Ketika musim hujan tiba, pihak terkait dihimbau agar dapat melakukan antisipasi untuk mitigasi risiko bencana dari kemungkinan yang akan terjadi

MATARAM.lombokjournal.com — Longsor masih terus terjadi di lereng Kondo, puncak Gunung Rinjani. Volume tumpukan tanah yang cukup besar dikhawatirkan dapat menimbulkan banjir bandang.

longsoran Material tanah yang jatuh, tumpukannya sampai menutup otak Kokoq Putiq yang berada di bawah lereng Kondo. Kokoq Putiq merupakan satu-satunya aliran pembuangan dari Danau Segara Anak di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani.

“Dari rekaman kamera CCTV Balai TNGR, dapat dilihat longsoran tanah terjadi setiap saat dan turun ke bawah. Tumpukannya sudah cukup besar volumenya,” terang Sudiyono, Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR).

Dikhawatirkannya juga apabila musim penghujan tiba, volume longsoran tanah yang cukup besar itu dapat menyumbat aliran pembuangan  dari danau Segara Anak.

“Ketika Segara Anak meluap, kita khawatir nanti akan terjadi bah,” ujar Sudiyono, Rabu (26/9/2018).

Karena itu, pihaknya pun mengimbau ketika musim hujan tiba, pihak terkait dapat melakukan antisipasi untuk mitigasi risiko bencana dari kemungkinan yang akan terjadi.

Harry

Sebenarnya verifikasi terkait rumah yang rusak di Lombok Utara jauh lebih cepat dari tempat lain. Sampai saat ini verifikasi itu sudah mencapai 31 ribu rumah

LOMBOK UTARA.lombokjournal.com – Bupati Lombok Utara, H Najmul Akhyar akhirnya bersedia menemui para pengunjuk rasa yang mempertanyakan seputar bantuan pasca gempa, Senin [26/09].

Sebelumnya, bupati mengundang 10 orang yang mewakili para pengunjuk rasa untuk berdialog di kantor kontainer  yang merupakan kantor darurat bupati, karena gedung kantor bupati rusak berat. Namun ajakan itu ditolak, sehingga bupati mengalah dan mengiyakan ajakan pengunjuk rasa.

Selain mengajak bupati menemui massa, mereka juga mengajak anggota wakil rakyat dan pejabat  di jajaran Pemkab Lombo Utara yang terkait bantuan bencana gempa bumi untuk hadir.

“Sebenarnya saya mengajak ke dalam, maksudnya supaya aspirasi atau ada pesan-pesan yang saudara sampaikan, bisa sampai dengan jelas,” kata Bupati Najmul sebelum menjawab pertanyaan.

Ada 10 tuntutan yang disampaikan para pengunjuk rasa dalam aksi Senin siang itu, yaitu;

1. Percepat realisasi bantuan rehabilitasi rumah korban gempa ( Rusak berat Rp50 juta, rusak Sedang Rp25 Juta dan rusak ringan Rp10 juta)
2. Segera realisasikan jaminan hidup (Jadup) sebesar Rp10 ribu rupiah/jiwa selama 3 bulan
3. Menolak sistem kelompok masyarakat (POKMAS) dan makhluk bernama rumah RISHA
4. Segera realisasikan hunian sementara (HUNTARA) dari APBD
5. Perjelas jumlah data masyarakat yang berhak menerima bantuan dalam semua kategori
6. Meminta aparat penegak hukum (APH) untuk mengaudit bantuan Gempa yang masuk dan keluar melalui PEMDA
7. Meminta aparat penegak hukum (APH) untuk mengaudit fasilitas publik yang mengalami kerusakan akibat gempa
8. Meminta penjelasan kepada PEMDA sejauh ini berapa jumlah APBD KLU yang digunakan untuk membantu korban gempa
9. Permudah prosedur pencairan bantuan rehabilitasi rumah korban gempa
10. Segera realisasikan instruksi Presiden RI

BACA JUGA ; 

Warga Lombok Utara Berunjuk Rasa, Tanyakan Lambannya Pencairan Bantuan

Bupati Najmul mengatakan, sebenarnya verifikasi terkait rumah yang rusak di Lombok Utara jauh lebih cepat dari yang lain. Sampai saat ini verifikasi itu sudah mencapai 31 ribu rumah yang rusak berat.

