Gubernur menyambut positif usulan proyek-proyek dari pusat di NTB yang sebaiknya dikerjakan para pengusaha lokal yang ada di NTB

MATARAM.lombokjournal.com —   Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah bersyukur adanya penurunan jumlah tingkat kemiskinan di NTB.  Meski begitu, Zul mengaku, tidak hanya cukup dari capaian penurunan tingkat kemiskinan.

“Alhamdulillah turun, tapi saya selalu katakan kita tidak boleh selalu terpaku hanya pada  hal-hal kuantitatif, apa gunanya turun tapi kita tidak menjadi tuan rumah di tempat kita sendiri,”ujarnya,  Kamis (17/01)

Zul menilai, penurunan angka kemiskinan seharusnya juga diikuti dengan peningkatan kemampuan masyarakat. Ia menyambut positif usulan proyek-proyek dari pusat di NTB yang sebaiknya dikerjakan para pengusaha lokal yang ada di NTB.

“Saya kira usulan bagus, semisal proyek-proyek dari pusat di NTB dikerjakan pengusaha-pemgusaha lokal juga, jangan sampai proyeknya besar tapi yang kerjakan orang luar,” katanya.

Sebelumnya,  Kepala Bidang Statistik Distribusi,Badan Pusat Statistik (BPS) Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Putradi merilis jumlah penduduk miskin di NTB Barat pada September 2018 mencapai 735,62 ribu orang atau 14,63 persen.

Angka penduduk miskin  NTB tersebut mengalami  penurunan 1,84 ribu orang atau 0,12 persen jika dibandingkan pada Mei 2018 yang sebanyak737,46 ribu orang atau 14,75 persen.

Dia menambahkan, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan di NTB yang pada Maret 2018 sebesar 15,94 persen juga turun menjadi 15,66 persen pada September 2018.

Pun dengan penduduk miskin di daerah perdesaan NTB yang mengalami penurunan dari 13,72 persen pada Maret 2018 menjadi 13,69 persen pada September 2018.

“Perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin NTB terus mengalami penurunan. Namun kalau diamati setiap periode, penurunan penduduk miskin bersifat fluktuatif dan poin penurunannya bervariasi,” ujar Putradi di Kantor BPS NTB, Selasa (15/1).

Ia menyebutkan, jumlah penduduk miskin di NTB pada 2009 sebanyak   1,050,948 atau 22,78 persen dari total penduduk NTB.

Putradi mengungkapkan sejak 2009 sampai 2018, persentase penduduk miskin di NTB terus mengalami penurunan, kecuali pada periode September 2014 sampai Maret 2015 dan September 2016 sampai Maret 2017.

Ia menyampaikan, penurunan angka kemiskinan pada periode Maret 2017 sampai September 2017 merupakan yang tertinggi semenjak penghitungan angka kemiskinan dilakukan sebanyak dua kali setahun pada 2012.

Putradi juga mencatat adanya perubahan garis kemiskinan pada periode Maret 2018  sampai September 2018 di NTB.

Dia menjelaskan, garis kemiskinan dipergunakan sebagai batas menentukan miskin atau tidaknya seseorang.

Dikatakannya, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Ia menerangkan garis kemiskinan di NTB mengalami kenaikan, dari Rp 365.901 per kapita per bulan pada Maret 2018 menjadi Rp 373.566 per kapita per bulan pada September 2018.

Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK) yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), memperlihatkan peranan komoditi makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.

“Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan,” katanya.

Putradi melanjutkan, pada periode Maret 2018 sampai September 2018, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di perkotaan maupun di perdesaan di NTB mengalami penurunan.

Untuk perkotaan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menurun dari 3,241pada Maret 2018 menjadi 2,346 pada September 2018.

Untuk perdesaan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menurun dari 2,448 pada Maret 2018 menjadi 2,411 pada September 2018.

“Ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di perkotaan maupun di perdesaan cenderung mendekat dari garis kemiskinan,” ucap Putradi.

Selanjutnya, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) untuk perkotaan maupun perdesaan juga mengalami penurunan. Untuk perkotaan, Indeks Keparahan (P2) menurun dari 0,905 pada Maret 2018 menjadi 0,509 pada September 2018.

Untuk perdesaan, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menurun dari 0,601 pada Maret 2018 menjadi 0,589 pada September 2018.

