Diharapkan, sebaiknya Mi6 kembali ke khittoh sebagai organisasi yang tidak berafiliasi dengan kepentingan politik manapun

lombokjournal.com —

MATARAM  :  Jelang ultahnya ke 6, tanggal 4  Oktober 2018, Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 akan mengadakan reuni bersama yang dipusatkan di Sekotong.

Acara yang dikemas dalam bentuk Mi6 Reborn akan dihadiri sejumlah pelopor, pendiri maupun sahabat Mi6, pada minggu pertama bulan Agustus itu, diiringi sejumlah harapan.

Ketua Panitia Mi6 Reborn, Fihiruddin mengatakan,  acara reuni antar komponen Mi6 untuk menyatukan persepsi dan sinergitas bersama menghadapi berbagai momentum di tahun politik.

“Mi6 harus tetap memberikan pencerahan dan edukasi politik yang benar,” ungkap Fihir, Rabu ( 25/07)

Kata Fihir, organisasi Mi6 yang sudah berusia 6 tahun sejak kiprahnya tanggal 4 Oktober 2012, perlu melakukan evaluasi dan revitalisasi agar fungsi kelembagaan Mi6 bisa berjalan sesuai prinsip-prinsip lembaga modern.

“Melalui Reuni ini Mi6 akan mencetuskan sikap dan arah gerakan ke depannya, terutama menyikapi beberapa fenomena yang ada di NTB,” tambah Ketua DPC Partai Hanura Lombok Tengah yang juga Caleg Muda Kabupaten Lombok Tengah Dapil 3.

Sementara itu, Dewan Pendiri Mi6, Hendra Kesumah menegaskan Mi6 harus tetap menjadi lembaga kritis dan non partisan yang terbebas dari berbagai  interest politik.

“Untuk menghindari konflic of interest sebaiknya Mi6 tetap berjarak dengan kekuasaan,” pinta Hendra.

Hendra menambahkan Pilgub NTB sudah usai sebaiknya Mi6 kembali ke khittoh sebagai organisasi yang tidak berafiliasi dengan kepentingan politik manapun.

“Mi6 tak perlu jadi wachtdogs kekuasaan apa pun dalihnya,” beber Mantan Sekretaris Kebo Karong Sumbawa

Menurut Koordinator Media Mi6, Tanzibul Adab menambahkan untuk memperlancar Reuni Mi6 pihaknya akan tetap meng-up date perkembangan acara ini, khususnya menyangkut rekomendasi dan putusan organisasi Mi6 menyangkut dinamika sosial politik.

“Mi6 tetap terbuka terhadap semua masukan yang bersifat kritis untuk kemajuan organisasi,” tambah jurnalis yang kerap disapa ibon.

Selanjutnya, Megawati Lestari sebagai kader Mi6 yang berprestasi mendukung penuh diadakan acara Mi6 Reborn, agar kekompakan komponen Mi6 tetap terjaga dan solid.

“Semoga usai Acara Mi6 Reborn ada harapan baik untuk kemajuan Mi6,” ungkap Megawati yang juga bendahara acara Reuni Mi6.

Me

H Najmul Akhyar, menyampaikan terima kasihnya kepada LPA, yang jika ada keinginan pernikahan dini pihak LPA aktif menangani dan memberikan konseling

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com – Kabupaten Lombok Utara (KLU) kembali meraih penghargaan pusat. Penghargaan itu kali ini sebagai daerah Pencegahan Perkawinan Anak terbaik 2018, yang diberikan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Senin (23/07).

Penghargaan itu diterima langsung Bupati KLU, H. Najmul Akhyar, pada malam puncak acara Penganugrahan Kabupaten/Kota Layak Anak yang berlangsung di Gedung Dyandra Convention Centre Surabaya.

“Evaluasi kabupaten/kota layak anak tahun 2018, diikuti 389 kabupaten/kota. Sebanyak 177 kabupaten/kota diantaranya mendapatkan penghargaan dari berbagai kategori,” kata Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementrian PPPA, Dra. Leny Nurhayanti Rosalim. MSc sekaligus Koordinator Evaluasi Pelaksanaan Kabupaten Kota Layak Anak.

