Di era global saat ini, Pramuka Indonesia perlu melakukan revitalisasi dan mulai juga mengedepankan aspek penguasaan teknologi, khususnya teknologi informatika

lombokjournal.com

KOTA BIMA —  Gerakan Praja Muda Karana (Pramuka) sebagai gerakan penumbuh sikap kepanduan generasi muda, harus lebih siap menghadapi persaingan di era globalisasi saat ini.

Di tengah gempuran kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, Pramuka yang berfungsi utama menumbuhkan karakter kepemimpinan, kemandirian, dan kesetiakawanan, diharapkan juga mulai mengadopsi perkembangan global.

“Perkembangan teknologi ini mau tidak mau harus diimbangi, termasuk juga oleh gerakan Pramuka saat ini. Karena Pramuka zaman now memang harus siap hadapi tantangan globalisasi,” kata H Muhammad Syafruddin, ST, MM  (HMS), Minggu (21/10) melalui siaran pers.

Menurut HMS yang juga Caleg DPR RI Dapil NTB 1/ Pulau Sumbawa No urut 1 dari PAN,  gerakan Pramuka sebagai salah satu kegiatan ekstra kulikuler pendidikan di Indonesia, patut diapresiasi dalam membentuk mental dan karakter generasi penerus bangsa.

Namun di era global saat ini, Pramuka Indonesia perlu melakukan revitalisasi dan mulai juga mengedepankan aspek penguasaan teknologi, khususnya teknologi informatika .

“Pramuka dituntut untuk terampil dan cerdik dalam melihat peluang-peluang yang produktif di balik kemajuan IPTEK saat ini. Salah satunya adalah teknologi informasi yang bisa dijadikan peluang usaha ekonomi kreatif oleh kalangan Pramuka untuk membesarkan organisasi,” tandas HMS

Pramuka yang menjadi kegiatan ekstra kulikuler pendidikan di Indonesia, tambah dia, merupakan soko guru dalam pembentukan moral pandu kemanusiaan di kalangan siswa, sekaligus dapat dijadikan wahana untuk mengasah ketrampilan dan bakat, khususnya yang memanfaatkan teknologi digital.

“Banyak aplikasi – aplikasi digital yang dapat dijadikan tempat atau sarana mempublikasikan karya-karya Pramuka, dan mengikuti perkembangan zaman,” tutur  HMS.

Sehingga, gerakan Pramuka di Indonesia yang sejak dulu lebih mengedepankan aspek kepanduan yang menanamkan kesetiakawanan sosial antar siswa, perlu diarahkan kepada penguasaan teknologi digital agar Pramuka tidak dianggap Gaptek.

Hal tersebut disampaikan HMS agar Pramuka Indonesia tidak kalah bersaing dengan gerakan kepanduan di negara lain.

“Apalagi, Pramuka merupakan akronim dari praja muda karana yang bermakna rakyat muda (yang) senang berkarya. Jadi, karya-karya Pramuka harus ditonjolkan,” kata HMS yang juga sebagai Andalan Nasional Gerakan Pramuka Bidang Perencanaan dan Pengembangan.

HMS mengatakan, menyongsong peringatan Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2018 ini, bisa menjadi momentum bagi Pramuka untuk membesarkan diri ke depan.

“Pramuka lah salah satu lembaga yang membentuk karakter saya,” ucap HMS

BACA JUGA ;  Sejarah Gerakan  Pramuka di Indonesia

Sementara itu jenjang karier HMS di gerakan Pramuka dimulai dari Siaga ( SD ), lalu Penggalang ( SMP ) kemudian Penegak ( SMA) dan Pandega (Perguruan Tinggi) serta pernah bergabung dengan beberapa SAKA ( Satuan Karya ) baik di Bima , Mataram dan Lampung .

Me

Pemilih pemula lebih cerdas dalam menentukan afiliasi pilihan politiknya melalui taktik dan strategi yang  bisa melibatkan emosi dan kecendrungan kesukaan kaum Milineal

lombokjournal.com —  

LOMBOK TIMUR — Gerakan Melindungi Hak Pilih (GPHL) sudah dicanangkan KPU dan dideklarasikan serentak di seluruh daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota di Indonesia.