“Dengan meningkatnya P2 berarti kesenjangan diantara penduduk miskin di perkotaan maupun di perdesaan semakin melebar,” katanya menambahkan.

AYA

Sebagai organisasi keummatan yang independen, kiprah kepemimpinan baru PW NU NTB paska Konferwil sangat menentukan corak dan karakter gerakan NU di NTB

MATARAM.lombokjournal.com —  Kepemimpinan yang baru PW NU NTB paska Konferwil tanggal 19 Januari 2019 mendatang perlu bersikap kritis terhadap kekuasaan agar proses  pembangunan di NTB berjalan dengan baik .

NU sebagai organisasi kemasyarakatan memiliki tanggungjawab moral dan sosial dalam mengartikulasikan aspirasi kaum Nahdliyyin maupun warga  masyarakat pada umumnya  secara terbuka dan demokratis.

Selain itu NU NTB diharapkan bisa  menjadi kekuatan penyeimbang dalam melakukan advokasi terhadap  dampak kebijakan yang kurang berpihak kepada kepentingan publik.

Demikian disampaikan Direktur Mi6, Bambang Mei Finarwanto  melalui siaran pers kepada Media , Kamis ( 17/01) .

Selanjutnya Mi6 mengungkapkan, siapapun nanti yang terpilih dalam KonferWil PW NU NTB ke 13 di Bagu harus memiliki komitmen dan kepedulian yang kuat dalam membesarkan organisasi NU di NTB, termasuk berani melakukan kritik dan oto kritik terhadap pemerintahan di NTB.

Sebagai organisasi keummatan yang independen/ non partisan , kiprah kepemimpinan baru PW NU NTB paska Konferwil sangat menentukan corak dan karakter gerakan NU di NTB .

” Selain terlibat  dalam urusan keummatan dan kemanusiaan , PW NU NTB hendaknya mampu menjadi penyambung lidah rakyat NTB dalam memperjuangkan hak-haknya ,” ungkap Bambang Mei F yang akrab disapa Didu .

Mi6 menilai  kiprah dan keberadaan NU di NTB  selama ini telah mampu menjadi pengayom dan perekat bagi semua golongan masyarakat lewat aksi sosial kemanusiaan yang telah dilakukan selama ini.

“Aksi Charity kemanusiaan  yang kerap dilakukan oleh NU NTB, hendaknya diimbangi pula  dengan aksi  advokasi dan pendampingan terhadap warga korban pembangunan ,” tambah Didu .

Kepedulian NU dalam aspek  perjuangan kemanusiaan ini penting sebagai sarana untuk mengedukasi rakyat agar tidak apatis dalam memperjuangkan hak-haknya .

” M16 yakin kepemimpinan PW NU NTB yang baru akan progresif dan bersikap kritis dalam menyikapi fenomena ketidakadilan di NTB , termasuk tidak mudah dikooptasi oleh kepentingan politik pragmatis ,” kata Didu.

Me.

Gubernur minta masyarakat sering melakukan perjumpaan yang dapat mengikis perselisihan di tengah masyarakat

MATARAM.lombokjournal.com –– Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah menghimbau seluruh masyarakat untuk dapat hidup rukun dan damai. Serta, tidak mudah terpancing oleh hal-hal yang sepele yang merugikan semua.

“Kita sepakat untuk membangun relasi yang baik. Semoga konflik di masa yang akan datang dapat kita minimalisir,” tegas Gubernur saat Penandatanganan Kesepakatan Damai antara Warga Lingkungan Karang Genteng Kota Mataram dengan Warga Desa Bajur Kabupaten Lombok Barat, di Ruang Rapat Utama, Kantor Gubernur NTB, Rabu (16/01).

Gubernur yang lebih akrab disapa Doktor Zul itu menjalaskan, saat ini sangat mudah bagi siapa saja untuk berselisih. Bahkan oleh hal-hal sepele sekalipun, seperti salah kirim SMS, yang menyebabkan satu kampung berselisih dengan kampung lain.

Apalagi kata Doktor Zul di tahun politik ini, masyarakat harus mampu menahan diri untuk tidak menyebar ungkapan-ungkapan kebencian melalui media sosial.

