Pimmpinan OPD diminta punya catatan dan monitoring terkait perjalanan dinas, sehingga dapat dilihat keefektifan dari perjalanan dinasnya

MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc menghimbau seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi, agar fokus agenda kerjanya pada rehabilitasi dan rekonstruksi daerah yang terdampak  gempa.

Penegasan itu disampaikan Gubernur DR Zul, saat memimpin rapat perdana dengan pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTB di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Senin (01/10).

Doktor Zul mengingatkan seluruh OPD, terkait bencana yang sedang menimpa Palu dan Donggala maka NTB tidak bisa berharap banyak kepada bantuan dari pemerintah pusat.

“Pemprov. harus lebih proaktif menangani bencana ini dengan tangan sendiri, semampu kita. Kita upayakan memfokuskan segala aktifitas kita dalam mencari celah agar terlihat geliat perekonomian masyarakat di daerah yang terdampak gempa,” himbaunya.

Selain itu pimpinan OPDdiinstruksikan untuk menghadirkan institusi-institusi dan pengusaha daerah agar dapat berkontribusi dalam keberlangsungan proses percepatan penanganan pasca gempa.

“Kumpulkan dan undang semua institusi internasional, NGO, pengusaha daerah,  kemudian kita paparkan keadaan Lombok pasca bencana gempa ini. Setelah itu kita bisa minta saran dan pendapat mereka. Jangan minta bantuannya, tapi minta ide untuk menyelesaikan masalah ini,” kata Gubernur.

Wakil Gubernur NTB Dr. Ir. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd. yang hadir saat itu  berharap, semua OPD berinovasi dan bisa bersinergi dengan berbagai pihak terkait, progres pelaporan informasi yang valid tentang rehab dan rekonstruksi.

Dikatakannya, seluruh pimpinan OPD bertanggung jawab masing-masing desa binaannya. Dan diingatkan, progres laporan penanganan desa menjadi tanggungjawab masing-masing.

“Itu harus dilaporkan berkala ke dua pusat komando yang telah kita sepakati bersama, sehingga dua pusat ini menerima informasi yang valid. Dan mohon SKPD terkait melaporkan tentang Huntara, huntap, keberadaan lembaga-lembaga yang ada dan membantu desa-desa terdampak gempa, isu-isu strategis mengenai air bersih, daerah yang berpotensi longsor agar dilaporkan secara berkala ke pusat data,” katanya.

Hj. Rohmi juga meminta ada catatan dan monitoring terkait perjalanan dinas, sehingga dapat dilihat keefektifan dari perjalanan dinasnya.

Terkait komitmen dalam melayani masyarakat, perjalanan dinas diminta di hari-hari efektif saja. Dan hari selanjutnya kita tetap bisa bekerja seperti biasa.

“Karena kita masih dalam keadaan membangun, kita memanfaatkan anggaran yang ada, supaya kita betul-betul bisa maksimal memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.

AYA/Hms

Rakor ini menghasilkan sinyal yang kuat dalam upaya percepatan penanganan bencana gempa bumi

Lombok Timur.lombokjournal.com – Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy memimpin  rapat koordinasi (Rakor) terpadu dalam rangka percepatan penanganan dampak gempa bumi di bumi “Patuh Karya”, di Pondopo Kabupaten, Selong, Jum’at (28/09).

Sukiman menyampaikan, agar pengungsi segera kembali ke rumahnya masing-masing sebelum dibangun Hunian Tetap (Huntap), dengan cara membangun Hunian Sementara (Huntara) bagi yang rumahnya rusak berat.

“Bagaimana warga pengungsi segera kembali ke rumahnya masing-masing, sambil menunggu pembangunan hunian tetap,” ucap mantan Dandim 1615 Lotim ini.

Dalan rakor itu, rencananya masing-masing kecamatan akan dikerjakan bersama-sama.  Satu wilayah kecamatan yang terdampak akan “digempur” satu minggu, dimulai hari Selasa(02/10) mendatang.

Misalnya; di wilayah Kecamatan Sembalun, kemudian bergeser ke wilayah kecamatan terdampak lainnya dengan mengerahkan segala potensi yang ada.

Dalam upaya percepatan, langsung dibangun posko di Pendopo Kabupaten berkolaborasi dengan posko relawan yang sudah ada.