Gerakan ini dilakukan untuk menjaga hak-hak suara masyarakat Indonesia yang menjadi wajib pilih dalam gelaran Pemilu serentak 2019 mendatang.

Caleg DPRD Lombok Timur Dapil 2, nomor urut 9 partai Nasdem, Saparwadi mengatakan, gerakan ini sangat penting dan strategis untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat, terutama generasi milenial dan pemilih pemula.

“Tentu ini sangat penting agar masyarakat benar benar bisa menggunakan hak pilih mereka sebaik-baiknya. Saya sangat mendukung GMHP ini,” kata Saparwadi, yang mewakili dapil 2,  Kecamatan Sakra, Sakra Timur, Sakra Barat, Keruak dan Jerowaru, Jumat (19/10)

Menurutnya, selain untuk meningkatkan angka partisipasi pemilih secara umum, partisipasi politik kaum milenial atau pemilih pemula diyakini menjadi trigger atau vote getter yang cukup signifikan dalam mendongkrak perolehan suara dalam Pemilihan Legislatif (Pileg).

Pemilih pemula lebih cerdas dalam menentukan afiliasi pilihan politiknya melalui taktik dan strategi yang  bisa melibatkan emosi dan kecendrungan kesukaan kaum Milineal.

“Sehingga Caleg harus pandai pandai mendekati dan meraih persepsi pemilih Milineal dengan mengidentifikasi masuk dalam lingkungan keseharian pemilih pemula,” ungkap Saparwadi.

Itu juga alasan mengapa Saparwadi selalu berupaya membaur dan cair dengan kalangan pemilih Milineal.

Ini sebagai upaya untuk mendekatkan diri pada komunitas Milineal ini dengan beragam aktivitas khas Milineal .

Selain itu Saparwadi berjanji akan mengajak pemilih pemula berjuang dan bekerja bersama untuk memperkuat tim work nya.

Hal ini sebagai upaya memberikan kepercayaan dan tanggungjawab kepada pemilih pemula untuk mensukseskan dirinya menjadi anggota parlemen kelak .

“Peran perempuan Milineal memiliki kunci penting sebagai perekat untuk menaikkan elektabilitas saya,” tambah Saparwadi.

Selanjutnya Wadik menggarisbawahi bahwa dirinya berkomitmen membesarkan dan memberdayakan kaum Milineal dengan berbagai karya yang produktif untuk membangun citra positif generasi muda Milineal .

“Kesan bahwa kaum Milineal identik dengan pola hidup hedonis dan tidak produktif secara bertahap harus dirubah dengan cara memberikan mereka tanggungjawab untuk membesarkan hati dan spiritnya,” tukasnya.

Saparwadi mengatakan, generasi milenial yang menjadi pemilih pemula agar menggunakan hak pilihnya. Sebab suara mereka sangat menentukan arah pembangunan bangsa ke depan, termasuk di Lombok Timur.

“Zaman now ini, harus ada tekad bersama, nggak gaul kalau memilih Golput,” katanya

Me

Ada missmanagement atau kesalahan pengelolaan yang akhirnya membuat sektor pertanian justru tak mampu mensejahterakan para petani yang menjadi ujung tombak

lombokjournal.com —

MATARAM — Hari Pangan Sedunia (HPS) atau World Food Day ke-38 yang jatuh pada tanggal 16 Oktober 2018, diperingati serentak di sejumlah negara termasuk Indonesia.

Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra, H. Bambang Kristiono (HBK) menekankan agar moment HPS 2018 jangan hanya dijadikan kegiatan seremonial semata.

HPS harus menjadi moment bagi bangsa Indonesia yang agraris ini untuk memulai kembali merebut kedaulatan pangan nasionalnya.

“Harus ada upaya nyata agar kedaulatan pangan bisa terwujud dan menjadi kebanggaan kita di Indonesia yang notabene merupakan negara agraris ini. HPS harus jadi moment penting untuk kita rebut kembali kedaulatan pangan kita,” tegas HBK, Kamis (18/10) di Mataram.

Caleg DPR RI Nomor Urut 1 Partai Gerindra untuk Dapil NTB-2/Pulau Lombok ini mengatakan, sebagai bangsa agraris dengan lokasi potensial berada di bawah garis khatulistiwa, seyogyanya Indonesia bisa menjadi bangsa yang mandiri di sektor pangan dan pertanian secara luas.

