Diharapkan dapat merubah perilaku masyarakat NTB dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan dapat direplikasi bersama pemerintah

MATARAM.lombokjournal.com — Rencana komprehensif, dengan mengedepankan prinsip gotong royong dan fokus dari hulu sampai ke hilir, merupakan kunci berhasilnya proyek sanitasi.

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, M.Pd, mengatakan itu saat menjadi pembicara kegiatan roadshow Proyek Sanitasi Yayasan PLAN International Indonesia (YPII) di ballroom Hotel Shantika Mataram  Kamis (15/11).

Kegiatan itu diawali penandatanganan komitmen bersama Wakil Bupati Sumbawa, Walikota Mataram, Perwakilan Pejabat Lombok Tengah dan Direktur Eksekutif PLAN ini,

Wagub NTB Hj. Rohmi menekankan, program-program yang muaranya berawal dari kesadaran masyarakat itu tidak mudah.

Ia engajak duduk bersama, sebab tidak mungkin program ini dilakukan secara parsialu. Masalah sanitasi berhubungan dengan mindset masyarakat, pola hidup dan masalah prioritas yang ada di dalam pikiran masyarakat.

“Mudah-mudahan dengan komitmen bersama ini kita tidak hanya tanda tangan di atas kertas tetapi riil di lapangan. Program ini betul-betul kita perhatikan,  jadi saya memang niatkan untuk hadir pada pagi hari ini karena bagi saya program-program seperti ini merupakan program yang sangat penting,” ujar Hj. Rohmi.

Hj. Rohmi juga mengajak pemangku amanah yang hadir pada acara tersebut untuk memperhatikan betul masalah sampah, lingkungan, sumber mata air, hutan gundul, sanitasi, dan masalah gizi buruk dalam rancangan APBD 2019.

Wagub mengajak, setiap gerakan adalah gerakan yang komprehensif, sehingga tidak ada yang disesalkan.

“Kita sudah invest begitu besar, bekerja begitu banyak, sudah buang energi dan biaya yang tidak sedikit, tapi ujung-ujungnya kembali ke nol. Ternyata  penyebabnya simpel, hanya karena kita tidak rencanakan semuanya secara komprehensif, kalau kita semua gotong royong dan betul-betul fokus dari hulu ke hilir semua tidak akan sia-sia,” ujar Hj. Rohmi.

Dini Widyastuti, Direktur Yayasan PLAN Internasional Indonesia menyampaikan, Proyek Winner and water for women ini  merupakan pilot project yang sudah dilakukan di Provinsi NTT dan NTB. Fokus utamanya  membangun Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, seperti tertuang dalam SDGs tujuan keenam.

“Proyek ini merupakan salah satu program yang penting, dalam penanggulangan stunting, kesetaraan anak perempuan dan tumbuh kembang anak serta pengembangan interpreunership,” jelas Dini.

Dalam perkembangannya ke depan, proyek ini diharapkan dapat merubah perilaku masyarakat NTB dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan dapat direplikasi bersama pemerintah, untuk anak dan masyarakat NTB.

AYA/Hms

Perlu ketegasan dari pemda untuk menerapkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dengan melibatkan banyak pihak

MATARAM.lombokjournal.com —  Bencana banjir dan longsor  yang mulai terjadi di sejumlah wilayah di NTB, seperti di Dompu, Bima, dan Sumbawa Barat, meski telah ditangani pemerintah setempat harus diikuti langkah komperehensif.

Dinas PU terkait diharapkan mengatasi persoalan pembuangan air yang tersendat saat hujan tiba, disamping itu juga pihat terkait harus mengatasi persoalan dampak lingkungan dan perambahan hutan.

“Ini semua dampak dari kerusakan lingkungan dan perambahan hutan, yang terjadi di Dompu, fungsi hutan sudah beralih ke tanaman jagung, jadi hutan sudah dirambah akibatnya saat hujan banjir,” ujar  Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nusa Tenggara Barat (NTB), Agung Pramuja, Kamis (15/11) di Kantor BPBD NTB.

