Masih banyak korban gempa yang masih tinggal di pengungsian

MATARAM.lombokjournal.com – Saat ini sudah terbangun sekitar  40 ribu hunian sementara (huntara)dari total sekitara 70 huntara yang dibutuhkan.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Rum mengatakan, keberadaan huntara menjadi solusi sementara bagi warga yang terdampak gempa.

Sedang pembangunan hunian tetap (huntap) masih berproses dari pemerintah pusat.

“Huntara dari pemerintah pusat memang tidak ada, yang jelas dari APBN tidak ada,” ujar Rumdi Mataram, Kamis (22/11).

Masuknya musim hujan menjadi alasan penting untuk adanya huntara, agar masyarakat bisa tinggal dengan nyaman tanpa khawatir kehujanan atau tergenang air.

“Ibu Wagub (Wakil Gubernur) juga sudah mengarahkan untuk memastikan huntara dibangun,” terangnya

Rum menjelaskan, pemerintah pusat tidak mengalokasikan pembangunan huntara dari APBN. Pemprov NTB mendorong sejumlah lembaga kemanusiaan untuk berpartisipasi dalam pembangunan huntara.

Rum menyambut positif upaya Pemkab Lombok Timur dan Pemkab Sumbawa yang menggunakan APBD untuk pembangunan huntara bagi warga terdampak gempa di wilayah masing-masing.

Rum tidak menampik jika masih cukup banyak warga terdampak gempa yang tinggal di tenda pengungsian.

“Ada beberapa ide terkait dengan tenda pengungsi, saat hujan perlu ada gotong royong warga dibantu TNI, Polri untuk membangun drainase sekitar tenda sehingga ketika hujan tidak terkena tendanya,” katanya.

AYA

Prajurit TNI-POLRI bekerja keras memberikan pertolongan dan pelayanan bagi masyarakat terdampak bencana gempa bumi

MATARAM.lombokjournal.com — Pengabdian TNI dan Polri membantu penanganan musibah gempa bumi di Nusa Tenggara Barat (NTB),  bukti nyata kedekatan TNI dan Polri dengan rakyat.

Menteri Koordinator Pengembangan Manusia dan Kebudayaan RI (Menko PMK) Puan Maharani menegaskan itu di Bandara Internasional Lombok, Rabu, (21/11), saat melakukan pelepasan pasukan Kogasgabpad yang purna tugas selama tiga bulan, pasca gempa Lombok dan Sumbawa,.

“Pengabdian prajurit TNI dan Polri pasca bencana di NTB menjadi bukti nyata hadirnya negara di tengah masyarakat dalam menghadapi masa-masa sulit”, ujarnya.

Puan menyampaikan terimakasih dan apresiasi secara khusus kepada prajurit TNI dan Polri yang tergabung dalam Kogasgabpad NTB, dibawah komando Mayjen TNI Madsuni .

Dikatakan, TNI-POLRI hadir bekerja untuk rakyat, dalam percepatan penanganan gempa bumi di NTB.

Pemerintah dan masyarakat juga menyampaikan terimakasih dan penghargaan kepada pasukan Kogasgabpad, atas kerja keras memberikan pertolongan dan pelayanan bagi masyarakat terdampak bencana gempa bumi.

Sehingga NTB bangkit dalam menata kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang.

“Selamat bertugas kembali di kesatuan masing-masing, semoga pengabdiannya mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Sampaikan salam hangat saya kepada keluarga yang selalu setia mendoakan dalam bertugas,” kata Puan.

Menko PMK menyerahkan Piagam Penghargaan kepada Kogasgabpad yang diterima Panglima Kogasgabpad Mayjen TNI Madsuni dan Kapolda NTB Drs. Achmat Juri SH., M.Hum.

Hadir dalam pelepasan pasukan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Panglima kogasbabpad, Bupati Lombok Tengah, Kapolda NTB, Kepala BNPB dan Danrem 162/WB.

AYA/Hms

Untuk mempercepat target tersebut, selain memberdayakan pekerja lokal PT Waskita juga telah mendatangkan tenaga kerja dari luar yakni Pulau Jawa

LOTENG.lombokjournal.com – PT Waskita, sebagai aplikator pembuat panel Risha, diminta meningkatkan kapasitas produksinya agar dapat terpenuhi sesuai target yang telah direncanakan.

