JNE mensupport pembangunan 2 (dua) shelter di area Lapangan Gondang, Lombok Utara

LOMBOk UTARA.lombokjournal.com —  Bencana gempa bumi di Lombok yang memilukan menggerakkan JNE turut berkontribusi meringankan beban para korban bencana.

Dengan kapabilitas yang dimiliki, dan dukungan dari 6000 titik layanan serta 40.000 karyawan di seluruh pelosok Nusantara, JNE berhasil menyalurkan bantuan dalam bentuk barang dari para pelanggan dan uang tunai hasil penggalangan dari karyawan internal.

Dalam melakukan penyaluran barang bantuan, JNE mendirikan Posko Bencana JNE Mataram yang berlokasi di Jl. Amir Hamzah No. 102 Mataram, Lombok –  Nusa Tenggara Barat.

Di Posko ini tidak hanya melibatkan para karyawan JNE Mataram saja, tetapi juga dibantu oleh perwakilan dari setiap cabang di Regional Jawa Timur, Bali, NTT, dan NTB.  Total sebanyak 103 ton barang bantuan telah berhasil disalurkan.

Sementara, dana bantuan hasil pengumpulan dari karyawan JNE se-Indonesia, yang mencapai kurang lebih Rp. 214 juta, direalisasikan dalam bentuk bantuan untuk karyawan JNE Mataram dan sekitarnya serta pembangunan Integrated Community Shelter (ICS) hasil kerjasama dengan Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT).

Pada pembangunan ICS ini, JNE mensupport pembangunan 2 (dua) shelter di area Lapangan Gondang, Lombok Utara.

ICS merupakan area atau kompleks yang terdiri dari beberapa unit rumah hunian sementara (shelter) yang dilengkapi dengan fasilitas toilet umum, rumah ibadah, warung wakaf untuk berbelanja kebutuhan harian, humanity store yang menyediakan paket sembako untuk kebutuhan selama 1 (satu) minggu, sekolah darurat, dapur umum, trauma healing, dan sarana bermain anak, serta pelayanan medis.

Manajemen JNE berkesempatan melakukan kunjungan ke shelter di area Lapangan Gondang, Senin. (08/10). Chandra Fireta, selaku Direktur JNE dalam kunjungannya menjelaskan kepedulian JNE.

“Pembangunan beberapa shelter ini merupakan wujud kepedulian JNE sebagai perusahaan anak bangsa untuk membantu meringankan beban penderitaan para pengungsi korban pasca gempa Lombok. Dalam perjalanannya yang hampir mencapai usia 28 tahun di Indonesia, JNE tidak hanya fokus pada perkembangan bisnisnya, tetapi juga berperan aktif dalam menjalankan kegiatan sosial.” Katanya.

Chandra Fireta, juga memberikan bantuan langsung kepada korban pasca gempa Lombok yang tinggal di rumah hunian sementara ini.

Acara ini dihadiri oleh Edi Santoso, Direktur JNE; Samsul Djamaludin, selaku  VP Of Quality Assurance; Eri Palgunadi, selaku VP Marketing; Jontri Kusnanto, selaku Head of National Operation Division, dan Misty Lulu Indrayani selaku Branch Manager JNE Mataram.

AYA (*)

Hanya dibayarkan kepada warga yang rumahnya rusak berat

GIRI MENANG.lombokjournal.com  —  Menteri Keuangan Republik Indonesia (Menkeu RI), Sri Mulyani menjamin, anggaran jaminan hidup (Jadup) masyarakat yang terdampak bencana gempa bumi bulan Agustus lalu dipastikan tersedia di APBN 2018.

Hal itu disampaikan Menkeu, saat mengunjungi para pengungsi di Desa Guntur Macan, Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat (Lobar), Senin (08/10).

Jadup tersebut disiapkan melalui Kementerian Sosial, dan diberikan hanya kepada warga yang rumahnya rusak berat saja.

Besarnya nominal Jadup tersebut adalah Rp. 10.000/jiwa/hari yang pengusulannya diserahkan melalui Pemerintah Daerah.

Di Lobar, dari 72.222 rumah rusak yang telah terverifikasi, ada 13.941 rumah yang rusak berat.

