Penyebab  tingginya prevalanesi kuramg gizi di NTB antara lain terkait tingkat kemiskinan, usia pernikahan yang masih rendah, pola asuh dan penyakit penyakit infeksi, diare maupun penyakit bawaan sejak lahir

MATARAM.lombokjournal.com — Angka prevalensi kurang gizi di NTB dianggap masih tinggi karena dari yang ditarget yaitu sebesar 15,5 persen di tahun 2017 kemarin belum tercapai.

Plt Kepala Dinas Kesehatan NTB, Marjito, mengatakan, berdasarkan data yang diperoleh melalui kegiatan Pemantauan Status Gizi (PSG) yang dilakukan setiap tahun, prevalemsi kurang gizi mengalami peningkatan yaitu dari 20,2 persen ditahun 2016 menjadi 22,6  persen pada tahun 2017.

“Kita belum bisa menekan angka prevalensi kurang gizi ini,”ucapnya pada sejumlah wartawan didampingi oleh Kabag Humas Pemprov NTB,Lalu Ismu, Kamis( 24/05) di Media Center Kantor Gubernur NTB.

Menurutnya, penyebab masih tingginya prevalanesi kuramg gizi di NTB cukup banyak dan komplek antara lain terkait tingkat kemiskinan, usia pernikahan yang masih rendah, pola asuh dan penyakit penyakit infeksi, diare maupun penyakit bawaan sejak lahir.

“Prevalensi kurang gizi tettinggi ada di kabupaten Dompu sebesar 33 persen dan terendah ada di Kabupaten Lombok Barat, sebesar 18,1 persen,” ungkapnya.

Karena itu lanjutnya bahwa untuk mengatasi kondusi tersebut dibutuhkan upaya yang menyeluruh dan berintegrasi dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait.

Selain masalah kurang gizi, masalah gizi lain yang mengemuka adalah STUNTING atau “kependekan” yaitu kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga tubuh anak terlalu pendek untuk usianya.

Data hasil Pemantauan Status Gizi (PSG ) tahun 2017 menunjukkan prevalensi Stunting di Provinsi NTB sebesar 37,2 persen lebih tinggi dari rata-rata Nasional yaitu 29,6 persen. angka tersebut juga meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2016 yaitu 29,9 persen atau naik 7,29persen.

Prevalensi Stunting tertinggi di Kabupaten Sumbawa yaitu 41,9 persen Lombok Lombok Tengah (39,9 persen), Dompu (38,3 persen), Kota Mataram (37,8 persen), Utara 37,6 persen, Bima (36,6 persen), Kota Bima (36,3 persen), Lombok Barat (36,1 persen), Lombok Timur (35,1 persen) dan terendah di Kabupaten Sumbawa Barat yaitu 32,6 persen.

AYA

Lokasi penyimpanan produk pangan dan non pangan masih disatukan. Sirkulasi udaranya pun masih kurang bagus.  Selain itu, tercium seperti bau kencing tikus diantara barang yang diperiksa

MATARAM.lombokjournal.com —  Dinas Perdagangan (Disdag) NTB bersama Satgas Pangan Polda NTB dan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Mataram, melakukan pemeriksaan sejumlah gudang distributor besar, Selasa (22/05)

Dari dua gudang yang ditinjau, Disdag NTB menyatakan semuanya tidak layak sebagai lokasi penyimpanan makanan.

Kepala Disdag NTB Hj Putu Selly Andayani menyatakan , pihaknya memiliki fungsi pengawasan terhadap seluruh pangan di NTB. Tentunya melibatkan Satgas Pangan Polda NTB dan BBPOM Kota Mataram.

Terlebih lagi saat ini dalam bulan puasa dan akan menyambut Idul Fitri. Pangan yang ada di NTB harus benar-benar diamankan.

“Ini untuk perlindungan konsumen,” tegasnya, usai sidak Selasa.

Pengamanan pangan di NTB harus dimulai dari hulu. Yakni dari distributor besar yang menjadi penyedia stok utama.

Pihaknya melakukan pemeriksaan pada dua gudang penyimpanan di dua lokasi berbeda,  gudang penyimpanan di Dasan Cermen dan Abian Tubuh Baru.

