Dengan penyederhanaan seperti ini, proses pencairan akan dilakukan oleh masing-masing kelompok masyarakat (pokmas) yang terdiri sepuluh hingga 20 warga

LOMBOK TENGAH.lombokjournal.com — Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah mengatakan, sempat ada persepsi keliru yang berkembang di masyarakat, terkait belum cairnya dana bantuan dari pemerintah.

Zul menyampaikan, persepsi yang beredar sebelumnya ialah warga yang sudah mendapatkan buku rekening tabungan, sudah bisa mencairkan dan membelanjakan sendiri.

Namun hal ini tidak terwujud lantaran pemerintah bersikap lebih hati-hati agar anggaran bantuan bisa benar-benar dimanfaatkan untuk membangun rumah yang memenuhi kaidah tahan gempa.

Hal ini disampaikannya saat bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Bandara Internasional Lombok, NTB, Kamis (18/10).

“Sebelumnya begitu lama sehingga warga mempersepsikan ini kok ini enggak cair-cair. Jangan sampai ada anggapan uang tidak ada, terlebih ada bencana di Palu,” ujar Zul.

Kata Zul, proses pencairan yang begitu berbelit menjadi salah satu alasan mengapa pencairan dana tak kunjung tiba. Dengan 17 prosedur persyaratan yang harus dilalui, hanya ada lima kepala keluarga (KK) terdampak gempa yang bisa mencairkan dana bantuan dari pemerintah.

“Itu sebelum penyederhanaan (pencairan), yang cair hanya lima KK. Ahamdulillah dengan penyederhanaan sekarang sudah ada 5.625 KK yang bisa mencairkan dana bantuan,” kata Zul.

Zul juga tidak ingin warga mendapat persoalan hukum di masa mendatang.

“Pengalaman yang disampaikan BNPB, jangan sampai cepat di awal tapi belakangan ada persoalan akuntabilitas di kemudian hari,” ucap Zul.

Dengan penyederhanaan seperti ini, proses pencairan akan dilakukan oleh masing-masing kelompok masyarakat (pokmas) yang terdiri sepuluh hingga 20 warga.

“Jadi laporannya tidak usah per individu tapi ke pokmas saja,” kata Zul.

BACA JUGA ;

• Presiden Pastikan, Sudah Tersedia Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Korban Gempa
• Presiden Ke NTB Serahkan Langsung Bantuan Pembangunan Rumah Tahan Gempa

Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalilah juga menyambut positif penyederhanaan mekanisme pencairan. Rohmi menilai, model pencairan sebelumnya sangat rumit dan menyulitkan warga untuk bisa kembali membangun rumahnya.

“Alhamdulilah sederhana sungguh signifkan sekali karena memang selama ini kelihatan rumit teknisnya. Dengan sederhana, warga merasa begitu lega, dan kami sangat yakin dengan proses ke depan akan berjalan lancar,” ucap Rohmi.

AYA

Proses pencairan yang memakan waktu tak lepas dari prinsip kehati-hatian lantaran anggaran yang dikeluarkan berasal dari kas negara

LOMBOK TENGAH.lombokjournal.com — Dana rehabilitasi dan rekonstruksi untuk warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Barat (NTB) dipastian tersedia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, memberikan informasi bahwa Kemenkeu telah mengirimkan Rp 960 miliar kepada warga terdampak gempa untuk mulai membangun rumahnya yang rusak akibat gempa.

“Artinya sudah dimulai bangun, material siap tidak, bukan hanya yang Risha, tapi semen dan bahan bangunan yang lain,” tanya Jokowi saat Rapat Koordinasi di Bandara Internasional Lombok, Kamis (18/10).

Jokowi menyampaikan, permasalahan yang ada di lapangan saat ini adalah belum cepatnya pengadaan komponen Risha.

“Ini yang terus saya lihat, nanti saya perintahkan untuk segera ditambah cetakan (produksi Risha),” lanjutnya.

Presuden mengatakan, pemerintah harus segera menyiapkan komponen Risha, kalau perlu dibantu oleh aparat TNI dan Polri karena animo warga untuk menggunakan Risha cukup tinggi.

