Kalau selama ini beredar di medsos wajah Ratna tampak lebam-lebam ternyata bukan akibat penganiayaan, melainkan akibat operasi sedot lemak

MATARAM.lombokjournal.com —  Kebohongan Ratna Sarumpaet, salah satu anggota tim sukses Prabowo, yang menyebarkan kabar penganiayaan dirinya diduga bertujuan menjatuhkan citra pemerintahan Jokowi – JK.

Karena polisi mencium kebohongannya, pemain teater yang belakangan aktif di kubu oposisi itu segera menarik pernyataannya,. Kemudian Ratna mengakui kebohongannya, dan sambil tersedu-sedu ia minta maaf.

Atas permintaan maaf Ratna, Sekretariat Nasional Jokowi (SEKNAS) Jokowi Nusa Tenggara Barat (NTB),  mengajak seluruh masyarakat NTB, dan masyarakat Indonesia  umumnya untuk memaafkan terkait informasi hoax yang telah disebarkan nenek tua itu.

“Kita harus memaafkan Ratna Sarumpaet. Memaafkan itu lebih mulia. Walaupun akhir-akhir ini, Ia telah memberikan informasi hoax,” ujar Fattahillah Prawiranegara, Ketua DPW SEKNAS Jokowi NTB, Rabu (03/10).

Memberi maaf orang yang mengaku bersalah dan menyampaikan permintaaf, merupakan cerminan aklak mulia. Meski informasi hoax yang disebarkan oleh Ratna Sarumpaet telah membuat kegaduhan di tengah masyarakat Indonesia.

“Sebagai masyarakat yang baik, Kita harus bisa saling memaafkan satu sama lainnya, ” kata Fattah..

Isu soal Ratna Sarumpaet dianiaya pertama kali diungkap oleh kubu Prabowo-Sandiaga. Polisi pun lalu melakukan penyelidikan, dan menemukan bukti isu penganiayaan merupakan kabar bohong atau hoax.

Akhirnya, melalui siaran TV Nasional, Net.TV, Rabu (03/10) Ratna mengakui bahwa ia telah berbohong tentang penganiayaan itu. Kalau selama ini beredar di medsos wajah Ratna tampak lebam-lebam ternyata bukan akibat penganiayaan, melainkan akibat operasi sedot lemak.

“Saya mengajak masyarakat serta Relawan Jokowi maupun simpatisan Jokowi di NTB, Indonesia secara umumnya, Kita tetap tunjukan pada masyarakat Politik yang sehat. Tanpa sebarkan berita hoax, ” tegas Fatahillah.

Dikatakan Fattah, tahun politik seperti sekarang, diharapkan terwujud demokrasi yang baik, sehat, jujur, tanpa menyebarkan berita hoax ke khalayak.

Pemberitaan hoax yang disebar ke tengah-tengah masyarakat, hanya  akan menimbulkan  kekacauan dan keresahan masyarakat.

“Tunjukan kepada masyarakat Indonesia, bahkan Dunia, bahwa demokrasi yang diselenggarakan di Indonesia baik dan sehat, sehingga demokrasi kita bisa menjadi contoh, ” katanya.

Me

Bendera  HMI, mereka meminta  Bupati segera meresufle para pejabat Dinas Peternakan yang melakukan proyek gelap

LOMBOK TIMUR.lombokjournal.com —  Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Selong Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menggelar aksi unjuk rasa, di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Lotim, Selong,

Mereka mendesak aparat penegak hukum (APH) agar mengusut peroyek bantuan sapi yang diberikan Dinas Pertenakan kepada anggota kelompok ternak sapi yang ada di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB

“Mahasiswa minta kejelasan tentang kontrak antara Kabid PPK Dinas Peternakan dengan CV. Bintang Selatan, terkait pengadaan bibit ternak sapi. Tetapi mereka tidak pernah mau memberikannya,” ungkap M. Khaerul Wardi, selaku koordinator lapangan (korlap), Rabu (3/10).

Khaerul mengatakan, hingga saat ini Dinas Peternakan belum memberikan keterangan tentang kontrak tersebut.

“Yang ingin kami tau kejelasannya, kelompok ternak sapi yang mendapat bantuan itu harus jelas, siapa yang memberi dan menerima,” terangnya.

Dipertanyakan, apakah bantuan itu tepat sasaran atau hanya sekedar kelompok fiktif yang dimanipulasi untuk menggelapkan anggaran yang ada.

