Masyarakat didorong kembali ke halaman rumah dan bergotong royong membersihkan sisa puing yamg sudah dibersihkan TNI dan Polri

MATARAM .lombokjournal.com  —  Saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) fokus pada pembangunan hunian tetap (huntap) dan hunian sementara (huntara) bagi korban terdampak gempa.

Huntap tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat dari segi alokasi anggaran hingga mekanisme pembangunan dalam struktur bangunan yang tahan gempa. Sementara untuk huntara, merupakan inisiatif dari Pemprov, Pemkab, Pemkot, lembaga kemanusiaan, dan swasta sebagai tempat tinggal sementara bagi warga terdampak gempa sembari menunggu proses huntap terealisasi.

Kepala Dinas Sosial NTB, Ahsanul Khalik mengatakan, Pemprov NTB bersama Pemkab dam Pemkot terdampak gempa terus mengkampanyekan gerakan kembali ke rumah.

Masyarakat didorong kembali ke halaman rumah dan bergotong royong membersihkan sisa puing yamg sudah dibersihkan TNI dan Polri.

“Persoalan kita saat in bagaimana menyiapkan huntara dan huntap. Kita fokus saja pada itu,” kata Ahsanul Khalik di Mataram, Rabu (10/10).

Ahsanul menyebutkan, rekapitulasi kesiapan lembaga kemanusiaan untuk membangun huntara tercatat sekira 50 ribu huntara,  tersebar di sejumlah wilayah terdampak gempa. Pemprov,Pemkab, dan Pemkot  sedang menyiapkan anggaran pembangunan huntara pada APBD perubahan.

BACA JUGA;

• Penanganan Bencana NTB Dipastikan Tetap Berjalan Baik
• Dinsos Antisipasi Kekeringan di NTB Dengan Distribusi Air Bersih

“Yang sudah terbangun sampai laporan kemarin siang, 12 ribu (huntara) dari NGO (lembaga nonpemerintah) dan beberapa pemkab dan pemkot, tersebar di semua daerah (terdampak),” katanya.

AYA

Pemprov NTB terus berkoordinasi dengan lembaga kemanusiaan, meski  saat ini lembaga kemanusiaan membagi relawannya untuk membantu penanganan bencana di NTB dan Sulteng

MATARAM,lombokjournal.com —  Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diperintahkan Gubernur NTB, Zulkifliemansyah agar bekerja sama dengan seluruh pihak, termasuk dengan lembaga kemanusiaan, TNI, dan Polri.

Maksudnya, agar proses penanganan bencana di NTB tetap berjalan baik.

Kepala Dinas Sosial (NTB) Ahsanul Khalik mengatakan, fokus pemerintah pusat dan juga para relawan memang terbagi ke Sulawesi Tengah (Sulteng). Namun hal itu tidak menjadi persoalan yang berarti.

“Perhatian pemerintah pusat dan relawan juga terbagi ke Palu dan Donggala. Dengan itu, kekuatan yang kita miliki di daerah, termasuk logistik dan lainnya, kita betul-betul maksimalkan,” katanya, Rabu (10/10)

Dijelaskan, Pemprov NTB terus berkoordinasi dengan lembaga kemanusiaan, meski  saat ini lembaga kemanusiaan membagi relawannya untuk membantu penanganan bencana di NTB dan Sulteng.

BACA JUGA ;

• Pemprov NTB Fokus Pembangunan Hunian Tetap
• Dinsos Antisipasi Kekeringan di NTB Dengan Distribusi Air Bersih

“Artinya dengan kondisi seperti ini, insyaAllah kita tidak terlalu berpengaruh secara luar biasa, walau pun ada pengaruhnya. Kita masih siap dan sigap menangani persoalan di NTB karena TNI dan Polri juga masih ada,” kata Ashamul Khalik.

AYA

Rhoma Irama menyampaikan santunan didampingi Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Ahyar dan Direktur IZI Wildan Dewayana untuk 100 Anak Yatim

MATARAM.lombokjournal.com — Masyarakat NTB diajak menunaikan lebih banyak kewajiban zakatnya melalui Inisiasi Zakat Indonesia (IZI).

Hal itu disampaikan Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, saat menghadiri Tabligh Akbar sekaligus launching Inisiatif Zakat Indonesia di Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, Selasa, (09/10).

