Pembangunan rumah yang tahan gempa tidak mudah karena membutuhkan keahlian dan bahan material khusus

MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah mengatakan pemerintah pusat memiliki keseriusan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa di NTB.

Namun, dalam proses di lapangan tidak mudah seperti yang dibayangkan.

Zul menyebutkan, model rumah yang dibangun harus tahan gempa menjadi salah satu alasan. Kata Zul, pembangunan rumah yang tahan gempa tidak mudah karena membutuhkan keahlian dan bahan material khusus.

Terlebih, persetujuan pembangunan rumah berada di tangan fasilitator. Sedangkan jumlah fasilitator juga masih dirasa kurang.

“Saya melihat niat pemerintah baik, tapi dalam praktiknya tidak gampang, rumah tahan gempa itu model dan syaratnya susah, setelah ada penambahan fasilitator, ada lagi klausul pembangunan harus gotong royong,” kata Zul usai rapat koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi di Kantor Pemprov NTB, Rabu (30/01).

Kondisi ini membuat aplikator atau pengusaha bangunan tidak dapat membangun satu unit rumah sendiri, melainkan harus bergotong royong dengan aplikator lain.

“Satu rumah hanya ada yang boleh bangun pondasinya saja, yang lainnya itu dari pengusaha yang lain. Akhirnya tidak boleh pemborong kerjain satu rumah sendiri, misal hanya pondasi saja. Ini kan bikin susah dan mempersulit kita sendiri,” ujar Zul.

Klausul yang dimaksud tercantum dalam inpres No. 5/2018 tentang rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa. Zul menilai, inpres tersebut memiliki tujuan baik untuk mendorong percepatan pemulihan NTB.

Namun, dia menyoroti klausul tersebut. Di satu sisi, klausul tersebut memiliki maksud agar rumah yang dibangun benar-benar tahan gempa sehingga jika kembali terjadi gempa, pemerintah tidak lagi disalahkan.

Namun, di sisi lain, klausul itu juga dianggap menghambat proses percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi NTB.

“Inpresnya itu tidak refleksikan kompleksitas di lapangan, pemborong tidak mau kerjakan karena tidak boleh kerjakan utuh, harus gotong royong, nah siapa yang mau,” ucap Zul.

Zul mengembalikan persoalan ini kepada BNPB. Dia meyakini di bawah komando Kepala BNPB Doni Monardo, proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan lebih cepat.

“Karena Pak Doni kan jenderal, dia kerahkan banyak tentara, saya yakin kalau banyak tentara bisa lebih cepat,” harap Zul.

AYA

Willy Kurniawan merupakan satu-satunya putra Indonesia dari 20 peserta Fjallraven Pollar 2019 di Kutub Utara, yang akan dimulai pada pertengahan April mendatang

lombokjournal.com —

JAKARTA – Ketua Badan Pengawasan dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra, H. Bambang Kristiono (HBK) menyatakan kebanggaan dan dukungannya untuk Willy Kurniawan, pemuda terbaik Indonesia yang berhasil meraih satu kursi dalam ekspedisi penjelajahan Kutub Utara, “Fjallraven Pollar 2019”.

Kebanggaan dan dukungan tersebut, disampaikan HBK saat menerima kunjungan kehormatan Willy Kurniawan, Senin (28/1).

Willy juga meminta waktu untuk dapat bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra, H. Prabowo Subianto.

“Mentalitas, fighting spirit dan semangat pantang menyerah dari Willy Kurniawan ini harus menjadi contoh tauladan bagi generasi millennial Indonesia,” tegas HBK.

Fjallraven Pollar merupakan ekspedisi Kutub Utara paling ekstrim, yang diselenggarakan setiap tahun sejak 1996.

Hanya ada 20 kursi disediakan bagiorang-orang tangguh dan terpilih dari seluruh dunia untuk menjadi peserta event ini.

Willy Kurniawan merupakan satu-satunya putra Indonesia dari 20 peserta Fjallraven Pollar 2019 di Kutub Utara, yang akan dimulai pada pertengahan April mendatang.

Untuk meraih satu kursi dari 20 peserta ekspedisi paling ekstrim di dunia itu, Willy Kurniawan sudah berhasil menjadi yang terbaik dari 6.605 orang kontestan lainnya dari 196 negara.

“Ini sesuatu yang luar biasa. Willy Kurniawan adalah orang pertama Indonesia yang berhasil lolos dalam event dunia yang bernama Fjallraven Pollar,” katanya.

HBK mengatakan, bagi bangsa Indonesia yang hidup di daerah tropis, ikut kompetisi atau event ini, yang diselenggarakan di daerah dingin Kutub Utara, pastinya akan sangat berat sekali tantangannya.

Penjelajahan akan menempuh rute 300 KM, menembus hutan belantara Arktik di Kutub Utara, melintasi medan dingin bersalju di negara-negara Skandinavia, dengan sebuah kereta luncur yang ditarik

dengan enam ekor anjing Siberian Rusky diatas salju di Kutub Utara dengan suhu rata2 minus 35° Celcius.

“Mari sama-sama kita dukung dan do’akan, mudah-mudah2an perjuangan dan kerja keras Willy Kurniawan mendapatkan kemudahan serta keberhasilan dari Allah SWT,” ujarnya  .