Dari dua gudang penyimpanan yang diperiksa, Selly menyatakan keduanya tidak layak. Hal ini dikarenakan penataannya yang tidak rapi.

Lokasi penyimpanan produk pangan dan non pangan masih disatukan. Sirkulasi udaranya pun masih kurang bagus.  Selain itu, tercium seperti bau kencing tikus diantara barang yang diperiksa. Hal ini tentu menyalahi aturan penyimpanan produk pangan dan non pangan.

“Ke depannya kita minta ditata lebih baik lagi,” sambungnya.

Ia melanjutkan, BBPOM Kota Mataram sudah mengambil langkah pembinaan pada pemilik kedua gudang tersebut. Selain penataan, Disdag NTB dan tim menemukan banyak barang yang sudah kadaluarsa.

Barang kadaluarsa tersebut nantinya akan di BAP BBPOM Kota Mataram untuk dimusnahkan bersama.

“Tidak hanya saat ini saja, kami akan turun lagi nanti,” akunya.

Pemeriksaan tidak hanya dilakukan di dua gudang penyimpanan tersebut. Saat ini pihaknya masih melakukan pendataan jumlah distributor di NTB khususnya Kota Mataram. Tujuannya untuk bisa dikunjungi seluruhnya.

Sementara itu, Kepala BBPOM Kota Mataram Ni Gusti Ayu Nengah Suarningsih mengatakan, higienitas sanitasi gudang yang masih jauh dari layak.

Ada beberapa produk pangan dan non pangan yang penyimpanannya masih digabung. Padahal produk  pangan tidak boleh dicampur dengan non pangan agar tidak terkontaminasi.

“Jadi kami sarankan untuk dipisahkan,” kata Nengah

Selain itu, pihaknya menemukan produk kadaluarsa yang sudah disisihkan. Namun belum dipisah dari produk lainnya.

Hal itu berpotensi menjadi sarang tikus. Sebab itu pihaknya meminta komitmen pemilik untuk melakukan penataan barang yang lebih rapi. Sekaligus  jugapemusnahan barang kadaluarsa tersebut.

“Sebelum lebaran hars sudah dimusnahkan,” pungkasnya.

Ia menambahkan, pihaknya akan melakukan tinjauan kembali nantinya untuk melihat komitmen tersebut. Namun jika masih melanggar maka akan diberi peringatan berat berupa peninjauan ulang izin SIUP dan lainnya.

Hal tersebut sebagai bentuk tanggung jawab untuk perlindungan konsumen.

“Agar mendapatkan produk yang memenuhi syarat,” tandasnya.

AYA

Masyarakat sudah tahu jika ketersediaan seat  masih cukup banyak hingga menjelang lebaran

MATARAM.lombokjournal.com — Ketersediaan angkutan saat mudik menjadi hal yang paling utama bagi pemudik. Seperti di daerah lainnya, pemudik mulai berbondong-bondong melakukan pemesanan tiket sejak dini alias booking.

Namun di NTB, hal ini sama sekali belum terlihat. Perusahaan Umum (Perum) angkutan Damri Mataram mengungkapkan hingga saat ini belum ada booking sama sekali.

General Manager Perum Damri Mataram, Sumijan menuturkan, kondisi masih sama seperti tahun sebelumnya.

“Hingga saat ini belum ada tanda-tanda booking seat seperti yang terjadi di luar NTB,” ungkapnya Selasa ( 22/05).

Ia mengatakan, Masyarakat sudah tahu jika ketersediaan seat  masih cukup banyak hingga menjelang lebaran nanti.

“Tidak ada kekhawatiran tidak dapat tiket,” ujarnya kepada

Kondisi di NTB yang melakukan mudik masih terlayani dengan baik. Berbeda dengan daerah lainnya yang sibuk melakukan booking seat.

Hal tersebut dikarenakan para pemudik di luar NTB mengalami kemungkinan full seat lebih besar. Ini membuat mereka khawatir tidak bisa sampai kampung halaman tepat waktu.

“Daripada mereka tidak pulang lebih baik booking dari sekarang,” sambungnya.