Sambil membawa spanduk dan bendera  HMI, mereka meminta  Bupati segera meresufle para pejabat Dinas Peternakan yang melakukan proyek gelap.

“Mereka tidak pernah transparan dalam menjalankan amanah masyarakat,” jelas Khaerul lagi.

Pantaun di lapangan, unjuk rasa berlangsung aman dan lancar.

Tuntutan massa aksi HMI Lotim dalam unjuk rasa itu, pengusutan proyek di Dinas Peternakan Kabupaten. Khususnya  pengadaan ternak sapi bibit pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan pengadaan ternak sapi eksotik pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lotim

Polda dan Kejaksaan juga didesak mengusut dokumen kontrak antara PPK dan CV. Bintang Selatan terkait pengadaan ternak sapi bibit pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lotim.

Lebih jauh, dokumen kontrak antara PPK dan CV. MJ Mandiri terkait pengadaan ternak sapi eksotik pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lotim juga segera diselidiki.

Razak

Jumlah kerusakan rumah di Mataram akibat gempa mencapai 7 ribu rumah yang tersebar di sejumlah titik

MATARAM.lombokjournal.com — Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram mulai melalukan pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak gempa di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Rabu (03/10).

Prosesi tahap pertama pembangunan rumah dilakukan di Lingkungan Pengempel Indah, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Mataram, yang menjadi salah satu wilayah dengan dampak terparah akibat gempa.

Wali Kota Mataram Ahyar Abduh mengatakan, warga diberikan dua opsi pilihan dalam model rumah, yakni rumah instan sederhana sehat (Risha) atau rumah instan konvensional (Riko).

Masing-masing Risha dan Riko yang menjadi proyek awal dibangun di Pengempel Indah, dan  sudah memiliki kelompok masyarakat (pokmas) yang terdiri atas 12 warga terdampak gempa, sebagai salah satu syarat pencairan bantuan.

“Saya minta ini jangan hanya seremonial saja, ini hari yang kita tunggu, semoga pembangungan rumah bisa berjalan lancar dan warga bisa tinggal di tempat yang layak kembali,” ujar wali kota.

Ahyar mengatakan, pemerintah memberikan kebebasan penuh kepada warga untuk memilih model Risha atau Riko. Kata dia, meski berbentuk konvensional, warga yang hendak membangun Riko tetap harus mengedepankan unsur struktur yang tahan gempa.

“Semua harus dengan standar tahan gempa, di lapangan ada dibantu pendamping, Rekompak yang inisiasi, validasi, data, dan perencanaan di lapangan,” jelasnya.

Ahyar memiliki harapan agar rumah, baik Risha maupun Riko, segera dapat terbangun mengingat masih banyaknya warga yang tinggal di pengungsian. Jumlah kerusakan rumah di Mataram akibat gempa mencapai 7 ribu rumah yang tersebar di sejumlah titik.

“Kita mulai (pembangunan rumah), tentu bergiliran sesuai keadaan, karena dari bahan bahan butuh sekian waktu, tapi kita akan usahakan secara maksimal untuk mengantisipasi musim hujan,” katanya.

AYA

Musabaqoh ini harus diikuti dengan rasa ikhlas dan tidak terbebani, semua hasilnya serahkan kepada Allah SWT yang maha adil dan bijaksana

MATARAM.lombokjournal.com – Kafilah NTB yang dilepas untuk mengikuti Musabaqah Tilawatil Qur’an XXVII Tingkat Nasional di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018, diminta mempertahankan posisi ke – 4 Nasional seperti tahun lalu.

Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Ir. H. Rosiady H. Sayuti, MSc.,Phd. yang mewakili Gubernur Nusa Tenggara Barat meepas kafilah NTB menyampaikan harapan itu, di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat, Rabu (03/10).

“Sebagai tuan Rumah MTQ Nasional Tahun lalu NTB berada di posisi ke – 4 Nasional, prestasi itu minimal dapat dipertahankan”, pesan Pak Rosiady.

Dikatakan Sekda, musabaqoh ini harus diikuti dengan rasa ikhlas dan tidak terbebani, semua hasilnya serahkan kepada Allah SWT yang maha adil dan bijaksana.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Biro Adm. Kesejahteraan Rakyat Prov. NTB, Ahmad Masyhuri, SH. Melaporkan,  jumlah peserta MTQ tahun ini adalah sebanyak 50 orang dan 2 orang pendamping, serta 11 orang pelatih yang akan mendampingi sampai lomba berakhir.