“Sampai hari ini, sudah diverifikasi sebanyak 31 ribu rumah yang rusak berat. Itu yang dprioritaskan. Bahkan sudah dimulai peletakan batu pertama pembangunan rumah di Salut, ” jelas bupati.

Mengenai bantuan jaminan hidup atau jadup, akan segera direalisasikan setelah berakhirnya masa transisi darurat. .

Terkait dibentuknya kelompok masyarakat (Pokmas) dalam penyaluran bantuan, sebenarnya maksud pemerintah justru untuk mempermudah. Selain merupakan aturan yang sudah dibuat, hal tersebut juga memudahkan dalam pembuatan laporan.

“Tanpa dibentuk pokmas, tiap orang yang menerima bantuan  akan membuat pertanggungjawaban sendiri-sendiri. Jadi adanya pokmas itu untuk menyederhanakan, ” ujar bupati sambil menambahkan, dengan adanya pokmas pengambilan bantuan di bank itu bisa diwakilkan, tak semua orang harus mengambil sendiri-sendiri.

Lebih jauh dikatakan, adanya pokmas tersebut merupakan aturan yang harus dipenuhi dalam proses pencairan bantuan. Kalau tidak, jangan sampai warga penerima bantuan menghadapi bencana kedua yakni terjerat masalah hukum, karena akan ada pemeriksaan.

Mengenai tuntutan agar aparat penegak hukum (APH ) mengaudit bangunan pemerintah yang rusak, bupati menyetujuinya. Pihak Pemkab Lombo Utara juga minta pihak Polres Lombok Utara dan Polda NTB  untuk mengaudit bangunan.

Lebih jauh Bupati Najmul menjelaskan, pada prinsipnya pemerintah menginginkan masyarakat terhindar dari bencana, Contohnya, saat ini pihak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sudah mengolah data dan membuat zona merah, kuning, dan hijau, untuk menyarakan relokasi hunian warga.

“Solusinya dikembalikan pada masyarakat. Boleh saja menolak. Demikian juga soal konsep pembangunan RISHA, itu tawaran dari pemerintah. Kalau mau menolak tidak apa-apa, yang penting prosesnya sesuai aturan yaitu rumah yang  tahan gempa. Soal tehnisnya akan diawasi pihak PUPR . Jadi konsep Risha itu hanya salah satu pilihan, tapi masyarakat bebas memilih,” jelas Bupati Najmul.

Mengakhiri jawabannya, agar lebih jelas Bupati Najmul Akhyar berjanji akan memberi jawaban tertulis pada hari Kamis (27/09).

Re

Bukan hanya menagih realisasi bantuan pembangunan rumah yang rusak, mereka juga mempertanyakan janji bantuan jaminan hidup [jadup] sebesar Rp10 ribu per orang sehari

LOMBOK UTARA.lombokjournal.com – Aliansi Masyarakat Lombok Utara menyuarakan aspirasi warganya yang terdampak gempa, menagih janji bantuan yang dijanjikan pemerintah.

Bersama ratusan massa termasuk remaja putri, sejak sekitar pukul 10.00  wita, pengunjuk rasa secara bergantian berorasi di depan Kantor Bupati Lombok Utara di Tanjug, Senin [26/09].

Salah seorang pengunjuk rasa mengatakan, mereka sanggup terus menunggu di bawah terik panas untuk memperoleh jawaban janji bantuan yang pernah disampaikan Presiden Jokowi.

Pencairan bantuan itu dinilai lamban padahal warga yang terdampak gempa sangat membutuhkan segera untukmembangun rumah maupun kebutuhan jaminan hidup.

“Kami datang mempertanyakan janji Presiden Jokowi ke gubernur dan Bupati Lombok Utara, kapan janji itu direalisasikan. Sampai 2 bulan janji itu belum ada realisanya, ” kata seorang pengunjuk rasa yang berorasi di atas kap mobil.

