Dari segi pendanaan sejatinya sudah tidak ada masalah karena pemerintah pusat sudah memberikan dana sebesar Rp 3,5 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi di NTB

MATARAM .lombokjournal.com —  Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) NTB, IGB Sugihartha pesimistis rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pascagempa akan mampu rampung pada Maret, seperti yang sudah ditargetkan pada tahun lalu.

“Kita berharap pada Maret ini bisa terselesaikan, namun banyaknya jumlah rumah yang rusak kelihatan agak sulit untuk kita menyelesaikan Maret,” kata Sugihartha.

Sugihartha menyebutkan, hingga saat ini baru sekira 120 hunian tetap (huntap) yang sudah terbangun dan siap dihuni.

Jumlah ini masih jauh dari total rumah rusak berat yang mencapai sekira 75 ribu rumah. Namun, kata dia, progres rumah yang sedang dalam pembangunan sudah mencapai sekira empat ribu rumah.

“Memang yang terbangun belum banyak, tapi memang sedang berprogres. Tentunya upaya-upaya terus kita tingkatkan percepatan untuk penyelesaiannya,” tambahnya.

Dia menjelaskan, dari segi pendanaan sejatinya sudah tidak ada masalah karena pemerintah pusat sudah memberikan dana sebesar Rp 3,5 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi di NTB.

Uang tersebut sudah diterima warga terdampak gempa melalui rekening masing-masing.

Tahap selanjutnya, dana tersebut akan ditransfer ke rekening kelompok masyarakat (pokmas) untuk kemudian dibelikan bahan bangunan dan juga pengerjaannya.

Ia melanjutkan, hingga saat ini sudah terbentuk sekira 490 pokmas yang sudah mulai mempersiapkan pembangunan rumah. Satu pokmas biasanya terdiri atas 10 sampai 15 kepala keluarga (KK) dan diprediksi total mencapai 7 ribu KK yang sedang mempersiapkan dan membangun rumah.

Kendati begitu, persoalan tidak lantas selesai begitu saja. Aspek tenaga kerja masih menjadi kendala utama.

“Kita bisa bayangkan membangun satu rumah untuk tipe 36 kalau tukang cuma dua berapa lama, apalagi ini yang jumlahnya banyak. Kita harus cari tukang, siapkan bahan-bahan yang juga punya proses cukup panjang sehingga membutuhkan waktu,” jelas Sugihartha.

Ia mengatakan, kendala rehabilitasi dan rekonstruksi berada pada keterbatasan jumlah tukang.

Pemprov Jawa Timur, lanjut dia, siap membantu mengirimkan tukang dan bahan bangunan untuk NTB. Meski begitu, kata dia, NTB sedang memprioritaskan tenaga lokal untuk rehabilitasi dan rekonstruksi.

“Sepanjang kita bisa berdayakan tukang-tukang yang ada di NTB, kami berharap berdayakan itu dulu, dari luar hanya mendukung saja, tapi nanti kita lihat lagi pemetaannya seperti apa,” pungkasnya.

AYA

Kebijakan baru hasil pertemuan dengan Wapres, desain rumah tahan gempa itu sudah diberikan kewenangan kepada Provinsi

Mataram.lombokjournal.com —  Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah memimpin Rapat yang membahas khusus proses rehabilitasi dan rekonstruksi bersama sejumlah Kepala OPD Lingkup Pemprov NTB, di Ruang Kerja Wakil Gubernur NTB, Jum’at (11/01).

Wagub membahas khusus proses  rehabilitasi dan rekonstruksi, terutama penambahan fasilitator untuk memacu percepatan pembangunan rumah masyarakat terdampak gempa.

Saat ini, fasilitator yang ada baru  mencapai 350 orang. Jumlah tersebut belum cukup untuk membantu masyarakat membangun rumah rusak berat yang jumlahnya mencapai 44.000 unit.

Maka, Pemprov akan menambah sekitar 751 orang lagi untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi itu.

Wagub memberikan arahan, sesuai hasil rapat Wakil Presiden Jusuf Kalla beberapa hari lalu, agar segera  melakukan seleksi fasilitator dengan kriteria yang ketat.

Sehingga, fasilitator yang diberikan tugas itu memiliki kemampuan mumpuni untuk membantu masyarakat membangun rumah hunian tetap (Huntap).

“Pastikan fasilitator itu memiliki check list yang ketat,” ungkap Wagub.

Selain itu, Wagub yang akrab disapa Ummi Rohmi itu menegaskan agar pencairan dana bantuan ke masyarakat tidak dilakukan dua tahap atau 50 persen-50 persen.

Sebab, di samping membutuhkan waktu yang lama, juga menyulitkan masyarakat untuk mengurus administrasi yang banyak dan ribet.

Namun Wagub menekankan, semua aturan  yang berkaitan dengan keuangan harus tetap menjadi prioritas. Sebab, uang yang dialokasikan itu harus dipertanggungjawabkan.

Wagub berharap, tidak ada lagi sumbatan-sumbatan atau masalah yang terjadi di masyarakat. Terutama masalah pembangunan hunian tetap.