Lonjakan penumpang juga membuat kebutuhan seat meningkat. Namun pria yang disapa Jajak ini mengungkapkan lonjakan terjadi pada H-9 hingga H-3. Seperti tahun sebelumnya, peningkatan terjadi sebesar 30 persen dibandingkan rata-rata regulernya.

Namun tahun ini lonjakan penumpang diperkirakan menurun.  Tahun ini waktu perkiraan lebih pendek dari sebelumnya. Ini dikarenakan jumlah waktu libur lebih  panjang sehingga penumpang akan terurai lebih awal dibandingkan hari fix perkiraan lonjakan.

“Mereka akan mudik lebih dulu sebelum H-9,” jelasnya.

Ia melanjutkan, pihaknya sudah mempersiapkan  armada sejak dini. Mulai dari perawatan kendaraan hingga Sumber Daya Manusia (SDM) nya.

Pihaknya mempersiapkan perawatan ekstra seperti pergantian suku cadang yang baru. Sehingga pada saat menjelang lebaran armada bisa tampil prima.

Untuk mudik, Jajak mengaku menyiapkan 83 unit armada termasuk BRT. Selain itu, Perum Damri menyediakan dua unit BRT untuk mengangkut sebanyak 90 pemudik secara gratis dari Mataram, menuju Surabaya.

Mudik gratis tersebut merupakan program Sinergi BUMN, yakni Perum Damri Mataram dengan PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) Cabang Mataram.

Bus tersebut masih tergolong baru dan dirancang untuk pariwisata sehingga aman dan nyaman untuk perjalanan dari Mataram menuju Surabaya

“Ada dua unit BRT yang kami siapkan,” katanya.

Ia mengatakan pemberangkatan pemudik gratis ke daerah tujuan dilakukan pada 9 Juni 2018 atau lima hari sebelum (H-5) Idul Fitri 1439 Hijriah.

Untuk proses pendaftaran sudah dibuka sejak 15 Mei 2018 dan ditutup pada H-5 Lebaran, atau setelah kuota sebanyak 90 orang terpenuhi. Warga yang ingin mudik gratis ke Surabaya, bisa mendaftar di kantor PT Askrindo di Jalan Sriwijaya No 318 Kota Mataram.

“Di seluruh Indonesia Damri menyiapkan 260 armada mudik gratis,” tandasnya.

AYA

UNU akan terbuka kepada siapapun yang ingin memajukan dan mengembangkan budaya dan ilmu pengetahuan

MATARAM.lombokjournal.com — Konsulate General Tiongkok, Gao Haodong, Senin, (21/05) sore beserta rombongan mengunjungi Universitas NU NTB. Ketua PSMTI (Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia), Agus Winektu tampak  dalam rombongan Komjen Tiongkok ini.

Kunjungan ini dimaksudkan sebagai upaya penjajakan kerjasama dengan UNU NTB terkait dng rencana pembukaan program  studi kebudayaan dan bahasa Mandarin di UNU NTB.

Terkait hal tersebut,  Rektor UNU NTB , Hj Baiq Mulyana , S.Ag, MPDi mengatakan UNU NTB menyambut baik kunjungan dan rencana kerjasama pendidikan dan kebudayaan dengan Tiongkok.

“UNU tentu senang dengan Atensi dan Perhatian Komjen Tiongkok di Denpasar dalam program  pengembangan SDM ,” ungkapnya

Sebagai warga NU , Rektor UNU NTB merasa prihatin dengan sikap intoleransi yang masih ada dan berkembang saat ini.  UNU akan menegakkan proses tasamuh atau toleransi. Jangan ada lagi ada prasangka -prasangjka.

” Untuk harus di mulai dari saling mengenal yakni lewat saling mengenal kebudayaan dan adat istiadat agar tidak menimbulkan prasangka,” sambung Baiq Mulyana.

Selanjutnya Ketua PW NU NTB , TGH Taqiuddin Masyur mengatakan, UNU akan terbuka kepada siapapun yang ingin memajukan dan mengembangkan budaya dan ilmu pengetahuan. Sebagai organisasi besar NU akan tetap mengembangkan diri sebagai organisasi kemasyarakatan untuk kemaslahatan ummat.

