TGB meminta, juklak tentang mekanisme pencairan benar-benar bisa rampung agar memberikan kemudahan bagi para bupati dan wali kota dalam menbuat surat keputusan pencairan dana

MATARAM.lombojournal.com — Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), TGH Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB), menyampaikan protes kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait lambannya proses pencairan dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga terdampak gempa.

“Saya kemarin telepon ke Kepala BNPB, saya terus terang juga protes karena ada satu prosedur yang katanya diperlukan yaitu surat dari bupati, wali kota,” cerita TGB.

TGB mengatakan, dana bantuan senilai Rp 50 juta untuk warga yang rumahnya rusak berasal dari Dana Siap Pakai (DSP), yang memang memerlukan petunjuk pelaksanaan (juklak), sehingga implementasi di lapangan menyebabkan keterlambatan dan kesulitan dalam proses pencairan.

“Kemarin dijanjikan semua juklak yang terkait diselesaikan BNPB sehingga diharapkan hari ini sudah bisa dicairkan,” katanya.

TGB meminta, juklak tentang mekanisme pencairan benar-benar bisa rampung agar memberikan kemudahan bagi para bupati dan wali kota dalam menbuat surat keputusan pencairan dana.

Sudah selseai  kemarin sehibgga hari ini sudah bisa termanfaatkan

“Mestinya diselesaikan segera karena kata bupati/wali kota mereka tunggu SOP dari BNPB, kemarin BNPB kataka SOP sudah siap, jadi tidak boleh ada hal-hal yang bisa memperlambat dan menyulitkan warga,” jelas TGB.

Dikatakannya, proses pencairan akan dilakukan secara bertahap. 5.293 warga penerima bantuan rumah rusak berat akan langsung mendapatkan bantuan dana senilai Rp 50 juta.

Sedangkan tahap selanjutnya,  akan diberikan menjadi dua tahap, masing-masing sebesar Rp 25 juta.

Memang bertahap karena ada verifikasi dan diharapkan satu dua hari tahap berikutnya sudah bisa dicairkan. Memang tabap pencairan diabagi dua tahap, kalau sbeelumha langsung 50 juga.

“Yang berikutnya dibagi Rp 25 juta dan Rp 25 juta, sebab pelaksanaan pembagunan kan perlu waktu, Rp 25 dicairkan dulu lalu lihat progresnya seperti apa. Kemudian dicairkan lagi, intinya tetap sama cuma tahapan pencairan yang agak berbeda,” kata TGB.

AYA

SBY mempersilahkan pembongkaran prasasti tersebut jika itu merupakan keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas usul atau saran Gubernur NTB, Muhammad Zainul Majdi, serta keinginan masyarakat Lombok

lombokjoutnal –

Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menanggapi kabar pencopotan prasasti peresmian Bandara Internasional Lombok, yang diresmikannya pada tahun 2011 silam, di Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kini, nama Bandar Udara Internsional Lombok diganti menjadi Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid, melalui Surat Keputusan Menteri Perhubungan (Kemenhub RI), pada tanggal 5 September 2018 kemarin.

Dalam tanggapannya, SBY mempersilahkan pembongkaran prasasti tersebut jika itu merupakan keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas usul atau saran Gubernur NTB, Muhammad Zainul Majdi, serta keinginan masyarakat Lombok.

SBY juga mengatakan, dirinya tidak mempunyai hak apalagi kemampuan untuk menghalangi keinginna Jokowi  jika ingin mengganti nama Bandara Lombok sekaligus  prasasri.

Namun demikian, SBY yakin Presiden Jokowi akan menghormari karya dan capaian para pendahulu-pendahulunya. SBY pun meminta agar isu ini tidak diributkan, karena masih banyak yang harus dilakukan yaitu membuat rakyat semakin sejahtera.

Tanggapan SBY tersebut, disampaikan oleh Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat, Imelda Sari, melalui akun Facebooknya, Imelda Sari, Rabu (12/9).