Doktor Zul berharap dengan kehadiran sang Raja Dangdut di tengah masyarakat yang baru saja dilanda musibah, memberikan sedikit hiburan sekaligus mengurangi rasa duka masyarakat yang terdampak bencana di Lombok Utara.

Gubernur memberikan apresiasi atas kegiatan tersebut, dan berharap keberadaan IZI di NTB akan dapat memberikan manfaat besar dan keberkahan bagi masyarakat, terutama dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa di NTB.

Direktur IZI Wildan Dewayana, dalam sambutannya menyampaikan terimakasih atas kepercayaan masyarakat kepada Inisiatif Zakat Indonesia, dalam menyalurkan amanah untuk membantu proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa di NTB.

Saat ini IZI  banyak melakukan banyak kegiatan dari amanah masyarakat yang disalurkan. Kepedulian ini telah banyak memberikan manfaat besar bagi pemulihan pasca gempa, seperti pembangunan Sekolah, Musholla dan Hunian Sementara bagi para korban gempa di Lombok dan Sumbawa.

Acara tersebut juga dilakukan penyerahan santunan langsung dari H. Rhoma Irama didampingi Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Ahyar dan Direktur IZI Wildan Dewayana untuk 100 Anak Yatim.

AYA/Hms

Tangis tak bisa menyelesaikan masalah, tapi yang dibutuhkan  adalah kemauan dan semangat agar mampu membangkitkan diri ditri sendiri, bangkit dari keterpurukan

LOMBOK UTARA.lombokjournal.com — Bupati Lombok Utara,H  Najmul Akhyar, saat berdialog dengan warga Desa Pendua, Kecamatan Kayangan, Lombok Utara, Senin (08/10), memuji karakter masyarakat Lombok Utara yang tidak bermental pengemis.

“Karakter paling berharga dari masyarakat KLU, yaitu tak adanya fenomena pengemis, ” kata bupati.

Ia mengakui, presentasi kemiskinan di Lombok Utara tertinggi di NTB.

“Tapi nyaris tak ada masyarakat KLU yang menjadi pengemis,” ungkapnya  bangga.

Sebelumnya, di tengah-tengah dialog dengan warga Pendua, Bupati Najmul  menyampaikan rasa terimakasihnya kepada para relawan yang telah membantu penanganan warga yang terdampak gempa, khususnya di Lombok Utara.

Pemda KLU tak bisa membalas, kecuali dengan mendoakan hal-hal yang terbaik bagi para relawan dan lembaga yang berdonasi.

Ia juga mengajak masyarakat untuk bangkit dari kesedihan. Seruan berupaya bangkit dari keterpurukan menjadi bagian dari solusi.

“Kesedihan tak pernah bisa membantu kita menyesaikan masalah. Ada pun yang mampu menyelesaikannya adalah dengan bangkit beraktivitas kembali seperti dulu. Memanfaatkan puing bangunan yang masih tersisa, untuk membangun kembali hunian,” tutur bupati.

Dikatakannya, tangis tak bisa menyelesaikan masalah. Paling dibutuhkan  adalah kemauan dan semangat agar mampu membangkitkan diri ditri sendiri, bangkit dari keterpurukan.

“Pendua Bangun Kembali, Pendua Bangkit, ” katanya memberi semangat.

Najmul Akhyar saat itu didampingi Camat Kayangan M. Thohir, Kepala Desa Pendua, Agus Salim, tokoh masyarakat, dan para relawan mendeklarasikan Desa Pendua Bangkit

Kades Pendua, Agus Salim, dalam sambutannya menyampaikan deklarasi Desa Pendua Bangkit adalah langkah awal untuk membangun kembali masyarakat, khususnya di Desa Pendua untuk bangkit setelah bencana melanda.

Menurutnya, Deklarasi Desa Pendua Bangkit disuarakan, agar terpatri jiwa semangat untuk peduli membangun desa dan masyarakat.

“Ada beberapa hal yang perlu kita tanamkan khususnya bagi masyarakat yang ada di Pendua. Pertama, bersyukur karena kita masih diberikan keselamatan hingga saat ini. Kedua, sabar menghadapi bencana. Ketiga, percaya diri dengan kemampuan untuk mandiri. Keempat, tetap jaga kekompakan dan yang terakhir  kembali ke jati diri kita sendiri,” katanya.

