Kaum millenial harus berani berpikir out of the box, justru untuk menciptakan lapangan kerja sendiri

lombokjournal.com —

LOTIM ;   Hari Pahlawan 10 November yang tahun ini jatuh pada Minggu (10/11) harus bisa dimaknai lebih luas oleh generasi muda, kaum millenial.

Caleg muda Dapil II DPRD Lombok Timur dari Partai Nasdem No urut 9,  Saparwadi mengatakan, Hari Pahlawan harus menjadi momentum reorientasi semangat juang generasi muda termasuk di Lombok Timur.

“Semangat juang untuk mengisi kemerdekaan ini yang harus terus dipupuk. Kaum muda harus optimis bisa melakukan banyak hal positif untuk bangsa ini,” katanya.

Bukan hanya sebagai wujud terimakasih dan kebangsaan atas jasa jasa para pahlawan, kegiatan positif yang dilakukan kaum muda juga harus bisa membuktikan bahwa Indonesia memang bangsa yang besar dan penuh semangat untuk maju dan bersaing di kancah global.

“Semangat dan jiwa kaum millenial tidak boleh melempem, harus berani taklukan tantangan zaman global,” katanya.

Ia mencontohkan, di bidang kesempatan dan lapangan kerja. Kaum muda diharapkan jangan hanya menunggu lowongan kerja formal saja, apalagi hanya berharap selalu ada formasi untuk CPNS.

Lebih dari itu, kaum millenial harus berani berpikir out of the box, justru untuk menciptakan lapangan kerja sendiri.

“Sekarang kan zamannya Teknologi. Kaum muda bisa memanfaatkan kemajuan digital itu untuk kerja kerja kreatif. Sektor industri kreatif ini bisa jadi potensi yang luar biasa,” katanya.

Ia berharap, inisiatif dan kreatifitas generasi milenial dalam menangkap peluang kerja yang memanfaatkan kecanggihan IPTEK selaras dengan kemajuan zaman yang menuntut pola pikir kreatif, efektif dan efisiensi.

Saparwadi mengatakan, kerja di lingkungan industri kreatif adalah paradigma baru membangkitkan kesadaran generasi millenial untuk tidak hanya menjadi penikmat tehnologi tapi harus mampu menggunakan tekhnologi tersebut agar bernilai produktif secara ekonomi dan finansial lewat aplikasi IT yg berguna.

Menurut dia, momentum hari pahlawan merupakan era kebangkitan generasi millenial yang melek tehnolog, karena melalui tehnologi IT semua peluang dan harapan masa depan terbentang luas melalui kreatifitas memanfaatkan aplikasi tehnologi.

“Maka jadilah generasi millenial yang bisa menjadi Pahlawan Pahlawan yang kekinian untuk kemajuan bangsa ini,” tegasnya.

Me

Tiga puluh orang disiapkan untuk semakin memperkuat personalia Tagana di Lobar

LOBAR.lombokjournal.com — Tiga Puluh Taruna Siaga Bencana (Tagana) Muda serius menempa fisik di Pantai Kerandangan Senggigi Batulayar Lombok Barat (Lobar)  Jum’at (09/11).

Dari baris berbaris sampai proses resque (penyelamatan) mereka lakukan sebagai latihan buat mereka terjun saat terjadi bencana.

Mereka dilatih oleh beberapa instruktur, di antaranya dari Palang Merah Indonesia, staff Dinas Sosial Lobar, bahkan juga melibatkan Badan SAR Nasional dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Mereka juga mendapat kegiatan mentorial dari anggota  Tagana senior.

Para Tagana Muda tersebut dilatih selama empat hari. Dua hari di kelas dan dua hari lapangan.

Pelatihan teoretik mereka dapatkan di Hotel Montana Senggigi dari tanggal 7-8 November dengan materi kebijakan pengurangan resiko bencana, teknik penyelamatan di darat dan laut, teknik pertolongan pertama,dan materi layanan psiko sosial.

Berikutnya, mereka memperoleh pelatihan lapangan yang dipusatkan di Pantai Kerandangan Senggigi dari hari ini Jumat (09/11) sampai penutupannya hari ini (Sabtu, 10/11).

Pada pelatihan lapangan, mereka dilatih mengelola dapur umum, pembuatan shelter, memberikan layanan psiko sosial, dan water resque.

Salah seorang instruktur yang juga staff di Dinas Sosial Lobar, Mulyadi memastikan bahwa tiga puluh orang tersebut akan semakin memperkuat personalia Tagana di Lobar.

“Saat ini kita sudah memiliki 55 orang Tagana terlatih Se-Kab. Lobar. Dengan pelatihan mencapai 32 jam pelatihan, tiga puluh orang ini insya Allah siap untuk ikut membantu,” terang Mulyadi.