Mereka ini, menurut Kepala Dinas Sosial Lobar, Hj. Ambaryati, yang berhak untuk memperoleh Jadup.

“Tapi kita masih melakukan verifikasi. Bisa jadi di satu rumah yang rusak berat, bisa lebih dari satu Kepala Keluarga (KK) yang tinggal,” terang Bu Ambar, panggilan perempuan berkaca mata mengaku baru menyampaikan 962 KK untuk ditetapkan oleh Bupati.

Terkait dengan mekanisme pencairan, Sri Mulayani menegaskan, dana Jadup diberikan saat warga sudah kembali ke rumah.

“Jadup itu pasti dicairkan saat warga sudah kembali ke rumahnya,” terang Sri.

Ia memastikan, saat ini anggaran tersebut sudah siap. Sedangkan untuk tahun anggaran 2019 tinggal membutuhkan landasan hukum saja.

Menteri yang pernah menjadi petinggi di Bank Dunia itu menyayangkan beredarnya isu, Pemerintah menjadi kurang perhatian terhadap korban gempa di NTB setelah bencana gempa dan tsunami yang terjadi di Palu dan Donggala.

“Orang tidak boleh mengaduk-aduk perasaan masyarakat. Uang untuk gempa,di Lombok tetap untuk Lombok,” tegas Sri Mulyani.

Sri bahkan memastikan akan menstimulus kebangkitan ekonomi di Pulau Lombok pasca gempa. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Sri diminta untuk memberi kemudahan pinjaman dan penghapusan hutang kepada para kreditur.

Demikian pula stimulus kemudahan pembayaran pajak kepada para korban terdampak gempa.

Kedatangan Sri Mulyani juga diikuti oleh Direktur IMF Christine MO Lagarde, Menko Kemaritiman RI, Luhut Binsar Panjaitan, dan Gubernur BI Perry Warjiyo yang diterima oleh Gubernur NTB Zulkiflimansyah dan Bupati Lobar Fauzan Khalid.

AYA

Kepala Dinas Sosial Pemprov NTB, Ahsanul Khalik, akan terus menagih pemerintah pusat agar segera mencairkan uang jaminan hidup sebesar Rp10.000 per hari untuk masing-masing korban gempa

MATARAM.lombokjournal.com — Banyak janji yang dilontarkan pemerintah pusat belum direalisasikan bagi korban gempa Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Termasuk bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia.

Jenis bantuan itu yakni Bantuan Stimulan Pemulihan Sosial (BSPS) berupa; jaminan hidup, bantuan korban luka-luka dan bantuan isi hunian tetap.

Setelah adanya surat Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI kepada Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah. Kini bantuan tersebut masih simpang siur, tak ada kejelasan dan  bahkan terancam dibatalkan.

Dalam surat yang tertanggal 21 September 2018 tersebut, Kemensos mengaku bahwa anggaran bantuan sosial tahun 2018 terbatas. Mengingat sudah masuk semester II triwulan III.

“Dan banyaknya kejadian bencana alam dari Januari s.d Agustus 2018,” tulis Kemensos RI dalam surat tersebut, pada poin 3.

Atas dasar itulah, Gubernur NTB diminta agar mengintruksikan Bupati/Walikota untuk tidak menjanjikan bantuan kepada calon penerima, meskipun data penerima sudah di valisasi.

Terkait hal itu, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) asal NTB, Hj. Baiq Diyah Ratu Ganefi menjadi geram. Ia meminta pemerintah pusat jangan mempersulit warga namun turun untuk sosialisasi.

“Jadi jangan dipersulit, jangan terlalu banyak birokrasi. Pemerintah tinggal edukasi cara-cara mencairkan uang dan diketahui aparat Desa,” ucapnya tegas, saat dihubungi lomnokjournal.com, Sabtu (06/10) sore.

Dikatakan Ganefi, korban gempa Lombok juga kehilangan mata pencaharian dan pekerjaan. Bukan hanya kehilangan anggota keluarga dan rumah.

Untuk itu, lanjut Ganefi, pemerintah segera memenuhi apa yang telah dijanjikan kepada warga sebelumnya.