Hal serupa juga terjadi di Bima, dimana alih kerusakan hutan juga menjadi penyebab dari banjir yang menimpa wilayah tersebut. Selain perambahan hutan, alih fungsi lahan menjadi permukiman juga memiliki andil.

“Terjadi penyempitan sungai, karena permukiman ambil bahu sungai,” terangnya.

Dikatakan, perlu ketegasan dari pemda untuk menerapkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dengan melibatkan banyak pihak terkait. Agung menambahkan bencana banjir memang belum terjadi di Lombok.

Namun, potensi banjir di Lombok tetap ada, terutama wilayah di Lombok Timur bagian selatan yang pernah mengalami banjir tahun lalu.

“Di Sambelia (Lombok Timur) itu kemarin kena gempa, banyak retakan tanah di perbukitan yang juga berpotensi longsor dan banjir bandang saat banjir,” katanya.

AYA

Surat dari PT. AMNT tanggal 14 Mei 2018 terkesan menghalangi upaya Pengangkutan barang bekas sisa tahap kedua

MATARAM.lombokjournal.com — PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT)  AMNT dinilai mempersulit pengambilan barang bakas yang dibeli an sudah dibayar lunas oleh pengusaha asal Jawa, Budi Haryanto.

Budi selaku pembeli barang bekas  PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT), mempersoalkan sikap perusahaan tambang tersebut, karena belum juga beritikad menyerahkan untuk proses pengangkutan.

“Selaku perusahaan yang memenangkan lelang belum juga diberikan haknya untuk mengangkut, padahal kami sudah lunas dibayar sejak Desember 2015,” ujarnya saat jumpa pers,  Rabu (14/11).

Pada media Budi menuturkan, sebelumnya bekerjasama dengan PT. Sinar Tubalong Mandiri (PT STM) dalam bentuk kontrak untuk pembelian scrap saat PT. AMNT masih bernama PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT).

Karena ada ketentuan di sana memberdayakan perusahaan lokal.

Iapun  melalui PT. STM membuat kesepakatan dengan PT. Newmont waktu itu, membeli barang barang bekas dengan jenis grinding ball bekas, general scrap, kabel bekas, conveyor belt bekas, tertuang dalam kontrak nomor SA 1503/001 pada tanggal 1 Desember 2015.

Terdapat klausul tambahan, batas akhir kesepakatan itu tanggal 30 Juli 2017.

Setelah PT. NNT diakuisisi PT. AMNT,  perjanjian tetap berlaku sehingga material barang bekas itu beralih tanggungjawab ke AMNT dan  perjanjian berlaku.

Setelah ada kesepakatan itu, Budi membeli barang bekas tadi dengan kuantitas 7000  ton tersebut seharga Rp 1100 per kilogram.  Sehingga nilai total harga jual Rp 7.892.500.000.

Setelah melunasi, Budi melakukan pengangkutan bertahap.  Pengangkutan pertama tahun 2016 untuk 4,553  ton dengan harga barang Rp 5.134.1.333.263.

Sehingga kemudian tersisa  barang bekas sebanyak 2,446 ton dengan nilai Rp 2.758.366.263 yang akan diangkut berikutnya tahun 2017.

Namun saat akan mengangkut, muncul surat dari PT. AMNT tanggal 14 Mei 2018 yang terkesan menghalangi upayanya mengangkut barang bekas sisa tahap kedua.

Dalam  surat itu  pihak PT. AMNT berpegang pada perjanjian, kontrak berakhir tanggal 30 Juli.

Saat Budi akan mengambil barang tahun yang sama melalui PT. STM, tiba tiba pihak perusahaan mempersulitnnya dengan menyampaikan berbagai alasan.

Melalui email yang diterima tanggal 14 Mei 2018 itu pihak PT. AMNT justru memberikan opsi terkait pembelian barang bekas itu.  Pertama,  PT. AMNT menawarkan uang Rp 2,7 miliar kembali dengan utuh plus bunga deposito per tahun.