Pada masa darurat, Pemdes Pendua cukup banyak menerima bantuan, baik dari pemerintah maupun relawan.

Kini, telah mulai didirikan huntara pada beberapa dusun, sebagai pemicu semangat untuk bangkit dan bangun kembali di Desa Pendua.

Harry

Pemberian stimulan perumahan dari pemerintah pusat sangat lamban, sebab hingga saat ini tidak ada perkembangan terkait penyaluran

LOMBOK UTARA.lombokjournal.com – Bupati KLU, Dr. H. Najmul Akhyar, SH.MH mengatakan, proses pemberian dan bantuan stimulan yang dijanjikan oleh pemerintah pusat sangat lambat.

Najmul mengatakan itu saat menerima kunjungan Wakil Ketua DPR RI, H. Fahri Hamzah, di Pendopo Menggala, Sabtu (06/10). Saat menyambut Fahri, Bupati Najmul didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Utara (KLU).

Dihadapan Fahri Hamzah, Najmul menyampaikan perkembangan terkini, terdapat 1478 warga yang akan menerima dana stimulan hunian masyarakat terdampak gempa. Meski proses verifikasi sudah diselesaikan namun hingga saat belum ada realisasinya.

Permasalahan kedua, lanjut Najmul, yakni terkait dengan jaminan hidup (Jadup) kepada masyarakat terdampak, yang juga belum terealisasi.

“Pihak Kementerian Sosial pernah melayangkan surat ke gubernur dan kami menerima tembusannya. Sesuai juknisnya, setelah masa transisi darurat baru bisa diberikan. Namun apakah Jadup ini diberikan atau tidak, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk menentukannya,” ungkapnya.

Dikatakan, pemberian stimulan perumahan dari pemerintah pusat cukup lamban, indikatornya tidak ada perkembangan terkait penyaluran.

“Semoga ada keseimbangan dari pemerintah pusat, terkait laju verifikasi diimbangi dengan penyalurannya. Terkait infrastruktur, seharusnya sekolah-sekolah darurat mestinya sudah selesai didirikan semua,” ujarnya jelas.

Namun hingga saat ini, masih ada siswa yang belajar di luar ruang belajar tanpa adanya ruang darurat.

Wakil Ketua DPR RI dapil NTB, H. Fahri Hamzah mengatakan, DPR RI telah membentuk Tim Pengawas Penanganan Bencana NTB-Sulawesi, tinggal diumumkan pada sidang paripurna untuk mengawasi kinerja dan kebijakan pusat di daerah.

Terkait hunian tetap yang rencananya dikucurkan pemerintah pusat, Fahri menegaskan, agar pemerintah merealisasikan dana dimaksud dan mempercayai rakyat yang sedang susah untuk membangun kembali huniannya.

“Percayalah kepada rakyat yang sedang susah, agar hidup rakyat (terdampak gempa) pulih kembali, pemerintah daerah telah mempunyai mekanisme verifikasi dan asistensi penyalurannya,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Fahri, DPR RI telah melakukan mobilisasi dana untuk hunian sementara (huntara) dengan mengumpulkan berbagai NGO.

Razak | Hms

JNE mensupport pembangunan 2 (dua) shelter di area Lapangan Gondang, Lombok Utara

LOMBOk UTARA.lombokjournal.com —  Bencana gempa bumi di Lombok yang memilukan menggerakkan JNE turut berkontribusi meringankan beban para korban bencana.

Dengan kapabilitas yang dimiliki, dan dukungan dari 6000 titik layanan serta 40.000 karyawan di seluruh pelosok Nusantara, JNE berhasil menyalurkan bantuan dalam bentuk barang dari para pelanggan dan uang tunai hasil penggalangan dari karyawan internal.

Dalam melakukan penyaluran barang bantuan, JNE mendirikan Posko Bencana JNE Mataram yang berlokasi di Jl. Amir Hamzah No. 102 Mataram, Lombok –  Nusa Tenggara Barat.

Di Posko ini tidak hanya melibatkan para karyawan JNE Mataram saja, tetapi juga dibantu oleh perwakilan dari setiap cabang di Regional Jawa Timur, Bali, NTT, dan NTB.  Total sebanyak 103 ton barang bantuan telah berhasil disalurkan.