Selain itu, proses pembuatan panel-panel tersebut PT Waskita diminta melibatkan masyarakat lokal, dengan terlebih dahulu diberikan pelatihan teknik pembuatan panel.

Menko Pengembangan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani mengatakan itu saat meninjau langsung proses pembuatan panel konstruksi Rumah Risha di Desa Batunyala, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Rabu, (21/11).

“Berdayakan masyarakat lokal, berikan pelatihan terlebih dahulu, serta teknik pembuatan panel yang baik. Dengan demikian proses pengerjaan akan semakin cepat,” kata Puan.

Kepala Manager Plan Lombok PT Waskita, Fendiardo di hadapan Menko PMK menjelaskan, saat ini PT Waskita terus meningkatkan kapasitas cetakan panel.

Dia menargetkan pada bulan desember pembuatan panel akan mencapai target, yakni menghasilkan 30 panel rumah per hari. Saat ini baru mampu mencetak untuk kapasitas 9 rumah per hari.

Fendiardo menambahkan, untuk mempercepat target tersebut, selain memberdayakan pekerja lokal PT Waskita juga telah mendatangkan tenaga kerja dari luar yakni Pulau Jawa.

Selain itu penggunaan obat kimia untuk percepatan proses pengeringan panel juga dilakukan, sehingga dalam waktu 6 jam panel sudah kering dan bisa dibuka, jelasnya.

Kedatangan Menko PMK Puan Maharani di lokasi pembuatan Panel Risha didampingi Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Bupati Lombok Tengah, Panglima kogasgabpad, Kapolda NTB, Kepala BNPB, Danrem 162/WB, Sekretaris Daerah Provinsi NTB dan disambut Kepala Manager Plan Lombok, PT Waskita, di Desa Batunyala, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Rabu (21/11).

AYA/Hms

Karakter dasar kaum milenial yang anti politik  harus didekati dengan cara masuk ke dunia yang digandrunginya

lombokjournal.com —

LOTIM ;  Calon Legislator Muda Partai Nasdem Dapil 2 DPRD Lombok Timur No 9, Saparwadi menilai Pemilihan Legislatif 2019 merupakan momentum kebangkitan pemilih milineal.

Mereka menentukan aspirasi politik nya terhadap wakil rakyat yang dianggap mampu mewakili aspirasi kaum milineal. Semangat politik kaum milineal sesungguhnya sudah dibuktikan dalam Pilgub NTB 2018 yang menenangkan Cagub Zul-Rohmi.

Orang muda yang identik dengan semangat perubahan, meskipun secara umum cenderung apolitis, tidak berafiliasi dengan bloking  politik tertentu. Tapi, sesungguhnya memiliki kesadaran bersama yakni anti mainstream, cenderung menginginkan perubahan .

“Dalam kasus Pilgub NTB , pemetaan itu terlihat , bagaimana Zul Rohmi dengan slogan Jilbab Ijo mampu menjadi perekat semangat perubahan kaum milenial ,” ujar Saparwadi , Selasa ( 20/11) .

Saparwadi menegaskan, Zul-Rohmi mampu merebut hati kaum Milineal dengan pendekatan dan tema kampanye yang gaul dan tidak terkesan konservatif .

“Dr Zul dan Hj Siti Rohmi kala itu menjadi idola baru anak muda Milineal karena dianggap cerminan pemimpin yang gaul,” tambahnya .

Berangkat dari pemikiran tersebut , Saparwadi ingin melakukan gerakan serupa meskipun dalam skala yang lebih kecil yakni ditingkat kabupaten . Karena tingkat partisipasi pemilih Milineal  dikabupaten Lombok Timur saat Pilgub NTB naik secara signifikan di banding pilleg 2014.

“Suara Pemilih milenIal di dapil 2 DPRD Lombok Timur tidak boleh dianggap remeh karena  populasi mereka diduga 3O – 40 persen dari DPT di dapil 2 ini,” ungkapnya

Saparwadi mengakui merangkul dan cair bersama pemilih milenial merupakan tantangan tersendiri baginya. Mengingat karakter dasar kaum milenial yang anti politik  harus didekati dengan cara masuk ke dunia yang digandrunginya.