Untuk tahun ini, tambah Mulyadi, perekrutan Tagana dikonsentrasikan hanya dari empat kecamatan yang minim personil namun rawan bencana. Empat kecamatan itu adalah Kecamatan Narmada, Lingsar, Gunung Sari, dan Batulayar.

“Kemaren pun mereka sudah kita aktifkan sebagai relawan. Kita kan terkena kewajiban verifikasi sasaran penerima Jadup (Jaminan Hidup) untuk warga yang kena gempa,” terang Mulyadi.

Bagi Mulyadi, sejak awal para Tagana Muda tersebut telah teruji inisiatif dan motivasinya dalam membantu pihak Dinas Sosial.

“Tapi terus kita pantau dan evaluasi. Ke depannya, mereka akan dijenjangkan sesuai klasifikasi peran, fungsi, dan tugas serta kluster. Yang harus mereka fahami adalah tiga gugus tugas, yaitu perlindungan, pengungsian, dan logistik,” kata Mulyadi menjelaskan.

Tagana ini memiliki posisi sangat penting saat terjadi bencana. Imbalan atas jasa mereka sayangnya terbilang sangat kecil. Mereka hanya bisa memperoleh uang lelah dari APBD Lobar sebesar Rp. 300 ribu/bulan/orang serta tambahan dari APBN sebesar Rp. 250 ribu/orang/bulan.

“Tapi mereka masih bisa memperoleh uang pengerahan sebesar Rp. 100 ribu/orang/hari saat ditugaskan ketika ada bencana,” kata Mulyadi.

Karena mereka berasal dari warga biasa, para Tagana ini  berperan besar dalam mitigasi bencana dan pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi resiko bencana.

Salah seorang Tagana yang terbilang senior di Lobar, Farhan menuturkan peran mereka kala bencana terjadi.

“Kami ini relawan yang siap dipanggil kapan saja. Sering kita bertemu dengan teman lainnya,  langsung di lokasi kejadian. Kita sudah tahu tugas masing-masing,” ujarnya.

Tagana yang terlibat sejak tahun 2009 itu mengaku banyak hal membahagiakan yang ingin ia tularkan kepada para yuniornya.

“Di samping memperbanyak teman dan sahabat, ada kebahagiaan tersendiri ketika kita bisa membantu sesama yang dalam kesusahan,” pungkas Farhan.

Harry

Dalam skala lebih kecil, pertanian terpadu bisa dilakuKan kaum perempuan dan ibu-ibu rumah tangga dengan memanfaatkan lahan pekarangan

lombokjournal.com —

MATARAM ;  Membangun kembali kejayaan Pertanian Indonesia bukanlah hal mudah, sekaligus bukan hal yang terlalu sulit.

Yang dibutuhkan hanyalah keseriusan, keberfihakan, dari pemerintahan pusat hingga di tingkat desa, dan juga ketekunan masyarakat untuk mendorong dan memberdayakan sektor ini.

“Asal tekun dan serius, (membangun) pertanian itu nggak ribet-ribet amat koq,” kata H. Bambang Kristiono (HBK), Kamis  (08/11)

Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra ini mengatakan, selain keseriusan pemerintah dan ketekunan masyarakat, mindset dan paradigma masyarakat tentang pertanian juga harus diubah.

Sebab, saat ini sudah terjadi degradasi makna dalam sektor pertanian kita, ketika orang membicarakan petani pasti langsung terlintas tentang kehidupan yang sulit, pra-sejahtera, dan kantong-kantong kemiskinan.

Petani dan nelayan, ditempatkan sebagai masyarakat dengan strata paling bawah.

Stigma ini kemudian meracuni pikiran generasi muda kita, tidak heran kalau lebih banyak para pemuda kita yang kemudian berpikir, lebih baik menganggur daripada menjadi seorang petani.

“Ini ironi, karena di negara-negara maju seperti di Belanda, orang-orang kaya itu justeru banyak lahir dari kalangan petani,” katanya.

Ditambahkannya, kalau bangsa agraris ini, pemuda-pemudanya berpikiran seperti itu, parah namanya. Ini yang harus diubah, karena mindset dan paradigma ini sangat keliru.

Kondisi ini, papar HBK, sangat berbeda dengan pemahaman masyarakat yang ada di negara-negara maju dan negara-negara berkembang lainnya dalam memandang sektor pertanian.

“Banyak negara-negara berkembang yang luasan wilayahnya kecil, tapi pertaniannya sangat maju dan petaninya juga makmur serta sejahtera. Karena mereka berpositive-thinking, bahwa sektor ini memiliki multiplier efect yang luas biasa,” kata HBK.

Menurut HBK, untuk merubah itu semua, Indonesia bisa memulainya dengan hal yang sangat sederhana.

Misalnya dengan memperkuat pola pertanian terpadu atau pertanian terintegrasi, dimana pertanian tanaman pangan, hortikultura, bisa dipadu bersama peternakan ataupun perikanan air tawar.