Jokowi belum berani memastikan kapan rehabilitasi dan rekonstruksi di NTB rampung. Menurutnya, target penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi tergantung perkembangan di lapangan.

“(Target enam bulan) bisa lebih cepat, bisa lebih lambat, kita lihat nanti di lapangan. Yang jelas progresnya akan selaku saya ikuti, akan selalu saya pantau; akan selalu saya cek ke lapangan, baik yang di NTB maupun di Sulteng,” ujarnya.

Jokowi menambahkan, proses pencairan yang memakan waktu tak lepas dari prinsip kehati-hatian lantaran anggaran yang dikeluarkan berasal dari kas negara.

“Ini menyangkut akuntabilitas keuangan negara, harus semua di pertanggungjawabkan,” ucapnya.

BACA JUGA;

• Pemerintah Berhati-hati, Agar Bantuan Benar-benar Untuk Bangun Rumah Tahan Gempa
• Presiden Ke NTB Serahkan Langsung Bantuan Pembangunan Rumah Tahan Gempa

Jokowi juga mempersilakan jika masih ada sisa dari dana bantuan senilai Rp 50 juta, maka masyarakat diberikan kebebasan menggunakannya untuk hal lain.

“Itu kan sudah ditransfer ke rekening (pribadi), belum tentu kan cukup dan tidak cukup, belum jelas (untuk bangun rumah).  Enggak apa-apa kalau memang rumah sudah jadi dan (ada) sisa, itu sudah menjadi hak dari masyarakat,” ungkap Jokowi.

AYA

Presiden ingin melihat langsung proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa serta memastikan, penyederhanaan administrasi untuk pemanfaatan dana bantuan

MATARAM.lombokjournal.com — Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara Iriana Joko Widodo bertolak menuju Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis pagi, 18 Oktober 2018.

Bersama rombongan, Presiden Jokowi lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 , pukul 07.55 WIB.

Tiba di Bandar Udara Internasional, Zainuddin Abdul Madjid, Kabupaten Lombok Tengah pada pukul 10.30 WITA, Presiden langsung bertemu sejumlah pejabat dari daerah terdampak gempa Di  Sumbawa.

Presiden akan melanjutkan perjalanan menuju Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat dengan menggunakan helikopter Super Puma.

Presiden dan rombongan kemudian menuju kantor Bupati Sumbawa Barat untuk menyerahkan langsung buku tabungan stimulan pembangunan rumah bagi korban gempa.

Pada siang harinya, Presiden direncanakan untuk menuju Kecamatan Pototano, Kabupaten Sumbawa Barat, guna meninjau pembangunan Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA).

Setelah itu, Presiden akan berangkat menuju Dusun Pademekan, Desa Belanting, Kecamatan Sembelia untuk melakukan peninjauan. Tak hanya itu, Presiden juga akan menyaksikan penandatanganan SPK kelompok antara masyarakat dan aplikator RISHA.

Petang harinya, Presiden diagendakan untuk menuju Kabupaten Lombok Tengah guna menyerahkan beasiswa kepada mahasiswa terdampak bencana alam.

Bersama rombongan Presiden kemudian akan kembali ke Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid untuk terbang menuju Provinsi Bali. Setibanya di Bali, menuju hotel untuk bermalam dan melanjutkan agenda kerja keesokan harinya.

Dalam kunjungan ke NTB kali ini, Presiden ingin melihat langsung proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa serta memastikan, penyederhanaan administrasi untuk pemanfaatan dana bantuan pemerintah bagi warga terdampak gempa telah dilakukan.

Sebelumnya, saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna, Selasa (16/10), Presiden memerintahkan jajarannya untuk menyederhanakan proses administrasi bagi warga terdampak gempa dalam pemanfaatan dana bantuan pemerintah.

“Kita juga sudah memutuskan untuk prosedur pengambilan uang yang sudah diberikan itu agar disederhanakan. Dari 17 prosedur yang ada, kemarin sudah diputuskan menjadi 1 prosedur saja yang harus diikuti,” ujar Presiden ketika itu.