Kepala BPBD NTB, H. Muhammad Rum menjelaskan sudah ada kebijakan baru, hasil pertemuan dengan Wapres.

Di antaranya, desain rumah tahan gempa itu sudah diberikan kewenangan kepada Provinsi. Namun, desain rumah tahan gempa itu tetap dikonsultasikan dengan pusat melalui dinas Perumahan dan Pemukiman.

Terkait pencairan dana, Ia menjelaskan Dana sebesar 3,5 triliun dari pusat sudah ditransfer ke masyarakat.

“Ini tentunya tidak bisa dilihat uangnya. Uangnya memang ada di bank semuanya, tidak dalam bentuk tunai. Nanti tunainya akan diberikan kepada masyarakat jika masyarakat dapat bersama-sama untuk membangun. Sehingga ada upah Kerja dari uang itu,” jelas Muhammad Rum di hadapan Wagub.

Selain itu, tampak  Plt  Kepala Biro Humas dan Protokol, Kepala Inspektorat, Kepala Dinas Perkim, Kepala BPKP, Kepala Dinas Kominfotik, Kadin dan Jajaran Bank BRI.

Masyarakat katanya, dipersilahkan membangun rumah, tentunya bekerjasama dengan pihak ketiga yang menyediakan atau menyuplai bahan dan material pembangunan rumah itu.

Termasuk masyarakat dapat membangun secara swadaya rumahnya. Hanya saja, terlebih dahulu melaporkan kepada pemerintah daerah setempat.

Selain itu, untuk penambahan fasilitator, Kalak BPBD itu telah mempersiapkan 1000 fasilitator untuk masyarakat yang rumahnya rusak sedang dan ringan, ditambah 500 anggota TNI.

AYA

Dana yang sudah ditransfer ke Pemerintah Daerah sebesar 3,5 trilun. Sedangkan yang sudah ditransfer ke masyarakat sebesar 1,6 triliun

lombokjournal.com —

JAKARTA ;   Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah didampingi Wakil Gubernur NTB Dr Hj. Sitti Rohmi Djalillah menghadiri rapat yang dipimpin Wakil Presiden RI, H. M. Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden Ri Jl.Merdeka Utara No.15 Jakarta, Rabu (09/01).

Dalam rapat yang membahas penanganan Musibah Gempa Bumi NTB dan Sulawesi Tengah tersebut, Gubernur dan Wagub menghadap Wakil Presiden melaporkan progres rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa NTB.

Bersama Asisten Bidang Ekonomi Dan Pembangunan, Kelak BPBD, Kepala Dinas Perkim dan Kepala Dinas Sosial NTB, Gubernur melaporkan sejumlah hal kepala Wakil Presiden.

Namun, saat ini yang perlu menjadi perhatian kata Gubernur adalah fleksibilitas Pemerintah daerah untuk membangun rumah.

“Kalau bisa Pemerintah daerah diberikan fleksibilitas agar banyak jenis rumah yang dibangun,” ungkap Gubernur di hadapan Wapres, Menko PMK, Menko Polhukam, Kepala Bappenas dan sejumlah pejabat di Kementerian dan Lembaga.

Gubernur menyontohkan, saat ini banyak masyarakat yang sudah membangun rumah dengan bahan-bahan lokal. Seperti bedek bambu yang menurut masyarakat juga tahan gempa.

Sementara itu, Wakil Gubernur NTB, Ummi Rohmi menyampaikan sejumlah kendala terkait rehabilitasi dan rekonstruksi di NTB. Pertama, terbatasnya jumlah fasilitator.

Menurut Wagub, Dana yang ditransfer ke daerah tidak dapat dicairkan atau ngendap kalau fasilitator masih kurang.

“Saat ini, sekitar 44.000 rumah rusak berat di KLU. Sementara fasilitator hanya 100 orang. Maka, kami butuh 1400 orang fasilitator,” Jelas Ummi Rohmi.

Hal kedua yang disampaikan Ummi Rohmi terkait pencairan Dana yang dilakukan dua tahap.

“Mohon jangan ada pencairan 50 persen – 50 persen, sebab dua Kali administrasinya,” pintanya kepada Wapres.

Sebelumnya, Menteri Koordinator PMK, Puan Maharani, sebagai Koordinator Penanganan gempa di NTB, melaporkan progres rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa.

Di antaranya terkait pendistribusian bantuan dana stimultan, pendataan Kelompok Masyarakat (Pokmas), Progres pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG) dan permasalahan dan usulan tindak lanjut.

Dana yang sudah ditransfer ke Pemerintah Daerah sebesar 3,5 trilun. Sedangkan yang sudah ditransfer ke masyarakat sebesar 1,6 triliun.

Terkait pendataan Pokmas, Puan melaporkan, sampai saat ini, Pokmas yang sudah terbentuk mencapai 1.850 atau sekitar 22.648 Kepala Keluarga (KK).

Dari pokmas yang sudah terbentuk itu, yang sudah mendapat Surat Keputusan (SK) mencapai 1.530 Pokmas atau sekitar 19.274 KK.