Dimulai dari Desa, bahkan di kegiatan-kegiatan ibu rumah tangga.

HBK menekankan, pola pertanian terpadu ini juga bisa dimulai dari skala yang kecil di pedesaan.

Kelompok tani (Pokta) yang sudah ada saat ini, bisa diberdayakan melalui konsep terintergasi itu.

“Sederhananya, sebagai contoh, limbah jagung bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak, dan kemudian kotoran ternak bisa dimanfaatkan jadi pupuk organik, dan lain sebagainya”, katanya.

Dalam skala lebih kecil, papar dia, pertanian terpadu juga bisa dilakukan kaum perempuan dan ibu-ibu rumah tangga dengan memanfaatkan lahan pekarangan mereka.

Para ibu bisa memulainya dengan menanam sayur-sayuran seperti cabai, tomat, bawang di pekarangan mereka, dan di saat yang bersamaan, juga beternak ayam kecil-kecilan.

“Selain untuk mengisi waktu luang, kegiatan seperti ini juga bisa memberi tambahan penghasilan dalam membantu ekonomi keluarga. Yang terpenting pola pertanian terpadu ini harus dibudayakan, sehingga generasi muda kita ke depan tidak lagi berstigma buruk tentang petani dan pertanian”, katanya.

Ketahanan Pangan Kawasan

Dalam skala menengah, tambah HBK, pertanian terpadu merupakan salah satu upaya untuk saling menghidupi dan memberikan manfaat antar warga yang melakukan pengolahan lahan pertanian terpadu.

Dengan demikian, hal ini akan mendorong pola hidup simbiosis mutualisme antar warga dalam rangka memperkuat basis ketahanan pangan dalam kawasan tersebut .

Produktifitas dan efektifitas pertanian terpadu dapat menggerakkan perputaran roda ekonomi satu kawasan melalui produk yang dihasilkan .

“Tapi yang terpenting, pertanian terpadu ini jika dimasifkan dan dijadikan agenda gerakan nasional ketahanan pangan, rakyat akan mengurangi tingkat ketergantungannya kepada import pangan, sekaligus memperkuat lapangan kerja yang kreatif”, tukasnya.

Caleg DPR RI dari Partai Gerindra ini memang fokus mengangkat isu pertanian dalam setiap kunjungan lapangannya di P. Lombok, HBK selalu menekankan semangat bangkitnya kembali sektor pertanian di Pulau ini.

Ia menilai, jika dikelola dengan sungguh-sungguh, sektor pertanian ini bisa membawa bangsa Indonesia menjadi lumbung pangan dunia ke depan.  Juga akan membuka banyak lapangan pekerjaan yang sangat besar, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Me

Bursa Inovasi Desa (BID) merupakan program untuk memberikan solusi Pemerintah Desa (Pedes) memecahkan masalah dan rencana pembangunan di desa

LOBAR.lombokjournal.com — Sekitar seratusan Kepala Desa se-Lombok Barat dan aparaturnya menghadiri Bursa Inovasi Desa Kabupaten Lombok Barat 2018, Rabu (07/11).

Dalam forum tersebut para Kepala Desa melakukan proses belajar dan berdiskusi untuk mereplikasi inovasi yang sesuai dengan potensi desanya masing-masing.

Salah satu Kepala Desa, Sukadin yang merupakan Kepala Desa Kuranji Dalang mengakui, kegiatan Bursa Inovasi Desa sangat luar biasa dan dapat menjadi inovasi untuk membangun desa.

“Ini menjadi tolak ukur kita untuk peningkatan kualitas pembangunan di desa. Dengan kita berinovasi dan berkreasi untuk desa ke depan kita punya target, misalnya seperti desa kami di Desa Kuranji Dalang untuk mengembangkan ekowisata dengan potensi desa memiliki kesenian dan budayanya yang luar biasa,” ungkapnya.

Bursa Inovasi Desa (BID) sendiri merupakan program dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia sebagai sarana untuk memberikan solusi bagi Pemerintah Desa (Pedes) memecahkan masalah dan rencana pembangunan yang ada di desa.

Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kab. Lombok Barat (Lobar) kegiatan ini digelar selama satu hari di di Gor Mini Gerung.

Kepala Dinas PMD Lobar L Edy Sadikin menjelaskan, kegiatan ini menjual kreasi dan inovasi yang sudah dilakukan oleh desa yang ada di Indonesia untuk bisa dicontoh desa-desa yang ada di wilayah Lombok Barat sesuai potensi yang ada di masing-masing desa.

“Terlebih saat ini adanya alokasi dana desa (ADD) bisa memicu desa untuk berinovasi sehingga tujuan dari Pemdes itu sendiri bisa dirasakan masyarakat,” katanya saat membuka kegiatan.