“Apa yang telah dijanjikan oleh pemerintah, baik untuk perbaikan rumah dan jaminan hidup atau apapun itu memang harus terealisasi,” jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, bahwa Kepala Dinas Sosial Pemprov NTB, Ahsanul Khalik, akan terus menagih pemerintah pusat agar segera mencairkan uang jaminan hidup sebesar Rp10.000 per hari untuk masing-masing korban gempa.

Sementara, Bupati Lombok Utara (KLU), H. Najmul Akhyar sendiri masih ragu apakah dana jaminan hidup kepada korban gempa itu akan keluar atau tidak.

Razak

Terdapat 4 titik saluran yang tertimbun longsor. Air irigasi itu merupakan saluran utama yang mengairi 15 dusun lahan perkebunan dan pertanian di sana

LOMBOK UTARA.lombokjournal.com —  Sejak bencana gempa Lombok, hampir lebih dari 2 bulan lahan pertanian di Desa Senaru, Lombok Utara  mengalami dampak kekeringan hebat.

Dampak bencana gempa bumi yang melanda Lombok Utara sangat dirasakan betul oleh warga di Desa Senaru, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Saluran utama irigasi di wilayah desa itu rusak parah karena tertimbun material longsoran tanah sejak 29 Juli lalu.

“Alhamdulilah, sedikit demi sedikit warga di Desa Senaru sudah mulai berinisiatif gotong-royong membersihkan sumbatan saluran yang tertimbun longsor. Mulai siang tadi saluran irigasi sudah percobaan untuk dialiri,” kata Sekretaris Desa Senaru, Muhamad Edi, Jumat (05/10).

Masalah kekeringan itu sudah lama dirasakan dampaknya. Sekitar 400 hektar lebih lahan pertanian, terutama untuk perkebunan di Desa Senaru mengalami gagal panen. Tanaman warga banyak yang mati kekeringan.

Saluran irigasi yang bersumber utama dari aliran air terjun Tiu Kelep rusak tertimbun material tanah yang longsor dari atas tebing.

Terdapat 4 titik saluran yang tertimbun longsor. Air irigasi itu merupakan saluran utama yang mengairi 15 dusun lahan perkebunan dan pertanian di sana.

Edi berharap, dengan dicobanya aliran air di saluran irigasi, petani dapat segera mengolah kembali lahan yang dimilikinya agar perekonomian warga perlahan dapat segera pulih pasca gempa.

Menurut Edi, jika masih terus berharap bantuan dari dinas yang menangani masalah pengairan dan irigasi tentu membutuhkan proses yang agak lama.

Harry

Selain belajar dan berlatih sesuai dengan tugas pokok satuan, TNI Polri juga tetap konsisten menjaga dan melestarikan budaya masyarakat NTB

MATARAM.lombokjournal.com — Pasukan anti teror gabungan TNI-Polri melakukan operasi ‘pembebasan sandera’ di Kantor Gubernur NTB, Jumat (05/10).

Dalam operasi itu, Kepala Dinas Pariwisata NTB Lalu Muhammad Faozal, disandera kelompok teroris. Bukan saja dijadikan sandera, kelompok teroris juga memasang rangkaian bom di badan Faozal, sehingga menambah perhatian para penonton.

Taktik pertempuran dan perang kota yang dilatih secara terus menerus, tim pasukan anti teror gabungan TNI Polri merangsek masuk ke sasaran dan berhasil melumpuhkan penyandera, dan sukses  membebaskan sandera  dengan aman.

Rangkaian bom yang dipasang di badan tersandera berhasil dijinakKan anggota penjinak bom yang tergabung dalam unit anti teror tersebut.

Peristiwa tersebut merupakan simulasi Operasi pembebasan sandera yang berhasil menarik perhatian para peserta Upacara Peringatan HUT TNI ke 73 yang berlangsung di Kantor Gubernur NTB di Mataram,

Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han.di lokasi menjelaskan, simulasi operasi pembebasan sandera oleh tim pasukan anti teror gabungan TNI Polri ini merupakan membutuhkan kerjasama dan koordinasi yang super ketat untuk memastikan keselamatan para sandera.

“Simulasi pembebasan sandera ini sebagai rangakaian kegiatan HUT TNI ke 73 untuk menguji hasil latihan dan kemampuan personel jika sewaktu-waktu dibutuhkan,” kata Rizal.