“Modal sosial harus kita pupuk. Yaitu, kita harus saling membantu. Namun, bagaimana bisa saling membantu kalau tidak saling memahami. Kita Tidak saling memahami kalau tidak saling mengenal,” Jelas Doktor Zul di hadapan tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda dari Lingkungan Karang Genteng Kota Mataram dan Warga Desa Bajur Kabupaten Lombok Barat.

Gubernur, didampingi Waka Polda NTB dan Kejati, mengingatkan bahwa perselisihan dan petengkaran tidak ada untungnya. Malah yang muncul adalah kerugian, tidak hanya bagi individu. Namun kerugian itu juga dialami oleh masyarakat luas.

“Kalau kita ingin memajukan daerah kita, maka kita butuh investor. Investor tidak akan mau datang  kalau di daerah itu selalu ada perselisihan,” Ungkap Gubernur.

Karena itu, Gubernur meminta masyarakat untuk sering melakukan perjumpaan yang dapat mengikis perselisihan di tengah masyarakat.

Dalam pertemuan itu, telah disepakati perdamaian antara kedua desa dan lingkungan itu, melalui penandatangan Surat Kesepakatan. Yaitu, Tokoh Masyarakat Karang Genteng Kelurahan Pagutan Kecamatan Mataram Kota Mataram, selaku Pihak Pertama dan Tokoh Masyarakat Desa Bajur Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, selaku Pihak Kedua, sama-sama sepakat.

Kesepakatan itu di antaranya, pertama mengakhiri secara damai sengketa dan/atau konflik yang terjadi dan dirasakan oleh masyarakat yang berawal dari perkelahian/tawuran yang melibatkan anak-anak dari kedua belah pihak (Karang Genteng Kecamatan Mataram dan Desa Bajur Kecamatan Labuapi), yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 pukul 23.00 Wita, bertempat di Jl. Bay Pass Lingkar Selatan perbatasan Kota Mataram dengan Lombok Barat, yang mengakibatkan jatuhnya korban dari kedua belah pihak.

Selain itu, kedua belah pihak, yaitu asing-masing pihak sebagai orang tua, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh agama bertekad dan berjanji untuk lebih memberikan perhatian dalam mendidik, membina dan mengawasi anak-anak di lingkungan masing-masing agar tidak bertindak dan berperilaku destruktif.

Kedua pihak mengharapkan agar mereka yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian agar diperlakukan dengan adil serta memperhatikan dan mempertimbangkan dengan cermat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Tindak Pidana Anak (SPPA) khususnya Pasal 5 tentang restorative justice dan pasal 6 tentang deversi

Mereka juga bersepakat untuk menjalin hubungan pergaulan sehari-hari kembali normal, rukun dan harmonis seperti sediakala dan bersama-sama berkomitmen untuk tidak mengulangi kejadian yang serupa

Hadir juga mendatangani kesepakatan itu, Kapolres Lombok Barat, Kapolres Kota Mataram, Tokoh Agama dan tokoh pemuda. Kesepakatan itu juga diinisiasi oleh jajaran Bale Mediasi Provinsi NTB.

AYA

Gubernur minta masyarakat sering melakukan perjumpaan yang dapat mengikis perselisihan di tengah masyarakat

MATARAM.lombokjournal.com –– Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah menghimbau seluruh masyarakat untuk dapat hidup rukun dan damai. Serta, tidak mudah terpancing oleh hal-hal yang sepele yang merugikan semua.

“Kita sepakat untuk membangun relasi yang baik. Semoga konflik di masa yang akan datang dapat kita minimalisir,” tegas Gubernur saat Penandatanganan Kesepakatan Damai antara Warga Lingkungan Karang Genteng Kota Mataram dengan Warga Desa Bajur Kabupaten Lombok Barat, di Ruang Rapat Utama, Kantor Gubernur NTB, Rabu (16/01).

Gubernur yang lebih akrab disapa Doktor Zul itu menjalaskan, saat ini sangat mudah bagi siapa saja untuk berselisih. Bahkan oleh hal-hal sepele sekalipun, seperti salah kirim SMS, yang menyebabkan satu kampung berselisih dengan kampung lain.

Apalagi kata Doktor Zul di tahun politik ini, masyarakat harus mampu menahan diri untuk tidak menyebar ungkapan-ungkapan kebencian melalui media sosial.

