Bursa Inovasi Desa (BID) merupakan program untuk memberikan solusi Pemerintah Desa (Pedes) memecahkan masalah dan rencana pembangunan di desa

LOBAR.lombokjournal.com — Sekitar seratusan Kepala Desa se-Lombok Barat dan aparaturnya menghadiri Bursa Inovasi Desa Kabupaten Lombok Barat 2018, Rabu (07/11).

Dalam forum tersebut para Kepala Desa melakukan proses belajar dan berdiskusi untuk mereplikasi inovasi yang sesuai dengan potensi desanya masing-masing.

Salah satu Kepala Desa, Sukadin yang merupakan Kepala Desa Kuranji Dalang mengakui, kegiatan Bursa Inovasi Desa sangat luar biasa dan dapat menjadi inovasi untuk membangun desa.

“Ini menjadi tolak ukur kita untuk peningkatan kualitas pembangunan di desa. Dengan kita berinovasi dan berkreasi untuk desa ke depan kita punya target, misalnya seperti desa kami di Desa Kuranji Dalang untuk mengembangkan ekowisata dengan potensi desa memiliki kesenian dan budayanya yang luar biasa,” ungkapnya.

Bursa Inovasi Desa (BID) sendiri merupakan program dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia sebagai sarana untuk memberikan solusi bagi Pemerintah Desa (Pedes) memecahkan masalah dan rencana pembangunan yang ada di desa.

Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kab. Lombok Barat (Lobar) kegiatan ini digelar selama satu hari di di Gor Mini Gerung.

Kepala Dinas PMD Lobar L Edy Sadikin menjelaskan, kegiatan ini menjual kreasi dan inovasi yang sudah dilakukan oleh desa yang ada di Indonesia untuk bisa dicontoh desa-desa yang ada di wilayah Lombok Barat sesuai potensi yang ada di masing-masing desa.

“Terlebih saat ini adanya alokasi dana desa (ADD) bisa memicu desa untuk berinovasi sehingga tujuan dari Pemdes itu sendiri bisa dirasakan masyarakat,” katanya saat membuka kegiatan.

Dari kegiatan ini para Kades bakal menerima petunjuk terkait inovasi apa saja yang bisa dilakukan di desanya masing masing.

“Di antaranya beberapa poin menu bursa inovasi yang bisa dilakukan meliputi bidang infrastruktur, kewirausahaan dan pengembangan ekonomi lokal dan bidang pengembangan sumber daya manusia,” cetus Sadikin.

Mewakili Bupati, Asisten III Setda Lobar H. Fathurrahim menyampaikan sudah saatnya Pemdes bisa berdikari, berkreasi dan berinovasi yang tujuannya untuk desa itu sendiri.

“Dengan diadakan Bursa Inovasi Desa hari ini tentu mulai sekarang kepala desa kita harus punya mindset dan punya pemikiran untuk mampu membaca potensi-potensi yang ada di desa, sehingga bisa memunculkan hal yang baru di desa sebagai inovasi,” katanya.

Ia menambahkan, Kepala Desa merupakan Leader dan yang akan memberikan warna di desa. Untuk itu, Kepala desa bisa benar-benar memilah apa yang bakal dilakukan untuk memajukan serta membangun desanya supaya lebih baik lagi.

“Manfaatkan semua potensi yang ada yang telah dikelola di desa dengan baik sehingga desa maju mandiri. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sendiri akan terus mensupport kemajuan Pemerintah Desa,” tegasnya.

Harry

Untuk mengatasi kekeringan, tidak cukup hanya dengan pendekataan instan jangka pendek seperti droping air bersih ke masyarakat

lombokjournal —

SUMBAWA — Desforestasi, kerusakan hutan akibat pembalakan liar dan alih fungsi lahan, dinilai sebagai biang keladi masalah kekeringan di Pulau Sumbawa, dan NTB secara umum.

Akibat deforestasi itu, fungsi kawasan yang tadinya bisa menjaga cadangan air tanah ketika musim kemarau tiba, kini semakin jauh berkurang.

Hal ini dibuktikan dengan terus menurunnya debit air pada sejumlah kawasan mata air di hampir seluruh Pulau Sumbawa.

H Muhammad Syafrudin (HMS),  Caleg DPR RI dari PAN mengatakan,  masalah kekeringan ini bukan hanya soal terlambatnya musim hujan.