“Sebagai pengurus wilayah NU NTB menyampaikan terima kasih atas kunjungan Komjen Cina dan rombongan ,” ujar TGH Taqiyuddin Masyur.

Dalam pidato sambutan konsulat Jendral Tiongkok di Denpasar , Gou Haodong mengatakan kunjungan ini ingin bersilaturahmi dan menjalin persaudaraan dengan segenap komponen NU dan UNU . Ia mengaku  senang bisa ketemu dosen dan siswa di sini . Tapi sblm ketemu disini sudah ketemu dan diskusi dng Ketua PW NU NTB .

“Utk menghilangkan prasangka itu kita hrs saling mengenal . Indonesia merupakan ummat muslim yg besar,” ungkapnya .

Gou Haodong mengatakan, pernah berkunjung kenegara muslim Iran, Saudi, Qatar, Etiopia. Ia juga mengaku senang dengan suara azan dari masjid .

“Ini berarti pendidikan muslim di Indonesia . Saya sdh banyak bertugas dan berkunjung di negara negara muslim,” ucapnya yang diiringi tepuk tangan hadirin .

Meskipun bukan muslim, ucapnya , ia bisa merasakan, ajaran Islam mengedepankan toleransi dan cinta Alloh.

“Ajaran Alquran mengajarkan semua muslim itu saudara dan mencintai antar sesama,” imbuhnya  .

Komjen senang dengan informasi bahwa kehidupan kaum Tionghoa di NTB aman dan bisa beradaptasi dengan lingkungannya.

” Setiap tahun ada perayaan ImLek di NTB yang berjalan baik dan aman,” ujarnya .

Terkait usulan Rektor UNU NTB tentang rencana pembukaan program studi kebudayaan dan bahasa Mandarin , pihak nya merasa senang dengan usulan tersebut.

“Kami akan diskusikan lebih lanjut utk kerjasama dengan UNU ini,’ pungkasnya.

Me .

Selain nuansa angka 2, nuansa Ramadhan juga lekat terasa pada pendaftaran tokoh muda yang dijuluki ‘si Tukang Gedor’ ini. Taufan Rahmadi dan rombongan hadir dengan pakaian muslim putih, sebagai simbol kesucian niat

MATARAM.lombokjournal.com —  Bertepatan dengan 2 Ramadhan 1439H, Taufan Rahmadi menunjukkan keseriusannya masuk di dunia politik, dan memastikan diri ikut berkompetisi dalam Pemilihan Umum Anggota Legislatif 2019. Secara resmi, ia mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif DPR RI pada Partai Gerindra.

Pendaftaran Taufan Rahmadi ini dilakukan secara sederhana di Kantor DPD Gerindra NTB, Jalan Majapahit – Kota Mataram, Jum’at (18/05).

Berkas administrasi pendaftaran lengkap 1 (satu) rangkap diserahkan langsung oleh Taufan Rahmadi beserta rombongan tim pendukung, dan diterima langsung oleh Ali Al Khairi, Sekretaris DPD Gerindra Provinsi Nusa Tenggara barat.

Berkas pendaftaran serta formulir lengkap diberikan. Begitu juga dengan berkas dukungan, lengkap terwakili dari 5 kabupaten dan kota se Pulau Lombok.

Nuansa angka 2 sangat kental terasa pada pendaftaran tokoh muda pariwisata ini. Pemilihan tanggal 2 Ramadhan, pukul 2 siang, serta penyerahan uang pendaftaran dengan pecahan Rp20.000,-.

Nuansa angkaini menyesuaikan nomor urut 2 yang diperoleh Partai Gerindra pada Pemilihan Umum Legislatif 2019.

Selain nuansa angka 2, nuansa Ramadhan juga lekat terasa pada pendaftaran tokoh muda yang dijuluki ‘si Tukang Gedor’ ini. Taufan Rahmadi dan rombongan hadir dengan pakaian muslim putih, sebagai simbol kesucian niat.

“Gerindra itu putih. Warna putih adalah simbol kesucian. Dengan niat suci untuk memperjuangkan pariwisata dan Nusa Tenggara Barat, saya dan tim mendaftarkan diri hari ini di DPD Gerindra. Semoga Ramadhan menjadi berkah untuk kita semua,” ujar Taufan Rahmadi.