“Modal sosial harus kita pupuk. Yaitu, kita harus saling membantu. Namun, bagaimana bisa saling membantu kalau tidak saling memahami. Kita Tidak saling memahami kalau tidak saling mengenal,” Jelas Doktor Zul di hadapan tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda dari Lingkungan Karang Genteng Kota Mataram dan Warga Desa Bajur Kabupaten Lombok Barat.

Gubernur, didampingi Waka Polda NTB dan Kejati, mengingatkan bahwa perselisihan dan petengkaran tidak ada untungnya. Malah yang muncul adalah kerugian, tidak hanya bagi individu. Namun kerugian itu juga dialami oleh masyarakat luas.

“Kalau kita ingin memajukan daerah kita, maka kita butuh investor. Investor tidak akan mau datang  kalau di daerah itu selalu ada perselisihan,” Ungkap Gubernur.

Karena itu, Gubernur meminta masyarakat untuk sering melakukan perjumpaan yang dapat mengikis perselisihan di tengah masyarakat.

Dalam pertemuan itu, telah disepakati perdamaian antara kedua desa dan lingkungan itu, melalui penandatangan Surat Kesepakatan. Yaitu, Tokoh Masyarakat Karang Genteng Kelurahan Pagutan Kecamatan Mataram Kota Mataram, selaku Pihak Pertama dan Tokoh Masyarakat Desa Bajur Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, selaku Pihak Kedua, sama-sama sepakat.

Kesepakatan itu di antaranya, pertama mengakhiri secara damai sengketa dan/atau konflik yang terjadi dan dirasakan oleh masyarakat yang berawal dari perkelahian/tawuran yang melibatkan anak-anak dari kedua belah pihak (Karang Genteng Kecamatan Mataram dan Desa Bajur Kecamatan Labuapi), yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 pukul 23.00 Wita, bertempat di Jl. Bay Pass Lingkar Selatan perbatasan Kota Mataram dengan Lombok Barat, yang mengakibatkan jatuhnya korban dari kedua belah pihak.

Selain itu, kedua belah pihak, yaitu asing-masing pihak sebagai orang tua, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh agama bertekad dan berjanji untuk lebih memberikan perhatian dalam mendidik, membina dan mengawasi anak-anak di lingkungan masing-masing agar tidak bertindak dan berperilaku destruktif.

Kedua pihak mengharapkan agar mereka yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian agar diperlakukan dengan adil serta memperhatikan dan mempertimbangkan dengan cermat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Tindak Pidana Anak (SPPA) khususnya Pasal 5 tentang restorative justice dan pasal 6 tentang deversi

Mereka juga bersepakat untuk menjalin hubungan pergaulan sehari-hari kembali normal, rukun dan harmonis seperti sediakala dan bersama-sama berkomitmen untuk tidak mengulangi kejadian yang serupa

Hadir juga mendatangani kesepakatan itu, Kapolres Lombok Barat, Kapolres Kota Mataram, Tokoh Agama dan tokoh pemuda. Kesepakatan itu juga diinisiasi oleh jajaran Bale Mediasi Provinsi NTB.

AYA

Wakil Presiden Jusuf Kalla telah menyetujui pengalihan atau pelimpahan kewenangan tentang alternatif rumah tahan gempa kepada Pemprov NTB, melalui Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) NTB

MATARAM,lombokjournal.com —  Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Rum tidak menampik jika proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa di NTB mengalami banyak hambatan.

Rum menjelaskan, hingga saat ini, jumlah hunian tetap (huntap) yang siap huni baru sekira 220 huntap. Sedangkan, 3.925 huntap sedang dalam proses pembangunan.

Angka ini masih jauh dari total 216 ribu rumah yang rusak akibat gempa di NTB.

Ia melanjutkan, tiga tipe rumah meliputi rumah instan sederhana sehat (Risha), rumah instan konvensional (Riko), dan rumah instan kayu (Rika) yang ditawarkan pemerintah kepada masyarakat menemui sejumlah kendala.

Persoalan Risha terletak pada terbatasnya ketersediaan alat-alat pendukung pembangunan Risha, mulai dari mur, baut, hingga aplikator.

Sementara Rika yang juga diminati masyarakat lantaran trauma dengan bahan beton juga tak lepas dari persoalan.