” Kelompok milenial cenderung anti politik karena mereka beranggapan politik itu berat dan dianggap jauh atau bertolak belakang dari  dunia  milenial,” ucap Wadik.

Saparwadi akan masih dari sisi lain agar pemilih muda Milineal tersebut bisa dia gaet potensi suaranya.

“Saya memiliki trik dan strategi khusus untuk meraih suara pemilih Milineal ini,” jelas Saparwadi .

Tim Pemenangan Saparwadi dari perempuan  yakni Nur mengatakan, dirinya bersama kaum Perempuan Milineal desa Sakra giat door to door untuk mengajak masyarakat agar menggunakan hak suara nya secara cerdas.

“Masyarakat desa perlu diedukasi dengan baik agar dalam pemilihan legislatif 2019 memilih wakilnya secara tepat. Dan Saparwadi salah satu caleg yang memiliki kemampuan menjadi wakil rakyat yang aspiratif ,” ungkapnya yang mengaku bergerak secara swadaya untuk pemenangan Saparwadi ini.

Me (*)

Apa yang terjadi di Venezuela adalah salah satu akibat ketergantungan negara pada satu sektor pendapatan negara tanpa melakukan diversifikasi pemasukan ekonomi produktif

MATARAM.lombokjournal.com — Krisis ekonomi yang melanda Venezuela, salah satu negara maju kaya minyak yang dalam beberapa dekade ini mampu memberikan subsidi beragam kebutuhan masyarakatnya, kini kolaps di sektor ekonomi.

Kurs mata uang Bolivar Perkasa yang dulunya mampu mengungguli mata uang sejumlah negara, kini takluk pada semakin kokohnya Dolar Amerika (USD). Sejak pertengahan Agustus 2018, Venezuela pun takluk pada kekuatan Adi Daya.

Kemewahan, kenyamanan dan kemanjaan masyarakat Venezuela kini berbalik miris. Hidup disana seperti tercekik harga, lantaran sebagian besar komoditi diimpor dari luar negeri dengan patokan harga pasar yang mengacu pada Dollar Amerika Serikat (USD).

Keputusan Presiden Nicolas Maduro untuk menerbitkan mata uang Bolivar Baru, pun tak banyak berpengaruh.

BBC melaporkan, untuk secangkir kopi di Restaurant yang dulunya seharga 25 Bolivar, kini baru bisa dinikmati dengan merogoh kocek 2,5 juta Bolivar.

Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra, H. Bambang Kristiono (HBK), Jumat (16/11)  mengatakan, krisis ekonomi di Venezuela bisa menjadi pelajaran berharga untuk bangsa Indonesia, dan HBK mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk sama-sama mengantisipasinya agar hal serupa tidak terjadi di bumi Nusantara ini.

“Anjloknya perekonomian Venezuela tidak terlepas dari praktek-praktek mis-management dalam pengelolaan sumber-sumber kekayaan negara, serta perilaku korup pada elit-elitnya. Indonesia jangan sampai seperti itu,” tegas HBK.

Menurutnya, Venezuela yang selama ini merupakan salah satu negara makmur di kawasan Amerika Selatan, tiba-tiba ambruk dilanda krisis likuiditas keuangan akibat dari anjloknya harga minyak bumi yang selama ini menopang sumber pendapatan utama negara itu.

Hal ini terjadi seketika dan Venezuela juga tidak mempersiapkan diri mencari sumber pendapatan lain selain minyak bumi.

Sementara, masyarakatnya sudah terlanjur manja dengan kehidupan mewah dari subsidi-subsidi yang diberikan pemerintah.

“Rakyat Venezuela terbiasa hidup dengan berbagai subsidi, dan dimanjakan oleh negaranya. Akibatnya, ketika krisis ekonomi melanda negara Venezuela, pemerintahnya tidak sanggup lagi membiayai akyatnya dan rakyat Venezuela mengalami keterpurukan secara masive.

