Pemerintah memberikan kebebasan masyarakat memilih konsep bangunan, mau Risha atau konvensional yang penting tahan gempa

MATARAM.lombokjournal.com – Masyarakat terdampak gempa bumi di NTB diminta mendukung program pembangunan Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha) di lokasi terdampak gempa bumi.

Wakil Gubernur NTB Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd mengatakan itu, saat melakukan Peletakan Batu Pertama Hunian tetap (HUNTAP) tahan gempa..

Wagub Rohmi yang didampingi Pangkosgasgabpad, Mayjen TNI Madsuni, melanjutkan pemasangan konstruksi Risha secara simbolis, di Dusun Lokok Beru, Desa Salut, Kecamatan Kayangan, Lombok Utara, Selasa, (25/09).

Rumah konsep Risha telah diuji coba para pakar dan ahli bangunan. Diyakinkan Rohmi, konsep ini diyakini kuat dan tahan gempa dan masyarakat tak perlu khawatir kekuatan rumah Risha.

Masyakat diminta ambil bagian membantu TNI pada masa rekonstruksi secara   gotong royong membangun rumah warga, khususnya di Dusun Lokok Beru, Desa Salut, Kec Kayangan, KLU.

“Saya minta masyakat juga ambil bagian membantu apa yang bisa dilakukan, jangan jadi penonton saja, mari kita sama-sama gotong royong,” ajak Hj. Rohmi.

Masyarakat diharapkan tidak lagi memperdebatkan konsep pembangunan Huntap. Pemerintah memberikan kebebasan masyarakat memilih konsep bangunan, mau Risha atau konvensional yang penting tahan gempa.

“Mau Risha atau Konvensional silahkan, yang penting harus tahan gempa, yang jelas tujuan pemerintah mempercepat proses pemulihan pasca bencana,” ujarnya.

Rohmi memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran yang membantu semua proses rekonstruksi di NTB.

“Masyarakat NTB harus bangkit, singsingkan lengan baju untuk NTB bangkit menjadi lebih baik di masa yang akan datang”, pungkas Hj. Rohmi.

Pangkosgasgabpad Mayjen TNI Madsuni, menegaskan, TNI  siap melakukan pembangunan Huntap bagi masyarakat.

“Pasukan kami sudah siap, material sudah ada, masyarakat yang sudah siap dibangunkan Risha kami bangunkan, kalau yang mau konvensional silahkan”, tegasnya.

Hadir dalam acara itu jajaran Kementerian PUPR, BNPB, BPKP dan Rekompak, yang mengawasi dan melakukan supervisi terhadap proses pembangunan Risha agar sesuai dengan aturan dan harapan masyarakat..

AYA

Warga Lombok Barat yang menerima tabungan BRI tahap pertama baru 379 orang, namun belum dapat dicairkan lantaran adanya kendala t mekanisme pencairan.

MATARAM.lombokjournal.com —  Rampungnya proses petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) sebagai mekanisme dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tentang pencairan bantuan, diharapkan dana bantuan stimulan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga Lombok Barat yang rusak akibat gempa bisa segera terealisasi dalam waktu dekat.

Bupati Lombok Barat, Fauzan Khalid menyampaikan harapan itu pada wartawan, Selasa, (25/09)

“Semuanya belum, tapi mudah-mudahan hari ini kalau saya tidak salah (pencairan),” kata Fauzan.

Dikatakannya, pasca terbitnya juklak dam juknis dari BNPB pada pekan lalu, Pemkab Lombok Barat langsung membentuk  kelompok masyarakat (pokmas) sebagai salah satu syarat pencairan.

“Kita langsung tindaklanjuti, sehari pascaterbitnya juklan itu langsung kita kumpul dan sosialisasi,” tuturnya.

Fauzan menyampaikan, jumlah warga Lombok Barat yang menerima tabungan BRI tahap pertama baru 379 orang. Namun, belum dapat dicairkan lantaran sempat adanya kendala terkait mekanisme pencairan.

“Ada 379 yang menerima tabungan tapi belum bisa dicairkan awalnya karena probelm juklak tapi sekarang sudah, tinggal pembangunan saja yang belum,” katanya.

Sebagai alternatif sembari menunggu pembangunan rumah warga, Pemkab Lombok Barat terus mendorong adanya pembangunan hunian sementara sebagai tempat tinggal sementara warga yang hingga kini tinggal di tenda pengungsian.