“Kerja keras, kesungguhan, dan keberanian yang ditunjukkan Willy Kurniawan, telah menginspirasi kita semua dalam merebut kembali kejayaan-kejayaan bangsa Indonesia”, sambung HBK penuh bangga.

HBK menekankan, semangat pantang menyerah yang ditunjukkan Willy Kurniawan bisa menjadi contoh bagi generasi muda Indonesia saat ini.

Fjallraven Pollar akan diselenggarakan pada tanggal 8 April sampai dengan 15 April 2019, dengan venue start di negara Norwegia kemudian venue finishnya di negara Swedia, yang ada di wilayah Eropa Utara.

Sementara itu, Willy Kurniawan mengapresiasi dukungan dan semangat yang diberikan HBK dan seluruh masyarakat Indonesia.

“Saya sangat berterimakasih atas dukungan pak HBK, dan dukungan masyarakat Indonesia. Saya akan sangat bangga bisa membawa nama harum  Indonesia di pentas dunia”, katanya.

Pemuda asal Sumatera Barat yang tinggal di Bekasi dan juga mantan jurnalis sebuah surat kabar ini maju dan berhasil meraih tiket mengikuti Fjallraven Pollar melalui kelompok pencinta alam yang ia tekuni selama ini.

Willy mengatakan, setelah melewati ekspedisi ekstrim di Fjallraven Pollar nantinya, ia berniat untuk membukukan pengalamannya tersebut supaya berguna bagi siapa saja yang ingin mengenal bagian lain bumi tak berpenghuni di wilayah Kutub Utara.

Me

Wing Sentot Irawan alias Mr Yo’I , seniman bersepeda ini, akan keliling P. Lombok selama 30 hari untuk menyerap aspirasi dan keluhan dari masyarakat

lombokjournal.com —

MATARAM ;    H. Bambang Kristiono, yang akrab dipanggil HBK akan menggelar Duta Gowes HBK Keliling P. Lombok pada 1 Februari 2019 mendatang.

Kegiatan bersepeda ini digelar untuk mengedukasi dan  meningkatkan angka partisipasi pemilih dalam Pemilu Damai 2019, sekaligus untuk menyerap aspirasi dan harapan masyarakat NTB di setiap wilayah yang dikunjungi Duta Gowes HBK tersebut, di lima Kabupaten dan Kota yang ada di P. Lombok.

Menariknya, kegiatan ini akan menggandeng sosok Wing Sentot Irawan, seniman bersepeda, sebagai Duta Gowes HBK keliling P. Lombok .

Seniman kawakan NTB ini, sebelumnya pernah berkeliling Indonesia dengan Mr. Yo’i, sepeda merek Ekstrada milik kesayangannya.

Bersama Mr. Yo’i, Sentot pernah membawa misi “Peduli dan Cinta Lingkungan” pada 2014 silam, dengan menjelajahi tiap Provinsi yang ada di Indonesia.

Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra, H. Bambang Kristiono (HBK) mengatakan,  kegiatan gowes ini juga dilakukan dalam rangka memetakan masalah-masalah yang harus menjadi prioritasnya.

Tentu bila klak HBK berhasil menjadi anggota DPR RI dari Dapil P. Lombok, utamanya masalah-masalah yang ada di sektor pertanian.

“Jadi, mas Sentot, seniman bersepeda ini, akan keliling P. Lombok selama 30 hari untuk menyerap aspirasi dan keluhan dari masyarakat, sekaligus memetakan masalah-masalah yang ada di setiap Kabupaten dan Kota yang disinggahi, terutama aspirasi petani dan masyarakat kecil,” kata HBK,  Sabtu (26/01)

Edukasi Pemilih Di P. Lombok

HBK yang merupakan Caleg DPR RI dari Partai Gerindra dengan Nomor Urut-1, dari Dapil NTB II/P. Lombok ini menjelaskan, selain menyerap aspirasi dengan kegiatan Gowes Keliling Lombok ini, HBK juga berharap kegiatan ini bisa dijadikan media mensosialisasikan dan memberikan edukasi hak politik kepada masyarakat.

Tentu tujuan utamanya, agar mau menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2019 nanti.

Salah satu yang ditekankan adalah, suara masyarakat itu akan mempengaruhi kehidupan ekonomi, sosial, politik dan kesejahteraa mereka selama lima tahun ke depan.

“Kita coba edukasi masyarakat P. Lombok ini agar mau menggunakan hak politik mereka, dan bagaimana caranya untuk bisa menjadi pemilih cerdas. Sebab, pilihan mereka akan mempengaruhi kehidupan mereka lima tahun ke depan”, katanya.

Menurut HBK, pendidikan politik memang harus dilakukan bukan saja oleh institusi penyelenggara Pemilu, yaitu KPU dan Bawaslu, tetapi juga oleh Parpol dan masyarakat luas termasuk para Caleg dan relawan2.

Sejauh ini, masih banyak masyarakat yang bersikap acuh dan enggan peduli dengan politik. Padahal, disadari atau tidak, setiap sektor kehidupan masyarakat ditentukan dan dipengaruhi kebijakan-kebijakan politik.

“Harga beras, harga sembako dan BBM, itu semua ditetapkan berdasarkan kebijakan politik. Jadi, masyarakat harus benar-benar disadarkan untuk memilih calon2nya yang memang layak untuk dipilih karena memiliki semangat perjuangan dan keberpihakan kepada masyarakat kecil atau wong cilik”, katanya.

