Harapan terbesar Rumah Zakat, warga bisa mengubah pola pikirnya untuk kembali bangkit dan menjalani aktivitas kehidupan sebagaimana sebelumnya

LOMBOK UTARA.lombokjournal.com — Rumah Zakat telah menerjunkan puluhan relawan untuk membantu korban gempa saat masa tanggap darurat, mulai dari tim evakuasi, dokter, mobile clinic, hingga bantuan pangan.

Hal itu dikatakan CEO Rumah Zakat, Nur Effendi, sambil menegaskan berkomitmen mendukung pemulihan pascagempa di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Effendi menyampaikan, Rumah Zakat juga akan memberikan 43 paket siaga pangan dengan sekitar 20 ton daging untuk warga terdampak gempa.

Selain makanan, Rumah Zakat juga membangun 1.000 hunian sementara (huntara), di mana 305 huntara sudah terbangun di Lombok Utara dan Sumbawa.

Ada dua model dalam pembangunan huntara. Pertama, huntara dibangun di atas pondasi lama rumah warga yang rusak.

Kedua, Rumah Zakat membangunkan huntara dengan konsep terintegrasi dalam satu kawasan bersama masjid, sekolah, dan pasar darurat. Konsep kedua ini yang disebut Desa Berdaya, telah diresmikan di Desa Menggala, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Rabu (24/10).

“Hari ini kita resmikan Desa Berdaya, ini bagian dari proses tahap pemberdayaan yang berkelanjutan, untuk NTB bangkit kembali,” ujar Effendi di Desa Menggala, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara

Harapan terbesar Rumah Zakat, warga bisa mengubah pola pikirnya untuk kembali bangkit dan menjalani aktivitas kehidupan sebagaimana sebelumnya.

BACA JUGA ; Rumah Zakat Resmikan Desa Berdaya di Lombok Utara

Effendi berharap, keberadaan pasar darurat dapat dimanfaatkan warga untuk berjualan hasil bumi maupun kerajinan yang bernilai ekonomi.

“Ini yang kita harapkan, ayo kita bangkit, dan manfaatkan setiap potensi yang ada di desa ini,” katanya.

AYA

Komitmen tentang kepedulian pangan sudah dilakukan oleh ormas terbesar Nahdlatul Ulama (NU), dengan terlibat dalam gerakan Reforma Agraria

MATARAM.lombokjournal.com —  Caleg Nomor Urut 1 Partai Gerindra dari Dapil NTB-2/P. Lombok, H. Bambang Kristiono (HBK) menilai, Hari Santri ini momentum bagi para santri mengabdi untuk negeri.

Hari Santri tanggal 22 Oktober 2018, 1memiliki tagline “Bersama Santri Damailah Negeri”.

“Tidak hanya pintar ngaji, tapi juga harus mengerti soal padi. Urusan pangan yang menjadi hajat hidup orang banyak, harus dipahami oleh para santri,” katanya di Mataram, Selasa (23/10).

Dikatakan HBK, Pulau Lombok selain dikenal sebagai pulau seribu Masjid, juga dikenal sebagai Pulau Seribu Pondok Pesantren (Ponpes). Di berbagai penjuru di Pulau Lombok, selalu ada Ponpes.

“Barangkali ada jutaan santri di Pulau Lombok ini,” sambungnya.

Pria yang juga Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra ini mengungkapkan, tidak hanya dalam urusan agama saja, sekarang ini sudah saatnya para santri terlibat aktif dalam urusan keumatan. Diantaranya dengan melibatkan diri dalam urusan pangan.

“Ya, mulailah terlibat dalam urusan pangan. Pahami padi, jagung, ubi, kedelai dan banyak lagi,” terangnya.

Suami Hj. Dian Bambang ini melanjutkan, komitmen tentang kepedulian pangan sudah dilakukan oleh ormas terbesar Nahdlatul Ulama (NU), dengan terlibat dalam gerakan Reforma Agraria. Selanjutnya, tinggal Ponpes menyusun konsep melibatkan santri dalam urusan pangan.

“Iya dong, kalau di tingkat daerah peran Ponpes ini sangat penting dalam mendorong santri aktif mengurus dunia pertanian,” ucapnya.