Kafilah NTB akan mengikuti 7 cabang lomba dari 8 cabang lomba yang diadakan dan akan diberangkatkan menuju medan Sumatera Utara tanggal 4 oktober 2018.

AYA/Hms

Selain menunggu bantuan pemerintah pusat, Pemprov NTB juga mendorong  tiap organisasi perangkat daerah (OPD) membantu pemulihan pascagempa di di desa binaan masing-masing

MATARAM.lombokjournal.com — Penanganan dampak gempa di Nusa Tenggara Barat (NTB) terus berjalan dalam masa fase pemulihan pascagempa.

Pemerintah Provinsi NTB kini menatap pada program rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga yang rusak akibat gempa dengan mengandalkan dana bantuan dari pemerintah pusat.

Sekretaris Daerah Pemprov NTB, Rosiady Sayuti optimistis program pembangunan rumah warga bisa terealisasi, meski pemerintah pusat saat sedang fokus pada penanganan darurat bencana di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah (Sulteng).

Kata Rosiady, Gubernur NTB Zulkieflimansyah terus menjalin komunikasi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait progres dana bantuan untuk pembangunan rumah.

“Intinya jangan sampai karena bencana Palu dan Donggala, janji-janji Bapak Presiden kemudian tertunda,” katanya.

Dalam janji yang dikatakan presiden, lanjutnya, persoalan permukiman dan rekonstruksi untuk fasilitas umum bisa rampung pada tahun ini.

“Kan masih dijanjikan, mudah-mudahan (dananya) ada,” ujarnya  di kantor Gubernur NTB,Rabu (03/10).

Selain menunggu bantuan pemerintah pusat, Pemprov NTB juga mendorong  tiap organisasi perangkat daerah (OPD) untuk terus membantu pemulihan pascagempa di di desa binaan masing-masing.

“Pak gubernur perintahkan OPD setiap hari turun, kan ada desa binaan sehingga selalu dilaporkan secara harian,” teragnya.

Selain itu, Pemprov NTB juga sedang memikirkan cara untuk mencari bantuan dari sumber lain dalam penuntasan rehabilitasi dan rekonstruksi, sebagai upaya antisipasi jika dana bantuan dari pemerintah pusat mengalami hambatan.

“Dari pemda kita tentu antisipasi, bentuk antisipasinya kita cari dana dari berbagai sumber,” ujar Sekda.

AYA

Pimmpinan OPD diminta punya catatan dan monitoring terkait perjalanan dinas, sehingga dapat dilihat keefektifan dari perjalanan dinasnya

MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc menghimbau seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi, agar fokus agenda kerjanya pada rehabilitasi dan rekonstruksi daerah yang terdampak  gempa.

Penegasan itu disampaikan Gubernur DR Zul, saat memimpin rapat perdana dengan pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTB di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Senin (01/10).

Doktor Zul mengingatkan seluruh OPD, terkait bencana yang sedang menimpa Palu dan Donggala maka NTB tidak bisa berharap banyak kepada bantuan dari pemerintah pusat.

“Pemprov. harus lebih proaktif menangani bencana ini dengan tangan sendiri, semampu kita. Kita upayakan memfokuskan segala aktifitas kita dalam mencari celah agar terlihat geliat perekonomian masyarakat di daerah yang terdampak gempa,” himbaunya.

Selain itu pimpinan OPDdiinstruksikan untuk menghadirkan institusi-institusi dan pengusaha daerah agar dapat berkontribusi dalam keberlangsungan proses percepatan penanganan pasca gempa.

“Kumpulkan dan undang semua institusi internasional, NGO, pengusaha daerah,  kemudian kita paparkan keadaan Lombok pasca bencana gempa ini. Setelah itu kita bisa minta saran dan pendapat mereka. Jangan minta bantuannya, tapi minta ide untuk menyelesaikan masalah ini,” kata Gubernur.

Wakil Gubernur NTB Dr. Ir. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd. yang hadir saat itu  berharap, semua OPD berinovasi dan bisa bersinergi dengan berbagai pihak terkait, progres pelaporan informasi yang valid tentang rehab dan rekonstruksi.