Meski demikian, Presiden mengingatkan, penyederhanaan prosedur tersebut tetap memperhatikan prinsip akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik.

BACA JUGA ;

• Presiden Pastikan, Sudah Tersedia Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Korban Gempa
• Pemerintah Berhati-hati, Agar Bantuan Benar-benar Untuk Bangun Rumah Tahan Gempa

Dalam penerbangan menuju NTB, Presiden dan Ibu Iriana didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI Trisno Hendradi, Komandan Paspampres Mayjen TNI (Mar) Suhartono, dan Staf Khusus Presiden Adita Irawati.

AYA/Hms

Bila perekonomian tumbuh dengan baik di desa masing-masing, maka akan tumbuh di Kecamatan, Kabupaten dan bahkan di Provinsi

LOMBOK TIMUR.lombokjournal.com — Kepala Desa (Kades) di daerah Kabupaten Lombok Timur diminta agar lebih memanfaatkan dan menggunakan dana desa (DD) untuk pembangunan ekonomi pedesaan.

Bukan hanya memperhatikan dan fokus pada pembangunan fisik semata. Meskipun infrastruktur desa dinilai perlu di desa.

Wakil Bupati (Wabup) Lombok Timur, H. Rumaksi SJ, SH mengatakan itu, saat memghadiri acara Musda IV Forum Komuikasi Kepala Desa (FKKD) Lotim, di Gedung Wanita, Selong, Rabu (17/10) siang.

“Jangan terlalu bergerak di fisik. Bagaimana dia sekarang menggerakkan ekonomi pedesaan ini. Itulah tujuan utama dana desa,” ujarnya.

Menurut Rumaksi, bila perekonomian tumbuh dengan baik di desa masing-masing, maka akan tumbuh di Kecamatan, Kabupaten dan bahkan di Provinsi.

“Bagaimana caranya memanfaatkan dana desa ini untuk betul-betul menjadi skala prioritas. Apa yang menjadi kebutuhan,” ucapnya.

Untuk mewujudkan semua itu, tegas Rumaksi, harus ada singkronisasi antara program kabupaten dengan petencanaan di desa.

“Kalau di Kabupaten ada RPJMD, nanti juga di Desa supaya ada. Ada rencana kerja pemerintah daerah tahunan, dia (Desa) juga ada supaya ada sharing,” jelasnya.

“Mana yang menjadi porsi dana desa, mana yang menjadi porsi Kabupaten, Provinsi dan pusat,” tambahnya lagi.

Mantan anggota DPRD NTB ini kembali mengingatkan, bahwa salah satu kunci pembangunan di Desa maupun di daerah Kabupaten yaitu, komunikasi.

“Tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan oleh Kepala Desa,” kata Rumaksi

Razak

Selain untuk membantu Aparatur sipil negara (ASN ) yang terdampak gempa juga agar sebagian digunakan untuk gedung yang mengalami kerusakan seperti pondok pesantren , masjid-masjid, gereja,pura, madrasah

MATARAM.lombokjournal.com – Bantuan bagi masyarakat terdampak gempa di NTB datang dari Kementrian Agama  Republik Indonesia.

Menteri Agama Lukmanul Hakim Syaifuddin, menyerahkan bantuan sebesar Rp10 milyar yang diterima Sekda NTB, H Rosyadi Sayuti, Rabu (17/10),  bertempat di Kantor Kementerian Agama NTB.

Lukman menyatakan, bantuan yang diserahkan bersumber dari seluruh pegawai lingkup kementrian Agam seluruh Indonesia.

“Kita menyerahkan bantuan yang sumbenya dari seluruh ASN di lingkup kementrian agma se Indonesia dan bahkan juga dari petugas ibadah haji  yang bertugas menyisihkan sebagian rezekinya untuk kemudian bisa dimnfaatkn bagi keluarga ASN di NTB yang terdampak dari peristiwa gempa bebrapa waktu lalu,” Ujarnya

Lukman menyatakan, agar sumbangan ini selain untuk membantu Aparatur sipil negara (ASN ) yang terdampak gempa juga agar sebagian digunakan untuk gedung yang mengalami kerusakan seperti pondok pesantren , masjid-masjid, gereja,pura, madrasah.