Opsi kedua, sisa barang bekas yang belum diangkut sebanyak 2,4 ton tetap bisa diambil dengan syarat,  pihak PT. STM bisa menunjukkan dokumen yang diperlukan untuk pengangkutan seperti Izin Pemuatan Barang (IPB)  bisa dilengkapi.

Pada penutup surat,  PT. STM diberi batas waktu sampai 28 Mei untuk menyatakan sikap. Jika tidak ada respon, maka dianggap memilih opsi pertama,  uang dikembalikan.

Walaupun ada surat itu, Budi tetap kirim kapal untuk angkut barang bekas itu dan nyandar di Pelabuhan Benete. Namun sampai dengan tanggal 10 November 2018 setelah 12 hari parkir, upayanya mengangkut barang bekas yang jadi haknya itu dihalang halangi. Bahkan dicegat security PT. AMNT.

Budi mengaku menolak ada opsi lain. Ia hanya ingin barang diangkut karena menganggap sebagai hak. Artinya, tetap menjalankan opsi kedua bahkan sebelum diberi pilihan karena dokumennya sudah tidak ada masalah.

Buktinya,  pengangkutan pertama sudah selesai IPB dan dokumen lainnya dan sudah bayar pajak 2 persen ke negara.

Toh, jika opsi pertama yang berlaku, sampai dengan Oktober uang tak kunjung direalisasikan. Malah PT. AMNT mengutus pengacara menemuinya.

Sampai saat ini, dua opsi itu tak direalisasikan. Baik dalam bentuk penyerahan sisa barang bekas maupun dalam bentuk pengembalian uang.  Akibat gagal mengangkut material itu, Budi merasa dirugikan secara moril dan materiil.

“Saya harus menanggung rugi sewa kapal Rp 490 juta, belum harus membayar maintenance dan ABK. Belum lagi harus sewa sandar Rp 25 juta per hari. Kapal terpaksa saya kembalikan kosong,” pungkasnya.

Atas kasus tersebut pihak PT AMNT belum memberi tanggapan.

AYA (*)

Agar pembangunan sistem demokrasi bangsa ini tetap terukur dan berjalan dalam koridor-koridor ke-Indonesiaan

lombokjournal.com —

Mataram ;  Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra, H. Bambang Kristiono (HBK) menegaskan, beragam kritik yang disampaikan para anggota Dewan, baik di tingkat nasional maupun daerah harus disadari dan didasari sebagai fungsi kontrol agar roda pemerintahan bisa berjalan diatas rel yang benar.

Namun kritik dan sorotan untuk pemerintah juga harus disertai dengan data dan fakta yang akurat, bukan sekadar karena tendensi tertentu.

“Ya, fungsi Dewan khan memang menjadi mitra yang mengontrol dan mengawasi roda pemerintahan. Salah satu tugasnya adalah mengkritisi kebijakan dan program pemerintah agar berjalan sesuai yang direncanakan. Tapi, kritik juga harus berdasarkan data dan fakta”, kata HBK di Kantor Pemenangan HBK, Jalan Kulintang III, No. 3, Kota Mataram , Selasa (12/11).

HBK yang maju menjadi Caleg DPR RI dari Partai Gerindra untuk Dapil NTB-2/Pulau Lombok, dengan nomor urut-1 ini mengatakan, jika ia terpilih dan dipercaya duduk di kursi DPR RI kelak, hal itu juga yang akan didorong dan dilakukannya kelak.

Pun demikian dengan di Provinsi, juga Kabupatan/Kota se NTB, HBK mengatakan, ia akan mengerahkan kekuatan Partai Gerindra untuk melakukan fungsi kontrol dengan cara yang cerdas.

HBK akan terus mendorong dan memimpin jajaran pengurus maupun Fraksi Partai Gerindra di semua tingkatan, baik itu Provinsi maupun Kabupaten/Kota, untuk menjadi mitra strategis bagi keberlangsungan pembangunan yang baik.

