Terobosan  yang memberikan kenyamanan dan kemudahan  bagi para penyandang difabel

MATARAM.lombokjournal.com — Kantor Imigrasi kelas 1 Mataram mendapatkan penghargaan dari pemerintah Provinsi NTB, Senin (17/09).

Penghargaan  didasarkan  atas peningkatan pelayanan publik melalui inovasi pembuatan ruang layanan paspor berdimensi Ramah HAM yang Ada di Kantor Imigrasi Mataram.

Pelaksana Harian (PHL) Gubernur NTB,  Ir. Rosyadi sayuti dalam smbutannya mengatakan selamat atas prestasi yang dicapai oleh Imigrasi Kelas 1 Mataram

“Inovasi  Ruang ramah HAM yang di keluarkan oleh jajaran imigrasi Mataram merupakan Layanan yang sangat bagus karena memidahkan bagi para penyandng difabel untuk mengurus keperluan yang berkaitan dengan keimigrasian, ” ujarnya di Kantor ImigraSi.

Ia menyatakan  inovasi seperti ini merupakan teribosan yang sangat luar biasa dan memerlukan keberanian dari pemimpin.  maka atas keberanian dari Kepala Kantor imigrasi inilah yang melatrbelakangi kita pemerintah NTB memberikan apresiasi .

“Inilah yang dilihat inovasi yg patut di hargai mendpat apresiasi dari masyarakat yang melatarbelakangi untuk pantas diberikan penghargaan,” tegasnya

Rosiady berharap dengan adanya penghargaan ini Pelayanan kepada masyarakat agar selalu ditingkatkan.

Kepala Kantor Imigrasi kelas 1 Mataram, Dudi iskandar  mengucapkan terimkasih kepada Pemerintah NTB, Penghargaan ini merupakan pemacu Imigrasi untuk memberikan pelayanan yang jauh lebih baik lagi.

“Inovasi  Ramah Ham ini merupakan suatu terobosan  yang memberikan kenyamanan dan kemudahan  bagi para penyandang difabel dalam mengurus semua hal yang ada kaitannya dengan keimigrasian,” pungkasnya.

AYA

Penamaan Bandara Zainuddin Abdul Majid atau ZAM DI Lombok Tengah, lebih memberi makna khusus dari sekedar nama daerah

MATARAM.lombokjournal.om  – Penamaan banda udara atau bandara, atau tempat-tempat strategis yang menjadi lintasan banyak orang dari luar, dengan nama figur lokal yang mendapat gelar pahlawan nasional atau berjasa besar bagi masyarakatnya sudah menjadi kelaziman di berbagai daerah.

Karakteristik figur setempat yang bisa mewakili  nilai-nilai yang dianut sebagian besar masyarakatnya, akan memberi kebanggaan pada masyarakat tersebut.

“Masyarakat luar secara tidak langsung diberi tahu, bahwa ada anak bangsa di daerah itu telah berkontribusi atau berjasa pada bangsa dan Negara, “ kata Bambang  Wahyudin di Mataram, Minggu (16/09).

Bambang Wahudin asal Jakarta, 42, beberapa hari belakangan tergabung dalam kelompok relawan budaya yang terjun di pengungsian korban gempa dalam program trauma healing yang secara khusus ditujukan bagi anak-anak di Lombok Utara.

Ia memberi contoh, nama Bandara Soekarno-Hatta di wilayah ibukota, Bandara  Adi Soecipto di Jawa Tengah, Bandara Ngurah Rai di Bali atau Bandara Hang Nadim di Batam serta di daerah-daerah lainnya,  selain inspiratif juga memberi makna khusus.

“Nama  Bandara Zainuddin Abdul Majid atau ZAM DI Lombok Tengah, menurut saya lebih memberi makna khusus dari sekedar nama daerah. Kalau saya malah mengusulkan, sebutan tuan guru harus disertakan agar identitas identitas Lomboknya lebih jelas,“  ujar Bambang yang mengaku sudah empat kali datang ke Lombok melalui bandara.