Berikut ini kutipan utuh isi status laman facebook Imelda Sari yang berisi tanggapan SBY terkait kabar pembongkatan prasasti bandara di Lombok :

Tanggapan SBY

Menanggapi banyaknya aspirasi para kader Demokrat yang meminta tanggapan Ketum PD, SBY terkait kabar adanya rencana mencopot prasasti peresmian yang ditanda tangani SBY pada saat meresmikan Bandara internasional Lombok tahun 2011, SBY menyampaikan tanggapan singkatnya berikut :

“Saya yakin Pak Jokowi akan menghormati karya dan capaian para pendahulu-pendahulunya, sejak Bung Karno hingga saya. Namun, apabila pencopotan prasasti Bandara Internasional Lombok, yang saya tanda-tangani pada tanggal 20 Oktober 2011 dulu merupakan keinginan beliau dan atas saran Pak Zainul Majdi, serta merupakan pula keinginan masyarakat Lombok … ya saya persilahkan. Lagi pula saya kan tidak punya hak, apalagi kemampuan untuk menghalang-halangi. Saya berpendapat prasasti dan jejak sejarah sesorang dapat dihapus oleh manusia yang lain, kapan saja dan dimana saja. Namun, saya sangat yakin, …. catatan Allah Swt tidak akan pernah bisa dihapus. Tolong isu ini tak perlu diributkan. Masih banyak yang harus dilakukan oleh negara dan kita semua, utamanya bagaimana membuat rakyat kita makin ke depan makin sejahtera. Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat. ”

Razak

BPJS Kesehatan juga melakukan pemantauan terkait kondisi kesehatan para pengungsi

MATARAM.lombokjournal.com —  BPJS Kesehatan Cabang Mataram terus membantu dan menunjukkan kepeduliannya pada masyarakat yang terdampak gempa bumi, khususnya di Kabupaten Lombok Utara.

Sebelumnya,  pimpinan BPJS Kesehatan Cabang Mataram telah menyerahkan bantuan logistik dan kebutuhan sehari-hari para pengungsi korban yang terdampak gempa di Kecamatan Gangga dan Kecamatan Bayan di Lombok Utara.

Tak berhenti hanya dengan bantuan logistik, pihak BPJS Kesehatan juga melakukan pemantauan terkait kondisi kesehatan para pengungsi. Perkembangan terakhir, diperoleh informasi bahwa banyak pengungs yang mulai diserang wabah diare.

Slah satu penyebab munculnya wabah diare itu, di tenda-tenda pengungsi ternyata belum ada fasilitas MCK yang merupakan syarat mutlak dan diperlukan guna menjaga kebersihan lingkungan.

“Kami dari pihak BPJS Kesehatan Cabang Mataram melihat pengadaan fasilitas MCK sangat mendesak harus ada di pengungsian.  Karena itu, perlu bantuan untuk pembuatan fasilitas MCK, apalagi wabah diare mulai menyerang di tenda-tenda pengungsian, ” jelas Kepala BPJS Cabang Mataram, dr Muhammad Ali, Selasa [11/09].

BJS Kesehatan Cabang Mataram menyerahkan uang sebesar Rp100 juta yang diterima oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara. Bantuan tersebut ditujukan untuk membuat fasilitas MCK untuk para pengungsi.

Dalam kesempatan menyampaikan bantuan itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram di dampngi Kepala Bidang SDM & Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Cabang Mataram.

Sementara itu, bantuan serupa sebesar Rp50 juta untuk Kabupaten Lombok Barat, diserahkan  Budi Mohamad Arief, Deputi Direksi Bidang Jaminan Pembiayaan Kesehatan Rujukan BPJS Kesehatan kepada Bupati Lombok Barat, didampngi oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ibu Hj. Ermalena,MHS.

Rr

Hasil rapat agar segera dibahas oleh pemerintah ekskutif pada rapat Kabinet, pihak DPR juga akan tetap mengawal dan menagih implementasi lima point itu

lombokjournal.com –

JAKARTA ;   Rapat konsultasi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) bersama 16 Kementerian/Lembaga tentang percepatan pemulihan pasca gempa bumi Lombok (NTB), di Gedung Pansus B Gedung Nusantara 2 DPR RI, Jakarta, Senin (10/09) lalu, telah menghasilkan lima point kesimpulan.

Wakil Ketua DPR RI Dapil NTB, Fahri Hamzah, sekaligus selaku pimpinan rapat konsultasi, mengatakan, hasil rapat ini agar segera dibahas oleh pemerintah ekskutif pada rapat kabinet. Pihak DPR juga akan tetap mengawal dan menagih implementasi dari lima point itu.