Dari kegiatan ini para Kades bakal menerima petunjuk terkait inovasi apa saja yang bisa dilakukan di desanya masing masing.

“Di antaranya beberapa poin menu bursa inovasi yang bisa dilakukan meliputi bidang infrastruktur, kewirausahaan dan pengembangan ekonomi lokal dan bidang pengembangan sumber daya manusia,” cetus Sadikin.

Mewakili Bupati, Asisten III Setda Lobar H. Fathurrahim menyampaikan sudah saatnya Pemdes bisa berdikari, berkreasi dan berinovasi yang tujuannya untuk desa itu sendiri.

“Dengan diadakan Bursa Inovasi Desa hari ini tentu mulai sekarang kepala desa kita harus punya mindset dan punya pemikiran untuk mampu membaca potensi-potensi yang ada di desa, sehingga bisa memunculkan hal yang baru di desa sebagai inovasi,” katanya.

Ia menambahkan, Kepala Desa merupakan Leader dan yang akan memberikan warna di desa. Untuk itu, Kepala desa bisa benar-benar memilah apa yang bakal dilakukan untuk memajukan serta membangun desanya supaya lebih baik lagi.

“Manfaatkan semua potensi yang ada yang telah dikelola di desa dengan baik sehingga desa maju mandiri. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sendiri akan terus mensupport kemajuan Pemerintah Desa,” tegasnya.

Harry

Untuk mengatasi kekeringan, tidak cukup hanya dengan pendekataan instan jangka pendek seperti droping air bersih ke masyarakat

lombokjournal —

SUMBAWA — Desforestasi, kerusakan hutan akibat pembalakan liar dan alih fungsi lahan, dinilai sebagai biang keladi masalah kekeringan di Pulau Sumbawa, dan NTB secara umum.

Akibat deforestasi itu, fungsi kawasan yang tadinya bisa menjaga cadangan air tanah ketika musim kemarau tiba, kini semakin jauh berkurang.

Hal ini dibuktikan dengan terus menurunnya debit air pada sejumlah kawasan mata air di hampir seluruh Pulau Sumbawa.

H Muhammad Syafrudin (HMS),  Caleg DPR RI dari PAN mengatakan,  masalah kekeringan ini bukan hanya soal terlambatnya musim hujan.

“Tapi penyebab utamanya ya karena kerusakan hutan. Kalau masalah utama ini tidak diatasi, maka satu atau dua dekade ke depan, bukan hanya pertanian yang terncam tapi masyarakat kita juga akan mengalami krisis air bersih berkepanjangan,” kata H Muhammad Syafrudin (HMS), Rabu (07/11) di Sumbawa.

Kekeringan dan krisis air bersih menjadi masalah yang selalu terjadi di sebagian besar wilayah Pulau Sumbawa, dalam beberapa tahun terakhir.

Untuk mengatasi itu, papar HMS, tidak cukup hanya dengan pendekataan instan jangka pendek seperti droping air bersih ke masyarakat.

Selain cost operasional yang cukup besar karena distribusi air menggunakan kendaraan dan memerlukan tenaga operasional dan BBM, pendekatan itu juga tidak memberikan solusi jangka panjang.

HMS mengatakan, harus ada upaya reboisasi atau penghijauan masif dan inovatif, serta memaksimalkan lahan pekarangan untuk mengatasi masalah kekeringan di Pulau Sumbawa itu.

“Karena masalah utamanya adalah deforestasi, ya solusinya harus dengan pemulihan kawasan hutan itu sendiri. Jadi harus ada upaya yang masif untuk penghijauan, dan ada kesadaran komulatif dari masyarakat untuk mulai memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam pohon,” katanya.

Menurutnya, laju deforestasi di Pulau Sumbawa sepanjang beberapa tahun ini, tidak seimbang dengan kemampuan pemerintah daerah di masing-masing wilayah untuk melakukan rebosisasi menyeluruh.

Namun dengan melibatkan para pihak dan juga masyarakat, maka upaya itu pasti akan berhasil.

Ia mengatakan, pemerintah melalui stakeholders terkait baik ditingkat Provinsi NTB maupun Kabupaten/Kota yang ada di Pulau Sumbawa, harus mulai menyusun rencana aksi yang nyata untuk kegiatan ini, dengan melibatkan semua pihak terkait dan masyarakat.

HMS yang seringkali turun ke Desa-Desa di pelosok pulau Sumbawa memaparkan, kondisi deforestasi di Pulau  Sumbawa sudah cukup parah.

Sejumlah mata air menyusut debitnya, dan berpengaruh pada suplay air irigasi dan juga debit aliran sungai yang selama ini menjadi denyut nadi kehidupan masyarakat.

Kondisi ini diperparah dengan anomali cuaca dan iklim akibat efek pemanasan global atau global warming.

Beberapa kawasan yang terus menurun debit airnya, antara lain sejumlah kawasan DAS di Batu Lante, Semongkat, Teluk Saleh, Moyo, Tambora.