Dengan majunya Taufan Rahmadi pada kontestasi Pemilihan Umum Anggota Legislatif 2019 ini, maka diharapkan ada peluang bagi masyarakat NTB untuk mendapatkan calon wakil rakyat yang secara khusus menyuarakan aspirasi pariwisata.

Menurut Taufan, NTB ini DNA-nya pariwisata. Faktanya, wakil-wakil rakyat NTB di DPR RI saat ini tidak ada yang benar-benar fokus menyuarakan pariwisata.

Mantan Ketua Badan Promosi Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat. “Insya Allah, untuk pariwisata NTB, untuk masyarakat NTB, saya niatkan untuk ibadah, saya siap berjuang,” lanjut tokoh muda yang pernah menjabat sebagai PIC Mandalika pada Tim Percepatan Pembangunan 10 Destinasi Pariwisata Kementerian RI ini.

“Atas diterimanya pendaftaran ini, saya haturkan terimakasih kepada pengurus DPD Partai Gerindra NTB,” ujar Taufan Rahmadi. Khususnya, kepada Ali Al Khairi yang selalu membantu dalam kelancaran proses pendaftarannya.

Selain itu, Taufan berharap senior-seniornya, seperti Willgo Zainar, Bambang Kristianto, dimohon bimbingannya dalam mengarungi peta politik ini. Juga tentunya yang terutama untuk Ketua DPD Gerindra NTB, H. Ridwan Hidayat.

“Terimakasih atas perhatian dan wejangan yang diberikan kepada saya selama ini,” pungkas Taufan Rahmadi.

Selanjutnya, berkas pendaftaran seluruh bakal calon anggota legislatif ini akan melalui proses verifikasi oleh Partai Gerindra. Pemilihan Umum Legislatif sendiri akan dilaksanakan pada 17 April 2019.

AYA (*)

Beberapa aturan yang dikeluarkan KPI Pusat terkait pilkada, khususnya masa kampanye selama bulan Ramadan ini adalah iklan-iklan di luar iklan kampanye

MATARAM.lombokjournal.com — Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) melarang lembaga penyiaran menayangkan atau menyiarkan iklan ucapan selamat berbuka, yang berasal dari pasangan calon (Paslon) kepala daerah.

Larangan ini juga berlaku bagi paslon untuk tampil dalam acara TV dan radio diluar yang diperbolehkan.

Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) NTB, Yusron Saudi mengatakan, aturan tersebut dikeluarkan KPI Pusat untuk menjamin pesta demokrasi lima tahunan berjalan demokratis.

KPI menilai, lembaga penyiaran harus menjaga netralitas dengan tidak memberikan ruang khusus bagi paslon tertentu.

“Kami sudah edarkan surat pemberitahuan ini kepada seluruh lembaga penyiaran di NTB. Begitu juga KPI Pusat sudah menyampaikan ke seluruh lembaga penyiaran nasional,”kata Yusron, Jumat (18/05).

Dibeberkan Yusron, beberapa aturan yang dikeluarkan KPI Pusat terkait pilkada, khususnya masa kampanye selama bulan Ramadan ini adalah iklan-iklan di luar iklan kampanye.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri sudah memfasilitasi semua pasangan calon untuk beriklan di media penyiaran maupun media cetak. KPU memberikan jatah iklan semua paslon di satu media selama 14 hari.

Dalam satu hari, intensitas penayangan iklan sebanyak 10 kali. Sehingga selama masa kampanye tiap-tiap paslon mendapat jatah 140 kali.

“Itu baru di satu media penyiaran, kalau banyak media penyiaran dipakai, tinggal kalikan 140 kali itu saja dengan jumlah media. Ini sudah sangat banyak,” kata Yusron.

Selain itu, KPI Pusat juga melarang kehadiran peserta Pilkada 2018 sebagai bagian dari program siaran. Kehadiran itu baik sebagai narasumber, bintang iklan, main film, main drama, atau bentuk lainnya.

KPI juga meminta lembaga penyiaran mengedepankan prinsip keberimbangan dan proporsionalitas dalam penyiaran.