“Kita minta pak Jokowi membawa kesimpulan ini ke dalam Rapat Kabinet dan kita akan tagih realisasinya,” ungkap Fahri, melalui laman facebooknya, @FahriHamzahPage, Rabu (12/9).

Berikut ini lima point kesimpulan dari rapat konsultasi antara DPR RI dengan Kementerian atau Lembaga terkiat tentang pemulihan gempa NTB ini :

1. DPR RI meminta pemerintah untuk mempertimbangkan Inpres No. 5/2018, sehingga menjadi dasar hukum dalam penanganan bencana untuk seluruh daerah terdampak gempa yaitu, Lombok dan Sumbawa. Serta untuk seluruh kementerian/lembaga untuk digerakkan untuk pemulihan gempa Lombok dan Sumbawa.
2. DPR RI meminta penyederhanaan birokrasi penanganan gempa Lombok dan Sumbawa dengan kepemimpinan yang lebih solid, yang memastikan keterpaduan data, keterpaduan rencana penanganan dan keterpaduan dukungan pembiayaan penanganan dampak gempa.
3. Pemerintah memastikan alokasi pembiayaan pemulihan dampak gempa Lombok dan Sumbawa dengan memastikan program dan sumber pendanaannya. Untuk menghindari simpang siur alokasi biaya dalam jangka pendek dan panjang.
4. Pemerintah meninjau kebijakan pembangunan hunian sementara (huntara) dan segala fasilitasnya untuk merespon musim hujan tiba.
5. Pemerintah segera transfer dana bantuan stimulun, sementara yang sudah ditransfer ke masyarakat dapat segera digunakan secara swakelola, sehingga tidak tersimpan lama di rekening dan menjadi modal masyarakat untuk membangunan rumahnya kembali.

Sebelumnya, dalam rapat konsultasi tersebut hadir juga seluruh anggota DPR RI Dapil NTB, di antaranya, H. Willgo Zainar, Hj. Ermalena dan lain-lain.

Razak

Hasil sementara rencana aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi berdasarkan data dari Kepala Bappeda masing-masing Kabupaten Kota terdampak, kerusakan sebesar Rp 12,40 Triliun, kerugian sebesar Rp 2,49 Triliun dan kebutuhan sebesar Rp. 10,19 Triliun

MATARAM.lombokjournal.com — Rapat Koordinasi Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca gempa, di Hotel Grand Lagi, Rabu (12/09), diminta dapat menghasilkan rancangan program Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca gempa di kabupaten/kota terdampak.

Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Ir. H. Rosiyadi Sayuti, M.Sc., Ph.D menyampaikan itu saat membuka rapat tersebut, agar hasilnya sesuai yang dibutuhkan dan harapan masyarakat terdampak.

Pak Ros, panggilan akrab Sekda, berharap seluruh perumahan warga terdampak gempa dapat segera dibangun.

Pak Ros menjelaskan, sesuai Inpres Nomor 5 tahun 2018, masa rekonstruksi paling lambat selama 6 bulan.

Dalam masa itu, semua perumahan warga dapat terbangun, dan tidak ada lagi masyarakat terdampak yang masih tinggal di tenda-tenda darurat.

Sekda menegaskan, saat ini yang menjadi prioritas utama pemerintah adalah pembangunan sekolah dan fasilitas sosial seperti Rumah Sakit, Puskesmas, fasilitas ekonomi dan Perkantoran.

Sehingga proses belajar anak-anak sekolah, pelayanan kesehatan, aktivitas perkantoran dan roda perkonomian masyarakat kembal berjalan normal.

Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Ir. Harmensyah mengatakan, ada lima sektor target rencana aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang fokus akan dilakukan pemerintah.

Diantaranya, sektor pemukiman, meliputi verifikasi rumah warga terdampak dan pembangunan infrastruktur, sektor enokomi produktif, meliputi pembangunan fasilitas ekonomi seperti pasar sebagai penggerak roda ekonomi masyarakat.

Sektor sosial meliputi pembangunan fasilitas pendidikan, agama dan kesehatan dan lintas sektor meliputi pembangunan perkantoran yang rusak agar proses pelayanan publik dapat segera berjalan dengan baik.

Ia juga menjelaskan, data hasil sementara rencana aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi berdasarkan data dari Kepala Bappeda masing-masing Kabupaten Kota terdampak, kerusakan sebesar Rp 12,40 Triliun, Kerugian sebesar Rp 2,49 Triliun dan Kebutuhan sebesar Rp. 10,19 Triliun.