“Partai Gerindra hendaknya memberikan jalan keluar yang baik terhadap setiap program pembangunan di Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Hal ini dilakukan agar rakyat bisa melihat dan merasakan hasil-hasil pembangunan. Kita butuh kesejukan, kekompakan dan kebersamaan dalam memperjuangkan kepentingan-kepentingan masyarakat kita”, tukasnya.

Ia menekankan, mengkritisi kebijakan pembangunan penting dilakukan dalam konteks cek and balance agar arah kebijakan tersebut sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Hal ini sangat penting untuk mulai dilakukan, agar pembangunan sistem demokrasi bangsa ini tetap terukur dan berjalan dalam koridor-koridor ke-Indonesiaan.

“Sudah saatnya, kita bikin politik cerdas, yang mengutamakan kepentingan masyarakat diatas kepentingan pribadi maupun golongan. Masyarakat kita harus menjadi prioritas utama dalam perjuangan kita memakmurkan dan mensejahterakan mereka”, tukasnya.

HBK mengungkapkan, hal itu juga sudah mulai dilakukannya di NTB, dimana jajaran DPRD dari Partai Gerindra dan para politisi Partainya di daerah harus memberikan dukungan yang penuh kepada program2 Pemerintah yang pro rakyat.

“Saya juga mendukung pemerintahan Zul-Rohmi di NTB, terlebih untuk program-program di sektor pertanian. Sebab sektor ini bisa menjadi sumber kekuatan terbesar kita,” kata dia.

Namun demikian, papar HBK, dukungan tersebut bukan berarti bebas kritik. Kritik pun bukan berarti bebas nilai-nilai.

HBK menekankan, kritik dan saran DPR harus memiliki makna konstruktif. Artinya, disamping kritik, harus ada juga solusi-solusi yang ditawarkan dalam rangka perbaikan.

“Kalau semangat ini bisa ditanamkan, maka dendam pasca kompetisi atau pertarungan juga bisa diminimalisir, sehingga setelah kompetisi atau pertarungan itu selesai, maka semua komponen bangsa akan kembali ke posisinya masing-masing dan membangun masyarakat bersama-sama, saling mengisi dan melengkapi,” katanya.

HBK menambahkan, pada prinsipnya Partai Gerindra menginginkan agar hasil-hasil pembangunan di Provinsi maupun Kabupaten/Kota bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak agar IPM NTB bisa sejajar dengan Provinsi lain.

“Untuk itu, sebagai anggota DPR-RI kelak, saya akan bahu membahu dengan anggota DPR-RI dari Dapil NTB lainnya untuk memajukan dan berbuat yang sebesar-besarnya demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat NTB. In shaa Allah, saya bisa menjadi perekat dan penyemangat bagi anggota-anggota DPR-RI dari Dapil NTB lainnya,” tegasnya.

Yang penting program pemberantasan kemiskinan harus tepat sasaran, efektif, dan setop yang bersifat seremonial

MATARAM.lombokjournal — Wakil Gubernur (Wagub) Nusa Tenggara Barat (NTB) Sitti Rohmi Djalilah mengatakan, program penanggulangan kemiskinan di NTB harus selaras dengan upaya pelestarian lingkungan.

“Fenomena sekarang bencana, lihat kondisi banjir di mana-mana, kita Consern terhadap lingkungan tidak boleh setengah-setengah, berantas kemiskinan sekaligus melestarikan lingkungan,” katanya.

Rohmi menilai, dalam memberantas kemiskinan terdapat poin penting yakni tentang upaya pelestarian lingkungan.

“Itu berkaitan, bagaimana mungkin kita berantas kemiskinan kalau tidak peduli lingkungan, kalau capek-capek berantas kemiskinan, tapi karena banjir bandang hancur semua kan tidak ada artinya,” kata Rohmi.