Generasi muda Venezuela tidak ada lagi yang mau jadi petani, cita-cita mereka adalah menjadi selebriti,” kata HBK.

HBK menegaskan, karena fundamental ekonomi Venezuela tergantung hanya pada sektor migas, tidak membangun fundamental ekonomi alternatif, maka tak heran kalau kemudian negara itu rentan terhadap goncangan ekonomi global.

Penyebab dan indikasi krisis yang terjadi di Venezuela, papar HBK, hampir mirip dengan ancaman yang sangat mungkin terjadi di Indonesia. Ada tiga hal yang perlu diungkap dan diwaspadai bersama yaitu jeratan hutang yang semakin menumpuk,  likuiditas yang sangat rendah (negara tidak memiliki uang), serta nilai mata uang terhadap Dollar Amerika Serikat (USD), yang semakin tidak terkendali.

Ia menjelaskan, apa yang terjadi di Venezuela adalah salah satu akibat ketergantungan negara pada satu sektor pendapatan negara tanpa melakukan diversifikasi pemasukan ekonomi produktif untuk menopang kekuatan ekonomi negara.

“Pemerintah Venezuela juga abai membelanjakan atau menginvestasikan sumber daya negara untuk pengembangan SDM warga masyarakatnya”, tambahnya .

Di lain sisi, pemerintah Venezuela justru sibuk memanjakan rakyatnya dengan aneka subsidi yang membuat sebagian besar rakyat Venezuela menjadi malas.

Akibatnya, saat pendapatan negara mengalami kemerosotan dan tidak lagi mampu membiayai hajat hidup rakyatnya, maka yang terjadi adalah kesengsaraan hidup rakyat secara massal.

Kekuatan Pertanian Indonesia

Selanjutnya HBK menegaskan, belajar dari pengalaman negara Venezuela, sudah saatnyalah Indonesia kembali ke potensi sejati ekonominya, yakni sektor pertanian secara luas.

Sebab, tandas HBK, potensi sektor ini sangatlah luar biasa dan bisa diberdayakan, dimanfaatkan secara berkesinambungan.

“Cadangan minyak bumi yang berasal dari fosil itu, pasti akan habis. Tapi mengelola pertanian bisa berlangsung terus menerus dan berkesinambungan sampai ke generasi-generasi yang akan datang. Karena itu saya pikir, Indonesia dan masyarakat Indonesia harus kembali ke keaslian dan keunggulan potensi kita. Kita inibangsa agraris yang dikaruniai kesuburan tanah untuk dikelola, bukan ditinggalkan atau diabaikan,” katanya.

Apa yang disampaikan HBK, bukan tanpa alasan. Sampai saat ini, Indonesia masih saja terus melakukan import komoditi pertanian dari luar, di saat komoditi itu sebenarnya bisa diproduksi di daerah-daerah kita sendiri dalam menopang kebutuhan nasional.

Sebut saja komoditi bawang, atau komoditi jagung yang untuk kebutuhan pakan ternak, yang tahun ini juga masih terkoreksi impor.

“Padahal jagung luar biasa melimpahnya di NTB ini, dan juga bawang. Ini menjadi ironis, karena ketika para petani bawang dan jagung kita di NTB teriak karena harga anjlok akibat melimpahnya hasil produksi, pemerintah kita di tingkat nasional masih saja memaksakan import dari luar,” kata dia.

Meskipun banyak sekali tantangannya untuk kembali mengembangkan sektor pertanian di Indonesia, khususnya di P. Lombok ini,

HBK tetap optimistis karena jika itu bisa dilakukan dengan kesadaran kolektif oleh segenap masyarakat Indonesia, hal itu akan terwujud.

“Percayalah, hanya pertanian yang akan bisa menjadi tumpuan kekuatan bangsa ini kedepan apabila krisis datang. Sekarang tinggal mau atau tidak, kita mengelolanya dengan sungguh-sungguh dan dengan manajemen yang tepat,” tandas HBK.

Me

Diharapkan dapat merubah perilaku masyarakat NTB dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan dapat direplikasi bersama pemerintah

MATARAM.lombokjournal.com — Rencana komprehensif, dengan mengedepankan prinsip gotong royong dan fokus dari hulu sampai ke hilir, merupakan kunci berhasilnya proyek sanitasi.