AYA

Plt Kabag Humas dan Protokol Setda Lombok Utara, Mujaddid Muhas, membenarkan adanya Surat Edaran itu, namun dikatakannya, selama ini pihak pemerintah daerah tidak memiliki persoalan dengan para relawan

LOMBOK BARAT.lombokjournal.com  — Bupati Lombok Utara, H. Najmul Akhyar yang bermaksud mengawasi keberadaan relawan yang membantu penanganan warga terdampak pasca gempa bumi, menuai protes di media sosial (medsos).

Pasalnya, Bupati Najmul menerbitkan Surat Edaran nomor: /00/33/Kesbangpol/2018 tentang pengawasan terhadap keberadaan relawan bencana gempa bumi Lombok di Kabupaten Lombok Utara.

Edaran tertanggal 19 September 2018, yang ditujukan Kepala BPBD KLU, Kepala Dinsos PP dan PA KLU, Kepala Dinas PUPR KLU, Kasat Pol PP dan Damkar KLU, Kepala Dinas LHPKP KLU, Camat se-KLU, dan Kepala Desa se-KLU.

“Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi kebencanaan, Camat, Kades se-KLU bersama pihak berwenang lainnya untuk memantau situasi, melakukan pengawasan, mengambil langkah-langkah yang relevan terhadap keberadaan relawan,  baik dalam negeri maupun orang asing yang sedang melakukan aktivitas kemanusiaan di Kabupaten Lombok Utara,” demikian salah satu poin isi surat edaran yang ditandatangani Bupati Lombok Utara, H Najmul Akhyar.

Edaran itu sontak membuat para relawan yang tengah melakukan program aktivitas kemanusiaan bereaksi.

“Seharusnya pemerintah bersyukur terhadap keberadaan relawan dan NGO. Dengan keberadaan mereka bisa membantu percepatan perbaikan pasca gempa,” tulis Feri EF di laman facebooknya, . , Sabtu (22/09), sembari memposting dua foto SE Bupati KLU.

Feri beranggapan, selama ini warga di Lombok Utara bisa merasakan manfaat keberadaan relawan, dan menilai lebih efektif dibandingkan pemerintah.

“Keberadaan relawan dan NGO lebih sigap dan berkontribusi besar selama ini. Terlebih lagi dengan mekanisme pencairan bantuan yang rumit,” tulisnya.

Lebih lanjut, protes lainya menyar ke arah lain.

“Kalau Bupati seperti itu, saya berharap juga beberapa kontraktor dari luar yang dapat jatah menangani rumah untuk masyarakat terdampak gempa keluar dari KLU,” timpal Hadi Mubaroq.

Saat dikonfirmasi, Plt Kabag Humas dan Protokol Setda Lombok Utara, Mujaddid Muhas, membenarkan adanya Surat Edaran itu. Ia mengatakan, selama ini pihak pemerintah daerah tidak memiliki persoalan dengan para relawan.

“Relatif tidak ada, malah relawannya membantu kelancaran dari pengungsi. Mungkin karena yang kemarin itu saja, saat ada relawan luar negeri yang tidak melaporkan diri ke posko utama dan langsung terjun ke masyarakat, membantu evakuasi puing bangunan. Kakinya patah akibat tertimpa beton,” jelas Mujaddid.

Namun lebih jauh tak dijelaskan, tentang Organisasi Perangkat Daerah  yang diminta “melakukan pengawasan, mengambil langkah-langkah yang relevan” terhadap keberadaan relawan.

Harry

Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Sasak Lombok akan mengerahkan massa sebanyak mungkin untuk memberikan dukungan kepada TGB atas tudingan fitnah tersebut

lombokjournal.com —

JAKARTA ;   Laskar Perantau NTB dan Front Pembela TGB (FPT) berencana akan turun ke jalan menyikapi dugaan demo pesanan elit politik untuk menyerang Gubernur NTB periode 2013 – 2018 Muhammad Zainul Majdi alias Tuan Guru Bajang, di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (24/09).

“Senin kita akan turun kejalan di Gedung KPK. Kami minta Agus Rahardjo cs tidak terpengaruh dengan demo pesanan yang memiliki motif politik untuk menyerang TGB. Demo pesanan bermuatan politis ini perlu diwaspadai,” tegas Jubir FPT Ahmad L, saat jumpa pers di Ibis Hotel, Cikini Menteng Jakarta Pusat, Jumat (21/09).