Dikatakannya, angka di atas meningkat hampir 50 persen dari tahun 2017. Artinya jumlah Kabupaten Kota layak anak di Indonesia semakin banyak.

“Tahun 2018 ini juga Kementerian PPPA menganugerahkan beberapa pimpinan daerah pada kategori Pemenuhan Hak Sipil Terbaik, Pembinaan Forum Anak Daerah Terbaik, Pencegahan Perkawinan Anak Terbaik, UPTD untuk Perlindungan Anak Terbaik, Puskesmas dengan Pelayanan Anak Terbaik dan Sekolah Ramah Anak Terbaik,” sambungnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prof Dr Yohana Susana Yembise Dipl Apli MA., mengatakan acara Penganugrahan dirangkaikan dengan Hari Anak Nasional 2018.

Dengan tema Anak Indonesia Anak Genius (Gesit, Empati, Berani, Unggul dan Sehat) yang sebelumnya diadakan Forum Anak Indonesia.

“Diharapkan, pada tahun 2030 seluruh kabupaten/kota sudah layak anak,” tutupnya.

Sementara, Bupati Lombok Utara, H Najmul Akhyar, menyampaikan terima kasihnya kepada organisasi perangkat daerah dan berkat semua pihak atas pemghargaan tersebut.

“Saya melihat kawan-kawan LPA bekerja maksimal dengan membentuk konselor tingkat desa dan kecamatan, sehingga jika ada keinginan pernikahan dini, pihak LPA aktif menangani dan memberikan konseling,” pungkasnya.

Selain Bupati Lombok Utara, empat Kepala Daerah lainnya juga menerima penghargaan dengan kategori yang berbeda, di antaranya Abdul Hafidz SPdI Kabupaten Rembang, Drs H Habsi Wahid MM Kabupaten Mamuju, Drs H Sutedjo Kabupaten Kulonprogo, dan Achmad Fauzi Kabupaten Sumenep.

DNU

Konferensi ini sebagai tindak lanjut dari kegiatan yang sama di tahun 2017, yang  memaparkan, dan akan menggali dan mengembangkan nilai-nilai Islam yang mederat, toleran, ramah serta damai

MATARAM.lombokjournal —  Konferensi Internasional Moderasi Islam (KIMI) kembali akan berlangsung di Nusa Tenggara Barat untuk yang kedua kalinya.

Kegiatan yang mengambil tema Moderasi Islam dalam Perspekif Ahlussunah Wal Jamaah tersebut, akan dilaksanakan di Islamic Center NTB, Kota Mataram, tanggal  26 – 29 Juli.

Ketua pantia KIMI, TGH Fauzan Zakaria mengatakan, kegiatan konferensi ini terselenggara atas kerjasama Pemprov NTB dengan Forum Komunikasi Alumni Timur Tengah NTB dan organisasi Internasional Alumni Al-Azhar (OIAA) cabang Indonesia.

“Nantinya ada beberapa kegiatan yang akan dilakukan selama konfrensi ini, diantaranya adalah seminar dan diskusi tentang pemahaman Islam moderat,” katanya, saat jumpa pers di Pendopo Kantor Gubernur NTB, Kota Mataram, Selasa (24/07).

Fauzan menjelaskan, tujuan diadakannya konferensi ini sebagai tindak lanjut dari kegiatan yang sama di tahun 2017. Ia memaparkan, dalam konferensi ini akan menggali dan mengembangkan nilai-nilai Islam yang mederat, toleran, ramah serta damai, seperti tercermin dalam Wasathiyyat Islam dalam rangka menangkal pahal radikalisme.

Lebih jauh dikatakan, tujuan konferensi ini akan menghadirkan konsep Wasathiyyat Islam dan implementasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Selain itu konferensi ini mempunyai tujuan untuk mengukuhkan pandangan Ahlussunah Wal Jamaah yang bercirikan moderat dalam pemikiran dan sikap keberagamaan,” paparnya.