HBK mengambil contoh, gerakan membentuk santri peduli pertanian seperti dilakukan Ponpes Miftahul Huda di Tasikmalaya. Ada pelatihan dan pendampingan kepada para santri yang mondok di pesantren tersebut.

Tujuannya agar para santri bisa mandiri dan menjadi narasumber utama bagi masyarakat dalam mengembangkan pertanian.

“Nah, Ponpes-ponpes di Lombok harus mulai memberikan pelatihan santri-santrinya tentang pertanian,” beber HBK.

Ditambahkan, pembekalan agama yang diberikan di Ponpes, akan kian kuat manakala santri paham dunia pertanian. Santri yang dikenal mandiri dan tahan banting, dibutuhkan kehadirannya di tengah masyarakat Pulau Lombok yang sebagian besar adalah petani.

Santri yang sudah paham seluk beluk dunia pertanian, bisa mengajak masyarakat Pulau Lombok untuk membangun kedaulatan pangan.

“Kalau santri yang mengatakan sesuatu di umat itu pasti di dengar,” tandasnya.

AYA

Hanya data dari Kecamatan Aikmel saja yang baru diterima sebanyak 190 jiwa, sementara yang lain masih menyusul

LOMBOK TIMUR.lombokjournal.com – – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) sampai saat ini masih merampungkan terkait data penerima Jaminun Hidup (Jadup) dari warga yang terdampak gema bumi beberapa waktu lalu.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur, Lalu Dami Ahyani, SIP. mengatakan, data warga Lotim yang akan diusulkan untuk menerima bantuan berupa Jaminan Hidup belum lengkap.

“Datanya masih direkap oleh pihak kami,” ujarnya, kepada lombokjournal.com, saat ditemui di ruang kerjanya, di Selong, Senin (22/10) sore.

Meskipun demikian, kata Dami Ahyani, Pemkab Lotim akan tetap mengusulkan Jadup bagi warga kepada pemerintah pusat.

Tetap kita usulkan ke pusat, karena ini hak dan untuk kesejahteraan warga kita,” ucapnya.

Dikatakannya, Pemkab melalui Dinas Sosial telah meminta kepada pihak Kecamatan dan Pemerintah Desa untuk melakukan pendataan sesuai kriteria yang telah ada.

“Awalnya dulu, Pak Kadis senelum saya, dia bersurat ke Camat untuk melakukan pendataan bersama pendamping PKH dan yang lain. Agar bisa sama-sama bersinergi,” tuturnya.

“Proses ini yang kayaknya kita agak lamban sebenarnya karena data ni kan memang dinamis dengan kejadian gempa yang beruntun,” tambahnya.

Ditanya data sementara, pria yang baru saja menjadi Kadis di Dinas Sosial Lotim ini belum berani memastikan.

Ia mengatakan, hanya data dari Kecamatan Aikmel saja yang baru diterima sebanyak 190 jiwa, sementara yang lain masih menyusul.

“Sementara katanya, Kecamatan Sambelia juga sudah menyerahkan data hari Jum’at. Tapi siapa yamg menerima,” bebernya.

Sebelumnya diketahui, bahwa nilai bantuan Jadup ini dari Kementerian Sosial RI adalah sebesar Rp. 10.000/jiwa/hari yang akan diberikan antara 30 hari sampai 90 hari, dan akan dicairkan 6 bulan pasca tanggap darurat.

Razak

Pelayanan kepada masyarakat berbasis HAM juga akan menjadi perhatian khusus

MATARAM.lombokjournal.com — Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, yang semula dipimpin Dudi Iskandar, sejak Senin (22/10) resmi digantikan Kurniadie sebagai Kakanim Kelas I Mataram yang baru.

Serah terima jabatan Kakanim dari Dudi Iskandar ke Kurniadie yang digelar di Kantor Imigrasi dihadiri sejumlah pejabat Kanwil Kemenkumham, Forkominda, serta pejabat Kota Mataram.

Dudi Iskandar mengatakan, selama setahun bertugas sebagai Kakanim di Mataram cukup banyak pengalaman serta persoalan keimigrasian yang di temui, terutama terkait dengan pengawasan orang asing.