“Meminta bantuan tambahan alat berat dari berbagai kalangan, dislokasi personil TNI dan Polri oleh komandan satuan, relawan fokus di lokasi,” kata Sukiman.

Sukiman yang pernah menjabat sebagai Bupati Lotim periode 2008-2013 ini berharap ada dukungan dana juga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Timur.

Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Lombok Timur, Ahmad Subhan, mengatakan, rakor ini menghasilkan sinyal yang kuat dalam upaya percepatan penanganan bencana gempa bumi.

“Kita optimis penanganan ini segera selesai, bahkan bupati akan berkantor dan bekerja di lokasi penanganan bencana yang akan dimulai dari wilayah Kecamatan Sembalun,” tuturnya jelas.

Rakor kemudian dilanjutkan dengan rapat terbatas bersama camat dan OPD terkait untuk fokus pendataan warga pengungsi yang masih berada di pengungsian dan penambahan tim verifikasi.

Rakor ini dihadiri Wakil Bupati Lotim, H. Rumaksi dan semua unsur terkait, seperti Komandan sektor 3 Kogasgabpad, Forkopimda, pimpinan DPRD Kabupaten, pendamping BNPB, ketua PMI, kepala OPD, Camat, Kades/Lura.

Razak | Hms

Selain pembangunan RRG dan MCK, sebelumnya BUMN-BUMN telah bersinergi menyalurkan bantuan senilai Rp 13,2 miliar bagi para korban, mendirikan 38 posko bantuan untuk mendukung penanganan gempa.

LOMBOK BARAT.lombokjournal.com —  Kedua kalinya pasca gempa, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini M. Soemarno mengunjungi Lombok,  Nusa Tenggara Barat pada Jumat (27/09).

Menteri Rini meninjau pembangunan Rumah Rawan Gempa (RRG) sebagai tempat tinggal sementara bagi para pengungsi gempa lombok, serta pembangunan MCK dan sarana pendukung lainnya yang merupakan hasil sinergi BUMN.

Rini mengaku gembira RRG dan MCK sudah dibangun, tercatat sudah 805 RRG  dan 49 MCK . Untuk RRG sendiri sudah mencapai setengah yang ditargetkan sebanyak 1.700 RRG.

”Tentu ini sebuah sinergi yang luar biasa dari BUMN bagaimana pemerintah terus mendorong optimalisasi peran perusahaan negara dalam rangka percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa,” ungkap Menteri Rini.

Dari 15 desa yang dilanda gempa di NTB, dipilih 4 area yang menjadi pilot project dalam pembangunan RRG ini yaitu Desa Guntur Macan dan Desa Kekait  di Kec. Gunung Sari, Desa Sembalun di Kec. Semablun dan Desa Terangan, Kec. Pemenang.

Terdapat empat BUMN bersinergi dalam membangun RRG di kedmpat desa ini yaitu PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (RRG :  363), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (RRG : 216 / MCK : 26), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (RRG : 140/ MCK : 12) dan PT Pertamina (RRG : 86 / MCK : 11).

Nantinya, setiap rumah akan ditempati 2 kepala keluarga.

Menteri Rini memastikan, sinergi BUMN akan terus berlanjut dan akan semakin banyak BUMN yang terlibat dalam membangun RRG dan MCK sehingga mampu mencapai target yang telah ditetapkan.

“Saya akan terus memantau dan mendukung upaya-upaya penanganan pasca bencana. Apresiasi dan terima kasih saya kepada BUMN-BUMN yang sudah terlibat serta semua pihak yang sudah membantu memperlancar pembangunan rumah transisi ini,” imbuh Rini.

Selain pembangunan RRG dan MCK, sebelumnya BUMN-BUMN telah bersinergi menyalurkan bantuan senilai Rp 13,2 miliar bagi para korban, mendirikan 38 posko bantuan untuk mendukung penanganan gempa.

Selain itu, memberikan bantuan kesehatan dan tenaga medis, layanan keuangan, pelayanan telekomunikasi, bantuan 33 ton baja lapis seng untuk proses rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan masyarakat hingga layanan energy.