Kemudian, jumlah Pokmas yang sudah membuka Rekening bank sekitar  1.154 Pokmas atau setara dengan 15.201 KK. Dan rekening yang terisi oleh dana sekitar 490 Pokmas atau sekitar 7.188 KK.

Mengenai Progres pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG), Puan juga melaporkan minat masyarakat untuk membangun RISHA sebanyak 3.855 unit, RIKA sebanyak 7.298 unit dan RIKO sebanyak 6.124 unit.

Sementara yang masih dalam tahap proses membangun RIKA sebanyak 1.890 unit, RIKA 671 unit dan RIKO sebanyak 1.162 unit.

Sedangkan total jumlah RIKA yang sudah dibangun di masing-masing kabupaten/kota terdampak sebanyak 3.996. rinciannya, Lombok Barat 585, Kabupaten Lombok Tengah 518, Kabupaten Lombok Timur 934, Lombok Utara 1.003 Mataram 448, Sumbawa 467 Dan Sumbawa Barat sebanyak 41.

Wapres memberikan arahan Menteri terkait untuk segara menambah fasilitator. Sehingga Pembangunan Huntap di NTB dapat berjalan capat dan lancar.

“Saat ini Pembangunan itu harus tepat dan benar,” jelas Jusuf Kalla. Selain itu, Wapres meminta sejumlah pihak seperti Kadin untuk menyiapkan fasilitas yang dapat menunjang Pembangunan Huntap di NTB

AYA/hms

Menurut catatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lombok Barat kala itu, kerugian secara materil diprediksi mencapai Rp 222,5 miliar

LOMBOK BARA.lombokjournal.com — Masa tanggap darurat bencana gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada tahun lalu menghadirkan semangat solidaritas dan kemanusiaan secara nasional.

Banyak pihak telah memberikan bantuan, baik tenaga, pikiran, uang, bahkan logistik untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana gempa di Pulau Lombok, khususnya di Kabupaten Lombok Barat.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Barat saat iti berinisiatif membuka rekening untuk memberi kesempatan banyak pihak membantu dalam bentuk uang.

Sisanya yang terbanyak adalah pihak-pihak yang membantu secara langsung ke masyarakat tanpa berkoordinasi dengan pos komando utama tingkat kabupaten maupun tingkat kecamatan.

“Mereka turun langsung menyalurkan bantuan berupa logistik maupun para relawan yang langsung mendampingi warga di titik-titik pengungsian,” ujar Bupati Lobar Fauzan Khalid di Lombok Barat, NTB, Senin (7/1).

Fauzan mengaku berterima kasih kepada semua pihak, baik warga masyarakat Lombok yang tidak terdampak maupun masyarakat Indonesia pada umumnya.

Fauzan menilai, bencana gempa telah memberikan pelajaran berharga bahwa Lombok Barat tidak sendiri menghadapi bencana.

“Kami banyak dibantu oleh berbagai pihak untuk menghadapi masa tanggap darurat dan pascamasa tanggap darurat. Kalau sendiri, kami pasti tidak mampu,” kata Fauzan.

Fauzan menyampaikan hikmah terbesar bencana gempa bagi warga dan umumnya bangsa Indonesia adalah tumbuh suburnya semangat solidaritas sosial, saling tolong menolong, dan saling menghibur antara satu komunitas dengan komunitas lainnya.

Kepala BPBD Lombok Barat Mohammad Nadjib pun mencatat pihak-pihak yang memberikan bantuan melalui pos komando sebanyak 248 pihak, baik pemerintah, swasta, maupun komunitas.

“Mereka yang melalui posko, pasti kita catat. Rata-rata memberikan bantuan berupa logistik,” kata Nadjib.

Sedangkan bantuan pihak ketiga dalam bentuk uang dan melalui rekening BPBD, tambah Nadjib, berjumlah lebih dari Rp 1,69 miliar.

“Kita dibantu oleh Baznas Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp 1 miliar, sisanya dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri, Garut, Sangihe, Asosiasi DPRD Kab/Kota se Indonesia, Ikatan Alumni Sunan Kalijaga, dan banyak lagi lainnya,” lanjut Nadjib.

Bantuan tersebut, tambah Nadjib, belum termasuk bantuan pembangunan infrastrukrur berupa sekolah, dan tempat ibadah.

“Dalam proses pencatatan dan penggunaannya, BPBD sepenuhnya didampingi oleh BPKP dan  Inspektorat. Semua catatan keuangan didampingi oleh mereka,” ucap Nadjib.

Sekretaris Daerah Lombok Barat Mohammad Taufiq memastikan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Kediri Jawa Timur sejumlah Rp 300 juta adalah untuk membangun Hunian Sementara (Huntara) buat warga.

“Menurut mereka, jumlah ini adalah untuk pembangunan huntara. Dalam waktu dekat, Bupati Kediri akan datang mengecek realisasi penggunaannya. Saya minta jangan sampai kita mempermalukan Lombok Barat, apalagi sampai realisasinya seadanya. Semua harus kita pertanggung jawabkan,” kata Taufiq.