Ia berharap, dengan Kakanim  baru akan t membuat Imigrasi Kelas I Mataram semakin baik dan pelayanan semakin meningkat.  Dudi Iskandar sendiri mendapat tugas baru di kedutaan Jerman.

Kakanim yang baru dilantik Kurniadie menyatakan, sebagai pendatang baru akan memperkuat kerjasama dengan seluruh pihak.

Pelayanan kepada masyarakat berbasis HAM juga akan menjadi perhatian khusus. Sementara untuk pengawasan orang asing, Mantan Kakanim di Madiun ini menyatakan akan tetap berkordinasi dengan semua pihak yang tergabung dalam Timpora NTB.

“Saya sebagai orang baru meminta restu kepada masyarakat Kota Mataram, semoga saya bisa mengemban tugas sebaik mungkin,” ujarnya.

Sementara Plt Kanwil Kemenkumham Faisol Ali menegaskan kepada Kakanim yang baru, untuk lebih meningkatkan lagi pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan berbasis HAM harus menjadi acuan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Selamat datang dan selamat bertugas, semoga bisa mengemban amanah dengan sebaik mungkin, tingkatkan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

AYA

Berdasarkan catatan sejarah, gerakan pramuka atau kepanduan sudah berkontribusi sejak Kongres Pemuda pada 28 Oktober 1928 yang melahirkan Sumpah Pemuda

lombokjournal.com —

KOTA BIMA — Gerakan Pramuka secara global pertama muncul di Eropa yang digagas Lord Robert Baden Powell dengan nama Scout Movement di tahun 1907.

Pada dasarnya, kepramukaan di Tanah Air Indonesia masih memegang gagasan utama dari Baden Powell.

Ide-ide cemerlang sang Bapak Pandu Dunia menyebar luas ke berbagai negara, termasuk Netherland (Belanda) dengan nama Padvinder.

Orang-orang Negeri Kincir Angin pun membawa gagasan gerakan Scout ke Hindia Belanda (Indonesia) yang saat itu masih menjadi wilayah jajahannya.

Pada tahun1930 terbentuklah Pandu Pemuda Sumatera. Lanjut setelahnya tahun 1931 organisasi kepanduan dengan nama Persatuan Antar Pandu Indonesia juga didirikan, dan ada beberapa lagi yang lain.

Berdasarkan catatan sejarah, gerakan pramuka atau kepanduan sudah berkontribusi sejak Kongres Pemuda pada 28 Oktober 1928 yang melahirkan Sumpah Pemuda.

Sejak saat itulah pramuka di Tanah Air berkembang pesat seiring kesadaran masyarakat yang kian meningkat.

K.H. Agus Salim lantas mencetuskan ide untuk mengganti Padvenders dengan nama Pandu setelah ada pelarangan pemakaian Padvenders dari pemerintah Hindia Belanda.

Organisasi Pandu Rakyat Indonesia muncul/didirikan di kota Solo selepas kemerdekaan Indonesia pada 28 Desember 1945.

Peran dan fungsinya adalah sebagai tempat dan media untuk mengakomodir segala aktivitas kepanduan di Indonesia kala itu.

Dan pada tahun 1961 terhitung ada total sekitar 100 organisasi kepanduan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia ini.

BACA JUGA; Pramuka  Zaman Now Harus Siap Hadapi Tantangan Globalisasi

Dan akhirnya pada tanggal 14 Agustus 1961, Gerakan Pramuka secara resmi diperkenalkan kepada seluruh masyarakat Indonesia by.

Semenjak itu hingga sekarang, tanggal 14 Agustus ditetapkan sebagai Hari Pramuka Indonesia.

Me

Di era global saat ini, Pramuka Indonesia perlu melakukan revitalisasi dan mulai juga mengedepankan aspek penguasaan teknologi, khususnya teknologi informatika

lombokjournal.com

KOTA BIMA —  Gerakan Praja Muda Karana (Pramuka) sebagai gerakan penumbuh sikap kepanduan generasi muda, harus lebih siap menghadapi persaingan di era globalisasi saat ini.