Ditekankannya, pemberantasan program kemiskinan harus benar-benar sampai pada masyarakat. Hasil hutan bukan kayu sebagian besar tidak dirasakan warga. ” Itu PR (pekerjaan rumah) besar bagi kita, jadi bagaimana program ke depan tepat sasaran,” kata Rohmi.

Mantan Ketua DPRD Lombok Timur itu melanjutkan, ide dan gagasan yang disampaikan lembaga kemanusiaan tentang penanggulangan kemiskinan selaras dengan program Pemprov NTB.

“Dari lembaga kemanusiaan akan kolaborasi dengan Pemprov NTB dari bidang lingkungan hingga bidang kesehatan,” katanya sambil menjelaskan, prediksi peningkatan kemiskinan di NTB akibat bencana gempa.

Tentang peningkatan angka kemiskinan itu Rohmi akan melihat data statistik, yang penting program pemberantasan kemiskinan harus tepat sasaran, efektif, dan setop yang bersifat seremonial.

AYA

Disoroti hunian sementara (huntara) yang sangat dibutuhkan warga sembari menunggu bantuan rumah dari pemerintah pusat

MATARAM.lombokjournal.com  — Proses dan mekanisme pembangunan rumah warga terdampak gempa akan dipermudah, termasuk dari model bangunan.

“Yang penting tahan gempa, tidak pakai uji-uji, yang penting sesuai struktur (tahan gempa), silakan dibangun,” kata Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Sitti Rohmi Djalilah, dalam rapat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di kantor Kementerian koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) di Jakarta, Senin (12/11)

Gubernur NTB, Zulkieflimansyah ikut hadir dalam rapat itu.

Usai membuka rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan di Gedung Sangkareang Pemprov NTB, Selasa (13/11), Wagub Rohmi menjeaskan, rapat diKantor Kementerian PMK itu menghasilkan  keputusan tentang model bangunan yang lebih lunak dan tidak terpaku pada rumah instan sederhana sehat (Risha).

Meski begitu, Rohmi menegaskan hal ini tidak dimaknakan sebagai penurunan standar bangunan yang memenuhi kaidah tahan gempa.

“Tetap tahan gempa karena kalau kita bangun sesuai struktur  tahan, bangunan yang struktur bagus kan kuat, tidak roboh,” terangnya

Rohmi menilai, keputusan tersebut sangat positif dan akan mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang selama ini kerap terkendala ketersediaan bahan bangunan.

Selain itu, Rohmi juga menyoroti hunian sementara (huntara) yang sangat dibutuhkan warga sembari menunggu bantuan rumah dari pemerintah pusat. Rohmi mendorong berbagai pihak untuk membantu mendirikan huntara.

“Huntara baru sekira 55 persen sampai 60 persen. Kita dorong supaya seluruh pihak perhatikan itu, terutama Pemkab/Pemkot melihat warga yang belum tertangani (huntara),” Tanya.

AYA

Magang adalah pintu masuk dan jenjang awal yang bisa dipilih generasi muda bangsa yang ingin berkarya di Jepang

MATARAM.lombokjournal.com — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), Fahri Hamzah, membantu 500 anak muda di NTB untuk ikut magang ke luar negeri.

Program ini terwujud setelah Tim Pengawas (Timwas) Pekerja Migran DPR RI melakukan kunjungan ke Seitama, Jepang, yang dipimpin oleh Fahri Hamzah.

Selanjutnya putra-putri NTB ini mengikuti seleksi program magang tersebut, di kantor Gubernur NTB, Mataram, kemarin.

Demikian diungkapkan Fahri melalui laman media sosial, akun facebook pribadinya, Senin (12/11).

Berikut ini dikutip lengkap isi status Fahri Hamzah di fanbage facebooknya, @FahriHamzahPage, sebagai berikut:

“Memotivasi sekitar 500 anak muda #NTB yang bersiap ikut rekrutmen dan seleksi program magang ke Jepang di komplek Kantor Gubernur NTB, Mataram, siang tadi (Senin, 12/11).