Kegiatan Duta Gowes HBK Keliling Lombok ini juga akan mengkampanyekan penyelenggaraan Pemilu 2019 yang damai, jujur dan bermartabat.

“Dan yang pasti, juga akan ada kampanye anti Hoax dan anti politik uang,” kata HBK.

AYA

Digital village bisa menggunakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sebagai port utama di desa. Hal ini juga sekaligus mendorong revitalisasi Bumdes kita

lombokjournal.com —

MATARAM – Konsep smart-city yang menginterkoneksikan sistem pelayanan masyarakat terpadu dalam satu aplikasi digital, semakin banyak diadopsi sejumlah kota berkembang di dunia, termasuk di Indonesia.

Faktanya, pola ini berhasil memangkas bukan saja jalur birokrasi, dan juga biaya yang harus dikeluarkan publik untuk keperluan administrasi mereka.

Dalam skala lebih kecil, di tingkat Pedesaan, digitalisasi seperti smart-city ini bisa juga dilakukan untuk memperkuat sektor pertanian.

Hal ini menjadi gagasan Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra, H Bambang Kristiono (HBK) untuk mendorong konsep Digital Village berbasis IT di Desa, Rabu (23/01)

“Digital Village bisa mengintegrasikan pembangunan pertanian di tingkat Desa, mulai dari bagaimana mutu dan kualitas tanam, pengolahan produk, hingga ke jaringan pemasaran,” kata HBK.

Menurutnya, digitalisasi tak bisa ditawar lagi untuk ikut beradaptasi dengan perkembangan jaman. Sebab, saat ini pesatnya perkembangan teknologi informasi, menjadi tantangan sekaligus peluang di era pasar bebas ASIA.

Contoh kecil saja, produk jamur organik dari China ataupun bibit unggul beras merah Made ini Malaysia ,  saat ini bisa dengan mudah dibeli hanya dengan aplikasi platform digital, melalui handphone.

“Semua serba digital dan online saat ini. Jadi petani kita juga harus bisa, suatu ketika produk olahan Kopi atau Jagung di desa mereka, dibeli orang Amerika hanya lewat handphone,” tukas HBK optimistis.

HBK menjelaskan, digital village bisa menggunakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sebagai port utama di desa. Hal ini juga sekaligus mendorong revitalisasi Bumdes kita.

Bumdes itu akan mengakomodir para kelompok petani di desa, baik petani tanaman pangan, hortikultura, peternakan, maupun perinakan budidaya.

Selain kelompok premier itu, Bumdes juga terintegrasi dengan home industri yang ada di desa.  Produk olahan pangan hasil pertanian, bahkan bisa juga mendukung sektor kerajinan, seperti Tenun dan Gerabah di Lombok.

Memaksimalkan Potensi Millenials

Di Nusa Tenggara Barat (NTB) peluang pengembangan pertanian berbasis digital, bukan isapan jempol.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB menyebutkan, selain kebutuhan pangan utama dan kesehatan, biaya pulsa menjadi salah satu kebutuhan masyarakat di pedesaan yang selalu mempengaruhi Nilai Inflasi Perdesaan.

Artinya, pemanfaatan teknologi informasi sudah diakses hingga di desa-desa. Paling tidak, warga di Desa menggunakannya untuk jejaring media sosial.

“Tanpa survey yang njelimet pun kita tahu, saat ini masyarakat di Desa pasti main medsos, pakai handphone dan butuh pulsa. Tapi ini kan konsumerisme, harus diubah menjadi pemanfaatan yang produktif, salah satunya lewat Digital Village,” katanya.

HBK menjelaskan, dengan mendorong Digital Village itu, maka Bumdes bisa menjadi fasilitator bagi kaum muda desa yang kreatif dan berkeinginan membangun bisnis pertanian berbasis digital.

Pertumbuhan startup atau wirausaha baru berbasis digital di Desa tersebut akan menjadi jaringan yang kuat.

“Bumdes mulai fokus pada core usaha yang lebih memiliki benefit dengan memanfaatkan kemajuan tekhnologi. Startup kemudian mempermudah pemasaran, termasuk memangkas cost produksi yang pada akhirnya produk olahan pertanian lebih berdaya saing,” katanya.

Selain itu, konsep digital Village juga bisa mengintegrasikan antar desa melalui masing-masing Bumdes.

Potensi di desa lain bisa diakses dan saling mengisi, menguntungkan.

HBK yang juga Caleg DPR RI dari Partai Gerindra Nomor Urut 1 Dapil NTB II/Pulau Lombok ini mengatakan, konsep Digital Village saat ini tengah dilakukan pilot projectnya di sejumlah desa di Jawa Timur sejak 2018 lalu, dengan hasil yang cukup memuaskan.

“Ini bukan hal mustahil juga dilakukan di Lombok, NTB. Kita juga sedang melakukan inisiasinya melalui kader-kader muda Gerindra,” kata HBK.

Me

Potensi Bencana Hidrometeorologi seperti banjir, longsor, banjir bandang dan angin kencang yang meningkat di beberapa wilayah pada akhir Januari 2019

lombokjournal.com —

Jakarta  ;  Fenomena curah hujan tinggi dan angin kencang  beberapa hari terakhir, berdasarkan hasil analisis dinamika atmosfer (22/01), terpantau adanya aliran massa udara basah dari Samudera Hindia yang masuk ke wilayah Jawa, kalimantan, Bali, NTB hingga NTT.