Seperti diketahui, pasca gempa di Lombok sepanjang bulan Agustus yang memporak porandakan beberapa wilayah di Lombok. Beberapa wilayah  di Kabupaten Lombok Utara dan Lombok Timur paling parah terdampak, yang mengakibatkan banyak korban jiwa dan rumah hancur.

Dalam kunjungannya pasca gempa di Lombok Utara, Presiden Jokowi menjanjikan bantuan rehabilitasi rumah korban gempa, untuk rumah yang rusak berat dijanjikan Rp50 juta, rusak sedang Rp25 Juta dan rusak ringan dijanjikan bantuan sebesarRp10 juta.

Bukan hanya menagih realisasi bantuan pembangunan rumah yang rusak, mereka juga mempertanyakan janji bantuan jaminan hidup [jadup] sebesar Rp10 ribu per orang sehari.

Namun bantuan yang ditunggu-tunggu hingga dua bulan itu tak kunjung terealisasi. Warga yang terdampak gempa mulai merasakan lingkungan yang tak sehat menghuni tenda-tenda darurat.

Karena itu, pengunjuk rasa juga mempertanyakan janji pembangunan hunian sementara  [huntara] yang juga tak kunjung dibangun.

“Dimana itu huntara, dimana bantuan pembangunan rumah itu, dimana jaminan hidup yang dijanjikan pemerintah, ” kata Bimbo Asmuni, salah seorang pengunjuk rasa saat berorasi.

Menolak Perwakilan

Bupati Lombok Utara, H Najmul Akhyar, usai meresmikan salah satu proyek, kembali ke Kantor Bupati untuk menemui dan biicara dengan pengunjuk rasa. Saat itu Bupatii Najmul yang didampingi Sekda KLU, Kapolres Lombok Utara, petugas BNPB serta beberapa Kepala Dinas di lingkup Pemkab KLU, mengajak 10 wakil pengunjuk rasa untuk menumuinya di kantor darurat bupati.

BACA JUGA;  Bupati Najmul Jelskan Soal Bantuan Pasca Gempa

Namun sempat terjadi kericuhan sebentar, karena justru Bupati Najmul yang diajak untuk langsung  menemui dan bicara langsung dengan massa. Beberapa pengunjuk rasa menolak kalau bupati hanya mau menemui perwakilan mereka.

Bupati Najmul akhirnya mengalah dan bersedia langsung menemui massa dan menjawab ketidakjelasan yang disampaikan pengunjuk rasa.

Re

Pemerintah memberikan kebebasan masyarakat memilih konsep bangunan, mau Risha atau konvensional yang penting tahan gempa

MATARAM.lombokjournal.com – Masyarakat terdampak gempa bumi di NTB diminta mendukung program pembangunan Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha) di lokasi terdampak gempa bumi.

Wakil Gubernur NTB Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd mengatakan itu, saat melakukan Peletakan Batu Pertama Hunian tetap (HUNTAP) tahan gempa..

Wagub Rohmi yang didampingi Pangkosgasgabpad, Mayjen TNI Madsuni, melanjutkan pemasangan konstruksi Risha secara simbolis, di Dusun Lokok Beru, Desa Salut, Kecamatan Kayangan, Lombok Utara, Selasa, (25/09).

Rumah konsep Risha telah diuji coba para pakar dan ahli bangunan. Diyakinkan Rohmi, konsep ini diyakini kuat dan tahan gempa dan masyarakat tak perlu khawatir kekuatan rumah Risha.

Masyakat diminta ambil bagian membantu TNI pada masa rekonstruksi secara   gotong royong membangun rumah warga, khususnya di Dusun Lokok Beru, Desa Salut, Kec Kayangan, KLU.

“Saya minta masyakat juga ambil bagian membantu apa yang bisa dilakukan, jangan jadi penonton saja, mari kita sama-sama gotong royong,” ajak Hj. Rohmi.

Masyarakat diharapkan tidak lagi memperdebatkan konsep pembangunan Huntap. Pemerintah memberikan kebebasan masyarakat memilih konsep bangunan, mau Risha atau konvensional yang penting tahan gempa.