“Rumah kayu ada persoalan, bahannya dari mana kalau dari Lombok nanti (Gunung) Rinjani habis. Nanti pas rumahnua jadi banjir datang terus rumah habis juga,” ujar Rum di Mataram, NTB, Rabu (16/01).

Rum mengatakan, penggunaan kayu secara massal bisa dilakukan untuk pembangunan Rika selama bahan bakunya diambil dari luar NTB.

“Alternatif kayu bisa dari luar, dari Kalimantan, sudah saya sampaikan ke Pak Doni (Kepala BNPB), bisa tidak Pak hasil kayu sitaan se-Indonesia dikumpulkan dan dikirim ke Lombok,” kata Rum.

Selain bahan material, lanjut Rum, kendala juga menyasar pada kekurangan jumlah fasilitator atau tenaga pendamping pembagunan rumah.

Ia menyebutkan, jumlah fasilitator untuk pembangunan rumah rusak berat untuk saat ini hanya sebanyak 800 orang. Apabila satu tim berisikan delapan orang, maka jumlah tim fasilitator baru mencapai 100 tim.

Kementerian PUPR berencana menambah 751 personel untuk fasilitator di NTB.

“Satu tim itu cover 250 KK, idealnya 1.00 personel fasilitator untuk 200 tim,” lanjut Rum.

Rum menyampaikan, pembangunan untuk rumah rusak berat menjadi kewenangan Kementerian PUPR, termasuk soal fasilitatornya.

Sementara untuk pembangunan rumah rusak sedang dan rusak ringan menjadi kewenangan Pemprov NTB yang telah merekrut 1.000 tenaga fasilitator sipil dan 500-700 fasilitator dari TNI.

Rum menambahkan, Wakil Presiden Jusuf Kalla telah menyetujui pengalihan atau pelimpahan kewenangan tentang alternatif rumah tahan gempa kepada Pemprov NTB, melalui Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) NTB.

“Dinas Perkim yang memberikan rekomendasi jenis rumah yang tahan gempa kita sambut dengan baik,” kata Rum.

Rum menilai, bertambahnya jumlah pilihan rumah diyakini mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

“Mengapa perlu banyak tipe rumah, karena 75 ribu rumah rusak berat sasarannya. Sampai sekarang Risha tidak sampai seribu (unit) realisasinya, oleh karena itu kita perbanyak,” ucap Rum.

Berbekal lampu hijau dari pemerintah pusat, kata Rum, kini NTB telah memiliki enam tipe rumah yang bisa digunakan masyarakat meliputi Risha, Rika, Riko, rumah instan struktur baja (Risba), rumah Instan struktur baja ringan (Risbari), dan rumah cetak Indonesia (RCI).

“Akan ditambah satu lagi, tadi sudah dipresentasikan yaitu Rista, rumah instan tahan gempa,” kata Rum.

Tipe Rista, kata Rum, cukup direkomendasikan karena dengan Rp 50 juta sudah bisa mendapatkan satu unit rumah beserta kamar mandi dalam dan jaringan listrik.

Rencananya, demo pembangunan tipe Rista akan segera dilakukan di Lombok Utara. Proses pengerjaan Rista juga terbilang singkat, hanya dikerjakan empat pekerja dalam jangka waktu satu hari selesai.

Selain tujuh tipe tersebut, masyarakat yang sudah terlanjur membangun rumah dengan biaya sendiri juga akan diganti pemerintah dengan syarat berkoordinasi dengan BPBD dan PUPR.

BACA JUGA; 72 Persen Korban Gempa NTB Telah Terima Bantuan

“Masyarakat misalnya punya duit sendiri, bangun sendiri, silakan, tapi tolong komunikasi dengan BPBD dan PUPR terkait, untuk ajukan penggantian pembayaran,” ungkap Rum.

AYA

Masyarakat disarankan segera membentuk pokmas dengan kesamaan pilihan rumah agar memudahkan dan mempercepat proses pembangunan

MATARAM.lombokjournal.com —  Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Rum mengatakan, dana rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah dikucurkan pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebesar Rp 3,5 triliun.

“Komitmen pemerintah sudah jelas, Rp 3,5 triliun dari total kebutuhan Rp 6 triliun sudah terealisasi, sudah luar biasa, berarti sudah di atas 50 persen,” ujar Rum Rabu (16/1).