Bersamaan itu, masih terdapat kuatnya Monsun Dingin Asia beserta hangatnya Suhu Muka Laut di wilayah perairan Indonesia, menyebabkan tingkat penguapan dan pertumbuhan awan cukup tinggi.

Dari pantauan pergerakan angin, BMKG mendeteksi adanya daerah pertemuan angin yang konsisten dalam beberapa hari terakhir memanjang dari wilayah Sumatera bagia Selatan, Laut Jawa, Jawa Timur, Bali, hingga NTB dan NTT.

BMKG melalui Tropical Cyclone Warning Center (TCWC) di Jakarta tengah memonitor adanya tiga bibit badai tropis di dekat wilayah Indonesia.

Salah satu bibit siklon yang saat ini berada di Laut Timor ( 94S) berpotensi meningkat menjadi siklon tropis dalam 3 hari ke depan.

Hal itu mengakibatkan potensi cuaca ekstrem berupa angin kencang yang dapat mencapai di atas 25 knot terjadi di wilayah Indonesia seperti Riau, Kep. Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung,  Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan.

BMKG kembali menghimbau kepada masyarakat agar tetap waspada dan SIAGA dalam menghadapi periode puncak musim hujan 2019.

Khususnya akan dampak dari curah hujan tinggi yang akan memicu Bencana Hidrometeorologi seperti banjir, longsor, banjir bandang dan angin kencang yang meningkat pada akhir Januari 2019.

NTB merupakan bagian dari wilayah-wilayah yang berpotensi hujan lebat untuk periode 23 – 26 Januari 2019.Selain itu terdapat wilayah-wilayah yang berpotensi hujan lebat untuk periode 27 – 30 Januari  2019.

Tidak hanya hujan lebat, masyarakat nelayan dan pesisir  perlu mewaspadai potensi gelombang tinggi.. Namun NTB tidak termasuk yang berpotensi gelombang tinggi.yang mencapai 2.5 hingga 4.0 meter

Masyarakat dihimbau agar mewaspadai terhadap dampak yang dapat ditimbulkan dari curah hujan tinggi dan angin kencang yang akan terjadi pada akhir Januari 2019 ini. Antara lain potensi banjir, tanah longsor, banjir bandang, genangan, angin kencang, pohon tumbang dan jalan licin.

Masyarakat agar tetap memperbarui informasi dari BMKG serta instansi terkait untuk memastikan mitigasi bencana hidrometeorologi dapat dilakukan dengan baik.

Rr

Sumber; BMKG

Koalisi pendukung Jokowi-KH Ma’ruf Amin Dikritik, seolah takut bertarung di NTB. Partai pengusung justru disibukkan urusan internalnya

lombokjournal.com

MATARAM  ;   Perkiraan sebelumnya mengenai Pilpres 2019 di NTB akan ada kenaikan signifikan untuk suara Joko Widodo, agaknya sulit terealisasi.

Tokoh yang diharapkan akan  menjadi pengikat warga NTB yaitu TGH M Zainul Majdi atau TGB, batal mengurusi NTB. DPP Golkar justru menugaskan TGB mengurus pemenangan di Jawa Barat.

“Ya, artinya NTB ini tidak menjadi atensi dari Partai Golkar,” kata Direktur M16 Bambang Mei Finarwanto, (22/1).

Justru kata Bambang, ini hitungan politik yang rasional. Mengingat bicara pilpres, barometernya adalah Pulau Jawa. Dan Jokowi butuh kerja ekstra di Jawa Barat.

“Bisa jadi, nanti untuk mengurus NTB akan di delegasikan ke tokoh lain,” sambungnya.

Pria yang akrab disapa Didu ini menilai, bergesernya TGB ke Jawa Barat, justru menjadi ruang untuk tokoh di Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok tampil. Membuktikan diri sanggup menjadi jangkar pemenangan.

“Boleh dulu alasannya, cukup dengan TGB. Sekarang di luar TGB siapa?” tanyanya

Pada Pilpres 2014 silam, saat TGB memberi dukungan pada Prabowo, raihan suara di NTB cukup signifikan. Hampir mendapat 75 persen. Menurunkan suara Prabowo tidak mudah.

“Menurut saya, suara Pak Prabowo akan tetap berkibar di NTB,” imbuhnya.

Kecuali, kata Didu, para jangkar di daerah ini muncul terbuka memenangkan Jokowi. Para tokoh kian masif turun ke masyarakat. Stigma TGB sentris harus dihilangkan.

“Ingat, TGB itu sekarang tokoh nasional. Yang diurus lebih luas dan besar,” tegasnya.

Didu pun mengkritik, koalisi pendukung Jokowi-KH Ma’ruf Amin seolah takut bertarung di NTB. Partai pengusung justru disibukkan urusan internalnya. Belum lagi ditambah para calegnya sibuk mengurus diri masing-masing.

“Hitungan saya, raihan suara pilpres 2019 Pak Prabowo bisa dapat hingga 80 persen,” tegasnya.

ary

Gagasan yang ditawarkan, bagaimana mendorong optimisme pada generasi muda millenial di Lombok Barat dan Lombok Utara, untuk mulai berani menjadi wirausahawan baru di era digital ini

lombokjournal.com —

LOBAR  ;    Perkembangan teknologi informasi (TI) telah merambah ke seluruh sektor industri.

