Jika polemik  ini tidak ditangani secara bijaksana oleh para stakeholder yang terlibat. Segresi sosial ini akan menjadi pintu masuk timbulnya konflik horizontal yang lebih masif

lombokjournal.com —  

MATARAM  ;  ––  Polemik dan kontroversi perubahan nama Bandara Internasional Lombok (BIL)  menjadi  ZAM Air Port sangat  kontraproduktif jika terjadi pembiaran yang  berlarut-larut tanpa titik temu .

Tentu ini  akan merugikan citra baik masyarakat  Gumi Pair Lombok  yang terkesan tidak kompak dan bersatu. Padahal sebagai pulau pulau seribu masjid, masyarakat harusnya bangga salah satu tokoh  pahlawan nasionalnya diabadikan namanya dlm prasasti Bandara Internasional ZAM .

Konfrontasi wacana dan aksi pro-kontra,  jika tidak ada penyelesaian secara holistik dan kultural  akan merugikan semua pihak yang bersengketa. Stigma lama bahwa masyarakat Lombok sulit bersatu dan mudah dipecah belah semakin kuat pembenarannya .

Demikianlah diungkapkan oleh Lalu Andi Sumantri salah satu tokoh loteng dari Desa Penujak, Jumat  (14/09)

Mamiq Andi mengaku prihatin dan tidak habis pikir mengapa  urusan penggantian nama bandara internasional Lombok diributkan secara terbuka.

Padahal dengan perubahan nama tersebut,  secara  religius dan kultural ada penghormatan kepada  ketokohan TGH Zainuddin Abdul  Majid sekaligus wujud Bhakti warga Gumi Pair  menghormati peran kepahlawanan dan perjuangan TGH Zainuddin Abdul Madjid.

“Sebagai Umara tidak ada yang salah dalam pengabadian nama TGH  Zainuddin Abdul Madjid sebagai nama bandara internasional di pulau Lombok,” ungkapnya .

Mamiq Andi menambahkan dirinya merasa kuatir jika polemik  ini tidak ditangani secara bijaksana oleh para stakeholder yang terlibat. Segresi sosial ini akan menjadi pintu masuk timbulnya konflik horizontal yang lebih masiF.

“Untuk itu Pemerintah  segera turun tangan menenangkan situasi meregangnya  sosial kemasyarakatan yang sedang menyimpan bara api ini ,” bebernya .

Moderasi Ekskalasi Konflik

Sementara itu tokoh Pemuda Milineal lintas Ummat, Sudirman Harianto melihat kecendrungan meluasnya ekskalasi konflik pro kontra soal isu bandara diduga atau ditengarai faktor X  di balik isu ini.

Hal ini terlihat dari tampilnya sejumlah tokoh elit yang tidak bebas kepentingan dalam menggalang  euphoria psykologi massa dengan jargon -jargon perlawanan.

“Segera melakukan moderasi Ekskalasi Konflik penting dilakukan agar tidak menjadi bola liar yang tidak bisa dikontrol ,” tambahnya sembari mengatakan perluasan konflik isu bandara ini terlokalisir diseputaran kalangan tokoh dan elit  yang saling berseberangan sikap dan pendapat.                                                                          Sudirman Harianto

“Sementara itu posisi  tawar rakyat diduga hanya dijadikan landasan legitimasi. Massa Rakyat sebagian besar  diorganisir secara instan, mereka bergerak  bukan atas kesadaran indegenous dalam memahami peta masalahnya,” paparnya

Menurutnya,  dalam konflik ini yang bertempur wacana hanya sebatas elit politik. Proses penyelesaian atau mediasi konfliknya lebih mudah terlokalisir  karena tanpa melibatkan kekuatan rakyat dalam arti sesungguhnya.

“Model penyelesaian sangkep mencari titik temu diantara para elit penting dikedepankan secara adil dan transparan untuk mengurai permasalahan dari semua aspek ,” pungkasnya.

Me

Jika semua itu berjalan sendiri-sendiri dan tidak terpadukan dengan baik, maka pemulihan (recovery) daerah Lombok Timur akan lamban dan apa yang diharapkan masyarakat akan sulit terwujud

LOMBOK TIMUR.lombokjournal.com —  Lima komponen penanggulangan bencana gempa bumi di gumi “Patuh Karya” akan disatu padukan dan dikordinasikan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur.