Lebih lanjut, Ahmad mengaku jelang Pilpres 2019 ini, aroma politik semakin memanas. Bahkan isu–isu untuk menyudutkan lawan politik pun dilakukan dengan menghalalkan segala cara.

Dia pun mencium dalam waktu dekat akan ada gerakan aksi demo pesanan untuk mendesak kasus dugaan korupsi divestasi saham PT Newmont di Nusa Tenggara Barat.

“Gak capek apa ya fitnah TGB terus, isu ini sengaja muncul dan digoreng oleh kubu lawan politiknya untuk mengkerdilkan para pendukung Jokowi. Ada udang di balik batu, dan ada maksud tertentu pastinya,” ujar dia.

Ahmad memastikan gerakan demo yang akan mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu adalah bernuansa politis.

“Ini adalah permainan licik hanya ingin menghalalkan segala cara meraih kekuasaan,” ucap Ahmad.

Dia pun menyayangkan jika aksi yang dituding beraroma politik terlalu tinggi itu mencari-cari suatu yang tidak ada dan berpotensi memaksakan diri.

“Ingat KPK sendiri menyatakan bahwa pemeriksaan TGB masih dalam proses penyelidikan. Stop intervensi KPK untuk kepentingan politik, jangan sampai hukum jadi alat politisasi. Nanti malah jadi peradilan opini,” tambahnya.

Di tempat yang sama, Ketua Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Sasak Lombok Daud Gerung juga akan mengerahkan massa sebanyak mungkin untuk memberikan dukungan kepada TGB atas tudingan fitnah tersebut.

“Kami akan kerahkan massa sebanyak mungkin para perantau Sasak Lombok untuk ikut serta bersama Front Pembela TGB di Gedung KPK nanti. Kami sangat menyayangkan jika ada demo pesanan yang bermotif politik,” pungkasnya.

Me

Ciptakan Pemilu damai ajak masyarakat secara umum  dan warga Nusa Tenggara Barat khususnya, agar menolak tagar-tagar tersebut

MATARAM.lombokjournal.com –  Aliansi Muda Nusa Tenggara Barat (NTB) menolak keras tagar-tagar yang berbau provokatif. Baik tagar #2019GantiPresiden maupun #2019TetapJokowi.

Ratusan orang dari berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi ini melakukan aksi damai untuk mengkampanyekan dan menciptakan pemilu 2019 yang aman dan damai.

“Kita menolak hal-hal yang berbau provokatif. Tagar-tagar ganti presiden maupun dua periode,” ucap Koordinator Umum (Kordum) Aliansi Muda NTB, Abdurrahman, S. Pd.I., kepada lombokjournal.com, di Mataram, Kamis (20/09).

Tagar-tagar tersebut, menurutnya, berbau provokatif menjelang pemilu 2019. Bisa menimbulkan perpecahan yang mengarah pada konflik-konflik sosial  dan rusaknya kondisi keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat.

“Tagar-tagar provokatif seperti, tagar 2019 ganti presiden dan 2019 tetap Jokowi, itu kita tolak semua. Karena itu dapat memunculkan pro kontra dan hal-hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat,” jelasnya.

Untuk itu, Ia mengajak masyarakat secara umum  dan warga Nusa Tenggara Barat, khususnya, agar menolak tagar-tagar tersebut.

“Pemilu 2019 itu adalah pemilu damai. Kita ciptakan demokrasi yang sehat,” himbaunya.

Lebih lanjut dikatakannya, Aliansi Muda NTB menyuarakan tagar-tagar yang tidak berpotensi membelah masyarakat menjadi beberapa kubu.

“Tagar-tagar yang ingin kita ciptakan disini adalah 2019 kita bersaudara, 2019 pemilu damai,  2019 demokrasi sehat. Jadi selain itu,  kita tolak semua,” tegasnya.

Yang tergabung dalam Aliansi Muda NTB ini adalah Pemuda Nahdlatul Wathan (NW), HIMMAH NW, PMII, Solidaritas Institut NTB dan Pemuda Sasak.

Mereka melakukan aksi damai dari depan kantor Bank BNI 46, jalan Lanko Mataram. Kemudian menuju kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTB dan Bawaslu NTB.

Massa aksi ditemui oleh beberapa Komisioner KPU NTB dan pihak Bawaslu NTB. Aksi ini berjalan aman dan lancar, hingga pukul 11.00 Wita.