AYA

Tim Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang telah menjadi bagian dalam penanganan korban gempa di Lombok dan Sumbawa diapresiasi dan diberikan penghargaan oleh Gubernur DR Zul

MATARAM.lombokjournal –  Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimasyah mengatakan, saat ini telah hadir teknologi yang sangat canggih untuk mengetahui bencana sebelum terjadi.

Hal itu dikatakan Gubernur NTB yang akrab disapa DR Zul itu dalam acara Seminar Nasional dengan tema “Memotret potensi gempa lanjutan dan upaya mitigasi bencana di Lombok”, di Hotel Aston, Jumat, (28/09).

“Semoga ke depan kita mampu mengantisipasi dan menyiapkan segala sesuatu lebih baik dalam menghadapi bencana,” katanya di hadapan peserta.

Diharapkan, seminar menjadi salah satu upaya nyata sebagai ikhtiar bersama melakukan mitigasi untuk mengantisipasi persoalan bencana.

Kesiapsiagaan dapat terbangun dan  berbagai dampak dari terjadinya bencana dapat diminimalisir.

Selain itu, seminar diharapkan menjadi upaya untuk melatih mental masyakat di NTB, sehingga ke depan mental akan siap ketika bencana itu terjadi.

Dalam acara itu, Tim Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang telah menjadi bagian dalam penanganan korban gempa di Lombok dan Sumbawa diapresiasi dan diberikan penghargaan dari Gubernur DR Zul.

Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT), Bapak Ahyudin mengaku bangga telah menjadi bagian dari kebangkitan Lombok Sumbawa pasca gempa bumi.

Ia meminta masyarakat NTB untuk dapat mengambil hikmah dari peristiwa gempa bumi beberapa waktu lalu. Ia meyakini dalam waktu tidak lama NTB akan menunjukkan wajah barunya kembali.

“Walaupun bencana tapi dengan itu, kini nama NTB menjadi mendunia,” ujarnya.

Di hadapan Gubernur dan peserta seminar, Ahyudin menegaskan ACT akan tetap menjadi bagian dari proses pemulihan di NTB hingga betul-betul tuntas.

“Jangan berprasangka buruk dengan bencana, karena apa pun yang datangnya dari Allah ujungnya adalah kebaikan, dan itu merupakan energi buat kita,” kata Ahyudin.

AYA/hms

Data akhir yang dirilis Tim Verifikator melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lobar, total jumlah rumah rusak  terbagi menjadi 45.613 rumah rusak ringan, 12.668 rusak sedang, dan 13.942 rusak berat

LOMBOK BARAT.lombokjournal.com — Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) merencanakan Senin ini (01/10) memulai pembangunan bagi rumah-rumah yang rusak berat terkena bencana gempa bumi.

Kepala Dinas Disperkim , H. Lalu Winengan membenarkan itu saat dikonfirmasi via telpon, Kamis (27/09).

“Nggak apa-apa (terkesan lamban, red). Orang lain satu, kita langsung 40 rumah,” ujarnya membandingkan Lobar dengan Kabupaten Lombok Utara dan Lombok Timur.

Winengan memastikan, ground breaking untuk 40 rumah tersebut akan dipusatkan di Dusun Batu Kantar Desa Narmada Lobar.

Di Dusun ini, dari data awal sebelum diverifikasi dan divalidasi, paling sedikit 71 rumah mengalami rusak berat akibat gempa, 119 rusak sedang, dan sisanya 117 hanya rusak ringan.

Angka tersebut, menurut informasi staff desanya, cenderung bertambah karena hasil verifikasi menunjukkan banyak rumah yang sesungguhnya rusak berat namun dimasukkan di rusak sedang.

Ada lima kelompok masyarakat (pokmas) yang telah terbentuk dan sudah siap untuk mulai membangun dengan model Risha (Rumah Instan Sehat Sederhana).

“Dari keseluruhan anggotanya yang berjumlah 62 orang, 40 orang siap membangun dengan model risha,” tutur Winengan.

Terkait dengan kerusakan rumah, berdasarkan data akhir yang dirilis Tim Verifikator melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lobar, jumlah rumah yang mengalami kerusakan adalah 72.223 rumah.

Total tersebut terbagi menjadi 45.613 rumah rusak ringan, 12.668 rusak sedang, dan 13.942 rusak berat.