Bupati Lombok Timur terpilih, H. M. Sukiman Azmy, M.M., mengatakan itu saat menghadiri acara diskusi lepas Duduk Bareng Bersama Relawan Lombok Timur, di Pondopo dua, Gelang, Kamis (13/09) malam, pukul 21.30 Wita.

“Besok kalau saya sudah jadi Bupati (Lotim), semuanya kita bisa kordinasikan,” ucapnya, di hadapan para relawan yang hadir.

Lima komponen tersebut, kata Sukiman, yaitu TNI/Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Pemerintah Daerah (Pemda), para relawan dan masyarakat. Semuanya itu harus bisa dipadukan, tidak boleh sendiri-sendiri.

“Keterpaduan TNI/Polri, BNPB, Pemda, relawan, ditambah dengan masyarakat menjadi satupadu, maka tidak akan lama. Tidak perlu kita menunggu lima tahun, Insya Allah kita paling cepat recovery ini,” ungkapnya, dengan penuh yakin.

Sukiman menambahkan, jika semua itu berjalan sendiri-sendiri dan tidak terpadukan dengan baik, maka pemulihan (recovery) daerah Lombok Timur akan lamban dan apa yang diharapkan masyarakat akan sulit terwujud.

“Oleh karena itu, keterpaduan inilah yang kita butuhkan. Karena itulah kita mulai, meskipun saya belum punya kewenangan untuk merintah-merintah. Mari kita bersama-sama,” jelasnya.

Selanjutnya menurut Sukiman, , bahwa potensi yang ada di daerah Lombok Timur sangat luar biasa. Apaun diinginkan semuanya sudah ada. Seperti alat berat untuk merobohkan bangunan yang tak layaj huni akibat gempa.

“Cuman belum dikordinasikan. Itu saja masalahnya,” sebut dia, yang juga sebagai Penasehat Relawan Lotim ini.

Pantauan lombokjournal.com, di lapangan, sekitar ratusan orang hadir dalam acara ini. Juga lebih dari 60 nama lembaga relawan ikut berpartisipasi, baik lokal maupun luar daerah.

Razak

TGB meminta, juklak tentang mekanisme pencairan benar-benar bisa rampung agar memberikan kemudahan bagi para bupati dan wali kota dalam menbuat surat keputusan pencairan dana

MATARAM.lombojournal.com — Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), TGH Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB), menyampaikan protes kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait lambannya proses pencairan dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga terdampak gempa.

“Saya kemarin telepon ke Kepala BNPB, saya terus terang juga protes karena ada satu prosedur yang katanya diperlukan yaitu surat dari bupati, wali kota,” cerita TGB.

TGB mengatakan, dana bantuan senilai Rp 50 juta untuk warga yang rumahnya rusak berasal dari Dana Siap Pakai (DSP), yang memang memerlukan petunjuk pelaksanaan (juklak), sehingga implementasi di lapangan menyebabkan keterlambatan dan kesulitan dalam proses pencairan.

“Kemarin dijanjikan semua juklak yang terkait diselesaikan BNPB sehingga diharapkan hari ini sudah bisa dicairkan,” katanya.

TGB meminta, juklak tentang mekanisme pencairan benar-benar bisa rampung agar memberikan kemudahan bagi para bupati dan wali kota dalam menbuat surat keputusan pencairan dana.

Sudah selseai  kemarin sehibgga hari ini sudah bisa termanfaatkan

“Mestinya diselesaikan segera karena kata bupati/wali kota mereka tunggu SOP dari BNPB, kemarin BNPB kataka SOP sudah siap, jadi tidak boleh ada hal-hal yang bisa memperlambat dan menyulitkan warga,” jelas TGB.

Dikatakannya, proses pencairan akan dilakukan secara bertahap. 5.293 warga penerima bantuan rumah rusak berat akan langsung mendapatkan bantuan dana senilai Rp 50 juta.

Sedangkan tahap selanjutnya,  akan diberikan menjadi dua tahap, masing-masing sebesar Rp 25 juta.