Taufiq menyampaikan seluruh huntara harus dibangun di satu titik lokasi, yaitu di Sidemen, Desa Lembah Sari, Kecamatan Batulayar.

Untuk diketahui, bencana gempa pertengahan tahun lalu menimpa ratusan ribu warga Lombok Barat, terutama di empat  Kecamatan, yaitu Kecamatan Gunung Sari, Kecamatan Batulayar, Kecamatan Lingsar, dan Kecamatan Narmada.

Ratusan ribu warga terpaksa menghuni pengungsian yang seadanya. Catatan terakhir yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, paling sedikit 44 orang meninggal dunia dan ratusan lainnya luka-luka. Beberapa waktu kemudian menjalar penyakit malaria yang membuat pemerintah terpaksa menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) skala Kecamatan.

Selain dampak kepada manusia, gempa tersebut telah mengakibatkan kerusakan terhadap 72.222 rumah, 221 rumah ibadah, 87 sekolah atau madrasah, 4 jembatan, 60 tanggul, dan 129 toko/kios.

Menurut catatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lombok Barat kala itu, kerugian secara materil diprediksi mencapai Rp 222,5 miliar

AYA

Bantuan yang diberikan tersebut untuk pembangunan di masa rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa

LOMBOK UTARA.lombokjournal.com —   Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyerahkan bantuan puluhan miliar untuk pembangunan hunian sementara (huntara) dan sekolah.

Sebelumnya, KLU juga mendapatkan bantuan ratusan ton beras dari Pemprov DKI Jakarta.

“Kita memberikan dukungan untuk membangun kembali sekolah di Lombok Utara ini dan Lombok Timur,” ujar Anies usai penyerahan bantuan rehab rekon pascagempa, Jumat (4/1)

Ia menuturkan, bantuan yang diberikan pada Pemda KLU sebesar Rp 19,2 miliar.

Jumlah ini ditambah lagi dengan sumbangan pegawai Pemprov DKI Jakarta yang dikumpulkan melalui basis Badan Infaq Sadaqoh sebesar Rp 4,4 miliar. Sehingga total bantuan untuk KLU sebesar Rp 23,6 miliar.

“Sedangkan Lombok Timur senilai Rp 10 miliar,” kata Anies.

Penyerahan bantuan diberikan kepada Bupati KLU Najmul Akhyar, yang disaksikan langsung Gubernur NTB Dr Zulkieflimansyah, Ketua DPRD Kota Mataram H Didi Sumardi, perwakilan Pemda Lombok Timur, bersama kepala SKPD se KLU dan warga sekitar di SMPN 2 Tanjung, Dusun Cupek Desa Sigarpenjalin Kecamatan Tanjung.

Bantuan yang diberikan tersebut untuk pembangunan di masa rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa.

Salah satu contoh seperti di Desa Sigarpenjalin  akan membangun rumah sementara yang bisa dirancang cepat. Rencananya, pembangunan rumah dari bilik bambu dengan ukuran 4×5 meter.

“Karena dengan cara seperti itu maka proses pembangunan bisa dengan cepat,” katanya.

Ia mengungkapkan, bantuan tersebut berasal dari APBD-P DKI Jakarta yang dimana pelaksanaannya harus mengikuti peraturan yang ada. Terutama pada bentuk bangunan dan ukurannya. Selain itu, bantuan juga berasal dari masyarakat yaitu ASN Pemprov DKI Jakarta.

“Pembangunannya tentu harus mengikuti aturan juga, bentuk bangunan dan materialnya. Artinya harus sesuai kebutuhan rakyat, karena sekarang tidak dalam kondisi normal,” jelasnya.

Anies mengatakan, dengan keleluasaan seperti itu, pihaknya juga mendukung perbaikan pendidikan dengan melalui APBD-P. Untuk pendidikan sebagian dananya juga menggunakan dana sadakoh dari masyarakat.

Secara teknis untuk pembangunan huntara dan sekolah tentu mengikuti semua yang ada dalam ketentuan-ketentuan di Pemerintah KLU dan Lombok Timur.

“Jumlah sekolah yang dibangun sebanyak 21 sekolah dari Rp 23 milliar itu,” imbuhnya.

Pembangunan sekolah nanti untuk TK dan Paud sebanyak 4 sekolah, 10 unit SD, dan sisanya SMP. Untuk SMP pembangunannya akan berbeda sebab ada yang hanya komponen. Ia berharap tahun anggaran ini semua pembangunan bisa selesai.

Anies pun yakin hal tersebut akan cepat rampung karena desainnya telah ada.

“Tinggal pengerjaan saja,” tandasnya.

Kata Anies,  menggarap ini bisa cepat karena anggarannya sudah ada disaine nya sudah ada , tinggal pengerjaan nya saja ,

Diharapkan segera, karena pembangunan sekolah itu kan sudah ada standarnya.

Sementara Gubernur NTB Dr. Zulkieflimansyah berharap,  ke depannya NTB dan DKI Jakarta mempunyai kerjasama di berbagai bidang. Dr. Zul juga mengucapkan terima kasih atas bantuan yang di berikan ke Pemkab KLU tersebut.