Razak

Saat ini stok bahan makanan di posko utama sudah mulai menipis, bahkan bisa habis dalam waktu tiga hari mendatang

lombok Journal.lombokjournal.com — Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja (kunker) untuk meninjau masalah pertanian pascagempa di Lombok Utara.

Rombongan kunker Komisi IV DPR RI itu diterima Wakil Bupati Lombok Utara, Syarifuddin, Rabu (19/09).

“Bangunan terkait dengan pertanian seperti lahan irigasi yang rusak akibat longsor, mengakibatkan warga masyarakat belum bisa bercocok tanam,” ungkap Syarifuddin.

Sarifudin juga berharap agar pemerintah pusat bisa membantu daerahnya untuk segera bangkit. Terlebih saat ini stok bahan makanan di posko utama sudah mulai menipis, bahkan bisa habis dalam waktu tiga hari mendatang.

“Sebagai kabupaten termuda di NTB, yang memiliki lima kecamatan, 33 desa dan 10 desa persiapan dengan total APBD berkisar 952 miliar, jika dibandingkan dengan total kerugian mencapai 7 triliun maka diperlukan proses pemulihan yang intensif,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo, menyampaikan kunjungannya kali ini bersama kementerian terkait untuk melihat kondisi pertanian, perternakan, kelautan dan perikanan.

“Pemerintah daerah jangan khawatir, kami di komisi IV DPR RI dari semua fraksi mendukung penuh program pemerintah dalam rangka pemulihan bencana gempa,” katanya.

Harry

Demi mendukung proses pemulihan bencana, Samsung juga menyediakan bahan makanan pada dapur umum yang dikelola dengan bantuan kelompok ibu-ibu di sekeliling lokasi Posko

LOMBOK UTARA.lombokjournal.com –Samsung Electronics Indonesia mendirikan Posko Samsung Peduli Lombok di dua lokasi dampak terbesar bencana gempa, yaitu Dusun Lekok dan Dusun Menggala, Kabupaten Lombok Utara.

Posko itu, sengaja didirikan untuk membantu para korban dalam hal mencuci pakaian korban gempa dan servis alat elektronik Samsung. Posko tersebut dihuni sekitar 5.300 orang dari 2.010 kepala keluarga.

Vise President PT Samsung Elektronik Indonesia, KangHyun Lee, mengatakan ingin ikut serta membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan fasilitas-fasilitas seperti 20 mesin cuci untuk layanan cuci pakaian, kemudian layanan perbaikan dan penggantian suku cadang untuk televisi serta peralatan rumah tangga Samsung lainnya.

“Kami juga siapkan dua TV ukuran 55 inci sebagai sarana hiburan dan informasi, enam microwave, dua lemari pendingin serta, pusat telekomunikasi. Layanan cuci dan servis tersebut dapat dinikmati warga Lekok dan Menggala secara gratis. Selain fasilitas tersebut, kami mendonasikan 2.000 unit barang yang terdiri dari berbagai perlengkapan, seperti wadah minum, tenda anak, sprei, dan bed cover,” ungkapnya, Kamis (20/9).

Dia mengaku, demi mendukung proses pemulihan bencana, Samsung juga menyediakan bahan makanan pada dapur umum yang dikelola dengan bantuan kelompok ibu-ibu di sekeliling lokasi Posko untuk membantu memasak dan membagikan sekitar 600 bungkus makanan pagi setiap harinya.

Menurut Mr Lee, penomena gempa Lombok ini merupakan bencana gempa berskala besar dengan durasi kejadian yang cukup panjang dan berulang.

Sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, dirinya sangat prihatin dengan apa yang menimpa masyarakat Lombok dan Sumbawa, NTB.

Sehingga dirinya menilai, masih adanya beberapa area yang belum tersentuh bantuan secara khusus seperti di Dusun Lekok dan Menggala di Lombok Utara ini.

Rasa kebersamaan sebagai bagian dari masyarakat Indonesia ini yang mendorong Samsung untuk selalu bekomitmen membantu meringankan para korban bencana.

Dengan demikian, layanan yang diberikan di Posko Samsung Peduli Lombok dapat sedikit membantu para warga di kedua dusun untuk mencuci pakaian, memberikan hiburan bagi keluarga serta anak-anak, agar dapat kembali semangat untuk menata kehidupan mereka pascabencana.

Dia menambahkan, dirinya sering membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan, bukan terhadap korban gempa saja. Yang jelas, sejak Empat tahun lalu Samsung sudah berbuat di Lombok, seperti berikan modal kepada pegiat cetak.

