nusa bisa berkembang seperti menjadi media besar lainnya yang juga berasal dari skala kecil.

“Kita berandai andai bisa besar seperti media lainnya,” ujar Hans saat sambutan soft launching Suara Nusa di Warung Jangkuk, Mataram, NTB, Senin (09/04) malam.

Meski masih baru, lanjut Hans, Suara Nusa sudah menyiapkan sejumlah fasilitas, mulai dari kantor media, hingga para wartawan yang bertugas di sejumlah sektor untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat NTB.

Hans menyebutkan, untuk awal-awal berdiri, Suara Nusa banyak mengupas tentang perkembangan Pilkada NTB 2018, karena momentum Pilkada yang sedang berjalan saat ini.

Ke depannya, Suara Nusa ingin menaruh perhatian lebih pada isu-isu lingkungan hidup, dan kelestarian alam, termasuk mengenai flora dan fauna di NTB.

Sementara itu Riadis Sulhi Ketua IJTI NTB menyampaikan  apreseasi atas launcing ny media Suara Nusa di NTB. Dirinya menuturkan soal Suara Nusa punya makna tersendiri. karena Suara Nusa itu nama koran saya 2006 saat rambah dunia jurnalistik di Bali, alhamdulillah saya apresiasi, Hans ini rekan perjuangan, dan punya inovasi inovasi.

Kalau kita melirik fenomena hari ini menjamurnya dunia media, baik tv, siber, radio ini bukti di NTB dinamika pertumbuhan media secara kuantitas sudah mulai ramai dan bersaing.

saya berharap ke depan perkembangan media 94 ribu media siber di Indonesia terus menjadi warna positif bagi iklim jurnalistik nasional maupun regional.

alhamdulillah bertambah pesat media online, ke depan kita berharap tidak hanya sekedar bertumbuh secara kuantitas, tapi harus prospektif secara kualitas jg, perkembangan media yg pesat harus diiringi dengan Peningkatan SDM dan kualitas insan mediany agar terus maju.

Saya percaya  Hans  bisa melewati tantangan itu karena sudah malang melintang di dunia persilatan. Saya percaya ke depan media di NTB bisa berkolabirasi dan berkembang sinergis dan dinamis seiring dengan penguatan SDM, jangan bangga jadi media hanya berkotak2 dan berfikiran sempit, media itu harus berintegritas.

Jurnalis itu bagaimana seni kreasi kita kembangkan ide dan gagasan, bukan hanya gaya-gayaan. mari kita berkreasi dan memberikan hak informasi publik. Suara Nusa kita berharap terus berjaya ke depannya.

AYA (*)

Kewenangan telekomunikasi berada di pusat, meski begitu Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) tidak menutup mata dengan masalah tersebut

MATARAM.lombokjournal.com —  Masih banyak kawasan ekonomi produktif yang belum memiliki sinyal provider alias blank spot, padahal keberadaan keberadaan provider sangat diperlukan di kawasan tersebut.

Sinyal provider mendukung kegiatan ekonomi produktif masyarakat.

“Tahun lalu kita dapat bantuan 27 BTS (Base Transceiver Station) dari pusat,” ujar Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB, Tri Budiprayitno, Sabtu (07/04)

Ia menuturkan, kewenangan telekomunikasi berada di pusat. Meski begitu Tri mengaku pihaknya tidak menutup mata dengan masalah tersebut.

Pihaknya mengambil sisi Gubernur NTB sebagai perwakilan pemerintah pusat. Di antaranya dengan melakukan pendataan dan mengajukan usulan ke pemerintah pusat melalui Gubernur NTB.

“Kita bersurat melalui gubernur,” sambungnya.

Usulan tersebut diajukan pada pemerintah pusat yang memiliki anggaran. Tujuannya agar mereka melakukan intervensi terhadap kawasan blank spot yang ada.

Pemerintah pusat dapat membukakan akses jalur telekomunikasi di kawasan itu. Tahun ini, NTB memperoleh bantuan pembangunan BTS sebanyak 78 spot.

“Data terakhir kita jumlah blank spot ada 78 titik,” ungkapnya.