“Terima kasih kepada Mas Anies Baswedan Gubernur DKI yg berkenan mengunjungi KLU dan memberikan bantuan huntara kepada masyarakat kita. Mudah-mudahan akan lebih banyak lagi yang bisa dibantu oleh pemda DKI kepada NTB dan kita mampu bersinergi dalam banyak hal lain,” kata Zulkieflimansyah

AYA

Sepanjang 2018, NTB Diguncang 3.699 Gempa Bumi

MATARAM.lombokjournal.com  — Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat sepanjang 2018 sebanyak 11.577 gempa bumi terjadi di Indonesia.

Dari jumlah tersebut, 30 persen gempa bumi terjadi di Nusa Tenggara Barat (NTB), dengan jumlah 3.699 gempa.

Jumlah tersebut menempatkan NTB sebagai daerah paling banyak terjadi gempa di Indonesia.

Kepala Stasiun Geofisika Mataram, Agus Riyanto, mengatakan dari jumlah gempa di NTB, meliputi 3.290 kejadian gempa bumi dengan kedalaman dangkal (h < 60 km), 383 kejadian gempa bumi dengan kedalaman menengah (60 ≤ h ≤ 300 km), dan 26 kejadian gempabumi dengan kedalaman dalam (h > 300 km).

“Terdapat 1.690 gempa bumi dengan magnitudo kurang dari 3.0 (M < 3), 1.938 gempa bumi dengan magnitudo antara 3.0 sampai dengan 5.0 (3 ≤ M ≤ 5), dan 71 gempabumi dengan magnitudo lebih dari 5.0 (M > 5),” ujarnya, Kamis 3/1/2019.

Jumlah gempa bumi dirasakan selama tahun 2018 sebanyak 215 kejadian. Aktivitas kegempaan di wilayah NTB selama tahun 2018 tercatat cukup tinggi.

Hal ini akibat dampak dari kejadian gempa bumi Lombok yang terjadi selama Juli hingga Agustus 2018.

Dia menjelaskan, secara umum di wilayah NTB dan sekitarnya memiliki dua generator sumber gempa bumi.

Pertama, yaitu zona pertemuan Lempeng Indo Australia dengan Lempeng Eurasia di sebelah selatan atau biasa dikenal dengan sebutan zona subduksi, dan yang kedua adalah aktivitas Sesar Naik Belakang Busur Flores (Flores Back Arc Thrust) dari arah utara.

“Sumber gempa bumi di zona subduksi biasanya dapat menghasilkan gempabumi dengan kedalaman dangkal, menengah dan dalam dengan kecenderungan semakin ke utara lokasi gempabumi maka kedalaman gempa bumi semakin dalam akibat penunjaman lempeng yang semakin ke utara semakin dalam,” ungkapnya.

Sedangkan sumber gempa bumi akibat Sesar Naik Belakang Busur Flores, biasanya menghasilkan  gempa bumi dengan kedalaman dangkal, sambungnya.

Data BMKG, selama 2018, di wilayah NTB dan sekitarnya didominasi oleh kejadian gempa bumi dengan kedalaman dangkal (D < 60 Km) dan kedalaman menengah (60 Km ≤ D ≤ 300 Km) berturut-turut sebanyak 3.290 kejadian, sedangkan untuk kejadian gempabumi dengan kedalaman dalam (D > 300 Km) hanya terdapat 26 kejadian.

AYA

Keberhasilan PLN untuk melistriki desa-desa yang belum berlistrik dalam program listrik desa tersebut merupakan bentuk komitmen nyata PLN untuk terus mewujudkan cita-cita Provinsi NTB menjadi Nusa Terang Benderang

MATARAM.lombokjournal.com  – – Memasuki tahun 2019, PLN memberikan kado manis listrik bagi Desa Sarae Ruma dan Desa Pusu yang berada di Kabupaten Bima. Dengan terlistrikinya dua desa tersebut, kini seluruh desa di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah teraliri listrik.

“Alhamdulillah, sebelum tahun berganti, 100 persen desa telah berhasil teraliri listrik,” ujar General Manager PLN Unit Induk Wilayah NTB Rudi Purnomoloka Rabu,(2/1/2019)

Untuk melistriki Desa Sarae Ruma, PLN membangun jaringan tegangan menengah (JTM) sepanjang  3,86 kilometer sirkuit (kms), jaringan tegangan rendah sepanjang 1,64 kms, dan 2 Gardu Distribusi berkapasitas  100 kilo Volt Ampere (kVA) dan  160 kVA dengan nilai investasi 1,4 milyar rupiah.

Sementara untuk Desa Pusu, JTM yang dibangun sepanjang 4,73 kms, JTR sepanjang 1,69 kms dan 2 gardu distribusi berkapasitas 50 kVA dan 100 kVA dengan nilai investasi 1,8 milyar rupiah.

Sehingga total biaya yang dikeluarkan untuk melistriki dua desa ini sebesar 3,2 milyar rupiah. Seluruh dana yang digunakan untuk pembangunan listrik desa ini berasal dari anggaran PLN.