Angka tersebut meningkat lebih dari 25% bila dibandingkan dengan data awal yang dirilis oleh Posko Utama Penanganan Bencana Gempa Bumi sebulan sebelumnya yang berjumlah total 57.614 rumah.

Jumlah yang lebih dari 72 ribuan itu telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati. Menurut Kepala Dinas PUPR Lobar, I Made Arthadana, pihaknya telah tuntas bekerja sampai dengan terbitnya SK Bupati.

“Ada 139 SK telah dibuat. Itu hanya strategi percepatan penetapan saja,” pungkas Made menjelaskan  penetapan rumah-rumah tersebut dengan banyak SK.

Menurut I Made Arthadana, penambahan angka tersebut murni sebagai hasil verifikasi dari tim lapangan.

“Angka itu sudah final di tim verifikasi,” tegas Made.

Dikatakannya, saat ini dengan finalnya hasil tersebut, maka tugas tim verifikator itu sudah selesai.

Selanjutnya, menurut Made, akan dilanjutkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui BPBD untuk pengajuan anggaran perbaikannya.

Pihak BNPB sendiri sampai saat ini baru menyelesaikan proses persiapan rumah untuk bisa langsung bangun hanya 379 rumah. Angka tersebut dilaunching saat kunjungan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. Sisanya yang hampir 72 ribu menunggu proses lanjutan.

“Tapi sekarang ada 3.679 rumah yang sudah dibuatkan buku rekening untuk ditransferkan uangnya,” tutur Made.

Perbaikan segera rumah-rumah yang rusak memang sedang dibutuhkan oleh para penyintas. Tidak hanya di Lobar, namun secara umum oleh para penyintas di Pulau Lombok-Sumbawa yang terdampak gempa beruntun sepanjang Agustus 2018 lalu.

Pemerintah Pusat dituntut untuk lebih cepat menangani tidak hanya mempercepat implementasi perbaikan rumah,  namun juga hal-hal lainnya seperti jaminan hidup yang saat ini masih ditunggu oleh mereka karena dijanjikan oleh Pemerintah Pusat.

Harry

Ketika musim hujan tiba, pihak terkait dihimbau agar dapat melakukan antisipasi untuk mitigasi risiko bencana dari kemungkinan yang akan terjadi

MATARAM.lombokjournal.com — Longsor masih terus terjadi di lereng Kondo, puncak Gunung Rinjani. Volume tumpukan tanah yang cukup besar dikhawatirkan dapat menimbulkan banjir bandang.

longsoran Material tanah yang jatuh, tumpukannya sampai menutup otak Kokoq Putiq yang berada di bawah lereng Kondo. Kokoq Putiq merupakan satu-satunya aliran pembuangan dari Danau Segara Anak di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani.

“Dari rekaman kamera CCTV Balai TNGR, dapat dilihat longsoran tanah terjadi setiap saat dan turun ke bawah. Tumpukannya sudah cukup besar volumenya,” terang Sudiyono, Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR).

Dikhawatirkannya juga apabila musim penghujan tiba, volume longsoran tanah yang cukup besar itu dapat menyumbat aliran pembuangan  dari danau Segara Anak.

“Ketika Segara Anak meluap, kita khawatir nanti akan terjadi bah,” ujar Sudiyono, Rabu (26/9/2018).

Karena itu, pihaknya pun mengimbau ketika musim hujan tiba, pihak terkait dapat melakukan antisipasi untuk mitigasi risiko bencana dari kemungkinan yang akan terjadi.

Harry

Sebenarnya verifikasi terkait rumah yang rusak di Lombok Utara jauh lebih cepat dari tempat lain. Sampai saat ini verifikasi itu sudah mencapai 31 ribu rumah

LOMBOK UTARA.lombokjournal.com – Bupati Lombok Utara, H Najmul Akhyar akhirnya bersedia menemui para pengunjuk rasa yang mempertanyakan seputar bantuan pasca gempa, Senin [26/09].

Sebelumnya, bupati mengundang 10 orang yang mewakili para pengunjuk rasa untuk berdialog di kantor kontainer  yang merupakan kantor darurat bupati, karena gedung kantor bupati rusak berat. Namun ajakan itu ditolak, sehingga bupati mengalah dan mengiyakan ajakan pengunjuk rasa.