Dilanjutkannya, dalam penanganan seperti ini dibutuhkan informasi yang betul-betul valid tentang jumlah sandera, jumlah pelaku, senjata yang akan digunakan, titik-titik yang dikuasai para pelaku maupun lokasi para sandera lengkap dengan peta atau denah bangunan tempat penyanderaan.

Hal itu terkait dengan jumlah personel maupun alat peralatan yang dibutuhkan dalam penanganannya, termasuk taktik dan strategi yang akan diterapkan untuk menyelesaikan misi tersebut.

“Jadi memang harus profesional dalam penanganan sandera seperti ini dengan mengedepankan keselamatan dan keamanan sandera,” pungkasnya.

Selain belajar dan berlatih sesuai dengan tugas pokok satuan, TNI Polri juga tetap konsisten menjaga dan melestarikan budaya masyarakat NTB.

Salah satunya Tarian Gendang Beleq milik masyarakat Lombok yang dimainkan dengan sempurna usai Upacara Peringatan HUT TNI ke 73, dan juga sebelumnya pernah tampil beberapa kali di hadapan Presiden maupun Panglima TNI dan Kapolri.

AYA

Kalau selama ini beredar di medsos wajah Ratna tampak lebam-lebam ternyata bukan akibat penganiayaan, melainkan akibat operasi sedot lemak

MATARAM.lombokjournal.com —  Kebohongan Ratna Sarumpaet, salah satu anggota tim sukses Prabowo, yang menyebarkan kabar penganiayaan dirinya diduga bertujuan menjatuhkan citra pemerintahan Jokowi – JK.

Karena polisi mencium kebohongannya, pemain teater yang belakangan aktif di kubu oposisi itu segera menarik pernyataannya,. Kemudian Ratna mengakui kebohongannya, dan sambil tersedu-sedu ia minta maaf.

Atas permintaan maaf Ratna, Sekretariat Nasional Jokowi (SEKNAS) Jokowi Nusa Tenggara Barat (NTB),  mengajak seluruh masyarakat NTB, dan masyarakat Indonesia  umumnya untuk memaafkan terkait informasi hoax yang telah disebarkan nenek tua itu.

“Kita harus memaafkan Ratna Sarumpaet. Memaafkan itu lebih mulia. Walaupun akhir-akhir ini, Ia telah memberikan informasi hoax,” ujar Fattahillah Prawiranegara, Ketua DPW SEKNAS Jokowi NTB, Rabu (03/10).

Memberi maaf orang yang mengaku bersalah dan menyampaikan permintaaf, merupakan cerminan aklak mulia. Meski informasi hoax yang disebarkan oleh Ratna Sarumpaet telah membuat kegaduhan di tengah masyarakat Indonesia.

“Sebagai masyarakat yang baik, Kita harus bisa saling memaafkan satu sama lainnya, ” kata Fattah..

Isu soal Ratna Sarumpaet dianiaya pertama kali diungkap oleh kubu Prabowo-Sandiaga. Polisi pun lalu melakukan penyelidikan, dan menemukan bukti isu penganiayaan merupakan kabar bohong atau hoax.

Akhirnya, melalui siaran TV Nasional, Net.TV, Rabu (03/10) Ratna mengakui bahwa ia telah berbohong tentang penganiayaan itu. Kalau selama ini beredar di medsos wajah Ratna tampak lebam-lebam ternyata bukan akibat penganiayaan, melainkan akibat operasi sedot lemak.

“Saya mengajak masyarakat serta Relawan Jokowi maupun simpatisan Jokowi di NTB, Indonesia secara umumnya, Kita tetap tunjukan pada masyarakat Politik yang sehat. Tanpa sebarkan berita hoax, ” tegas Fatahillah.

Dikatakan Fattah, tahun politik seperti sekarang, diharapkan terwujud demokrasi yang baik, sehat, jujur, tanpa menyebarkan berita hoax ke khalayak.

Pemberitaan hoax yang disebar ke tengah-tengah masyarakat, hanya  akan menimbulkan  kekacauan dan keresahan masyarakat.