Sementara, dana bantuan hasil pengumpulan dari karyawan JNE se-Indonesia, yang mencapai kurang lebih Rp. 214 juta, direalisasikan dalam bentuk bantuan untuk karyawan JNE Mataram dan sekitarnya serta pembangunan Integrated Community Shelter (ICS) hasil kerjasama dengan Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT).

Pada pembangunan ICS ini, JNE mensupport pembangunan 2 (dua) shelter di area Lapangan Gondang, Lombok Utara.

ICS merupakan area atau kompleks yang terdiri dari beberapa unit rumah hunian sementara (shelter) yang dilengkapi dengan fasilitas toilet umum, rumah ibadah, warung wakaf untuk berbelanja kebutuhan harian, humanity store yang menyediakan paket sembako untuk kebutuhan selama 1 (satu) minggu, sekolah darurat, dapur umum, trauma healing, dan sarana bermain anak, serta pelayanan medis.

Manajemen JNE berkesempatan melakukan kunjungan ke shelter di area Lapangan Gondang, Senin. (08/10). Chandra Fireta, selaku Direktur JNE dalam kunjungannya menjelaskan kepedulian JNE.

“Pembangunan beberapa shelter ini merupakan wujud kepedulian JNE sebagai perusahaan anak bangsa untuk membantu meringankan beban penderitaan para pengungsi korban pasca gempa Lombok. Dalam perjalanannya yang hampir mencapai usia 28 tahun di Indonesia, JNE tidak hanya fokus pada perkembangan bisnisnya, tetapi juga berperan aktif dalam menjalankan kegiatan sosial.” Katanya.

Chandra Fireta, juga memberikan bantuan langsung kepada korban pasca gempa Lombok yang tinggal di rumah hunian sementara ini.

Acara ini dihadiri oleh Edi Santoso, Direktur JNE; Samsul Djamaludin, selaku  VP Of Quality Assurance; Eri Palgunadi, selaku VP Marketing; Jontri Kusnanto, selaku Head of National Operation Division, dan Misty Lulu Indrayani selaku Branch Manager JNE Mataram.

AYA (*)

Hanya dibayarkan kepada warga yang rumahnya rusak berat

GIRI MENANG.lombokjournal.com  —  Menteri Keuangan Republik Indonesia (Menkeu RI), Sri Mulyani menjamin, anggaran jaminan hidup (Jadup) masyarakat yang terdampak bencana gempa bumi bulan Agustus lalu dipastikan tersedia di APBN 2018.

Hal itu disampaikan Menkeu, saat mengunjungi para pengungsi di Desa Guntur Macan, Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat (Lobar), Senin (08/10).

Jadup tersebut disiapkan melalui Kementerian Sosial, dan diberikan hanya kepada warga yang rumahnya rusak berat saja.

Besarnya nominal Jadup tersebut adalah Rp. 10.000/jiwa/hari yang pengusulannya diserahkan melalui Pemerintah Daerah.

Di Lobar, dari 72.222 rumah rusak yang telah terverifikasi, ada 13.941 rumah yang rusak berat.

Mereka ini, menurut Kepala Dinas Sosial Lobar, Hj. Ambaryati, yang berhak untuk memperoleh Jadup.

“Tapi kita masih melakukan verifikasi. Bisa jadi di satu rumah yang rusak berat, bisa lebih dari satu Kepala Keluarga (KK) yang tinggal,” terang Bu Ambar, panggilan perempuan berkaca mata mengaku baru menyampaikan 962 KK untuk ditetapkan oleh Bupati.

Terkait dengan mekanisme pencairan, Sri Mulayani menegaskan, dana Jadup diberikan saat warga sudah kembali ke rumah.

“Jadup itu pasti dicairkan saat warga sudah kembali ke rumahnya,” terang Sri.

Ia memastikan, saat ini anggaran tersebut sudah siap. Sedangkan untuk tahun anggaran 2019 tinggal membutuhkan landasan hukum saja.

Menteri yang pernah menjadi petinggi di Bank Dunia itu menyayangkan beredarnya isu, Pemerintah menjadi kurang perhatian terhadap korban gempa di NTB setelah bencana gempa dan tsunami yang terjadi di Palu dan Donggala.