Para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) dituntut untuk beradaptasi terhadap perkembangan yang terjadi.

Beberapa pelaku UKM sukses melakukan transformasi digital sehingga mampu mengembangkan skala usaha mereka.

Di lain sisi, beberapa pelaku usaha yang lain gagap teknologi, sehingga bisnis mereka mulai terancam.

“Artinya, pelaku usaha saat ini memang harus beradaptasi dan mau bertransformasi digital, harus berani think out of the box,” kata Lalu Nofian Hadi, Caleg DPRD NTB Dapil KLU-Lombok Barat, No urut 11 dari Partai Keadilan Sejahtera, Senin ( 21/1)

Menurutnya, perkembangan teknologi ini memunculkan peluang bagi ketatnya persaingan usaha. Namun di lain sisi, ini juga akan menjadi peluang tumbuhnya wirausahawan baru yang siap bersaing.

Nofian mengajak para millenial, generasi muda di NTB untuk mulai menciptakan peluang-peluang menjadi wirausahawan baru di era digital ini.

Data ekonomi kita menunjukan, dalam lima tahun terakhir pertumbuhan startup atau perusahaan baru berbasis digital, semakin tinggi, dengan sektor bisnin yang beragam.

Kecenderungan startup adalah jenis usahanya yang minim modal tapi sarat kreativitas. Perusahaan yang SDM-nya tak membutuhkan hingga ratusan tenaga kerja, namun efektif menembus pasar nasional dan internasional untuk produk yang mereka tawarkan.

Nofian mencontohkan, bagaimana pemuda-pemuda kreatif di Bandung atau Yogyakarta mampu memasarkan produk konveksi hingga kerajinan khas daerah mereka, melalui jejaring startup.

“Di NTB, terutama di Lombok Barat dan Lombok Utara, potensi ini juga sangat terbuka. Bahkan ada yg sdh berhasil menembus omset hampir 100 jt per bulan dari bisnis online memanfaatkan sosmed,  Tinggal bagaimana pemuda mau kreatif dan jeli melihat setiap peluang,” katanya.

Saat ini Nofian berfokus menularkan semangat kewirausahaan kepada para pemuda di kantong-kantong kampanyenya dan menghadirkan pelatihan bagi mereka.

Gagasan yang ia tawarkan tidak muluk-muluk. Tapi yang utama adalah bagaimana mendorong optimisme pada generasi muda millenial di Lombok Barat dan Lombok Utara, untuk mulai berani menjadi wirausahawan baru di era digital ini.

“Mindset pemuda kita kan, cita-cita harus jadi PNS, ini harus mulai diubah. Karena demand and supply untuk PNS ini jelas tak mampu memenuhi kebutuhan lapangan kerja kita. Menjadi wirausahawan di era digital ini, berarti juga membuka lapangan kerja,” katanya.

Me

Sebuah survey dari Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) pada 2016, menuliskan,  50 persen petani padi dan 73 persen petani holtikultura menyatakan tak ingin anaknya menjadi petani

lombokjournal.com —

MATARAM ;  Selain masalah konversi lahan pertanian yang makin menyempitkan lahan produksi pertanian, Indonesia juga menghadapi tantangan menurunnya animo partisipasi generasi muda di sektor pertanian.

Semakin berkurangnya angkatan kerja di sektor pertanian, akan berbuntut kepada krisis petani yang dalam kurun waktu beberapa dekade ke depan bisa mengancam kedaulatan pangan kita.

Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra, H Bambang Kristiono (HBK) mengatakan, untuk menghadapi masalah ini diperlukan sebuah upaya strategis.

Sekolah Tani, menurutnya, merupakan salah satu upaya yang harus mulai diinisiasi sebagai sistem terpola untuk regenerasi petani.

“Saya pikir harus ada upaya konkrit menjawab masalah krisis petani ini. Salah satunya dengan membentuk Sekolah Tani,” kata HBK, Minggu (20/01)

Di jajaran Partai Gerindra, kata HBK, kaum muda yang tergabung dalam Gerindra Masa Depan (GMD), akan didorong untuk menjadi inisiator-inisiator Sekolah Tani di sejumlah daerah termasuk di wilayah NTB ini.

GMD merupakan para kader muda Partai Gerindra yang telah melalui pendidikan ideologi Partai yang diproyeksikan sebagai pemegang tongkat kepemimpinan atau regenerasi Partai Gerindra.

Ancaman krisis petani yang disampaikan HBK bukan tanpa dasar.

Survey BPS tahun 2013 menyebutkan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun, yaitu antara 2003-2013, jumlah rumah tangga tani berkurang sebanyak lima juta.

Angka ini berimplikasi pada keberlanjutan usaha sektor pertanian di Indonesia, dimana ketersediaan produk pangan dalam negeri semakin menurun.

Selain jumlah petani yang kian menurun, masalah lain yang saat ini dihadapi petani adalah usia dan produktivitas petani.

Dalam sensus pertanian 2013, struktur usia petani didominasi oleh petani tua dengan tingkat pendidikan rendah. Data tersebut menyebutkan, sebanyak 60,8% usia petani di atas 45 tahun dengan 73,97% berpendidikan setingkat SD, yang akses terhadap teknologinya sangat rendah.