Rudi menambahkan bahwa keberhasilan PLN untuk melistriki desa-desa yang belum berlistrik dalam program listrik desa tersebut merupakan bentuk komitmen nyata PLN untuk terus mewujudkan cita-cita Provinsi NTB menjadi Nusa Terang Benderang.

“Tantangan terbesar adalah akses ke lokasi, perjalanan yang ditempuh cukup jauh. Tapi alhamdulillah sebelum 2019 sudah berhasil kami listriki,” tutur Rudi.

Desa Sarae Ruma memiliki total 171 kepala keluarga (kk) dan Desa Pusu sebanyak 170 kk. Pada tahap awal, sebanyak 24 kepala keluarga di Desa Sarae ruma dan 37 kk di Desa Pusu telah berhasil dialiri listrik dan menjadi pelanggan PLN. Mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai nelayan dan petani. Hadirnya listrik diharapkan dapat memberikan dampak bagi peningkatan perekonomian masyarakat di dua desa tersebut, seperti munculnya usaha-usaha pengolahan hasil perikanan dan pertanian.

“Karena itu, kehadiran listrik PLN ini juga diharapkan meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Sarae Ruma dan Desa Pusu,” ujar Rudi.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB Muhammad Husni menyampaikan apresiasinya kepada PLN atas capaian 100 persen desa berlistrik.

“Atas nama Pemprov NTB saya menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap upaya yang telah dilakukan oleh PLN atas capaian 100% desa berlistrik di NTB. Saya harap capaian ini dapat terus dipertahankan seiring dinamika pembangunan di tahun mendatang,” ucap Husni

Dengan teralirinya seluruh desa di NTB, selanjutnya melalui program listrik desa, PLN akan terus melistriki dusun-dusun yang belum terlistriki. Pada tahun 2019, PLN menargetkan dapat melistriki 44 Dusun terpencil di NTB. Hingga bulan November 2018, rasio elektrifikasi di Provinsi NTB telah mencapai 91,3 persen. PLN menargetkan rasio elektrifikasi di NTB meningkat menjadi 97,5 persen pada tahun 2019 dan 100 persen pada tahun 2020.

“Ke depan mungkin akan ada pemekaran desa baru, kami komitmen untuk melistriki desa-desa baru dan dusun yang belum terlistriki,” tutup Rudi.

AYA

Masyarakat bisa mendapat informasi valid dan akurat tentang kejadian bencana, termasuk. berkaitan dengan Info SOP yakni berisikan pengetahuan tentang standard operasional dalam keadaan darurat

MATARAM.lombokjournal.com — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD ) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) membuat sebuah gebrakkan dengan aplikasi SiAGA NTB.

Gebrakan ini guna membantu masyarakat mendapatkan informasi terkait mitigasi bencana.

“Untuk membantu masyarakat supaya bisa dapat info terutama terkait mitigasi bencana. Jadi yang membuat dan mengelola aplikasi ini BPBD NTB sendiri,” ungkap Kepala Pelaksana BPBD NTB, H Mohammad Rum, Selasa (01/01/2019) di Mataram.

Selain itu , aplikasi ini merupakan sumber resmi penyampaian kejadian bencana yang ada di wilayah Provinsi NTB. Berbagai fitur juga telah tersedia d idalam aplikasi ini.

Fitur-fitur yang ada didalamnya itu sebut pria yang akrab disapa Haji Rum ini, yakni soal laporan bencana (Masyarakat bisa melaporkan kejadian bencana di lingkungannya).

Kemudian, Info Bencana (Masyarakat bisa mendapat informasi valid dan akurat tentang kejadian bencana). Selanjutnya berkaitan dengan Info SOP yakni berisikan pengetahuan tentang standard operasional dalam keadaan darurat.

Bahkan, di dalam aplikasi SiAGA NTB juga disediakan nomor penting yang bisa dihubungi dalam keaadaan darurat dan info terkini tentang cuaca. Termasuk soal Info Donor Darah, yang mana masyarakat bisa menemukan pendonor darah di radius tertentu.

”Aplikasinya sudah tersedia silahkan download saja melalui Play Store ‘SiAGA NTB, sudah bisa diinstal juga,” tuturnya.

“Insya Allah, rencananya Jum’at atau Ahad mendatang secara resmi akan kami luncurkan aplikasi tersebut,” pungkasnya.

AYA

Dalam rangka mengantisipasi cuaca buruk dan pemulihan ekosistem kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani

LOTENG.lombokjiurnal.com — Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) menutup jalur pendakian Rinjani mulai tanggal 1 Januari 2018 atau awal tahun baru 2019.

Penutupan Jalur pendakian yang dimakaud yaitu lewat Aik Berik, Desa Aik Berik, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, yang diresmikan bulan November 2018 lalu.

Hal itu berdasarkan surat pengumuman nomor PG. 2176/T.39/TU/KSA/12/2018 tentang Penutupan Jalur Pendakian Taman Nasional Gunung Rinjani.

Pengumuman itu ditujukan kepada semua pendaki, masyarakat dan semua pelaku wisata karena alasan cuaca buruk dan pemulihan ekosistem kawasan TNGR.