Program ini hasil kerjasama Kemenaker RI dan IM Japan, yang beberapa waktu lalu bersama dengan Timwas Pekerja Migran Indonesia @dpr_ri saya datangi sarana belajar dan tempat kerjanya di Seitama, Jepang.

Magang adalah pintu masuk dan jenjang awal yang bisa dipilih generasi muda bangsa yang ingin berkarya di luar negeri. Jepang, dalam hal payung perlindungan kepada pekerja migran, bisa disebut yang terbaik dari semua negara penerima pekerja Indonesia“.

Razak

Keistimewaan jika pendaki melewati jalur Aik Berik, diantaranya, karena lebih dekat dari Bandara Internasional di Lombok, mudah ditemukan air, vegetasi berhutan dan mudah ditemukan satwa

LOMBOK TIMUR.lombokjournal.com — Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR), Sudiyono mengungkapkan,  pembukaan jalur pendakian di Gunung Rinjani akan dibuka pada 19 November 2018.

Pendakian tersebut hanya melalui jalur Aik Berik, Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Pembukaan jalur ini dilakukan setelah beberapa kali dilakukan survey untuk mengecek kondisi pasca gempa.

“Pendakian mulai November, tanggal 19 diresmikan. Ini sambil menyempurnakan sistim yang ada,” ucapnya, saat dihubungi lombokjournal.com, Senin (12/11) pagi.

Sudiyono mengatakan, paket pendakian yang nantinya akan diberlakukan oleh pihak TNGR yaitu dua hari satu malam dengan kouta 150 orang per hari.

“Tapi kalau ada yang lebih boleh saja karena hitungan kita per harian. Tanggal 20  November dibuka untuk tiket kuota 150 org per hari,” ujarnya.

Harga tiket untuk pendakian ke  Gunung Rinjani yaitu, Wisata manca negara (Wisman) Rp. 150 ribu per orang per hari.

“Bagi Wisnu 5 ribu per orang per hari. Diluar yang diwajibkan masuk ke Aik Berik,” jelas Sudiyono.

Ditegaskannya, jalur Aik Berik ini tidak bisa mengunjungi Danau Segara Anak, namun hanya bisa melihat area tersebut dari kejauhan.

“Tidak sampai puncak tapi bisa melihat danau,” terang Sudiyono.

Menurut Sudiyono, ada sejumlah alasan dan  keistimewaan jika pendaki melewati jalur Aik Berik, diantaranya, karena lebih dekat dari Bandara Internasional di Lombok, mudah ditemukan air, vegetasi berhutan dan mudah ditemukan satwa.

Selain itu juga harus satu paket dengan wisata air terjun Benang Kelambu dan air terjun Benang Stokel yang ada di Loteng.

Sudiyono mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati ketika melakukan perjalanan di wilayah Gunung Rinjani.

Razak

Generasi muda harus punya ide dan gagasan yang cemerlang dan bisa diandalkan sebagai pelopor perubahan, tidak harus langsung di tingkat nasional, tapi bisa dimulai dari lingkungan dimana mereka tinggal saat ini

lombokjournal.com —

MATARAM ;  Menjadi Pahlawan di zaman kemerdekaan saat ini, tentu tak harus dengan mengangkat senjata menghadapi dan mengusir penjajah.

Tapi, bagaimana seorang anak bangsa bisa mengisi kemerdekaan dengan karya nyata positif, yang berguna bukan saja bagi dirinya tapi bagi masyarakat umum, juga bangsa dan negara.

Hal ini yang selalu ditanamkan H Muhammad Syafrudin (HMS) kepada masyarakat terutama para generasi muda, setiap kali Anggota DPR RI ini turun ke lapangan menyapa masyarakat di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Dalam moment peringatan Hari Pahlawan 10 November 2018, HMS mengatakan, pentingnya mengenang jasa para pahlawan yang sudah mengantarkan generasi bangsa menikmati kemerdekaan Indonesia saat ini.

Selain itu, moment Hari Pahlawan juga harus menjadi wadah introspeksi, apa yang sudah kita sumbangkan untuk mengisi kemerdekaan bangsa ini.