Data itu sejalan dengan hasil survei Struktur Ongkos Usaha Tani (SOUT) tanaman pangan pada 2011. Survei itu menyebut, bahwa sebagian besar petani tanaman pangan (96,45%), berusia 30 tahun ke atas. Hanya sekitar 3,35% saja yang berusia di bawah 30 tahun.

HBK mengatakan, kondisi ini bisa terus semakin parah jika tanpa ada pihak yang mau peduli mencarikan solusi.

“Kalau petani kita saat ini berusia diatas 40 tahun dan tidak ada regenerasi, maka bisa dipastikan dua dekade lagi, sektor pertanian kita akan mengalami kepunahan. Lahan yang subur dan menjanjikan, tidak ada yang menggarap”, tukasnya.

Kecenderungan saat ini, profesi petani masih dianggap sebagai profesi strata terendah di negeri ini.

Hal ini terjadi lantaran perhatian dan pembinaan masyarakat terutama bagi para petani muda belum maksimal, keberpihakan dan pembelaan Pemerintah terhadap para generasi muda petani masih sangat memprihatinkan.

Ironisnya, banyak petani Indonesia sendiri yang tak ingin petani menjadi profesi turun temurun.

Sebuah survey dari Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) pada 2016, menuliskan bahwa 50% petani padi dan 73% petani holtikultura menyatakan tak ingin anaknya menjadi petani.

Dalam survey itu, jawaban senada juga dilontarkan anak-anak petani tersebut. Sebanyak 63% anak petani padi dan 54% anak petani holtikultura tak ingin menjadi petani.

Rendahnya minat anak muda terhadap sektor pertanian disebabkan profesi ini masih dipandang tak menjanjikan oleh anak-anak muda.

“Anak muda kita kerap menganggap bahwa menjadi petani bukanlah profesi yang menguntungkan. Padahal, faktanya banyak anak muda sekarang yang sukses berkiprah di pertanian,” kata HBK.

HBK mengajak generasi muda millenial saat ini untuk mulai melihat sektor pertanian ini sebagai sektor yang menjanjikan.

Ia mengatakan, untuk membangun minat dan animo agar anak-anak muda mau bergelut di sektor pertanian, maka Sekolah Tani harus mulai dibentuk.

“Sekolah Tani ini nantinya yang akan mencetak generasi muda tani untuk menjawab persoalan bangsa saat ini yang sedang mengalami krisis sumber daya manusia di bidang pertanian”, tukasnya

Yang menarik dari gagasan HBK ini, Sekolah Tani tersebut nantinya akan membina dan mendidik putra-putra bangsa yang memiliki kemauan keras untuk menjadi wirausahawan di bidang pertanian, namun di sisi lain tidak memiliki kesempatan untuk belajar di pendidikan tinggi karena keterbatasan ekonomi.

“Jadi Sekolah Tani ini gratis dan bisa menjadi jawaban juga bagi anak-anak muda yang tidak bisa melanjutkan sekolahnya karena persoalan biaya”, kata HBK.

Menurut HBK, membangun Sekolah Tani akan semakin mudah jika ada kemauan dan perhatian bersama termasuk dari pemerintah.

Banyak aset lahan pemerintah yang belum dimanfaatkan, khususnya di tingkat pedesaan yang bisa digunakan untuk Sekolah Tani ini. Tenaga didik juga bisa diambil dari tenaga penyuluh pertanian di desa-desa setempat.

“Sehingga selalu ada regenerasi petani, dengan mutu dan pengetahuan yang terus berkembang sesuai tuntutan zaman”, katanya.

Walaupun banyak generasi muda menganggap usaha di bidang pertanian merupakan bisnis yang tidak menjanjikan, namun sebenarnya usaha di bidang ini cukup prospektif.

Hal ini disebabkan karena produk pertanian selalu dibutuhkan banyak orang.

Caleg DPR RI Partai Gerindra dengan Nomor Urut-1 dari Dapil NTB-2/P. Lombok ini mengatakan, dirinya juga akan mendorong terbentuknya Sekolah Tani di P. Lombok ini dan Prov. NTB pada umumnya.

“Mungkin di awal-awal, kita akan dorong inisiasi ini dari kader muda Partai Gerindra yang kompeten di bidang pertanian. Kami juga punya GMD yang merupakan kader-kader cemerlang Partai Gerindra”, katanya.

Ancaman Konversi Lahan

Selain krisis petani, tingginya konversi lahan pertanian juga mengancam sektor pertanian, termasuk di Prov. NTB.

Dinas Pertanian dan Perkebunan Prov. NTB mencatat, setidaknya areal pertanian di NTB menyusut sebanyak 500 hektare setiap tahun seiring dengan pesatnya pembangunan infrastruktur di daerah ini.

Ironisnya, penyusutan sebesar itu termasuk pada 247 hektare lahan pertanian irigasi produktif yang sebelumnya ada di wilayah NTB.

Angka penyusutan ini diprediksi akan terus meningkat seiring dengan maraknya pengalihan fungsi lahan, seperti pembukaan jalan baru dan pembangunan infrastruktur perumahan, pertokoan, dan lain-lain.

HBK mengatakan, penyusutan lahan tersebut dapat berdampak terhadap capaian produksi pangan di NTB, meski dilakukan pencetakan sawah baru.