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, M.Pd, mengatakan itu saat menjadi pembicara kegiatan roadshow Proyek Sanitasi Yayasan PLAN International Indonesia (YPII) di ballroom Hotel Shantika Mataram  Kamis (15/11).

Kegiatan itu diawali penandatanganan komitmen bersama Wakil Bupati Sumbawa, Walikota Mataram, Perwakilan Pejabat Lombok Tengah dan Direktur Eksekutif PLAN ini,

Wagub NTB Hj. Rohmi menekankan, program-program yang muaranya berawal dari kesadaran masyarakat itu tidak mudah.

Ia engajak duduk bersama, sebab tidak mungkin program ini dilakukan secara parsialu. Masalah sanitasi berhubungan dengan mindset masyarakat, pola hidup dan masalah prioritas yang ada di dalam pikiran masyarakat.

“Mudah-mudahan dengan komitmen bersama ini kita tidak hanya tanda tangan di atas kertas tetapi riil di lapangan. Program ini betul-betul kita perhatikan,  jadi saya memang niatkan untuk hadir pada pagi hari ini karena bagi saya program-program seperti ini merupakan program yang sangat penting,” ujar Hj. Rohmi.

Hj. Rohmi juga mengajak pemangku amanah yang hadir pada acara tersebut untuk memperhatikan betul masalah sampah, lingkungan, sumber mata air, hutan gundul, sanitasi, dan masalah gizi buruk dalam rancangan APBD 2019.

Wagub mengajak, setiap gerakan adalah gerakan yang komprehensif, sehingga tidak ada yang disesalkan.

“Kita sudah invest begitu besar, bekerja begitu banyak, sudah buang energi dan biaya yang tidak sedikit, tapi ujung-ujungnya kembali ke nol. Ternyata  penyebabnya simpel, hanya karena kita tidak rencanakan semuanya secara komprehensif, kalau kita semua gotong royong dan betul-betul fokus dari hulu ke hilir semua tidak akan sia-sia,” ujar Hj. Rohmi.

Dini Widyastuti, Direktur Yayasan PLAN Internasional Indonesia menyampaikan, Proyek Winner and water for women ini  merupakan pilot project yang sudah dilakukan di Provinsi NTT dan NTB. Fokus utamanya  membangun Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, seperti tertuang dalam SDGs tujuan keenam.

“Proyek ini merupakan salah satu program yang penting, dalam penanggulangan stunting, kesetaraan anak perempuan dan tumbuh kembang anak serta pengembangan interpreunership,” jelas Dini.

Dalam perkembangannya ke depan, proyek ini diharapkan dapat merubah perilaku masyarakat NTB dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan dapat direplikasi bersama pemerintah, untuk anak dan masyarakat NTB.

AYA/Hms

Perlu ketegasan dari pemda untuk menerapkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dengan melibatkan banyak pihak

MATARAM.lombokjournal.com —  Bencana banjir dan longsor  yang mulai terjadi di sejumlah wilayah di NTB, seperti di Dompu, Bima, dan Sumbawa Barat, meski telah ditangani pemerintah setempat harus diikuti langkah komperehensif.

Dinas PU terkait diharapkan mengatasi persoalan pembuangan air yang tersendat saat hujan tiba, disamping itu juga pihat terkait harus mengatasi persoalan dampak lingkungan dan perambahan hutan.

“Ini semua dampak dari kerusakan lingkungan dan perambahan hutan, yang terjadi di Dompu, fungsi hutan sudah beralih ke tanaman jagung, jadi hutan sudah dirambah akibatnya saat hujan banjir,” ujar  Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nusa Tenggara Barat (NTB), Agung Pramuja, Kamis (15/11) di Kantor BPBD NTB.

Hal serupa juga terjadi di Bima, dimana alih kerusakan hutan juga menjadi penyebab dari banjir yang menimpa wilayah tersebut. Selain perambahan hutan, alih fungsi lahan menjadi permukiman juga memiliki andil.

“Terjadi penyempitan sungai, karena permukiman ambil bahu sungai,” terangnya.