Saat ditanya pendapatnya terkait penolakan masyarakat Lombok Tengah atas penggantian nama bandara, Bambang enggan menanggapi.  Ia hanya balik bertanya, apakah gelar pahlawan nasional yang bersangkutan dianggap cacat.

Sementara itu, Ahmad Zain dari Kendari yang datang ke Lombok dalam program yang sama, menambahkan tentang kecenderungan penggantian nama bandara dengan nama figur pahlawan nasional dari daerah yang bersangkutan.

Misalnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang saat itu masih dipimpin Gubernur Heryawan pengusulkan mengajukan nama Bandara Internasional Abdul Halim ke pemerintah pusat. Abdul Halim merupakan tokoh perjuangan asal Majalengka Jawa Barat, dan telah ditetapkan menjadi pahlawan nasional.

Semula namanya Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) yang terletak di Kertajati, Majalengka, di Provinsi Jawa Barat.

“Usulan nama pahlawan nasional itu jelas bermaksud memberi apresiasi tinggi pada figur lokal yang  jelas-jelas berjasa pada bangsa dan negara, serta nyata jasa-jasa yang diperbuat untuk masyarakatnya,“ jelas Ahmad Zain.

Dijelaskannya,  pemerintah  menetapkan  figur lokal menjadi pahlawan nasional prosesnya panjang dan tidak mudah.  Banyak tahapan-tahapan yang harus dilalui, dan harus didukung fakta-fakta yang diakui masyarakatnya.

“Begitu seorang tokoh mendapat gelar kepahlawanan, keluarganya mendapat kehormatan diundang ke Istana Negara. Ini penghargaan dari Negara. Dari masyarakatnya, ya salah satunya mengabadikan nama pahlawan itu menjadi nama tempat-tempat yang strategis yang dikunjungi atau menjadi lintasan banyak orang, “ jelas Ahmad  Zain.

Namun diakuinya, sering terjadi pro dan kontra terkait penamaan bandara,jalan, atau bahkan nama rumah sakit.  Ahmad juga tak mau berkomentar atas protes yang dilakukan sejumlah elemen masyarakat Lombok Tengah terkait penggan nama International Lombok Airport (LIA)n menjadi ZAM.

“Saya tak memahami soal protes itu. Saya hanya ingat kata Bung Karno, bangsa yang besar adalah yang bisa menghormati pahlawannya, “ pungkas Ahmad Zain.

Me

Teknis pencairan bantuan stimulan dari pemerintah pusat memiliki aturan dan prosedur yang telah ditentukan oleh pemerintah, yang dalam hal ini adalah pihak BNPB

LOMBOK UTARA.lombokjournal.com — Korem 162/WB membantu menyalurkan alat perlengkapan (alkap) untuk pembangunan rumah bagi korban gempa di Kabupaten Lombok Utara (KLU), NTB, Jumat (14/9) kemarin.

Danrem 162/WB, Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos., SH., M.Han., bersama rombongan membawa beberapa alkap ke Desa Teniga Kecamatan Tanjung, Lombok Utara, yang akan digunakan untuk mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi rumah yang rusak akibat gempa beberapa waktu lalu dan disambut langsung Kepala Desa Teniga, Maswandi.

Alat perlengkapan yang didistribusikan, antara lain, palu/hammer sebanyak 50 buah, sekop sebanyak 36, terpal 3 koli, selimut 2 koli, arco 4 buah, kursi roda 2 buah, susu dancow 4 dus, biskuit khongguan 2 koli dan mie instan 22 dus.

Selanjutnya, terkait dana stimulan dari pemerintah pusat bagi korban gempa yang sudah diberikan nomor rekening namun hingga kini belum bisa dicairkan,

Kades Teniga menyampaikan bahwa itu memang harus melalui prosedur/ proses sehingga dana itu bisa dicairkan sesuai dengan hasil rapat  bersama Kementerian PUPR.

“Sistem dan cara pencairan dana stimulan dari Pemerintah pusat memilik petunjuk Tehnis  atau Juknis yang harus kita ikuti bersama,” ucapnya.

Danrem 162/WB menjelaskan, tentang teknis pencairan bantuan stimulan dari pemerintah pusat memiliki aturan dan prosedur yang telah ditentukan oleh pemerintah, yang dalam hal ini adalah pihak BNPB.