Data itu meliputi sektor perumahan, sektor infrastruktur, seKtor sosial, sektor ekonomi produktif dan lintas sektor.

“Saya berharap perencanaan aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi dapat segera diselesaikan, agar segera dapat dibawa pada Rakor tingkat pusat di Kemenko PMK yang dipimpin oleh Menteri Puan Maharani dan di Persentasikan oleh Gubernur NTB,” ungkapnya.

Rapat tersebut juga dihadiri Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kawasan dan selaku Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan dampak bencana Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sony B. Harmadi.

Juga seluruh jajaran OPD Provinsi NTB dan Kepala Bappeda kabupaten/kota terdampak gempa.

AYA/hms

Pasca kunjungan lapangan nanti akan dilakukan evaluasi terhadap bantuan dan donasi yang akan disalurkan selanjutnya

MATARAM.lombokjournal.com — Konsul Jenderal (Konjen) Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Gou Haodong bersama rombongan Konsulat RRT Denpasar didampingi jajaran NU Peduli, Senin (10/9), mengunjungi sejumlah lokasi korban gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Sebelum kunjungan lapangan, Konjen RRT Gou Haodong juga menyalurkan donasi simbolik di Posko NU Peduli, di Universitas NU Mataram, di jalan Pendidikan, Kota Mataram.

“Kami datang untuk meninjau lokasi korban gempa di Lombok, untuk lebih mengetahui kondisi dan juga apa saja yang dibutuhkan,” kata Gou Haodong.

Sejak gempa bumi terjadi di Lombok, Pemerintah Tiongkok sudah memberikan bantuan logistik dan tanggap darurat melalui berbagai model distribusi.

Selain bantuan G to G, pihak swasta dan masyarakat Tiongkok juga terpanggi menyalurkan bantuan untuk para korban gempa Lombok, salah satunya melalui Posko NU Peduli.

Menurut Gou Haodong, pasca kunjungan lapangan nanti akan dilakukan evaluasi terhadap bantuan dan donasi yang akan disalurkan selanjutnya.

“Kami akan evaluasi apa saja kebutuhan korban gempa saat ini, agar bantuan bisa lebih tepat sesuai apa yang dibutuhkan,” katanya.

Dalam kesempatan itu, perusahaan mobil cina, Sokon (DongFeng Sokon/ DFSK) memberikan bantuan satu unit mobil operasional untuk NU Peduli.

Belajar Dari Gempa Sichuan

Gou Haodong mengatakan, pemerintah dan masyarakat Tiongkok sangat peduli dengan korban gempa di Lombok, NTB.

Sebab, sebelumnya gempa bumi cukup besar juga pernah terjadi dan banyak memakan korban jiwa di Tiongkok pada tahun 2008.

“Tahun 2008 gempa bumi merenggut korban jiwa 80 ribu orang. Sehingga ketika ada gempa di Indonesia, Lombok, kami juga bisa merasakan bagaimana yang dirasakan para korban. Ini yang membuat masyarakat kami ikut peduli dan berusaha membantu semampunya,” katanya.

Ia mengatakan, untuk masa rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, pihaknya berencana mengundang delegasi dari Universitas NU Mataram dan NU Peduli untuk berkunjung ke Provinsi Sichuan, Tiongkok.

Provinsi Sichuan merupakan kawasan terparah terdampak gempa 2008 di Tiongkok. Namun hanya butuh waktu tiga tahun untuk kawasan itu terbangun kembali.

Menurut Gou Haodong, karakter masyarakat Indonesia dan Tiongkok punya kesamaan dalam hal kegotongroyongan dan kebersamaan.

“Kami berharap delegasi bisa melihat dan belajar langsung di Sinchuan untuk kemudian menerapkannya di Lombok,” katanya.

Ketua Tim  NU Peduli, Baiq Mulianah mengatakan, sejauh ini bantuan dari Tiongkok sudah disalurkann NU Peduli ke sejumlah lokasi korban gempa di Lombok Utara, Lombok Timur, dan Lombok Barat.

“Pendekatan bantuan ini kami bagi menjadi enam klaster, mulai dari logistik penanganan pengungsi, kesehatan, pendidikan, sampai ke tahap trauma healing,” katanya.