“Masyarakat terutama generasi muda harus menggali potensi yang mereka miliki. Kemerdekaan yang sudah susah payah diperjuangkan oleh para pahlawan kita, harus benar-benar kita jaga dan isi dengankegiatan-kegiatan positif yang mengharumkan nama bangsa. Ini sebagai wujud penghargaan kita pada jasa para pahlawan, jadi tidak sekedar seremonial belaka,” kata HMS, Senin ( 12/11)

Menurut HMS, generasi muda harus punya ide dan gagasan yang cemerlang dan bisa diandalkan sebagai pelopor perubahan. Tidak harus langsung di tingkat nasional, tapi bisa dimulai dari lingkungan dimana mereka tinggal saat ini.

Di NTB, misalnya, generasi muda di pedesaan bisa memulai dengan menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebersihan dan keindahan lingkungan.

Mereka bisa mulai menginisiasi kelompok pemuda sadar kebersihan atau semacamnya, bahkan bisa membentuk kelompok pemuda sadar wisata.

“Sebab, NTB ini kan sudah menjadi destinasi pariwisata unggulan. Baik di Lombok maupun Sumbawa, kalau generasi muda bisa jadi pelopor kebersihan dan keindahan lingkungan mereka, maka bukan tidak mungkin bahwa kelak setiap pelosok Desa pun menjadi destinasi wisata yang layak dikunjungi wisatawan,” katanya .

Jika kesadaran kolektif seperti ini terbangun, menurut HMS, akan banyak Desa-Desa wisata yang bisa dibentuk di NTB ini. Hal itu bukan saja mendukung upaya pengembangan pariwisata di daerah ini, tetapi juga membantu membuka lapangan pekerjaan, dan juga memiliki aspek ekonomis yang menopang perekonomian pedesaan.

Berbuat Hal Kecil

Bagi HMS, menjadi pelopor perubahan tak selalu harus dengan hal-hal besar yang membutuhkan banyak energi, waktu, dan biaya. Malah, gagasan yang besar biasanya justru berawal dari ide dan inisiatif kecil yang terus serius dan ditekuni hingga berhasil.

Karena itu pula, HMS yang kembali maju sebagai Caleg DPR RI melalui PAN mencoba menggugah semangat generasi muda di pedesaan di pulau Sumbawa untuk mulai berkontribusi nyata.

Caranya, dengan membagikan cat dan perlengkapan cat di setiap Desa yang dikunjunginya.

“Saya berencana  berikan sumbangan  cat dan perlengkapannya, dan anak-anak muda di desa bisamulai mengkreasikan ide mereka untuk memperindah lingkungan mereka.Bayangkan saja kalau di Sumbawa terbentuk kampung warna-warni, seperti yang ada di Malang (Jatim) dan Semarang (Jateng), tentu akan luar biasa,” bebernya.

Bagi sebagian besar masyarakat NTB, nama HMS sudah tidak asing. Selama menjabat anggota DPR RI empat tahun belakangan, HMS selalu turun ke masyarakat dengan membagikan kursi untuk sekolah di Desa-Desa pelosok.

Setidaknya lebih dari 850 Desa di NTB menerima manfaat yang diberikan HMS itu.

Kali ini, HMS juga bertekad bisa mengunjungi lebih dari 500 Desa di pulau Sumbawa yang menjadi daerah pemilihan (Dapil) bagi dirinya, dengan membagikan cat dan perlengkapannya.

Ia mengatakan, jika sebuah lingkungan atau desa bisa tertata rapi dan menarik, maka lambat laun budaya bersih dan rapi di desa tersebut akan terbentuk. Hal ini bila dikembangkan akan menjadi potensi tersendiri bagi masyarakat desa baik dari segi pariwisata maupun ekonomi kreatif lainnya.