Rum mengatakan, dana sebesar Rp 3,5 triliun itu telah diterima 156.474 ribu kepala keluarga (KK) terdampak gempa dari total jumlah 216 ribu KK terdampak gempa di NTB atau 72,22 persen.

Dia merinci, untuk rumah rusak berat, jumlah penerima dana bantuan sekira 50 ribu KK dari total 75 ribu KK yang rumahnya rusak berat. Untuk rusak sedang, jumlah yang telah menerima dana bantuan sebanyak 25 ribu Kk dari total 33 ribu KK yang rumahnya rusak sedang.

Sementara 80.379 KK yang rumahnya rusak ringan telah mendapatkan dana bantuan dari total 108.306 KK yang rumahnya rusak ringan.

“Dana sudah ditransfer, sekarang tinggal bagaimana masyarakat segera membentuk pokmas (kelompok masyarakat). Kalau masyarakat tidak gerak sampai berbusa kita ngomong juga tidak akan jadi rumah,” lanjut Rum.

Rum tidak menampik jika sebelumnya masih ada kendala terkait keterbatasan pilihan rumah dan komponen yang menyertainya.

Namun, pemerintah pusat telah melimpahkan kewenangan kepada Pemprov NTB untuk menyediakan alternatif rumah selain rumah instan sederhana sehat (Risha), rumah instan konvensional (Riko), dan rumah instan kayu (Rika).

“Kita harapkan masyarakat termotivasi, sekarang bola sudah ada di masyarakat, segera buat pokmas agar segera dieksekusi,” kata Rum.

Ia menyarankan masyarakat membentuk pokmas dengan kesamaan pilihan rumah agar memudahkan dan mempercepat proses pembangunan.

BACA JUGA ; Korban Gempa Punya 7 Pilihan Rumah

“Kami imbau masyarakat yang rumahnya rusak berat berkelompok dengan yang rumah rusak berat dengan tipe yang sama untuk memudahkan akuntabilitas dan percepatan,” kata Rum. AYA

Gubernur dan Wagub bersama Kepala OPD membahas khusus sejumlah ruas jalan dan jembatan yang saat ini dalam kondisi rusak

MATARAM.lombokjournal.com —  Gubernur NTB,  Dr. Zulkieflimansyah didampingi  Wakil Gubernur NTB,  Dr. Hj.  Sitti Rohmi Djalillah dan Sekda NTB mengumpulkan sejumlah kelapa OPD untuk membahas beberapa infrastruktur provinsi di Bima.

Kepala OPD yang dikumpulkan Gubernur dan Wagub di antaranya,  Kepala Bappeda,  Kepala BPKAD,  Kalak BPBD dan Kepala Dinas PU NTB. Pertemuan itu berlangsung di Ruang Kerja Gubernur NTB,  Selasa (15/01).

Di hadapan Bupati Bima,  Hj. Indah Damayanti Putri,  Gubernur dan Wagub bersama Kepala OPD itu membahas khusus sejumlah ruas jalan dan jembatan yang saat ini dalam kondisi rusak.

Di antaranya, ruas jalan Tawali Wera,  Jembatan Desa Boro, Kecamatan Sanggar dan Jembatan Desa Kananta Soramanadi.

“Tunjukkan bahwa kita aware terhadap kebutuhan masyarakat,” tegas Gubernur kepada Kepala OPD yang hadir.

Setelah mendengar laporan kepala OPD terkait program  dan anggaran yang dialokasikan infrastruktur di Bima,  Gubernur memerintah kepala OPD itu untuk segera mengalokasikan anggaran pada perbaikan infrastruktur itu.

Terutama Jembatan yang sudah lama mengalami kerusakan akibat musibah banjir.

Wakil Gubernur yang lebih akrab disapa Ummi Rohmi itu memberikan arahan agar jembatan yang dibangun harus diperhatikan desainnya.

Sehingga setiap kali datang banjir, jembatan itu tetap kuat dan bertahan lama.

“Jangan sampai kejadian jembatan rusak, di setiap kali banjir itu, terulang lagi,” harapnya.

Sementara itu,  Bupati Bima melaporkan, ada tiga jembatan milik provinsi yang perlu perhatian khusus. Selain yang dua tersebut,  satu lagi berada di Kecamatan Monta. Sesuai dengan proposal yang diajukan Bupati Bima, Dae Dinda itu,  aggaran yang dibutuhkan sekitar 12 miliar.