“Orang tidak boleh mengaduk-aduk perasaan masyarakat. Uang untuk gempa,di Lombok tetap untuk Lombok,” tegas Sri Mulyani.

Sri bahkan memastikan akan menstimulus kebangkitan ekonomi di Pulau Lombok pasca gempa. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Sri diminta untuk memberi kemudahan pinjaman dan penghapusan hutang kepada para kreditur.

Demikian pula stimulus kemudahan pembayaran pajak kepada para korban terdampak gempa.

Kedatangan Sri Mulyani juga diikuti oleh Direktur IMF Christine MO Lagarde, Menko Kemaritiman RI, Luhut Binsar Panjaitan, dan Gubernur BI Perry Warjiyo yang diterima oleh Gubernur NTB Zulkiflimansyah dan Bupati Lobar Fauzan Khalid.

AYA

Kepala Dinas Sosial Pemprov NTB, Ahsanul Khalik, akan terus menagih pemerintah pusat agar segera mencairkan uang jaminan hidup sebesar Rp10.000 per hari untuk masing-masing korban gempa

MATARAM.lombokjournal.com — Banyak janji yang dilontarkan pemerintah pusat belum direalisasikan bagi korban gempa Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Termasuk bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia.

Jenis bantuan itu yakni Bantuan Stimulan Pemulihan Sosial (BSPS) berupa; jaminan hidup, bantuan korban luka-luka dan bantuan isi hunian tetap.

Setelah adanya surat Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI kepada Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah. Kini bantuan tersebut masih simpang siur, tak ada kejelasan dan  bahkan terancam dibatalkan.

Dalam surat yang tertanggal 21 September 2018 tersebut, Kemensos mengaku bahwa anggaran bantuan sosial tahun 2018 terbatas. Mengingat sudah masuk semester II triwulan III.

“Dan banyaknya kejadian bencana alam dari Januari s.d Agustus 2018,” tulis Kemensos RI dalam surat tersebut, pada poin 3.

Atas dasar itulah, Gubernur NTB diminta agar mengintruksikan Bupati/Walikota untuk tidak menjanjikan bantuan kepada calon penerima, meskipun data penerima sudah di valisasi.

Terkait hal itu, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) asal NTB, Hj. Baiq Diyah Ratu Ganefi menjadi geram. Ia meminta pemerintah pusat jangan mempersulit warga namun turun untuk sosialisasi.

“Jadi jangan dipersulit, jangan terlalu banyak birokrasi. Pemerintah tinggal edukasi cara-cara mencairkan uang dan diketahui aparat Desa,” ucapnya tegas, saat dihubungi lomnokjournal.com, Sabtu (06/10) sore.

Dikatakan Ganefi, korban gempa Lombok juga kehilangan mata pencaharian dan pekerjaan. Bukan hanya kehilangan anggota keluarga dan rumah.

Untuk itu, lanjut Ganefi, pemerintah segera memenuhi apa yang telah dijanjikan kepada warga sebelumnya.

“Apa yang telah dijanjikan oleh pemerintah, baik untuk perbaikan rumah dan jaminan hidup atau apapun itu memang harus terealisasi,” jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, bahwa Kepala Dinas Sosial Pemprov NTB, Ahsanul Khalik, akan terus menagih pemerintah pusat agar segera mencairkan uang jaminan hidup sebesar Rp10.000 per hari untuk masing-masing korban gempa.

Sementara, Bupati Lombok Utara (KLU), H. Najmul Akhyar sendiri masih ragu apakah dana jaminan hidup kepada korban gempa itu akan keluar atau tidak.

Razak

Terdapat 4 titik saluran yang tertimbun longsor. Air irigasi itu merupakan saluran utama yang mengairi 15 dusun lahan perkebunan dan pertanian di sana

LOMBOK UTARA.lombokjournal.com —  Sejak bencana gempa Lombok, hampir lebih dari 2 bulan lahan pertanian di Desa Senaru, Lombok Utara  mengalami dampak kekeringan hebat.

Dampak bencana gempa bumi yang melanda Lombok Utara sangat dirasakan betul oleh warga di Desa Senaru, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Saluran utama irigasi di wilayah desa itu rusak parah karena tertimbun material longsoran tanah sejak 29 Juli lalu.