“Tapi penyebab utamanya ya karena kerusakan hutan. Kalau masalah utama ini tidak diatasi, maka satu atau dua dekade ke depan, bukan hanya pertanian yang terncam tapi masyarakat kita juga akan mengalami krisis air bersih berkepanjangan,” kata H Muhammad Syafrudin (HMS), Rabu (07/11) di Sumbawa.

Kekeringan dan krisis air bersih menjadi masalah yang selalu terjadi di sebagian besar wilayah Pulau Sumbawa, dalam beberapa tahun terakhir.

Untuk mengatasi itu, papar HMS, tidak cukup hanya dengan pendekataan instan jangka pendek seperti droping air bersih ke masyarakat.

Selain cost operasional yang cukup besar karena distribusi air menggunakan kendaraan dan memerlukan tenaga operasional dan BBM, pendekatan itu juga tidak memberikan solusi jangka panjang.

HMS mengatakan, harus ada upaya reboisasi atau penghijauan masif dan inovatif, serta memaksimalkan lahan pekarangan untuk mengatasi masalah kekeringan di Pulau Sumbawa itu.

“Karena masalah utamanya adalah deforestasi, ya solusinya harus dengan pemulihan kawasan hutan itu sendiri. Jadi harus ada upaya yang masif untuk penghijauan, dan ada kesadaran komulatif dari masyarakat untuk mulai memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam pohon,” katanya.

Menurutnya, laju deforestasi di Pulau Sumbawa sepanjang beberapa tahun ini, tidak seimbang dengan kemampuan pemerintah daerah di masing-masing wilayah untuk melakukan rebosisasi menyeluruh.

Namun dengan melibatkan para pihak dan juga masyarakat, maka upaya itu pasti akan berhasil.

Ia mengatakan, pemerintah melalui stakeholders terkait baik ditingkat Provinsi NTB maupun Kabupaten/Kota yang ada di Pulau Sumbawa, harus mulai menyusun rencana aksi yang nyata untuk kegiatan ini, dengan melibatkan semua pihak terkait dan masyarakat.

HMS yang seringkali turun ke Desa-Desa di pelosok pulau Sumbawa memaparkan, kondisi deforestasi di Pulau  Sumbawa sudah cukup parah.

Sejumlah mata air menyusut debitnya, dan berpengaruh pada suplay air irigasi dan juga debit aliran sungai yang selama ini menjadi denyut nadi kehidupan masyarakat.

Kondisi ini diperparah dengan anomali cuaca dan iklim akibat efek pemanasan global atau global warming.

Beberapa kawasan yang terus menurun debit airnya, antara lain sejumlah kawasan DAS di Batu Lante, Semongkat, Teluk Saleh, Moyo, Tambora.

Pasokan air untuk PDAM di Desa Kerike, Kecamatan Unter Iwes, juga mulai terganggu akibat turunnya debit air di suber-sumber air yang ada.

“Jika kondisi ini dibiarkan, maka dalam dua dekade ke depan dipastikan  Sumbawa akan defisit air bersih,” kata HMS.

Untuk Generasi Mendatang

HMS menyadari, untuk melakukan reboisasi yang masif, tentu dibutuhkan banyak waktu, biaya, dan juga upaya.

Apalagi paradigma berpikir masyarakat saat ini ingin yang instan dan cepat. Sementara menanam pohon, perlu waktu lama sampai pohon itu bisa memberi manfaat.

“Tapi paradigma ini harus diubah. Harus mulai ada kesadaran kolektif masyarakat dan semua pihak, bahwa apa yang kita tanam hari ini, itu demi keberlangsungan kehidupan anak cucu kita, generasi penerus kita mendatang,” katanya.

Pola reboisasi yang dilakukan, menurut HMS, juga tak boleh sekadar seremoni dengan pendekatan proyek semata.

Pilihan jenis pohon juga harus disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

Tamanan pohon jenis Trembesi dan semacamnya yang memiliki akar tunjang yang kuat, dinilai bisa menjadi jawaban.

Di tingkat masyarakat, HMS juga terus mendorong semangat untuk mulai menanam di lahan pekarangan mereka.

Dalam setiap perjumpaan dan diskusi bersama masyarakat yang dikunjunginya di pelosok-pelosok Desa di Sumbawa, HMS juga mendorong generasi muda, generasi milenial untuk mulai peduli lingkungan.