“Mau Risha atau Konvensional silahkan, yang penting harus tahan gempa, yang jelas tujuan pemerintah mempercepat proses pemulihan pasca bencana,” ujarnya.

Rohmi memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran yang membantu semua proses rekonstruksi di NTB.

“Masyarakat NTB harus bangkit, singsingkan lengan baju untuk NTB bangkit menjadi lebih baik di masa yang akan datang”, pungkas Hj. Rohmi.

Pangkosgasgabpad Mayjen TNI Madsuni, menegaskan, TNI  siap melakukan pembangunan Huntap bagi masyarakat.

“Pasukan kami sudah siap, material sudah ada, masyarakat yang sudah siap dibangunkan Risha kami bangunkan, kalau yang mau konvensional silahkan”, tegasnya.

Hadir dalam acara itu jajaran Kementerian PUPR, BNPB, BPKP dan Rekompak, yang mengawasi dan melakukan supervisi terhadap proses pembangunan Risha agar sesuai dengan aturan dan harapan masyarakat..

AYA

Warga Lombok Barat yang menerima tabungan BRI tahap pertama baru 379 orang, namun belum dapat dicairkan lantaran adanya kendala t mekanisme pencairan.

MATARAM.lombokjournal.com —  Rampungnya proses petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) sebagai mekanisme dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tentang pencairan bantuan, diharapkan dana bantuan stimulan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga Lombok Barat yang rusak akibat gempa bisa segera terealisasi dalam waktu dekat.

Bupati Lombok Barat, Fauzan Khalid menyampaikan harapan itu pada wartawan, Selasa, (25/09)

“Semuanya belum, tapi mudah-mudahan hari ini kalau saya tidak salah (pencairan),” kata Fauzan.

Dikatakannya, pasca terbitnya juklak dam juknis dari BNPB pada pekan lalu, Pemkab Lombok Barat langsung membentuk  kelompok masyarakat (pokmas) sebagai salah satu syarat pencairan.

“Kita langsung tindaklanjuti, sehari pascaterbitnya juklan itu langsung kita kumpul dan sosialisasi,” tuturnya.

Fauzan menyampaikan, jumlah warga Lombok Barat yang menerima tabungan BRI tahap pertama baru 379 orang. Namun, belum dapat dicairkan lantaran sempat adanya kendala terkait mekanisme pencairan.

“Ada 379 yang menerima tabungan tapi belum bisa dicairkan awalnya karena probelm juklak tapi sekarang sudah, tinggal pembangunan saja yang belum,” katanya.

Sebagai alternatif sembari menunggu pembangunan rumah warga, Pemkab Lombok Barat terus mendorong adanya pembangunan hunian sementara sebagai tempat tinggal sementara warga yang hingga kini tinggal di tenda pengungsian.

AYA

Plt Kabag Humas dan Protokol Setda Lombok Utara, Mujaddid Muhas, membenarkan adanya Surat Edaran itu, namun dikatakannya, selama ini pihak pemerintah daerah tidak memiliki persoalan dengan para relawan

LOMBOK BARAT.lombokjournal.com  — Bupati Lombok Utara, H. Najmul Akhyar yang bermaksud mengawasi keberadaan relawan yang membantu penanganan warga terdampak pasca gempa bumi, menuai protes di media sosial (medsos).

Pasalnya, Bupati Najmul menerbitkan Surat Edaran nomor: /00/33/Kesbangpol/2018 tentang pengawasan terhadap keberadaan relawan bencana gempa bumi Lombok di Kabupaten Lombok Utara.

Edaran tertanggal 19 September 2018, yang ditujukan Kepala BPBD KLU, Kepala Dinsos PP dan PA KLU, Kepala Dinas PUPR KLU, Kasat Pol PP dan Damkar KLU, Kepala Dinas LHPKP KLU, Camat se-KLU, dan Kepala Desa se-KLU.

“Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi kebencanaan, Camat, Kades se-KLU bersama pihak berwenang lainnya untuk memantau situasi, melakukan pengawasan, mengambil langkah-langkah yang relevan terhadap keberadaan relawan,  baik dalam negeri maupun orang asing yang sedang melakukan aktivitas kemanusiaan di Kabupaten Lombok Utara,” demikian salah satu poin isi surat edaran yang ditandatangani Bupati Lombok Utara, H Najmul Akhyar.

Edaran itu sontak membuat para relawan yang tengah melakukan program aktivitas kemanusiaan bereaksi.

“Seharusnya pemerintah bersyukur terhadap keberadaan relawan dan NGO. Dengan keberadaan mereka bisa membantu percepatan perbaikan pasca gempa,” tulis Feri EF di laman facebooknya, . , Sabtu (22/09), sembari memposting dua foto SE Bupati KLU.

Feri beranggapan, selama ini warga di Lombok Utara bisa merasakan manfaat keberadaan relawan, dan menilai lebih efektif dibandingkan pemerintah.

“Keberadaan relawan dan NGO lebih sigap dan berkontribusi besar selama ini. Terlebih lagi dengan mekanisme pencairan bantuan yang rumit,” tulisnya.

Lebih lanjut, protes lainya menyar ke arah lain.

“Kalau Bupati seperti itu, saya berharap juga beberapa kontraktor dari luar yang dapat jatah menangani rumah untuk masyarakat terdampak gempa keluar dari KLU,” timpal Hadi Mubaroq.

Saat dikonfirmasi, Plt Kabag Humas dan Protokol Setda Lombok Utara, Mujaddid Muhas, membenarkan adanya Surat Edaran itu. Ia mengatakan, selama ini pihak pemerintah daerah tidak memiliki persoalan dengan para relawan.

“Relatif tidak ada, malah relawannya membantu kelancaran dari pengungsi. Mungkin karena yang kemarin itu saja, saat ada relawan luar negeri yang tidak melaporkan diri ke posko utama dan langsung terjun ke masyarakat, membantu evakuasi puing bangunan. Kakinya patah akibat tertimpa beton,” jelas Mujaddid.

Namun lebih jauh tak dijelaskan, tentang Organisasi Perangkat Daerah  yang diminta “melakukan pengawasan, mengambil langkah-langkah yang relevan” terhadap keberadaan relawan.

Harry

Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Sasak Lombok akan mengerahkan massa sebanyak mungkin untuk memberikan dukungan kepada TGB atas tudingan fitnah tersebut

lombokjournal.com —

JAKARTA ;   Laskar Perantau NTB dan Front Pembela TGB (FPT) berencana akan turun ke jalan menyikapi dugaan demo pesanan elit politik untuk menyerang Gubernur NTB periode 2013 – 2018 Muhammad Zainul Majdi alias Tuan Guru Bajang, di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (24/09).

“Senin kita akan turun kejalan di Gedung KPK. Kami minta Agus Rahardjo cs tidak terpengaruh dengan demo pesanan yang memiliki motif politik untuk menyerang TGB. Demo pesanan bermuatan politis ini perlu diwaspadai,” tegas Jubir FPT Ahmad L, saat jumpa pers di Ibis Hotel, Cikini Menteng Jakarta Pusat, Jumat (21/09).

Lebih lanjut, Ahmad mengaku jelang Pilpres 2019 ini, aroma politik semakin memanas. Bahkan isu–isu untuk menyudutkan lawan politik pun dilakukan dengan menghalalkan segala cara.

Dia pun mencium dalam waktu dekat akan ada gerakan aksi demo pesanan untuk mendesak kasus dugaan korupsi divestasi saham PT Newmont di Nusa Tenggara Barat.

“Gak capek apa ya fitnah TGB terus, isu ini sengaja muncul dan digoreng oleh kubu lawan politiknya untuk mengkerdilkan para pendukung Jokowi. Ada udang di balik batu, dan ada maksud tertentu pastinya,” ujar dia.

Ahmad memastikan gerakan demo yang akan mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu adalah bernuansa politis.

“Ini adalah permainan licik hanya ingin menghalalkan segala cara meraih kekuasaan,” ucap Ahmad.