“Memang perlu dilaksanakan sosialisasi kepada masyarakat aturan atau prosedure tersebut. Agar masyarakat mengerti & paham betul bagaimana cara mencairkan dana stimulan tersebut untuk membangun rumah tahan gempa dan masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh hasutan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” tandasnya.

Razak/Hms

Jika polemik  ini tidak ditangani secara bijaksana oleh para stakeholder yang terlibat. Segresi sosial ini akan menjadi pintu masuk timbulnya konflik horizontal yang lebih masif

lombokjournal.com —  

MATARAM  ;  ––  Polemik dan kontroversi perubahan nama Bandara Internasional Lombok (BIL)  menjadi  ZAM Air Port sangat  kontraproduktif jika terjadi pembiaran yang  berlarut-larut tanpa titik temu .

Tentu ini  akan merugikan citra baik masyarakat  Gumi Pair Lombok  yang terkesan tidak kompak dan bersatu. Padahal sebagai pulau pulau seribu masjid, masyarakat harusnya bangga salah satu tokoh  pahlawan nasionalnya diabadikan namanya dlm prasasti Bandara Internasional ZAM .

Konfrontasi wacana dan aksi pro-kontra,  jika tidak ada penyelesaian secara holistik dan kultural  akan merugikan semua pihak yang bersengketa. Stigma lama bahwa masyarakat Lombok sulit bersatu dan mudah dipecah belah semakin kuat pembenarannya .

Demikianlah diungkapkan oleh Lalu Andi Sumantri salah satu tokoh loteng dari Desa Penujak, Jumat  (14/09)

Mamiq Andi mengaku prihatin dan tidak habis pikir mengapa  urusan penggantian nama bandara internasional Lombok diributkan secara terbuka.

Padahal dengan perubahan nama tersebut,  secara  religius dan kultural ada penghormatan kepada  ketokohan TGH Zainuddin Abdul  Majid sekaligus wujud Bhakti warga Gumi Pair  menghormati peran kepahlawanan dan perjuangan TGH Zainuddin Abdul Madjid.

“Sebagai Umara tidak ada yang salah dalam pengabadian nama TGH  Zainuddin Abdul Madjid sebagai nama bandara internasional di pulau Lombok,” ungkapnya .

Mamiq Andi menambahkan dirinya merasa kuatir jika polemik  ini tidak ditangani secara bijaksana oleh para stakeholder yang terlibat. Segresi sosial ini akan menjadi pintu masuk timbulnya konflik horizontal yang lebih masiF.

“Untuk itu Pemerintah  segera turun tangan menenangkan situasi meregangnya  sosial kemasyarakatan yang sedang menyimpan bara api ini ,” bebernya .

Moderasi Ekskalasi Konflik

Sementara itu tokoh Pemuda Milineal lintas Ummat, Sudirman Harianto melihat kecendrungan meluasnya ekskalasi konflik pro kontra soal isu bandara diduga atau ditengarai faktor X  di balik isu ini.

Hal ini terlihat dari tampilnya sejumlah tokoh elit yang tidak bebas kepentingan dalam menggalang  euphoria psykologi massa dengan jargon -jargon perlawanan.

“Segera melakukan moderasi Ekskalasi Konflik penting dilakukan agar tidak menjadi bola liar yang tidak bisa dikontrol ,” tambahnya sembari mengatakan perluasan konflik isu bandara ini terlokalisir diseputaran kalangan tokoh dan elit  yang saling berseberangan sikap dan pendapat.                                                                          Sudirman Harianto

“Sementara itu posisi  tawar rakyat diduga hanya dijadikan landasan legitimasi. Massa Rakyat sebagian besar  diorganisir secara instan, mereka bergerak  bukan atas kesadaran indegenous dalam memahami peta masalahnya,” paparnya

Menurutnya,  dalam konflik ini yang bertempur wacana hanya sebatas elit politik. Proses penyelesaian atau mediasi konfliknya lebih mudah terlokalisir  karena tanpa melibatkan kekuatan rakyat dalam arti sesungguhnya.