Menurutnya, bantuan ini   wujud kepedulian ASN kementrian Agama untuk membantu saudara-saudaranya di NTB,

Sebelumnya, Kepala Kantor KementErian Agama, Nasruddin memaparkan, jumlah kantor yang terdampak akibat gempa Bumi yakni Kantor  32 buah. Madrasah Negri dan swasta  sebanyak 426 buah

Pondok pesantren sebanyak 105 buah ,Masjid sebanyak  2.037 buah, Pura 100 buah, Vihara sebanyak 50 buah.

Kementrian Agama telah membentuk Tim Tanggap Darurat di bawah Kementrian Agama menyalurkan bantuan kebutuhn dasar berupa terpal, tenda, selimut, sembako dan obat-obatan ke keluaraga  besar ASN Kementrian Agama Prov NTB serta Non ASN.

Penyerahan bantuan tali asih kepada pegawai Kementerian Agama yang terdampak, baik PNS maupun Non PNS, membangun ruang belajar sebanyak 5 ruangan di MTS Negeri 3 Lombok Timur,  dengan biaya Rp300 juta.

AYA

Anggaran untuk rehabilitasi itu salah satunya berasal dari sumbangna atau bantuan Pemerintah daerah (Pemda) DKI Jakarta

LOMBOK TIMUR.lombokjournal.com — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur (Lotim), Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah mengalokasikan anggaran recovery pasca dihantam bencana gempa bumi beberapa bulan lalu.

Anggaran itu dialokasikan dalam pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2018, yakni sekitar Rp. 15.491.000.000.

Kepala Bidang (Kabid) Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lombok Timur, Edi Purnomo, mengatakan, belanja yang paling banyak dalam perubahan APBD 2018 adalah penanganan bencana.

“Di dalam rancangan perubahan APBD 2018 itu, Pemerintah Daerah (Lombok Timur) mengalokasikan untuk rehabilitasi,” ucapnya, saat ditemui di ruang kerjanya, Selong, Rabu (17/10) siang.

Dikatakannya, besaran anggaraan tersebut khusus digunakan dalam penanganan bencana untuk rehabilitasi di daerah Lombok Timur.

Pertama; untuk normalisasi jaringan air di Desa Sajang Kecamatan Sembalun.

Kedua; membangun ruang kelas sementara sekitar 158 unit untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri.

“Maksudnya agar para siswa tidak belajar di tenda-tenda. Sehingga murid-murid yang belajar bisa lebih nyaman,” ujar Edi.

Selanjutnya kegiatan untuk perbaikan air limbah atau sanitasi lingkungan bagi wilayah terdampak yakni, di Kecamatan Sambelia dan Sembalun.

Keempat; Pemkab Lotim juga mengalokasikan anggaran dam bentuk hibah kepada lembag-lembaga sekolah swasta dan sarana pribadatan untuk dana rehab maupun pembuatan sarana beribadah sementara.

Besaran anggarannya yaitu, masing – masing Rp.750 juta untuk normalisaai air, ruang kelas sementara kurang lebih Rp.4,4 milyar.

“Kemudian sanitasi limbah itu sebesar Rp.550 juta. Kalau yang untuk bantuan hibah kepada perbaikan pendidikan swasta sama pribadatan sekitar Rp.9,7 milyar lebih,” sebut Edi.

Edi kembali mengungkapkan, anggaran untuk rehabilitasi itu salah satunya berasal dari sumbangna atau bantuan Pemerintah daerah (Pemda) DKI Jakarta.

“Ada memperoleh bantuan keuangan dari Pemerintah DKI Jakarta sebesar 10 milyar untuk penanganan rehabilitasi maupun rekonstruksi pasca bencana,” bebernya.

Razak

Pemkab Lombok Utara telah melakukan verifikasi terhadap sekira 44 ribu rumah warga yang mengalami rusak berat akibat gempa. Proses verifikasi, masih terus dilakukan hingga mencapai keseluruhan

MATARAM.lombokjournal.com — Rencana kedatangan Presiden Jokowi yng akan kembali meninjau sejumlah lokasi terdampak gempa di NTB pada Kamis (18/10), memberi titik cerah terkait pencairan dana bantuan korban gempa..

Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar berharap, kedatangan Presiden Jokowi ke NTB menjadi momentum percepatan realisasi pencairan dana bantuan stimulan kepada warga terdampak gempa.

“Harapan kami dengan datangnya presiden menjadi momentum untuk kita semua melakukan percepatan,” kata Najmul.

Konsep mekanisme pencairan yang cepat sejatinya pernah disampaikan Jokowi saat berkunjung ke Lombok Utara beberapa bulan lalu.

“Hal ini sesuai dengan yang sudah disampaikan Pak Presiden sehingga tidak ada kesan birokrasi berjalan hanya ketika presiden datang saja,” katanya.

Najmul menyampaikan, Pemkab Lombok Utara telah melakukan verifikasi terhadap sekira 44 ribu rumah warga yang mengalami rusak berat akibat gempa. Proses verifikasi, masih terus dilakukan hingga mencapai keseluruhan.

Najmul mengatakan, dari puluhan ribu warga yang terdampak gempa, baru sekira 1.478 warga yang menerima rekening bantuan, namun belum dapat dicairkan.

Pemkab Lombok Utara juga terus menggenjot percepatan pembentukkan kelompok masyarakat (pokmas) sebagai salah satu syarat utama dalam pencairan dana bantuan.

“Terus terang karena isu yang berkembang bahwa uang ini keliatan agak sulit dicairkan makanya semangat warga menbentuk pokmas sempat meredup, tapi dua hari ini kita fokus selesaikan pembentukan pokmas,” katanya.

AYA

Saat berjumpa dengan presiden di Istana Negara, Jokowi menyatakan, pencairan bantuan harus segera direalisasikan, bukan sekadar retorika semata

MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah mengatakan, proses pencairan dana bantuan korban gempa, lebih disederhanakan dari yang sebelumnya 17 lembar persyaratan yang harus ditandatangani, menjadi hanya satu lembar persyaratan.

“Prosedur pencairan dari 17 lembar menjadi satu halaman, hari ini sudah mulai ada yang dicairkan,” kata Gubernur Zul, Selasa (17/10).

Zul optimistis dengan penyederhanaan mekanisme akan membuat proses pencairan menjadi lebih cepat.

“Sebenarnya tidak banyak kendala karena memang kemarin itu proses ribet, berbelit bukan ingin mempersulit tapi karena kehati-hatian, tidak mau asal cepat, tahu-tahu ujungnya punya masalah,” jelasnya.

Zul menyampaikan, mekanisme ini sudah dibahas bersama dengan juga melibatkan aparat penegak hukum. Kata dia, masyarakat juga dibebaskan memilih model bangunan selama memenuhi kaidah tahan gempa.

“Sekarang 10 ribu (warga) sudah masuk rekening, ini dikejar dulu supaya cair. Sekarang dan besok, Ketua Pokmas (kelompok masyarakat) dan pejabat pembuat komitmen (PPK) tandatangan di kantor BRI sehingga jangan lagi ada proses yang ribet,” katanya.

Perrcepatan pencairan ini juga tak lepas dari rencana kedatangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke NTB pada Kamis (18/10). Saat berjumpa dengan presiden di Istana Negara, Jokowi menyatakan, pencairan bantuan harus segera direalisasikan, bukan sekadar retorika semata.

“Kalau ada yang sudah cair ini akan mempermudah berikutnya, bagaimana mau selesaikan berikutnya kalau yang pertama belum cair,” kata Zul.

AYA/Hms

Program Samsat keliling sangat membantu masyarakat untuk membayar pajak. Karena  tidak perlu lagi mengorbankan waktu untuk mendatangi kantor Samsat

LOMBOK TIMUR.lombokjournal.com — Warga Desa Wanasaba memanfaatkan program pelayanan Sistem Manunggal Satu Atap (Samsat) Keliling untuk membayar pajak Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Pasalnya tidak dikenakan denda meskipun sudah telat membayar pajak kendaraan.