Selain mengajak bupati menemui massa, mereka juga mengajak anggota wakil rakyat dan pejabat  di jajaran Pemkab Lombo Utara yang terkait bantuan bencana gempa bumi untuk hadir.

“Sebenarnya saya mengajak ke dalam, maksudnya supaya aspirasi atau ada pesan-pesan yang saudara sampaikan, bisa sampai dengan jelas,” kata Bupati Najmul sebelum menjawab pertanyaan.

Ada 10 tuntutan yang disampaikan para pengunjuk rasa dalam aksi Senin siang itu, yaitu;

1. Percepat realisasi bantuan rehabilitasi rumah korban gempa ( Rusak berat Rp50 juta, rusak Sedang Rp25 Juta dan rusak ringan Rp10 juta)
2. Segera realisasikan jaminan hidup (Jadup) sebesar Rp10 ribu rupiah/jiwa selama 3 bulan
3. Menolak sistem kelompok masyarakat (POKMAS) dan makhluk bernama rumah RISHA
4. Segera realisasikan hunian sementara (HUNTARA) dari APBD
5. Perjelas jumlah data masyarakat yang berhak menerima bantuan dalam semua kategori
6. Meminta aparat penegak hukum (APH) untuk mengaudit bantuan Gempa yang masuk dan keluar melalui PEMDA
7. Meminta aparat penegak hukum (APH) untuk mengaudit fasilitas publik yang mengalami kerusakan akibat gempa
8. Meminta penjelasan kepada PEMDA sejauh ini berapa jumlah APBD KLU yang digunakan untuk membantu korban gempa
9. Permudah prosedur pencairan bantuan rehabilitasi rumah korban gempa
10. Segera realisasikan instruksi Presiden RI

BACA JUGA ; 

Warga Lombok Utara Berunjuk Rasa, Tanyakan Lambannya Pencairan Bantuan

Bupati Najmul mengatakan, sebenarnya verifikasi terkait rumah yang rusak di Lombok Utara jauh lebih cepat dari yang lain. Sampai saat ini verifikasi itu sudah mencapai 31 ribu rumah yang rusak berat.

“Sampai hari ini, sudah diverifikasi sebanyak 31 ribu rumah yang rusak berat. Itu yang dprioritaskan. Bahkan sudah dimulai peletakan batu pertama pembangunan rumah di Salut, ” jelas bupati.

Mengenai bantuan jaminan hidup atau jadup, akan segera direalisasikan setelah berakhirnya masa transisi darurat. .

Terkait dibentuknya kelompok masyarakat (Pokmas) dalam penyaluran bantuan, sebenarnya maksud pemerintah justru untuk mempermudah. Selain merupakan aturan yang sudah dibuat, hal tersebut juga memudahkan dalam pembuatan laporan.

“Tanpa dibentuk pokmas, tiap orang yang menerima bantuan  akan membuat pertanggungjawaban sendiri-sendiri. Jadi adanya pokmas itu untuk menyederhanakan, ” ujar bupati sambil menambahkan, dengan adanya pokmas pengambilan bantuan di bank itu bisa diwakilkan, tak semua orang harus mengambil sendiri-sendiri.

Lebih jauh dikatakan, adanya pokmas tersebut merupakan aturan yang harus dipenuhi dalam proses pencairan bantuan. Kalau tidak, jangan sampai warga penerima bantuan menghadapi bencana kedua yakni terjerat masalah hukum, karena akan ada pemeriksaan.

Mengenai tuntutan agar aparat penegak hukum (APH ) mengaudit bangunan pemerintah yang rusak, bupati menyetujuinya. Pihak Pemkab Lombo Utara juga minta pihak Polres Lombok Utara dan Polda NTB  untuk mengaudit bangunan.

Lebih jauh Bupati Najmul menjelaskan, pada prinsipnya pemerintah menginginkan masyarakat terhindar dari bencana, Contohnya, saat ini pihak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sudah mengolah data dan membuat zona merah, kuning, dan hijau, untuk menyarakan relokasi hunian warga.

“Solusinya dikembalikan pada masyarakat. Boleh saja menolak. Demikian juga soal konsep pembangunan RISHA, itu tawaran dari pemerintah. Kalau mau menolak tidak apa-apa, yang penting prosesnya sesuai aturan yaitu rumah yang  tahan gempa. Soal tehnisnya akan diawasi pihak PUPR . Jadi konsep Risha itu hanya salah satu pilihan, tapi masyarakat bebas memilih,” jelas Bupati Najmul.