“Dalam rangka mengantisipasi cuaca buruk dan pemulihan ekosistem kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani, maka bersama ini diberitahukan bahwa seluruh jalur pendakian TNGR dinyatakan DITUTUP terhitung mulai tanggal 1 Januari 2019,” kata Kepala TNGR, Sudiyono, dalam surat resmi tersebut.

Saat ditanya kapan jalur pendakian Aik Berik dibuka lagi? Sudiyono mengatakan, setelah melihat kondisi alam dan perkembnagan cuaca kembali.

“Tergantung perkembangan kondisi alam Pak. Karena cuaca susah diprediksi untuk jangka panjang,” ujarnya, kepada lombokjournal.com, Sabtu (29/12) pagi.

Diketahui, bahwa jalur pendakian Aik Berik merupakan satu-satunya jalur resmi yang dibuka oleh pihak TNGR.

Karena jalur Sembalun Lombok Timur dan jalur Senaru di Kabupaten Lombok Utara ditutup sementara setelah diguncang gempabumi beberapa bulan lalu, yang mengakibatkan terjadinya tanah longsor.

 Razak

Peningkatan produktivitas ini harus diimbangi dengan upaya peningkatan kesejahteraan para petani yang notabene  merupakan garda terdepan di sektor pertanian

lombokjournal.com  —

MATARAM ;  Kemajuan pembangunan di sektor pertanian secara luas di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) cukup membanggakan dalam beberapa tahun terakhir.

Pembangunan infrastruktur irigasi, program bantuan produksi untuk petani cukup mampu  meningkatkan produktivitas sejumlah komoditi  unggulan pertanian di NTB.

Namun, keberhasilan peningkatan produktivitas pertanian itu tetap harus bermuara pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat petani dan  juga buruh tani.

“Kita bicara soal pertanian, tentu tak lepas dari petani dan buruh tani. Keberhasilan sektor pertanian harusnya selaras dengan kesejahteraan perekonomian petani,” kata Ketua Badan Pengawasan dan

Dispilin (BPD) Partai Gerindra, H Bambang Kristiono,  mengupas  catatan akhir tahun 2018 indeks pertanian di NTB, Kamis ( 27/12 )

HBK menegaskan, jika masyarakat petani sejahtera maka sektor pertanian akan semakin maju dan diminati oleh anak-anak muda NTB. Dan jika sektor pertanian semakin maju di NTB, maka swasembada pangan sebagai program nasional seharusnya bukan lagi menjadi hal yang mustahil.

“Nah, kalau sudah berhasil dalam swasembada pangan, maka pasti bermuaranya pada kesejahteraan penduduk. Baik itu di NTB maupun di Indonesia secara  keseluruhan”, kata HBK.

Caleg DPR RI Nomor Urut 1 dari Partai Gerindra untuk Dapil NTB II/Pulau Lombok itu memuji capaian sektor pertanian di NTB beberapa tahun terakhir, yang dinilainya cukup membanggakan. Hal itu dibuktikan dengan produksi  komoditas tanaman pangan seperti padi, bawang merah dan jagung, yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

NTB juga menjadi salah satu daerah penyangga pangan, yang surplusnya memenuhi kebutuhan provinsi tetangga, baik Bali maupun NTT.

Menurut HBK, ini semua tak lepas dari kebijakan dan program unggulan pemerintah Provinsi NTB dalam dua dekade terakhir yang mendorong  peningkatan produksi tanaman pangan dengan berbagai program, seperti Pajale (Padi, Jagung dan Kedelai), Pijar (Sapi,  Jagung dan Rumput Laut), dan juga program Bumi Sejuta Sapi (BSS).

“Dari indikator produktivitas, harus diakui bahwa pertumbuhan dan kemajuan pertanian di NTB ini sangat membanggakan. Dan ini tidak terlepas dari bagaimana Pemprov NTB mampu berinovasi dengan program-program pertanian unggulannya”, katanya.

Hanya saja, papar HBK, peningkatan produktivitas ini harus diimbangi dengan upaya peningkatan kesejahteraan para petani yang notabene  merupakan garda terdepan di sektor pertanian.

HBK menyebut salah satu yang dibahas adalah indicator indeks Nilai Tukar Petani (NTP) yang secara resmi dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB.

NTP merupakan salah satu indikator strategis pertanian yang dirilis oleh BPS secara rutin. Mulai Desember 2013, tahun dasar perhitungan indeks NTP adalah tahun 2012 (2012=100).

Indeks NTP diambil dari perbandingan atau selisih dari biaya yang dikeluarkan petani dengan nilai hasil panen yang diperoleh.

Melalui indeks NTP, dapat diketahui berapa nilai yang harus dikeluarkan petani untuk memenuhi kebutuhan rumahtangganya, dan berapa  nilai yang diterima petani sebagai hasil dari usaha pertaniannya.

ika angka indeks NTP sama dengan 100, berarti nilai yang dikeluarkan oleh petani sama dengan nilai yang dibayarkan oleh petani. Jika angka indeks NTP < 100, berarti nilai yang dikeluarkan petani lebih

besar daripada nilai yang diterima petani.