Namun Tri mengatakan, jumlah tersebut belum final. Pertengan April ini, pihaknya akan menyisir kembali daerah NTB yang kemungkinan mengalami blank spot.

Saat ini hanya 78 titik saja yang mendapatkan pemasangan BTS. Titik-titik tersebut jumlahnya merata di delapan kabupaten NTB.

“Saya tidak hapal dimana saja tapi merata,” katanya.

Ia melanjutkan, dirinya juga telah berkomunikasi dengan Diskominfo masing-masing kabupaten untuk data kawasan blank spot. Kawasan tersebut nantinya akan mendapatkan intervensi dari Kemenkominfo,

Diskominfo dan Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI).

“Kita masuk kategori dimungkinkan untuk pembangunan BTS,” katanya.

Pembangunan BTS tersebut nantinya akan lebih diprioritaskan pada kawasan yang memiliki nilai ekonomi. Seperti daerah wisata dan daerah ekonomi produktif masyarakat.

Di antaranya, seperti di beberapa titik kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika hingga Tolo’oi di Kabupaten Bima.

“Beberapa waktu lalu menteri berkunjung ke Tolo’oi dan itu menjadi salah satu pembahasan,” tandasnya.

AYA

Kewenangan telekomunikasi berada di pusat, meski begitu Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) tidak menutup mata dengan masalah tersebut

MATARAM.lombokjournal.com —  Masih banyak kawasan ekonomi produktif yang belum memiliki sinyal provider alias blank spot, padahal keberadaan keberadaan provider sangat diperlukan di kawasan tersebut.

Sinyal provider mendukung kegiatan ekonomi produktif masyarakat.

“Tahun lalu kita dapat bantuan 27 BTS (Base Transceiver Station) dari pusat,” ujar Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB, Tri Budiprayitno, Sabtu (07/04)

Ia menuturkan, kewenangan telekomunikasi berada di pusat. Meski begitu Tri mengaku pihaknya tidak menutup mata dengan masalah tersebut.

Pihaknya mengambil sisi Gubernur NTB sebagai perwakilan pemerintah pusat. Di antaranya dengan melakukan pendataan dan mengajukan usulan ke pemerintah pusat melalui Gubernur NTB.

“Kita bersurat melalui gubernur,” sambungnya.

Usulan tersebut diajukan pada pemerintah pusat yang memiliki anggaran. Tujuannya agar mereka melakukan intervensi terhadap kawasan blank spot yang ada.

Pemerintah pusat dapat membukakan akses jalur telekomunikasi di kawasan itu. Tahun ini, NTB memperoleh bantuan pembangunan BTS sebanyak 78 spot.

“Data terakhir kita jumlah blank spot ada 78 titik,” ungkapnya.

Namun Tri mengatakan, jumlah tersebut belum final. Pertengan April ini, pihaknya akan menyisir kembali daerah NTB yang kemungkinan mengalami blank spot.

Saat ini hanya 78 titik saja yang mendapatkan pemasangan BTS. Titik-titik tersebut jumlahnya merata di delapan kabupaten NTB.

“Saya tidak hapal dimana saja tapi merata,” katanya.

Ia melanjutkan, dirinya juga telah berkomunikasi dengan Diskominfo masing-masing kabupaten untuk data kawasan blank spot. Kawasan tersebut nantinya akan mendapatkan intervensi dari Kemenkominfo,

Diskominfo dan Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI).

“Kita masuk kategori dimungkinkan untuk pembangunan BTS,” katanya.

Pembangunan BTS tersebut nantinya akan lebih diprioritaskan pada kawasan yang memiliki nilai ekonomi. Seperti daerah wisata dan daerah ekonomi produktif masyarakat.

Di antaranya, seperti di beberapa titik kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika hingga Tolo’oi di Kabupaten Bima.

“Beberapa waktu lalu menteri berkunjung ke Tolo’oi dan itu menjadi salah satu pembahasan,” tandasnya.

AYA

Sejauh ini tidak ada satu pun regulasi yang membolehkan pengangkatan K2 melalui jalur khusus

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Komisi III DPRD Lombok Utara, mempersilahkan para tenaga honorer  K2 untuk mencari rujukan regulasi terkait pengangkatan CPNS K2 melalui jalur khusus.