Pelayanan tersebut dilakukan oleh Polresta Lombok Timur di Kantor Desa Wanasaba, Kecamatan Wanasaba, Selasa (16/10) pukul 09.00 Wita.

Hal itu sengaja dilakukan sesuai jadwal yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan tujuan untuk memudahkan masyarakat Lombok Timur agar tidak repot-repot datang ke Kantor SAMSAT di Selong.

“Harapannya memudahkan masyarakat untuk membayar pajak tanpa langaung ke Selong mendatangi Kantor SAMSAT,” demikian disampaikan Dini, salah seorang pegawai Samsat.

Selanjutnya salah satu warga setempat, Wawan, mengatakan, program Samsat keliling sangat membantu masyarakat untuk membayar pajak. Karena  tidak perlu lagi mengorbankan waktu untuk mendatangi kantor Samsat.

Kini pengurusan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), BPKB tidak lagi merepotkan. Karena pelayanan pembayaran pajak STNK, BPKB dapat dilakukan melalui Samsat Keliling.

“Sehingga masyarakat tidak mengantri berjam-jam, serta dapat menghindari calo yang menawarkan pengurusan STNK, BPKB dengan meminta bayaran tinggi,” tambah pria asal Dusun Beak Lauq, Desa Wanasaba ini.

Kepala Desa (Kades) Wanasaba, H. Misnun Ali, SH., mengatakan, bahwa pihaknya menyambut baik program dari Polresta khususnya Devisi Samsat STNK dan BPKB tersebut.

“Program ini memudahkan warga kami untuk membayar pajak kendaraan bermotor,” ungkapnya.

Misnun berharap, seluruh masyarakat Desa Wanasaba khususnya dari pemerintah Desa Wanaaba agar mentaati aturan yang berlaku.

“Insya Allah selamat. Ketika kita melakukan perjalan jauh kalau semua sudah lengkap,” ingatnya.

Razak

Prosedur pencairan dana bantuan tersebut akan lebih disederhanakan, yang sebelumnya dinilai terlalu rumit dan ribet

MATARAM.l.ombokjournal.com — Presiden Joko Widodo akan kembali berkunjung ke NTB dalam waktu dekat, untuk pastikan dana bantuan masyarakat yang terdampak gempa segera cair..

Terkait simpang siurnya dana bantuan korban gempa di Lombok dan Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), Presiden Republik Indonesia  rencananya dijadwalkan akan dating hariKamis, (18/10) 2018..

Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah atau akrab disapa Dr. Zul menegaskan itu, setelah menemui Presiden di Istana, Senin (25/10) siang.

“Arahan Pak Jokowi sangat jelas.Kamis akan ke NTB lagi,” katanya, melalui media sosial, akun facebook, Bang Zul Zulkieflimansyah.

Presiden Jokowi dating untuk memastikan dana bantuan yang dimaksud telah masuk ke rekening penerima bantuan korban gempa untuk dapat segera dicairkan.

“Beliau ingin memastikan semua yang telah masuk uangnya ke rekening agar bisa di cairkan besok atau lusa,” ujarnya.

Dr. Zul menambahkan, prosedur pencairan dana bantuan tersebut akan lebih disederhanakan, yang sebelumnya dinilai terlalu rumit dan ribet.

“Prosedur yang tadinya ribet kini disederhanakan menjadi hanya  1 lembar. Hanya perlu ditandatangani oleh Pokmas dan PPK, langsung bisa dicairkan,” terangnya.

Lebih lanjut Dr. Zul menegaskan dan meminta masyarakat agar segera membentuk Pokmas (Kelompok Masyarakat) sehingga bisa dicairkan.

“Jadi bagi yang ingin cair, segera bentuk Pokmas. PPK dari BPBD akan kami minta turun proaktif ke bawah, ke kecamatan dan desa agar bisa selesai dalam 2 hari ini,” jelasnya.

Mantan anggota DPR RI ini mengakhirinya dengan menekankan pentingnya kerja bersama sama.,

“Semua yang berat akan terasa ringan kalau kita kerjakan bersama-sama,” kata Zul.

Razak