Atau secara sederhana dijelaskan, jika NTP di atas 100 maka petani di daerah itu bisa disebut sejahtera, sedangkan di bawah 100 bisa diartikan belum  sejahtera.

Data BPS NTB menyebutkan, indeks NTP gabungan Provinsi NTB pada November 2018 tercatat sebesar 111,21 point. Bisa dibilang petani NTB cukup sejahtera, karena hasil panen mereka masih menutupi dan lebih besar dari ongkos produksi yang mereka tanggung.

Hanya saja, jika dikelompokan dalam beberapa subsektor pertanian, tidak bisa dianggap seluruh petani sejahtera.

Dalam data yang sama, nilai NTP Petani Tanaman Pangan (NTPP) sebesar 117,05, Nilai Tukar Petani Hortikultura (NTPH) 80,02, Nilai Tukar Petani Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR) 94,44, Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT) 128,43 dan Nilai Tukar Petani Perikanan (NTNP) 109,46.

Nilai Tukar Petani Perikanan (NTNP) dirinci menjadi NTP Perikanan Tangkap (NTN) tercatat  118,90 dan NTP Perikanan Budidaya (NTPi) tercatat 94,25.

Data BPS menyebutkan, bahwa secara gabungan, Nilai Tukar Petani Provinsi NTB sebesar 111,21, yang  berarti NTP bulan Nopember 2018 mengalami peningkatan 0,34 persen bila dibandingkan dengan bulan Oktober 2018 dengan Nilai Tukar Petani sebesar 110,83 persen.

HBK mengatakan, dengan berfluktiasinya NTP yang merupakan indicator kesejahteraan petani itu, maka harus ada upaya dan inovasi lagi yang  bisa mendorong tingkat kesejahteraan petani.

“Banyak faktor yang dapat mempengaruhi besaran nilai tukar petani, antara lain inflasi dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan petani untuk memenuhi ongkos produksinya,” kata HBK.

Ia menegaskan, seharusnya ongkos produksi pertanian dapat ditekan dengan adanya beragam program bantuan pemerintah untuk petani. Subsidi pupuk dan penyaluran bibit gratis adalah beberapa upaya yang dilakukan pemerintah untuk membantu petani menekan ongkos produksi.

Selain itu, papar HBK, diperlukan pula adanya pembinaan kepada petani yang tepat sasaran, sehingga petani dapat menghasilkan produksi pertanian yang optimal.

“Penyaluran alat mesin pertanian (alsintan) dan penggunaan teknologi pertanian juga menjadi opsi yang tepat, sehingga petani dapat  mempersingkat waktu pengelolaan lahan. Dengan demikian, maka nilai yang diterima petani seharusnya bisa menjadi lebih baik”, kata dia.

Bagi HBK, yang tak kalah pentingnya adalah adanya kesungguhan dari petani untuk membantu pemerintah memajukan sektor pertanian, sehingga terjadi hubungan timbal balik. Kesungguhan dari petani dapat dilakukan dengan terus-menerus memperkaya diri dengan ilmu pengetahuan terkait

pertanian.

Misalnya dengan terus menambah wawasan dan pengetahuan, bagaimana cara menghasilkan  produksi pertanian yang optimal dan berkualitas, mempelajari inovasi dan teknologi terbaru, mempelajari bagaimana menggunakan dan memanfaatkan alat mesin pertanian, dan banyak cara lainnya.

“Disinilah peran Kelompok Tani (Pokta) dapat dimaksimalkan untuk membantu seluruh anggotanya”, kata HBK.

Menurut HBK, sebagai salah satu sektor kunci dan penopang sektor-sektor lainnya, seharusnya sektor pertanian adalah sector dengan prospek yang baik dan menjanjikan di NTB dan juga di Indonesia

secara umum.

“Jika petani sejahtera, sektor pertanian akan semakin maju. Semakin maju sektor pertanian, maka swasembada pangan seharusnya bukan hal mustahil, yang pada akhirnya akan bermuara pada kesejahteraan penduduk NTB dan Indonesia”, tegasnya.

Ia mengatakan, jika kelak dipercaya menjadi wakil rakyat di DPR RI, maka perjuangan untuk menyelaraskan pembangunan pertanian dan  peningkatan kesejahteraan petani akan menjadi fokus utama yang akan diperjuangkannya.

Seperti diketahui, HBK merupakan satu-satunya Caleg DPR RI Dapil NTB yang saat ini benar-benar fokus mengangkat isu pertanian dan kesejahteraan petani.

Dalam setiap kunjungannya ke tengah-tengah masyarakat petani Lombok, HBK selalu mendorong semangat para petani untuk terus berinovasi dan menanamkan sikap optimisme.

“Lombok ini sangat subur, apa saja ditanam pasti tumbuh. Indonesia, yang ada di lintasan garis  Katulistiwa, merupakan negara agraris yang potensinya sangat kaya, maka percayalah, jika dikelola dengan baik, sektor pertanian ini bisa menjadi solusi paling efektif bagi masalah perekomian dan juga ketenagakerjaan”, katanya.

Me