Pasokan air untuk PDAM di Desa Kerike, Kecamatan Unter Iwes, juga mulai terganggu akibat turunnya debit air di suber-sumber air yang ada.

“Jika kondisi ini dibiarkan, maka dalam dua dekade ke depan dipastikan  Sumbawa akan defisit air bersih,” kata HMS.

Untuk Generasi Mendatang

HMS menyadari, untuk melakukan reboisasi yang masif, tentu dibutuhkan banyak waktu, biaya, dan juga upaya.

Apalagi paradigma berpikir masyarakat saat ini ingin yang instan dan cepat. Sementara menanam pohon, perlu waktu lama sampai pohon itu bisa memberi manfaat.

“Tapi paradigma ini harus diubah. Harus mulai ada kesadaran kolektif masyarakat dan semua pihak, bahwa apa yang kita tanam hari ini, itu demi keberlangsungan kehidupan anak cucu kita, generasi penerus kita mendatang,” katanya.

Pola reboisasi yang dilakukan, menurut HMS, juga tak boleh sekadar seremoni dengan pendekatan proyek semata.

Pilihan jenis pohon juga harus disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

Tamanan pohon jenis Trembesi dan semacamnya yang memiliki akar tunjang yang kuat, dinilai bisa menjadi jawaban.

Di tingkat masyarakat, HMS juga terus mendorong semangat untuk mulai menanam di lahan pekarangan mereka.

Dalam setiap perjumpaan dan diskusi bersama masyarakat yang dikunjunginya di pelosok-pelosok Desa di Sumbawa, HMS juga mendorong generasi muda, generasi milenial untuk mulai peduli lingkungan.

“Karena ini juga untuk kepentingan generasi mendatang agar tetap bisa menikmati kondisi lingkungan yang lebih asri dan baik,” katanya.

Sebab, tambah HMS, masalah defosestasi bukan hanya berdampak dan menjadi sumber utama kekeringan, tapi juga menyimpan bahaya banjir di saat puncak musim hujan tiba.

Hutan yang bisa menjadi wadah penyerap dan penampung air di saat hujan tiba, kehilangan fungsinya karena habitat alaminya rusak.

Me

Ahsanul  mendorong lembaga kemanusiaan dan masyarakat umum yang mau membantu warga terdampak gempa bisa dengan memberikan bantuan untuk hunian sementara (huntara)

MATARAM.lombokjournal.com — Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Nusa Tenggara Barat (NTB) Ahsanul Khalik mengatakan, terdapat genangan air di sejumlah titik-titik pengungsian di NTB menyusul mulai datangnya musim hujan.

“Saya juga sudah melakukan pendataan, di Lombok Utara ada beberapa titik yang ada genangan-genangan,” ujarnya, Rabu,(07 /11).

Pemprov NTB sedang mencarikan solusi agar warga terdampak gempa yang masih tinggal di tenda pengungsian tidak semakin menderita dengan datangnya musim hujan.

“Kita carikan solusi supaya di tempat mereka kalau hujan tidak menjadi genangan, kita akan berikan bantuan spandek, dan koordinasi dengan Dinas PU untuk  membangunkan saluran di sekitar posko mereka,” katanya.

Ahsanul juga mendorong lembaga kemanusiaan dan masyarakat umum yang mau membantu warga terdampak gempa bisa dengan memberikan bantuan untuk hunian sementara (huntara).

“Sampai saat ini sudah lebih dari 39 ribu huntara yang sudah terbangun, ya kita persilakan jika ada yang mau bantu bangunkan huntara,” kata Ahsanul.

AYA

Struktur rumah konvensional harus anti gempa di mana teknis utamanya ada pada dimensi pembetonan

LOBAR.lombokjournal.com — Kedatangan  Wakil Presiden Jusuf Kalla ke Mataram, Minggu, (04/11) membuat Bupati Lombok Barat, H Fauzan Khalid ikut bergegas.

Fauzan merasa gerah Pemda Lombok Barat dianggap lamban dalam pembangunan rumah warga yang terdampak gempa.

“Harus segera diproses. Pembentukan Pokmas (Kelompok Masyarakat) tidak boleh menunggu. Percepat tidak usah menunggu panel.  Nanti kita lagi yang disalahkan,” ujar Fauzan saat bertemu dengan puluhan tenaga teknis rekrutan Kemeterian PUPR di Ruang Rapat Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Lombok Barat, Senin (05/11).

Fauzan menyindir pihak-pihak yang menyatakan siap untuk menuntaskan pembangunan Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha) dengan segera.

Seperti dikabarkan beberapa media, Wakil Presiden Jusuf Kalla mendesak agar pembangunan Risha bisa tuntas Bulan Maret 2019 nanti.

“Di depan Wapres, baik Kadin maupun BNPB bilang siap, nyatanya tidak,” terang Fauzan.