Dia pun menyayangkan jika aksi yang dituding beraroma politik terlalu tinggi itu mencari-cari suatu yang tidak ada dan berpotensi memaksakan diri.

“Ingat KPK sendiri menyatakan bahwa pemeriksaan TGB masih dalam proses penyelidikan. Stop intervensi KPK untuk kepentingan politik, jangan sampai hukum jadi alat politisasi. Nanti malah jadi peradilan opini,” tambahnya.

Di tempat yang sama, Ketua Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Sasak Lombok Daud Gerung juga akan mengerahkan massa sebanyak mungkin untuk memberikan dukungan kepada TGB atas tudingan fitnah tersebut.

“Kami akan kerahkan massa sebanyak mungkin para perantau Sasak Lombok untuk ikut serta bersama Front Pembela TGB di Gedung KPK nanti. Kami sangat menyayangkan jika ada demo pesanan yang bermotif politik,” pungkasnya.

Me

Ciptakan Pemilu damai ajak masyarakat secara umum  dan warga Nusa Tenggara Barat khususnya, agar menolak tagar-tagar tersebut

MATARAM.lombokjournal.com –  Aliansi Muda Nusa Tenggara Barat (NTB) menolak keras tagar-tagar yang berbau provokatif. Baik tagar #2019GantiPresiden maupun #2019TetapJokowi.

Ratusan orang dari berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi ini melakukan aksi damai untuk mengkampanyekan dan menciptakan pemilu 2019 yang aman dan damai.

“Kita menolak hal-hal yang berbau provokatif. Tagar-tagar ganti presiden maupun dua periode,” ucap Koordinator Umum (Kordum) Aliansi Muda NTB, Abdurrahman, S. Pd.I., kepada lombokjournal.com, di Mataram, Kamis (20/09).

Tagar-tagar tersebut, menurutnya, berbau provokatif menjelang pemilu 2019. Bisa menimbulkan perpecahan yang mengarah pada konflik-konflik sosial  dan rusaknya kondisi keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat.

“Tagar-tagar provokatif seperti, tagar 2019 ganti presiden dan 2019 tetap Jokowi, itu kita tolak semua. Karena itu dapat memunculkan pro kontra dan hal-hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat,” jelasnya.

Untuk itu, Ia mengajak masyarakat secara umum  dan warga Nusa Tenggara Barat, khususnya, agar menolak tagar-tagar tersebut.

“Pemilu 2019 itu adalah pemilu damai. Kita ciptakan demokrasi yang sehat,” himbaunya.

Lebih lanjut dikatakannya, Aliansi Muda NTB menyuarakan tagar-tagar yang tidak berpotensi membelah masyarakat menjadi beberapa kubu.

“Tagar-tagar yang ingin kita ciptakan disini adalah 2019 kita bersaudara, 2019 pemilu damai,  2019 demokrasi sehat. Jadi selain itu,  kita tolak semua,” tegasnya.

Yang tergabung dalam Aliansi Muda NTB ini adalah Pemuda Nahdlatul Wathan (NW), HIMMAH NW, PMII, Solidaritas Institut NTB dan Pemuda Sasak.

Mereka melakukan aksi damai dari depan kantor Bank BNI 46, jalan Lanko Mataram. Kemudian menuju kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTB dan Bawaslu NTB.

Massa aksi ditemui oleh beberapa Komisioner KPU NTB dan pihak Bawaslu NTB. Aksi ini berjalan aman dan lancar, hingga pukul 11.00 Wita.

Razak

Saat ini stok bahan makanan di posko utama sudah mulai menipis, bahkan bisa habis dalam waktu tiga hari mendatang

lombok Journal.lombokjournal.com — Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja (kunker) untuk meninjau masalah pertanian pascagempa di Lombok Utara.

Rombongan kunker Komisi IV DPR RI itu diterima Wakil Bupati Lombok Utara, Syarifuddin, Rabu (19/09).

“Bangunan terkait dengan pertanian seperti lahan irigasi yang rusak akibat longsor, mengakibatkan warga masyarakat belum bisa bercocok tanam,” ungkap Syarifuddin.