Hanya saja, ada missmanagement atau kesalahan pengelolaan yang akhirnya membuat sektor ini justru tak mampu mensejahterakan para petani yang menjadi ujung tombak pendorongnya.

“Ini khan ironis, negara kita adalah negara agraris, tapi justru kantong-kantong pra-sejahtera malah tersebar banyak di tempat-tempat keberadaan kaum petani, dan juga nelayan kita,” katanya.

HBK menilai, kondisi ini terjadi karena ada yang salah dalam tata kelola di sektor ini, dan juga masih kentalnya mental korupsi di pemimpin-pemimpin bangsa ini.

“Dua hal mendasar yang menjadi penyebab lambatnya laju kesejahteraan petani dan nelayan kita menurut saya adalah, salah kelola dan yang satunya lagi adalah masih kentalnya mental korupsi,” tegasnya.

Itu sebabnyahingga kini Indonesia masih saja melakukan import sejumlah komoditi pertanian dari luar negeri, yang imbasnya justru merugikan para petani di negeri sendiri.

Selain itu, petani dan nelayan di Indonesia menurut dia masih saja dibiarkan berjalan sendirian, tanpa perlindungan.

“Padahal seharusnya kita jangan sampai meninggalkan para petani dan para nelayan kita karena mereka-mereka inilah ujung tombak ketahanan pangan kita,” tegasnya.

HBK maju sebagai Caleg DPR RI dari Dapil Pulau Lombok, untuk memulai semangat perubahan dan perbaikan di sektor pertanian.

Dalam sejumlah diskusi dengan masyarakat, HBK selalu menekankan bahwa pertanian adalah sumber utama kekuatan bangsa ini.

Pertanian adalah solusi paling efektif dalam mengatasi problematika pengangguran juga untuk meningkatkan kesejahteraan.

Menurut HBK, Pulau Lombok bisa menjadi contoh bahwa potensi pertanian kita memang sangat luar biasa.

Hanya saja, pola pengelolaan dan keberpihakan pemerintah dan semua pihak terkait untuk sektor ini perlu didorong dan ditingkatkan.

“Petani harus kita perhatikan, didampingi dan dilindungi untuk bersama-sama merebut kembali kedaulatan pangan kita. Jangan sampai ada istilah tikus mati di lumbung padi,” kata HBK.

HBK menegaskan, untuk memulai semua itu pemerintah harus berani membatasi impor komoditi pertanian.

Aparat penegak hukum juga harus serius memberantas kartel-kartel besar yang turut bermain dalam pola import ini.

“Moment Hari Pangan Sedunia (HPS) harus benar-benar dimaknai dengan upaya nyata bangsa ini dalam merebut kembali kedaulatan pangannya, meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayannua, dan menciptakan pertanian yang maju dan mandiri sehingga para petani bisa menjadi tuan di negerinya sendiri,” tegasnya.

Me

Dengan penyederhanaan seperti ini, proses pencairan akan dilakukan oleh masing-masing kelompok masyarakat (pokmas) yang terdiri sepuluh hingga 20 warga

LOMBOK TENGAH.lombokjournal.com — Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah mengatakan, sempat ada persepsi keliru yang berkembang di masyarakat, terkait belum cairnya dana bantuan dari pemerintah.

Zul menyampaikan, persepsi yang beredar sebelumnya ialah warga yang sudah mendapatkan buku rekening tabungan, sudah bisa mencairkan dan membelanjakan sendiri.

Namun hal ini tidak terwujud lantaran pemerintah bersikap lebih hati-hati agar anggaran bantuan bisa benar-benar dimanfaatkan untuk membangun rumah yang memenuhi kaidah tahan gempa.

Hal ini disampaikannya saat bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Bandara Internasional Lombok, NTB, Kamis (18/10).

“Sebelumnya begitu lama sehingga warga mempersepsikan ini kok ini enggak cair-cair. Jangan sampai ada anggapan uang tidak ada, terlebih ada bencana di Palu,” ujar Zul.