Konferensi Internasional Moderasi Islam (KIMI) di NTB ini akan dihadiri oleh 400 orang, dari 21 negara, diantaranya Indonesia, Mesir, Libya, Suriah, Irak, Lebanon, Yaman, Sudan, Maroko, Tunisia, Malaysia, Aljazair, Negeria, India, Pakistan, Rusia, Brunei Darusalam, Ukraina, Rusia, Timor Leste, Thailand serta Singapura.

AYA

Radikalisme dan terorisme dapat ditangkal atau dicegah dengan memperkokoh sinergitas, antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah

MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi didampingi Wakil Gubernur, H. Muh. Amin, SH., M.Si menerima Silaturrahmi Sekretaris Utama BNPT Marsekal Muda TNI Dr. Asep Andang Supriyadi, ST., MM bersama 36 Kementerian/Lembaga, di Pendopo Gubernur NTB, Senin, (23/07).

Silaturrahim tersebut digelar untuk terus menyatukan presepsi, sekaligus memperkuat hubungan kerja antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, dalam hal penanganan permasalahan terorisme dan radikalisme.

Saat itu, Gubernur yang lebih dikenal Tuan Guru Bajang (TGB) menyampaikan tindakan radikalisme dan terorisme dapat ditangkal atau dicegah dengan memperkokoh sinergitas, antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

NTB jelas TGB, merupakan salah satu daerah dari sejumlah daerah lain di Indonesia yang memiliki pola sinergi paling kuat dalam menyikapi fenomena radikalisme dan terorisme.

Untuk itu, ia berharap silaturrahmi BNPT dengan pemerintah daerah Provinsi NTB, akan memperkokoh sinergitas antara program-program aksi pemerintah pusat dan derah, terutama dalam menghadapi fenomena radikalisme dan terorisme di Indonesia, termasuk apabila terjadi di NTB.

Selain itu, dukungan dari pusat melalui perangkat Negara TNI, Polri dan Binda dalam mengelola permasalahan radikalisme dan terorisme sampai saat ini di NTB berjalan dengan cukup baik.

Sebagai kepala daerah, Gubernur menyadari memiliki peran sangat penting bersama stakeholder di daerah dalam menjaga konstitusi, terutama pancasila dan undang-undang dasar 1945.

Oleh karena itu tugas pemerintah daerah adalah mengutamakan hal-hal yang paling penting dalam hal kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Ke depan, pesan Gubernur, dalam proses penindakan terhadap paham radikalisme dan terorisme di NTB harus dilakukan sistimatis dengan melibatkan masyarakat.

Setiap penindakan harus dilakukan mitigasi dampaknya terhadap masyarakat, sehingga tidak menimbulkan gesekan di tengah masyarakat yang berdampak terhadap keamanan dan ketentraman masyarakat di NTB.

Fenomena Radikalisme, baik di NTB maupun di daerah lain disebabkan oleh faktor yang cukup beragam. Maka, ketika paham radikalisme itu disebabkan oleh kesalah pahaman terhadap agama, maka yang diturunkan untuk menyelesaikannya adalah para da’I atau tokoh agama.

Kalau radikalisme tersebut disebabkan karena kurangnya tingkat kesejahteraan, maka yang diturunkan adalah TNI dan lembaga-lembaga terkait lainnya. Sedangkan kalau radikalisme tersebut disebabkan kurangnya rasa keadilan, maka penanggulangannya adalah pemerintah menghadirkan keadilan yang merata.

“NTB dengan daerah mayoritas muslim, mari kita bangun kanalisasi untuk mencegah terjadinya sentiment agama, jadikan keberagaman yang ada sebagai modal sosial yang cukup besar dalam membangun daerah,” pintanya.

Oleh karena itu, Gubernur memberikan apresiasi  kepada BNPT atas silaturrahmi dengan pemerintah daerah provinsi NTB.