“Karena ini juga untuk kepentingan generasi mendatang agar tetap bisa menikmati kondisi lingkungan yang lebih asri dan baik,” katanya.

Sebab, tambah HMS, masalah defosestasi bukan hanya berdampak dan menjadi sumber utama kekeringan, tapi juga menyimpan bahaya banjir di saat puncak musim hujan tiba.

Hutan yang bisa menjadi wadah penyerap dan penampung air di saat hujan tiba, kehilangan fungsinya karena habitat alaminya rusak.

Me

Ahsanul  mendorong lembaga kemanusiaan dan masyarakat umum yang mau membantu warga terdampak gempa bisa dengan memberikan bantuan untuk hunian sementara (huntara)

MATARAM.lombokjournal.com — Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Nusa Tenggara Barat (NTB) Ahsanul Khalik mengatakan, terdapat genangan air di sejumlah titik-titik pengungsian di NTB menyusul mulai datangnya musim hujan.

“Saya juga sudah melakukan pendataan, di Lombok Utara ada beberapa titik yang ada genangan-genangan,” ujarnya, Rabu,(07 /11).

Pemprov NTB sedang mencarikan solusi agar warga terdampak gempa yang masih tinggal di tenda pengungsian tidak semakin menderita dengan datangnya musim hujan.

“Kita carikan solusi supaya di tempat mereka kalau hujan tidak menjadi genangan, kita akan berikan bantuan spandek, dan koordinasi dengan Dinas PU untuk  membangunkan saluran di sekitar posko mereka,” katanya.

Ahsanul juga mendorong lembaga kemanusiaan dan masyarakat umum yang mau membantu warga terdampak gempa bisa dengan memberikan bantuan untuk hunian sementara (huntara).

“Sampai saat ini sudah lebih dari 39 ribu huntara yang sudah terbangun, ya kita persilakan jika ada yang mau bantu bangunkan huntara,” kata Ahsanul.

AYA

Struktur rumah konvensional harus anti gempa di mana teknis utamanya ada pada dimensi pembetonan

LOBAR.lombokjournal.com — Kedatangan  Wakil Presiden Jusuf Kalla ke Mataram, Minggu, (04/11) membuat Bupati Lombok Barat, H Fauzan Khalid ikut bergegas.

Fauzan merasa gerah Pemda Lombok Barat dianggap lamban dalam pembangunan rumah warga yang terdampak gempa.

“Harus segera diproses. Pembentukan Pokmas (Kelompok Masyarakat) tidak boleh menunggu. Percepat tidak usah menunggu panel.  Nanti kita lagi yang disalahkan,” ujar Fauzan saat bertemu dengan puluhan tenaga teknis rekrutan Kemeterian PUPR di Ruang Rapat Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Lombok Barat, Senin (05/11).

Fauzan menyindir pihak-pihak yang menyatakan siap untuk menuntaskan pembangunan Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha) dengan segera.

Seperti dikabarkan beberapa media, Wakil Presiden Jusuf Kalla mendesak agar pembangunan Risha bisa tuntas Bulan Maret 2019 nanti.

“Di depan Wapres, baik Kadin maupun BNPB bilang siap, nyatanya tidak,” terang Fauzan.

Kondisi di lapangan, menurut Fauzan,  belum siap untuk bisa mempercepat pembangunan Risha.

Di tempat yang sama,  Kepala Dinas Perkim Lombok Barat, Lalu Winengan mengatakan, lambannya pengerjaan tersebut karena minimnya aplikator atau penyedia panel Risha.

“Mereka hari ini,  baru rencana untuk bisa memproduksi 75 unit/ hari. Nyatanya hari ini 20 unit saja belum bisa,” ungkap Winengan.

Hal tersebut dibenarkan oleh Kuswara dari Litbang Kementerian PUPR.

“Kapasitas produksi panel sangat terbatas. Sekarang baru ada 17 aplikator atau 17 titik workshop dengan kemampuan produksi paling banyak untuk 6 unit,” ujarnya.

17 aplikator penyedia panel Risha itu tersebar di seluruh Provinsi NTB. Ia lalu membandingkan lebih dari 72 ribu rumah rusak berat SE-NTB yang harus dilayani oleh 17 aplikator itu.

Kuswara pun pesimis target yang ditetapkan Wakil Presiden bisa terpenuhi.