Kata Zul, proses pencairan yang begitu berbelit menjadi salah satu alasan mengapa pencairan dana tak kunjung tiba. Dengan 17 prosedur persyaratan yang harus dilalui, hanya ada lima kepala keluarga (KK) terdampak gempa yang bisa mencairkan dana bantuan dari pemerintah.

“Itu sebelum penyederhanaan (pencairan), yang cair hanya lima KK. Ahamdulillah dengan penyederhanaan sekarang sudah ada 5.625 KK yang bisa mencairkan dana bantuan,” kata Zul.

Zul juga tidak ingin warga mendapat persoalan hukum di masa mendatang.

“Pengalaman yang disampaikan BNPB, jangan sampai cepat di awal tapi belakangan ada persoalan akuntabilitas di kemudian hari,” ucap Zul.

Dengan penyederhanaan seperti ini, proses pencairan akan dilakukan oleh masing-masing kelompok masyarakat (pokmas) yang terdiri sepuluh hingga 20 warga.

“Jadi laporannya tidak usah per individu tapi ke pokmas saja,” kata Zul.

BACA JUGA ;

• Presiden Pastikan, Sudah Tersedia Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Korban Gempa
• Presiden Ke NTB Serahkan Langsung Bantuan Pembangunan Rumah Tahan Gempa

Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalilah juga menyambut positif penyederhanaan mekanisme pencairan. Rohmi menilai, model pencairan sebelumnya sangat rumit dan menyulitkan warga untuk bisa kembali membangun rumahnya.

“Alhamdulilah sederhana sungguh signifkan sekali karena memang selama ini kelihatan rumit teknisnya. Dengan sederhana, warga merasa begitu lega, dan kami sangat yakin dengan proses ke depan akan berjalan lancar,” ucap Rohmi.

AYA

Proses pencairan yang memakan waktu tak lepas dari prinsip kehati-hatian lantaran anggaran yang dikeluarkan berasal dari kas negara

LOMBOK TENGAH.lombokjournal.com — Dana rehabilitasi dan rekonstruksi untuk warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Barat (NTB) dipastian tersedia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, memberikan informasi bahwa Kemenkeu telah mengirimkan Rp 960 miliar kepada warga terdampak gempa untuk mulai membangun rumahnya yang rusak akibat gempa.

“Artinya sudah dimulai bangun, material siap tidak, bukan hanya yang Risha, tapi semen dan bahan bangunan yang lain,” tanya Jokowi saat Rapat Koordinasi di Bandara Internasional Lombok, Kamis (18/10).

Jokowi menyampaikan, permasalahan yang ada di lapangan saat ini adalah belum cepatnya pengadaan komponen Risha.

“Ini yang terus saya lihat, nanti saya perintahkan untuk segera ditambah cetakan (produksi Risha),” lanjutnya.

Presuden mengatakan, pemerintah harus segera menyiapkan komponen Risha, kalau perlu dibantu oleh aparat TNI dan Polri karena animo warga untuk menggunakan Risha cukup tinggi.

Jokowi belum berani memastikan kapan rehabilitasi dan rekonstruksi di NTB rampung. Menurutnya, target penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi tergantung perkembangan di lapangan.

“(Target enam bulan) bisa lebih cepat, bisa lebih lambat, kita lihat nanti di lapangan. Yang jelas progresnya akan selaku saya ikuti, akan selalu saya pantau; akan selalu saya cek ke lapangan, baik yang di NTB maupun di Sulteng,” ujarnya.

Jokowi menambahkan, proses pencairan yang memakan waktu tak lepas dari prinsip kehati-hatian lantaran anggaran yang dikeluarkan berasal dari kas negara.

“Ini menyangkut akuntabilitas keuangan negara, harus semua di pertanggungjawabkan,” ucapnya.

BACA JUGA;

• Pemerintah Berhati-hati, Agar Bantuan Benar-benar Untuk Bangun Rumah Tahan Gempa
• Presiden Ke NTB Serahkan Langsung Bantuan Pembangunan Rumah Tahan Gempa

Jokowi juga mempersilakan jika masih ada sisa dari dana bantuan senilai Rp 50 juta, maka masyarakat diberikan kebebasan menggunakannya untuk hal lain.