Mengakhiri jawabannya, agar lebih jelas Bupati Najmul Akhyar berjanji akan memberi jawaban tertulis pada hari Kamis (27/09).

Re

Bukan hanya menagih realisasi bantuan pembangunan rumah yang rusak, mereka juga mempertanyakan janji bantuan jaminan hidup [jadup] sebesar Rp10 ribu per orang sehari

LOMBOK UTARA.lombokjournal.com – Aliansi Masyarakat Lombok Utara menyuarakan aspirasi warganya yang terdampak gempa, menagih janji bantuan yang dijanjikan pemerintah.

Bersama ratusan massa termasuk remaja putri, sejak sekitar pukul 10.00  wita, pengunjuk rasa secara bergantian berorasi di depan Kantor Bupati Lombok Utara di Tanjug, Senin [26/09].

Salah seorang pengunjuk rasa mengatakan, mereka sanggup terus menunggu di bawah terik panas untuk memperoleh jawaban janji bantuan yang pernah disampaikan Presiden Jokowi.

Pencairan bantuan itu dinilai lamban padahal warga yang terdampak gempa sangat membutuhkan segera untukmembangun rumah maupun kebutuhan jaminan hidup.

“Kami datang mempertanyakan janji Presiden Jokowi ke gubernur dan Bupati Lombok Utara, kapan janji itu direalisasikan. Sampai 2 bulan janji itu belum ada realisanya, ” kata seorang pengunjuk rasa yang berorasi di atas kap mobil.

Seperti diketahui, pasca gempa di Lombok sepanjang bulan Agustus yang memporak porandakan beberapa wilayah di Lombok. Beberapa wilayah  di Kabupaten Lombok Utara dan Lombok Timur paling parah terdampak, yang mengakibatkan banyak korban jiwa dan rumah hancur.

Dalam kunjungannya pasca gempa di Lombok Utara, Presiden Jokowi menjanjikan bantuan rehabilitasi rumah korban gempa, untuk rumah yang rusak berat dijanjikan Rp50 juta, rusak sedang Rp25 Juta dan rusak ringan dijanjikan bantuan sebesarRp10 juta.

Bukan hanya menagih realisasi bantuan pembangunan rumah yang rusak, mereka juga mempertanyakan janji bantuan jaminan hidup [jadup] sebesar Rp10 ribu per orang sehari.

Namun bantuan yang ditunggu-tunggu hingga dua bulan itu tak kunjung terealisasi. Warga yang terdampak gempa mulai merasakan lingkungan yang tak sehat menghuni tenda-tenda darurat.

Karena itu, pengunjuk rasa juga mempertanyakan janji pembangunan hunian sementara  [huntara] yang juga tak kunjung dibangun.

“Dimana itu huntara, dimana bantuan pembangunan rumah itu, dimana jaminan hidup yang dijanjikan pemerintah, ” kata Bimbo Asmuni, salah seorang pengunjuk rasa saat berorasi.

Menolak Perwakilan

Bupati Lombok Utara, H Najmul Akhyar, usai meresmikan salah satu proyek, kembali ke Kantor Bupati untuk menemui dan biicara dengan pengunjuk rasa. Saat itu Bupatii Najmul yang didampingi Sekda KLU, Kapolres Lombok Utara, petugas BNPB serta beberapa Kepala Dinas di lingkup Pemkab KLU, mengajak 10 wakil pengunjuk rasa untuk menumuinya di kantor darurat bupati.

BACA JUGA;  Bupati Najmul Jelskan Soal Bantuan Pasca Gempa

Namun sempat terjadi kericuhan sebentar, karena justru Bupati Najmul yang diajak untuk langsung  menemui dan bicara langsung dengan massa. Beberapa pengunjuk rasa menolak kalau bupati hanya mau menemui perwakilan mereka.

Bupati Najmul akhirnya mengalah dan bersedia langsung menemui massa dan menjawab ketidakjelasan yang disampaikan pengunjuk rasa.

Re

Pemerintah memberikan kebebasan masyarakat memilih konsep bangunan, mau Risha atau konvensional yang penting tahan gempa

MATARAM.lombokjournal.com – Masyarakat terdampak gempa bumi di NTB diminta mendukung program pembangunan Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha) di lokasi terdampak gempa bumi.