Kondisi di lapangan, menurut Fauzan,  belum siap untuk bisa mempercepat pembangunan Risha.

Di tempat yang sama,  Kepala Dinas Perkim Lombok Barat, Lalu Winengan mengatakan, lambannya pengerjaan tersebut karena minimnya aplikator atau penyedia panel Risha.

“Mereka hari ini,  baru rencana untuk bisa memproduksi 75 unit/ hari. Nyatanya hari ini 20 unit saja belum bisa,” ungkap Winengan.

Hal tersebut dibenarkan oleh Kuswara dari Litbang Kementerian PUPR.

“Kapasitas produksi panel sangat terbatas. Sekarang baru ada 17 aplikator atau 17 titik workshop dengan kemampuan produksi paling banyak untuk 6 unit,” ujarnya.

17 aplikator penyedia panel Risha itu tersebar di seluruh Provinsi NTB. Ia lalu membandingkan lebih dari 72 ribu rumah rusak berat SE-NTB yang harus dilayani oleh 17 aplikator itu.

Kuswara pun pesimis target yang ditetapkan Wakil Presiden bisa terpenuhi.

“Kita harus kerja sangat-sangat keras untuk bisa memenuhi target tersebut,” aku Kuswara.

Banyak kendala yang ia temukan sehingga produksi panel Risha sangat lamban. Menurutnya, di samping karena minim sumber daya manusia (SDM), bahan baku yang terbatas, alat produksi yang rusak, Kuswara juga menegaskan faktor hujan menjadi kendala lain untuk menpercepat produksi panel.

Untuk itu pihaknya mendorong agar aplikator-aplikator lokal bisa membantu produksi panel untuk Risha tersebut.

“Tidak ada kualifikasi khusus. Yang penting mau berinvestasi untuk alat cetak, bahan baku, dan penyediaan SDM. Kita siap melatih untuk membuatnya,” harapnya.

Selain mendorong aplikator lokal, Kuswara juga berharap agar masyarakat bisa menggunakan rumah konvensional anti gempa asal sesuai dengan juklak-juknisnya.

BACA JUGA; Pembentukan Pokmas Untuk Percepatan Pembangunan Rumah

Kuswara memastikan struktur rumah konvensional harus anti gempa di mana teknis utamanya ada pada dimensi pembetonan.

“Kalau mengandalkan Risha dengan produksi yang lamban, target bulan Maret untuk Risha tidak akan terpenuhi,” pungkas Kuswara.

Harry

Bupati Lobar, Fauzan Khalid tetap mengarahkan agar jajarannya di Tim Teknis Daerah bisa menyiapkan segala hal yang diperlukan, terutama pengorganisasian masyarakat melalui Pokmas

LOBAR.lombokjournal.com  — Bupati Fauzan Khalid minta Tim Teknis Daerah segera memfasilitasi pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas) kepada para warga yang rumahnya rusak.

Hak itu ditekankan guna mempercepat kesiapan tahap rehab rekon untuk pembangunan rumah rusak berat di Lombok Barat,

“Bentuk saja Pokmas sesuai data verifikasi. Pokmas tidak boleh menunggu, nanti kita lagi yang disalahkan,” ujar Fauzan di depan puluhan anggota Tim Teknis yang direkrut oleh Kementerian PUPR di Aula Kantor Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Lombok Barat di Gerung, Senin (05/11).

Fauzan pun tidak menampik lambannya pembangunan rumah berbasis Rumah Instan Sehat Sederhana (Risha) karena terbatasnya penyedia panel atau aplikator.

Ia menuturkan, jalannya rapat koordinasi yang dipimpin Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Gubernur NTB hari kemarin, Minggu (4/11).

“Pak Wapres meminta agar bulan Maret ini selesai, tapi kemampuan panel terbatas,” tutur Fauzan menyebutkan, Wapres minta bisa dibangun 400 unit rumah tiap hari.

Walau pesimis, Fauzan tetap mengarahkan agar jajarannya di Tim Teknis Daerah bisa menyiapkan segala hal yang diperlukan, terutama pengorganisasian masyarakat melalui Pokmas.

Di tempat terpisah, Kepala Bidang Perumahan Dinas Perkim yang sekaligus sebagai Ketua Koordinator Tim Teknis Daerah, Lalu Ratnawi mengaku pihaknya sudah memfasilitasi pembentukan lebih dari 1.500 pokmas.

“Saat ini data rill kita baru 599 pokmas. kita belum rekap pokmas yang sudah kita bentuk 500-an lebih di Gunung Sari dan 500-an lainnya yang  tersebar di banyak kecamatan lainnya,” aku Ratnawi.

Menurut catatannya, 599 pokmas tersebut mengakomodir 6.066 Kepala Keluarga (KK) yang rumahnya rusak berat. Saat ini, sebanyak 124,67 milyar lebih sudah ada di rekening pokmas yang sebagian besarnya sudah dibelanjakan untuk membangun rumah.