Memang bertahap karena ada verifikasi dan diharapkan satu dua hari tahap berikutnya sudah bisa dicairkan. Memang tabap pencairan diabagi dua tahap, kalau sbeelumha langsung 50 juga.

“Yang berikutnya dibagi Rp 25 juta dan Rp 25 juta, sebab pelaksanaan pembagunan kan perlu waktu, Rp 25 dicairkan dulu lalu lihat progresnya seperti apa. Kemudian dicairkan lagi, intinya tetap sama cuma tahapan pencairan yang agak berbeda,” kata TGB.

AYA

SBY mempersilahkan pembongkaran prasasti tersebut jika itu merupakan keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas usul atau saran Gubernur NTB, Muhammad Zainul Majdi, serta keinginan masyarakat Lombok

lombokjoutnal –

Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menanggapi kabar pencopotan prasasti peresmian Bandara Internasional Lombok, yang diresmikannya pada tahun 2011 silam, di Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kini, nama Bandar Udara Internsional Lombok diganti menjadi Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid, melalui Surat Keputusan Menteri Perhubungan (Kemenhub RI), pada tanggal 5 September 2018 kemarin.

Dalam tanggapannya, SBY mempersilahkan pembongkaran prasasti tersebut jika itu merupakan keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas usul atau saran Gubernur NTB, Muhammad Zainul Majdi, serta keinginan masyarakat Lombok.

SBY juga mengatakan, dirinya tidak mempunyai hak apalagi kemampuan untuk menghalangi keinginna Jokowi  jika ingin mengganti nama Bandara Lombok sekaligus  prasasri.

Namun demikian, SBY yakin Presiden Jokowi akan menghormari karya dan capaian para pendahulu-pendahulunya. SBY pun meminta agar isu ini tidak diributkan, karena masih banyak yang harus dilakukan yaitu membuat rakyat semakin sejahtera.

Tanggapan SBY tersebut, disampaikan oleh Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat, Imelda Sari, melalui akun Facebooknya, Imelda Sari, Rabu (12/9).

Berikut ini kutipan utuh isi status laman facebook Imelda Sari yang berisi tanggapan SBY terkait kabar pembongkatan prasasti bandara di Lombok :

Tanggapan SBY

Menanggapi banyaknya aspirasi para kader Demokrat yang meminta tanggapan Ketum PD, SBY terkait kabar adanya rencana mencopot prasasti peresmian yang ditanda tangani SBY pada saat meresmikan Bandara internasional Lombok tahun 2011, SBY menyampaikan tanggapan singkatnya berikut :

“Saya yakin Pak Jokowi akan menghormati karya dan capaian para pendahulu-pendahulunya, sejak Bung Karno hingga saya. Namun, apabila pencopotan prasasti Bandara Internasional Lombok, yang saya tanda-tangani pada tanggal 20 Oktober 2011 dulu merupakan keinginan beliau dan atas saran Pak Zainul Majdi, serta merupakan pula keinginan masyarakat Lombok … ya saya persilahkan. Lagi pula saya kan tidak punya hak, apalagi kemampuan untuk menghalang-halangi. Saya berpendapat prasasti dan jejak sejarah sesorang dapat dihapus oleh manusia yang lain, kapan saja dan dimana saja. Namun, saya sangat yakin, …. catatan Allah Swt tidak akan pernah bisa dihapus. Tolong isu ini tak perlu diributkan. Masih banyak yang harus dilakukan oleh negara dan kita semua, utamanya bagaimana membuat rakyat kita makin ke depan makin sejahtera. Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat. ”

Razak

BPJS Kesehatan juga melakukan pemantauan terkait kondisi kesehatan para pengungsi

MATARAM.lombokjournal.com —  BPJS Kesehatan Cabang Mataram terus membantu dan menunjukkan kepeduliannya pada masyarakat yang terdampak gempa bumi, khususnya di Kabupaten Lombok Utara.

Sebelumnya,  pimpinan BPJS Kesehatan Cabang Mataram telah menyerahkan bantuan logistik dan kebutuhan sehari-hari para pengungsi korban yang terdampak gempa di Kecamatan Gangga dan Kecamatan Bayan di Lombok Utara.