Di tengah gempuran kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, Pramuka yang berfungsi utama menumbuhkan karakter kepemimpinan, kemandirian, dan kesetiakawanan, diharapkan juga mulai mengadopsi perkembangan global.

“Perkembangan teknologi ini mau tidak mau harus diimbangi, termasuk juga oleh gerakan Pramuka saat ini. Karena Pramuka zaman now memang harus siap hadapi tantangan globalisasi,” kata H Muhammad Syafruddin, ST, MM  (HMS), Minggu (21/10) melalui siaran pers.

Menurut HMS yang juga Caleg DPR RI Dapil NTB 1/ Pulau Sumbawa No urut 1 dari PAN,  gerakan Pramuka sebagai salah satu kegiatan ekstra kulikuler pendidikan di Indonesia, patut diapresiasi dalam membentuk mental dan karakter generasi penerus bangsa.

Namun di era global saat ini, Pramuka Indonesia perlu melakukan revitalisasi dan mulai juga mengedepankan aspek penguasaan teknologi, khususnya teknologi informatika .

“Pramuka dituntut untuk terampil dan cerdik dalam melihat peluang-peluang yang produktif di balik kemajuan IPTEK saat ini. Salah satunya adalah teknologi informasi yang bisa dijadikan peluang usaha ekonomi kreatif oleh kalangan Pramuka untuk membesarkan organisasi,” tandas HMS

Pramuka yang menjadi kegiatan ekstra kulikuler pendidikan di Indonesia, tambah dia, merupakan soko guru dalam pembentukan moral pandu kemanusiaan di kalangan siswa, sekaligus dapat dijadikan wahana untuk mengasah ketrampilan dan bakat, khususnya yang memanfaatkan teknologi digital.

“Banyak aplikasi – aplikasi digital yang dapat dijadikan tempat atau sarana mempublikasikan karya-karya Pramuka, dan mengikuti perkembangan zaman,” tutur  HMS.

Sehingga, gerakan Pramuka di Indonesia yang sejak dulu lebih mengedepankan aspek kepanduan yang menanamkan kesetiakawanan sosial antar siswa, perlu diarahkan kepada penguasaan teknologi digital agar Pramuka tidak dianggap Gaptek.

Hal tersebut disampaikan HMS agar Pramuka Indonesia tidak kalah bersaing dengan gerakan kepanduan di negara lain.

“Apalagi, Pramuka merupakan akronim dari praja muda karana yang bermakna rakyat muda (yang) senang berkarya. Jadi, karya-karya Pramuka harus ditonjolkan,” kata HMS yang juga sebagai Andalan Nasional Gerakan Pramuka Bidang Perencanaan dan Pengembangan.

HMS mengatakan, menyongsong peringatan Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2018 ini, bisa menjadi momentum bagi Pramuka untuk membesarkan diri ke depan.

“Pramuka lah salah satu lembaga yang membentuk karakter saya,” ucap HMS

BACA JUGA ;  Sejarah Gerakan  Pramuka di Indonesia

Sementara itu jenjang karier HMS di gerakan Pramuka dimulai dari Siaga ( SD ), lalu Penggalang ( SMP ) kemudian Penegak ( SMA) dan Pandega (Perguruan Tinggi) serta pernah bergabung dengan beberapa SAKA ( Satuan Karya ) baik di Bima , Mataram dan Lampung .

Me

Pemilih pemula lebih cerdas dalam menentukan afiliasi pilihan politiknya melalui taktik dan strategi yang  bisa melibatkan emosi dan kecendrungan kesukaan kaum Milineal

lombokjournal.com —  

LOMBOK TIMUR — Gerakan Melindungi Hak Pilih (GPHL) sudah dicanangkan KPU dan dideklarasikan serentak di seluruh daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota di Indonesia.

Gerakan ini dilakukan untuk menjaga hak-hak suara masyarakat Indonesia yang menjadi wajib pilih dalam gelaran Pemilu serentak 2019 mendatang.

Caleg DPRD Lombok Timur Dapil 2, nomor urut 9 partai Nasdem, Saparwadi mengatakan, gerakan ini sangat penting dan strategis untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat, terutama generasi milenial dan pemilih pemula.