Untuk itu, harus ada upaya juga dalam melakukan intensifikasi pertanian. Karena lahan pertanian terus menyusut sementara jumlah penduduk terus bertambah”, katanya.

HBK juga mengajak para kaum muda generasi millenial untuk memikirkan hal ini.Terutama bagi para mahasiswa, dan juga para lulusan Fakultas Pertanian.

“Jangan sampai lulusan Fakultas Pertanian, enggan bergelut di sektor pertanian. Ayo, kita gelorakan semangat kita bersama dalam membangkitkan dan mengembalikan kejayaan sektor pertanian ini”, katanya.

Me

HBK mengatakan, hilangnya masa kejayaan itu bukan berarti potensi ikut hilang. Geografis letak ketinggian, kesuburan tanah, dan potensi lainnya masih tetap sama dengan di era 1990-an

lombokjournal.com —

MATARAM.;   Potensi sektor pertanian di P. Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), tak akan habis-habisnya jika dikupas dan dibicarakan.

Namun, jika selalu hanya dalam tataran wacana dan wacana, tanpa ada aksi nyata, maka potensi yang ada hanya akan lekang dan tak membawa manfaat, faedah dan keuntungan apa-apa.

Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra, H. Bambang Kristiono (HBK) mengajak masyarakat di P. Lombok untuk mulai melakukan aksi nyata mengembangkan potensi pertanian di daerah tinggal mereka, Jumat ( 18/1)

Menurut HBK, di Lombok semua potensi pertanian sudah tersedia, tanah yang subur, ketersediaan air yang mencukupi. Tinggal sekarang bagaimana mulai action, generasi muda  jangan ragu dan  malu untuk bergelut di sektor pertanian ini.

” Contohnya Sembalun, dulu pernah berjaya sebagai sentra bawang putih nasional. Naaach kenapa sekarang tenggelam, ini pertanyaannya. Harusnya potensi ini terus dikembangkan lebih bagus lagi,” ungkap HBK didampingi isteri tercintanya , Hj. Dian Bambang Kristiono.

Kecamatan Sembalun di Lombok Timur yang berada di kaki Gunung Rinjani memang memiliki potensi yang luar biasa untuk pertanian hortikultura. Di era 1990-an, daerah Sembalun sempat terkenal dan menjadi sentra produksi bawang putih nasional.

Hanya saja, krisis ekonomi dan maraknya kebijakan impor bawang putih dari China, India dan Vietnam saat itu, membuat harga komoditi unggulan ini terjun bebas. Hal ini membuat petani rugi, dan masa kejayaan bawang putih di Sembalun pun perlahan meredup.

HBK mengatakan, hilangnya masa kejayaan itu bukan berarti potensi ikut hilang. Geografis letak ketinggian, kesuburan tanah, dan potensi lainnya masih tetap sama dengan di era 1990-an.

“Anjloknya harga saat itu kan karena keadaan situasional, karena krismon dan kebijakan impor yang berlebihan. Tapi potensi ini masih ada, menunggu kita gali kembali dan ini harus bisa dijadikan modal untuk kita bangkit kembali meraih kejayaan itu,” kata HBK.

Ia mengatakan, masyarakat petani di Sembalun bisa mulai kembali mendorong perluasan lahan tanam bawang putih. Apalagi varietas Sangga yang menjadi varietas unggulan nasional itu proses pembenihan dan pembibitan hanya bisa maksimal jika dilakukan di Sembalun.

Hal ini menjadi kekhasan dan daya dukung tersendiri bagi Sembalun, sebagai daerah andalan untuk mengembalikan kejayaan pertanian Lombok di masa depan. Tinggal bagaimana masyarakat, pemerintahan NTB dan kita semua mau tekun dan serius mengembangkannya kembali.

Impor Dan Permainan Mafia Kartel

Menurut Caleg DPR RI dari Partai Gerindra Nomor Urut 1 untuk Dapil NTB II/Pulau Lombok ini, juga mengkritisi kebijakan impor bawang putih yang masih dilakukan pemerintah saat ini.

Impor, kata dia, seharusnya mulai dibatasi, sebab praktik kebijakan impor ini telah membuka peluang bagi para pelaku kartel untuk memanfaatkan kesempatan ini buat menangguk keuntungan dengan merugikan para petani kita. Dampaknya, harga bawang putih produksi petani kita bisa anjlok

kapan saja, petani kita akan frustasi serta malas berkiprah di sektor ini lagi akibat dari ulah para mafia kartel ini.

Ia menegaskan, ketika petani mengembangkan komoditas unggulan daerah, seharusnya pemerintah mengimbangi dengan pengurangan impor dan juga pengawasan tata niaga komoditas tersebut, termasuk bawang putih.

“Karena itulah tugas pemerintah. In shaa Allah kalau saya diberi mandat masyarakat Lombok duduk di kursi DPR RI nanti, hal ini akan saya perjuangkan sampai terwujud. Kalau kehidupan para petani kita mau sejahtera, maka pemerintah harus melindungi dan mendampingi mereka lewat kebijakan dan pengawasan yang menjamin kesejahteraan  petani. Keberpihakan pemerintah harus jelas, jangan bicaranya ingin meningkatkan kesejahteraan petani kita tapi impor jalan terus”, tegas HBK.