Sarifudin juga berharap agar pemerintah pusat bisa membantu daerahnya untuk segera bangkit. Terlebih saat ini stok bahan makanan di posko utama sudah mulai menipis, bahkan bisa habis dalam waktu tiga hari mendatang.

“Sebagai kabupaten termuda di NTB, yang memiliki lima kecamatan, 33 desa dan 10 desa persiapan dengan total APBD berkisar 952 miliar, jika dibandingkan dengan total kerugian mencapai 7 triliun maka diperlukan proses pemulihan yang intensif,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo, menyampaikan kunjungannya kali ini bersama kementerian terkait untuk melihat kondisi pertanian, perternakan, kelautan dan perikanan.

“Pemerintah daerah jangan khawatir, kami di komisi IV DPR RI dari semua fraksi mendukung penuh program pemerintah dalam rangka pemulihan bencana gempa,” katanya.

Harry

Demi mendukung proses pemulihan bencana, Samsung juga menyediakan bahan makanan pada dapur umum yang dikelola dengan bantuan kelompok ibu-ibu di sekeliling lokasi Posko

LOMBOK UTARA.lombokjournal.com –Samsung Electronics Indonesia mendirikan Posko Samsung Peduli Lombok di dua lokasi dampak terbesar bencana gempa, yaitu Dusun Lekok dan Dusun Menggala, Kabupaten Lombok Utara.

Posko itu, sengaja didirikan untuk membantu para korban dalam hal mencuci pakaian korban gempa dan servis alat elektronik Samsung. Posko tersebut dihuni sekitar 5.300 orang dari 2.010 kepala keluarga.

Vise President PT Samsung Elektronik Indonesia, KangHyun Lee, mengatakan ingin ikut serta membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan fasilitas-fasilitas seperti 20 mesin cuci untuk layanan cuci pakaian, kemudian layanan perbaikan dan penggantian suku cadang untuk televisi serta peralatan rumah tangga Samsung lainnya.

“Kami juga siapkan dua TV ukuran 55 inci sebagai sarana hiburan dan informasi, enam microwave, dua lemari pendingin serta, pusat telekomunikasi. Layanan cuci dan servis tersebut dapat dinikmati warga Lekok dan Menggala secara gratis. Selain fasilitas tersebut, kami mendonasikan 2.000 unit barang yang terdiri dari berbagai perlengkapan, seperti wadah minum, tenda anak, sprei, dan bed cover,” ungkapnya, Kamis (20/9).

Dia mengaku, demi mendukung proses pemulihan bencana, Samsung juga menyediakan bahan makanan pada dapur umum yang dikelola dengan bantuan kelompok ibu-ibu di sekeliling lokasi Posko untuk membantu memasak dan membagikan sekitar 600 bungkus makanan pagi setiap harinya.

Menurut Mr Lee, penomena gempa Lombok ini merupakan bencana gempa berskala besar dengan durasi kejadian yang cukup panjang dan berulang.

Sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, dirinya sangat prihatin dengan apa yang menimpa masyarakat Lombok dan Sumbawa, NTB.

Sehingga dirinya menilai, masih adanya beberapa area yang belum tersentuh bantuan secara khusus seperti di Dusun Lekok dan Menggala di Lombok Utara ini.

Rasa kebersamaan sebagai bagian dari masyarakat Indonesia ini yang mendorong Samsung untuk selalu bekomitmen membantu meringankan para korban bencana.

Dengan demikian, layanan yang diberikan di Posko Samsung Peduli Lombok dapat sedikit membantu para warga di kedua dusun untuk mencuci pakaian, memberikan hiburan bagi keluarga serta anak-anak, agar dapat kembali semangat untuk menata kehidupan mereka pascabencana.

Dia menambahkan, dirinya sering membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan, bukan terhadap korban gempa saja. Yang jelas, sejak Empat tahun lalu Samsung sudah berbuat di Lombok, seperti berikan modal kepada pegiat cetak.

“Kegiatan kemanusiaan itu tidak hanya di Lombok, bahkan daerah lain kita berusaha saling membantu,” pungkasnya.

AYA (*)