“Tentu ini sangat penting agar masyarakat benar benar bisa menggunakan hak pilih mereka sebaik-baiknya. Saya sangat mendukung GMHP ini,” kata Saparwadi, yang mewakili dapil 2,  Kecamatan Sakra, Sakra Timur, Sakra Barat, Keruak dan Jerowaru, Jumat (19/10)

Menurutnya, selain untuk meningkatkan angka partisipasi pemilih secara umum, partisipasi politik kaum milenial atau pemilih pemula diyakini menjadi trigger atau vote getter yang cukup signifikan dalam mendongkrak perolehan suara dalam Pemilihan Legislatif (Pileg).

Pemilih pemula lebih cerdas dalam menentukan afiliasi pilihan politiknya melalui taktik dan strategi yang  bisa melibatkan emosi dan kecendrungan kesukaan kaum Milineal.

“Sehingga Caleg harus pandai pandai mendekati dan meraih persepsi pemilih Milineal dengan mengidentifikasi masuk dalam lingkungan keseharian pemilih pemula,” ungkap Saparwadi.

Itu juga alasan mengapa Saparwadi selalu berupaya membaur dan cair dengan kalangan pemilih Milineal.

Ini sebagai upaya untuk mendekatkan diri pada komunitas Milineal ini dengan beragam aktivitas khas Milineal .

Selain itu Saparwadi berjanji akan mengajak pemilih pemula berjuang dan bekerja bersama untuk memperkuat tim work nya.

Hal ini sebagai upaya memberikan kepercayaan dan tanggungjawab kepada pemilih pemula untuk mensukseskan dirinya menjadi anggota parlemen kelak .

“Peran perempuan Milineal memiliki kunci penting sebagai perekat untuk menaikkan elektabilitas saya,” tambah Saparwadi.

Selanjutnya Wadik menggarisbawahi bahwa dirinya berkomitmen membesarkan dan memberdayakan kaum Milineal dengan berbagai karya yang produktif untuk membangun citra positif generasi muda Milineal .

“Kesan bahwa kaum Milineal identik dengan pola hidup hedonis dan tidak produktif secara bertahap harus dirubah dengan cara memberikan mereka tanggungjawab untuk membesarkan hati dan spiritnya,” tukasnya.

Saparwadi mengatakan, generasi milenial yang menjadi pemilih pemula agar menggunakan hak pilihnya. Sebab suara mereka sangat menentukan arah pembangunan bangsa ke depan, termasuk di Lombok Timur.

“Zaman now ini, harus ada tekad bersama, nggak gaul kalau memilih Golput,” katanya

Me

Ada missmanagement atau kesalahan pengelolaan yang akhirnya membuat sektor pertanian justru tak mampu mensejahterakan para petani yang menjadi ujung tombak

lombokjournal.com —

MATARAM — Hari Pangan Sedunia (HPS) atau World Food Day ke-38 yang jatuh pada tanggal 16 Oktober 2018, diperingati serentak di sejumlah negara termasuk Indonesia.

Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra, H. Bambang Kristiono (HBK) menekankan agar moment HPS 2018 jangan hanya dijadikan kegiatan seremonial semata.

HPS harus menjadi moment bagi bangsa Indonesia yang agraris ini untuk memulai kembali merebut kedaulatan pangan nasionalnya.

“Harus ada upaya nyata agar kedaulatan pangan bisa terwujud dan menjadi kebanggaan kita di Indonesia yang notabene merupakan negara agraris ini. HPS harus jadi moment penting untuk kita rebut kembali kedaulatan pangan kita,” tegas HBK, Kamis (18/10) di Mataram.

Caleg DPR RI Nomor Urut 1 Partai Gerindra untuk Dapil NTB-2/Pulau Lombok ini mengatakan, sebagai bangsa agraris dengan lokasi potensial berada di bawah garis khatulistiwa, seyogyanya Indonesia bisa menjadi bangsa yang mandiri di sektor pangan dan pertanian secara luas.

Hanya saja, ada missmanagement atau kesalahan pengelolaan yang akhirnya membuat sektor ini justru tak mampu mensejahterakan para petani yang menjadi ujung tombak pendorongnya.