“Jangan karena kebetulan salah satu paslon punya hubungan dengan media, lalu media itu tak pernah memberitakan kandidat lain,” katanya.

Begitu juga dengan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) yang bisa diproduksi oleh pemerintah. Beberapa kandidat yang bertarung di Pilkada NTB yang berposisi sebagai kepala daerah, jangan sampai memanfaatkan dana APBD untuk membuat ILM.

Yusron mewanti-wanti, agar lembaga penyiaran lebih selektif dalam menayangkan ILM yang kebetulan terkait dengan salah satu kandidat.

Sementara itu, selama masa tenang, KPI Pusat juga memberikan rambu-rambu bagi lembaga penyiaran. Lembaga penyiaran dilarang untuk menayangkan kembali debat terbuka.

Lembaga penyiaran dilarang menayangkan kembali liputan kampanye.

“Termasuk juga dilarang menayangkan jajak pendapat tentang pasangan calon,” katanya.

Pada hari pemilihan 27 Juni, lembaga penyiaran dilarang menayangkan atau menyiarkan hasil jajak pendapat. Lembaga penyiaran juga dilarang menayangkan atau menyiarkan hasil hitung cepat (quick qount) sebelum penutupan tempat pemungutan suara (TPS) pada pukul 13:00 Wita.

“Kami berharap media penyiaran bisa mengawal pilkada dengan damai dan tidak menjadi partisan,” katanya.

Me  (*)

Penerbitan Perbup PTSL Nomor 34 Tahun 2017 sesuai dengan yang tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri terkait PTSL

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Bupati Lombok Utara, H. Najmul Akhyar, akhirnya angkat bicara terkait desakan Ombudsman dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang meminta dicabutnya Perbup Pendaftaran Tanah Sistematis Langsung (PTSL) yang dikeluarkan Bupati beberapa waktu lalu.

“Nanti kalau memang menurut Ombudsman harus dicabut dan memang secara regulasi, konstitusi harus dicabut, ya tidak masalah menurut kita,” ungkap Najmul, kepada wartawan Kamis (17/05).

Meski begitu, Najmul, mempersilahkan Ombudsman untuk menyempaikan alasan pencabutan Perbup berdasarkan regulasi.

“Silahkan sampaikan dasar regulasinya ke kita, kita ndak mau ngotot juga kok. Kita tidak mau salah, kita melakukan kegiatan apapun tentu berdasarkan regulasi yang ada,” tegasnya.

Najmul beralasan, penerbitan Perbup PTSL Nomor 34 Tahun 2017 sesuai dengan yang tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri terkait PTSL.

“Kita hanya menjalankan perintah SKB 3 Menteri. Jelas dikatakan bahwa apabila tidak dibiayai oleh daerah atau oleh APBN, maka perintah kepada Bupati, kepada Walikota untuk membuat aturan tentang pembiayaan itu,” katanya lagi.

Bahkan BPN waktu itu, lanjut Najmul, mendesak agar Perbup segera diterbitkan. Di beberapa kali sosialisasi, termasuk BPN-lah yang mendesak dan meminta Pemkab untuk membuat Perbup.

“Tiap daerah di Indonesia harus mensukseskan target pensertifikatan lahan masyarakat yang diprogramkan Presiden Joko Widodo. Oleh karena itu maka menjadi tugas Kepala daerah di kabupaten/kota untuk menterjemahkan perintah tersebut,” tutupnya.

Sebelumnya, Ombudsman NTB dan DPRD KLU meminta kepada pemerintah daerah Lombok Utara, untuk segera mencabut Perbup PTSL karena dinilai berpotensi pungli atau berdampak hukum.

DNU

Ruang Ramah HAM merupakan Nawacita yang direncanakan oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden, Jusuf Kalla sejak kampanye

MATARAM.lombokjournal.com — Koordinator Staf Khusus Wakil Presiden RI, Alwi Namu mengunjungi sekaligus memantau Ruang Pelayanan Paspor Berdimensi Ramah HAM di Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, yang diresmikan pada bulan Maret 2018 lalu.

Ruang ini merupakan yang pertama di Indonesia dan akan dijadikan point project nasional.