Dikatakan, perlu ketegasan dari pemda untuk menerapkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dengan melibatkan banyak pihak terkait. Agung menambahkan bencana banjir memang belum terjadi di Lombok.

Namun, potensi banjir di Lombok tetap ada, terutama wilayah di Lombok Timur bagian selatan yang pernah mengalami banjir tahun lalu.

“Di Sambelia (Lombok Timur) itu kemarin kena gempa, banyak retakan tanah di perbukitan yang juga berpotensi longsor dan banjir bandang saat banjir,” katanya.

AYA

Surat dari PT. AMNT tanggal 14 Mei 2018 terkesan menghalangi upaya Pengangkutan barang bekas sisa tahap kedua

MATARAM.lombokjournal.com — PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT)  AMNT dinilai mempersulit pengambilan barang bakas yang dibeli an sudah dibayar lunas oleh pengusaha asal Jawa, Budi Haryanto.

Budi selaku pembeli barang bekas  PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT), mempersoalkan sikap perusahaan tambang tersebut, karena belum juga beritikad menyerahkan untuk proses pengangkutan.

“Selaku perusahaan yang memenangkan lelang belum juga diberikan haknya untuk mengangkut, padahal kami sudah lunas dibayar sejak Desember 2015,” ujarnya saat jumpa pers,  Rabu (14/11).

Pada media Budi menuturkan, sebelumnya bekerjasama dengan PT. Sinar Tubalong Mandiri (PT STM) dalam bentuk kontrak untuk pembelian scrap saat PT. AMNT masih bernama PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT).

Karena ada ketentuan di sana memberdayakan perusahaan lokal.

Iapun  melalui PT. STM membuat kesepakatan dengan PT. Newmont waktu itu, membeli barang barang bekas dengan jenis grinding ball bekas, general scrap, kabel bekas, conveyor belt bekas, tertuang dalam kontrak nomor SA 1503/001 pada tanggal 1 Desember 2015.

Terdapat klausul tambahan, batas akhir kesepakatan itu tanggal 30 Juli 2017.

Setelah PT. NNT diakuisisi PT. AMNT,  perjanjian tetap berlaku sehingga material barang bekas itu beralih tanggungjawab ke AMNT dan  perjanjian berlaku.

Setelah ada kesepakatan itu, Budi membeli barang bekas tadi dengan kuantitas 7000  ton tersebut seharga Rp 1100 per kilogram.  Sehingga nilai total harga jual Rp 7.892.500.000.

Setelah melunasi, Budi melakukan pengangkutan bertahap.  Pengangkutan pertama tahun 2016 untuk 4,553  ton dengan harga barang Rp 5.134.1.333.263.

Sehingga kemudian tersisa  barang bekas sebanyak 2,446 ton dengan nilai Rp 2.758.366.263 yang akan diangkut berikutnya tahun 2017.

Namun saat akan mengangkut, muncul surat dari PT. AMNT tanggal 14 Mei 2018 yang terkesan menghalangi upayanya mengangkut barang bekas sisa tahap kedua.

Dalam  surat itu  pihak PT. AMNT berpegang pada perjanjian, kontrak berakhir tanggal 30 Juli.

Saat Budi akan mengambil barang tahun yang sama melalui PT. STM, tiba tiba pihak perusahaan mempersulitnnya dengan menyampaikan berbagai alasan.

Melalui email yang diterima tanggal 14 Mei 2018 itu pihak PT. AMNT justru memberikan opsi terkait pembelian barang bekas itu.  Pertama,  PT. AMNT menawarkan uang Rp 2,7 miliar kembali dengan utuh plus bunga deposito per tahun.

Opsi kedua, sisa barang bekas yang belum diangkut sebanyak 2,4 ton tetap bisa diambil dengan syarat,  pihak PT. STM bisa menunjukkan dokumen yang diperlukan untuk pengangkutan seperti Izin Pemuatan Barang (IPB)  bisa dilengkapi.

Pada penutup surat,  PT. STM diberi batas waktu sampai 28 Mei untuk menyatakan sikap. Jika tidak ada respon, maka dianggap memilih opsi pertama,  uang dikembalikan.