Dikatakannya, seluruh pimpinan OPD bertanggung jawab masing-masing desa binaannya. Dan diingatkan, progres laporan penanganan desa menjadi tanggungjawab masing-masing.

“Itu harus dilaporkan berkala ke dua pusat komando yang telah kita sepakati bersama, sehingga dua pusat ini menerima informasi yang valid. Dan mohon SKPD terkait melaporkan tentang Huntara, huntap, keberadaan lembaga-lembaga yang ada dan membantu desa-desa terdampak gempa, isu-isu strategis mengenai air bersih, daerah yang berpotensi longsor agar dilaporkan secara berkala ke pusat data,” katanya.

Hj. Rohmi juga meminta ada catatan dan monitoring terkait perjalanan dinas, sehingga dapat dilihat keefektifan dari perjalanan dinasnya.

Terkait komitmen dalam melayani masyarakat, perjalanan dinas diminta di hari-hari efektif saja. Dan hari selanjutnya kita tetap bisa bekerja seperti biasa.

“Karena kita masih dalam keadaan membangun, kita memanfaatkan anggaran yang ada, supaya kita betul-betul bisa maksimal memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.

AYA/Hms

Rakor ini menghasilkan sinyal yang kuat dalam upaya percepatan penanganan bencana gempa bumi

Lombok Timur.lombokjournal.com – Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy memimpin  rapat koordinasi (Rakor) terpadu dalam rangka percepatan penanganan dampak gempa bumi di bumi “Patuh Karya”, di Pondopo Kabupaten, Selong, Jum’at (28/09).

Sukiman menyampaikan, agar pengungsi segera kembali ke rumahnya masing-masing sebelum dibangun Hunian Tetap (Huntap), dengan cara membangun Hunian Sementara (Huntara) bagi yang rumahnya rusak berat.

“Bagaimana warga pengungsi segera kembali ke rumahnya masing-masing, sambil menunggu pembangunan hunian tetap,” ucap mantan Dandim 1615 Lotim ini.

Dalan rakor itu, rencananya masing-masing kecamatan akan dikerjakan bersama-sama.  Satu wilayah kecamatan yang terdampak akan “digempur” satu minggu, dimulai hari Selasa(02/10) mendatang.

Misalnya; di wilayah Kecamatan Sembalun, kemudian bergeser ke wilayah kecamatan terdampak lainnya dengan mengerahkan segala potensi yang ada.

Dalam upaya percepatan, langsung dibangun posko di Pendopo Kabupaten berkolaborasi dengan posko relawan yang sudah ada.

“Meminta bantuan tambahan alat berat dari berbagai kalangan, dislokasi personil TNI dan Polri oleh komandan satuan, relawan fokus di lokasi,” kata Sukiman.

Sukiman yang pernah menjabat sebagai Bupati Lotim periode 2008-2013 ini berharap ada dukungan dana juga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Timur.

Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Lombok Timur, Ahmad Subhan, mengatakan, rakor ini menghasilkan sinyal yang kuat dalam upaya percepatan penanganan bencana gempa bumi.

“Kita optimis penanganan ini segera selesai, bahkan bupati akan berkantor dan bekerja di lokasi penanganan bencana yang akan dimulai dari wilayah Kecamatan Sembalun,” tuturnya jelas.

Rakor kemudian dilanjutkan dengan rapat terbatas bersama camat dan OPD terkait untuk fokus pendataan warga pengungsi yang masih berada di pengungsian dan penambahan tim verifikasi.

Rakor ini dihadiri Wakil Bupati Lotim, H. Rumaksi dan semua unsur terkait, seperti Komandan sektor 3 Kogasgabpad, Forkopimda, pimpinan DPRD Kabupaten, pendamping BNPB, ketua PMI, kepala OPD, Camat, Kades/Lura.

Razak | Hms

Selain pembangunan RRG dan MCK, sebelumnya BUMN-BUMN telah bersinergi menyalurkan bantuan senilai Rp 13,2 miliar bagi para korban, mendirikan 38 posko bantuan untuk mendukung penanganan gempa.

LOMBOK BARAT.lombokjournal.com —  Kedua kalinya pasca gempa, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini M. Soemarno mengunjungi Lombok,  Nusa Tenggara Barat pada Jumat (27/09).