“Setelah saya cek,  sangat luar biasa,” ujarnya, Rabu (16/05).

Ia menuturkan, ruang Ramah HAM ini merupakan Nawacita yang direncanakan oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden, Jusuf Kalla sejak kampanye. bahwa layanan-layanan itu khususnya paspor harus diperbaiki.

sebab apa yang disampaikan itu adalah kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah, Kalau bisa lama mengapa dipercepat.

“Nah inilah yang dilakukan imigriasi kelas I Mataram, ini luar biasa karena pemikiran seperti itu jadi identik dan sama dengan implementasi dari pada perencanan Pak Jokowi dan JK,” tuturnya.

Disinggug apakah ada kebijakan dari Wapres? Alwi mengaskan Wapres sangat mendorong program Ramah HAM itu.

“Wapres mendorong semua instansi dalam perencanaan pelayanan publik, Jangan hanya imigrasi tapi juga pelayan publik lainya juga harus bisa,” tegasnya

Namun, Ia berharap dengan layanan tesebut nantinya dapat memberikan rasa nyaman kepada para orang-orang yang berkebutuhan khusus lansia, dan Ibu menyusui.

“Ayo kantor Imigrasi berlomba memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Selain penyediaan Ruang Pelayanan Ramah HAM, pelayanan berbasis online, dan terus tingkatkan pelayanan,” imbuhnya.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTB, Sevial Akmily mengatakan, sampai saat ini Kantor Imigrasi juga sudah melakukan kordinasi denagan provinsi lain terkait dengan Ramah HAM. Dan memastikan provinsi lain juga akan ikut menerapkan Ruang Ramah HAM.

“Korelasi dengan provinsi lain juga kita lakukan, karena kita nanti akan keluar semacam intruksi seperti hal ini akan di terapkan disemua provinsi nanti, karena beliau (Alwi Namu) sudah melakukan survey disini. Akan dilakukan semacam surat edaran dan masih dalam konsep,” katanya.

Sementara itu, Kepala Kantor imigrasi kelas l Mataram, Dudi Iskandar mengatakan ruang Ramah HAM ini merupakan layanan publik untuk menciptakan rasa nyaman Masyarakat yang ingin melakukan permohonan pasport. Terutama kaum difabel, lanjut usia (lansia), Ibu hamil dan menyusui.

“Kita ini disediakan fasilitas ruangan bermain untuk anak di bawah 2 tahun, sofa nyaman, televisi, dan air mineral untuk pengunjung. Selain itu, petugas khsus akan mendampingi pemohon di ruangani itu,” sebutnya.

Semantara dari data imigrasi semanjak Ruangan Ramah Ham tersebat diresmikan bulan maret lalu, Total yang sudah diurus 453 permohonan yang sudah diselesaikan.

“Untuk yang difabel sekitar 503 pemohon, sekitar 30 yang sudah kita layani, tapi sisanya lansia dan ibu hamil, jadi kita akan terus layani masyarakat dengan baik,” pungkasnya.

AYA

Wakil Bupati KLU, Sarifuddin, didampingi Sekda, H. Suardi dan Kepala BPKSDM, H. M. Najib, saat menemui warga di ruang kerjanya mengaku sudah mendengar persoalan tersebut, dan menyampaikan kekecewaanya karena tidak pernah dilibatkan dalam setiap mutasi yang dilakukan Pemda

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Lantaran tidak terima atas kebijakan Pemda KLU yang memutasi seorang pengamat pengairan P3A Kecamatan Kayangan, Johan Asmadi, sebagai staf Kecamatan, puluhan warga mendatangi Kantor Bupati, Rabu (13/05).

Koordinator masa yang juga menjabat sebagai Sekretaris P3A Bagek Kembar Kecamatan Kayangan, menuding Pemda KLU telah mengambil keputusan tidak profesional karena telah memutasi orang yang sudah terbukti hasil kerjanya.

“Kami ingin saudara Johan dikembalikan ke jabatan semula. Jika tidak, kami akan datang menggelar aksi dengan masa yang lebih banyak. Persoalan ini sudah kami suarakan sejak dulu, tapi tidak direspon,” katanya.