“Kita harus kerja sangat-sangat keras untuk bisa memenuhi target tersebut,” aku Kuswara.

Banyak kendala yang ia temukan sehingga produksi panel Risha sangat lamban. Menurutnya, di samping karena minim sumber daya manusia (SDM), bahan baku yang terbatas, alat produksi yang rusak, Kuswara juga menegaskan faktor hujan menjadi kendala lain untuk menpercepat produksi panel.

Untuk itu pihaknya mendorong agar aplikator-aplikator lokal bisa membantu produksi panel untuk Risha tersebut.

“Tidak ada kualifikasi khusus. Yang penting mau berinvestasi untuk alat cetak, bahan baku, dan penyediaan SDM. Kita siap melatih untuk membuatnya,” harapnya.

Selain mendorong aplikator lokal, Kuswara juga berharap agar masyarakat bisa menggunakan rumah konvensional anti gempa asal sesuai dengan juklak-juknisnya.

BACA JUGA; Pembentukan Pokmas Untuk Percepatan Pembangunan Rumah

Kuswara memastikan struktur rumah konvensional harus anti gempa di mana teknis utamanya ada pada dimensi pembetonan.

“Kalau mengandalkan Risha dengan produksi yang lamban, target bulan Maret untuk Risha tidak akan terpenuhi,” pungkas Kuswara.

Harry

Bupati Lobar, Fauzan Khalid tetap mengarahkan agar jajarannya di Tim Teknis Daerah bisa menyiapkan segala hal yang diperlukan, terutama pengorganisasian masyarakat melalui Pokmas

LOBAR.lombokjournal.com  — Bupati Fauzan Khalid minta Tim Teknis Daerah segera memfasilitasi pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas) kepada para warga yang rumahnya rusak.

Hak itu ditekankan guna mempercepat kesiapan tahap rehab rekon untuk pembangunan rumah rusak berat di Lombok Barat,

“Bentuk saja Pokmas sesuai data verifikasi. Pokmas tidak boleh menunggu, nanti kita lagi yang disalahkan,” ujar Fauzan di depan puluhan anggota Tim Teknis yang direkrut oleh Kementerian PUPR di Aula Kantor Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Lombok Barat di Gerung, Senin (05/11).

Fauzan pun tidak menampik lambannya pembangunan rumah berbasis Rumah Instan Sehat Sederhana (Risha) karena terbatasnya penyedia panel atau aplikator.

Ia menuturkan, jalannya rapat koordinasi yang dipimpin Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Gubernur NTB hari kemarin, Minggu (4/11).

“Pak Wapres meminta agar bulan Maret ini selesai, tapi kemampuan panel terbatas,” tutur Fauzan menyebutkan, Wapres minta bisa dibangun 400 unit rumah tiap hari.

Walau pesimis, Fauzan tetap mengarahkan agar jajarannya di Tim Teknis Daerah bisa menyiapkan segala hal yang diperlukan, terutama pengorganisasian masyarakat melalui Pokmas.

Di tempat terpisah, Kepala Bidang Perumahan Dinas Perkim yang sekaligus sebagai Ketua Koordinator Tim Teknis Daerah, Lalu Ratnawi mengaku pihaknya sudah memfasilitasi pembentukan lebih dari 1.500 pokmas.

“Saat ini data rill kita baru 599 pokmas. kita belum rekap pokmas yang sudah kita bentuk 500-an lebih di Gunung Sari dan 500-an lainnya yang  tersebar di banyak kecamatan lainnya,” aku Ratnawi.

Menurut catatannya, 599 pokmas tersebut mengakomodir 6.066 Kepala Keluarga (KK) yang rumahnya rusak berat. Saat ini, sebanyak 124,67 milyar lebih sudah ada di rekening pokmas yang sebagian besarnya sudah dibelanjakan untuk membangun rumah.

Sampai dengan minggu lalu menurut Ratnawi, paling sedikit 59 rumah sedang dalam masa pembangunan.

“Target kita, akhir bulan ini sudah bisa serah terima kunci,” kata Ratnawi.

Kendala utama yang ditemukannya di lapangan adalah lambannya ketersediaan panel untuk Risha. Untuk itu, ia berharap 17 aplikator penyedia panel saat ini bisa bertambah lagi.

Selain masalah panel, ia pun mengeluhkan sikap warga pemilik rumah yang malah pasif dan tidak membantu.