Dari jumlah yang diajukan itu,  Gubernur dan Wagub,  melalui OPD terkait akan mengalokasikan anggaran sekitar 5 miliar,  sambil mencari anggaran di pusat.

Dae Dinda menyampaikan terima kasih kepada Gubernur, Wagub dan jajaran atas perhatiannya pada pemerataan pembangunan,  khususnya bagaimana memenuhi kebutuhan masyarakat di Pulau Sumbawa,  khususnya di Bima.

“Kita berharap perhatian beliau dirasakan betul manfaatnya oleh masyarakat,” ungkap Dae Dinda.

AYA/HMS

Rata-rata pengeluaran penduduk miskin di perkotaan maupun di perdesaan cenderung mendekat dari Garis Kemiskinan

MATARAM.lombokjournal.com — Badan Pusat statistik(BPS ) NTB menyatakan Jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat pada September 2018 mencapai 735,62 ribu orang (14,63 persen).

Jika dilihat dalam periode Maret 2018 – September 2018, jumlah penduduk miskin berkurang 1,84 ribu orang (0,12 persen).

Selama periode Maret 2018 – September 2018, secara absolut penduduk miskin di daerah perkotaan meningkat sekitar 4,74 ribu orang (dari 370,38 ribu orang pada Maret 2018 menjadi 375,12 ribu orang pada September 2018).

“Sebaliknya di daerah perdesaan penduduk miskin berkurang sebanyak 6,58 ribu orang (dari 367,08 ribu orang pada Maret 2018 menjadi 360,50 ribu orang pada September 2018). ” ujar Arief Chandra, Kepala Bidang Statistkik Sosial  (BPS )  NTB

Ia menyatakan  persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2018 sebesar 15,94 persen, turun menjadi 15,66 persen pada September 2018.

Sementara penduduk miskin di daerah perdesaan turun dari 13,72 persen pada Maret 2018 menjadi 13,69 persen pada September 2018.

Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan).

Ini terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan. Pada September 2018, sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan sebesar 74,00 persen untuk perkotaan dan 74,81 persen untuk perdesaan.

Pada periode Maret 2018 – September 2018, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di perkotaan maupun di perdesaan mengalami penurunan.

Untuk perkotaan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menurun dari 3,241 pada Maret 2018 menjadi 2,346 pada September 2018. Untuk perdesaan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menurun dari 2,448 pada Maret 2018 menjadi 2,411 pada September 2018.

Ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di perkotaan maupun di perdesaan cenderung mendekat dari Garis Kemiskinan.

Selanjutnya, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) untuk perkotaan maupun perdesaan juga mengalami penurunan.

Untuk perkotaan, Indeks Keparahan (P2) menurun dari 0,905 pada Maret 2018 menjadi 0,509 pada September 2018.

Untuk perdesaan, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menurun dari 0,601 pada Maret 2018 menjadi 0,589 pada September 2018.

“Dengan meningkatnya P2 berarti kesenjangan diantara penduduk miskin di perkotaan maupun di perdesaan semakin melebar,” katanya.

AYA

Para Fasilisator  terdiri dari TNI, POLRI dan Masyarakat, dengan total 1700 orang se – NTB, yang akan membantu pemerintah  mempercepat proses rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana

LOMBOK BARAT.lombokjournal.com — Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. H. Zulieflimansyah, minta  para fasilisator terpadu agar bergerak lebih cepat dan menyederhanakan berbagai  proses rehabilitasi dan rekontruksi pasca gempa, khusunya dalam mewujudkan hunian bagi masyarakat korban gempa.

Hal itu disampaikan usai melaksanakan apel Upacara Pembukaan Operasi Teritorial TNI dan Pemberangkatan Fasilitator Terpadu di Wilayah NTB, di Lapangan Gunung Sari, Lombok Barat, Selasa Pagi (15/01) .

“Melalui Operasi Teritorial Kita Tingkatkan Proses Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, tolong  jangan bikin ribet, tapi tidak melanggar aturan, kalau ada kekurangan nanti kita perbaiki bersama, ” tegas Gubernur .

Gubernur menambahkan, dengan meningkatnya jumlah fasilitator penanganan korban gempa ini, akan lebih mempermudah masyarakat memiliki hunian yang layak sehingga tidak lagi terkendala pencairan dana, bentuk rumah dan proses administrasi lainnya.