Walaupun ada surat itu, Budi tetap kirim kapal untuk angkut barang bekas itu dan nyandar di Pelabuhan Benete. Namun sampai dengan tanggal 10 November 2018 setelah 12 hari parkir, upayanya mengangkut barang bekas yang jadi haknya itu dihalang halangi. Bahkan dicegat security PT. AMNT.

Budi mengaku menolak ada opsi lain. Ia hanya ingin barang diangkut karena menganggap sebagai hak. Artinya, tetap menjalankan opsi kedua bahkan sebelum diberi pilihan karena dokumennya sudah tidak ada masalah.

Buktinya,  pengangkutan pertama sudah selesai IPB dan dokumen lainnya dan sudah bayar pajak 2 persen ke negara.

Toh, jika opsi pertama yang berlaku, sampai dengan Oktober uang tak kunjung direalisasikan. Malah PT. AMNT mengutus pengacara menemuinya.

Sampai saat ini, dua opsi itu tak direalisasikan. Baik dalam bentuk penyerahan sisa barang bekas maupun dalam bentuk pengembalian uang.  Akibat gagal mengangkut material itu, Budi merasa dirugikan secara moril dan materiil.

“Saya harus menanggung rugi sewa kapal Rp 490 juta, belum harus membayar maintenance dan ABK. Belum lagi harus sewa sandar Rp 25 juta per hari. Kapal terpaksa saya kembalikan kosong,” pungkasnya.

Atas kasus tersebut pihak PT AMNT belum memberi tanggapan.

AYA (*)

Agar pembangunan sistem demokrasi bangsa ini tetap terukur dan berjalan dalam koridor-koridor ke-Indonesiaan

lombokjournal.com —

Mataram ;  Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra, H. Bambang Kristiono (HBK) menegaskan, beragam kritik yang disampaikan para anggota Dewan, baik di tingkat nasional maupun daerah harus disadari dan didasari sebagai fungsi kontrol agar roda pemerintahan bisa berjalan diatas rel yang benar.

Namun kritik dan sorotan untuk pemerintah juga harus disertai dengan data dan fakta yang akurat, bukan sekadar karena tendensi tertentu.

“Ya, fungsi Dewan khan memang menjadi mitra yang mengontrol dan mengawasi roda pemerintahan. Salah satu tugasnya adalah mengkritisi kebijakan dan program pemerintah agar berjalan sesuai yang direncanakan. Tapi, kritik juga harus berdasarkan data dan fakta”, kata HBK di Kantor Pemenangan HBK, Jalan Kulintang III, No. 3, Kota Mataram , Selasa (12/11).

HBK yang maju menjadi Caleg DPR RI dari Partai Gerindra untuk Dapil NTB-2/Pulau Lombok, dengan nomor urut-1 ini mengatakan, jika ia terpilih dan dipercaya duduk di kursi DPR RI kelak, hal itu juga yang akan didorong dan dilakukannya kelak.

Pun demikian dengan di Provinsi, juga Kabupatan/Kota se NTB, HBK mengatakan, ia akan mengerahkan kekuatan Partai Gerindra untuk melakukan fungsi kontrol dengan cara yang cerdas.

HBK akan terus mendorong dan memimpin jajaran pengurus maupun Fraksi Partai Gerindra di semua tingkatan, baik itu Provinsi maupun Kabupaten/Kota, untuk menjadi mitra strategis bagi keberlangsungan pembangunan yang baik.

“Partai Gerindra hendaknya memberikan jalan keluar yang baik terhadap setiap program pembangunan di Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Hal ini dilakukan agar rakyat bisa melihat dan merasakan hasil-hasil pembangunan. Kita butuh kesejukan, kekompakan dan kebersamaan dalam memperjuangkan kepentingan-kepentingan masyarakat kita”, tukasnya.

Ia menekankan, mengkritisi kebijakan pembangunan penting dilakukan dalam konteks cek and balance agar arah kebijakan tersebut sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Hal ini sangat penting untuk mulai dilakukan, agar pembangunan sistem demokrasi bangsa ini tetap terukur dan berjalan dalam koridor-koridor ke-Indonesiaan.