“Model penyelesaian sangkep mencari titik temu diantara para elit penting dikedepankan secara adil dan transparan untuk mengurai permasalahan dari semua aspek ,” pungkasnya.

Me

Jika semua itu berjalan sendiri-sendiri dan tidak terpadukan dengan baik, maka pemulihan (recovery) daerah Lombok Timur akan lamban dan apa yang diharapkan masyarakat akan sulit terwujud

LOMBOK TIMUR.lombokjournal.com —  Lima komponen penanggulangan bencana gempa bumi di gumi “Patuh Karya” akan disatu padukan dan dikordinasikan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur.

Bupati Lombok Timur terpilih, H. M. Sukiman Azmy, M.M., mengatakan itu saat menghadiri acara diskusi lepas Duduk Bareng Bersama Relawan Lombok Timur, di Pondopo dua, Gelang, Kamis (13/09) malam, pukul 21.30 Wita.

“Besok kalau saya sudah jadi Bupati (Lotim), semuanya kita bisa kordinasikan,” ucapnya, di hadapan para relawan yang hadir.

Lima komponen tersebut, kata Sukiman, yaitu TNI/Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Pemerintah Daerah (Pemda), para relawan dan masyarakat. Semuanya itu harus bisa dipadukan, tidak boleh sendiri-sendiri.

“Keterpaduan TNI/Polri, BNPB, Pemda, relawan, ditambah dengan masyarakat menjadi satupadu, maka tidak akan lama. Tidak perlu kita menunggu lima tahun, Insya Allah kita paling cepat recovery ini,” ungkapnya, dengan penuh yakin.

Sukiman menambahkan, jika semua itu berjalan sendiri-sendiri dan tidak terpadukan dengan baik, maka pemulihan (recovery) daerah Lombok Timur akan lamban dan apa yang diharapkan masyarakat akan sulit terwujud.

“Oleh karena itu, keterpaduan inilah yang kita butuhkan. Karena itulah kita mulai, meskipun saya belum punya kewenangan untuk merintah-merintah. Mari kita bersama-sama,” jelasnya.

Selanjutnya menurut Sukiman, , bahwa potensi yang ada di daerah Lombok Timur sangat luar biasa. Apaun diinginkan semuanya sudah ada. Seperti alat berat untuk merobohkan bangunan yang tak layaj huni akibat gempa.

“Cuman belum dikordinasikan. Itu saja masalahnya,” sebut dia, yang juga sebagai Penasehat Relawan Lotim ini.

Pantauan lombokjournal.com, di lapangan, sekitar ratusan orang hadir dalam acara ini. Juga lebih dari 60 nama lembaga relawan ikut berpartisipasi, baik lokal maupun luar daerah.

Razak

TGB meminta, juklak tentang mekanisme pencairan benar-benar bisa rampung agar memberikan kemudahan bagi para bupati dan wali kota dalam menbuat surat keputusan pencairan dana

MATARAM.lombojournal.com — Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), TGH Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB), menyampaikan protes kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait lambannya proses pencairan dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga terdampak gempa.

“Saya kemarin telepon ke Kepala BNPB, saya terus terang juga protes karena ada satu prosedur yang katanya diperlukan yaitu surat dari bupati, wali kota,” cerita TGB.

TGB mengatakan, dana bantuan senilai Rp 50 juta untuk warga yang rumahnya rusak berasal dari Dana Siap Pakai (DSP), yang memang memerlukan petunjuk pelaksanaan (juklak), sehingga implementasi di lapangan menyebabkan keterlambatan dan kesulitan dalam proses pencairan.

“Kemarin dijanjikan semua juklak yang terkait diselesaikan BNPB sehingga diharapkan hari ini sudah bisa dicairkan,” katanya.

TGB meminta, juklak tentang mekanisme pencairan benar-benar bisa rampung agar memberikan kemudahan bagi para bupati dan wali kota dalam menbuat surat keputusan pencairan dana.

Sudah selseai  kemarin sehibgga hari ini sudah bisa termanfaatkan

“Mestinya diselesaikan segera karena kata bupati/wali kota mereka tunggu SOP dari BNPB, kemarin BNPB kataka SOP sudah siap, jadi tidak boleh ada hal-hal yang bisa memperlambat dan menyulitkan warga,” jelas TGB.