Selain dari masyarakat, bantuan juga berasal dari 5 perusahaan di Tiongkok, termasuk dari Bank of China.

“Donasi dan bantuan dari pemerintah dan swasta di RRT sudah kami salurkan dan hari ini juga ada bantuan donasi yang diserahkan secara simbolik,” katanya.

“Menurutnya, total bantuan yang sudah disalurkan sekitar Rp500 juta. Namun secara keseluruhan bisa lebih karena bantuan berupa logistik seperti sembako, terpal, kebutuhan anak dan wanita, dan lain sebagainya.

Terpisah Sekretaris PW  NU NTB, HL Winengan, dalam kesempatan itu mengungkapkan, solidaritas warga Tionghoa sudah ditunjukkan sejak gempa pertama hari Minggu, tanggal 29 Juli. Selain memberikan donasi untuk NU Peduli, warga Tionghwa di Bali dan Lombok, langsung mengunjungi daerah yang terdampak gempa di Lombok Timur.

“Saat itu mereka mengirim bantuan logistik dan kebutuhan sehari-hari lainnya sebanyak tiga truk, ” ujar  Winengan.

Winengan mengapresiasi solidaritas warga Tionghwa yang terus memberi bantuan  pada masyarakat yang terdampak gempa di Lombok .

“Saya mengapresiasi warga Tionghwa yang terus memberi bantuan  untuk pengungsi tanpa kepentingan apa pun.  Sampai hari ini terus jalan, ” kata Winengan, sambil menambahkan baru-baru ini perkumpulan warga Tionghoa membantu 100 tenda untuk kegiatan belajar-mengajar siswa.

Me (*)

Dana yang terkumpul ini merupakan sumbangsih dari semua anggota Bharaduta Nusantara se Indonesia yang dikumpulkan bersama

LOMBOK BARAT.lombokjournal.com — Komunitas anggota Polri di lingkup Polda NTB, Bharaduta  D’pandiga Nusantara (BDN), melakukan Kunjungan ke semua anggota Bharaduta yang rumah atau tempat tinggalnya mengalami kerusakan akibat Musibah gempa Lombok pada tanggal 5 Agustus Lalu.

Komunitas Bharaduta dan D’Pandiga Nusantara memberikan sebuah bingkisan serta sejumlah uang yang dikumpulkan kepada anggota yang mengalami musibah.

Bripka i Ketut suryadi, Ketua bharaduta Polda NTB mengatakan, komunitasnya tidak hanya memberikan sumbangan ke anggotanya saja, melainkan juga kepada masyarakat sekitar yang juga mengalami musibah bencana tersebut.

“Kita tidak hanya memberikan sumbangan kepada anggota yang terkena musibah saja, melainkan juga ke masyarakat yang Lain,” ujarnya, Minggu (09/09).

Suryadi juga mengatakan, dana yang terkumpul ini merupakan sumbangsih dari semua anggota Bharaduta Nusantara se Indonesia yang dikumpulkan bersama.

“Begitu kita mendapatkan informasi ada anggota yang rumahnya rusak akibat gempa kami langsung berinisiatif untuk mengumpulkan dana,” ungkapnya.

Sementara itu Bripka M. Muhlis badri Amin, korban gempa yang rumahnya hancur mengucapkan terimakasih tak terhingga kepada semua anggota Bharaduta yang ikut serta meringankan beban dirinya dan istri.

“Terimakasih untuk semua para anggota Bharaduta dan D’Pandiga,bantuan ini sangat betmanfaat,” pungkasnya.

Bharaduta sendiri merupakan singkatan dari Bhayangkara Dua Tiga. Bharaduta julukan untuk polisi laki-laki anggota BDN.

Sedangkan untuk polisi wanita (polwan) dijuluki D’Pandiga yang merupakan singkatan dari Dua Delapan Dua Tiga.

AYA

Masyarakat Lombok masih mengalami trauma dan memilih tinggali di tenda pengungsian

LOMBOK.lombokjoutnal.com – Gempa susulan masih terus mengguncang Lombok, meski magnitude gempa cenderung mengecil .

Minggu (9/9) siang pukul 12.53 Wita, gempa berkekuatan 4,8 Skala Richter (SR) kembali mengguncang. wilayah Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Badan Metereologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebutkan, episenter gempa di laut 23 km timur laut Lombok Utara atau terletak di 8,13 Lintang Selatan (LS) dan 116,58 Bujur Timur (BT) dengan kedalaman 5 km.