Wakil Gubernur NTB Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd mengatakan itu, saat melakukan Peletakan Batu Pertama Hunian tetap (HUNTAP) tahan gempa..

Wagub Rohmi yang didampingi Pangkosgasgabpad, Mayjen TNI Madsuni, melanjutkan pemasangan konstruksi Risha secara simbolis, di Dusun Lokok Beru, Desa Salut, Kecamatan Kayangan, Lombok Utara, Selasa, (25/09).

Rumah konsep Risha telah diuji coba para pakar dan ahli bangunan. Diyakinkan Rohmi, konsep ini diyakini kuat dan tahan gempa dan masyarakat tak perlu khawatir kekuatan rumah Risha.

Masyakat diminta ambil bagian membantu TNI pada masa rekonstruksi secara   gotong royong membangun rumah warga, khususnya di Dusun Lokok Beru, Desa Salut, Kec Kayangan, KLU.

“Saya minta masyakat juga ambil bagian membantu apa yang bisa dilakukan, jangan jadi penonton saja, mari kita sama-sama gotong royong,” ajak Hj. Rohmi.

Masyarakat diharapkan tidak lagi memperdebatkan konsep pembangunan Huntap. Pemerintah memberikan kebebasan masyarakat memilih konsep bangunan, mau Risha atau konvensional yang penting tahan gempa.

“Mau Risha atau Konvensional silahkan, yang penting harus tahan gempa, yang jelas tujuan pemerintah mempercepat proses pemulihan pasca bencana,” ujarnya.

Rohmi memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran yang membantu semua proses rekonstruksi di NTB.

“Masyarakat NTB harus bangkit, singsingkan lengan baju untuk NTB bangkit menjadi lebih baik di masa yang akan datang”, pungkas Hj. Rohmi.

Pangkosgasgabpad Mayjen TNI Madsuni, menegaskan, TNI  siap melakukan pembangunan Huntap bagi masyarakat.

“Pasukan kami sudah siap, material sudah ada, masyarakat yang sudah siap dibangunkan Risha kami bangunkan, kalau yang mau konvensional silahkan”, tegasnya.

Hadir dalam acara itu jajaran Kementerian PUPR, BNPB, BPKP dan Rekompak, yang mengawasi dan melakukan supervisi terhadap proses pembangunan Risha agar sesuai dengan aturan dan harapan masyarakat..

AYA

Warga Lombok Barat yang menerima tabungan BRI tahap pertama baru 379 orang, namun belum dapat dicairkan lantaran adanya kendala t mekanisme pencairan.

MATARAM.lombokjournal.com —  Rampungnya proses petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) sebagai mekanisme dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tentang pencairan bantuan, diharapkan dana bantuan stimulan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga Lombok Barat yang rusak akibat gempa bisa segera terealisasi dalam waktu dekat.

Bupati Lombok Barat, Fauzan Khalid menyampaikan harapan itu pada wartawan, Selasa, (25/09)

“Semuanya belum, tapi mudah-mudahan hari ini kalau saya tidak salah (pencairan),” kata Fauzan.

Dikatakannya, pasca terbitnya juklak dam juknis dari BNPB pada pekan lalu, Pemkab Lombok Barat langsung membentuk  kelompok masyarakat (pokmas) sebagai salah satu syarat pencairan.

“Kita langsung tindaklanjuti, sehari pascaterbitnya juklan itu langsung kita kumpul dan sosialisasi,” tuturnya.

Fauzan menyampaikan, jumlah warga Lombok Barat yang menerima tabungan BRI tahap pertama baru 379 orang. Namun, belum dapat dicairkan lantaran sempat adanya kendala terkait mekanisme pencairan.

“Ada 379 yang menerima tabungan tapi belum bisa dicairkan awalnya karena probelm juklak tapi sekarang sudah, tinggal pembangunan saja yang belum,” katanya.

Sebagai alternatif sembari menunggu pembangunan rumah warga, Pemkab Lombok Barat terus mendorong adanya pembangunan hunian sementara sebagai tempat tinggal sementara warga yang hingga kini tinggal di tenda pengungsian.

AYA