Menteri Rini meninjau pembangunan Rumah Rawan Gempa (RRG) sebagai tempat tinggal sementara bagi para pengungsi gempa lombok, serta pembangunan MCK dan sarana pendukung lainnya yang merupakan hasil sinergi BUMN.

Rini mengaku gembira RRG dan MCK sudah dibangun, tercatat sudah 805 RRG  dan 49 MCK . Untuk RRG sendiri sudah mencapai setengah yang ditargetkan sebanyak 1.700 RRG.

”Tentu ini sebuah sinergi yang luar biasa dari BUMN bagaimana pemerintah terus mendorong optimalisasi peran perusahaan negara dalam rangka percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa,” ungkap Menteri Rini.

Dari 15 desa yang dilanda gempa di NTB, dipilih 4 area yang menjadi pilot project dalam pembangunan RRG ini yaitu Desa Guntur Macan dan Desa Kekait  di Kec. Gunung Sari, Desa Sembalun di Kec. Semablun dan Desa Terangan, Kec. Pemenang.

Terdapat empat BUMN bersinergi dalam membangun RRG di kedmpat desa ini yaitu PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (RRG :  363), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (RRG : 216 / MCK : 26), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (RRG : 140/ MCK : 12) dan PT Pertamina (RRG : 86 / MCK : 11).

Nantinya, setiap rumah akan ditempati 2 kepala keluarga.

Menteri Rini memastikan, sinergi BUMN akan terus berlanjut dan akan semakin banyak BUMN yang terlibat dalam membangun RRG dan MCK sehingga mampu mencapai target yang telah ditetapkan.

“Saya akan terus memantau dan mendukung upaya-upaya penanganan pasca bencana. Apresiasi dan terima kasih saya kepada BUMN-BUMN yang sudah terlibat serta semua pihak yang sudah membantu memperlancar pembangunan rumah transisi ini,” imbuh Rini.

Selain pembangunan RRG dan MCK, sebelumnya BUMN-BUMN telah bersinergi menyalurkan bantuan senilai Rp 13,2 miliar bagi para korban, mendirikan 38 posko bantuan untuk mendukung penanganan gempa.

Selain itu, memberikan bantuan kesehatan dan tenaga medis, layanan keuangan, pelayanan telekomunikasi, bantuan 33 ton baja lapis seng untuk proses rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan masyarakat hingga layanan energy.

AYA

Tim Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang telah menjadi bagian dalam penanganan korban gempa di Lombok dan Sumbawa diapresiasi dan diberikan penghargaan oleh Gubernur DR Zul

MATARAM.lombokjournal –  Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimasyah mengatakan, saat ini telah hadir teknologi yang sangat canggih untuk mengetahui bencana sebelum terjadi.

Hal itu dikatakan Gubernur NTB yang akrab disapa DR Zul itu dalam acara Seminar Nasional dengan tema “Memotret potensi gempa lanjutan dan upaya mitigasi bencana di Lombok”, di Hotel Aston, Jumat, (28/09).

“Semoga ke depan kita mampu mengantisipasi dan menyiapkan segala sesuatu lebih baik dalam menghadapi bencana,” katanya di hadapan peserta.

Diharapkan, seminar menjadi salah satu upaya nyata sebagai ikhtiar bersama melakukan mitigasi untuk mengantisipasi persoalan bencana.

Kesiapsiagaan dapat terbangun dan  berbagai dampak dari terjadinya bencana dapat diminimalisir.

Selain itu, seminar diharapkan menjadi upaya untuk melatih mental masyakat di NTB, sehingga ke depan mental akan siap ketika bencana itu terjadi.

Dalam acara itu, Tim Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang telah menjadi bagian dalam penanganan korban gempa di Lombok dan Sumbawa diapresiasi dan diberikan penghargaan dari Gubernur DR Zul.

Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT), Bapak Ahyudin mengaku bangga telah menjadi bagian dari kebangkitan Lombok Sumbawa pasca gempa bumi.

Ia meminta masyarakat NTB untuk dapat mengambil hikmah dari peristiwa gempa bumi beberapa waktu lalu. Ia meyakini dalam waktu tidak lama NTB akan menunjukkan wajah barunya kembali.

“Walaupun bencana tapi dengan itu, kini nama NTB menjadi mendunia,” ujarnya.

Di hadapan Gubernur dan peserta seminar, Ahyudin menegaskan ACT akan tetap menjadi bagian dari proses pemulihan di NTB hingga betul-betul tuntas.