“Itu kan sudah ditransfer ke rekening (pribadi), belum tentu kan cukup dan tidak cukup, belum jelas (untuk bangun rumah).  Enggak apa-apa kalau memang rumah sudah jadi dan (ada) sisa, itu sudah menjadi hak dari masyarakat,” ungkap Jokowi.

AYA

Presiden ingin melihat langsung proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa serta memastikan, penyederhanaan administrasi untuk pemanfaatan dana bantuan

MATARAM.lombokjournal.com — Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara Iriana Joko Widodo bertolak menuju Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis pagi, 18 Oktober 2018.

Bersama rombongan, Presiden Jokowi lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 , pukul 07.55 WIB.

Tiba di Bandar Udara Internasional, Zainuddin Abdul Madjid, Kabupaten Lombok Tengah pada pukul 10.30 WITA, Presiden langsung bertemu sejumlah pejabat dari daerah terdampak gempa Di  Sumbawa.

Presiden akan melanjutkan perjalanan menuju Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat dengan menggunakan helikopter Super Puma.

Presiden dan rombongan kemudian menuju kantor Bupati Sumbawa Barat untuk menyerahkan langsung buku tabungan stimulan pembangunan rumah bagi korban gempa.

Pada siang harinya, Presiden direncanakan untuk menuju Kecamatan Pototano, Kabupaten Sumbawa Barat, guna meninjau pembangunan Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA).

Setelah itu, Presiden akan berangkat menuju Dusun Pademekan, Desa Belanting, Kecamatan Sembelia untuk melakukan peninjauan. Tak hanya itu, Presiden juga akan menyaksikan penandatanganan SPK kelompok antara masyarakat dan aplikator RISHA.

Petang harinya, Presiden diagendakan untuk menuju Kabupaten Lombok Tengah guna menyerahkan beasiswa kepada mahasiswa terdampak bencana alam.

Bersama rombongan Presiden kemudian akan kembali ke Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid untuk terbang menuju Provinsi Bali. Setibanya di Bali, menuju hotel untuk bermalam dan melanjutkan agenda kerja keesokan harinya.

Dalam kunjungan ke NTB kali ini, Presiden ingin melihat langsung proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa serta memastikan, penyederhanaan administrasi untuk pemanfaatan dana bantuan pemerintah bagi warga terdampak gempa telah dilakukan.

Sebelumnya, saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna, Selasa (16/10), Presiden memerintahkan jajarannya untuk menyederhanakan proses administrasi bagi warga terdampak gempa dalam pemanfaatan dana bantuan pemerintah.

“Kita juga sudah memutuskan untuk prosedur pengambilan uang yang sudah diberikan itu agar disederhanakan. Dari 17 prosedur yang ada, kemarin sudah diputuskan menjadi 1 prosedur saja yang harus diikuti,” ujar Presiden ketika itu.

Meski demikian, Presiden mengingatkan, penyederhanaan prosedur tersebut tetap memperhatikan prinsip akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik.

BACA JUGA ;

• Presiden Pastikan, Sudah Tersedia Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Korban Gempa
• Pemerintah Berhati-hati, Agar Bantuan Benar-benar Untuk Bangun Rumah Tahan Gempa

Dalam penerbangan menuju NTB, Presiden dan Ibu Iriana didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI Trisno Hendradi, Komandan Paspampres Mayjen TNI (Mar) Suhartono, dan Staf Khusus Presiden Adita Irawati.

AYA/Hms

Bila perekonomian tumbuh dengan baik di desa masing-masing, maka akan tumbuh di Kecamatan, Kabupaten dan bahkan di Provinsi

LOMBOK TIMUR.lombokjournal.com — Kepala Desa (Kades) di daerah Kabupaten Lombok Timur diminta agar lebih memanfaatkan dan menggunakan dana desa (DD) untuk pembangunan ekonomi pedesaan.

Bukan hanya memperhatikan dan fokus pada pembangunan fisik semata. Meskipun infrastruktur desa dinilai perlu di desa.

Wakil Bupati (Wabup) Lombok Timur, H. Rumaksi SJ, SH mengatakan itu, saat memghadiri acara Musda IV Forum Komuikasi Kepala Desa (FKKD) Lotim, di Gedung Wanita, Selong, Rabu (17/10) siang.