“Kita sudah meminta kepada pemerintah pusat untuk menyediakan lebih banyak alternatif, mudah-mudahan dengan banyak pilihan dan fasilitator, akan lebih mudah terlaksananya berbagai program rehabrekon, ” ujar Gubernur.

Sementara itu, Komandan Korem162/WB Kolonel C.Z.I. Ahmad Rizal Ramdani menjelaskan, para Fasilisator  terdiri dari TNI, POLRI dan Masyarakat, dengan total 1700 orang se – NTB, yang akan membantu pemerintah untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana.

Fasilitator yang dibentuk ini terdiri dari babinsa dan babinkamtibmas, yang ditambahkan dengan masyarakat sipil yang telah ditunjuk untuk bertugas di masing-masing desa.

“Dengan adanya fasilitator ini, Insya Allah pencairan bisa lebih cepat sehingga target 1000 rumah dalam bulan ini bisa terlaksana, ” jelasnya.

Pada kesempatan itu, diserahkan pula alat kerja pertukangan secara simbolis oleh Gubernur kepada peserta fasilisator terpadu.

AYA

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pemesan tiket, . memudahkan masyarakat  memesan tiket

MATARAM.lombokjournal.com — Wakil Gubernur NTB,  Dr. Hj.  Sitti Rohmi Djalillah bersama  Dirjen Perhubungan Darat, Irjen Pol. Budi Setiyadi meresmikan terminal baru Mandalika, Senin (14/01/2019).

Terminal yang berlokasi di Bertais, Kecamatan Sandubaya,  Kota Mataram itu kini terlihat baru,  bersih  dan nyaman bagi masyarakat yang hendak melakukan perjalanan ke berbagai daerah di NTB.

Wakil Gubernur menyampaikan sejumlah arahan tentang peresemian Mandalika yang menghabiskan anggaran 6,5 miliar itu. Pertama,

Wagub yang lebih akrab disapa Ummi Rohmi itu meminta agar pengelola terminal, bersama masyarakat, untuk menjaga keberhasilan terminal itu.

“Saya ingin melihat,  satu,  dua,  tiga tahun yang akan datang, apakah masih bersih seperti ini, ” ungkap Ummi

Menurut Ummi Rohmi, pemerintah provinsi NTB saat ini tengah fokus pada program zero waste. Sehingga,  di sudut-sudut kabupaten /kota di NTB ini terlihat bersih dan jauh dari sampah.

Hal kedua yang diminta Wakil Gubernur,  untuk menjadi atensi semua pihak,  adalah keamanan. Keamanan menurut Wagub dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan jasa transportasi umum.

Hal lain yang menjadi perhatian  Wagub adalah lingkungan terminal,  baik menyangkut ruangan maupun di tempat parit adalah kenyamanan.

“kita nanti bisa melihat terminal ini,  terminal hijau,” ungkap Wagub.

Dengan tumbuhnya berbagai macam tumbuhan hijau,  maka masyarakat akan semakin nyaman berada di terminal sambil menunggu waktu keberangkatan.

Poin terakhir Wagub adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pemesan tiket. Melalui teknologi informasi yang berkembang saat ini, masyarakat akan semakin mudah memesan tiket.

Dirjen Perhubungan Darat menyampaikan NTB mendapat porsi anggaran lebih besar,  yaitu 6,5 miliar lebih untuk pendataan terminal tersebut. Anggaran ini lebih besar dibanding provinsi lain di Indonesia yang rata rata hanya mendapatkan sekitar dua miliar.

Selain transportasi umum untuk masyarakat,  kementerian perhubungan  juga akan melakukan pengadaan bus untuk para pelajar dan mahasiswa.  “ini tergantung kebutuhan. Siapa yang meminta, kita akan adakan, ” jelasnya.

Ia berharap,  pemerintah daerah dapat melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar mau menggunakan transportasi umum.

“Kalau ingin sebuah kota mendapat pelayanan baik,  maka minimal angkutan masal harus ada perhatian khusus pemerintah,” ungkapnya.

Peresmian terminal tersebut ditandai dengan pemukulan Gendang Bele’ dan penghitungan pita oleh Wagub bersama Dirjen.

AYA

—