Gempa yang bermagnitudo 4,8 ini berskala MMI III dirasakan Lombok Utara, Lombok Timur, serta dirasakan Lombok Barat dan Mataram. Namun tidak berpotensi sunami.

Sebagaimana diketahui, pasca gempa 7,0 SR yang terjadi di Pulau Lombok pada Minggu, 5 Agustus 2018, gempa baru dan susulan kian dirasakan warga NTB. Tercatat, lebih dari 2000 kali gempa susulan terjadi di Lombok hingga satu bulan terakhir.

Pasca dua gempa bumi berkekuatan besar di Lombok yakni 7,0 SR pada 5 Agustus 2018 dan 6,9 SR pada 19 Agustus 2018 lalu, masyarakat Lombok masih mengalami trauma dan memilih tinggali di tenda pengungsian.

Razak

Pasca gempa besar di Lombok Utara, dan Lombok pada umumnya, kini kondisi Lombok terbilang paling aman dari gempa besar seperti sebelumnya

MATARAM.lombokjournal.com – Peneliti Utama LIPI sekaligus Ahli Geologi dan Gempa Bumi, Dr. Danny Hilman Natawidjaja menjelaskan bahwa Pulau Lombok sudah aman dari potensi gempa besar.

Sejumlah segmen yang berpotensi gempa telah mengeluarkan energi saat gempa bermagnitudo 7,0 dan 6,9 beberapa pekan lalu.

“Kita lihat segmen tengah sudah lepas, timur, barat sudah lepas. Artinya tidak ada potensi gempa besar lagi,” ujarnya usai sholat jumat di Islamic Center,  Jumat, (07/09).

Pasca dua gempa bumi besar yang melanda Lombok beberapa Waktu lalu, membuat masyarakat hingga saat ini masih tidur di tenda pengungsian atau bahkan masyarakat lebih suka membuat tenda di depan Rumah masing- masing.

Memang saat ini masih ada gempa susulan yang trend magnitudonya mulai melemah. Itu terjadi untuk menstabilkan kembali sumber gempa tersebut.

Ia mengatakan, pengungsi sudah dapat kembali ke rumah masing-masing.

“Masyarakat sudah bisa menepati  rumahnya bagi yang masih bagus kembali ke rumah saja. Kecuali kalau betah di tenda,” ucapnya.

Dia menjelaskan siklus gempa besar di Lombok khususnya Lombok Utara terjadi dalam kurun 50 hingga 100 tahun ke depan. Karena pergerakan lempeng yang menyentuh sesar tersebut penekanannya maksimal 2 cm per tahun.

“Proses penekanan itu sekitar 2 cm per tahun. Itu kita bisa hitung dari jaringan GPS di sini. Untuk menghasilkan gempa seperti sekarang magnitudo 7, butuh melenting satu sampai dua meter,” jelasnya.

“Kan bisa dihitung kalau melenting dua meter dibagi dengan kecepatan tekanan dua cm, artinya untuk memproduksi gempa yang sama butuh waktu 100 tahun. Kalau geraknya satu meter butuh waktu 50 tahun,” sambungnya.

Dia menjelaskan, pasca gempa besar di Lombok Utara, dan Lombok pada umumnya, kini kondisi Lombok terbilang paling aman dari gempa besar seperti sebelumnya.

“Dari bencana yang sudah terjadi wilayah Lombok Utara menjadi wilayah yang paling aman untuk 50 sampai 100 tahun ke depan. Bahkan kita bisa bilang di seluruh pesisir Lombok ini, Lombok Utara paling aman,” ungkapnya.

AYA

Mengenai adanya pertanyaan kenapa tidak menggunakan nama tokoh setempat, Kepala Dishub menjelaskan, masih banyak aset milik pemerintah yang cukup megah dan belum memiliki nama, seperti Pelabuhan Badas, Jalan Bypass, atau Pelabuhan Gilimas

MATARAM.lombokjournal.com — Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTB, Lalu Bayu Windya menanggapi berbagai macam penolakan, terkait perubahan nama Bandara Lombok Internasional Airport (LIA) menjadi Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (ZAM), nama pahlawan nasional asal NTB.