“Alhamdulilah, sedikit demi sedikit warga di Desa Senaru sudah mulai berinisiatif gotong-royong membersihkan sumbatan saluran yang tertimbun longsor. Mulai siang tadi saluran irigasi sudah percobaan untuk dialiri,” kata Sekretaris Desa Senaru, Muhamad Edi, Jumat (05/10).

Masalah kekeringan itu sudah lama dirasakan dampaknya. Sekitar 400 hektar lebih lahan pertanian, terutama untuk perkebunan di Desa Senaru mengalami gagal panen. Tanaman warga banyak yang mati kekeringan.

Saluran irigasi yang bersumber utama dari aliran air terjun Tiu Kelep rusak tertimbun material tanah yang longsor dari atas tebing.

Terdapat 4 titik saluran yang tertimbun longsor. Air irigasi itu merupakan saluran utama yang mengairi 15 dusun lahan perkebunan dan pertanian di sana.

Edi berharap, dengan dicobanya aliran air di saluran irigasi, petani dapat segera mengolah kembali lahan yang dimilikinya agar perekonomian warga perlahan dapat segera pulih pasca gempa.

Menurut Edi, jika masih terus berharap bantuan dari dinas yang menangani masalah pengairan dan irigasi tentu membutuhkan proses yang agak lama.

Harry

Selain belajar dan berlatih sesuai dengan tugas pokok satuan, TNI Polri juga tetap konsisten menjaga dan melestarikan budaya masyarakat NTB

MATARAM.lombokjournal.com — Pasukan anti teror gabungan TNI-Polri melakukan operasi ‘pembebasan sandera’ di Kantor Gubernur NTB, Jumat (05/10).

Dalam operasi itu, Kepala Dinas Pariwisata NTB Lalu Muhammad Faozal, disandera kelompok teroris. Bukan saja dijadikan sandera, kelompok teroris juga memasang rangkaian bom di badan Faozal, sehingga menambah perhatian para penonton.

Taktik pertempuran dan perang kota yang dilatih secara terus menerus, tim pasukan anti teror gabungan TNI Polri merangsek masuk ke sasaran dan berhasil melumpuhkan penyandera, dan sukses  membebaskan sandera  dengan aman.

Rangkaian bom yang dipasang di badan tersandera berhasil dijinakKan anggota penjinak bom yang tergabung dalam unit anti teror tersebut.

Peristiwa tersebut merupakan simulasi Operasi pembebasan sandera yang berhasil menarik perhatian para peserta Upacara Peringatan HUT TNI ke 73 yang berlangsung di Kantor Gubernur NTB di Mataram,

Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han.di lokasi menjelaskan, simulasi operasi pembebasan sandera oleh tim pasukan anti teror gabungan TNI Polri ini merupakan membutuhkan kerjasama dan koordinasi yang super ketat untuk memastikan keselamatan para sandera.

“Simulasi pembebasan sandera ini sebagai rangakaian kegiatan HUT TNI ke 73 untuk menguji hasil latihan dan kemampuan personel jika sewaktu-waktu dibutuhkan,” kata Rizal.

Dilanjutkannya, dalam penanganan seperti ini dibutuhkan informasi yang betul-betul valid tentang jumlah sandera, jumlah pelaku, senjata yang akan digunakan, titik-titik yang dikuasai para pelaku maupun lokasi para sandera lengkap dengan peta atau denah bangunan tempat penyanderaan.

Hal itu terkait dengan jumlah personel maupun alat peralatan yang dibutuhkan dalam penanganannya, termasuk taktik dan strategi yang akan diterapkan untuk menyelesaikan misi tersebut.

“Jadi memang harus profesional dalam penanganan sandera seperti ini dengan mengedepankan keselamatan dan keamanan sandera,” pungkasnya.

Selain belajar dan berlatih sesuai dengan tugas pokok satuan, TNI Polri juga tetap konsisten menjaga dan melestarikan budaya masyarakat NTB.

Salah satunya Tarian Gendang Beleq milik masyarakat Lombok yang dimainkan dengan sempurna usai Upacara Peringatan HUT TNI ke 73, dan juga sebelumnya pernah tampil beberapa kali di hadapan Presiden maupun Panglima TNI dan Kapolri.

AYA