Ia berharap kedepan dapat terus untuk ditingkatkan, karena dengan adanya sinergitas antara pusat dan daerah yang berjalan dengan baik, maka banyak hal permasalahn yang akan dapat didiskusikan terutama permasalahan radikalisme dan terorisme.

“Semoga silaturrahim ini mendatangkan manfaat untuk Indonesia terutama NTB khususnya dalam hal penaggulangan radikalisme dan terorisme,” harapnya.

Sementara itu, Sestama BNPT Marsekal Muda TNI Dr. Asep Andang Supriyadi, ST., MM, menjelaskan tujuan dari silaturrahim dengan pemerintah daerah NTB adalah untuk memperkuat sinergitas BNPT yang telah terjalin dengan baik di NTB. Terutama dalam penanggulangan radikalisme dan terorisme di Indonesia khususnya di NTB.

Andang menjelaskan, selain NTB silaturrahmi juga akan dilakukan dengan pemerintah daerah Sulawesi Tengah (Sulteng). Hal ini sesuai amanat dari Menkopolhukam RI untuk mensinergikan program BNPT bersama 36 kementerian lembanga untuk menyesun program aksi di masing-masing daerah yang ada.

“NTB dan Sulteng sebagai sasaran program prioritas, kami berharap dukungan pemerintah daerah agar kegiatan BNPT di Kabupaten dapat berjalan dengan baik”, jelasnya.

Ia mengungkapkan, ke depan BNPT akan membangun pos di NTB untuk melakukan koordinasi terkait program sinergitas agar singkron antar daerah dan pusat. Untuk itu, ia juga berharap dukungan dari Pemkab Bima agar mendukung kegiatan positif untuk kemudian diimplementasikan di lapangan melalui rencana aksi.

“Kami harap Bupati Bima mendukung kegiatan yang positif ini, untuk kemudian diimplementasikan dengan rencana aksi di lapangan,” harapnya.

AYA/humas ntb

Selama ini para penyandang difabel kurang mendapatkan perhatian. Dalam acara ini, Kantor Imigrasi Mataram memperkenalkan Ruang Ramah HAM

MATARAM.lombokjournal.com —  Sosialisasi Ramah HAM diselenggarakan Kantor Imigrasi Kelas 1 Mataram saat Car Free Day ( CFD ) di Udayana, Minggu (22/07).

Ramah HAM merupakan terobosan Kantor Imigrasi Kelas 1 Mataram untuk memberikan kesempatan pelayanan atau ruang pada para penyandang difabel di NTB, khususnya dalam pengurusan paspor .

“Kegiatan ini untuk memberikan pemahamn kepada semua pihak tentang Ramah HAM yang ada di Kantor imigrasi Mataram, dengan melibatkan para difabel dan memberikan ruang untuk beraktivitas berkreasi di CFD,” ujar Kepala Kantor Imigrasi  Kelas I Mataram, Dudi Iskandar, minggu (22/07).

Dudi mengungkapkan, selama ini para penyandang difabel kurang mendapatkan perhatian. Sebab itu dalam acara ini, Imigrasi Mataram memperkenalkan Ruang Ramah HAM.

Yakni memprioritaskan atau memudahkan  para penyandang difabel membuat paspor. Mereka bisa mengurusnya dengan nyaman.

“Mereka (pra difabel) bisa bernyanyi dan berolahraga walaupun dalam keterbatasan. Mereka ingin membuktikan bahwa mereka ini tidak mau dipandang sebelah mata. Sebab itu kita berikan Ruang di CFD ini, ” sambungnya.

Sementara itu salah satu penyandang difabel bernama Jhon “kursi roda” sangat mengharapkan perhatian pemerintah. Mereka ingin diperhatikan secara real dan merata.

“Tidak boleh ada pembatas  atau pembeda antara difabel yang satu dengan lainnya” harapnya.