Tak berhenti hanya dengan bantuan logistik, pihak BPJS Kesehatan juga melakukan pemantauan terkait kondisi kesehatan para pengungsi. Perkembangan terakhir, diperoleh informasi bahwa banyak pengungs yang mulai diserang wabah diare.

Slah satu penyebab munculnya wabah diare itu, di tenda-tenda pengungsi ternyata belum ada fasilitas MCK yang merupakan syarat mutlak dan diperlukan guna menjaga kebersihan lingkungan.

“Kami dari pihak BPJS Kesehatan Cabang Mataram melihat pengadaan fasilitas MCK sangat mendesak harus ada di pengungsian.  Karena itu, perlu bantuan untuk pembuatan fasilitas MCK, apalagi wabah diare mulai menyerang di tenda-tenda pengungsian, ” jelas Kepala BPJS Cabang Mataram, dr Muhammad Ali, Selasa [11/09].

BJS Kesehatan Cabang Mataram menyerahkan uang sebesar Rp100 juta yang diterima oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara. Bantuan tersebut ditujukan untuk membuat fasilitas MCK untuk para pengungsi.

Dalam kesempatan menyampaikan bantuan itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram di dampngi Kepala Bidang SDM & Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Cabang Mataram.

Sementara itu, bantuan serupa sebesar Rp50 juta untuk Kabupaten Lombok Barat, diserahkan  Budi Mohamad Arief, Deputi Direksi Bidang Jaminan Pembiayaan Kesehatan Rujukan BPJS Kesehatan kepada Bupati Lombok Barat, didampngi oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ibu Hj. Ermalena,MHS.

Rr

Hasil rapat agar segera dibahas oleh pemerintah ekskutif pada rapat Kabinet, pihak DPR juga akan tetap mengawal dan menagih implementasi lima point itu

lombokjournal.com –

JAKARTA ;   Rapat konsultasi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) bersama 16 Kementerian/Lembaga tentang percepatan pemulihan pasca gempa bumi Lombok (NTB), di Gedung Pansus B Gedung Nusantara 2 DPR RI, Jakarta, Senin (10/09) lalu, telah menghasilkan lima point kesimpulan.

Wakil Ketua DPR RI Dapil NTB, Fahri Hamzah, sekaligus selaku pimpinan rapat konsultasi, mengatakan, hasil rapat ini agar segera dibahas oleh pemerintah ekskutif pada rapat kabinet. Pihak DPR juga akan tetap mengawal dan menagih implementasi dari lima point itu.

“Kita minta pak Jokowi membawa kesimpulan ini ke dalam Rapat Kabinet dan kita akan tagih realisasinya,” ungkap Fahri, melalui laman facebooknya, @FahriHamzahPage, Rabu (12/9).

Berikut ini lima point kesimpulan dari rapat konsultasi antara DPR RI dengan Kementerian atau Lembaga terkiat tentang pemulihan gempa NTB ini :

1. DPR RI meminta pemerintah untuk mempertimbangkan Inpres No. 5/2018, sehingga menjadi dasar hukum dalam penanganan bencana untuk seluruh daerah terdampak gempa yaitu, Lombok dan Sumbawa. Serta untuk seluruh kementerian/lembaga untuk digerakkan untuk pemulihan gempa Lombok dan Sumbawa.
2. DPR RI meminta penyederhanaan birokrasi penanganan gempa Lombok dan Sumbawa dengan kepemimpinan yang lebih solid, yang memastikan keterpaduan data, keterpaduan rencana penanganan dan keterpaduan dukungan pembiayaan penanganan dampak gempa.
3. Pemerintah memastikan alokasi pembiayaan pemulihan dampak gempa Lombok dan Sumbawa dengan memastikan program dan sumber pendanaannya. Untuk menghindari simpang siur alokasi biaya dalam jangka pendek dan panjang.
4. Pemerintah meninjau kebijakan pembangunan hunian sementara (huntara) dan segala fasilitasnya untuk merespon musim hujan tiba.
5. Pemerintah segera transfer dana bantuan stimulun, sementara yang sudah ditransfer ke masyarakat dapat segera digunakan secara swakelola, sehingga tidak tersimpan lama di rekening dan menjadi modal masyarakat untuk membangunan rumahnya kembali.