“Ini khan ironis, negara kita adalah negara agraris, tapi justru kantong-kantong pra-sejahtera malah tersebar banyak di tempat-tempat keberadaan kaum petani, dan juga nelayan kita,” katanya.

HBK menilai, kondisi ini terjadi karena ada yang salah dalam tata kelola di sektor ini, dan juga masih kentalnya mental korupsi di pemimpin-pemimpin bangsa ini.

“Dua hal mendasar yang menjadi penyebab lambatnya laju kesejahteraan petani dan nelayan kita menurut saya adalah, salah kelola dan yang satunya lagi adalah masih kentalnya mental korupsi,” tegasnya.

Itu sebabnyahingga kini Indonesia masih saja melakukan import sejumlah komoditi pertanian dari luar negeri, yang imbasnya justru merugikan para petani di negeri sendiri.

Selain itu, petani dan nelayan di Indonesia menurut dia masih saja dibiarkan berjalan sendirian, tanpa perlindungan.

“Padahal seharusnya kita jangan sampai meninggalkan para petani dan para nelayan kita karena mereka-mereka inilah ujung tombak ketahanan pangan kita,” tegasnya.

HBK maju sebagai Caleg DPR RI dari Dapil Pulau Lombok, untuk memulai semangat perubahan dan perbaikan di sektor pertanian.

Dalam sejumlah diskusi dengan masyarakat, HBK selalu menekankan bahwa pertanian adalah sumber utama kekuatan bangsa ini.

Pertanian adalah solusi paling efektif dalam mengatasi problematika pengangguran juga untuk meningkatkan kesejahteraan.

Menurut HBK, Pulau Lombok bisa menjadi contoh bahwa potensi pertanian kita memang sangat luar biasa.

Hanya saja, pola pengelolaan dan keberpihakan pemerintah dan semua pihak terkait untuk sektor ini perlu didorong dan ditingkatkan.

“Petani harus kita perhatikan, didampingi dan dilindungi untuk bersama-sama merebut kembali kedaulatan pangan kita. Jangan sampai ada istilah tikus mati di lumbung padi,” kata HBK.

HBK menegaskan, untuk memulai semua itu pemerintah harus berani membatasi impor komoditi pertanian.

Aparat penegak hukum juga harus serius memberantas kartel-kartel besar yang turut bermain dalam pola import ini.

“Moment Hari Pangan Sedunia (HPS) harus benar-benar dimaknai dengan upaya nyata bangsa ini dalam merebut kembali kedaulatan pangannya, meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayannua, dan menciptakan pertanian yang maju dan mandiri sehingga para petani bisa menjadi tuan di negerinya sendiri,” tegasnya.

Me

Dengan penyederhanaan seperti ini, proses pencairan akan dilakukan oleh masing-masing kelompok masyarakat (pokmas) yang terdiri sepuluh hingga 20 warga

LOMBOK TENGAH.lombokjournal.com — Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah mengatakan, sempat ada persepsi keliru yang berkembang di masyarakat, terkait belum cairnya dana bantuan dari pemerintah.

Zul menyampaikan, persepsi yang beredar sebelumnya ialah warga yang sudah mendapatkan buku rekening tabungan, sudah bisa mencairkan dan membelanjakan sendiri.

Namun hal ini tidak terwujud lantaran pemerintah bersikap lebih hati-hati agar anggaran bantuan bisa benar-benar dimanfaatkan untuk membangun rumah yang memenuhi kaidah tahan gempa.

Hal ini disampaikannya saat bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Bandara Internasional Lombok, NTB, Kamis (18/10).

“Sebelumnya begitu lama sehingga warga mempersepsikan ini kok ini enggak cair-cair. Jangan sampai ada anggapan uang tidak ada, terlebih ada bencana di Palu,” ujar Zul.

Kata Zul, proses pencairan yang begitu berbelit menjadi salah satu alasan mengapa pencairan dana tak kunjung tiba. Dengan 17 prosedur persyaratan yang harus dilalui, hanya ada lima kepala keluarga (KK) terdampak gempa yang bisa mencairkan dana bantuan dari pemerintah.