Jhon berharap, yang tidak kalah penting dari sosialisasi ini yaitu para difabel juga mendapatkan pemberdayaan yang merata dalam semua bidang. Termasuk dalam mendapatkan pelayanan bagi penyandang difabel.

“Tidak hanya mengurus paspor, tapi juga yang lainnya,” tandasnya.

AYA

Bencana banjir terjadi akibat adanya penyempitan, penggundulan hutan dan pendangkalan sungai

MATARAM.lombokjournal.com —  Dari anggaran sebesar Rp 72 Miliar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB tahun 2018, sebesar Rp 58 miliar diperuntukkan bagi Kabupaten Bima dan Kota Bima.

“Dana Rp 58 Miliar itu, khusus untuk rehabilitasi lahan akibat bencana banjir bandang tahun 2017, yang merupakan hibah dari BNPB yang masuk melalui APBD masing-masing,” ungkap Kepala Pelaksana BPBD NTB, H Muh Rum, Kamis (19/07).

Rum menjelaskan, anggaran itu untuk rehabilitasi hutan di Wawo, penanaman pohon, bangun embung kecil yang difungsikan seperti kolam penampung air dan cek dam, berfungsi menahan gerusan air.

Rum memaparkan, kalau melihat besaran anggaran dari tahun ke tahun, BPBD terus mendapatkan penambahan. Contoh tahun 2017 sebesar Rp 37,1 miliar, dan tahun 2019 bertambah signifikan Rp 72 miliar.

Dia mengaku, NTB masuk kategori indeks resiko bencana tinggi, kecuali kota Mataram. Ada 14 jenis bencana, 11 di antaranya ada di NTB. Kendati demikian, masyarakat masih bisa tersenyum karena banjir masih bisa dieliminir.

Kalau dilihat dari RPJM, leading sektor kinerja, BPBD memiliki program pembentukan desa tangguh bencana dan madrasah aman bencana Itu diperuntukkan bagi desa yang ada potensi bencana.

Adapun capaian target desa tangguh bencana dalam RPJM sebanyak 20 desa, tapi sampai tahun 2018 bisa dikatakan melampaui target sebanyak 29 desa.

Anggaran itu pun sebagian ada intervesni APBD murni ada juga inovasi NJO. Sedangkan Sekolah aman bencana target sebanyak 35 sekolah, realisasi dari APBD sebanyak 30 sekolah dan melalui NJO 6 sekolah

“NTB selalu ada bencana seperti angin puting beliung, banjir, longsor dan kekeringan. Kami ingin kurangi indeks resiko, dengan cara metigasi, ” ujarnya.

Rum menyebutkan bencana banjir terjadi akibat adanya penyempitan, penggundulan hutan dan pendangkalan sungai.  Hal itu membuatnya wajib hukumnya normalisasi sungai.  Yang jelas, akan  jadikan masyarakat NTB tangguh bencana.

“Penanggulangan bencana tidak angsih hanya pemerintah. Melainkan, ada keterlibatan dunia usaha dan masyarakat yang sudah termuat dalam logo BPBD, ” pungkasnya.

AYA

Diharapkan, kebijakan tersebut perlu disosialisasikan terlebih dahulu kepada para pelaku pariwisata, agar tidak mengurangi minat wisatawan melakukan pendakian karena banyaknya aturan

MATARAM.lombokjournal.com —  Pihak pengelola Unesco Global Geopark (UGG) Rinjani Provinsi Nusa Tenggara Barat, terhitung sejak Juni 2018 mulai memberlakukan aturan baru pelaku jasa gaet, porter dan Trek Organizer (TO)

“Terhitung sejak 1 Juni 2018, gaet dan porter yang diizinkan naik melakukan pendakian menemani wisatawan hanya yang sudah mengantongi izin, sementara untuk umum mulai berlaku sejak 1 Mei,” kata Kepala UGG Rinjani, Sudiyono pada Lombok Journal di Mataram, Selasa (17/07)

Masyarakat dan wisatawan yang hendak melakukan pendakian, bisa menggunakan jasa gaet, porter dan TO yang telah berizin, karena kalau tidak mengantongi izin, tidak akan diberikan mendaki.