Johan, lanjut Bagiasah, selama ini sudah menjalankan tugasnya dengan sangat baik sebagai petugas pengairan, bahkan pernah tercatat sebagai Pengamat Pengairan terbaik di Kabupaten Lombok Utara.

“Saat jaman Johan, pendistribusian air merata, tidak ada petani yang kecewa, semua petani kebagian jatah air. Tapi sekarang, sepeninggal dia (Johan,red) semua jadi amburadul,” katanya lagi.

Ketua LSM GR 1000. Asmuni Bimbo. yang turut hadir memfasilitasi aksi warga itu meminta Pemda lebih objektif dalam memutasi staf dan tidak asal-asalan.

“Jangan karena kepentingan politik, pemda mengambil keputusan yang dapat merugikan kepentingan masyarakat banyak. Tidak mungkin warga mau datang protes jika tidak ada gejolak di bawah. Ini tindakan zolim,” tukasnya.

Wakil Bupati KLU, Sarifudin, didampingi Sekda, H. Suardi dan Kepala BPKSDM, H. M. Najib, saat menemui warga di ruang kerjanya mengaku sudah mendengar persoalan tersebut, dan menyampaikan kekecewaanya karena tidak pernah dilibatkan dalam setiap mutasi yang dilakukan Pemda selama ini.

“Mohon maaf Pak Sekda, setiap ada mutasi, pak sekda tidak menyampaikan itu ke saya, dan ini berulang-ulang. Giliaran ada kejadian seperti ini, pasti menunjuknya ke saya. Satu contoh kejadian kemarin, di Sesait ada Sekdes, di Gumantar ada Sekdes, jadi saya ini jadi batu sandungan,” gumamnya.

“Warga beranggapan saya tidak mampu menyelesaikan masalah, saya tidak mau itu,” sambungnya.

Tidak ingin berkepanjangan, Wabup pun langsung mengintruksikan Sekda dan BKD untuk segera mengembalikan Johan Asmadi ke jabatan semula.

“Atas nama pimpiman saya mohon pak Najib, segera tarik dia (Johan,red). Saya tidak mau ada gejolak, lamun epe dengah, lamun dek ba dek kembe masih (Itupun kalau berkenan, kalu tidak juga tidak apa-apa),” tutupnya.

Warga yang datang menggunakan truk dan speda motor akhirnya pulang sekitar pukul 12. 00 Wita, setelah mendapat kepastian jawaban dari pemerintah daerah.

DNU

Kepala Bagian Hukum Setda Lombok Utara, Raden Eka Asmarahadi, mengaku sejauh ini dirinya belum mengetahui secara lengkap isi rekomendasi Ombudsman

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Anggota Komisi I DPRD Lombok Utara, Abdul Gani, mendesak Pemerintah Kabupaten Lombok Utara untuk segera mengambil langkah kongkrit terkait kisruh Pendaftaran Tanah Sistematis Langsung (PTSL) yang dinilai berpotensi hukum.

“Kita desak Bupati untuk segera mencabut Perbup terkait PTSL, sesuai dengan arahan Ombudsman beberapa waktu lalu,” katanya, Selasa (12/05).

Tidak hanya itu, Gani juga menyarankan Pemerintah Daerah agar mengembalikan semua pembiayaan yang sudah terlanjur ditarik dari masyarakat penerima, khususnya PTSL 2018.

“Solusi lain, ya kembalikan uangnya. Tapi yang jadi masalah, beredar informasi ada desa yang narik biaya pembuatan PTSL di atas Rp. 350 ribu. Jika benar, ini sudah keterlaluan,” bebernya.

Saat ditanya apakah DPRD berencana akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) PTSL, politisi PKB ini mengaku belum ada wacana ke arah tersebut.

“Belum ada,” tutupnya.

Sebelumnya, Kepala Bagian Hukum Setda Lombok Utara, Raden Eka Asmarahadi, mengaku sejauh ini dirinya belum mengetahui secara lengkap isi rekomendasi Ombudsman dimaksud.

“Saya belum tau isi rekomendasinya, jika memeang ada, nanti akan kita kaji dulu,” cetusnya.

DNU