“Kegiatan kemanusiaan itu tidak hanya di Lombok, bahkan daerah lain kita berusaha saling membantu,” pungkasnya.

AYA (*)

Terobosan  yang memberikan kenyamanan dan kemudahan  bagi para penyandang difabel

MATARAM.lombokjournal.com — Kantor Imigrasi kelas 1 Mataram mendapatkan penghargaan dari pemerintah Provinsi NTB, Senin (17/09).

Penghargaan  didasarkan  atas peningkatan pelayanan publik melalui inovasi pembuatan ruang layanan paspor berdimensi Ramah HAM yang Ada di Kantor Imigrasi Mataram.

Pelaksana Harian (PHL) Gubernur NTB,  Ir. Rosyadi sayuti dalam smbutannya mengatakan selamat atas prestasi yang dicapai oleh Imigrasi Kelas 1 Mataram

“Inovasi  Ruang ramah HAM yang di keluarkan oleh jajaran imigrasi Mataram merupakan Layanan yang sangat bagus karena memidahkan bagi para penyandng difabel untuk mengurus keperluan yang berkaitan dengan keimigrasian, ” ujarnya di Kantor ImigraSi.

Ia menyatakan  inovasi seperti ini merupakan teribosan yang sangat luar biasa dan memerlukan keberanian dari pemimpin.  maka atas keberanian dari Kepala Kantor imigrasi inilah yang melatrbelakangi kita pemerintah NTB memberikan apresiasi .

“Inilah yang dilihat inovasi yg patut di hargai mendpat apresiasi dari masyarakat yang melatarbelakangi untuk pantas diberikan penghargaan,” tegasnya

Rosiady berharap dengan adanya penghargaan ini Pelayanan kepada masyarakat agar selalu ditingkatkan.

Kepala Kantor Imigrasi kelas 1 Mataram, Dudi iskandar  mengucapkan terimkasih kepada Pemerintah NTB, Penghargaan ini merupakan pemacu Imigrasi untuk memberikan pelayanan yang jauh lebih baik lagi.

“Inovasi  Ramah Ham ini merupakan suatu terobosan  yang memberikan kenyamanan dan kemudahan  bagi para penyandang difabel dalam mengurus semua hal yang ada kaitannya dengan keimigrasian,” pungkasnya.

AYA

Penamaan Bandara Zainuddin Abdul Majid atau ZAM DI Lombok Tengah, lebih memberi makna khusus dari sekedar nama daerah

MATARAM.lombokjournal.om  – Penamaan banda udara atau bandara, atau tempat-tempat strategis yang menjadi lintasan banyak orang dari luar, dengan nama figur lokal yang mendapat gelar pahlawan nasional atau berjasa besar bagi masyarakatnya sudah menjadi kelaziman di berbagai daerah.

Karakteristik figur setempat yang bisa mewakili  nilai-nilai yang dianut sebagian besar masyarakatnya, akan memberi kebanggaan pada masyarakat tersebut.

“Masyarakat luar secara tidak langsung diberi tahu, bahwa ada anak bangsa di daerah itu telah berkontribusi atau berjasa pada bangsa dan Negara, “ kata Bambang  Wahyudin di Mataram, Minggu (16/09).

Bambang Wahudin asal Jakarta, 42, beberapa hari belakangan tergabung dalam kelompok relawan budaya yang terjun di pengungsian korban gempa dalam program trauma healing yang secara khusus ditujukan bagi anak-anak di Lombok Utara.

Ia memberi contoh, nama Bandara Soekarno-Hatta di wilayah ibukota, Bandara  Adi Soecipto di Jawa Tengah, Bandara Ngurah Rai di Bali atau Bandara Hang Nadim di Batam serta di daerah-daerah lainnya,  selain inspiratif juga memberi makna khusus.

“Nama  Bandara Zainuddin Abdul Majid atau ZAM DI Lombok Tengah, menurut saya lebih memberi makna khusus dari sekedar nama daerah. Kalau saya malah mengusulkan, sebutan tuan guru harus disertakan agar identitas identitas Lomboknya lebih jelas,“  ujar Bambang yang mengaku sudah empat kali datang ke Lombok melalui bandara.

Saat ditanya pendapatnya terkait penolakan masyarakat Lombok Tengah atas penggantian nama bandara, Bambang enggan menanggapi.  Ia hanya balik bertanya, apakah gelar pahlawan nasional yang bersangkutan dianggap cacat.