Sudiyono mempersilahkan gaet, porter dan TO yang belum mengantongi izin, supaya melakukan pengurusan perizinan, termasuk memperkuat organisasi. Sehingga ketika terjadi permasalahan antar mereka, bisa diselesaikan organisasi dan juga bisa menjembatani pemerintah dengan para pelaku pariwisata

“Sekarang ini baru sebagian gaet dan porter yang telah mengantongi izin, dan nantinya semua akan diinventarisir dan diberikan izin supaya pelaku pariwisata jelas,” katanya.

Aktivis pecinta lingkungan, Wina mengaku belum tahu soal kebijakan pihak pengelola Rinjani terkait keberadaan gaet, porter maupun TO saat menemani wisatawan melakukan pendakian.

Meski demikian kebijakan tersebut perlu disosialisasikan terlebih dahulu kepada para pelaku pariwisata, jangan sampai justru merugikan dan mengurangi minat wisatawan melakukan pendakian, karena banyaknya aturan.

AYA

Adanya konsultan ibadah dan membentuk tim pertolongan pertama pada jamaah haji (P3JH) untuk membantu layanan kesehatan pada puncak haji, terutama saat hari pertama lontar jumrah

MATARAM.lombokjournal.com — Jumlah calon jamaah haji (CJH) NTB pada musim haji 2018 sebanyak 4.476 CJH.  Jumlah ini tergabung dalam 11 kelompok terbang (kloter) yang terbagi dalam dua gelombang keberangkatan.

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Nusa Tenggara Barat (NTB) Nasruddin menjelaskan, ribuan jamaah tersebut akan didamping 38 petugas  pemandu haji daerah (TPHD) dan 50 petugas kloter.

“Operasional penyelenggaraan haji embarkasi Lombok dibagi dua gelombang, gelombang pertam terdiri atas 8 kloter, dan gelombang kedua terdiri atas 2 kloter utuh dan 1 kloter campuran,”

Nasruddin menyampaikan, terdapat sepuluh inovasi yang dilakukan pemerintah pada musim haji tahun ini. Inovasi dimaksud, antara lain percepatan keimigrasian, di mana rekam biometrik dilakukan di embarkasi haji sehingga masa antrean di Bandara Saudi tidak lama.

Dan QR Code pada gelang jamaah yang berisi rekam data identitas bisa diakses aplikasi haji dan memudahkan petugas identifikasi jamaah yang membutuh bantuan; aspek akomodasi, penandaan khusus pada paspor dan koper hingga bumbu masakan Indonesia.

“Ada juga penambahan katering Mekah dari sebelumnya 25 kali menjadi 40 kali pada tahun ini,”

Inovasi lain, pengalihan porsi bagi jamaah yang wafat. Sebelumnya, porsi jamaah yang wafat tidak bisa digantikan dan uangnya ditarik kembali oleh ahli waris yang jika akan digunakan mendaftar ahli waris terhitung dalam antrean baru.

Musim haji kali ini, Kemenag juga sudah bisa melakukan pencetakan visa print kertas.

“Ini penting untuk mempercepat proses penyiapan dokumen keberangkatan. Kalau sebelumya kan menunggu dari kedutaan Saudi,”

Terobosan lain ialah adanya konsultan ibadah dan membentuk tim pertolongan pertama pada jamaah haji (P3JH) untuk membantu layanan kesehatan pada puncak haji, terutama saat hari pertama lontar jumrah.

AYA

Jika menggunakan data tahun 2018 ini, kemungkinan akan bertambah luas lahan kritis di kawasan hutan di NTB

MATARAM.lombokjournal.com — Sektor Lingkungan hidup (LH) dan Kehutanan masih menghadap tantangan illegal logging, salah satu penyebab terjadinya  lahan kritis di kawasan hutan di NTB.