“Untuk gali pondasi (rumah milik mereka sendiri) saja, mereka seperti ogah-ogahan. Mereka malah menonton sambil minum kopi. Untung ada rekan-rekan TNI yang membantu,” keluh Ratnawi sambil tersenyum.

Ia meyakinkan, bila semua pokmas bergotong royong, akan mempercepat proses pembangunan rumah anggota pokmas itu sendiri.

“Kecuali mungkin janda dan lansia, mereka wajar hanya berpangku tangan,” tuturnya.

BACA JUGA;  Pemkab Lombok Barat Percepat Pembangunan Rumah Korban Gempa

Untuk Kabupaten Lombok Barat, dari 72.222 rumah rusak, terdapat 13.942 rumah yang rusak berat dan menjadi prioritas untuk dikerjakan.

Sampai saat ini, 124.670.000.000 anggaran dari APBN sudah masuk ke rekening dan menjadi hak masyarakat untuk membiayai kerusakan rumahnya akibat bencana gempa bumi beberapa waktu yang lalu.

Harry

Wapres JK minta masyarakat membangun rumahnya secara gotong royong. Sehingga, rumah yang dibangun cepat selesai, dan masyarakat secepatnya kembali tinggal di rumahnya masing-masing

MATARAM.lombokjournal.com — Percepatan proses rehabilitasi dan rekonstruksi di NTB, terutama pembangunan rumah hunian tetap (Huntap) bagi masyarakat terdampak gempa, menjadi fokus kunjungan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Wakil Presiden RI, H. M. Jusuf Kalla menginstruksikan itu kepada seluruh jajaran pemerintah, usai rapat bersama Gubernur dan sejumlah pejabat lingkup Pemprov NTB, Minggu (04/11).

“Intinya percepatan,” ungkap Wapres Jusuf Kalla didampingi Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah saat konferensi pers di Kantor Gubernur, Minggu.

Wapres JK itu menargetkan bulan Maret 2019 mendatang, seluruh  rumah hunian tetap itu sudah terbangun.

Diakui Wapres, kendala saat ini adalah ketersediaan material bangunan.

Karena itu, Wapres meminta seluruh jajaran pemerintah daerah untuk mengantisipasi hal tersebut.

Selain itu, Wapres JK juga meminta masyarakat untuk membangun rumah secara gotong royong. Sehingga, rumah yang dibangun cepat selesai, dan masyarakat secepatnya kembali tinggal di rumahnya masing-masing.

Sebelum memberikan keterangan pers tersebut, Wapres JK memimpin Rapat terbatas dengan Gubernur dan seluruh jajaran pemerintah Provinsi NTB.

Rapat tersebut membahas perkembangan proses rehabilitasi dan rekonstruksi di NTB pasca gempa.

Rapat tersebut juga dihadiri Kepala BNPB, Pangdam Udayana, Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, Kapolda NTB, Danrem 162/WB, Ketua DPRD Provinsi NTB, Hj. Baiq Isfi Rupaedah, SH. M.H., Bupati KSB, Bupati Lombok Utara, Bupati Lombok Barat, Wakil Bupati Sumbawa dan pejabat lingkup Pemprov NTB.

Dalam kunjungan kerja kali ini, JK juga sempat meninjau pembangunan rumah hunian tetap di lingkungan Pengempel Indah Kelurahan Bertais, Kecamatan Cakra, Kota Mataram.

Setelah itu, didampingi Gubernur, Wapres JK meninjau progres proses rehabilitasi dan rekonstruksi SMPN 6 Kota Mataram.

AYA

Bantuan sekitar Rp6 Miliar dari NU Jaim akan disalurkan untuk pembangunan dua Masjid senilai Rp2.5 Miliar, 320 unit Huntara masing masing senilai Rp7 juta, 4 Mushola, dan bantuan untuk sejumlah Ponpes

lombokjournal.om —

MATARAM —  Ikatan emosional dan rasa empati membuat Warga Indonesia (WNI) di Aljazair turut menggalang donasi bantuan untuk korban bencana gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Penyerahan bantuan dilakukan langsung oleh Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh (LPBP) Republik Indonesia untuk negara Republik Demokratik Aljazair, Hj Safira Rosa Machrusah kepada Pelaksana Tugas (PLT) Ketua PWNU NTB Prof Masnun Tahir di Sekretariat PWNU NTB, di Mataram, Sabtu (03/11).

Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh (LPBP) Indonesia untuk negara Republik Demokratik Aljazair, Hj Safira Rosa Machrusah mengatakan, sumbangan yang diserahkan untuk para korban bencana gempa bumi di NTB itu, berasal dari 2.000 warga Indonesia yang tinggal di Aljazair.

“Kami juga menerima sumbangan dari warga Aljazair yang ikut bersimpati atas bencana gempa bumi yang menimpa warga NTB, khususnya Lombok,” kata Safira.

Menurutnya, bantuan berupa uang ini merupakan bentuk kepedulian dan rasa simpati warga Indonesia di Aljazair, termasuk warga Aljazair agar masyarakat NTB segera bangkit kembali pascagempa bumi.

“Begitu mendengar kejadian gempa bumi,  kami warga Indonesia yang berada di Aljazair juga melakukan salat gaib mendoakan para korban yang tertimpa musibah agar selalu tetap tabah dan bersabar,” katanya.

Ia menambahkan, pihaknya juga banyak mendapat simpati dari masyarakat Aljazair atas musibah di NTB.

“Mereka juga mendoakan agar masyarakat NTB itu bangkit. Karena namanya musibah harus kita terima,” sambungnya.

Untuk itu, Safira Rosa Machrusah, mengajak warga NTB menerima semua yang telah terjadi. Karena bagaimana pun semua ini sudah merupakan ketentuan Allah SWT.

Namun, demikian ia tidak bisa menyebutkan berapa nilai nominal sumbangan yang diberikan warga Indonesia di Aljazair dan masyarakat Aljazair yang bersimpati atas bencana tersebut.

“Bagi yang masih hidup, mari kita mengambil hikmah dari semua ini dan kita tidak boleh melakukan kalkulasi irasional atas apa yang terjadi. Karena itu, tadi semua ini sudah menjadi ketentuan Allah,” katanya.

Sementara itu, warga NU Jawa Timur juga menyalurkan bantuan donasi senilai Rp6 Miliar lebih.

Bantuan diserahkan oleh Ketua NU Jawa Timur, Marzuki Mustamar kepada Posko NU Peduli Lombok, Sabtu (03/11) di Mataram.

Hadir dalam kegiatan itu, Rektor UNU Mataram yang juga Koordinator Posko NU Peduli, Baiq Muliyana, dan juga Sekjen NU NTB, Lalu Winengan.

“Bantuan donasi sekitar Rp6 miliar. Itu yang dari PW (pengurus wilayah). Belum termasuk yang dari PC (pengurus cabang),” kata Ketua NU Jawa Timur, Marzuki Mustamar.

Menurutnya, bantuan tersebut digalang oleh warga Nahdliyin Jatim sebagai bentuk keprihatinan pada korban gempa di Lombok.

“Ada uang receh, saking amanahnya ditukar juga enggak. Kita sesama anak bangsa, kalau sakit kita juga sakit. Kita dirikan juga masjid, huntara, sumur bor, medis,” katanya.

Sementara itu, Sekjen NU NTB Lalu Winengan mengapresiasi kepedulian dan bantuan  WNI di Aljazair dan juga warga NU Jawa Timur.

Winengan mengatakan, dukungan bantuan dan doa sangat dibutuhkan masyarakat terdampak gempa bumi di NTB.

“Semangat saling membantu dan bahu membahu ini menjadi bukti bahwa persatuan dan kesatuan anak bangsa masih terjaga utuh. Dimana satu kena musibah yang lain ikut merasakan juga,” katanya.

Ia berharap, bantuan bisa disalurkan ke masyarakat yang sangat membutuhkan.

Rektor UNU NTB yang juga Koordinator Posko NU Peduli Lombok, Baiq Muliyana mengatakan, bantuan yang disalurkan NU Jawa Timur merupakan bantuan yang digalang sejak 1-2 bulan lalu.

Jumlah sekitar Rp6 Miliar akan disalurkan untuk pembangunan dua Masjid senilai Rp2.5 Miliar, 320 unit Huntara masing masing senilai Rp7 juya, 4 Mushola, dan bantuan untuk sejumlah Ponpes.

“Ini bantuan dalam tahap rekonstruksi. Sebelumnya bantuan juga dilakukan dalam tanggap darurat,” katanya.