“Jangan terlalu bergerak di fisik. Bagaimana dia sekarang menggerakkan ekonomi pedesaan ini. Itulah tujuan utama dana desa,” ujarnya.

Menurut Rumaksi, bila perekonomian tumbuh dengan baik di desa masing-masing, maka akan tumbuh di Kecamatan, Kabupaten dan bahkan di Provinsi.

“Bagaimana caranya memanfaatkan dana desa ini untuk betul-betul menjadi skala prioritas. Apa yang menjadi kebutuhan,” ucapnya.

Untuk mewujudkan semua itu, tegas Rumaksi, harus ada singkronisasi antara program kabupaten dengan petencanaan di desa.

“Kalau di Kabupaten ada RPJMD, nanti juga di Desa supaya ada. Ada rencana kerja pemerintah daerah tahunan, dia (Desa) juga ada supaya ada sharing,” jelasnya.

“Mana yang menjadi porsi dana desa, mana yang menjadi porsi Kabupaten, Provinsi dan pusat,” tambahnya lagi.

Mantan anggota DPRD NTB ini kembali mengingatkan, bahwa salah satu kunci pembangunan di Desa maupun di daerah Kabupaten yaitu, komunikasi.

“Tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan oleh Kepala Desa,” kata Rumaksi

Razak

Selain untuk membantu Aparatur sipil negara (ASN ) yang terdampak gempa juga agar sebagian digunakan untuk gedung yang mengalami kerusakan seperti pondok pesantren , masjid-masjid, gereja,pura, madrasah

MATARAM.lombokjournal.com – Bantuan bagi masyarakat terdampak gempa di NTB datang dari Kementrian Agama  Republik Indonesia.

Menteri Agama Lukmanul Hakim Syaifuddin, menyerahkan bantuan sebesar Rp10 milyar yang diterima Sekda NTB, H Rosyadi Sayuti, Rabu (17/10),  bertempat di Kantor Kementerian Agama NTB.

Lukman menyatakan, bantuan yang diserahkan bersumber dari seluruh pegawai lingkup kementrian Agam seluruh Indonesia.

“Kita menyerahkan bantuan yang sumbenya dari seluruh ASN di lingkup kementrian agma se Indonesia dan bahkan juga dari petugas ibadah haji  yang bertugas menyisihkan sebagian rezekinya untuk kemudian bisa dimnfaatkn bagi keluarga ASN di NTB yang terdampak dari peristiwa gempa bebrapa waktu lalu,” Ujarnya

Lukman menyatakan, agar sumbangan ini selain untuk membantu Aparatur sipil negara (ASN ) yang terdampak gempa juga agar sebagian digunakan untuk gedung yang mengalami kerusakan seperti pondok pesantren , masjid-masjid, gereja,pura, madrasah.

Menurutnya, bantuan ini   wujud kepedulian ASN kementrian Agama untuk membantu saudara-saudaranya di NTB,

Sebelumnya, Kepala Kantor KementErian Agama, Nasruddin memaparkan, jumlah kantor yang terdampak akibat gempa Bumi yakni Kantor  32 buah. Madrasah Negri dan swasta  sebanyak 426 buah

Pondok pesantren sebanyak 105 buah ,Masjid sebanyak  2.037 buah, Pura 100 buah, Vihara sebanyak 50 buah.

Kementrian Agama telah membentuk Tim Tanggap Darurat di bawah Kementrian Agama menyalurkan bantuan kebutuhn dasar berupa terpal, tenda, selimut, sembako dan obat-obatan ke keluaraga  besar ASN Kementrian Agama Prov NTB serta Non ASN.

Penyerahan bantuan tali asih kepada pegawai Kementerian Agama yang terdampak, baik PNS maupun Non PNS, membangun ruang belajar sebanyak 5 ruangan di MTS Negeri 3 Lombok Timur,  dengan biaya Rp300 juta.

AYA

Anggaran untuk rehabilitasi itu salah satunya berasal dari sumbangna atau bantuan Pemerintah daerah (Pemda) DKI Jakarta

LOMBOK TIMUR.lombokjournal.com — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur (Lotim), Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah mengalokasikan anggaran recovery pasca dihantam bencana gempa bumi beberapa bulan lalu.