“Tunjukan kepada masyarakat Indonesia, bahkan Dunia, bahwa demokrasi yang diselenggarakan di Indonesia baik dan sehat, sehingga demokrasi kita bisa menjadi contoh, ” katanya.

Me

Bendera  HMI, mereka meminta  Bupati segera meresufle para pejabat Dinas Peternakan yang melakukan proyek gelap

LOMBOK TIMUR.lombokjournal.com —  Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Selong Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menggelar aksi unjuk rasa, di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Lotim, Selong,

Mereka mendesak aparat penegak hukum (APH) agar mengusut peroyek bantuan sapi yang diberikan Dinas Pertenakan kepada anggota kelompok ternak sapi yang ada di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB

“Mahasiswa minta kejelasan tentang kontrak antara Kabid PPK Dinas Peternakan dengan CV. Bintang Selatan, terkait pengadaan bibit ternak sapi. Tetapi mereka tidak pernah mau memberikannya,” ungkap M. Khaerul Wardi, selaku koordinator lapangan (korlap), Rabu (3/10).

Khaerul mengatakan, hingga saat ini Dinas Peternakan belum memberikan keterangan tentang kontrak tersebut.

“Yang ingin kami tau kejelasannya, kelompok ternak sapi yang mendapat bantuan itu harus jelas, siapa yang memberi dan menerima,” terangnya.

Dipertanyakan, apakah bantuan itu tepat sasaran atau hanya sekedar kelompok fiktif yang dimanipulasi untuk menggelapkan anggaran yang ada.

Sambil membawa spanduk dan bendera  HMI, mereka meminta  Bupati segera meresufle para pejabat Dinas Peternakan yang melakukan proyek gelap.

“Mereka tidak pernah transparan dalam menjalankan amanah masyarakat,” jelas Khaerul lagi.

Pantaun di lapangan, unjuk rasa berlangsung aman dan lancar.

Tuntutan massa aksi HMI Lotim dalam unjuk rasa itu, pengusutan proyek di Dinas Peternakan Kabupaten. Khususnya  pengadaan ternak sapi bibit pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan pengadaan ternak sapi eksotik pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lotim

Polda dan Kejaksaan juga didesak mengusut dokumen kontrak antara PPK dan CV. Bintang Selatan terkait pengadaan ternak sapi bibit pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lotim.

Lebih jauh, dokumen kontrak antara PPK dan CV. MJ Mandiri terkait pengadaan ternak sapi eksotik pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lotim juga segera diselidiki.

Razak

Jumlah kerusakan rumah di Mataram akibat gempa mencapai 7 ribu rumah yang tersebar di sejumlah titik

MATARAM.lombokjournal.com — Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram mulai melalukan pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak gempa di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Rabu (03/10).

Prosesi tahap pertama pembangunan rumah dilakukan di Lingkungan Pengempel Indah, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Mataram, yang menjadi salah satu wilayah dengan dampak terparah akibat gempa.

Wali Kota Mataram Ahyar Abduh mengatakan, warga diberikan dua opsi pilihan dalam model rumah, yakni rumah instan sederhana sehat (Risha) atau rumah instan konvensional (Riko).

Masing-masing Risha dan Riko yang menjadi proyek awal dibangun di Pengempel Indah, dan  sudah memiliki kelompok masyarakat (pokmas) yang terdiri atas 12 warga terdampak gempa, sebagai salah satu syarat pencairan bantuan.

“Saya minta ini jangan hanya seremonial saja, ini hari yang kita tunggu, semoga pembangungan rumah bisa berjalan lancar dan warga bisa tinggal di tempat yang layak kembali,” ujar wali kota.

Ahyar mengatakan, pemerintah memberikan kebebasan penuh kepada warga untuk memilih model Risha atau Riko. Kata dia, meski berbentuk konvensional, warga yang hendak membangun Riko tetap harus mengedepankan unsur struktur yang tahan gempa.

“Semua harus dengan standar tahan gempa, di lapangan ada dibantu pendamping, Rekompak yang inisiasi, validasi, data, dan perencanaan di lapangan,” jelasnya.