Sebelumnya, dalam rapat konsultasi tersebut hadir juga seluruh anggota DPR RI Dapil NTB, di antaranya, H. Willgo Zainar, Hj. Ermalena dan lain-lain.

Razak

Hasil sementara rencana aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi berdasarkan data dari Kepala Bappeda masing-masing Kabupaten Kota terdampak, kerusakan sebesar Rp 12,40 Triliun, kerugian sebesar Rp 2,49 Triliun dan kebutuhan sebesar Rp. 10,19 Triliun

MATARAM.lombokjournal.com — Rapat Koordinasi Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca gempa, di Hotel Grand Lagi, Rabu (12/09), diminta dapat menghasilkan rancangan program Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca gempa di kabupaten/kota terdampak.

Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Ir. H. Rosiyadi Sayuti, M.Sc., Ph.D menyampaikan itu saat membuka rapat tersebut, agar hasilnya sesuai yang dibutuhkan dan harapan masyarakat terdampak.

Pak Ros, panggilan akrab Sekda, berharap seluruh perumahan warga terdampak gempa dapat segera dibangun.

Pak Ros menjelaskan, sesuai Inpres Nomor 5 tahun 2018, masa rekonstruksi paling lambat selama 6 bulan.

Dalam masa itu, semua perumahan warga dapat terbangun, dan tidak ada lagi masyarakat terdampak yang masih tinggal di tenda-tenda darurat.

Sekda menegaskan, saat ini yang menjadi prioritas utama pemerintah adalah pembangunan sekolah dan fasilitas sosial seperti Rumah Sakit, Puskesmas, fasilitas ekonomi dan Perkantoran.

Sehingga proses belajar anak-anak sekolah, pelayanan kesehatan, aktivitas perkantoran dan roda perkonomian masyarakat kembal berjalan normal.

Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Ir. Harmensyah mengatakan, ada lima sektor target rencana aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang fokus akan dilakukan pemerintah.

Diantaranya, sektor pemukiman, meliputi verifikasi rumah warga terdampak dan pembangunan infrastruktur, sektor enokomi produktif, meliputi pembangunan fasilitas ekonomi seperti pasar sebagai penggerak roda ekonomi masyarakat.

Sektor sosial meliputi pembangunan fasilitas pendidikan, agama dan kesehatan dan lintas sektor meliputi pembangunan perkantoran yang rusak agar proses pelayanan publik dapat segera berjalan dengan baik.

Ia juga menjelaskan, data hasil sementara rencana aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi berdasarkan data dari Kepala Bappeda masing-masing Kabupaten Kota terdampak, kerusakan sebesar Rp 12,40 Triliun, Kerugian sebesar Rp 2,49 Triliun dan Kebutuhan sebesar Rp. 10,19 Triliun.

Data itu meliputi sektor perumahan, sektor infrastruktur, seKtor sosial, sektor ekonomi produktif dan lintas sektor.

“Saya berharap perencanaan aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi dapat segera diselesaikan, agar segera dapat dibawa pada Rakor tingkat pusat di Kemenko PMK yang dipimpin oleh Menteri Puan Maharani dan di Persentasikan oleh Gubernur NTB,” ungkapnya.

Rapat tersebut juga dihadiri Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kawasan dan selaku Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan dampak bencana Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sony B. Harmadi.

Juga seluruh jajaran OPD Provinsi NTB dan Kepala Bappeda kabupaten/kota terdampak gempa.

AYA/hms

Pasca kunjungan lapangan nanti akan dilakukan evaluasi terhadap bantuan dan donasi yang akan disalurkan selanjutnya

MATARAM.lombokjournal.com — Konsul Jenderal (Konjen) Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Gou Haodong bersama rombongan Konsulat RRT Denpasar didampingi jajaran NU Peduli, Senin (10/9), mengunjungi sejumlah lokasi korban gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Sebelum kunjungan lapangan, Konjen RRT Gou Haodong juga menyalurkan donasi simbolik di Posko NU Peduli, di Universitas NU Mataram, di jalan Pendidikan, Kota Mataram.