Sementara itu, Ahmad Zain dari Kendari yang datang ke Lombok dalam program yang sama, menambahkan tentang kecenderungan penggantian nama bandara dengan nama figur pahlawan nasional dari daerah yang bersangkutan.

Misalnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang saat itu masih dipimpin Gubernur Heryawan pengusulkan mengajukan nama Bandara Internasional Abdul Halim ke pemerintah pusat. Abdul Halim merupakan tokoh perjuangan asal Majalengka Jawa Barat, dan telah ditetapkan menjadi pahlawan nasional.

Semula namanya Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) yang terletak di Kertajati, Majalengka, di Provinsi Jawa Barat.

“Usulan nama pahlawan nasional itu jelas bermaksud memberi apresiasi tinggi pada figur lokal yang  jelas-jelas berjasa pada bangsa dan negara, serta nyata jasa-jasa yang diperbuat untuk masyarakatnya,“ jelas Ahmad Zain.

Dijelaskannya,  pemerintah  menetapkan  figur lokal menjadi pahlawan nasional prosesnya panjang dan tidak mudah.  Banyak tahapan-tahapan yang harus dilalui, dan harus didukung fakta-fakta yang diakui masyarakatnya.

“Begitu seorang tokoh mendapat gelar kepahlawanan, keluarganya mendapat kehormatan diundang ke Istana Negara. Ini penghargaan dari Negara. Dari masyarakatnya, ya salah satunya mengabadikan nama pahlawan itu menjadi nama tempat-tempat yang strategis yang dikunjungi atau menjadi lintasan banyak orang, “ jelas Ahmad  Zain.

Namun diakuinya, sering terjadi pro dan kontra terkait penamaan bandara,jalan, atau bahkan nama rumah sakit.  Ahmad juga tak mau berkomentar atas protes yang dilakukan sejumlah elemen masyarakat Lombok Tengah terkait penggan nama International Lombok Airport (LIA)n menjadi ZAM.

“Saya tak memahami soal protes itu. Saya hanya ingat kata Bung Karno, bangsa yang besar adalah yang bisa menghormati pahlawannya, “ pungkas Ahmad Zain.

Me

Teknis pencairan bantuan stimulan dari pemerintah pusat memiliki aturan dan prosedur yang telah ditentukan oleh pemerintah, yang dalam hal ini adalah pihak BNPB

LOMBOK UTARA.lombokjournal.com — Korem 162/WB membantu menyalurkan alat perlengkapan (alkap) untuk pembangunan rumah bagi korban gempa di Kabupaten Lombok Utara (KLU), NTB, Jumat (14/9) kemarin.

Danrem 162/WB, Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos., SH., M.Han., bersama rombongan membawa beberapa alkap ke Desa Teniga Kecamatan Tanjung, Lombok Utara, yang akan digunakan untuk mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi rumah yang rusak akibat gempa beberapa waktu lalu dan disambut langsung Kepala Desa Teniga, Maswandi.

Alat perlengkapan yang didistribusikan, antara lain, palu/hammer sebanyak 50 buah, sekop sebanyak 36, terpal 3 koli, selimut 2 koli, arco 4 buah, kursi roda 2 buah, susu dancow 4 dus, biskuit khongguan 2 koli dan mie instan 22 dus.

Selanjutnya, terkait dana stimulan dari pemerintah pusat bagi korban gempa yang sudah diberikan nomor rekening namun hingga kini belum bisa dicairkan,

Kades Teniga menyampaikan bahwa itu memang harus melalui prosedur/ proses sehingga dana itu bisa dicairkan sesuai dengan hasil rapat  bersama Kementerian PUPR.

“Sistem dan cara pencairan dana stimulan dari Pemerintah pusat memilik petunjuk Tehnis  atau Juknis yang harus kita ikuti bersama,” ucapnya.

Danrem 162/WB menjelaskan, tentang teknis pencairan bantuan stimulan dari pemerintah pusat memiliki aturan dan prosedur yang telah ditentukan oleh pemerintah, yang dalam hal ini adalah pihak BNPB.

“Memang perlu dilaksanakan sosialisasi kepada masyarakat aturan atau prosedure tersebut. Agar masyarakat mengerti & paham betul bagaimana cara mencairkan dana stimulan tersebut untuk membangun rumah tahan gempa dan masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh hasutan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” tandasnya.

Razak/Hms