“Itu sebelum penyederhanaan (pencairan), yang cair hanya lima KK. Ahamdulillah dengan penyederhanaan sekarang sudah ada 5.625 KK yang bisa mencairkan dana bantuan,” kata Zul.

Zul juga tidak ingin warga mendapat persoalan hukum di masa mendatang.

“Pengalaman yang disampaikan BNPB, jangan sampai cepat di awal tapi belakangan ada persoalan akuntabilitas di kemudian hari,” ucap Zul.

Dengan penyederhanaan seperti ini, proses pencairan akan dilakukan oleh masing-masing kelompok masyarakat (pokmas) yang terdiri sepuluh hingga 20 warga.

“Jadi laporannya tidak usah per individu tapi ke pokmas saja,” kata Zul.

BACA JUGA ;

• Presiden Pastikan, Sudah Tersedia Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Korban Gempa
• Presiden Ke NTB Serahkan Langsung Bantuan Pembangunan Rumah Tahan Gempa

Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalilah juga menyambut positif penyederhanaan mekanisme pencairan. Rohmi menilai, model pencairan sebelumnya sangat rumit dan menyulitkan warga untuk bisa kembali membangun rumahnya.

“Alhamdulilah sederhana sungguh signifkan sekali karena memang selama ini kelihatan rumit teknisnya. Dengan sederhana, warga merasa begitu lega, dan kami sangat yakin dengan proses ke depan akan berjalan lancar,” ucap Rohmi.

AYA

Proses pencairan yang memakan waktu tak lepas dari prinsip kehati-hatian lantaran anggaran yang dikeluarkan berasal dari kas negara

LOMBOK TENGAH.lombokjournal.com — Dana rehabilitasi dan rekonstruksi untuk warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Barat (NTB) dipastian tersedia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, memberikan informasi bahwa Kemenkeu telah mengirimkan Rp 960 miliar kepada warga terdampak gempa untuk mulai membangun rumahnya yang rusak akibat gempa.

“Artinya sudah dimulai bangun, material siap tidak, bukan hanya yang Risha, tapi semen dan bahan bangunan yang lain,” tanya Jokowi saat Rapat Koordinasi di Bandara Internasional Lombok, Kamis (18/10).

Jokowi menyampaikan, permasalahan yang ada di lapangan saat ini adalah belum cepatnya pengadaan komponen Risha.

“Ini yang terus saya lihat, nanti saya perintahkan untuk segera ditambah cetakan (produksi Risha),” lanjutnya.

Presuden mengatakan, pemerintah harus segera menyiapkan komponen Risha, kalau perlu dibantu oleh aparat TNI dan Polri karena animo warga untuk menggunakan Risha cukup tinggi.

Jokowi belum berani memastikan kapan rehabilitasi dan rekonstruksi di NTB rampung. Menurutnya, target penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi tergantung perkembangan di lapangan.

“(Target enam bulan) bisa lebih cepat, bisa lebih lambat, kita lihat nanti di lapangan. Yang jelas progresnya akan selaku saya ikuti, akan selalu saya pantau; akan selalu saya cek ke lapangan, baik yang di NTB maupun di Sulteng,” ujarnya.

Jokowi menambahkan, proses pencairan yang memakan waktu tak lepas dari prinsip kehati-hatian lantaran anggaran yang dikeluarkan berasal dari kas negara.

“Ini menyangkut akuntabilitas keuangan negara, harus semua di pertanggungjawabkan,” ucapnya.

BACA JUGA;

• Pemerintah Berhati-hati, Agar Bantuan Benar-benar Untuk Bangun Rumah Tahan Gempa
• Presiden Ke NTB Serahkan Langsung Bantuan Pembangunan Rumah Tahan Gempa

Jokowi juga mempersilakan jika masih ada sisa dari dana bantuan senilai Rp 50 juta, maka masyarakat diberikan kebebasan menggunakannya untuk hal lain.

“Itu kan sudah ditransfer ke rekening (pribadi), belum tentu kan cukup dan tidak cukup, belum jelas (untuk bangun rumah).  Enggak apa-apa kalau memang rumah sudah jadi dan (ada) sisa, itu sudah menjadi hak dari masyarakat,” ungkap Jokowi.

AYA