Dikatakannya, proses pencairan akan dilakukan secara bertahap. 5.293 warga penerima bantuan rumah rusak berat akan langsung mendapatkan bantuan dana senilai Rp 50 juta.

Sedangkan tahap selanjutnya,  akan diberikan menjadi dua tahap, masing-masing sebesar Rp 25 juta.

Memang bertahap karena ada verifikasi dan diharapkan satu dua hari tahap berikutnya sudah bisa dicairkan. Memang tabap pencairan diabagi dua tahap, kalau sbeelumha langsung 50 juga.

“Yang berikutnya dibagi Rp 25 juta dan Rp 25 juta, sebab pelaksanaan pembagunan kan perlu waktu, Rp 25 dicairkan dulu lalu lihat progresnya seperti apa. Kemudian dicairkan lagi, intinya tetap sama cuma tahapan pencairan yang agak berbeda,” kata TGB.

AYA

SBY mempersilahkan pembongkaran prasasti tersebut jika itu merupakan keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas usul atau saran Gubernur NTB, Muhammad Zainul Majdi, serta keinginan masyarakat Lombok

lombokjoutnal –

Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menanggapi kabar pencopotan prasasti peresmian Bandara Internasional Lombok, yang diresmikannya pada tahun 2011 silam, di Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kini, nama Bandar Udara Internsional Lombok diganti menjadi Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid, melalui Surat Keputusan Menteri Perhubungan (Kemenhub RI), pada tanggal 5 September 2018 kemarin.

Dalam tanggapannya, SBY mempersilahkan pembongkaran prasasti tersebut jika itu merupakan keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas usul atau saran Gubernur NTB, Muhammad Zainul Majdi, serta keinginan masyarakat Lombok.

SBY juga mengatakan, dirinya tidak mempunyai hak apalagi kemampuan untuk menghalangi keinginna Jokowi  jika ingin mengganti nama Bandara Lombok sekaligus  prasasri.

Namun demikian, SBY yakin Presiden Jokowi akan menghormari karya dan capaian para pendahulu-pendahulunya. SBY pun meminta agar isu ini tidak diributkan, karena masih banyak yang harus dilakukan yaitu membuat rakyat semakin sejahtera.

Tanggapan SBY tersebut, disampaikan oleh Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat, Imelda Sari, melalui akun Facebooknya, Imelda Sari, Rabu (12/9).

Berikut ini kutipan utuh isi status laman facebook Imelda Sari yang berisi tanggapan SBY terkait kabar pembongkatan prasasti bandara di Lombok :

Tanggapan SBY

Menanggapi banyaknya aspirasi para kader Demokrat yang meminta tanggapan Ketum PD, SBY terkait kabar adanya rencana mencopot prasasti peresmian yang ditanda tangani SBY pada saat meresmikan Bandara internasional Lombok tahun 2011, SBY menyampaikan tanggapan singkatnya berikut :

“Saya yakin Pak Jokowi akan menghormati karya dan capaian para pendahulu-pendahulunya, sejak Bung Karno hingga saya. Namun, apabila pencopotan prasasti Bandara Internasional Lombok, yang saya tanda-tangani pada tanggal 20 Oktober 2011 dulu merupakan keinginan beliau dan atas saran Pak Zainul Majdi, serta merupakan pula keinginan masyarakat Lombok … ya saya persilahkan. Lagi pula saya kan tidak punya hak, apalagi kemampuan untuk menghalang-halangi. Saya berpendapat prasasti dan jejak sejarah sesorang dapat dihapus oleh manusia yang lain, kapan saja dan dimana saja. Namun, saya sangat yakin, …. catatan Allah Swt tidak akan pernah bisa dihapus. Tolong isu ini tak perlu diributkan. Masih banyak yang harus dilakukan oleh negara dan kita semua, utamanya bagaimana membuat rakyat kita makin ke depan makin sejahtera. Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat. ”

Razak

BPJS Kesehatan juga melakukan pemantauan terkait kondisi kesehatan para pengungsi

MATARAM.lombokjournal.com —  BPJS Kesehatan Cabang Mataram terus membantu dan menunjukkan kepeduliannya pada masyarakat yang terdampak gempa bumi, khususnya di Kabupaten Lombok Utara.