Menurutnya, NU sangat peduli dengan musibah gempa bumi di NTB dan Sulawesi Tengah.

Sehingga bantuan dari NU Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, serta daerah lainnya masih akan terus bertambah.

“Sebab NU sudah berkomitmen akan mengkover bantuan selama enam bulan ke depan. Jadi semua masih akan bertambah,” katanya.

AYA

Anggaran untuk santunan Warga terdampak gempa di Lotim itu bukan dari Pemerintah Pusat melainkan kebijakan dari  Bupati Lombok Timur

 LOMBOK TIMUR.lombokjournal.com — Dana santunan bagi warga terdampak bencana) dalam waktu dekat akan digelontorkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur (Lotim), Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)

Mengingat juklak dana santunan dalam tahap penyusunan, maka dana santunan itu rencananya baru minggu besok bisa disalurkan.

Kepala Dinas (Kadis) Sosial Kabupaten Lombok Timur, Lalu Dami Ahyani, SIP., mengatakan itu, Jum’at (2/11) siang.

“Ya tadi saya selesaikan proposalnya dan infonya minggu depan akan launching dan diserahkan simbolik,” ungkapnya, saat dihubungi,

Jumlah dana santunan itu mencapai 40 milyar lebih yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lotim.

“Sekitar 40 milyar untuk korban gempa dan korban banjir wilayah selatan dulu itu,” sebutnya.

Dia menegaskan, anggran tersebut bukan dari pemerintah pusat melainkan kebijakan dari  Bupati Lombok Timur.

Kemudian dana santunan itu akan diserahkan secara simbolik di dua kecamatan terdampak gempa yang paling parah, yaitu Kecamatan Sembalun dan Sambelia.

“Ini anggaran daerah, bapak Bupati yang punya kebijakan,” terang pria yang baru menjabat Kadis Sosial Lotim ini.

Saat ini jumlah penerima dana tersebut sedang dalam tahap perapian atau rekapitulasi.

“Angka pasti sasaran sedang direkap,” tutur Lalu Dami.

Razak

Semangat nasionalisme tak cukup hanya dengan melaksanakan empat pilar berbangsa semata, tetapi harus mulai diwujudnyatakan dalam tindakan nyata, terutama memproteksi bangsa ini di sektor pertanian

lombokjournal.com

MATARAM —  Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra, H. Bambang Kristiono (HBK) mengajak para pemuda, generasi millenial Indonesia, untuk bisa berkontribusi nyata mendukung program cinta produk pangan lokal .

Salah satu yang utama adalah keterlibatan mereka bersumbangsih ide, gagasan dan kerja nyata di sektor pertanian secara luas.

“Nasionalisme pangan ini perlu ditanamkan sejak dini. Sebab, perang kita ke depan, atau yang diperebutkan oleh dunia ini ke depan, adalah perang memperebutkan sumber daya pangan,” kata HBK, melalui siaran pers , Kamis (01/11) .

Dipaparkan, saat ini banyak negara-negara yang kemampuan lahannya tidak lagi sanggup memenuhi kebutuhan pangan penduduknya. Hal ini karena luasan lahan yang tetap, sementara peningkatan populasi penduduk terus meningkat setiap tahunnya.

“Banyak negara yang mulai merasakan kesulitan karena keterbatasan lahan, atau karena cuaca atau karena musim yang tidak mendukung,” katanya.

Menurut HBK, fenomena itu juga lambat laun bisa terjadi di Indonesia, jika masyarakatnya terutama generasi mudanya acuh, tak peduli, dan meninggalkan mata pencaharian di sektor pertanian.

HBK mengajak generasi muda Indonesia, termasuk di P. Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk kembali menyadari dan memahami keunggulan kompetitif yang dimiliki bangsa ini.

“Kita ini di Indonesia, termasuk di P. Lombok punya keunggulan kompetitif yang sangat luar biasa sebagai anugerah dari Allah SWT, karena daerah kita berada di bawah garis khatulistiwa, sehingga sektor pertanian sangat memungkinkan untuk terus didorong dan dikembangkan,” kata HBK.

Semangat nasionalisme, menurut HBK, tak cukup hanya dengan melaksanakan empat pilar berbangsa semata, tetapi harus mulai diwujudnyatakan dalam tindakan nyata, terutama memproteksi bangsa ini di sektor pertanian.

HBK berharap, generasi muda mulai berani terjun langsung menggeluti mata pencaharian di sektor pertanian.