“Sudah saatnya, kita bikin politik cerdas, yang mengutamakan kepentingan masyarakat diatas kepentingan pribadi maupun golongan. Masyarakat kita harus menjadi prioritas utama dalam perjuangan kita memakmurkan dan mensejahterakan mereka”, tukasnya.

HBK mengungkapkan, hal itu juga sudah mulai dilakukannya di NTB, dimana jajaran DPRD dari Partai Gerindra dan para politisi Partainya di daerah harus memberikan dukungan yang penuh kepada program2 Pemerintah yang pro rakyat.

“Saya juga mendukung pemerintahan Zul-Rohmi di NTB, terlebih untuk program-program di sektor pertanian. Sebab sektor ini bisa menjadi sumber kekuatan terbesar kita,” kata dia.

Namun demikian, papar HBK, dukungan tersebut bukan berarti bebas kritik. Kritik pun bukan berarti bebas nilai-nilai.

HBK menekankan, kritik dan saran DPR harus memiliki makna konstruktif. Artinya, disamping kritik, harus ada juga solusi-solusi yang ditawarkan dalam rangka perbaikan.

“Kalau semangat ini bisa ditanamkan, maka dendam pasca kompetisi atau pertarungan juga bisa diminimalisir, sehingga setelah kompetisi atau pertarungan itu selesai, maka semua komponen bangsa akan kembali ke posisinya masing-masing dan membangun masyarakat bersama-sama, saling mengisi dan melengkapi,” katanya.

HBK menambahkan, pada prinsipnya Partai Gerindra menginginkan agar hasil-hasil pembangunan di Provinsi maupun Kabupaten/Kota bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak agar IPM NTB bisa sejajar dengan Provinsi lain.

“Untuk itu, sebagai anggota DPR-RI kelak, saya akan bahu membahu dengan anggota DPR-RI dari Dapil NTB lainnya untuk memajukan dan berbuat yang sebesar-besarnya demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat NTB. In shaa Allah, saya bisa menjadi perekat dan penyemangat bagi anggota-anggota DPR-RI dari Dapil NTB lainnya,” tegasnya.

Yang penting program pemberantasan kemiskinan harus tepat sasaran, efektif, dan setop yang bersifat seremonial

MATARAM.lombokjournal — Wakil Gubernur (Wagub) Nusa Tenggara Barat (NTB) Sitti Rohmi Djalilah mengatakan, program penanggulangan kemiskinan di NTB harus selaras dengan upaya pelestarian lingkungan.

“Fenomena sekarang bencana, lihat kondisi banjir di mana-mana, kita Consern terhadap lingkungan tidak boleh setengah-setengah, berantas kemiskinan sekaligus melestarikan lingkungan,” katanya.

Rohmi menilai, dalam memberantas kemiskinan terdapat poin penting yakni tentang upaya pelestarian lingkungan.

“Itu berkaitan, bagaimana mungkin kita berantas kemiskinan kalau tidak peduli lingkungan, kalau capek-capek berantas kemiskinan, tapi karena banjir bandang hancur semua kan tidak ada artinya,” kata Rohmi.

Ditekankannya, pemberantasan program kemiskinan harus benar-benar sampai pada masyarakat. Hasil hutan bukan kayu sebagian besar tidak dirasakan warga. ” Itu PR (pekerjaan rumah) besar bagi kita, jadi bagaimana program ke depan tepat sasaran,” kata Rohmi.

Mantan Ketua DPRD Lombok Timur itu melanjutkan, ide dan gagasan yang disampaikan lembaga kemanusiaan tentang penanggulangan kemiskinan selaras dengan program Pemprov NTB.

“Dari lembaga kemanusiaan akan kolaborasi dengan Pemprov NTB dari bidang lingkungan hingga bidang kesehatan,” katanya sambil menjelaskan, prediksi peningkatan kemiskinan di NTB akibat bencana gempa.

Tentang peningkatan angka kemiskinan itu Rohmi akan melihat data statistik, yang penting program pemberantasan kemiskinan harus tepat sasaran, efektif, dan setop yang bersifat seremonial.

AYA