Sebelumnya,  pimpinan BPJS Kesehatan Cabang Mataram telah menyerahkan bantuan logistik dan kebutuhan sehari-hari para pengungsi korban yang terdampak gempa di Kecamatan Gangga dan Kecamatan Bayan di Lombok Utara.

Tak berhenti hanya dengan bantuan logistik, pihak BPJS Kesehatan juga melakukan pemantauan terkait kondisi kesehatan para pengungsi. Perkembangan terakhir, diperoleh informasi bahwa banyak pengungs yang mulai diserang wabah diare.

Slah satu penyebab munculnya wabah diare itu, di tenda-tenda pengungsi ternyata belum ada fasilitas MCK yang merupakan syarat mutlak dan diperlukan guna menjaga kebersihan lingkungan.

“Kami dari pihak BPJS Kesehatan Cabang Mataram melihat pengadaan fasilitas MCK sangat mendesak harus ada di pengungsian.  Karena itu, perlu bantuan untuk pembuatan fasilitas MCK, apalagi wabah diare mulai menyerang di tenda-tenda pengungsian, ” jelas Kepala BPJS Cabang Mataram, dr Muhammad Ali, Selasa [11/09].

BJS Kesehatan Cabang Mataram menyerahkan uang sebesar Rp100 juta yang diterima oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara. Bantuan tersebut ditujukan untuk membuat fasilitas MCK untuk para pengungsi.

Dalam kesempatan menyampaikan bantuan itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram di dampngi Kepala Bidang SDM & Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Cabang Mataram.

Sementara itu, bantuan serupa sebesar Rp50 juta untuk Kabupaten Lombok Barat, diserahkan  Budi Mohamad Arief, Deputi Direksi Bidang Jaminan Pembiayaan Kesehatan Rujukan BPJS Kesehatan kepada Bupati Lombok Barat, didampngi oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ibu Hj. Ermalena,MHS.

Rr

Hasil rapat agar segera dibahas oleh pemerintah ekskutif pada rapat Kabinet, pihak DPR juga akan tetap mengawal dan menagih implementasi lima point itu

lombokjournal.com –

JAKARTA ;   Rapat konsultasi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) bersama 16 Kementerian/Lembaga tentang percepatan pemulihan pasca gempa bumi Lombok (NTB), di Gedung Pansus B Gedung Nusantara 2 DPR RI, Jakarta, Senin (10/09) lalu, telah menghasilkan lima point kesimpulan.

Wakil Ketua DPR RI Dapil NTB, Fahri Hamzah, sekaligus selaku pimpinan rapat konsultasi, mengatakan, hasil rapat ini agar segera dibahas oleh pemerintah ekskutif pada rapat kabinet. Pihak DPR juga akan tetap mengawal dan menagih implementasi dari lima point itu.

“Kita minta pak Jokowi membawa kesimpulan ini ke dalam Rapat Kabinet dan kita akan tagih realisasinya,” ungkap Fahri, melalui laman facebooknya, @FahriHamzahPage, Rabu (12/9).

Berikut ini lima point kesimpulan dari rapat konsultasi antara DPR RI dengan Kementerian atau Lembaga terkiat tentang pemulihan gempa NTB ini :