Swasembada Bawang Putih

Saat ini pemerintah tengah melakukan beragam upaya untuk meraih swasembada bawang putih nasional. Kawasan Sembalun telah ditetapkan sebagai salah satu sentra bawang putih yang akan dikembangkan, bersama beberapa daerah lainnya.

Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB, potensi lahan tanam bawang putih di Sembalun saja mencapai 40.000 hektare. Dari potensi ini, yang dimanfaatkan saat ini baru sekitar 5.000 hektare, berati peluangnya masih sangat besar.

HBK menilai, hal tersebut menjadi peluang baik bagi masyarakat petani kita terutama yang berada di daerah Sembalun, Lombok Timur. Peluang dan potensi itu hanya bisa diraih hasilnya, jika ada semangat kolektif dari masyarakat dan pemerintah NTB untuk masing-masing mengambil peran yang nyata.

“Yang penting masyarakat harus punya visi, keyakinan dan semangat yang sama untuk mengembalikan kejayaan Sembalun kedepan. Ke depannya, selaku legislator, HBK akan bekerja keras dan berjuang untuk mengarahkan dan mengontrol pemerintah agar kebijakan-kebijakan yang diambil lebih pro, lebih berfihak dan lebih melindungi para petani,” tegas HBK.

Me

Training PERAN fase kedua ini memperkuat kemampuan fasilitasi dialog supaya para peserta training yang nantinya akan menjadi fasilitator dapat membuka ruang dialog yang nyaman dan mampu mendorong pemahaman dalam menyikapi permasalahan yang ada, bukan justru menimbulkan permasalahan baru

MATARAM.lombokjournal.com —  The Habibie Center bekerjasama dengan Nusa Tenggara Center (NC 1999) kembali melaksanakan Pelatihan Dialog dan Mediasi Program Perempuan Penggerak Perdamaian (PERAN) di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Pelatihan yang dilaksanakan pada Selasa-Kamis, 8-10 Januari 2019 ini bertujuan menguatkan peran perempuan sebagai agen perdamaian, dan meningkatkan kapasitas perempuan dalam fasilitasi dialog dan mediasi untuk mendorong kerukunan masyarakat dan mencegah ekstremisme kekerasan.

Pelatihan ini merupakan tindak lanjut dari pelatihan serupa yang sebelumnya telah dilakukan pada 27 – 29 November 2018.

Secara keseluruhan, terdapat tiga fase pelatihan dan saat ini telah masuk fase kedua yang lebih berfokus kepada penguatan kapasitas dalam fasilitasi dialog di masyarakat.

Setelah training fase kedua ini, para peserta akan turun langsung membuka ruang diskusi di masyarakat. Pelatihan fase ketiga akan dilaksanakan pada 29-31 Januari 2019.

Nurina Vidya Hutagalung, Manajer Program PERAN menjelaskan, dalam masyarakat terdapat dinamika yang dapat menimbulkan gesekan apabila dibiarkan.

Oleh karena itu, training PERAN fase kedua ini memperkuat kemampuan fasilitasi dialog supaya para peserta training yang nantinya akan menjadi fasilitator dapat membuka ruang dialog yang nyaman dan mampu mendorong pemahaman dalam menyikapi permasalahan yang ada, bukan justru menimbulkan permasalahan baru.

“Kami berharap semoga program ini mampu membantu menjaga kerukunan masyarakat di Nusa Tenggara Barat,” jelasnya.

Sementara Dr. Kadri, M.Si, Peneliti Utama dan Dewan Pendiri NC 1999 mengatakan pelatihan ini merupakan hal yang baru terutama bagi para aktivis perempuan karena mereka bersama-sama dengan para fasilitator dari THC menformulasi pola dialog dan mediasi yang efektif dengan menjadikan perempuan sebagai actor utamanya.

Pelatihan ini juga khas, karena mengajarkan peserta untuk mampu menggali potensi yang dimiliki oleh perempuan yang ada di masyarakat agar mampu menjadi agen perdamaian. Peserta pelatihan berjumlah 20 orang terdiri dari 13 orang perempuan dan 7 orang laki-laki.

Peserta pelatihan ini mewakili berbagai unsur masyarakat, seperti perwakilan agama, pemimpin komunitas, pemerintah daerah, akademisi, organisasi perempuan, aktivis, media, hingga masyarakat sipil. Salah satu peserta training, Mahniwati yang merupakan perwakilan dari Perempuan AMAN menjelaskan materi yang didapat selama training.

“Di training ini saya belajar menjadi pendengar yang baik, teknik menjadi fasilitator di masyarakat, hingga proses melakukan dialog. Sebelumnya saya sudah memiliki pengalaman memfasilitasi sejumlah diskusi di desa. Namun dari training ini saya sadar bahwa selama ini saya salah karena mengedepankan ego saya,” ungkap Mahni.

Siti Hamdiah Rojabi, mahasiswi S2 di Universitas Mataram yang juga mengikuti training mengatakan , sangat terkesan dengan pelatihan ini karena teknik menyampaikan materinya disampaikan dengan asyik dan santai.

Selama training kita banyak bergerak karena ada banyak games dan role play. Sehingga walaupun materinya padat, namun tidak membuat pusing dan kita (peserta training) tetap memahami materi. Selain itu, kita juga tidak hanya menerima materi, tapi diberikan keleluasaan untuk menyampaikan pendapat.

Me