“Kami datang untuk meninjau lokasi korban gempa di Lombok, untuk lebih mengetahui kondisi dan juga apa saja yang dibutuhkan,” kata Gou Haodong.

Sejak gempa bumi terjadi di Lombok, Pemerintah Tiongkok sudah memberikan bantuan logistik dan tanggap darurat melalui berbagai model distribusi.

Selain bantuan G to G, pihak swasta dan masyarakat Tiongkok juga terpanggi menyalurkan bantuan untuk para korban gempa Lombok, salah satunya melalui Posko NU Peduli.

Menurut Gou Haodong, pasca kunjungan lapangan nanti akan dilakukan evaluasi terhadap bantuan dan donasi yang akan disalurkan selanjutnya.

“Kami akan evaluasi apa saja kebutuhan korban gempa saat ini, agar bantuan bisa lebih tepat sesuai apa yang dibutuhkan,” katanya.

Dalam kesempatan itu, perusahaan mobil cina, Sokon (DongFeng Sokon/ DFSK) memberikan bantuan satu unit mobil operasional untuk NU Peduli.

Belajar Dari Gempa Sichuan

Gou Haodong mengatakan, pemerintah dan masyarakat Tiongkok sangat peduli dengan korban gempa di Lombok, NTB.

Sebab, sebelumnya gempa bumi cukup besar juga pernah terjadi dan banyak memakan korban jiwa di Tiongkok pada tahun 2008.

“Tahun 2008 gempa bumi merenggut korban jiwa 80 ribu orang. Sehingga ketika ada gempa di Indonesia, Lombok, kami juga bisa merasakan bagaimana yang dirasakan para korban. Ini yang membuat masyarakat kami ikut peduli dan berusaha membantu semampunya,” katanya.

Ia mengatakan, untuk masa rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, pihaknya berencana mengundang delegasi dari Universitas NU Mataram dan NU Peduli untuk berkunjung ke Provinsi Sichuan, Tiongkok.

Provinsi Sichuan merupakan kawasan terparah terdampak gempa 2008 di Tiongkok. Namun hanya butuh waktu tiga tahun untuk kawasan itu terbangun kembali.

Menurut Gou Haodong, karakter masyarakat Indonesia dan Tiongkok punya kesamaan dalam hal kegotongroyongan dan kebersamaan.

“Kami berharap delegasi bisa melihat dan belajar langsung di Sinchuan untuk kemudian menerapkannya di Lombok,” katanya.

Ketua Tim  NU Peduli, Baiq Mulianah mengatakan, sejauh ini bantuan dari Tiongkok sudah disalurkann NU Peduli ke sejumlah lokasi korban gempa di Lombok Utara, Lombok Timur, dan Lombok Barat.

“Pendekatan bantuan ini kami bagi menjadi enam klaster, mulai dari logistik penanganan pengungsi, kesehatan, pendidikan, sampai ke tahap trauma healing,” katanya.

Selain dari masyarakat, bantuan juga berasal dari 5 perusahaan di Tiongkok, termasuk dari Bank of China.

“Donasi dan bantuan dari pemerintah dan swasta di RRT sudah kami salurkan dan hari ini juga ada bantuan donasi yang diserahkan secara simbolik,” katanya.

“Menurutnya, total bantuan yang sudah disalurkan sekitar Rp500 juta. Namun secara keseluruhan bisa lebih karena bantuan berupa logistik seperti sembako, terpal, kebutuhan anak dan wanita, dan lain sebagainya.

Terpisah Sekretaris PW  NU NTB, HL Winengan, dalam kesempatan itu mengungkapkan, solidaritas warga Tionghoa sudah ditunjukkan sejak gempa pertama hari Minggu, tanggal 29 Juli. Selain memberikan donasi untuk NU Peduli, warga Tionghwa di Bali dan Lombok, langsung mengunjungi daerah yang terdampak gempa di Lombok Timur.

“Saat itu mereka mengirim bantuan logistik dan kebutuhan sehari-hari lainnya sebanyak tiga truk, ” ujar  Winengan.