“Alam di NTB ini sangat indah. Namun keindahan saja tidak cukup, jika lingkungan tidak tertata baik dan juga bersih. Karena itu kebersihandan keindahan menjadi salah satu syarat Sapta Pesona Pariwisata. Saya ingin membangun kesadaran generasi muda kita untuk memulai dari hal kecil saja,” katanya.

Ia menambahkan, selain alam yang indah. NTB baik di Lombok maupun Sumbawa memiliki banyak tradisi budaya yang bila dikembangkan dengan kekinian bisa menjadi potensi ekonomi kreatif yang luar biasa.

Di sejumlah Desa misalnya, kerajinan tenun yang merupakan tradisi bisa dikemas menjadi ekonomi kreatif. Belum lagi dari sisi kerajinanlainnya, dan juga kuliner khas yang ada di Desa-Desa.

“Yang selalu saya perjuangkan adalah bagaimana para pemuda bisa berupaya mengubah Desa menjadi kekuatan ekonomi daerah ini,” tukasnya.

Me

Kehadiran HBK di NTB yang menjadi Caleg DPR RI dari Partai Gerindra Dapil 2 Pulau Lombok merupakan permintaan dari kader partai besutan Prabowo Subianto tersebut

lombokjournl.com —
MATARAM; Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra, H Bambang Kristiono atau HBK menilai adanya dikotomi pemberitaan mengenai Caleg Impor dan lokal yang belakangan ini berhembus di NTB.

Hal ini tidak sejalan dengan semangat nasionalisme dalam konteks bingkai NKRI.

“Tidak perlu kita ribut soal dikotomi Caleg impor dan lokal. Saya ini bukan Caleg Monster yang membuat takut. Mari lah beradu ide, konsep, gagasan, program dan tidak lagi beradu hal-hal yg memuakkan,” kata HBK, di Mataram saat memberikan orasi politik dalam pembukaan pendidikan dan pelatihan kader yang diadakan DPC Partai Gerindra Kota Mataram, Sabtu (10/11).

HBK menyatakan awal mula istilah Caleg impor dan lokal tersebut berasal dari internal Partai Gerindra NTB sendiri.

Menurut HBK, seharusnya di internal partai dapat menjaga kekompakan dan solidaritas menjelang pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan itu, sehingga Partai Gerindra bisa menjadi pemenang dalam kontestasi Pemilu 2019 khususnya di NTB.

“Saya kira tidak perlu dibahas lagi. Kita sesama lpartai Gerindra harus tahan uji, harus tahan banting, harus memiliki kekuatan untuk tidak diadu domba oleh teman kita sendiri. Sebab kita mempunyai cita-cita besar untuk melakukan perubahan di negeri ini, serta menghantarkan pak Prabowo Subianto menjadi presiden,” tandasnya.

Sementara, Ketua DPD Partai Gerindra NTB, H. Ridwan Hidayat menegaskan kehadiran HBK di NTB yang menjadi Caleg DPR RI dari Partai Gerindra Dapil 2 Pulau Lombok merupakan permintaan dari kader partai besutan Prabowo Subianto tersebut.

“Tidak ada istilah (Caleg impor) itu. Saya kira itu hanya orang-orang yang takut bersaing dengan pak HBK,” ucapnya.

Ia pun meminta polemik Caleg impor dan lokal untuk dihentikan. Pasalnya, dengan adanya polemik tersebut dinilai tidak produktif untuk kepentingan NTB secara keseluruhan .

“Apalagi sekarang jaman era globalisasi, tentunya sudah tidak bicara lagi soal siapa itu darimana?. Yang jelas sekarang kader-kader Gerindra yang kita tampilkan di Caleg DPR RI itu sudah melalui proses penilaian yang panjang,” ujarnya.

“Jadi kami ada tim seleksi selama 6 bulan untuk melihat para caleg ini. Dan diluar dugaan pak HBK ini memiliki skor yang tertinggi. Ini artinya kader Gerindra menginginkan pak HBK maju dari NTB. Jadi tidak ada Caleg Monster. Tidak ada Caleg Impor di NTB,” kata Ridwan Hidayat menambahkan.

Me