“Itu sudah sah, tidak bisa rubah lagi. Bagi yang menolak, apa alasan, silahkan tanya langsung kepada bersangkutan, ” ungkapnya di Mataram, Kamis (06/09).

Penamaan Bandar Udara itu sesuai Keputusan Menteri Perhubungan RI nomor KP 1421 tahun 2018. Penetapkan nama Bandar Udara Internasional Nasional Zainuddin Abdul Madjid, juga dengan  persetujuan dari DPRD NTB, Gubernur NTB, Majelis Adat Sasak (MAS), serta Keputusan Presiden nomor 115/TK/Tahun 2017 tentang penganugerahan gelar pahlawan nasional.

“Inget itu putusan Menhub, yang prosesnya ada usulan dari daerah, Gubernur, DPRD, ada komunitas masyarakat termasuk Masyarakat Adat Sasak (MAS),” kata Bayu.

Bayu menjelaskan, saat pengusulan iitu yang diajukan hanya satu nama yakni TGKH Zainuddin Abdul Madjid.  Dan mestinya, masyarakat harus bangga memiliki pahlawan nasional.

“Kalau ada yang bilang tidak pernah sosialisasi, itu salah. Jelas kita pernah FGD soal usulan, kemudian sosialisasi dengan berbagai pihak, ada work shop juga libatkan masyarakat Lombok Tengah, ” jelasnya.

Mengenai  kode booking tidak ada yang beruban, tetap LOP.  Perubahan itu hanya nama saja, yang rencananya akan diresmikan pasca kegiatan Sail Moyo Tambora.

Mantan Kepala Bakesbagpoldagri NTB itu menjelaskan, adanya pertanyaan kenapa tidak menggunakan nama tokoh setempat.  Menurut Bayu, masih banyak aset milik pemerintah yang cukup megah dan belum memiliki nama, seperti Pelabuhan Badas, Jalan Bypass, Pelabuhan Gilimas.

Bayu menjelaskan, saat pengusulan hanya satu nama yakni TGKH Zainuddin Abdul Madjid.  Mestinya, masyarakat harus bangga memiliki pahlawan.

“Kalau ada yang bilang tidak pernah sosialisasi, itu salah. Jelas kita pernah FGD soal usulan, kemudian sosialisasi dengan berbagai pihak, ada work shop juga libatkan masyarakat Lombok Tengah, ” ujarnya.

Bagaimana dengan kode booking? Bayu menegaskan, tidak ada yang beruban alias tetap LOP,  yang berubah hanya nama saja. Kemungkinan, pasca kegiatan Sail Moyo Tambora akan diresmikan.

Mantan Kepala Bakesbagpoldagri NTB itu menambahkan, mengenai adanya pertanyaan kenapa tidak menggunakan nama tokoh setempat. Bagi dia, masih banyak aset milik pemerintah yang cukup megah dan belum memiliki nama, seperti Pelabuhan Badas, Jalan Bypass, atau Pelabuhan Gilimas

“Tinggal diusulkan nama saja, nanti akan diproses,” jelasnya.

Nama ZAM itu bukan Bandara di Lombo Tengah, tapi juga nama eks bandara Selaparang Mataram juga ZAM. Itu merupakan penghargaan dari Panglima TNI.

Bayu berharap, dengan disetujuinya  usulan nama tokoh pahlawan nasional asal NTB, berarti tidak menutup kemungkinan banyak pahlawan nasional ke depan karena sudah tahu caranya.

“Tapi itu kebijakan Disos,” tutupnya.

Sebelumnya Bupati, H Moh Sih FT tidak setuju terhadap pergantian nama bandara internasional itu. Sehingga berencana akan menggelar istigosah di Masjid Bandara bersama ASN dan masyarakat Lombok Tengah bentuk penolakan.

“Ini sepihak, saya secara pribadi dan masyarakat Lombok Tengah tidak setuju nama Bandara itu diganti. Ini juga sangat melecehkan masyarakat Lombok Tengah,” ungkap Suhaili, Kamis (06/09).

Suhaili mengatakan, mekanisme dan proses perubahan nama bandara dinilai tidak pro masyarakat, malah terkesan ini dipaksakan karena dari keputusan sepihak.

Pejabat Pemprov NTB tidak tidak pernah mensosialisasikannya apalagi mengajak berkomunikasi.

AYA