Ada sekitar 575.645.97 hektar lahan kritis, dan sekitar 141.375.54 hektarnya berada di kawasan hutan.

Kepala Dinas LH dan Kehutanan Ir. Madani Mukarom, BScF., M.Si mengatakan, lahan kritis  yang berada di kawasan hutan itu terjadi karena adanya illegal logging yang tidak mengenal waktu libur.

“Ini (illegal logging) juga diakibatkan karena kecenderungan penurunan kualitas Lingkungan Hidup dan sampah, dan juga karena banjir,” ucapnya, Selasa (17/07)

Selain itu, data yang ada saat ini merupakan data pada tahun 2013 lalu, dan jika menggunakan pada tahun 2018 ini kemungkinan akan bertambah luas lahan kritis di kawasan hutan di NTB itu,  di antaranya akibat dari banjir.

Untuk itu, pihaknya juga telah melakukan langkah langkah yaitu dengan melakukan optimisasi pengelolaan hutan dan hasil hasilnya, serta pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis juga dilaksanakan dalan bentuk vegetatif dan sipil teknjs, pada tahun 2017 jumlah penanaman sejumlah 6.395 hektar dari target 2.400 hektar dalam RPJMD.

Sedangkan langkah yang telah diambil dalam rangka perlindungan hutan, dengan melakukan MoU antara Gubernur NTB, Polda NTB, Korem 162/WB, Kejati NTB dan dua Taman Nasional.

Selain itu juga dilakukan MoU terkait dengan pengelolaan Lingkungan Hidup dan pengelolaan sampah organik.

Pada kesempatan tersebut dijelaskan pula hingga saat ini luas kawasan hutan di NTB adalah seluas 1.071.722,83 hektar, terdiri dari hutan lindung seluas 449.141,35 hektar (41,91 persen), hutan produksi seluas 448.946,08 hektar (41,89 persen) dan hutan konservasi seluas 173.636,40 hektar (16,20 persen).

AYA

Kualitas air yang terendah adalah di wilayah Kota Mataram, karena dipengaruhi oleh limbah e coli.

MATARAM.lombokjournal.com – Ini peringatan serius bagi warga NTB, dari tahun ke tahun kualitas air di wilayah NTB terus merosot.

Tentu saja penyebab tingkat kualitas air yang terus mengalami penurunan di wilayah NTB akibat terjangkit bakteri.

Peringatan kecenderungan terus menurunnya kualitas air di NTB itu disampaikan Kepala Dinas LH dan Kehutanan Ir. Madani Mukarom, BScF., M.Si, Selasa (17/07).

Penurunan kualitas terus menerus itu dirincikan, pada tahun 2014 53.50 persen, pada tahun 2015 42.46 persen,  2016  27.19 persen, lalu pada tahun  2017 33.03 persen.

“Ini trendnya menurun,” ungkap Madani Mukarom, Selasa.

Menurutnya, rata rata kualitas air di NTB sekitar  33,03  persen dari target 52 persen berdasarkan  sampel air di berbagai lokasi sungai yang diambil oleh Litbang Dinas LH dan Kehutanan.

Lalu kenapa bisa kualitas air itu terus menurun?

Penyebabnya, karena air terjangkit bakteri e coli, akibat air limbah rumah tangga dan BAB (buang air besar) yang langsung dibuang atau disalurkan ke sungai.

“Karena Itu yang harus didorong dan tugas Kabupaten Kota, maka pada tahun 2018 sudah membuat intervensi untuk meningkatkan (kualitas) lingkungan hidup,” ujarnya.

Dijelaskannya, di wilayah NTB, kualitas air yang terendah ada di wilayah Kota Mataram, karena dipengaruhi oleh limbah e coli.

Ada beberapa  faktor dari KLH untuk menilai kualitas air,  yaitu  bakteri e-coli, pengambilan sample di hulu, di tengah hingga di hilir.

“Jadi untuk meningkatkan kualitas air, maka diperlukan pengelolaan air yang lebih baik lagi,” jelas Madani Mukarom.

AYA