“Silahkan cari rujukan regulasinya ke daerah lain. Kalau memang ada, pemda bisa menjadikannya sebagai acuan untuk mengusulkan nama-nama K2 ke pusat,” ungkap Ardianto, saat memimpin sidang dengar pendapat K2 bersama Komisi III, di ruang sidang DPRD KLU, Senin (02/04).

Bahkan, kata Ardianto, pihaknya dan pemda siap pergi melakukan kaji banding ke daerah yang direkomendasikan tenaga K2 jika memang ada.

“Sejauh ini tidak ada satupun regulasi yang membolehkan pengangkatan K2 melalui jalur khusus. Hanya saja tahun 2017 lalu rancangan undang-undang terkait tenaga honorer sudah masuk Prolegnas, namun belum dibahas,” cetusnya.

Ketua Forum Honorer K2 KLU, Maridi, dalam kesempatan itu berharap Pemda bisa mengusulkan pengangkatan melalui jalur khusus, disamping kesejahtraan bagi para honorer K2.

“Kita harapkan bisa diangkat melalui jalur khusus. Honornya juga kalau bisa diberikan lebih layak,” harapnya.

Menanggapi itu, Plt Kepala Dinas Dikbudpora KLU, H. Fauzan Fuad, berjanji akan mengupayakan tuntutan para honorer K2 terutama terkait kesejahtraan mereka.

“Kita upayakan agar honor bulanan para tenaga K2 bisa naik menjadi Rp. 300 ribu per bulan,” bebernya.

Saat ini, tenaga K2 menerima uang honorer sebesar Rp. 190 ribu per bulan yang bersumber dari Bos Daerah.

DNU

TGB berharap wajib pajak yang lain juga melakukan hal yang sama (melaporkan pajak tahunan), baik perorangan maupun badan.

MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur NTB, DR. TGH. M. Zainul Majdi atau yang lebih dikenal Tuan Guru Bajang (TGB) memenuhi kewajibannya sebagai warga negara baik, dengan melaporkan dan mengisi formulir laporan pajak tahunan orang pribadi.

Pelaporan pjak tahunan itu dilakukan di Pendopo Gubernur NTB, Sabtu (31/03).

Meski dengan padatnya agenda pemerintahan, Gubernur NTB dua itu menganggap pelaporan  pajak tahunan itu mudah dilakukan. Sebab, dilakukan secara online (e-Filing) dengan menggunakan gadget Tablet.

“Praktis dan mudah sekali ya, pelaporan SPT melalui online, jadi sambil santai di rumah bisa bayar pajak,” ungkap TGB yang saat itu disaksikan Widi Widodo (Kepala Bidang P2 Humas) dan Juang Trihono (Kepala Bidang Keberatan, Banding) Kanwil Direktorat Jendral Pajak (DJP) NTB.

TGB hanya membutuhkan beberapa menit untuk merampungkan pelaporan tersebut. Tanpa menyebutkan atau memperlihatkan nominal pajaknya, TGB hanya beberapa kali mengklik aplikasi yang ada di tablet, lalu kewajiban melaporkan dan membayar pajaknya selesai dalam hitungan menit.

“Gak nyampe beberapa menit kan, Saya sudah menunaikan kewajiban Saya sebagai wajib pajak. Alhamdulillah dengan penggunaan teknologi, segalanya dimudahkan sekarang,” ujarnya.

Sebagai kepala daerah yang memiliki kewajiban yang sama dengan warga negara  lainnya, TGB berharap wajib pajak yang lain juga melakukan hal yang sama, baik perorangan maupun badan.

Sebab, kewajiban tersebut merupakan salah satu bentuk ketaatan terhadap peraturan yang berlaku. Serta sebagai bentuk kontribusi positif dari warga negara untuk kemajuan bangsa.

“Tidak ada alasan sekarang bayar pajak susah. Jadi segeralah melaporkan SPT nya lalu segera pula bayar pajak dengan mudah,” ajak TGB.

Sementara itu menurut Widi Widodo , batas akhir pelaporan pajak adalah tanggal 31 Maret setiap tahunnya.

AYA/HMS