Winengan mengapresiasi solidaritas warga Tionghwa yang terus memberi bantuan  pada masyarakat yang terdampak gempa di Lombok .

“Saya mengapresiasi warga Tionghwa yang terus memberi bantuan  untuk pengungsi tanpa kepentingan apa pun.  Sampai hari ini terus jalan, ” kata Winengan, sambil menambahkan baru-baru ini perkumpulan warga Tionghoa membantu 100 tenda untuk kegiatan belajar-mengajar siswa.

Me (*)

Dana yang terkumpul ini merupakan sumbangsih dari semua anggota Bharaduta Nusantara se Indonesia yang dikumpulkan bersama

LOMBOK BARAT.lombokjournal.com — Komunitas anggota Polri di lingkup Polda NTB, Bharaduta  D’pandiga Nusantara (BDN), melakukan Kunjungan ke semua anggota Bharaduta yang rumah atau tempat tinggalnya mengalami kerusakan akibat Musibah gempa Lombok pada tanggal 5 Agustus Lalu.

Komunitas Bharaduta dan D’Pandiga Nusantara memberikan sebuah bingkisan serta sejumlah uang yang dikumpulkan kepada anggota yang mengalami musibah.

Bripka i Ketut suryadi, Ketua bharaduta Polda NTB mengatakan, komunitasnya tidak hanya memberikan sumbangan ke anggotanya saja, melainkan juga kepada masyarakat sekitar yang juga mengalami musibah bencana tersebut.

“Kita tidak hanya memberikan sumbangan kepada anggota yang terkena musibah saja, melainkan juga ke masyarakat yang Lain,” ujarnya, Minggu (09/09).

Suryadi juga mengatakan, dana yang terkumpul ini merupakan sumbangsih dari semua anggota Bharaduta Nusantara se Indonesia yang dikumpulkan bersama.

“Begitu kita mendapatkan informasi ada anggota yang rumahnya rusak akibat gempa kami langsung berinisiatif untuk mengumpulkan dana,” ungkapnya.

Sementara itu Bripka M. Muhlis badri Amin, korban gempa yang rumahnya hancur mengucapkan terimakasih tak terhingga kepada semua anggota Bharaduta yang ikut serta meringankan beban dirinya dan istri.

“Terimakasih untuk semua para anggota Bharaduta dan D’Pandiga,bantuan ini sangat betmanfaat,” pungkasnya.

Bharaduta sendiri merupakan singkatan dari Bhayangkara Dua Tiga. Bharaduta julukan untuk polisi laki-laki anggota BDN.

Sedangkan untuk polisi wanita (polwan) dijuluki D’Pandiga yang merupakan singkatan dari Dua Delapan Dua Tiga.

AYA

Masyarakat Lombok masih mengalami trauma dan memilih tinggali di tenda pengungsian

LOMBOK.lombokjoutnal.com – Gempa susulan masih terus mengguncang Lombok, meski magnitude gempa cenderung mengecil .

Minggu (9/9) siang pukul 12.53 Wita, gempa berkekuatan 4,8 Skala Richter (SR) kembali mengguncang. wilayah Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Badan Metereologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebutkan, episenter gempa di laut 23 km timur laut Lombok Utara atau terletak di 8,13 Lintang Selatan (LS) dan 116,58 Bujur Timur (BT) dengan kedalaman 5 km.

Gempa yang bermagnitudo 4,8 ini berskala MMI III dirasakan Lombok Utara, Lombok Timur, serta dirasakan Lombok Barat dan Mataram. Namun tidak berpotensi sunami.

Sebagaimana diketahui, pasca gempa 7,0 SR yang terjadi di Pulau Lombok pada Minggu, 5 Agustus 2018, gempa baru dan susulan kian dirasakan warga NTB. Tercatat, lebih dari 2000 kali gempa susulan terjadi di Lombok hingga satu bulan terakhir.

Pasca dua gempa bumi berkekuatan besar di Lombok yakni 7,0 SR pada 5 Agustus 2018 dan 6,9 SR pada 19 Agustus 2018 lalu, masyarakat Lombok masih mengalami trauma dan memilih tinggali di tenda pengungsian.

Razak