“Jangan berprasangka buruk dengan bencana, karena apa pun yang datangnya dari Allah ujungnya adalah kebaikan, dan itu merupakan energi buat kita,” kata Ahyudin.

AYA/hms

Data akhir yang dirilis Tim Verifikator melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lobar, total jumlah rumah rusak  terbagi menjadi 45.613 rumah rusak ringan, 12.668 rusak sedang, dan 13.942 rusak berat

LOMBOK BARAT.lombokjournal.com — Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) merencanakan Senin ini (01/10) memulai pembangunan bagi rumah-rumah yang rusak berat terkena bencana gempa bumi.

Kepala Dinas Disperkim , H. Lalu Winengan membenarkan itu saat dikonfirmasi via telpon, Kamis (27/09).

“Nggak apa-apa (terkesan lamban, red). Orang lain satu, kita langsung 40 rumah,” ujarnya membandingkan Lobar dengan Kabupaten Lombok Utara dan Lombok Timur.

Winengan memastikan, ground breaking untuk 40 rumah tersebut akan dipusatkan di Dusun Batu Kantar Desa Narmada Lobar.

Di Dusun ini, dari data awal sebelum diverifikasi dan divalidasi, paling sedikit 71 rumah mengalami rusak berat akibat gempa, 119 rusak sedang, dan sisanya 117 hanya rusak ringan.

Angka tersebut, menurut informasi staff desanya, cenderung bertambah karena hasil verifikasi menunjukkan banyak rumah yang sesungguhnya rusak berat namun dimasukkan di rusak sedang.

Ada lima kelompok masyarakat (pokmas) yang telah terbentuk dan sudah siap untuk mulai membangun dengan model Risha (Rumah Instan Sehat Sederhana).

“Dari keseluruhan anggotanya yang berjumlah 62 orang, 40 orang siap membangun dengan model risha,” tutur Winengan.

Terkait dengan kerusakan rumah, berdasarkan data akhir yang dirilis Tim Verifikator melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lobar, jumlah rumah yang mengalami kerusakan adalah 72.223 rumah.

Total tersebut terbagi menjadi 45.613 rumah rusak ringan, 12.668 rusak sedang, dan 13.942 rusak berat.

Angka tersebut meningkat lebih dari 25% bila dibandingkan dengan data awal yang dirilis oleh Posko Utama Penanganan Bencana Gempa Bumi sebulan sebelumnya yang berjumlah total 57.614 rumah.

Jumlah yang lebih dari 72 ribuan itu telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati. Menurut Kepala Dinas PUPR Lobar, I Made Arthadana, pihaknya telah tuntas bekerja sampai dengan terbitnya SK Bupati.

“Ada 139 SK telah dibuat. Itu hanya strategi percepatan penetapan saja,” pungkas Made menjelaskan  penetapan rumah-rumah tersebut dengan banyak SK.

Menurut I Made Arthadana, penambahan angka tersebut murni sebagai hasil verifikasi dari tim lapangan.

“Angka itu sudah final di tim verifikasi,” tegas Made.

Dikatakannya, saat ini dengan finalnya hasil tersebut, maka tugas tim verifikator itu sudah selesai.

Selanjutnya, menurut Made, akan dilanjutkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui BPBD untuk pengajuan anggaran perbaikannya.

Pihak BNPB sendiri sampai saat ini baru menyelesaikan proses persiapan rumah untuk bisa langsung bangun hanya 379 rumah. Angka tersebut dilaunching saat kunjungan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. Sisanya yang hampir 72 ribu menunggu proses lanjutan.

“Tapi sekarang ada 3.679 rumah yang sudah dibuatkan buku rekening untuk ditransferkan uangnya,” tutur Made.

Perbaikan segera rumah-rumah yang rusak memang sedang dibutuhkan oleh para penyintas. Tidak hanya di Lobar, namun secara umum oleh para penyintas di Pulau Lombok-Sumbawa yang terdampak gempa beruntun sepanjang Agustus 2018 lalu.

Pemerintah Pusat dituntut untuk lebih cepat menangani tidak hanya mempercepat implementasi perbaikan rumah,  namun juga hal-hal lainnya seperti jaminan hidup yang saat ini masih ditunggu oleh mereka karena dijanjikan oleh Pemerintah Pusat.

Harry