1. DPR RI meminta pemerintah untuk mempertimbangkan Inpres No. 5/2018, sehingga menjadi dasar hukum dalam penanganan bencana untuk seluruh daerah terdampak gempa yaitu, Lombok dan Sumbawa. Serta untuk seluruh kementerian/lembaga untuk digerakkan untuk pemulihan gempa Lombok dan Sumbawa.
2. DPR RI meminta penyederhanaan birokrasi penanganan gempa Lombok dan Sumbawa dengan kepemimpinan yang lebih solid, yang memastikan keterpaduan data, keterpaduan rencana penanganan dan keterpaduan dukungan pembiayaan penanganan dampak gempa.
3. Pemerintah memastikan alokasi pembiayaan pemulihan dampak gempa Lombok dan Sumbawa dengan memastikan program dan sumber pendanaannya. Untuk menghindari simpang siur alokasi biaya dalam jangka pendek dan panjang.
4. Pemerintah meninjau kebijakan pembangunan hunian sementara (huntara) dan segala fasilitasnya untuk merespon musim hujan tiba.
5. Pemerintah segera transfer dana bantuan stimulun, sementara yang sudah ditransfer ke masyarakat dapat segera digunakan secara swakelola, sehingga tidak tersimpan lama di rekening dan menjadi modal masyarakat untuk membangunan rumahnya kembali.

Sebelumnya, dalam rapat konsultasi tersebut hadir juga seluruh anggota DPR RI Dapil NTB, di antaranya, H. Willgo Zainar, Hj. Ermalena dan lain-lain.

Razak

Hasil sementara rencana aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi berdasarkan data dari Kepala Bappeda masing-masing Kabupaten Kota terdampak, kerusakan sebesar Rp 12,40 Triliun, kerugian sebesar Rp 2,49 Triliun dan kebutuhan sebesar Rp. 10,19 Triliun

MATARAM.lombokjournal.com — Rapat Koordinasi Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca gempa, di Hotel Grand Lagi, Rabu (12/09), diminta dapat menghasilkan rancangan program Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca gempa di kabupaten/kota terdampak.

Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Ir. H. Rosiyadi Sayuti, M.Sc., Ph.D menyampaikan itu saat membuka rapat tersebut, agar hasilnya sesuai yang dibutuhkan dan harapan masyarakat terdampak.

Pak Ros, panggilan akrab Sekda, berharap seluruh perumahan warga terdampak gempa dapat segera dibangun.

Pak Ros menjelaskan, sesuai Inpres Nomor 5 tahun 2018, masa rekonstruksi paling lambat selama 6 bulan.

Dalam masa itu, semua perumahan warga dapat terbangun, dan tidak ada lagi masyarakat terdampak yang masih tinggal di tenda-tenda darurat.

Sekda menegaskan, saat ini yang menjadi prioritas utama pemerintah adalah pembangunan sekolah dan fasilitas sosial seperti Rumah Sakit, Puskesmas, fasilitas ekonomi dan Perkantoran.

Sehingga proses belajar anak-anak sekolah, pelayanan kesehatan, aktivitas perkantoran dan roda perkonomian masyarakat kembal berjalan normal.

Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Ir. Harmensyah mengatakan, ada lima sektor target rencana aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang fokus akan dilakukan pemerintah.

Diantaranya, sektor pemukiman, meliputi verifikasi rumah warga terdampak dan pembangunan infrastruktur, sektor enokomi produktif, meliputi pembangunan fasilitas ekonomi seperti pasar sebagai penggerak roda ekonomi masyarakat.

Sektor sosial meliputi pembangunan fasilitas pendidikan, agama dan kesehatan dan lintas sektor meliputi pembangunan perkantoran yang rusak agar proses pelayanan publik dapat segera berjalan dengan baik.

Ia juga menjelaskan, data hasil sementara rencana aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi berdasarkan data dari Kepala Bappeda masing-masing Kabupaten Kota terdampak, kerusakan sebesar Rp 12,40 Triliun, Kerugian sebesar Rp 2,49 Triliun dan Kebutuhan sebesar Rp. 10,19 Triliun.

Data itu meliputi sektor perumahan, sektor infrastruktur, seKtor sosial, sektor ekonomi produktif dan lintas sektor.

“Saya berharap perencanaan aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi dapat segera diselesaikan, agar segera dapat dibawa pada Rakor tingkat pusat di Kemenko PMK yang dipimpin oleh Menteri Puan Maharani dan di Persentasikan oleh Gubernur NTB,” ungkapnya.

Rapat tersebut juga dihadiri Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kawasan dan selaku Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan dampak bencana Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sony B. Harmadi.

Juga seluruh jajaran OPD Provinsi NTB dan Kepala Bappeda kabupaten/kota terdampak gempa.

AYA/hms