Di P. Lombok, papar HBK, bisa menjadi contoh bagaimana subur dan berkahnya lahan pertanian yang ada.

Sekarang tinggal bagaimana para pemuda P. Lombok bisa mengambil sikap dan keberanian untuk terjun mengolahnya.

“Para pemuda kita harus mulai berani terjun dengan memilih jalan hidup menjadi seorang petani, memproduksi produk-produk unggulan seperti sayuran  dan buah-buahan organik. Ayo kita olah tanah P. Lombok yang subur ini, untuk meningkatkan kesejahteraan kita,” paparnya.

Selain melaksanakan tugas pimpinan, majunya HBK di P. Lombok juga lantaran ia sendiri sangat terkesan dengan kesuburan dan keindahan alam Pulau ini.

Cinta HBK untuk P. Lombok

“Saya bisa saja memilih Dapil lain, tapi karena saya terlanjur cinta sama P. Lombok maka saya harus berbuat dan memberikan manfaat yang terbaik untuk Dapil  ini,” kata HBK.

Pembangunan sektor pertanian merupakan visi utama HBK untuk masa depan P. Lombok dan masyarakatnya.

Menurutnya, sektor ini bukan hanya bisa membantu meningkatkan perluasan lapangan kerja, tapi sekaligus mendorong peningkatan perekonomian daerah.

Sebab hasil komoditi pertanian secara umum tentu bisa menopang kebutuhan sektor lain seperti industri pariwisata, dimana sektor pariwisata juga tengah dikembangkan di NTB ini.

Itu sebabnya, setiap kali berada di P.  Lombok, HBK selalu turun ke lapangan, ke Desa-Desa di pelosok P. Lombok, dan terus menyemangati masyarakat agar terus berkarya di sektor ini.

“Percayalah, bahwa di negara kita yang agraris ini kekuatan utamanya ada di sektor Pertanian”, tukas dia.

Nasionalisme pangan, menurut HBK, bisa menjadi jawaban untuk semakin kokohnya bangsa Indonesia di mata dunia.

Me

Dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan pelatihan-pelatihan itu katanya, berita yang validitas tidak teruji dan jauh dari unsur kebenaran tidak lagi menyebar di media sosial

LOMBOK BARAT.lombokjournal.com — Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah menyebut media sosial harus sehat dari berita-berita hoax.

Berita hoax yang beredar di media sosial akhir- akhir ini sering meresahkan. Bahkan, menimbulkan perselisihan di tengah masyarakat dan mengancam keutuhan bangsa.

Menurut Gubernur, masyarakat saat ini sering disuguhkan dengan isu-isu yang mengandung ujaran kebencian, saling fitnah serta memprovokasi.

“Semoga berita-berita yang beredar di media sosial ini dapat menyehatkan pikiran kita semua,” ungkap Gubernur, saat Membuka Pelatihan  Jurnalisme Warga di Hotel Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Rabu (31/10).

Untuk menghindari meluasnya berita hoax itu kata Gubernur, masyarakat perlu diberikan sosialisasi dan pendidikan yang utuh mana yang disebut hoax dan mana yang bukan hoax.

Termasuk memilih materi berita yang baik untuk disebarkan atau tidak.

“Caranya dengan mengikutkan mereka pada kegiatan-kegiatan pelatihan seperti ini,” jelas Gubernur Alumnus Harvard University itu.

Dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan pelatihan-pelatihan itu katanya, berita yang validitas tidak teruji dan jauh dari unsur kebenaran tidak lagi menyebar di media sosial.

“Saat ini kita tidak bisa mengontrol berita di media sosial. Tapi, ini akan semakin membaik. Hanya saja perlu proses,” kata Gubernur pada acara yang diinisiasi Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) NTB itu.

Ketua Panitia, Lalu Okto Muhar Sabdi menjelaskan, kegiatan tersebut digelar untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat mengenal jenis-jenis berita.

Termasuk mengenal dan mengidentifikasi berita hoax. Selain itu, kegiatan tersebut dihajatkan untuk mengenal program dan aplikasi media masa kini, mengetahui cara pengambilan gambar media dan praktek pembuatan karya media.

Kegiatan itu diikuti oleh sejumlah mahasiswa, pemuda, jurnalis, kelompok sadar wisata dan NGO dan para Media Cetak  dan elektronik .

AYA