Ahyar memiliki harapan agar rumah, baik Risha maupun Riko, segera dapat terbangun mengingat masih banyaknya warga yang tinggal di pengungsian. Jumlah kerusakan rumah di Mataram akibat gempa mencapai 7 ribu rumah yang tersebar di sejumlah titik.

“Kita mulai (pembangunan rumah), tentu bergiliran sesuai keadaan, karena dari bahan bahan butuh sekian waktu, tapi kita akan usahakan secara maksimal untuk mengantisipasi musim hujan,” katanya.

AYA

Musabaqoh ini harus diikuti dengan rasa ikhlas dan tidak terbebani, semua hasilnya serahkan kepada Allah SWT yang maha adil dan bijaksana

MATARAM.lombokjournal.com – Kafilah NTB yang dilepas untuk mengikuti Musabaqah Tilawatil Qur’an XXVII Tingkat Nasional di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018, diminta mempertahankan posisi ke – 4 Nasional seperti tahun lalu.

Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Ir. H. Rosiady H. Sayuti, MSc.,Phd. yang mewakili Gubernur Nusa Tenggara Barat meepas kafilah NTB menyampaikan harapan itu, di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat, Rabu (03/10).

“Sebagai tuan Rumah MTQ Nasional Tahun lalu NTB berada di posisi ke – 4 Nasional, prestasi itu minimal dapat dipertahankan”, pesan Pak Rosiady.

Dikatakan Sekda, musabaqoh ini harus diikuti dengan rasa ikhlas dan tidak terbebani, semua hasilnya serahkan kepada Allah SWT yang maha adil dan bijaksana.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Biro Adm. Kesejahteraan Rakyat Prov. NTB, Ahmad Masyhuri, SH. Melaporkan,  jumlah peserta MTQ tahun ini adalah sebanyak 50 orang dan 2 orang pendamping, serta 11 orang pelatih yang akan mendampingi sampai lomba berakhir.

Kafilah NTB akan mengikuti 7 cabang lomba dari 8 cabang lomba yang diadakan dan akan diberangkatkan menuju medan Sumatera Utara tanggal 4 oktober 2018.

AYA/Hms

Selain menunggu bantuan pemerintah pusat, Pemprov NTB juga mendorong  tiap organisasi perangkat daerah (OPD) membantu pemulihan pascagempa di di desa binaan masing-masing

MATARAM.lombokjournal.com — Penanganan dampak gempa di Nusa Tenggara Barat (NTB) terus berjalan dalam masa fase pemulihan pascagempa.

Pemerintah Provinsi NTB kini menatap pada program rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga yang rusak akibat gempa dengan mengandalkan dana bantuan dari pemerintah pusat.

Sekretaris Daerah Pemprov NTB, Rosiady Sayuti optimistis program pembangunan rumah warga bisa terealisasi, meski pemerintah pusat saat sedang fokus pada penanganan darurat bencana di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah (Sulteng).

Kata Rosiady, Gubernur NTB Zulkieflimansyah terus menjalin komunikasi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait progres dana bantuan untuk pembangunan rumah.

“Intinya jangan sampai karena bencana Palu dan Donggala, janji-janji Bapak Presiden kemudian tertunda,” katanya.

Dalam janji yang dikatakan presiden, lanjutnya, persoalan permukiman dan rekonstruksi untuk fasilitas umum bisa rampung pada tahun ini.

“Kan masih dijanjikan, mudah-mudahan (dananya) ada,” ujarnya  di kantor Gubernur NTB,Rabu (03/10).

Selain menunggu bantuan pemerintah pusat, Pemprov NTB juga mendorong  tiap organisasi perangkat daerah (OPD) untuk terus membantu pemulihan pascagempa di di desa binaan masing-masing.

“Pak gubernur perintahkan OPD setiap hari turun, kan ada desa binaan sehingga selalu dilaporkan secara harian,” teragnya.

Selain itu, Pemprov NTB juga sedang memikirkan cara untuk mencari bantuan dari sumber lain dalam penuntasan rehabilitasi dan rekonstruksi, sebagai upaya antisipasi jika dana bantuan dari pemerintah pusat mengalami hambatan.

“Dari pemda kita tentu antisipasi, bentuk antisipasinya kita cari dana dari berbagai sumber,” ujar Sekda.

AYA