Sampai dengan minggu lalu menurut Ratnawi, paling sedikit 59 rumah sedang dalam masa pembangunan.

“Target kita, akhir bulan ini sudah bisa serah terima kunci,” kata Ratnawi.

Kendala utama yang ditemukannya di lapangan adalah lambannya ketersediaan panel untuk Risha. Untuk itu, ia berharap 17 aplikator penyedia panel saat ini bisa bertambah lagi.

Selain masalah panel, ia pun mengeluhkan sikap warga pemilik rumah yang malah pasif dan tidak membantu.

“Untuk gali pondasi (rumah milik mereka sendiri) saja, mereka seperti ogah-ogahan. Mereka malah menonton sambil minum kopi. Untung ada rekan-rekan TNI yang membantu,” keluh Ratnawi sambil tersenyum.

Ia meyakinkan, bila semua pokmas bergotong royong, akan mempercepat proses pembangunan rumah anggota pokmas itu sendiri.

“Kecuali mungkin janda dan lansia, mereka wajar hanya berpangku tangan,” tuturnya.

BACA JUGA;  Pemkab Lombok Barat Percepat Pembangunan Rumah Korban Gempa

Untuk Kabupaten Lombok Barat, dari 72.222 rumah rusak, terdapat 13.942 rumah yang rusak berat dan menjadi prioritas untuk dikerjakan.

Sampai saat ini, 124.670.000.000 anggaran dari APBN sudah masuk ke rekening dan menjadi hak masyarakat untuk membiayai kerusakan rumahnya akibat bencana gempa bumi beberapa waktu yang lalu.

Harry

Wapres JK minta masyarakat membangun rumahnya secara gotong royong. Sehingga, rumah yang dibangun cepat selesai, dan masyarakat secepatnya kembali tinggal di rumahnya masing-masing

MATARAM.lombokjournal.com — Percepatan proses rehabilitasi dan rekonstruksi di NTB, terutama pembangunan rumah hunian tetap (Huntap) bagi masyarakat terdampak gempa, menjadi fokus kunjungan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Wakil Presiden RI, H. M. Jusuf Kalla menginstruksikan itu kepada seluruh jajaran pemerintah, usai rapat bersama Gubernur dan sejumlah pejabat lingkup Pemprov NTB, Minggu (04/11).

“Intinya percepatan,” ungkap Wapres Jusuf Kalla didampingi Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah saat konferensi pers di Kantor Gubernur, Minggu.

Wapres JK itu menargetkan bulan Maret 2019 mendatang, seluruh  rumah hunian tetap itu sudah terbangun.

Diakui Wapres, kendala saat ini adalah ketersediaan material bangunan.

Karena itu, Wapres meminta seluruh jajaran pemerintah daerah untuk mengantisipasi hal tersebut.

Selain itu, Wapres JK juga meminta masyarakat untuk membangun rumah secara gotong royong. Sehingga, rumah yang dibangun cepat selesai, dan masyarakat secepatnya kembali tinggal di rumahnya masing-masing.

Sebelum memberikan keterangan pers tersebut, Wapres JK memimpin Rapat terbatas dengan Gubernur dan seluruh jajaran pemerintah Provinsi NTB.

Rapat tersebut membahas perkembangan proses rehabilitasi dan rekonstruksi di NTB pasca gempa.

Rapat tersebut juga dihadiri Kepala BNPB, Pangdam Udayana, Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, Kapolda NTB, Danrem 162/WB, Ketua DPRD Provinsi NTB, Hj. Baiq Isfi Rupaedah, SH. M.H., Bupati KSB, Bupati Lombok Utara, Bupati Lombok Barat, Wakil Bupati Sumbawa dan pejabat lingkup Pemprov NTB.

Dalam kunjungan kerja kali ini, JK juga sempat meninjau pembangunan rumah hunian tetap di lingkungan Pengempel Indah Kelurahan Bertais, Kecamatan Cakra, Kota Mataram.

Setelah itu, didampingi Gubernur, Wapres JK meninjau progres proses rehabilitasi dan rekonstruksi SMPN 6 Kota Mataram.

AYA

Bantuan sekitar Rp6 Miliar dari NU Jaim akan disalurkan untuk pembangunan dua Masjid senilai Rp2.5 Miliar, 320 unit Huntara masing masing senilai Rp7 juta, 4 Mushola, dan bantuan untuk sejumlah Ponpes

lombokjournal.om —

MATARAM —  Ikatan emosional dan rasa empati membuat Warga Indonesia (WNI) di Aljazair turut menggalang donasi bantuan untuk korban bencana gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Penyerahan bantuan dilakukan langsung oleh Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh (LPBP) Republik Indonesia untuk negara Republik Demokratik Aljazair, Hj Safira Rosa Machrusah kepada Pelaksana Tugas (PLT) Ketua PWNU NTB Prof Masnun Tahir di Sekretariat PWNU NTB, di Mataram, Sabtu (03/11).

Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh (LPBP) Indonesia untuk negara Republik Demokratik Aljazair, Hj Safira Rosa Machrusah mengatakan, sumbangan yang diserahkan untuk para korban bencana gempa bumi di NTB itu, berasal dari 2.000 warga Indonesia yang tinggal di Aljazair.

“Kami juga menerima sumbangan dari warga Aljazair yang ikut bersimpati atas bencana gempa bumi yang menimpa warga NTB, khususnya Lombok,” kata Safira.

Menurutnya, bantuan berupa uang ini merupakan bentuk kepedulian dan rasa simpati warga Indonesia di Aljazair, termasuk warga Aljazair agar masyarakat NTB segera bangkit kembali pascagempa bumi.

“Begitu mendengar kejadian gempa bumi,  kami warga Indonesia yang berada di Aljazair juga melakukan salat gaib mendoakan para korban yang tertimpa musibah agar selalu tetap tabah dan bersabar,” katanya.

Ia menambahkan, pihaknya juga banyak mendapat simpati dari masyarakat Aljazair atas musibah di NTB.

“Mereka juga mendoakan agar masyarakat NTB itu bangkit. Karena namanya musibah harus kita terima,” sambungnya.

Untuk itu, Safira Rosa Machrusah, mengajak warga NTB menerima semua yang telah terjadi. Karena bagaimana pun semua ini sudah merupakan ketentuan Allah SWT.

Namun, demikian ia tidak bisa menyebutkan berapa nilai nominal sumbangan yang diberikan warga Indonesia di Aljazair dan masyarakat Aljazair yang bersimpati atas bencana tersebut.

“Bagi yang masih hidup, mari kita mengambil hikmah dari semua ini dan kita tidak boleh melakukan kalkulasi irasional atas apa yang terjadi. Karena itu, tadi semua ini sudah menjadi ketentuan Allah,” katanya.

Sementara itu, warga NU Jawa Timur juga menyalurkan bantuan donasi senilai Rp6 Miliar lebih.

Bantuan diserahkan oleh Ketua NU Jawa Timur, Marzuki Mustamar kepada Posko NU Peduli Lombok, Sabtu (03/11) di Mataram.

Hadir dalam kegiatan itu, Rektor UNU Mataram yang juga Koordinator Posko NU Peduli, Baiq Muliyana, dan juga Sekjen NU NTB, Lalu Winengan.

“Bantuan donasi sekitar Rp6 miliar. Itu yang dari PW (pengurus wilayah). Belum termasuk yang dari PC (pengurus cabang),” kata Ketua NU Jawa Timur, Marzuki Mustamar.

Menurutnya, bantuan tersebut digalang oleh warga Nahdliyin Jatim sebagai bentuk keprihatinan pada korban gempa di Lombok.

“Ada uang receh, saking amanahnya ditukar juga enggak. Kita sesama anak bangsa, kalau sakit kita juga sakit. Kita dirikan juga masjid, huntara, sumur bor, medis,” katanya.

Sementara itu, Sekjen NU NTB Lalu Winengan mengapresiasi kepedulian dan bantuan  WNI di Aljazair dan juga warga NU Jawa Timur.

Winengan mengatakan, dukungan bantuan dan doa sangat dibutuhkan masyarakat terdampak gempa bumi di NTB.

“Semangat saling membantu dan bahu membahu ini menjadi bukti bahwa persatuan dan kesatuan anak bangsa masih terjaga utuh. Dimana satu kena musibah yang lain ikut merasakan juga,” katanya.

Ia berharap, bantuan bisa disalurkan ke masyarakat yang sangat membutuhkan.

Rektor UNU NTB yang juga Koordinator Posko NU Peduli Lombok, Baiq Muliyana mengatakan, bantuan yang disalurkan NU Jawa Timur merupakan bantuan yang digalang sejak 1-2 bulan lalu.

Jumlah sekitar Rp6 Miliar akan disalurkan untuk pembangunan dua Masjid senilai Rp2.5 Miliar, 320 unit Huntara masing masing senilai Rp7 juya, 4 Mushola, dan bantuan untuk sejumlah Ponpes.

“Ini bantuan dalam tahap rekonstruksi. Sebelumnya bantuan juga dilakukan dalam tanggap darurat,” katanya.

Menurutnya, NU sangat peduli dengan musibah gempa bumi di NTB dan Sulawesi Tengah.

Sehingga bantuan dari NU Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, serta daerah lainnya masih akan terus bertambah.

“Sebab NU sudah berkomitmen akan mengkover bantuan selama enam bulan ke depan. Jadi semua masih akan bertambah,” katanya.

AYA