Anggaran itu dialokasikan dalam pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2018, yakni sekitar Rp. 15.491.000.000.

Kepala Bidang (Kabid) Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lombok Timur, Edi Purnomo, mengatakan, belanja yang paling banyak dalam perubahan APBD 2018 adalah penanganan bencana.

“Di dalam rancangan perubahan APBD 2018 itu, Pemerintah Daerah (Lombok Timur) mengalokasikan untuk rehabilitasi,” ucapnya, saat ditemui di ruang kerjanya, Selong, Rabu (17/10) siang.

Dikatakannya, besaran anggaraan tersebut khusus digunakan dalam penanganan bencana untuk rehabilitasi di daerah Lombok Timur.

Pertama; untuk normalisasi jaringan air di Desa Sajang Kecamatan Sembalun.

Kedua; membangun ruang kelas sementara sekitar 158 unit untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri.

“Maksudnya agar para siswa tidak belajar di tenda-tenda. Sehingga murid-murid yang belajar bisa lebih nyaman,” ujar Edi.

Selanjutnya kegiatan untuk perbaikan air limbah atau sanitasi lingkungan bagi wilayah terdampak yakni, di Kecamatan Sambelia dan Sembalun.

Keempat; Pemkab Lotim juga mengalokasikan anggaran dam bentuk hibah kepada lembag-lembaga sekolah swasta dan sarana pribadatan untuk dana rehab maupun pembuatan sarana beribadah sementara.

Besaran anggarannya yaitu, masing – masing Rp.750 juta untuk normalisaai air, ruang kelas sementara kurang lebih Rp.4,4 milyar.

“Kemudian sanitasi limbah itu sebesar Rp.550 juta. Kalau yang untuk bantuan hibah kepada perbaikan pendidikan swasta sama pribadatan sekitar Rp.9,7 milyar lebih,” sebut Edi.

Edi kembali mengungkapkan, anggaran untuk rehabilitasi itu salah satunya berasal dari sumbangna atau bantuan Pemerintah daerah (Pemda) DKI Jakarta.

“Ada memperoleh bantuan keuangan dari Pemerintah DKI Jakarta sebesar 10 milyar untuk penanganan rehabilitasi maupun rekonstruksi pasca bencana,” bebernya.

Razak

Pemkab Lombok Utara telah melakukan verifikasi terhadap sekira 44 ribu rumah warga yang mengalami rusak berat akibat gempa. Proses verifikasi, masih terus dilakukan hingga mencapai keseluruhan

MATARAM.lombokjournal.com — Rencana kedatangan Presiden Jokowi yng akan kembali meninjau sejumlah lokasi terdampak gempa di NTB pada Kamis (18/10), memberi titik cerah terkait pencairan dana bantuan korban gempa..

Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar berharap, kedatangan Presiden Jokowi ke NTB menjadi momentum percepatan realisasi pencairan dana bantuan stimulan kepada warga terdampak gempa.

“Harapan kami dengan datangnya presiden menjadi momentum untuk kita semua melakukan percepatan,” kata Najmul.

Konsep mekanisme pencairan yang cepat sejatinya pernah disampaikan Jokowi saat berkunjung ke Lombok Utara beberapa bulan lalu.

“Hal ini sesuai dengan yang sudah disampaikan Pak Presiden sehingga tidak ada kesan birokrasi berjalan hanya ketika presiden datang saja,” katanya.

Najmul menyampaikan, Pemkab Lombok Utara telah melakukan verifikasi terhadap sekira 44 ribu rumah warga yang mengalami rusak berat akibat gempa. Proses verifikasi, masih terus dilakukan hingga mencapai keseluruhan.

Najmul mengatakan, dari puluhan ribu warga yang terdampak gempa, baru sekira 1.478 warga yang menerima rekening bantuan, namun belum dapat dicairkan.

Pemkab Lombok Utara juga terus menggenjot percepatan pembentukkan kelompok masyarakat (pokmas) sebagai salah satu syarat utama dalam pencairan dana bantuan.

“Terus terang karena isu yang berkembang bahwa uang ini keliatan agak sulit dicairkan makanya semangat warga menbentuk pokmas sempat meredup, tapi dua hari ini kita fokus selesaikan pembentukan pokmas,” katanya.

AYA